Xcloud.id

BUMN: PT Pos Indonesia

  • Bos ASDP Buka Suara soal Merger Holding BUMN di Sektor Maritim

    Bos ASDP Buka Suara soal Merger Holding BUMN di Sektor Maritim

    Jakarta –

    Sejumlah anak usaha di sektor maritim, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dikabarkan bakal merger. Soal ini, Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengaku belum mendapat arahan lebih lanjut soal kabar tersebut.

    Heru bilang, pihaknya akan mengikuti arahan dari pemerintah lantaran keputusan ini turun dari Danantara. Ia bilang, kabar yang ia terima soal merger ini justru juga mencakup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor logistik.

    “Kita tentunya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Danantara. Tetapi, memang sampai saat ini kita belum mendapatkan update kembali terkait dengan merger beberapa BUMN yang masuk dalam klaster logistik,” ujar Heru saat ditemui di acara Media Briefing Kesiapan Nataru ASDP Indonesia Ferry Indonesia, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Heru menyebutkan, beberapa BUMN yang masuk dalam klaster logistik meliputi PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelni, PT Pelindo, dan PT Pos Indonesia. Heru mengaku, pembahasan soal merger ini sudah lama belum ada kelanjutan sejak terakhir kali dibahas.

    “Ada ASDP, Pelni, Pelindo, dan kalau tidak salah PT Pos Indonesia. Ini kita belum mendapatkan update lanjutannya. Kami sebagai perusahaan BUMN tentu juga harus mengikuti apa yang menjadi keputusan dari Danantara. Apapun bentuknya, seperti apa, kita akan mengikuti,” tambahnya.

    “Terakhir sudah lama sekali. Kita masih menunggu nanti update dari Danantara. Prinsipnya, kita ikut,” ujarnya lagi.

    Ketika ditanya soal bocoran target kapan wacana ini akan terealisasi, Heru menyarankan agar mengonfirmasi hal tersebut kepada Danantara.

    “Kalau itu targetnya tanya Danantara, jangan tanya kita,” tutupnya.

    (eds/eds)

  • Sudah Dapat BSU Rp 600.000? Coba Cek di Sini

    Sudah Dapat BSU Rp 600.000? Coba Cek di Sini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) Rp 600.000 pada karyawan dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta pekerja sepanjang Juni dan Juli 2025.

    Namun, untuk Desember 2025 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan bahwa tidak ada BSU yang diberikan. Hal ini menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait pencairan BSU tahap kedua pada Oktober 2025.

    “Sampai saat ini tidak ada BSU tahap kedua,” kata Yassierli kala itu, Selasa (28/10/2025).

    Pemerintah mengimbau pekerja untuk rutin memantau informasi melalui situs resmi Kemenaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    Cara Cek Daftar Penerima BSU Rp 600.000

    Melalui situs KemenakerMasuk ke laman resmi bsu.kemnaker.go.id.Isi data diri, meliputi NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, dan alamat email.Lengkapi kode keamanan dan klik tombol Cek Status.Jika lolos verifikasi, sistem akan menampilkan notifikasi, dan dana bisa dicairkan melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.
    Melalui aplikasi JMOUnduh aplikasi JMO dan daftar akun.Setelah login, pilih menu Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada beranda.Aplikasi akan menampilkan status penerima, informasi rekening tujuan, dan status penyaluran.Jika tidak terdaftar, sistem akan memberikan keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat. Pekerja dapat menanyakan hal ini ke pihak HR tempat bekerja.

    Bagi mereka yang menerima BSU disarankan untuk terus memantau kanal resmi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pencairan BSU.

  • Cek Jadwal dan Daftar Karyawan Penerima BSU Rp600.000 Desember 2025 di Sini

    Cek Jadwal dan Daftar Karyawan Penerima BSU Rp600.000 Desember 2025 di Sini

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah cara yang bisa Anda lakukan untuk cek jadwal dan daftar karyawan penerima BSU Rp600.000 bulan Desember 2025.

    Sebagaimana diketahui, karyawan dengan gaji di bawah Rp3.5 juta berhak menerima BSU Rp600.000.

    Akan tetapi tampaknya, karyawan bergaji Rp3,5 juta per bulan harus lebih lama bersabar.

    Sebab Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa saat ini tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan BSU.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Dia juga menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

    Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 Desember 2025

    Dengan demikian, dikatakan bahwa BSU Rp600.000 untuk Desember 2025 belum dicairkan oleh pemerintah.

