Xcloud.id

BUMN: PT Pertamina

  • Iwan Bule Resmi Jabat Komisaris Utama PT Pertamina, Ini Profilnya

    Iwan Bule Resmi Jabat Komisaris Utama PT Pertamina, Ini Profilnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri BUMN, Erick Thohir resmi menunjuk Mochamad Iriawan atau kerap disapa Iwan Bule menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Politikus Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto ini resmi menggantikan rekannya separtai, yakni Simon Aloysius Mantiri.

    Penunjukan Iwan Bule ini sebagaimana ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar hari ini, Senin (4/11). Serta tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina, merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” kata Fadjar dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Profil Mochamad Iriawan

    Mochamad Iriawan merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang lahir di Jakarta, 31 Maret 1962. Ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1984, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK pada tahun 1993.

    Kemudian, ia melanjutkan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri pada tahun 1998, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Sespim Lemdiklat Polri pada tahun 2007, dan Lemhannas pada tahun 2012.

    Sejak menjadi polisi, karier Iwan Bule moncer. Ia tercatat pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kapolres Tegal, dan menjadi Kapolda. Mulai Kapolda NTB dan Kapolda Jawa Barat.

  • ADIPEC 2024, SKK Migas Tawarkan Peluang Investasi di Blok Medco hingga Mubadala

    ADIPEC 2024, SKK Migas Tawarkan Peluang Investasi di Blok Medco hingga Mubadala

    Bisnis.com, ABU DHABI—Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) menawarkan peluang investasi atau farm in untuk 12 blok minyak dan gas (migas) domestik potensial kepada investor global. 

    Kali ini, penawaran itu disampaikan SKK Migas saat membuka Paviliun Indonesia dalam gelaran Abu Dhabi International Petroleum and Conference (ADIPEC) 2024, di Abu Dhabi, Senin (4/11/2024). Rencananya pameran industri migas terbesar di dunia itu bakal dibuka sampai Kamis (7/11/2024). 

    “Ada 12 peluang farm in yang siap ditawarkan berkolaborasi dengan investor global,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro di Abu Dhabi, Senin (4/11/2024).

    Hudi mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk memberikan bagi hasil dan kontrak yang menarik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Baru-baru ini, pemerintah telah menerbitkan aturan ihwal proporsi anyar kontrak bagi hasil gross split.

    Regulasi terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

    Otoritas hulu migas menetapkan bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor relatif variatif cenderung di bawah 50% sampai dengan 0%. 

    Selain itu, aturan gross split baru ini juga membuat wilayah kerja migas nonkonvensional lebih menarik karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal.

    “Indonesia memiliki potensi besar di sektor hulu migas dengan 68 cekungan yang belum terkolaborasi,” kata dia. 

    Adapun, 12 lapangan yang dibuka untuk peluang farm in per Oktober 2024 terdiri atas empat blok migas eksplorasi dan sisanya blok eksploitasi. 

    Beberapa blok eksplorasi farm in itu di antaranya WK Andaman I (Mubadala Energy), WK North Sokang (Medco Energi Natuna Timur), WK Bobara (Petronas E&P Bobara Sdn. Bhd.) dan WK Sakti. 

    Sementara itu, 12 blok eksploitasi farm in terdiri atas WK Raja atau Pendopo, WK Palmerah (Tately N.V), WK Ogan Komering (Pertamina Hulu Energi Ogan Komering), WK Offshore Duyung (West Natuna Exploration Ltd.), WK Brantas (Minarak Brantas Gas Inc.), WK South East Madura (Energi Mineral Langgeng), WK Simenggaris (Medco E&P Simenggaris) dan WK Tarakan Offshore (Manhattan Kalimantan Investment Pte. Ltd.).

  • Skema Baru Subsidi BBM & Listrik Masih Menunggu Data Pertamina dan PLN

    Skema Baru Subsidi BBM & Listrik Masih Menunggu Data Pertamina dan PLN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik bakal diputuskan usai pendataan dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga BPH Migas rampung.

    Hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers rapat koordinasi skema subsidi tepat sasaran bersama kementerian/lembaga terkait di Kantor Kementerian ESDM, Senin (4/11/2024).

    Bahlil menuturkan saat ini pemerintah masih mengkaji skema penyaluran subsidi BBM dan listrik yang ideal. Menurutnya, keputusan harus diambil secara hati-hati.  

    “Kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam,” ucap Bahlil.

    Dia pun memastikan pengkajian laporan dari Pertamina, PLN, dan BPH Migas itu bisa rampung dalam satu pekan ke depan. Adapun, jika sudah rampung, Bahlil bakal segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, 1 minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden,” jelasnya.

    Khusus BBM, Bahlil pun sebelumnya mengungkapkan pemerintah menyiapkan dua opsi penyaluran subsidi yang sedang dikaji.

    Pertama, penyaluran secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Dengan konsep ini maka BBM akan dipasarkan di harga pasar, sementara masyarakat miskin akan membeli dengan harga pasar ditambah uang BLT.  

    Kedua, skema kombinasi antara BLT dan subsidi terbuka seperti yang berlaku saat ini. Artinya, pada opsi kedua harga BBM dinaikkan lebih tinggi namun masih subsidi yang kemudian kenaikkan harganya dikompensasi lewat BLT.

    Bahlil pun menilai opsi penyaluran BBM subsidi menjadi BLT menjadi pilihan paling kuat.

    “BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” katanya.

    Wacana mengubah skema penyaluran subsidi energi dilakukan agar tepat sasaran. Maklum, subsidi energi masih dinikmati oleh orang mampu alias tak berhak.

    Bahlil menyebut, pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran. 

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas. 

    Dia mengatakan, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Prabowo kepada dirinya. 

    “Dari subsidi BBM dan listrik Itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi,” tutur Bahlil. 

  • Harta Kekayaan Iwan Bule, Komisaris Utama Pertamina yang Baru

    Harta Kekayaan Iwan Bule, Komisaris Utama Pertamina yang Baru

    GELORA.CO  – Simak harta kekayaan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, yang dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

    Menteri BUMN Erick Thohir diketahui baru saja merombak sejumlah nama jajaran Komisaris di Pertamina.

    Satu di antara nama baru yang ditunjuk adalah Mochamad Iriawan.

    Sebelumnya Iwan Bule menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023.

    Iwan Bule juga merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal.

    Dirinya pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Iwan Bule juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

    Lantas, berapa harta kekayaan Iwan Bule?

    Harta Kekayaan

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Iwan Bule tercatat memiliki harta sebesar Rp8,19 miliar dan USD20.000.

    Harta kekayaan Iwan Bule ini merujuk LHKPN yang dilaporkan pada 5 September 2014.

    Laporan tersebut ketika Iwan Bule masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

    Dengan demikian, harta kekayaan Iwan Bule saat ini bisa jadi ada pengurangan atau penambahan.

    Dalam laporan 2014 silam, Iwan Bule tercatat memiliki sejumlah tanah dan bangunan di Bekasi, Jakarta Selatan, Bandung, dan Bogor.

    Selengkapnya, berikut harta kekayaan Iwan Bule sebagaimana dilansir laman elhkpn.kpk.go.id:

    A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) Rp 7.375.125.000

    1. Tanah seluas 683 m2, di Kota BEKASI, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1997 sampai dengan 2014 NJOP Rp 650.000.0001.

    2. Tanah & Bangunan seluas 200 m2 & 300 m2, di Kota JAKARTA SELATAN, yang berasal dari — , perolehan dari tahun 2000 sampai dengan 2014 NJOP Rp 3.285.000.000.

    3. Tanah seluas 446 m2, di Kota BANDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2000 sampai dengan 2014 NJOP Rp 765.000.000.

    4. Tanah seluas 283 m2, di Kota BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2001 sampai dengan 2014 NJOP Rp 1.250.000.0004.

