Xcloud.id

BUMN: PT Pertamina

  • Prabowo Diminta Turun Tangan Usut Kasus Pemecatan Rudy Soik

    Prabowo Diminta Turun Tangan Usut Kasus Pemecatan Rudy Soik

    GELORA.CO –  Kasus pemecatan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota, Rudy Soik, yang saat ini sedang dibahas Komisi Hukum DPR dapat menjadi pintu masuk upaya pemberantasan mafia BBM ilegal yang beroperasi selama ini. 

    Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap keberadaan jaringan mafia BBM ilegal yang melibatkan banyak pihak sebagaimana disampaikan Rudy Soik. 

    Upaya ini perlu dilakukan sebagai wujud keseriusan pemerintahan Prabowo yang akan memerangi mafia BBM ilegal. 

     

    Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto, menilai pengungkapan kasus ini secara objektif sangat perlu dalam rangka membenahi tata kelola distribusi BBM bersubsidi bagi masyarakat. 

    Ia menilai pengusutan jaring mafia BBM ilegal tidak bisa diserahkan kepada lembaga yang terindikasi terlibat dalam perkara. 

    Karena itu Presiden harus turun tangan langsung menugaskan Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan kasus BBM ilegal di NTT yang berbuntut dipecatnya Ipda Rudy Soik.

    “Langkah ini lebih obyektif dan adil baik bagi Ipda Rudy Soik maupun Polda NTT. Secara teknis tim khusus tersebut dapat melibatkan BPH Migas dan Pertamina,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa, 29 Oktober 2024.

    Ia menambahkan tanpa pembuktian terlebih dahulu benar atau tidaknya kasus penyimpangan BBM tersebut maka pemecatan Ipda Rudy Soik bagi publik akan menimbulkan tanda tanya besar dan persepsi bahwa tangan Polda NTT justru dipinjam oleh pelaku untuk menutupi kasus penyimpangan BBM kalau itu benar terjadi.

    Di tengah upaya Pemerintah yang belum tuntas untuk melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi, semestinya langkah-langkah untuk menekan penyimpangan penggunaan BBM ini mendapat dukungan aparat, bukan malah sebaliknya terkesan kepolisian mengambil langkah kontraproduktif yang menghambat langkah mengungkapan kasus penyimpangan BBM oleh Ipda Rudy Soik.

    Mulyanto menyebut, kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2024 diperkirakan akan terlampaui, apalagi kalau upaya pengawasan Pemerintah atas distribusi BBM bersubsidi ini kendor. 

    “Secara nilai mungkin kerugian dari kasus ini tidak terlalu besar tapi sangat penting untuk mengungkap keberadaan mafia BBM ilegal. Selama ini masyarakat hanya sekedar mengira-ngira adanya mafia BBM ilegal. Dan dengan adanya kasus ini harusnya pengungkapan keberadaan mafia BBM ilegal itu benar-benar dapat dilakukan secara transparan,” tegas Mulyanto.

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pertamina SMEXPO 2024 Catat Transaksi hingga Rp 17,45 Miliar

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pertamina SMEXPO 2024 Catat Transaksi hingga Rp 17,45 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pameran retail nasional Pertamina Small and Medium Enterprises Exhibition (SMEXPO) 2024 mencatatkan transaksi hingga Rp 17,45 miliar. Transaksi perdagangan UMKM binaan Pertamina ini tumbuh sebesar 17,09% dibandingkan dengan omzet tahun 2023 sebesar Rp 14,9 miliar. Kenaikan jumlah transaksi ini turut memperkuat pemberdayaan UMKM, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan, jumlah transaksi berasal dari pameran UMKM untuk masyarakat (retail) yang digelar selama enam hari, pada 22-27 Oktober 2024 di Mal Kota Kasablanka Jakarta, sebesar Rp 1,53 miliar. Sedangkan, sisanya Rp 15,91 miliar berasal dari perdagangan bisnis (business to business/B2B), yakni kesepakatan kerja sama bisnis yang biasanya untuk pembelian jumlah besar.

    “Naiknya nilai transaksi UMKM ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk UMKM binaan Pertamina,” ujar Fadjar, pada sesi penutupan Pertamina (SMEXPO), Minggu (27/10/2024).

    Pertamina (SMEXPO) 2024 yang mengangkat tema “Lokal Jadi Vokal” menghadirkan 45 UMKM binaan Pertamina dengan beragam kategori produk. Mulai dari fashion, makanan dan minuman, kerajinan tangan, hingga produk inovatif berbasis teknologi. Selain aktivitas jual beli, pameran ini juga diperkaya dengan rangkaian workshop kreatif dan talkshow inspiratif yang memberikan nilai tambah bagi pengembangan kapasitas pelaku UMKM.