    Pekerja harus menunggu pengumuman dan informasi resmi dari pemerintah, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kapan BSU kembali dicairkan.

    Pemerintah pun mengimbau pekerja rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

    Cara Cek Daftar Penerima BSU Rp600.000

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Aplikasi JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status
    penyaluran dan informasi rekening tujuan
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima
    BSU. Anda bisa menghubungi pihak HR tempat Anda bekerja untuk menanyakan hal ini.

    Itulah jadwal dan cara cek daftar karyawan penerima BSU Rp600.000 bulan Desember 2025.

  • Cak Imin dan Gus Ipul Graduasi 133 Keluarga Penerima Bansos di Jakarta

    Cak Imin dan Gus Ipul Graduasi 133 Keluarga Penerima Bansos di Jakarta

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI (Menko PM) Muhaimin Iskandar bersama Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggraduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.

    Kegiatan yang turut dilakukan bersama Wamensos Agus Jabo Priyono ini digelar di Aula Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menjelaskan kegiatan ini sebagai bagian mewujudkan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Tugas kami para Menteri ini adalah membantu Presiden untuk mengeksekusi Asta Cita Bapak Presiden. Untuk memahami gaya kebijakan Presiden inilah kira-kira sederhananya jadi yang atas dijaga, yang tengah difasilitasi, yang bawah dibela,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).

    Gus Ipul hadir di lokasi pukul 13.37 WIB, disambut oleh penampilan siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan. Para siswa silih bergantian menampilkan tarian nusantara, pencak silat, paduan suara, hingga pidato dalam tiga bahasa yaitu Bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin.

    Dalam acara bertajuk ‘Berani Graduasi: Siap Mewujudkan Generasi Indonesia Emas’ ini, Gus Ipul menyampaikan Presiden ingin KPM mempunyai semangat graduasi, untuk naik kelas meningkatkan kesejahteraannya dan tidak tergantung pada bantuan sosial.

    Ia mengatakan Prabowo sampai membentuk Kemenko PM, yang secara khusus bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat.

    Gus Ipul menambahkan penerima bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN Merupakan basis data nasional berbasis digital yang berisi informasi sosial, ekonomi, dan demografi seluruh penduduk Indonesia yang telah diurutkan mulai dari desil 1 sampai desil 10.

    “Data itu sudah memberikan perangkingan, yang mengelola BPS, dari desil 1 sampai desil 10. Yang diberi bantuan itu adalah desil 1 sampai 4, setelah desil 4 naik jadi graduasi,” jelas Gus Ipul.

    Pada kesempatan ini, Gus Ipul secara langsung mengraduasi 133 KPM yang hadir memakai toga. Satu persatu KPM di panggil dan menuju ke atas panggung, Gus Ipul secara simbolis memindahkan tali toga dari kiri ke kanan sebagai simbol KPM telah digraduasi.

    Di tempat yang sama, Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan bahwa Prabowo telah memberikan amanat dan membuktikan berbagai terobosan dalam percepatan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui perubahan paradigma ke pemberdayaan.

    “Terobosan-terobosan itu banyak sekali, mulai dari Sekolah Rakyat, Koperasi Desa (kopdes), program-program bantuan langsung tunai sementara. Juga perubahan-perubahan cara membangun sebuah bangsa, perubahan-perubahan ini adalah bagian dari percepatan sekaligus arah baru, strategi baru di dalam membangun bangsa kita,” kata Cak Imin.

    Lebih lanjut, Cak Imin menuturkan pembangunan harus tepat sasaran sehingga berdampak. Pembangunan nasional bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan, yang wujudnya adalah kemandirian dan keberdayaan.

    “Sehingga menjadi individu-individu yang terus meningkatkan produktivitasnya menjadi warga bangsa yang kuat dan mandiri. Karena itu saya sangat senang dengan slogan ‘Bansos Sementara, Berdaya Selamanya,” kata Cak Imin.

    Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa, Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris, serta stakeholder lainnya.

    (akn/ega)

  • BLT Kesra Rp 900.000 Tak Cair? Begini Cara Cek di Aplikasi Kemensos

    BLT Kesra Rp 900.000 Tak Cair? Begini Cara Cek di Aplikasi Kemensos

    Jakarta, Beritasatu.com – Pencairan bantuan langsung tunai kesejahteraan masyarakat (BLT Kesra) Desember 2025 dapat dipantau secara mandiri melalui aplikasi maupun situs resmi pemerintah.

