BUMN: PT Pindad

  • Katanya Hemat Anggaran, Kok Malah Tambah Stafsus?

    Katanya Hemat Anggaran, Kok Malah Tambah Stafsus?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah baru saja mengumumkan pemangkasan anggaran besar-besaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025. Total pemotongan mencapai Rp306,69 triliun dengan rincian Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menindaklanjuti arahan ini dengan menerbitkan surat edaran yang menetapkan pemangkasan pada 16 pos belanja, termasuk yang menyangkut belanja operasional dan program prioritas.

    Akan tetapi, di tengah seruan efisiensi tersebut, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin justru melantik enam Staf Khusus (Stafsus) baru. Keputusan ini menuai kritik keras karena dinilai bertolak belakang dengan semangat penghematan anggaran.

    Ironi Pemangkasan Anggaran dan Pengangkatan Stafsus

    Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menyeimbangkan fiskal negara. Namun, kebijakan tersebut terlihat kontradiktif ketika di satu sisi pemerintah mengurangi anggaran untuk kementerian dan daerah, sementara di sisi lain Menhan justru menambah jumlah Stafsus.

    Pelantikan ini diumumkan langsung oleh Sjafrie melalui akun media sosialnya.

    “Saya melantik Staf Khusus Menhan dan Penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di kantor Kemhan Jakarta. Pengangkatan Staf Sus Menhan ini menegaskan pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan,” ujarnya.

    Dari enam Stafsus yang diangkat, salah satu nama yang mencuri perhatian adalah selebritas dan YouTuber Deddy Corbuzier, yang sebelumnya telah menerima pangkat Letnan Kolonel Tituler. Selain Deddy, beberapa nama lainnya adalah akademisi dan mantan pejabat militer.

    Berikut daftar lengkap enam Stafsus yang baru dilantik:

    Letnan Kolonel Tituler Deddy Corbuzier (Selebritas Tanah Air) Kris Wijoyo Soepandji (Pengajar di Fakultas Hukum UI, Lembaga Pertahanan Nasional RI) Letnan Kolonel Tituler Lenis Kogoya (Staf Khusus Presiden, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua) Mayjen Sudrajat (Mantan Staf Ahli Panglima TNI) Indra Irawan (Corporate Secretary PT Pindad) Sylvia Efi Widyantari Sumarlin Publik Geram

    Melihat pengangkatan stafsus Menhan tersebut, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan urgensinya. Apalagi, Pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai Kementerian/Lembaga.

    Kekesalan publik pun terlihat di kolom komentar unggahan Sjafrie Sjamsoeddin terkait pengangkatan enam Stafsus barunya.

    “Efisiensi pak efisiensiii, mana ada satu yang latar belakangnya BUKAN pertahanan lagi,” tutur akun @howto***viveadulth***.

    “Apaanya yang efisiensi,” ucap akun @liyant***.

    “Ini yang dibilang efisiensi???” ujar akun @handa****.

    “Katanya mau mangkas anggaran, ini kok nambah stafsus terus,” kata akun @hidayatkurni****409.

    “Ijin bertanya pak presiden @prabowo apakah para staff khusus ini digaji khusus? Di tengah-tengah banyak efisiensi dan lainnya kenapa malah menjadi sia-sia dengan penambahan staff-staff yang penghasilannya bisa jadi setara mungkin beberapa pegawai ASN… Apakah memang nilai mereka lebih tinggi sampai tak apalah ASN disuruh efisiensi dll, yang penting orang-orang terdekat kami terfasilitasi…cc @gerindra,” tutur akun @bil**e102***.

    “Duit dihambur-hamburkan buat staf khusus, fungsinya untuk apa pak??? Apa pejabat yang di kementerian masih kurang??? Kerjanya ngapain mereka?? Cuma buang-buang duit disaat hutang negara meroket. Bisa gak sih mikirin rakyat??????” kata akun @hikm**ati58**.

    Berapa Besar Biaya Stafsus?

    Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019, Stafsus mendapatkan fasilitas jabatan setara eselon I.b, dengan gaji pokok berkisar Rp3.880.400 hingga Rp6.373.200. Selain itu, mereka juga menerima tunjangan kinerja yang dapat mencapai Rp20.695.000 per bulan.

    Artinya, dalam sebulan, seorang Stafsus bisa menerima total penghasilan sekitar Rp24.830.400 hingga Rp27.323.200. Jika dikalikan enam orang, pengeluaran negara untuk Stafsus baru ini bisa mencapai Rp163 juta hingga Rp164 juta per bulan atau sekitar Rp1,96 miliar per tahun.