    “Keberhasilan (SMEXPO) 2024 tidak hanya diukur dari nilai transaksi, tetapi juga dari terbentuknya ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan UMKM. Selama acara, kami juga menggelar workshop dan talkshow untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan pelaku UMKM binaan Pertamina agar mampu meningkatkan kualitas produk serta kompetensinya, untuk bersaing di pasar yang lebih luas,” jelas Fadjar.

    Tercatat lebih dari 9.000 pengunjung hadir selama enam hari penyelenggaraan. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk UMKM lokal. Pengunjung pun tak hanya dari kalangan masyarakat, tetapi juga pelaku bisnis dan potential buyer dari dalam dan luar negeri sengaja hadir untuk membuka peluang kerja sama dengan UMKM binaan Pertamina.

    Event yang telah memasuki tahun keempat ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina yang telah berjalan sejak 2020. Smexpo tidak hanya berfungsi sebagai platform pemasaran, tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan bisnis UMKM melalui berbagai program pendampingan dan pengembangan kapasitas.

    Keberhasilan (SMEXPO) 2024 menjadi wujud nyata peran Pertamina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM. Event ini tidak hanya memberikan dampak langsung bagi peningkatan pendapatan UMKM, tetapi juga membuka peluang ekspansi bisnis melalui jaringan kemitraan yang lebih luas.

    “Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM nasional. Kesuksesan Smexpo 2024 menjadi motivasi bagi kami untuk menghadirkan program-program pemberdayaan yang lebih inovatif di masa mendatang,” tutup Fadjar.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian sustainable development goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social & governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • Pro Kontra Uji Coba QR Code BBM Subsidi Pertamina

    Pro Kontra Uji Coba QR Code BBM Subsidi Pertamina

    Malang, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk mengakselerasi digitalisasi di berbagai sektor. Salah satunya penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

    Tujuan dari akselerasi digitalisasi adalah untuk memperluas akses teknologi digital bagi masyarakat, mendorong ekonomi digital, serta menciptakan ekosistem yang inklusif dan kompetitif di tingkat nasional dan global.

    Digitalisasi ini juga sebagai langkah terpadu untuk membantu efisiensi sistem pengelolaan satu data, serta meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

    Pertamina Patra Niaga terus berupaya melakukan transformasi digital sebagai upaya menguatkan positioning di mata dunia. Hal ini dilakukan untuk merubah pola bisnisnya serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

    Transformasi digital yang diterapkan Pertamina, yakni teknologi quick response code atau QR code untuk BBM subsidi Pertalite dan Solar. Hal ini bertujuan untuk pengetatan penjualan BBM bersubsidi kendaraan roda empat agar tepat sasaran.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengeluarkan peraturan yang mewajibkan masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat yang akan membeli BBM Bersubsidi Pertalite maupun Solar di SPBU, harus menunjukkan barcode QR code subsidi tepat Pertalite. 

    Jika masyarakat tidak bisa menunjukkan QR code My Pertamina, maka pelanggan tidak akan dilayani petugas.

    Pantauan Beritasatu.com, di sejumlah SPBU Pertamina di Kota Malang, telah melakukan uji coba teknologi QR code subsidi Pertalite yang dimulai pada 25 Oktober 2024. Namun, banyak pengendara kendaraan roda empat yang belum mendaftarkan QR code My Pertamina, sehingga mereka harus gigit jari tidak mendapatkan BBM Pertalite.

    Ironisnya, jika biasanya, setiap hari SPBU tersebut ramai penuh antrean, tapi setelah dilakukan uji coba QR code, SPBU kelihatan sepi. Tidak terlihat lagi mobil antre panjang di barisan Pertalite.

    Warga Tulungagung Quna mengaku kecewa karena tidak dilayani petugas SPBU di Kota Malang gara-gara dirinya belum mendaftar QR code.

    “Saya waktu itu akan membeli BBM Pertalite di salah satu SPBU di Kota Malang tidak dilayani petugas dengan alasan tidak bisa menunjukkan QR Code,” ungkapnya, kepada Beritasatu.com, Selasa (29/10/2024).

    Menurut dia, selain kurangnya sosialisasi, syarat menunjukkan QR Code tersebut menyulitkan masyarakat. Padahal, Presiden Prabowo sendiri pun menegaskan di era pemerintahannya, ia tidak ingin ada birokrasi yang membuat resah dan mempersulit kebutuhan masyarakat.