    5. Tanah & Bangunan seluas 595 m2 & 200 m2, di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 NJOP Rp 285.125.000.

    6. Tanah seluas 3.790 m2, di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 NJOP Rp 758.000.000.

    7. Tanah seluas 1.050 m2, di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 NJOP Rp 210.000.000.

    8. Tanah seluas 860 m2, di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 NJOP Rp 172.000.000.

    B. HARTA BERGERAK

    a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA Rp 269.000.000

    1. Mobil, merk TOYOTA LAND CRUISER, tahun pembuatan 1997, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011 nilai jual Rp 200.000.0001.

    2. Mobil, merk TOYOTA DYNA, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2004 nilai jual Rp 65.000.0002.

    3. Motor, merk MILLENIUM, tahun pembuatan 2000, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2001 nilai jual Rp 4.000.000

    b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA Rp 0

    c. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 237.795.000

    1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1990 sampai 2014, dengan nilai jual Rp 237.795.000

    C. SURAT BERHARGA Rp 0

    D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA Rp 311.408.386 USD 20.000

    1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp 311.408.3862.

    2. Yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN WARISAN dengan nilai USD 20.000

    E. PIUTANG Rp 0

    TOTAL HARTA Rp 8.193.328.386 USD 20.000

    HUTANG Rp 0

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 8.193.328.386 USD 20.000

    Iwan Bule Jadi Komisaris Utama Pertamina

    Mochamad Iriawan atau Iwan Bule resmi ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

    Hal ini sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan pengangkatan serta pemberhentian komisaris maupun direksi merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” kata Fadjar dalam pernyataannya, Senin (4/11/2024).

    Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan.

    Ada sejumlah nama baru yang mengisi jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Pertamina.

    Erick Thohir menunjuk Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sebagai Komisaris Utama Pertamina, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

    Posisi Komisaris Utama Pertamina sebelumnya diduduki Simon Aloysius Mantiri, menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengundurkan diri saat Pilpres 2024.

    Kini, Erick Thohir menunjuk nama baru untuk jabatan Direktur Utama Pertamina, yakni Simon Aloysius Mantiri.

    Adapun susunan Direksi dan Komisaris Pertamina yakni sebagai berikut:

    Jajaran Dewan Komisaris

    Komisaris Utama: Mochamad Iriawan

    Wakil Komisaris Utama: Dony Oskaria

    Komisaris Independen:  Raden Adjeng Sondaryani

    Komisaris: Heru Pambudi

    Komisaris: Bambang Suswantono

    Komisaris Independen: Condro Kirono

    Komisaris Independen: Alexander Lay

    Komisaris Independen: Iggi H. Achsien

    Jajaran Dewan Direksi

    Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

    Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

    Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

    Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

    Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

    Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

    Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

    Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

  • Prabowo Bakal Ubah Subsidi BBM, Jenis Kendaraan Ini Masih Kebagian – Page 3

    Prabowo Bakal Ubah Subsidi BBM, Jenis Kendaraan Ini Masih Kebagian – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

    “Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

    “Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG,” ungkapnya.

    Tak Tepat SasaranBahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

    “Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya,” katanya.

     

  • Subsidi BBM Jadi BLT, Harga Pertalite Bakal Naik? – Page 3

    Subsidi BBM Jadi BLT, Harga Pertalite Bakal Naik? – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

    “Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

    “Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG,” ungkapnya.

    Tak Tepat Sasaran

    Bahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

    “Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya,” katanya.

     

  • Subsidi BBM dan Listrik Bakal Diubah Jadi BLT, Gimana Formulanya? – Page 3

    Subsidi BBM dan Listrik Bakal Diubah Jadi BLT, Gimana Formulanya? – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

    “Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

    “Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG,” ungkapnya.

    Tak Tepat Sasaran

    Bahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

    “Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya,” katanya.

  • Bahlil Lahadalia Akan Panggil Bos Baru Pertamina Pekan Ini – Page 3

    Bahlil Lahadalia Akan Panggil Bos Baru Pertamina Pekan Ini – Page 3

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merombak susunan direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) pada Senin (04/11/2024). Perombakan yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini mengubah susunan Direktur Utama dan Dewan Komisaris Pertamina.

    Keputusan RUPS tersebut tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Ditetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

    Selain itu, RUPS tersebut juga memutuskan untuk mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

    “Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar.

    Kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

    Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagi Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

    Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina saat ini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN.

    Sedangkan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

    Di saat yang sama, Pertamina turut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ibu Nicke Widyawati dan Bapak Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

    “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Nicke dan Bapak Fikri yang telah mengantarkan Pertamina untuk mencapai kinerja terbaik dalam beberapa tahun terakhir,” pungkas Fadjar.

  • Demi Emak-Emak, Prabowo Tak Otak-Atik Subsidi LPG – Page 3

    Demi Emak-Emak, Prabowo Tak Otak-Atik Subsidi LPG – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penyelesaian regulasi terkait skema subsidi BBM, LPG, dan listrik, termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT), dalam dua pekan mendatang.

    “Kami diberi waktu dua minggu oleh Bapak Presiden, jadi dalam dua minggu ini akan kami selesaikan,” kata Bahlil usai menghadiri pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Bahlil menjelaskan, untuk menyelesaikan persoalan subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan fokus mengkaji penyaluran subsidi agar lebih efektif. Pemerintah menilai bahwa anggaran subsidi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun, termasuk untuk kompensasi dan subsidi, belum sepenuhnya tepat sasaran.

    “Bapak Presiden meminta kami membentuk tim, yang dipimpin langsung oleh saya, untuk mengkaji subsidi yang tepat sasaran. Subsidi kita sekarang mencapai Rp435 triliun di tahun 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari jumlah tersebut, Rp83 triliun dialokasikan untuk LPG,” ungkapnya.

    Tak Tepat SasaranBahlil menyebutkan bahwa laporan yang diterimanya dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas menunjukkan bahwa subsidi BBM dan listrik memiliki potensi untuk tidak tepat sasaran. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memimpin Satgas dalam menyusun solusi.

    “Berdasarkan laporan yang masuk dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ada indikasi subsidi BBM dan listrik belum sepenuhnya tepat sasaran. Padahal, tujuan subsidi adalah untuk membantu warga negara yang memang berhak menerimanya,” katanya.

     

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

  • Ternyata Ini Penyebab Nicke Widyawati Dicopot Sebagai Dirut Pertamina, Padahal Baru Rapat Sama Prabowo di Istana

    Ternyata Ini Penyebab Nicke Widyawati Dicopot Sebagai Dirut Pertamina, Padahal Baru Rapat Sama Prabowo di Istana

    GELORA.CO  – Nicke Widyawati telah dicopot jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan digantikan oleh Simon Aloysius Mantiri.

    Hal ini berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan, pergantian direksi BUMN pasti bermuatan politis karena mitra kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang isinya merupakan politikus.

    “Seorang CEO BUMN itu harus bisa diterima kalangan politik, dan Presiden Prabowo mungkin sudah tidak cocok dengan Nicke. Bukan berarti kinerjanya jelek tapi bisa jadi tidak searah dengan kebijakan pemerintah sekarang saja,” kata Komaidi saat dihubungi Tribun, Senin (4/11/2024).

    Diketahui, BUMN strategis seperti Pertamina posisi direksi maupun komisaris ditentukan melalui Tim Penila Akhir (TPA) yang diketuai Presiden.

    Menurutnya, Prabowo memilih Simon karena merasa sudah dekat, terlebih pernah membantunya dalam konstestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “Kalau sudah kenal kan nyaman bekerjanya,” ucap Komaidi.

    Dikutip dari gerindra.id, Simon masuk dalam jajaran pengurus Gerindra periode 2020-2025.

    Di bidang politik, Simon tercatat sebagai anggota Dewan Pembina DPP Gerindra dari total 48 anggota.

    Pada saat kontestasi Pilpres 2024, Simon juga memegang jabatan strategis di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Jabatan yang ia emban adalah sebagai Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran.

    Baru Diajak Rapat di Istana

    Pada Rabu (30/11/2024), Presiden Prabowo mengumpulkan para Menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mereka yang telah tiba di Istana diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan lainnya. 

    Hadir juga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Dirut Pertamina Nicke Widyawati

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat yang digelar merupakan rapat internal yang salah satunya membahas soal ekonomi.