    Dalam kondisi anggaran negara yang sedang diperketat, pertanyaan pun muncul: Apakah pengangkatan Stafsus ini benar-benar diperlukan? Bukankah dengan pemangkasan besar-besaran, kementerian juga harus menyesuaikan diri dengan efisiensi sumber daya manusia?

    Kontradiksi Efisiensi dan Realita

    Pemerintah berulang kali menegaskan pentingnya efisiensi anggaran. Bahkan, Menkeu Sri Mulyani menginstruksikan kementerian/lembaga untuk melaporkan rencana pemangkasan kepada DPR paling lambat 14 Februari 2025. Namun, pengangkatan Stafsus justru menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi ini.

    Keputusan Menhan ini bukan hanya menjadi beban tambahan bagi anggaran negara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang urgensi dari penambahan Stafsus di saat kementerian lain justru dipaksa melakukan pemangkasan. Hal ini mengingatkan publik pada kritik lama bahwa efisiensi anggaran kerap hanya menjadi jargon, sementara di balik layar justru terjadi praktik yang bertolak belakang.

    Publik tentu berharap efisiensi anggaran tidak sekadar retorika, tetapi benar-benar diterapkan secara menyeluruh, termasuk dalam pengelolaan personel di kementerian. Jika anggaran harus dipangkas, seharusnya pengangkatan pejabat baru juga bisa ditunda, atau setidaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang benar-benar mendesak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Deddy Corbuzier Dilantik Jadi Stafsus Menhan, Ini Tugasnya

    Deddy Corbuzier Dilantik Jadi Stafsus Menhan, Ini Tugasnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melantik sejumlah staf khusus. Salah satu yang dilantik adalah artis Deddy Corbuzier. Pelantikan digelar Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Kementerian Pertahananan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Sjafrie secara resmi melantik Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan; Kris Wijoyo Soepandji sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara; Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik; Lenis Kogoya sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Indra Irawan sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan; dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin sebagai Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security.

    Pada kesempatan yang sama, Sjafrie juga memberikan penghargaan Dharma Pertahanan kepada delapan orang, sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian mereka dalam bidang pertahanan. Sjafrie menganugerahkan penghargaan berupa Dharma Pertahanan Utama kepada Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara; Mayjen TNI (Purn) Jacob Djoko Sarosa Wakasek Pengasuhan SMA Taruna Nusantara; Mayjen TNI (Purn) Nanang Djuana Priadi Wakasek Administrasi SMA Taruna Nusantara; Mayjen TNI (Purn) Asrobudi Wakasek Kesiswaan SMA Taruna Nusantara; Edison Nggwijangge, Pj. Bupati Nduga Provinsi Papua Pegunungan (Periode Juni 2023 sampai dengan Mei 2024); dan Sigit P. Santosa, Direktur Utama PT Pindad.

    Foto: Pelantikan Staf Khusus Menhan dan Penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di Kantor Kemhan Jakarta. Dok Kemhan
    Pelantikan Staf Khusus Menhan dan Penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di Kantor Kemhan Jakarta. Dok Kemhan

    Selanjutnya menganugerahkan Dharma Pertahanan Madya kepada Joao Angelo De Saosa Mota; serta Dharma Pertahanan Pratama kepada Ashari Bin Andi Pasanrangi, Staf Pj. Bupati Nduga (Periode Juni 2023 sampai dengan Mei 2024).

    “Selasa, 11 Februari 2025, saya Melantik Staf Khusus Menhan dan Penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di Kantor Kemhan Jakarta. Pengangkatan Staf Sus Menhan ini menegaskan pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan, sementara penghargaan yang diberikan menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang telah berkontribusi tanpa henti,” ungkap Sjafrie dalam unggahannya di Instagram pribadinya.

    “Dengan amanah baru ini, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat,” lanjutnya.