    Fasilitas ini sangat membantu keluarga penerima manfaat untuk memastikan apakah dana bantuan sudah masuk ke rekening, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau informasi yang keliru.

    Dengan memanfaatkan kanal pengecekan resmi, masyarakat juga dapat terhindar dari berbagai bentuk hoaks maupun penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial.

    Pemantauan status pencairan BLT Kesra secara mandiri membuat penerima bantuan tidak perlu berkali-kali mendatangi ATM, bank, kantor pos, atau kantor kelurahan/desa hanya untuk memastikan apakah dana sudah disalurkan.

    Cara ini jauh lebih efisien, terutama bagi warga yang memiliki kendala transportasi atau tinggal di wilayah yang jauh dari fasilitas perbankan.

    Siapa Saja yang Berhak Menerima BLT Kesra?

    Penentuan penerima BLT Kesra Desember 2025 dilakukan dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Data ini digunakan pemerintah untuk memetakan kondisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil ekonomi, sehingga bantuan dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

    Dalam sistem DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam beberapa desil berikut:

    Desil 1: Sangat miskin.Desil 2: Miskin.Desil 3: Hampir miskin.Desil 4: Rentan miskin.Desil 5: Ekonomi menengah bawah/pas-pasan.Desil 6–10: Kelompok menengah ke atas (tidak menjadi prioritas penerima bansos).

    Berdasarkan desil ekonomi tersebut, berikut hak penerimaan program bantuan:

    Desil 1–4: Berhak menerima program keluarga harapan (PKH).Desil 1–5: Masuk kategori penerima program sembako (BPNT).Desil 1–5 (atau hasil asesmen): Berhak menerima PBI-JK.Desil 1–5 (atau asesmen): Berpeluang mendapatkan bantuan Kemensos lainnya.

    Dengan adanya klasifikasi ini, pemerintah dapat memastikan penyaluran BLT Kesra Desember 2025 lebih terarah dan tepat sasaran.

    Berapa Jumlah BLT Kesra 2025?

    Pemerintah menetapkan nilai BLT Kesra 2025 adalah Rp 300.000 per bulan untuk tiga bulan penyaluran, yakni pada Oktober, November, dan Desember. Namun, pencairan dilakukan sekaligus dalam satu tahap, sehingga total dana yang diterima masyarakat sebesar Rp 900.000.

    Proses penyaluran telah dimulai pada Senin (20/10/2025). Dana disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara), seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI, serta melalui PT Pos Indonesia untuk daerah tertentu.

    Tanda BLT Kesra 2025 Tidak Cair

    Jika dana belum masuk, masyarakat dapat mengecek status pencairan melalui aplikasi atau laman resmi. Jika hasil pengecekan menunjukkan nama tidak terdaftar, berarti BLT Kesra belum cair atau kamu bukan penerima bantuan pada periode tersebut.

    Langkah pengecekan ini penting untuk menghindari bolak-balik ke fasilitas layanan tanpa hasil yang jelas.

    Cara Mengecek BLT Kesra melalui Aplikasi Cek BansosUnduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store.Buka aplikasi dan pilih menu cek bansos.Isi data domisili, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.Masukkan nama lengkap sesuai KTP.Lakukan verifikasi captcha atau soal keamanan.Klik cari data untuk melihat hasil pengecekan.Cara Mengecek BLT Kesra melalui Situs Resmi KemensosKunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.Masukkan data domisili sesuai formulir yang tersedia.Tuliskan nama lengkap sesuai KTP.Ketik kode captcha.Klik cari data untuk menampilkan hasil pencarian.

    Setelah proses pencarian selesai, sistem akan menampilkan salah satu dari dua hasil berikut ini:

    Jika terdaftar, halaman menampilkan data kepesertaan, jenis bantuan, dan periode penyaluranJika tidak terdaftar, akan muncul keterangan tidak terdapat peserta/PM.

    Melalui pengecekan mandiri yang mudah diakses ini, masyarakat dapat memperoleh kepastian terkait pencairan BLT Kesra Desember 2025 tanpa perlu mendatangi layanan secara langsung.

  • Jadwal dan Syarat Pencairan BSU Rp600.000 untuk Karyawan Desember 2025

    Jadwal dan Syarat Pencairan BSU Rp600.000 untuk Karyawan Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000 bagi pekerja terus dicari informasinya hingga kini.

    Pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta banyak mempertanyakan tentang kapan BSU Rp600.000 kembali dicairkan oleh pemerintah.

    Namun tampaknya, karyawan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan harus bersabar. Sebab Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa saat ini tidak ada rencana pemerintah untuk kembali menyalurkan BSU.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa hal ini disampaikan seiring masih adanya informasi yang beredar di masyarakat bahwa BSU akan kembali disalurkan pada Oktober 2025.

    “Saya tegaskan kembali, tidak ada sampai sekarang BSU tahap kedua,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    Dia juga menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta orang sepanjang Juni dan Juli lalu.

    Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 Desember 2025

    Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa BSU Rp600.000 untuk Desember 2025 belum dicairkan oleh pemerintah.

    Pekerja harus menunggu pengumuman dan informasi resmi dari pemerintah, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kapan BSU kembali dicairkan.

    Pemerintah pun mengimbau pekerja rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Mendapat BSU Rp600.000

    Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Cara Cek Daftar Penerima BSU Rp600.000

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui Aplikasi JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status
    penyaluran dan informasi rekening tujuan
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima
    BSU. Anda bisa menghubungi pihak HR tempat Anda bekerja untuk menanyakan hal ini.

  • BLT Kesra 2025 Disalurkan Secara Door to Door untuk Lansia

    BLT Kesra 2025 Disalurkan Secara Door to Door untuk Lansia

    Liputan6.com, Jakarta – Program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLT Kesra) terus dikebut penyalurannya hingga akhir Desember 2025. PT Pos Indonesia (Persero) selaku salah satu mitra penyalur pemerintah, terpantau menyalurkan BLT Kesra di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Proses penyaluran di wilayah tersebut berlangsung lancar.

    Proses penyaluran BLT Kesra ini berjalan lancar berkat proses pendataan, verifikasi, hingga pencairan bantuan yang dilakukan dengan baik melalui tahap koordinasi antara Dinas Sosial, pendamping sosial, dan PT Pos Indonesia.

    Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pejeruk, Eni Suaryati, menjelaskan pendataan penerima BLT Kesra dilakukan dengan mengacu pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

    “Kategorinya dilihat dari desilnya, dari desil 1 sampai 5, dan juga kesejahteraan masyarakat,” ujar Eni, Minggu (7/12/2025).

    Ia tak menampik terdapat sejumlah tantangan saat melakukan penyaluran BLT Kesra. Salah satunya, ketika masyarakat berharap mendapat bantuan ganda. Namun, hal tersebut bisa diatasi setelah pihaknya terus memberikan pengarahan dan penjelasan yang baik kepada warga.

    “Tantangannya, masyarakat kadang meminta bantuannya, kadang kita tidak boleh, semakin dia sudah mendapat beras, dia ingin mendapat juga bantuan. Dia ingin double mendapat bantuannya,” kata Eni.

    Pada kesempatan itu, Eni juga mengungkapkan proses penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Agar bantuan tepat sasaran, verifikasi dilakukan langsung di tingkat lingkungan.

    “Verifikasi data ke bawah, kerja sama dengan Pak RT, pengurus lingkungan. Kita menerima nama itu dari atas, dari memo,” katanya.

    Eni juga memastikan pihaknya berkoordinasi dengan Pos Indonesia. Menurutnya, koordinasi dengan Pos Indonesia berjalan baik, terutama dalam menangani warga yang kesulitan datang ke kantor pos.

    “Tetap kita saling koordinasi sama Pos Indonesia. Kalau ada warga yang belum menerima, silakan ke Kantorpos. Kalau ada yang lansia, petugas Pos akan turun ke rumahnya langsung atau door to door,” ucapnya.

     

  • Prabowo Kebut Peyaluran, Ini Cara Cek Penerima BLT Rp900.000

    Prabowo Kebut Peyaluran, Ini Cara Cek Penerima BLT Rp900.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengebut pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk menjaga momentum daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi pada kuartal IV/2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan realisasi penyaluran bantuan tersebut telah menyasar 26,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga 3 Desember 2025, atau sekitar 75% dari total target.

    “Per tanggal 3 Desember termonitor 26,2 juta KPM itu sudah menerima bantuan dari target 35,04 juta. Penyaluran ini akan diselesaikan sampai bulan Desember untuk seluruh Indonesia,” ujarnya Kamis kemarin.