    “Rapat internal, nanti setelah rapat saya sampaikan, (subsidi) salah satunya,” kata Airlangga.

    Hal senada disampikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia mengatakan bahwa rapat digelar membahas program subsidi.

    “Iya salah satunya itu (subsidi),” katanya.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengatakan bahwa rapat digelar untuk membahas program subsidi. Kementeriannya memiliki program subsidi BLT melalui dana desa

    “Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsisdi BLT melalui dana desa jadi ini mungkin di koordinasikan isinya apa nanti saya mau ikut dulu,” pungkasnya.

    Profil Nicke Widyawati

    Nicke Widyawati lahir di Tasikmalaya, pada 25 Desember 1967.

    Ia merupakan lulusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung dan  lulusan S2 Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran.

    Semasa menjadi mahasiswa di ITB, Nicke Widyawati sudah bekerja di Bank Duta Cabang Bandung.

    Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

    Dikutip dari situs Pertamina, Nicke Widyawati menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

    Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dipercaya sebagai Direktur SDM Pertamina.

    Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero).

    Nicke Widyawati juga pernah bekerja di bidang konstruksi yaitu di PT Rekayasa Industri (Rekin).

    Dirinya mulai bekerja di PT Rekayasa Industri sejak 1991.

    Di PT Rekayasa Industri (Rekind), Nicke Widyawati pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis PT Rekayasa Industri (Rekind) Persero dan Vice President Corporate Strategy Unit (CSU). 

    Bahkan, ia mendapatkan kepercayaan untuk memegang posisi sebagai Dirut PT Mega Eltra, perusahaan BUMN di bidang kelistrikan dan peralatan teknik.

    Selain itu, Nicke Widyawati juga dipercaya untuk mengemban jabatan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN tahun 2014-2017, dilansir TribunnewsWiki.com.

    Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dalam konferensi pers, di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2023) (Tribunnews/Ibriza Fasti Ifhami)

    Kemudian, Nicke pernah ditugaskan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas ini sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) pada akhir 2017.

    Nicke Widyawati pun sempat menjabat sebagai Plt Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina.

    Penugasan Nicke tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-39/MBU/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.

    Setelah itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno resmi menunjuk Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

    Selama berkarier, ia pernah mendapatkan penghargaan Anugerah Perempuan Indonesia 2013 dari Kementerian BUMN.

    Pada tahun yang sama, Nicke Widyawati juga meraih penghargaan Women’s Work of Female Grace 2013 dari Indonesia Asia Institute.

    Dirut Pertamina Dua Periode

    Pada tahun 2022 lalu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) telah mengukuhkan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina untuk periode kedua.

    Penetapan tersebut, tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-199/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang ditandatangani Senin, 19 September 2022 lalu.

    Nicke Widyawati dinilai oleh Pemegang Saham mampu mengantarkan Pertamina menjalankan transformasi perusahaan sekaligus meraih kinerja terbaik sepanjang periode pertama kepemimpinannya yakni April 2018 hingga September 2022.

    Hingga Nicke Widyawati kembali terpilih di perusahaan pelat merah itu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina pada Senin (3/10/2022) lalu.

    Harta Kekayaan

    Berikut ini data harta kekayaan Nicke Widyawati yang dikutip Tribunnews.com dari situs resmi eLKHPN, berdasarkan Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan Tahun: 29 Maret 2022/Periodik – 2021: 

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 32.845.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 5.000.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000

    4. Tanah Seluas 629 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 393 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000

    6. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    7. Tanah Seluas 714 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 950 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 7.500.000.000

    9. Tanah Seluas 563 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    10. Tanah dan Bangunan Seluas 788 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 15.250.000.000

    11. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

    12. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA

    2021JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    13. Tanah Seluas 478 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 100.000.000

    14. Tanah Seluas 368 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

    15. Tanah Seluas 818 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.925.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD STANDARD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 850.000.000

    2. MOBIL, MERCEDES BENZ GLE400 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.= 775.000.000

    3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 212.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.064.952.698

    F. HARTA LAINNYA Rp. 1.000.000.000

    Sub Total Rp 75.046.952.698

    Utang –