    (wur/wur)

  • Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik

    Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik

    Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melantik artis sekaligus pesulap,
    Deddy Corbuzier
    , sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, pada Selasa (11/2/2025).
    “Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo (Deddy Corbuzier) sebagai
    Staf Khusus Menhan
    Bidang Komunikasi Sosial dan Publik,” kata Kepala Biro Info Pertahanan Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas, dalam keterangannya, Selasa.
    Selain Deddy, Menhan juga melantik sejumlah orang sebagai Stafsus dan Asisten Khusus, yakni Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan, Kris Wijoyo Soepandji sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara.
    Kemudian, Lenis Kogoya sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indra Irawan sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin sebagai Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security.
    Menhan memimpin langsung Upacara Pengangkatan Sumpah serta Pelantikan Staf Khusus Menhan di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kemenhan, Jakarta, hari ini.
    Selain pelantikan Stafsus, Menhan juga memberikan
    Penghargaan Dharma Pertahanan
    kepada sejumlah orang.
    “Penghargaan Dharma Pertahanan kepada delapan orang, sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian mereka dalam bidang pertahanan,” ujar Frega.
    Menhan menganugerahkan penghargaan berupa Dharma Pertahanan Utama kepada Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara, Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman, Wakasek Pengasuhan SMA Taruna Nusantara, Mayjen TNI (Purn) Jacob Djoko Sarosa, Wakasek Administrasi SMA Taruna Nusantara, Mayjen TNI (Purn) Nanang Djuana Priadi.
    Kemudian, Wakasek Kesiswaan SMA Taruna Nusantara, Mayjen TNI (Purn) Asrobudi, Pj Bupati Nduga Provinsi Papua Pegunungan periode Juni 2023 sampai Mei 2024, Edison Nggwijangge dan IPU Direktur Utama PT Pindad, Sigit P Santosa.
    Selanjutnya, Menhan juga menganugerahkan Dharma Pertahanan Madya kepada Joao Angelo De Saosa Mota, serta Dharma Pertahanan Pratama kepada Ashari Bin Andi Pasanrangi yang merupakan Staf Pj Bupati Nduga periode Juni 2023 sampai Mei 2024.
    Acara ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Menhan Sjafrie dan diikuti oleh tamu undangan yang hadir.
    Turut hadir dalam acara ini Wamenhan, Irjen Kemhan, Rektor Unhan, dan Kabaranahan Kemhan, serta para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenhan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Memperkuat kerja sama strategis Indonesia-Turki

    Memperkuat kerja sama strategis Indonesia-Turki

    Indonesia dan Turki meresmikan proyek pembangunan \”Kampung Indonesia\” di Desa Tasoluk, Distrik Kirikhan, Provinsi Hatay, Turki, Senin (3/2/2025). (ANTARA/HO-KBRI Ankara)

    Memperkuat kerja sama strategis Indonesia-Turki
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 16:55 WIB

    Elshinta.com – Tahun ini menjadi tahun penting bagi hubungan Indonesia-Turki. Sebab, persahabatan dua negara yang terbangun sejak tahun 1950 itu telah memasuki tahun ke-75.

    Telah banyak peristiwa yang mewarnai perjalanan hubungan dua negara. Ada satu hal yang istimewa dalam perayaan hubungan dua negara tahun ini, yaitu kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdogan ke Jakarta pada pertengahan Februari 2025. Rencana kunjungan presiden Turki disampaikan dalam pertemuan resmi Partai AKP di Ankara, Turki, baru-baru ini (Anadolu Ajansı, 05/02).

    Jika melihat jejak sejarah hubungan dua bangsa, maka tentu saja kita tidak bisa menegasikan relasi yang telah terbangun jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945.

    Sebelum memasuki fase modern, Indonesia-Turki telah terhubung dalam spektrum yang berbeda yaitu dalam bentuk kontak diplomatik antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Turki Utsmani pada abad 16, ketika Portugis tengah melakukan penetrasi di Selat Malaka (Ismail Hakkı Kadı, 2021). Begitu juga dengan Pangeran Diponegoro yang menganggap Kesultanan Turki sebagai inspirasi dalam membangun kekuatan militernya dalam Perang Jawa (Peter Carey, 2023).

    Jejak kerja sama yang terbangun di masa lalu lantas menjadi pijakan bagi para pemimpin dua negara untuk terus merawat hubungan diplomatik.

    Untuk saat ini, Turki di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan mencoba untuk mereformulasi kebijakan luar negeri yang berorientasi pada penguatan hubungan dengan semua pihak yang selama ini terhubung dalam payung Ottomanisme. Doktrin politik luar negeri Erdogan sejak pertama kali menduduki posisi Perdana Menteri adalah ‘’’zero problems with neighbors’’, yang artinya Turki yang sebelumnya cenderung ke Barat, berubah haluan untuk merangkul semua pihak.