    Bank yang Layani Pencairan

    Airlangga merinci penyaluran bantuan dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang mencakup BSI, BRI, BNI, dan Bank Mandiri, serta melalui PT Pos Indonesia (Persero).

    Program ini merupakan bagian dari stimulus yang diluncurkan Presiden guna mendongkrak konsumsi rumah tangga di penghujung tahun. Selain BLT Kesra, pemerintah juga terus menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 18,4 juta penerima dan program pemagangan yang telah diikuti oleh 78.815 peserta.

    “Kemarin saya sudah lihat salah satunya di Telkom. Sehingga program ini yang khusus untuk magang akan dilanjutkan [untuk tahun depan],” tambah Airlangga.

    Progres Penyaluran Pos Indonesia

    Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menjelaskan posisi perseroan sebagai penyalur bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan.

    Dari total 35 juta sasaran BLT Kesra, sekitar 16 juta dialokasikan melalui Himbara, sedangkan sisanya sekitar 18 juta KPM direncanakan disalurkan melalui Kantor Pos. Hanya saja, hingga saat ini, data KPM yang masuk ke PT Pos baru mencapai 12 juta.

    “Data yang kami terima itu baru 12 juta. Sampai dengan posisi jam 11 tadi, kami sudah menyalurkan 85,74% untuk seluruh Indonesia [dari data yang diterima],” jelas Haris.

    Haris menegaskan peran PT Pos hanya sebatas juru bayar berdasarkan data yang ditetapkan pemerintah. Proses pencairan dilakukan menggunakan surat pemberitahuan ber-QR Code yang dipindai saat pengambilan dana.

    Dia juga mengimbau masyarakat yang merasa berhak namun belum terdaftar untuk menempuh mekanisme verifikasi yang berlaku, baik melalui aparat desa/kelurahan maupun situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos), mengingat PT Pos tidak memiliki kewenangan menentukan penerima bantuan.

    Cara Cek Penyaluran BLT

    Masyarakat dapat mengecek status penerimaan BLT Oktober 2025 melalui situs resmi atau aplikasi “Aplikasi Cek Bansos” milik Kementerian Sosial RI. Berikut panduan lengkapnya:

    I. Cara Mengecek BLT melalui Website Resmi

    Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai alamat pada KTP atau KK.
    Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP.
    Ketik kode captcha yang tertera.
    Klik “Cari Data” dan tunggu hasilnya.

    Jika terdaftar dan memenuhi syarat, sistem akan menampilkan status penerima BLT. Jika tidak, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    II. Cara Mengecek BLT melalui Aplikasi Resmi

    Unduh aplikasi “Aplikasi Cek Bansos” di Play Store atau App Store.
    Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.
    Isi data domisili lengkap (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
    Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
    Selesaikan verifikasi keamanan (captcha).
    Tekan tombol “Cari Data”.

    Hasil pencarian akan menampilkan status penerima, termasuk jenis bantuan dan informasi pencairan. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Pemerintah mengimbau agar masyarakat yang menerima BLT dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kementerian Sosial juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi data dan proses penyaluran, sehingga bantuan dapat diterima tepat sasaran. 

  • Pencairan BLT Kesra di Kantor Pos, Paling Lambat Tengah Desember

    Pencairan BLT Kesra di Kantor Pos, Paling Lambat Tengah Desember

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pos Indonesia, salah satu penyalur Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat alias BLT Kesra menargetkan penyaluran bantuan tuntas sebelum pertengahan Desember 2025.

    Pelaksana tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menyebut BLT Kesra 2025 dialokasikan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dari jumlah tersebut, sekitar 18 juta KPM disalurkan melalui Pos dan sisanya melalui bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara).

    Dia menjelaskan bahwa sekitar 12 juta data KPM telah diterima Pos Indonesia dan lebih dari 10 juta telah dibayarkan atau setara 85,74%. “Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (5/12/2025).

    Ia menambahkan bahwa pihaknya menerapkan tiga skema penyaluran, yakni melalui kantor pos, komunitas, serta pengantaran langsung. “Skema penyaluran dirancang agar inklusif. Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” kata Haris.

    Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus diperkuat, terutama di wilayah yang terdampak bencana atau memiliki kendala administratif.

