BUMN: PT Pertamina

  • Siap-Siap Harga BBM 1 November Bisa Berubah, Ini Kata Pertamina

    Siap-Siap Harga BBM 1 November Bisa Berubah, Ini Kata Pertamina

    Ternate, CNBC Indonesia – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), baik milik PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR, maupun Vivo Energy Indonesia, biasanya melakukan penyesuaian harga setiap tanggal 1 pada setiap bulan.

    Penyesuaian harga BBM non subsidi ini biasanya mengikuti pergerakan harga rata-rata minyak mentah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau kurs, maupun harga rata-rata BBM di Platts Singapura pada bulan sebelumnya.

    Lantas, apakah PT Pertamina (Persero) kembali akan melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi per besok, Jumat, 1 November 2024?

    PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial and Trading Pertamina, menyebut hingga kini masih mengkaji rencana penyesuaian harga terhadap produk BBM non subsidi untuk bulan November mendatang.

    Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan menjelaskan bahwa pihaknya masih menghitung-hitung harga keekonomian BBM non subsidi untuk 1 November mendatang.

    “Masih dihitung, masih dihitung. Belum tahu masih dihitung,” kata Riva ditemui di Ternate, dikutip Kamis (31/10/2024).

    Sebagaimana diketahui, sejumlah badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR hingga PT Vivo Energy Indonesia kompak menurunkan harga produk BBM non subsidi pada periode Oktober 2024.

    Sebagai contoh Pertamina, untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp 12.100 turun dari yang sebelumnya Rp 12.950 per liter. Penurunan juga terpantau pada BBM jenis Pertamax Turbo dari yang sebelumnya Rp 14.475 per liter menjadi Rp 13.250 per liter.

    Sementara itu, untuk BBM solar jenis Dexlite turun dari yang sebelumnya dipatok Rp 14.050 per liter menjadi Rp 12.700 per liter. Berikutnya, produk Pertamina Dex dari yang sebelumnya Rp 14.550 per liter menjadi Rp 13.150 per liter.

    Sementara untuk Pertamax Green 95 pada periode Oktober 2024 ini dibanderol Rp 12.700 per liter, turun dari Rp 13.650 per liter pada periode September 2024 lalu.

    Harga tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%, seperti di wilayah DKI Jakarta.

    Sementara untuk harga BBM bersubsidi untuk BBM Solar/Biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, masing-masing masih dibanderol Rp 6.800 dan Rp 10.000 per liter.

    Berikut Daftar Harga BBM di DKI Jakarta untuk bulan Oktober 2024:

    BBM Pertamina DKI Jakarta:

    Solar Subsidi: Rp 6.800/liter

    Pertalite: Rp 10.000 per liter

    Pertamax: 12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp 13.250 per liter

    Pertamina Dex: Rp 13.150 per liter

    Dexlite: Rp 12.700 per liter

    Pertamax Green 95: Rp 12.700 per liter

    BBM Shell:

    Shell Super: Rp 12.290 per liter

    Shell V-Power: Rp 13.070 per liter

    Shell V-Power Diesel: Rp 13.250 per liter (kecuali di Jawa Timur)

    Shell Diesel Extra: Rp 12.840 per liter (hanya di Jawa Timur)

    Shell V-power Nitro: Rp 13.260 per liter (kecuali di Jawa Timur)

    BBM BP-AKR:

    BP Ultimate: Rp 13.070 per liter

    BP 92: Rp 12.290 per liter

    BP diesel: Rp 12.840 per liter (hanya di Jawa Timur)

    BP Ultimate Diesel: Rp 13.250 per liter

    BBM Vivo:

    Revvo 95: Rp12.950/liter

    Revvo 92: Rp12.190/liter

    Revvo 90: Rp 11.995/liter.