    Sementara Indonesia, selama ini tetap berpegang pada doktrin politik luar negeri ‘’bebas aktif’’ yang memberi ruang bagi Indonesia untuk netral dalam bersikap dan memberi keleluasaan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak.

    Pada periode Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berusaha untuk tetap memelihara hubungan baik dengan semua kekuatan besar lintas kawasan. Kebijakan ini tentu saja menjadi cerminan prinsip yang selama ini dipegang oleh para diplomat Indonesia dalam menjalankan tugasnya, yakni millions friends zero enemy (seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak).

    Tantangan geopolitik

    Hari-hari ini dunia memang tengah mengalami guncangan, ditandai dengan perang yang melibatkan Rusia-Ukraina, Israel-Hamas, gejolak di Laut China Selatan, dan beberapa titik panas yang selama ini menjadi pemicu instabilitas kawasan.

    Baik Indonesia maupun Turki, adalah negara yang terdampak dari situasi krisis tersebut. Presiden Prabowo, bahkan secara terbuka menyampaikan perhatiannya terkait ambivalensi negara-negara Barat yang cenderung mengabaikan norma internasional dalam forum D-8 dan Shangri La Forum. Begitu juga dengan Presiden Erdogan yang kerap kali mengkritik Dewan Keamanan PBB yang dianggap tidak mampu mencegah eskalasi di beberapa zona konflik.

    Pilihan posisi Presiden Indonesia dan Presiden Turki menunjukkan bahwa dua negara memiliki posisi geopolitik yang mirip dalam merespons dinamika yang berkembang. Sehingga posisi yang demikian membutuhkan aliansi yang luas dengan negara-negara lain, terutama negara Muslim dan Global South, yang kerap menjadi korban dari ketidakadilan global. Indonesia dan Turki bisa mengambil peran sebagai jembatan aspirasi komunitas global yang terabaikan.

    Kerja sama 

    Selanjutnya, dalam konteks yang lebih spesifik, Indonesia dan Turki memiliki modal untuk terus bersinergi, tercermin dari kerja sama yang telah dibangun. Pertama, Indonesia dan Turki merupakan dua dari sedikit negara Muslim yang menjadi anggota G-20, sebuah kelompok yang berisi negara-negara dengan postur ekonomi terbesar di dunia. Keberadaan Indonesia dan Turki dalam kelompok ini sudah pasti menjadi istimewa karena memiliki potensi untuk terus tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang bisa menyampaikan aspirasi negara-negara berkembang.

    Kedua, Indonesia dan Turki merupakan pelopor berdirinya organisasi Developing Eights (D-8), D-8 berdiri tidak lepas dari kiprah Perdana Menteri Turki Necmettin Erbakan dan Presiden Habibie. Ide pendirian organisasi D-8 muncul karena negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam tidak terlalu efektif dalam urusan penguatan ekonomi, kendati potensinya sangat besar. Sehingga melalui D-8, negara-negara Muslim mampu berakselerasi untuk mencapai target-target pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Indonesia dan Turki menjadi motor bagi keberlanjutan organisasi ini.

    Ketiga, Indonesia dan Turki telah terlibat dalam kerja sama industri pertahanan. Kedua negara telah berhasil mengembangkan kendaraan tempur lapis baja yang diberi nama Tank Harimau dan Kaplan yang diproduksi oleh PT Pindad dan FNSS dari Turki.

    Selain itu, Indonesia juga tengah mengupayakan untuk membeli sejumlah produk pertahanan asal Turki yang memiliki keunggulan dari sisi harga dan kualitas. Keunggulan riset Turki di bidang pertahanan menjadi nilai lebih yang bisa mengisi satu sama lain.

    Keempat, sudut pandang masyarakat Indonesia menganggap Turki sebagai bagian dari komunitas Muslim yang memiliki karakteristik yang sama dengan Muslim di Indonesia. Keduanya merupakan gerbong besar Mazhab Sunni. Karakteristik yang moderat dan modern menjadi alasan mengapa belakangan terdapat tren peningkatan minat mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di Turki. Bagi sebagian kalangan di Indonesia, Turki dianggap sebagai pilihan favorit untuk menempuh pendidikan tinggi dengan pertimbangan biaya yang relatif murah dan kualitas pendidikan yang kompetitif dengan kampus-kampus Eropa.

    Perayaan hubungan diplomatik Indonesia-Turki sejatinya menjadi parameter bagi dua negara untuk melangkahkan kaki menjemput visi masa depan yang lebih baik, sekaligus mengisi kekurangan satu sama lain melalui kolaborasi dalam skala luas.