    Quna mengaku tidak hanya dirinya saja yang tidak dilayani petugas SPBU, tetapi puluhan kendaraan yang tidak bisa menunjukkan QR code juga tidak dilayani. Akhirnya kendaraan yang tidak mendapatkan Pertalite memilih membeli BBM di SPBU non-Pertamina.

    “Karena saya tidak mendapatkan BBM Pertalite, maka saya dan pengendara lain akhirnya memilih membeli BBM di SPBU non-Pertamina. Cepat dan tidak ribet,” ujarnya.

    Sementara, warga Kota Malang Anwar mengaku sebagai pelanggan BBM, dirinya sangat setuju dengan kebijakan Pertamina menerapkan teknologi QR Code Subsidi BBM. Selain untuk literasi kepada masyarakat, juga agar subsidi tepat sasaran.

    “Saya setuju dengan kebijakan teknologi QR Code. Tujuannya baik agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh konsumen nakal. Namun, harusnya saat sosialisasi di SPBU-SPBU petugas menjelaskan kendaraan jenis apa saja yang boleh atau tidak boleh membeli Subsidi Pertalite agar masyarakat tidak dibuat bingung,” katanya.

    Sementara itu, pengusaha SPBU Kota Malang, yang hanya mau ditulis inisial namanya, SS, menyatakan mendukung program uji coba QR Code yang dilakukan Pertamina. Bahkan, di SPBU miliknya juga mulai dilakukan uji coba pembelian Pertalite.

    “Kami sebagai mitra Pertamina harus mematuhi dan ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat membeli BBM subsidi  harus menunjukkan QR Code Subsidi Pertalite maupun Solar,” katanya.

    Meskipun dirinya setuju, SS mengaku dengan adanya peraturan membeli BBM subsidi dengan syarat QR Code, berdampak pada berkurangnya pelanggan BBM di SPBU-nya. Ia menilai sejak uji coba penerapan QR Code subsidi diberlakukan mulai 25 Oktober 2024, keadaannya menjadi ribet dan tidak efektif.

    “Bukannya kami tidak setuju dengan uji coba QR Code, tetapi sangat tidak efektif dari segi waktu, dan menjadi ribet, karena harus memerlukan beberapa waktu untuk melayani satu pelanggan,” ungkap SS.

    Dengan adanya aturan pembelian BBM bersubsidi ini, kata SS, para pengusaha SPBU tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dengan terpaksa mengikuti kebijakan tersebut.

    “Kita sebagai pengusaha tidak punya wewenang untuk itu (mengusulkan pembatalan QR Code Subsidi Pertalite dan Solar, red). Seandainya mengusulkan pun suara kita kecil, karena sebagai mitra sangat tergantung sekali suplai BBM ke Pertamina,” jelasnya.

    Menurut SS dengan diberlakukannya syarat pembelian BBM bersubsidi tersebut, Pertamina seharusnya memberi margin tambahan ke SPBU, atau setidaknya Pertamina tidak membatasi kiriman BBM ke SPBU. “Karena kita membantu mengurangi penyalahgunaan subsidi,” tandasnya.

  • Andrea Iannone Balik ke MotoGP, Turun di Sepang Bareng Tim Balap Rossi

    Andrea Iannone Balik ke MotoGP, Turun di Sepang Bareng Tim Balap Rossi

    Jakarta –

    Andrea Iannone resmi kembali ke MotoGP dan akan membalap buat tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Iannone menggantikan sementara posisi Fabio Di Giannantonio yang harus menjalani operasi bahu di sisa musim 2024 ini.

    Iannone dipastikan turun di seri ke-19 MotoGP 2024 yang berlangsung di Sirkuit Sepang Malaysia. Keputusan Pertamina Enduro VR46 Racing Team menggunakan jasa Andrea Iannone tak terlepas dari performa impresifnya di ajang WSBK. Dalam debutnya musim ini, Iannone berhasil menempati peringkat delapan klasemen WSBK 2024.

    “Saya sangat senang mengonfirmasi kalau Andrea akan membalap dengan warna kami di Ducati Desmosedici GP. Andrea telah menunjukkan performa terbaiknya, ia menutup musim WorldSBK dengan sangat baik dan selalu dekat dengan Ducati. Dia adalah teman baik keluarga VR46, baik saya maupun Vale,” ungkap Direktur Tim, Uccio Salucci.

    Andrea Iannone naik podium di WSBK Australia 2024 Race 1 Foto: Instagram @andreaiannone

    “Kami sangat senang, menyambutnya di tim Pertamina Enduro VR46 dan melihatnya kembali mengendarai motor MotoGP. Itu adalah cerita yang bagus! Pada saat yang sama, kami semua mendoakan yang terbaik untuk Fabio, yang akan menjalani operasi bahu minggu ini, kami tidak sabar untuk melihatnya kembali ke trek pada 2025,” tambahnya.