    (wia)

  • Daftar Harga BBM di Seluruh SPBU RI, Berlaku 31 Oktober

    Daftar Harga BBM di Seluruh SPBU RI, Berlaku 31 Oktober

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) resmi mengubah harga produk BBM-nya per 1 Oktober 2024. PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR hingga PT Vivo Energy Indonesia resmi menurunkan harga BBM non subsidi untuk periode Oktober 2024.

    Hingga Kamis, 31 Oktober 2024, terpantau harga BBM masih sama seperti perubahan terakhir per 1 Oktober 2024 lalu.

    Pertamina misalnya, untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM jenis Pertamax (RON 92) kini turun menjadi Rp 12.100 per liter, dari sebelumnya Rp 12.950 per liter pada September 2024. Penurunan juga terpantau pada BBM jenis Pertamax Turbo (RON 98) dari yang sebelumnya Rp 14.475 per liter, kini dibanderol menjadi Rp 13.250 per liter.

    Sementara itu, untuk BBM Solar non subsidi jenis Dexlite juga turun dari yang sebelumnya dipatok Rp 14.050 per liter pada September 2024, kini menjadi Rp 12.700 per liter. Berikutnya, produk Pertamina DEX dari sebelumnya dibanderol Rp 14.550 per liter, kini turun menjadi Rp 13.150 per liter.

    Sementara untuk Pertamax Green 95 pada periode Oktober 2024 ini dibanderol Rp 12.700 per liter, turun dari Rp 13.650 per liter pada periode September 2024 lalu.

    Harga tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%, seperti di wilayah DKI Jakarta.

    Sementara untuk harga BBM bersubsidi untuk BBM Solar/Biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan, masing-masing masih dibanderol Rp 6.800 dan Rp 10.000 per liter.

    Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyatakan bahwa harga BBM non subsidi selalu dievaluasi berkala mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    “Evaluasi dan penyesuaian harga untuk BBM non subsidi rutin dilakukan. Bisa tetap, bisa naik dan bahkan bisa turun, tergantung trend harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Pada Oktober ini, semua harga BBM Non Subsidi Pertamina mengalami penurunan harga,” jelas Heppy, dalam keterangan resmi.

    Penurunan harga BBM non subsidi ini pun berlaku di semua daerah, mulai dari Aceh hingga Papua.

    Tak hanya Pertamina, harga BBM di SPBU Shell, BP-AKR, hingga Vivo juga turun per 1 Oktober 2024.

    Berikut daftar lengkap harga BBM di seluruh SPBU RI, berlaku sejak 1 Oktober 2024:

    BBM Pertamina DKI Jakarta:

    Solar Subsidi: Rp 6.800/liter

    Pertalite: Rp 10.000 per liter

    Pertamax: 12.100 per liter

    Pertamax Turbo: Rp 13.250 per liter

    Pertamina Dex: Rp 13.150 per liter

    Dexlite: Rp 12.700 per liter

    Pertamax Green 95: Rp 12.700 per liter

    BBM Shell:

    Shell Super: Rp 12.290 per liter

    Shell V-Power: Rp 13.070 per liter

    Shell V-Power Diesel: Rp 13.250 per liter (kecuali di Jawa Timur)

    Shell Diesel Extra: Rp 12.840 per liter (hanya di Jawa Timur)

    Shell V-power Nitro: Rp 13.260 per liter (kecuali di Jawa Timur)

    BBM BP-AKR:

    BP Ultimate: Rp 13.070 per liter

    BP 92: Rp 12.290 per liter

    BP diesel: Rp 12.840 per liter (hanya di Jawa Timur)

    BP Ultimate Diesel: Rp 13.250 per liter

    BBM Vivo:

    Revvo 95: Rp12.950/liter

    Revvo 92: Rp12.190/liter

    Revvo 90: Rp 11.995/liter.

    (wia)

  • Kriminalitas kemarin, mayat tanpa kepala hingga penahanan panitera

    Kriminalitas kemarin, mayat tanpa kepala hingga penahanan panitera

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah peristiwa berkaitan dengan keamanan dan kriminalitas menghiasi Jakarta yang terjadi pada Rabu (30/10) antara lain polisi mengidentifikasi mayat tanpa kepala di Muara Baru, Jakarta Utara.