    *) Dr Muhammad Syaroni Rofii adalah Ketua Alumni Turki Indonesia, dosen di Universitas Indonesia, doktor bidang hubungan internasional di Marmara University, Istanbul, dosen di Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, dan penulis buku Islam di Langit Turki

     

    Sumber : Antara

  • Ekonomi kemarin, subsidi rumah hingga soal gaji ke-13 bagi ASN

    Ekonomi kemarin, subsidi rumah hingga soal gaji ke-13 bagi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Berita seputar perekonomian masih menarik untuk dibaca hari ini, Jumat. Mulai dari distribusi subsidi rumah, ketersediaan BBM Shell, rencana work from anywhere (WFA), pengembangan mobil listrik Pindad, serta pencairan gaji 13 dan 14 bagi ASN.

    Berikut beritanya:

    Menteri PKP target 220 ribu rumah dapat subsidi FLPP pada 2025

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 220 ribu unit rumah tahun ini, meskipun anggaran Kementerian PKP dipangkas menjadi Rp1,61 triliun.

    “Tetap kami jalankan tahun ini FLPP ya, karena kami sudah berusaha menstimulasi (realisasi rumah murah), mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Tapi, setidaknya kami punya target awal itu minimal 220 ribu (unit rumah) yang tetap kami bantu,” ujarnya, di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya

    Shell: BBM mulai tersedia secara bertahap di jaringan SPBU

    President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) sudah mulai tersedia kembali di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell secara bertahap.

    “Shell Indonesia menginformasikan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) Shell sudah mulai tersedia kembali di jaringan SPBU Shell secara bertahap,” ujar Ingrid, di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya

    Menko AHY: Wacana WFA semangatnya untuk urai kepadatan mudik Lebaran

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa wacana kebijakan kerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA), memiliki semangat untuk mengurai kepadatan saat periode libur Lebaran 2025.

    AHY mengatakan pihaknya telah menyampaikan dan mendiskusikan terkait kemungkinan diberlakukannya WFA menjelang cuti bersama Lebaran 2025, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN-RB (terkait ASN), Kementerian Dikdasmen (terkait siswa sekolah), dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan urusan pekerja pada berbagai jenis usaha.

    Baca selengkapnya

    Pemerintah kaji Maung Pindad jadi kandidat mobil listrik nasional

    Pemerintah terus mengkaji pengembangan kendaraan listrik buatan dalam negeri, salah satunya dengan menjadikan mobil taktis Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan listrik nasional.

    Hal itu dikemukakan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Baca selengkapnya

    Sri Mulyani beri sinyal gaji ke-13 dan 14 ASN tetap cair

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap cair.

    Saat ditemui di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. Namun, ia tak merinci besarannya.

    Ia juga menyebut proses persiapan gaji 13 dan 14 tetap berlanjut. Menkeu meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN.

    Baca selengkapnya

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Produksi Alat Berat Merosot 12,9% pada 2024, Bagaimana Prospek Tahun Ini?

    Produksi Alat Berat Merosot 12,9% pada 2024, Bagaimana Prospek Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) melaporkan realisasi produksi alat berat Indonesia pada 2024 mencapai 7.022 unit atau turun 12,9% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 8.066 unit. 

    Ketua Umum Hinabi Giri Kus Anggoro mengatakan, capaian tersebut masih di bawah target produksi atau hanya mencapai 88% dari target 8.000 unit tahun lalu. Kendati demikian, pihaknya tetap optimistis dengan membidik produksi 8.500 unit tahun ini. 

    “Harapannya, produksi alat berat dalam negeri pada tahun 2025 dapat mencapai 8.500 unit atau lebih tinggi dari pencapaian produksi tahun 2024,” kata Giri kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025). 

    Dia menerangkan bahwa penurunan produksi tahun ini dipengaruhi oleh kondisi pasar alat berat yang cenderung ‘wait and see’ pada semester pertama 2024. Hal ini terkait dengan meningkatnya kegiatan politik yang membuat banyak pihak lebih berhati-hati dalam membuat keputusan investasi.

    Meskipun ada peningkatan kebutuhan alat berat pada semester II/2024, hal tersebut tidak cukup signifikan untuk mendorong tercapainya target produksi. 

    “Tipe alat berat yang paling laris terjual di tahun 2024 adalah hydraulic excavator kelas medium,” imbuhnya. 