    Di sisi lain, Iannone juga merasa sangat senang bisa kembali ke MotoGP. MotoGP adalah rumah bagi pebalap asal Italia itu. Bahkan Iannone pernah membela tiga merek motor berbeda di level MotoGP, dari Suzuki, Aprilia, hingga Ducati.

    “Mengendarai motor MotoGP itu asyik. MotoGP adalah motor paling berteknologi tinggi dan berperforma tertinggi. Menjadi suatu kehormatan ketika mereka memilih saya dan saya merasa bahwa saya harus mengatakan ‘ya’ terhadap kesempatan ini segera setelah ditawarkan kepada saya,” kata Iannone.

    “Tantangannya tentu gila, rumit dan menuntut, karena sudah bertahun-tahun saya tidak mengendarai sepeda motor dalam kategori ini dan belum pernah melakukan tes atau sejenisnya. Saya sangat bersemangat bisa bekerja sama dengan Ducati dan tim balap Pertamina Enduro VR46, baik karena levelnya yang sangat tinggi maupun karena persahabatan yang telah menyatukan saya selama bertahun-tahun. Saya berterima kasih kepada Valentino Rossi, Alessio Salucci, Pablo Nieto, Gigi Dall’Igna, Claudio Domenicali, dan Mauro Grassilli,” tambah Iannone.

    Sekadar informasi, Iannone sempat absen balapan selama empat tahun lantaran menjalani hukuman doping. Iannone diskors karena mengonsumsi daging yang mengandung steroid anabolik, zat yang tergolong sebagai doping di dunia olahraga. Iannone awalnya tak boleh membalap selama 18 bulan, meski sudah menyatakan hal tersebut bukan disengaja.

    Iannone lantas mengajukan banding, tapi yang ada hukumannya malah diperberat. Iannone tidak boleh tampil membalap selama empat tahun, sesuai permintaan Badan Anti-Doping Dunia (WADA). Hukuman tersebut ia jalani sejak 17 Desember 2019. Iannone pun meninggalkan tim MotoGP yang sedang dibelanya saat itu, Aprilia Racing.

    Empat tahun menjalani hukuman, banyak yang memprediksi karier Iannone di dunia balap motor bakal habis. Tetapi Iannone mematahkan pandangan tersebut. Iannone bisa membuktikan dirinya masih punya taji di lintasan balap.

    Menandai kembalinya ia ke lintasan, Iannone bergabung dengan tim independen GoEleven Ducati di ajang balap WSBK (World Superbike). Pebalap kelahiran 1989 itu langsung membuktikan kemampuannya di lintasan balap dengan meraih podium tiga pada race pertama WSBK Australia 2024.

    (lua/rgr)

  • RI Berpotensi Kehilangan Banyak Produksi Migas, Inovasi Ini jadi Solusi – Page 3

    RI Berpotensi Kehilangan Banyak Produksi Migas, Inovasi Ini jadi Solusi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertamina EP Rantau Field yang merupakan bagian dari Pertamina Hulu Rokan Zona 1 terus melakukan upaya untuk berkontribusi optimal terhadap target produksi migas nasional. Terbaru, Pertamina EP Rantau melakukan continuous improvement untuk mengatasi masalah kepasiran dengan Inovasi We Are Fines.

    Pertamina EP Rantau mengelola lapangan-lapangan migas yang tergolong sudah mature dan memiliki loss production opportunity yang disebabkan oleh pasir (sand/mud). Menurut data yang dihimpun oleh Pertamina EP Rantau Field, Potensi Kehilangan Produksi/Loss Production Opportunity di tahun 2019 sampai 2022 adalah 62%.

    Inovasi We Are Fines berupaya menekan angka tersebut dengan melakukan Management reservoir adalah proses pengelolaan data dan informasi terkait reservoir Migas untuk mengoptimalkan produksi. Ini mencakup analisis geologi atau karakteristik batuan, data produksi, dan perencanaan pengembangan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan eksploitasi sumber daya migas.

    Metode We Are Fines memanfaatkan dan mengimplementasikan hasil study dari LEMIGAS yang menyatakan bahwa penggunaan Potassium Klorida (KCI) memberikan efek positif pada reservoir.

    KCl adalah garam yang bersifat hipertonis, artinya ia memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi dari air formasi. Hal ini menyebabkan fluida KCl akan menarik air dari formasi ke dalam fluida KCl. Proses ini dinamakan Osmosis. Proses ini dapat mencegah terjadi swelling pada formasi batuan. Swelling pada formasi bantuan dihindari karena dapat menyebabkan terproduksinya pasir ke permukaan.