    Selain itu Kejati DKI Jakarta menahan panitera PN Jakarta Timur (Jaktim) dalam kasus eksekusi tanah Pertamina.

    Berikut berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali:

    1. Polisi identifikasi mayat tanpa kepala di Muara Baru

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi mayat tanpa kepala yang ditemukan di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, pada Selasa (29/10).

    Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menjelaskan sosok mayat wanita tersebut teridentifikasi dengan inisial SH (40).

    Baca selengkapnya di sini

    2. Kejati tahan panitera PN Jaktim dalam kasus eksekusi tanah Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi DKI​​​​​​ Jakarta menahan tersangka berinisial RP atas dugaan tindak pidana korupsi terkait eksekusi sita uang sejumlah Rp244,6 miliar pada objek tanah milik PT Pertamina di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.

    Penahanan yang dimulai pada Rabu ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam menangani dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aktor peradilan.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pelaku penyanderaan anak di Pejaten residivis kasus TPPO di Malaysia

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Timur mengungkapkan bahwa pelaku penculikan dan penyanderaan anak berinisial IJ (54) di Pos Polisi (Pospol) Pejaten, Jakarta Selatan, merupakan residivis kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Malaysia.

    “Kami sampaikan juga bahwa pelaku adalah seorang residivis,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Timur (Jaktim), Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    Tersangka BPE dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di PT. Indofarma Tbk dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM) untuk periode tahun 2020-2023 digelandang menuju Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (30/10/2024) ANTARA/Ilham Kausar

    4. Kejati tetapkan tersangka baru kasus korupsi di PT Indofarma

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan seorang tersangka baru berinisial BPE dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM) periode tahun 2020-2023.

    “Penetapan ini tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-85/M.1.1/Fd.2/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Syarief Sulaiman Nahdi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Laporannya naik status, Nikita Mirzani yakin Vadel bakal ditahan

    Jakarta (ANTARA) – Artis Nikita Mirzani meyakini Vadel Badjideh (VAB) segera ditahan setelah kasus dugaan asusila dan aborsi terhadap putrinya yang berinisial LM naik status dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

    “Memang harus ditahan,” katanya di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pelopori Perdagangan Karbon di Indonesia, Pertamina NRE Gencar Dorong Carbon Neutral Event

    Pelopori Perdagangan Karbon di Indonesia, Pertamina NRE Gencar Dorong Carbon Neutral Event

    Jakarta, Beritasatu.com – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) tidak saja mempelopori perdagangan karbon di IDX Carbon pada tahun 2023, namun secara konsisten mengampanyekan serta mendukung kegiatan-kegiatan netral karbon yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Carbon neutral event adalah kegiatan yang diselenggarakan tanpa mengeluarkan emisi karbon atau emisi yang dikeluarkan dikompensasi dengan pembelian kredit karbon sehingga menjadi netral karbon.

    Pertamina NRE sebagai penjual kredit karbon telah memperdagangkan kredit karbon ke sejumlah penyelenggara acara atau kegiatan.

    “Kami berharap kampanye carbon neutral event ini dapat mengedukasi dan menginspirasi masyarakat untuk turut mendukung upaya penurunan emisi karbon secara konkret, yaitu salah satunya mengompensasi emisi karbon yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan acara dengan membeli kredit karbon,” ujar Corporate Secretary Pertamina NRE Dicky Septriadi.

    Hingga periode Oktober 2024, Pertamina NRE telah mendukung penyediaan kredit karbon untuk mengompensasi emisi karbon yang dikeluarkan dalam sejumlah acara atau kegiatan , antara lain Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024 untuk wilayah Jawa Barat, Pameran ESG yang diselenggarakan oleh PT Pertamina Bina Medika, program Pertamina Goes to Campus (PGTC) di Universitas Riau (Unri), Indonesia Millenial and Gen-Z Summit yang diselenggarakan oleh IDN Times, serta peluncuran program BBM Satu Harga di empat provinsi di Indonesia.