    Melihat ke depan, Giri memproyeksikan kinerja produksi pada tahun 2025 akan lebih baik. Peningkatan kebutuhan alat berat diperkirakan akan terjadi di sektor agro, konstruksi, dan pertambangan, yang dapat mendorong tercapainya target yang lebih tinggi.

    Sebelumnya, dia juga berharap kebijakan hilirisasi dan proyek infrastruktur pemerintah mestinya dapat mendorong kebutuhan alat berat yang diproduksi lokal. Namun, hingga saat ini, produksi alat berat justru menunjukkan tren penurunan.  

    “Namun, aktualisasinya alat berat dalam negeri masih kurang menjadi prioritas utama pilihan dalam penggunaannya pada proyek hilirisasi dan infrastruktur tersebut,” tuturnya. 

    Menurut Giri, sejumlah produk alat berat lokal telah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang cukup tinggi. Dalam laman resmi Kemenperin, alat berat dari PT Pindad, PT Sakai Indonesia, PT Ultratex Indonesia, dan lainnya memiliki TKDN di level 23%-35%. 

    Di lapangan, dia justru melihat alat berat impor yang cukup marak digunakan pada proyek-proyek tersebut. Terlebih, tahun ini, dia melihat penggunaan alat berat impor terutama merek China yang membuat persaingan pasar alat berat di Indonesia kian ketat. 

    “Indonesia menjadi salah satu pasar alat berat yang besar dan saat ini, pasar tersebut masih terus berkembang seiring tren kebutuhan yang semakin meningkat. Hal ini mendorong masuknya alat berat impor ke Indonesia dan bersaing ketat dengan alat berat produksi dalam negeri,” jelasnya. 

  • Presiden Prabowo & Menhan Prancis Sebastien Lecornu Bahas soal Pertahanan di Hambalang Bogor – Halaman all

    Presiden Prabowo & Menhan Prancis Sebastien Lecornu Bahas soal Pertahanan di Hambalang Bogor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu menyambangi Presiden RI Prabowo Subianto di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/1/2025).

    Menhan Perancis menemui Prabowo usai bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Jumat pagi.

    Lecornu, dalam unggahannya di platform X @SebLecornu menulis telah berdiskusi dengan Prabowo mengenai berbagai macam isu.

    Pertemuan ini untuk menjaga hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia-Prancis, yang peringatan ke-75 tahunnya akan dirayakan pada tahun ini.

    “Senang berbagi pembahasan tantangan geostrategis dan hubungan pertahanan bilateral, meskipun kami telah bertemu beberapa kali di Paris dan Indonesia pada peran sebelumnya sebagai Menteri Pertahanan,” tulis Lecornu.

    Diketahui, hubungan bilateral Indonesia-Prancis di bidang pertahanan meliputi kerja sama pengadaan alutsista, transfer teknologi, serta pengembangan industri pertahanan.

    Beberapa kerja sama Indonesia-Prancis di antaranya menandatangani Defense Cooperation Agreement pada 2020, pembelian pesawat tempur Rafale, sampai kerja sama bidang intelijen, pelatihan militer, dan pemberantasan terorisme.

    Saling Bertukar Cinderamata

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menghadiahi senapan serbu produksi PT Pindad SS2-V4 kaliber 5.56 mm kepada Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu sebagai cinderamata di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Saat menyerahkan cinderamata tersebut, Sjafrie memperkenalkan senjata tersebut sebagai senapan serbu produk dalam negeri berkaliber 5.56mm.

    Sebastien pun tampak tersenyum dan langsung menyalami Sjafrie ketika menerima cinderamata tersebut.

    Sebastien pun membalas cinderamata tersebut dengan menyerahkan cinderamata berupa sebuah lukisan bertuliskan Marine dan bergambar pesawat tempur serta kapal perang.

    Selain itu, Sebastien juga menyerahkan cinderamata lain berupa potongan tali baja (katapel) terbingkai yang biasa digunakan di kapal induk untuk meluncurkan pesawat tempur.

  • PT PAL Amankan Kontrak Berjalan Rp42,32 Triliun di 2025

    PT PAL Amankan Kontrak Berjalan Rp42,32 Triliun di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan manufaktur di bidang maritim PT PAL Indonesia mengamankan kontrak berjalan (on-hand) senilai Rp42,32 triliun pada 2025, meningkat 7,01% dari prognosa 2024.