    Haris menambahkan bahwa seiring target penyaluran 100 persen pada Desember ini, lebih dari 4.800 kantor pos dan ribuan titik layanan komunitas di seluruh Indonesia terus bergerak dari pusat kota hingga pelosok desa.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau penyaluran BLTS di Kantor Pos KCU Premier, Jakarta Timur, menegaskan bahwa bantuan pemerintah ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” ujarnya.

    Airlangga menambahkan bahwa bantuan senilai Rp900.000 tersebut mungkin belum menyelesaikan seluruh kebutuhan rumah tangga, tetapi cukup membantu menjaga konsumsi masyarakat berpendapatan rendah menjelang akhir tahun. Ia juga mengaitkan penyaluran BLTS Kesra dengan program perlindungan sosial lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri. “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” katanya.

    Pemerintah menargetkan 30 juta KPM menerima BLTS Kesra. Hingga 3 Desember, sebanyak 26,2 juta KPM telah mendapatkan bantuan atau sekitar 75 persen dari target nasional.

    Sejumlah penerima manfaat menyampaikan bahwa bantuan tersebut meringankan beban di tengah meningkatnya kebutuhan akhir tahun. Ahmad Fauzan, warga Pulogadung, mengatakan bantuan Rp900.000 yang diterimanya akan digunakan untuk membeli sembako, perlengkapan rumah tangga, dan kebutuhan sekolah anak.

    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung, menyebut dana bantuan itu membantu membiayai kebutuhan pendidikan anak yang tengah menjalani ujian.

  • Pos Indonesia targetkan pertengahan Desember penyaluran BLTS tuntas

    Pos Indonesia targetkan pertengahan Desember penyaluran BLTS tuntas

    Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember

    Jakarta (ANTARA) – PT Pos Indonesia (PosIND) yang menjadi salah satu penyalur Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat menyatakan saat ini penyaluran telah mencapai sekitar 85 persen, dan ditargetkan tuntas sebelum pertengahan Desember 2025.

    Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris mengatakan BLT Kesra 2025 dialokasikan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan sekitar 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos dan sisanya melalui bank-bank Himbara.

    Dari alokasi yang disalurkan lewat pos, lanjutnya melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, sekitar 12 juta data KPM sudah diterima, dan lebih dari 10 juta telah dibayarkan atau setara 85,74 persen.

    “Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember,” ujar dia.

    Haris menegaskan, pihaknya sudah memiliki tiga skema untuk penyaluran BLTS yakni di kantor pos, melalui komunitas dan pengantaran langsung.

    “Skema penyaluran dirancang agar inklusif. Kalau tidak bisa datang, teman-teman juga melakukan proses pengantaran, terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas atau lansia,” ujarnya.

    Dia menambahkan semua upaya tersebut dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan

    Menurut dia, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami kendala administratif.

    Haris menyatakan seiring target 100 persen penyaluran pada Desember ini dengan lebih dari 4.800 kantor pos dan ribuan titik layanan komunitas, PosIND di seluruh Indonesia terus bergerak, dari kantor pusat kota hingga pelosok desa.

    Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto ketika meninjau penyaluran BLTS di Kantor Pos KCU Premier, Jakarta Timur menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan pemerintah tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” katanya.

    Bantuan Rp900.000 tersebut, lanjut Menteri Airlangga, mungkin tidak menyelesaikan seluruh beban ekonomi keluarga, tetapi cukup untuk menjaga daya beli masyarakat kecil di ujung tahun, dan itu menjadi penting untuk stabilitas ekonomi nasional.

    Airlangga juga mengaitkan BLTS Kesra dengan program-program lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program magang industri

    “Kita ingin ekosistem perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi berjalan berdampingan,” ujarnya.

    Menko menargetkan 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan hingga 3 Desember sudah 26,2 juta KPM yang menerima bantuan, atau sekitar 75 persen dari target nasional.

    Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) menuturkan, bantuan yang disalurkan pemerintah mampu meringankan beban terutama di tengah kebutuhan yang meningkat menjelang akhir tahun.

    Ahmad Fauzan, warga Pulogadung mengakui bantuan senilai Rp900.000 akan dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, sembako, peralatan rumah tangga, serta kebutuhan sekolah anak.

    Eva Sahara, ibu rumah tangga dari Rusun Pulogadung menambahkan bantuan tunai yang diterimannya digunakan untuk biaya anak sekolah yang sedang ujian.

    Warga berharap program bantuan tersebut bisa ada setiap bulan bagi keluarga menengah ke bawah serta menjangkau lebih banyak penerima.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.