    Kredit karbon yang diperdagangkan Pertamina NRE bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Area Lahendong Unit 5 dan 6 yang sudah memiliki Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK). Artinya, dengan membeli kredit karbon dari Pertamina NRE maka turut mendukung pengembangan energi panas bumi yang merupakan energi hijau. Dicky menambahkan bahwa komitmen Pertamina NRE untuk menerapkan prinsip berkelanjutan diwujudkan di seluruh aspek bisnis perusahaan.

    “Dalam setiap kegiatan, kami akan bantu hitung potensi emisi karbon yang dihasilkan, emisi yang dihasilkan dari transportasi yang digunakan oleh peserta kegiatan, penggunaan listrik, air, gas hingga limbah yang dihasilkan selama penyelenggaraan acara. untuk selanjutnya , emisi yang telah dihitung tersebut dikompensasi dengan sejumlah unit kredit karbon yang kami sediakan untuk di offset,” lanjutnya.

    Kegiatan Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024 Jawa Barat menjadi salah satu contoh penerapan carbon neutral event yang didukung Pertamina NRE. Melalui konsep ini, seluruh emisi karbon yang dihasilkan dari acara tersebut dihitung secara cermat, mulai dari penggunaan energi, transportasi, hingga konsumsi barang yang berpotensi menghasilkan emisi. Setelah itu, total emisi tersebut dikompensasikan melalui pembelian kredit karbon.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan bahwa pihaknya mendorong dekarbonisasi dalam berbagai aktivitas perusahaan. Hal ini merupakan wujud komitmen dan upaya Pertamina mengejar target net zero emission 2060.

    “Salah satu strategi Pertamina dalam mendukung tercapainya NZE adalah melalui inisiatif carbon neutral dan perdagangan karbon. Kami berharap, carbon neutral event ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak untuk melakukan dekarbonisasi yang lebih masif,” ujar Fadjar.

    Ke depan, Pertamina NRE akan menambah volume kredit karbon dari sumber energi bersih yang lain, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Aksi ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk mendukung target pemerintah dalam mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060.

  • Kejati DKI Tetapkan Mantan Panitera PN Jaktim Tersangka Kasus Sita Eksekusi Tanah Pertamina

    Kejati DKI Tetapkan Mantan Panitera PN Jaktim Tersangka Kasus Sita Eksekusi Tanah Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejati DKI Jakarta menetapkan Rina Pertiwi (RP) selaku mantan Panitera PN Jakarta Timur sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi terkait eksekusi sita tanah Rp244,6 miliar.   

    Aspidsus Kejati DKI Jakarta, Syarief Sulaiman Nahdi mengatakan eksekusi sita itu terkait obyek tanah milik PT Pertamina di Rawamangun, Jakarta Timur.

    “Kejati DKI Jakarta melakukan penahanan tersangka RP atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan eksekusi sita uang sejumlah Rp244,6 miliar yang melibatkan obyek tanah milik PT Pertamina,” ujar Syarief di kantornya, Rabu (30/10/2024).

    Syarief menjelaskan, Rina selaku Panitera di PN Jakarta Timur pada 2020-2022 diduga menerima suap Rp1 miliar dari terpidana AS.

    Uang tersebut diduga diterima oleh Rina agar dapat mempercepat proses eksekusi atas perkara Peninjauan Kembali Nomor 795.PK/PDT/2019 yang mengharuskan PT Pertamina membayar ganti rugi senilai Rp244, kepada ahli waris pemilik tanah, yakni AS. 

    “Suap diberikan melalui Saksi DR dalam bentuk cek yang dicairkan oleh Saksi DR atas perintah RP, dan diserahkan bertahap baik melalui transfer maupun tunai,” tambahnya.

    Di lain sisi, Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan mengatakan Rina dipersangkakan Pasal berlapis terkait UU Tipikor.