    Capaian tersebut tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 yang telah disahkan oleh Kementerian BUMN dan Defend ID dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    “Dengan kontrak berjalan senilai Rp42,32 triliun, PT PAL siap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan dan kemandirian industri pertahanan,” ujar Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod melalui siaran pers, Jumat (31/1/2025).

    Kaharuddin menegaskan bahwa pencapaian ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan PT PAL dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

    Saat ini, kata dia, PT PAL tengah menggarap berbagai proyek strategis, termasuk alutsista pesanan Kementerian Pertahanan RI dan TNI Angkatan Laut, produk non-alutsista untuk eksplorasi energi pesanan PT PLN dan PT Pertamina, serta kapal ekspor pesanan Uni Emirat Arab dan Filipina.

    “Keberhasilan ini membuktikan bahwa produk PT PAL mampu bersaing dengan produsen global. Hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah dan kepercayaan yang semakin besar dari pasar internasional,” kata Kaharuddin. 

    Pendapatan PT PAL pada 2025 diproyeksikan berasal dari berbagai sektor, termasuk proyek pertahanan dalam dan luar negeri, pembangunan kapal selam sebagai bagian dari program strategis nasional, serta sektor non-pertahanan seperti pemeliharaan dan perbaikan (Harkan), rekayasa umum, dan elektrifikasi.

    “Sektor pertahanan tetap menjadi tulang punggung utama pendapatan kami. Namun, kami juga terus mengembangkan sektor non-pertahanan untuk memperkuat daya saing dan mendiversifikasi sumber pendapatan,” ujar Kaharuddin.

    Dalam mencapai target RKAP 2025, imbuh dia, PT PAL telah menyiapkan strategi bisnis yang komprehensif, meliputi peningkatan kapabilitas SDM, optimalisasi teknologi dan inovasi guna meningkatkan daya saing global, serta pengembangan produk pertahanan berteknologi tinggi yang memenuhi standar internasional.

    Selain itu, PT PAL juga memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung ekosistem industri pertahanan nasional.

    “Target kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga kontribusi aktif dalam pembangunan sosial, khususnya melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional PT PAL,” tandas Kaharuddin.

    RUPS Defend ID yang dipimpin oleh Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin, turut dihadiri jajaran direksi dari PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, dan PT Dirgantara Indonesia.

    Agenda utama mencakup penetapan klasifikasi risiko perusahaan, rencana kerja dan anggaran program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), serta key performance indicator (KPI) direksi dan dewan komisaris tahun 2025. Dengan strategi yang solid dan sinergi antar-BUMN pertahanan, PT PAL optimistis mencapai target bisnis sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

  • Ini Maung Buatan Bandung yang Dipakai buat Kendaraan TNI

    Ini Maung Buatan Bandung yang Dipakai buat Kendaraan TNI

    Foto Bisnis

    Antara Foto/Raisan Al Farisi – detikFinance

    Kamis, 09 Jan 2025 22:00 WIB

    Bandung – PT Pindad (Persero) memproduksi sekitar 4.000 kendaraan taktis Maung MV 3 jenis Tangguh, Jelajah, dan Komando untuk TNI. Ini penampakan kendaraannya.

  • Ekonomi Indonesia Selama 2024 dan Dampaknya bagi Masyarakat pada 2025

    Ekonomi Indonesia Selama 2024 dan Dampaknya bagi Masyarakat pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Tahun 2024 menjadi salah satu tahun yang penuh dinamika di sektor ekonomi Indonesia. Berbagai kebijakan yang diterapkan pada tahun ini tak hanya membawa dampak signifikan pada perekonomian nasional dan kondisi masyarakat saat ini, tetapi juga secara jangka panjang termasuk untuk 2025 mendatang.

    Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik  Achmad Nur Hidayat merangkum sejumlah sejumlah kebijakan ekonomi yang menjadi sorotan masyarakat, pelaku usaha, dan dunia internasional sepanjang tahun 2024 ini.

    Januari: Undang-undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP)
    Pemerintah membuka 2024 dengan pengesahan UU HPP. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing investasi.

    “Namun, dampaknya pada kelas menengah mulai terasa pada 2025, dengan beban pajak yang lebih terstruktur tetapi tidak secara langsung meningkatkan daya beli,” ungkap Achmad, dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

    Februari: Pengetatan Subsidi BBM
    Pemerintah mulai mengusulkan perubahan mekanisme subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi yang sebelumnya berlaku luas akan diubah berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

    “Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran, tetapi pada 2025, beban biaya transportasi bagi kelas menengah yang tidak memenuhi kriteria subsidi diprediksi meningkat,” ujar Achmad.