    Berhubung mineralogi formasi batuan di Lapangan Rantau memiliki tanah liat yang tinggi, penggunaan completion fluid yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya swelling dan terproduksinya pasir. Oleh karena itu Metode We Are Fines juga melakukan improvisasi sensitivitas penggunaan konsentrasi KCl 2 sampai dengan 7% yang lebih efektif dan efisien pada masing-masing layer di Lapangan Rantau.

    “Keberhasilan metode we are fines didalam menentukan kandungan tanah liat disetiap lapisan batuan diharapkan dapat mempertahankan operasi produksi di field Rantau dan direplikasi ke lapangan migas mature lainnya,” ujar Petroleum Engineering PEP Rantau Feruz Kausar.

     

  • Presiden Prabowo Inginkan Pertamina dan PLN Diperkuat Demi Kedaulatan Energi

    Presiden Prabowo Inginkan Pertamina dan PLN Diperkuat Demi Kedaulatan Energi

    Liputan6.com, DIY – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta adanya penguatan perusahaan negara yang mengurusi energi demi membangun kedaulatan energi. Pucuk pimpinan Pertamina dan PLN akan diberikan perlindungan agar mereka bisa bekerja tanpa gangguan.

    Hal ini ditegaskan Anggito saat menjadi pembicara kunci dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (28/10/2024).

    “Banyak kebocoran terjadi di sana. Kita butuh Pertamina dan PLN yang kuat, karena kuatnya kedua institusi ini akan memberikan jaminan kepada 40 persen warga negara ini,” katanya.

    Dengan kebutuhan bahan bakar per hari sebanyak 1,5 juta barel lebih dan produksi hanya 600 ribu barel per hari. Pertamina disebut Anggito masih mengimpor kekurangan sebanyak 1 juta barel per hari.

    Terlebih saat ini, ladang minyak dan gas yang sebenarnya banyak sudah tidak lagi berproduksi atau bahkan berhenti sama sekali seperti di Andaman, Andalas dan banyak lainnya.

    “Saat ini, Pertamina sudah 70 persen menggarap industri migas setelah sebelumnya dikuasai orang asing. Kita targetkan meningkat 80 persen penguasaan dari hulu sampai hilir,” terangnya.

    Penguatan terhadap Pertamina dan PLN menurut Anggito akan dilakukan pada penyediaan sumber daya manusia (SDM)-nya, agar tidak lagi tergantung pada tenaga kerja asing. Kedua perusahaan ini diminta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada lulusan terbaik universitas di negeri ini.

    Tak hanya itu, untuk menjamin kerja pucuk pimpinan di kedua perusahaan itu. Anggito mengatakan negara akan memberikan perlindungan lebih agar tidak menjadi sasaran terus mereka yang terganggu atau tersingkirkan dari bisnis energi.

    “Kita tidak ingin kasus yang menimpa mantan Dirut Pertamina terulang, meski kita akan protect agar mereka bisa bekerja dan mengelola perusahaan ini dengan baik,” jelasnya.

    Presiden Prabowo juga mencanangkan kedaulatan pangan dengan menargetkan swasembada pangan di lima tahun ke depan. Dia menyebutkan, saat ini sudah ada embrio penguatan pangan di Maluku dengan penyediaan satu juta hektare sawah, termasuk juga di Kalimantan Tengah.

    “Sudah dikerjakan dan kita akan membangun Indonesia sebagai penghasil beras terbesar di dunia. Step by step, satu juta ton dulu swasembada beras dan ini kita siapkan anggarannya. Kita akan mencukupi kehidupan rakyat dengan pangan,” kata Anggito.

    Berbicara hampir satu jam lebih, Anggito turut menerangkan bagaimana nanti koneksi di Jawa akan ditingkatkan melalui jaringan tol ke berbagai daerah dan memantau kemungkinan kereta cepat Jakarta-Surabaya.

    Anggito juga menyoroti tentang besarnya perputaran uang di judi dan permainan online yang dikategorikan underground economy. Meski perputaran uang sangat besar, tetapi karena tidak terdaftar dan terekam, akhirnya transaksi di judi dan permainan online tidak terkena pajak.

    Karenanya, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian mendalam untuk mengenakan pajak transaksi keuangan pada judi dan permainan online untuk meningkatkan penerimaan negara.

  • Kapal Penjaga Pantai China 3 Kali Diusir dari Natuna Utara dalam Sepekan

    Kapal Penjaga Pantai China 3 Kali Diusir dari Natuna Utara dalam Sepekan

    Jakarta –

    Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah mengusir kapal penjaga pantai China dari perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan Luat China Selatan. Ini adalah yang ketiga kalinya kapal China diusir dari wilayah yurisdiksi Indonesia.