    “Atas perbuatannya, Tersangka RP diduga melanggar Pasal 12 huruf b, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf B UU RI No.31 1999, yang telah diubah melalui UU RI No.20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Atas Perubahan Atas UU RI No.31/1999,” ujar Syahron.

    Sebagai informasi, untuk keperluan penyidikan RP telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu untuk 20 hari ke depan. 

  • Prabowo Kumpulkan Menteri dan Bos Pertamina, Ekonom Bilang Sudah Saatnya Turunkan Harga BBM

    Prabowo Kumpulkan Menteri dan Bos Pertamina, Ekonom Bilang Sudah Saatnya Turunkan Harga BBM

    GELORA.CO  – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024) siang.

    Tampak hadir di Istana yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan lainnya. 

    Selain itu, hadir juga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat yang digelar merupakan rapat internal yang salah satunya membahas soal ekonomi.

    Baca juga: Harga Minyak Dunia Melandai, Anjlok 5 Persen Pasca Iran Klaim Serangan Israel Seperti Kembang Api

    “Rapat internal, nanti setelah rapat saya sampaikan, (subsidi) salah satunya,” kata Airlangga.

    Hal senada disampikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia mengatakan bahwa rapat digelar membahas program subsidi.

    “Iya salah satunya itu (subsidi),” katanya.

    Harga BBM Diturunkan

    Pemerintah diminta menurunkan harga BBM subsidi maupun non-subsidi di tengah penurunan harga minyak dunia dan upaya menjaga daya beli masyarakat.

    Ekonom Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, penyesuaian harga BBM tidak hanya sekadar mencerminkan perubahan harga pasar, tetapi juga penting untuk menjaga daya beli masyarakat yang menurun. 

    Selain itu, langkah ini dapat membantu sektor industri yang tertekan serta mengimbangi tekanan deflasi yang terus berlanjut.

    “Penurunan harga BBM secara langsung akan membantu memulihkan daya beli masyarakat. Hal ini juga dapat menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan ruang bagi industri untuk bertumbuh dalam kondisi permintaan yang lemah dan indeks PMI yang menunjukkan pelemahan,” papar Achmad dikutip Rabu (30/10/2024).

    Achmad menjelaskan, ada beberapa pertimbangan harga BBM di dalam negeri mesti diturunkan.

    Pertama, harga minyak mentah dunia telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, terutama pada jenis West Texas Intermediate (WTI) dan Brent. 

    Pada Oktober 2024, harga WTI sempat anjlok sebesar 6 persen dalam sehari, mencapai level terendah sejak awal bulan Oktober di kisaran USD67 per barel.

    “Penurunan harga ini disebabkan oleh lemahnya permintaan global dan kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mulai mereda,” paparnya.

    Dengan adanya penurunan harga minyak global, kata Achmad, biaya pengadaan bahan bakar di dalam negeri juga ikut mengalami penurunan. Idealnya, penurunan ini tercermin pada harga jual BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, di dalam negeri.

    Kedua, daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, terlihat dari angka deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut. 

    Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak konsumen kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara harga BBM yang tetap tinggi memperburuk situasi.

    “Penurunan harga BBM akan langsung berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, karena biaya transportasi dan logistik akan lebih rendah. Hal ini akan menstabilkan harga barang kebutuhan dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.

    Ketiga, harga BBM yang tinggi menciptakan beban biaya tambahan bagi sektor industri, terutama industri yang sangat bergantung pada bahan bakar, seperti transportasi, logistik, dan manufaktur. 

    Achmad menyampaikan, dalam kondisi ekonomi global yang lemah dan permintaan yang menurun, sektor industri menghadapi tantangan besar untuk menjaga profitabilitas sambil tetap memenuhi kebutuhan operasional.

    Penurunan harga BBM akan mengurangi beban operasional bagi perusahaan dan memberikan ruang bagi industri untuk beroperasi lebih efisien. 

    “Ini juga membantu menjaga harga produk lebih stabil dan menghindari pengurangan produksi atau PHK. Dengan harga BBM yang lebih rendah, sektor industri dapat lebih kompetitif, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” tutur Achmad.