    Maret: Perpanjangan Kontrak Freeport
    Pada Maret, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Kontrak baru ini mencakup kewajiban membangun smelter dan peningkatan royalti yang harus dibayarkan kepada negara.

    “Perpanjangan kontrak ini dipandang strategis untuk menjaga stabilitas investasi asing di sektor pertambangan, meskipun mendapat kritik dari pihak-pihak yang menganggap pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal,” kata Achmad dalam pemaparan ekonomi Indonesia 2024.

    April: Kebijakan Ekspor Pasir Laut
    Pemerintah mencabut larangan ekspor pasir laut yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan devisa negara, tetapi juga memicu kekhawatiran terkait dampak lingkungan.

    “Kebijakan ini mendapat sorotan luas dari kalangan pemerhati lingkungan dan masyarakat pesisir yang merasa kebijakan tersebut dapat merusak ekosistem laut,” tutur Achmad.

    Mei: Pajak Barang Mewah dan Tarif PPN
    Pemerintah meningkatkan tarif pajak barang mewah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan fiskal dan meningkatkan penerimaan negara.

    Selain itu, isu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai mencuat.

    “Dampak langsung dari kenaikan PPN di akhir 2024 akan dirasakan masyarakat kelas menengah di 2025, dengan harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi yang semakin mahal,” jelas Achmad.

    Juni: Fokus pada Investasi
    Achmad menilai, Juni menjadi momentum penting dengan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan untuk menarik lebih banyak investasi asing.

    Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

    Juli: Starlink dan Program Food Estate
    Starlink, perusahaan satelit milik Elon Musk, resmi berinvestasi di Indonesia dengan nilai mencapai Rp 30 miliar. Investasi ini bertujuan menyediakan akses internet berkecepatan tinggi di wilayah terpencil Indonesia, sebuah langkah strategis dalam mendorong digitalisasi nasional.

    “Pada bulan yang sama, pemerintah meluncurkan program Food Estate di Papua dengan target membuka 2 juta hektare sawah dalam lima tahun. Program ini diproyeksikan mendukung swasembada pangan nasional,” paparnya.

    Agustus: Program Tapera
    Pemerintah mulai mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Program ini mewajibkan kelas menengah menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk dana perumahan.

    Menurut Achmad, kebijakan ini akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat pada 2025, karena menjadi tambahan beban finansial di tengah tekanan ekonomi lainnya.

    September: Subsidi KRL dan Pengetatan BBM
    September menandai perubahan skema subsidi KRL yang berbasis nomor KTP. Kebijakan ini diambil untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran.

    Selain itu, pembatasan penyaluran Pertalite mulai diberlakukan, di mana pembelian BBM subsidi hanya diperbolehkan bagi pengguna tertentu yang terdaftar.

    Oktober: Mobil Maung dan Pailit Sritex
    Pada Oktober, pemerintah mulai menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas pejabat. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung industri dalam negeri.

    Namun, di sisi lain, kabar buruk datang dari sektor tekstil. Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar Indonesia, dinyatakan pailit, yang berpotensi menyebabkan PHK massal bagi ribuan pekerja.

    November: Penetapan Upah, PPN 12%, dan Makan Bergizi Gratis 
    Achmad menilai, November menjadi bulan penuh kebijakan penting. Pemerintah menetapkan sistem pengupahan baru yang berbasis kebutuhan hidup layak untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada buruh.

    Selain itu, isu ekonomi Indonesia pada 2024 yang paling menonjol, yakni penetapan tarif PPN yang dinaikkan menjadi 12%. Hal ini langsung memengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah pada 2025 dengan lonjakan harga kebutuhan pokok.

    Pemerintah juga meluncurkan program makan bersama gratis (MBG) untuk siswa sekolah dasar dengan alokasi Rp 10.000 per anak, yang dampaknya lebih terasa di kalangan bawah dibanding kelas menengah.

    Desember: Anggaran 2025 dan Transisi Pemerintahan
    Pada Desember, anggaran 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun disahkan dengan defisit 2,53% dari PDB. Anggaran ini memprioritaskan belanja infrastruktur, pendidikan, dan transisi pemerintahan. Langkah ini menjadi penutup tahun yang penuh dinamika di sektor ekonomi.

    “Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan ini dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” tutup Achmad yang memaparkan ekonomi Indonesia selama 2024.