    Dilansir AFP, Sabtu (26/10/2024), ini adalah langkah terbaru oleh negara Asia Tenggara itu terhadap tindakan Beijing di jalur air strategis tersebut.

    Kapal-kapal China terkadang memasuki wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara di tepi selatan Laut China Selatan. Hal ini memicu protes dari Jakarta.

    “China Coast Guard-5402 (CCG-5402) kembali memasuki yurisdiksi Indonesia pada hari Jumat,” kata Badan Keamanan Laut Indonesia dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.

    Kapal yang sama pertama kali memasuki perairan yang disengketakan pada hari Senin dan sekali lagi pada hari Rabu. Kapal patroli Indonesia mengusirnya pada kedua kesempatan.

    Ditambahkan pula bahwa kapal China pada hari Senin telah mengganggu survei yang sedang dilakukan oleh perusahaan minyak milik negara, PT Pertamina. Ketika dihubungi oleh kapal Indonesia, penjaga pantai China mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Beijing.

    Indonesia mengatakan bahwa wilayah tersebut diakui sebagai wilayahnya berdasarkan hukum internasional.

    Diyakini bahwa terdapat cadangan minyak dan gas yang sangat besar dan belum dieksploitasi di dasar laut Laut China Selatan, meskipun perkiraannya sangat bervariasi.

    Insiden tersebut merupakan ujian awal bagi Presiden yang baru dilantik, Prabowo Subianto, yang telah berjanji untuk memperkuat pertahanan wilayah Indonesia.

    Pada tahun 2020, Indonesia mengerahkan jet tempur dan kapal perang untuk berpatroli di perairan kepulauan Natuna dalam perselisihan dengan Beijing setelah kapal-kapal China memasuki wilayah tersebut.

    Beijing dan Jakarta merupakan sekutu ekonomi utama, tetapi negara kepulauan terbesar di dunia tersebut berusaha menghentikan kapal-kapal asing menangkap ikan di perairannya, dengan mengatakan bahwa hal itu merugikan ekonomi miliaran dolar setiap tahunnya.

    China telah mengabaikan putusan pengadilan internasional yang menyatakan bahwa klaimnya terhadap hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum.

    China telah mengerahkan kapal militer dan penjaga pantai dalam beberapa bulan terakhir dalam upaya untuk mengusir Filipina dari tiga terumbu karang dan pulau yang penting secara strategis di jalur perairan yang disengketakan tersebut.

    China juga telah meningkatkan tekanan atas gugusan pulau yang disengketakan yang dikuasai oleh Jepang di Laut Cina Timur, yang membuat Tokyo dan sekutunya gelisah.

    (lir/lir)

  • Marak Penambangan Minyak Ilegal di Sumsel, Warga Harap Kapolda Baru Bertindak Tegas

    Marak Penambangan Minyak Ilegal di Sumsel, Warga Harap Kapolda Baru Bertindak Tegas

    Palembang (beritajatim.com) – Penambangan minyak mentah ilegal atau yang dikenal sebagai minyak cong di Sumatera Selatan (Sumsel) kian meresahkan. Meski sudah terjadi pergantian kepemimpinan di Kepolisian Daerah Sumsel, praktik illegal drilling dan illegal refinery tetap saja tumbuh subur. Warga berharap Irjen Andi Rian R Djajadi, Kapolda Sumsel yang baru, mampu menuntaskan persoalan ini yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

    “Saya berharap permasalahan ini segera diselesaikan. Sudah lama terjadi, tapi malah semakin parah,” keluh Marhean, warga Sumatera Selatan, Rabu (23/10/2024).

    Senada dengan itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum PALI, J. Sadewo, juga mendorong aparat kepolisian untuk segera bertindak tegas. “Kami meminta Polda Sumsel bergerak cepat mengatasi illegal drilling dan illegal refinery, ini kesempatan bagi Kapolda baru menunjukkan kinerjanya,” tegas Sadewo.

    Tak hanya masyarakat sipil, dukungan untuk Kapolda baru juga datang dari anggota DPR RI asal Sumsel, Yulian Gunhar. Ia mengingatkan agar Irjen Andi Rian tidak hanya fokus pada pemberantasan narkoba, tetapi juga kejahatan penambangan ilegal yang tak kalah mengkhawatirkan.

    “Kami mengapresiasi pemberantasan narkoba yang sudah berjalan baik, tapi jangan sampai penambangan ilegal terabaikan. Kejahatan ini juga sangat merugikan masyarakat dan lingkungan,” ujar Gunhar dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

    Gunhar menilai, penambangan ilegal minyak di Sumsel sudah mencapai level darurat dan memerlukan penanganan prioritas. Ia juga mendesak agar Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery diperkuat, mengingat hingga kini langkah-langkah penindakan masih minim.