    Keempat, deflasi yang berlanjut selama lima bulan berturut-turut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi saat ini. Penurunan harga ini disebabkan oleh menurunnya permintaan konsumen.

    Kondisi ini dapat menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi, karena konsumen dan perusahaan akan menahan pengeluaran dan investasi mereka. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

    Kelima, indeks Manajer Pembelian (PMI) Indonesia baru-baru ini menunjukkan tren penurunan, yang mencerminkan penurunan aktivitas di sektor manufaktur dan industri secara keseluruhan. Tren ini mengindikasikan pelemahan sektor industri yang cukup mengkhawatirkan.

    Indeks PMI yang lebih rendah menunjukkan bahwa sektor-sektor utama mengalami penurunan pesanan baru dan produksi. Dengan menurunkan harga BBM, pemerintah dapat memberikan stimulus bagi sektor industri.

    Penurunan harga BBM ini juga dapat membantu menjaga biaya produksi pada level yang lebih kompetitif. Sehingga sektor manufaktur dapat kembali bergairah dan berkontribusi positif bagi perekonomian.

    Keenam, harga BBM yang tinggi membuat ketergantungan masyarakat terhadap BBM subsidi semakin besar. Dengan menurunkan harga BBM nonsubsidi, masyarakat dapat beralih ke BBM nonsubsidi dengan beban yang lebih ringan.

    Ketujuh, dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, konsumsi domestik memiliki peran penting sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Kedelapan, penurunan harga BBM juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi pascapandemi. 

    Kesembilan, harga BBM yang lebih rendah akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    “Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah ini sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan tantangan domestik yang ada,” ucapnya

  • Kejati tahan panitera PN Jaktim dalam kasus eksekusi tanah Pertamina

    Kejati tahan panitera PN Jaktim dalam kasus eksekusi tanah Pertamina

    Jakarta (ANTARA) –

    Kejaksaan Tinggi DKI​​​​​​ Jakarta menahan tersangka berinisial RP atas dugaan tindak pidana korupsi terkait eksekusi sita uang sejumlah Rp244,6 miliar pada objek tanah milik PT Pertamina di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.

     

    Penahanan yang dimulai pada Rabu ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam menangani dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aktor peradilan.

    Asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Syarief Sulaiman Nahdi di Jakarta, menjelaskan, tersangka RP memiliki peran sebagai panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Jaktim) pada 2020-2022. Tersangka diduga menerima suap sebesar Rp1 miliar dari terpidana AS.

     

    “Uang tersebut diberikan untuk mempercepat proses eksekusi atas Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 795.PK/PDT/2019 yang mengharuskan PT Pertamina (Persero) membayar ganti rugi senilai Rp.244.604.172.000 kepada ahli waris pemilik tanah, yakni terpidana AS,” katanya.

     

     

    Atas perbuatannya, tersangka RP diduga melanggar Pasal 12 huruf b, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

     

    Sebagai bagian dari prosedur penyidikan, penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menahan tersangka RP di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Pondok Bambu untuk 20 hari ke depan.

     

    Kejati DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan oknum peradilan guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

    Kejati DKI Jakarta juga berkomitmen untuk mengusut perkara ini hingga tuntas. “Tindakan tegas terhadap pelaku korupsi yang berperan dalam penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan merupakan bagian dari upaya menjaga integritas hukum,” katanya.
     

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertajam Data dalam 2 Minggu

    Pertajam Data dalam 2 Minggu

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memanggil para jajaran Kabinet Merah Putih siang ini untuk membahas soal kebijakan subsidi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan juga Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

    Usai rapat, semua menteri dan pimpinan BUMN bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun soal rapat terbatas mengenai subsidi. Keterangan hanya diberikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Hasan bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

    “Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi,” ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

    Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

    “Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang,” sebut Hasan.

    Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

    “Semua masih dikaji, perintahnya dua minggu diselesaikan,” tegas Hasan.