    “Jika Satgas diperkuat oleh Kapolda, kami berharap ada langkah konkret untuk memberantas penambangan ilegal ini yang hingga kini masih terus berlanjut,” tambahnya.

    Sementara itu, Indonesia Audit Watch (IAW) melalui sekretarisnya, Iskandar Sitorus, menyatakan bahwa praktik penambangan ilegal tersebut sempat berhenti beberapa waktu lalu, namun kini kembali marak. Ia mengingatkan bahwa peredaran minyak hasil penyulingan ilegal ini telah meluas ke seluruh pelosok Indonesia, menimbulkan kerugian besar bagi Pertamina dan masyarakat.

    “Kami mendesak Kapolda untuk segera bertindak di lapangan. Penambangan minyak mentah ilegal sudah semakin meluas dan harus segera dihentikan,” tegas Iskandar.

    Masalah illegal drilling dan illegal refinery di Sumatera Selatan kini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Harapan besar disematkan pada Kapolda baru untuk menuntaskan persoalan yang terus merugikan daerah, masyarakat, dan lingkungan tersebut. [kun]

  • PGN Group bangun infrastruktur guna wujudkan ketahanan energi nasional

    PGN Group bangun infrastruktur guna wujudkan ketahanan energi nasional

    Jakarta (ANTARA) – PT PGN Tbk, selaku Subholding Gas PT Pertamina (Persero), siap membangun infrastruktur energi baik gas, LNG, crude, BBM, hingga energi baru dan terbarukan (EBT) guna mewujudkan ketahanan energi nasional.

    Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan pihaknya mendukung Holding Migas dalam penyediaan infrastruktur energi baik pembangunan maupun pengoperasian infrastruktur penyaluran energi.

    “Hal ini ditunjang oleh kompetensi dan portofolio Subholding Gas yang tidak hanya terbatas dalam pengelolaan infrastruktur gas bumi, namun juga infrastruktur energi lainnya,” ujarnya.

    Menurut dia, anak perusahaan PGN yang berperan besar dalam portofolio ini, yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT PGN Solutions (Pgasol).

    Kompetensi yang dimiliki mendukung Subholding Gas dalam memberikan layanan yang end to end dalam penyaluran energi yang mengedepankan keamanan dan keselamatan kerja.

    Layanan yang diberikan meliputi penyediaan dan pengoperasian infrastruktur dan penyediaan layanan engineering, procurement & conctruction (EPC).

    Pertagas telah membangun dan mengoperasikan pipa minyak mentah sepanjang lebih dari 605 km, di antaranya adalah ruas Tempino-Plaju yang berada di Operation Central Sumatera Area dan Rokan yang berada di Operation Rokan Area.

    Selain itu, Pertagas juga dipercaya menjadi operator pipa gas Cirebon-Semarang Tahap 1 (Cisem 1) yang dibangun oleh Kementerian ESDM.

    Sedangkan, proyek infrastruktur berjalan ke depannya adalah pembangunan pipa penyaluran BBM Cikampek-Plumpang sepanjang 96 km dan direncanakan akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga untuk menyalurkan 4,6 juta kiloliter per tahun.

    Komitmen Pertagas adalah mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki dalam bidang operasional dan pemeliharaan pipa serta fasilitas pendukungnya, serta sumber daya manusia (SDM) yang tersertifikasi.

    Sampai akhir September 2024, Pertagas mencatatkan jam kerja selamat mencapai 105.142.028 jam.

    Selain Pertagas, melalui PGN Solution, anak perusahaan PGN yang berfokus pada penyediaan layanan EPC, Subholding Gas telah menyelesaikan proyek EPC pipa minyak Rokan, pipa gas Senipah, Balikpapan, dan Sumatera Operation Construction Service Work Unit Rate (WUR) Earthwork Package Paket 1 dan 4 di Rokan.

    Saat ini, PGN Solution dalam proses pengerjaan proyek pipa penyaluran BBM Pengapon-Boyolali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga yang telah dimulai sejak Juni 2023. Konstruksi pipa telah mencapai 57,33 km dari rencana sepanjang 69 km sampai triwulan I 2025.

    PGN Solution juga mengerjakan berbagai pembangunan dan pemeliharaan objek vital energi nasional berskala besar, di antaranya pengerjaan proyek EPC Terminal LNG Teluk Lamong, Jawa Timur dan Revitalisasi Tangki LNG Arun, Aceh.