    Lihat Video: Prabowo Pastikan Rakyat Indonesia Dapat Bantuan Subsidi

    (hal/kil)

  • Prabowo Panggil Cak Imin, Airlangga, Bos PLN-Pertamina Bahas Subsidi di Istana

    Prabowo Panggil Cak Imin, Airlangga, Bos PLN-Pertamina Bahas Subsidi di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratas tersebut berkaitan dengan kebijakan subsidi. Beberapa menteri terlihat datang sebelum jadwal ratas yang mulai pukul 14.00 WIB. 

    Salah satu menteri yang tiba duluan, Menteri Desa Yandri Susanto menyebut menteri-menteri dengan Presiden akan membahas soal kebijakan subsidi. 

    “Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsidi bantuan langsung tunai (BLT) melalui Dana Desa. Jadi ini mungkin dikoordinasikan isinya apa, nanti saya mau ikut dulu,” paparnya di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

    Yandri mengaku pihaknya masih melakukan pemetaan per desa untuk kebijakan BLT Dana Desa ke depannya. 

    Tidak hanya itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga akan melaporkan rencana kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran kepada Presiden Prabowo. 

    Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut ada dua hal yang akan dilaporkannya, yakni soal penyatuan data tunggal serta penyampaian subsidi langsung ke sasaran. 

    “[Penyatuan data] agar yang disebut miskin itu jelas siapa yang paling berhak mendapatkan subsidi,” kata Ketua Umum PKB itu. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah menteri yang terlihat hadir di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. 

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani. 

    Lalu, turut hadir juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

  • ESDM Tambah 40 Penyalur BBM Satu Harga di Sumatra hingga Maluku

    ESDM Tambah 40 Penyalur BBM Satu Harga di Sumatra hingga Maluku

    Bisnis.com, TERNATE – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga telah menyelesaikan pembangunan 40 penyalur BBM satu harga pada tahun ini.

    Tambahan penyalur BBM satu harga tersebut tersebar di klaster Maluku – Papua (14 titik), klaster Sulawesi – Nusa Tenggara (12 titik), klaster Kalimantan (7 titik), dan klaster Sumatra (7 titik).

    Peresmian penyalur BBM satu harga tahap I tahun 2024 itu dilaksanakan serentak pada Rabu (30/10/2024) dan dipusatkan pada empat lokasi. Salah satunya di Terminal BBM Pertamina Kota Ternate oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot.

    Yuliot mengatakan, adanya penyalur BBM satu harga ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang merata untuk masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

    “Kebijakan BBM satu harga ini adalah meminimalkan bagaimana terjadinya ketimpangan sosial antardaerah. Tentu dengan kebijakan BBM satu harga ini kita melihat adanya keterjangkauan harga BBM bagi seluruh masyarakat terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Yuliot.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati melaporkan bahwa sejak 2017 hingga September 2024, secara kumulatif pembangunan penyalur BBM satu harga telah mencapai 552 penyalur.

    Sampai akhir tahun ini, penambahan penyalur BBM satu harga ditargetkan mencapai 71 penyalur.

    “Kebijakan BBM satu harga yang berkelanjutan, merata dan terintegrasi ini perlu terus didorong agar dapat memenuhi pelayanan dasar, menopang kegiatan ekonomi dan pertumbuhan bangsa yang berkualitas dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas ke depan,” kata Erika.

    Lebih lanjut, Erika menyampaikan, untuk Provinsi Maluku Utara, lokasi pembangunan penyalur Program BBM Satu Harga periode 2017-2024 sebanyak 52 lokasi. Adapun, Jumlah penyalur BBM satu harga yang sudah terbangun di Maluku Utara sampai dengan September 2024 adalah 46 penyalur BBM satu harga.
     
    Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menambahkan, Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
     
    “Peresmian 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” imbuh Riva.
     
    Melalui BBM satu harga, Pertamina Patra Niaga berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.