    Sampai saat ini, Pgsol telah meraih 100.388.415 jam kerja aman.

    Sedangkan, di sektor EBT, PGN memiliki beberapa prospek proyek penyaluran gas biomethane di wilayah Sumatera

    “Portofolio dalam pembangunan proyek energi oleh Subholding Gas Group senantiasa mengedepankan standar keselamatan yang tinggi. Efektivitas pengerjaan proyek juga diutamakan agar dapat menciptakan hasil kerja yang optimal, sehingga dapat mencapai target waktu dan biaya, baik itu untuk ketahanan energi maupun efisiensi penyaluran energi di berbagai daerah,” ujar Harry.

    Baca juga: PGN menjamin ketersediaan pasokan gas bumi bagi industri

    Baca juga: Program bisnis PGN sejalan Asta Cita Prabowo-Gibran 2024-2029

    Ia menambahkan PGN juga menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi segala proses pembangunan dan pengoperasian infrastruktur penyaluran energi yang sedang berjalan.

    “Kami akan selalu mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menjalin kolaborasi yang lebih luas dalam penyediaan layanan infrastruktur penyaluran energi yang aman, selamat, serta memberikan nilai tambah pada seluruh stakeholder,” sebutnya.

    Harry pun meyakini PGN Group mempunyai portofolio yang baik dalam membangun infrastruktur energi, sehingga telah siap untuk mengerjakan proyek energi lainnya yang berada di berbagai wilayah Indonesia.

    Termasuk, menjalin partnership yang strategis dalam rangka akselerasi penyediaan energi bagi masyarakat dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi di Indonesia.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertamina jatuhkan sanksi suspensi SPBU di Sanur Bali 

    Pertamina jatuhkan sanksi suspensi SPBU di Sanur Bali 

    Denpasar (ANTARA) – Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menjatuhkan sanksi kepada salah satu SPBU di Sanur, Denpasar berupa suspensi menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite karena terbukti melakukan penyelewengan penjualan BBM subsidi itu untuk kapal wisata.

    “Setelah kami periksa, pihak SPBU mengakui adanya pengisian Pertalite ke jerigen tanpa surat rekomendasi,” kata Manajer Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi dihubungi di Denpasar, Bali, Sabtu.

    Ada pun wilayah penjualan BBM termasuk Liquified Petroleum Gas (LPG) di Bali berada di bawah koordinasi Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus yang berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur.

    Pemberian sanksi suspensi penjualan BBM subsidi Pertalite selama 14 hari sejak 18 Oktober 2024 itu dijatuhkan kepada SPBU nomor 54.801.45 di Jalan By Pass Ngurah Rai atau tepatnya berada di dekat penyeberangan Sanur, Denpasar.

    Sanksi diberikan setelah Pertamina Patra Niaga wilayah penjualan Bali melakukan penelusuran atas laporan masyarakat yang mendapati SPBU itu melayani pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite menggunakan jerigen.

    Bahkan, konsumen yang membeli pertalite menggunakan jerigen itu adalah operator kapal wisata tanpa ada rekomendasi.

    Selain itu, BUMN bidang minyak dan gas bumi itu juga menginstruksikan pihak SPBU untuk memastikan kamera pengawas atau CCTV tetap aktif dan bisa diakses agar CCTV di SPBU merekam sempurna untuk mempermudah pengawasan dan pemeriksaan apabila dibutuhkan.

    “Di SPBU tersebut kami juga memasang spanduk pembinaan sebagai upaya pemberian informasi kepada konsumen penyebab SPBU tersebut tidak menyalurkan pertalite,” imbuh Ahad.

    Selama pemberian sanksi, SPBU 54.801.45 diminta untuk memastikan ketersediaan produk BBM non subsidi agar tetap bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang datang ke SPBU tersebut.

    Terkait peristiwa tersebut pihaknya mengoptimalkan sosialisasi ulang kepada pihak SPBU lain yang terdapat di wilayah Bali untuk melayani BBM sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mematuhi aturan pendistribusian BBM subsidi.

    Ia meminta masyarakat melaporkan kepada aparat penegak hukum atau melalui Call Center melalui nomor 135 apabila mengetahui adanya penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi.

    “Kami tidak akan segan untuk memberikan sanksi bagi lembaga penyalur yang melakukan pelanggaran,” katanya.

    Baca juga: Pertamina beri sanksi SPBU di Muara Enim penyalahgunaan BBM subsidi
    Baca juga: Pertamina blokir 2.500 QR Code penyalahgunaan BBM subsidi di Papua
    Baca juga: Pertamina apresiasi Polres Situbondo ungkap penyalahgunaan BBM subsidi
     

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024