BUMN: PT Pertamina

  • PIS siapkan dua kapal guna jaga kelancaran distribusi BBM akhir tahun

    PIS siapkan dua kapal guna jaga kelancaran distribusi BBM akhir tahun

    Kedua armada tanker ini disiapkan untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi BBM terutama menjelang masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina International Shipping (PIS) menyiapkan dua armada kapal, PIS Rokan dan PIS Natuna, untuk menjaga kelancaran distribusi dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) pada akhir tahun.

    “Kedua armada tanker ini disiapkan untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi BBM terutama menjelang masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025, di mana kebutuhan akan BBM di masyarakat biasanya akan meningkat,” kata Corporate Secretary PIS Muhammad Baron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Kedua kapal ini, lanjut Baron, merupakan small tanker yang akan dioptimalkan untuk memperkuat keandalan distribusi BBM khususnya di area Indonesia Timur, yakni termasuk Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku.

    Secara rinci, Kapal PIS Rokan dan Natuna memiliki spesifikasi teknis yang mendukung kebutuhan distribusi BBM domestik, dengan kapasitas angkut hingga 6,245 Cbm, panjang kapal (LOA) 99.90 meter, draft 5.7 meter, dan daya angkut total (DWT) sebesar 4,990 ton.

    “Penambahan armada ini juga sejalan dengan Asta Cita untuk ketahanan energi nasional. Menjaga keamanan pasokan BBM domestik, serta menjamin kelancaran arus distribusi energi agar masyarakat bisa menikmati masa libur panjang dengan aman dan nyaman,” tambah dia.

    Sementara itu, Pemerintah sedang menyiapkan tiga opsi skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik agar tepat sasaran.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (13/11), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus yang bertugas merumuskan formulasi untuk penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Tim yang dipimpin oleh Kementerian ESDM itu, kata Bahlil, sudah melakukan dua kali rapat koordinasi.

    Bahlil mengatakan tim tersebut sudah menyiapkan tiga opsi untuk dipertimbangkan. Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

    Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini dilakukan untuk menahan laju inflasi. Sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT.

    Alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

    Menteri ESDM menyebut bahwa ketiga opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final. Pemerintah akan terlebih dahulu melaporkan hasil kajian tersebut kepada presiden sebelum menyampaikannya kepada DPR RI.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertamina Patra Niaga rampungkan proyek Terminal LPG Bima NTB

    Pertamina Patra Niaga rampungkan proyek Terminal LPG Bima NTB

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga merampungkan sepenuhnya proyek strategis nasional Terminal LPG Bima, NTB, sehingga makin memperkuat distribusi bahan bakar tersebut untuk masyarakat di NTB.

    Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan proyek telah selesai mendapatkan pengawalan dan pengamanan intensif dari Jamintel Kejaksaan Agung RI melalui program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).

    Melalui kegiatan exit meeting PPS Tangki Terminal LPG Bima di Surabaya, Kamis (14/11/2024), pengawalan dan pengamanan pembangunan Terminal LPG Bima secara resmi berakhir dan proyek dinyatakan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Eduward mengatakan dengan adanya infrastruktur Terminal LPG Bima, maka Pertamina Patra Niaga berkomitmen memperkuat keandalan distribusi LPG di Indonesia timur.

    “Proyek pembangunan Terminal LPG Bima merupakan wujud nyata dari komitmen Pertamina untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kami sangat mengapresiasi pengawalan dan pengamanan dari PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI yang memastikan proyek ini berjalan sesuai GCG. Dengan selesainya proyek ini, kebutuhan LPG masyarakat NTB dapat terjamin lebih andal,” terangnya.

    PSN Terminal LPG Bima tersebut merupakan penugasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga.

    Eduward menjelaskan infrastruktur energi tersebut menjadi salah satu penguat distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di NTB, yang sebelumnya dilakukan dengan pengiriman skid tank menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok ke Pulau Sumbawa.

    “Penyelesaian PSN ini penting karena dampaknya sangat besar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni ketersediaan energi yang berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia,” ujarnya.

    Program PPS dilaksanakan untuk memastikan proyek bebas dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).

    Dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), proyek diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan awal.

    Sebagai tanda berakhirnya pengawalan dan pengamanan, exit meeting, yang menjadi forum evaluasi dan apresiasi atas keberhasilan proyek, Direktur PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI Irene Putria menyampaikan seluruh AGHT yang dihadapi selama pelaksanaan proyek telah dimitigasi bersama, sehingga proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

    “Pengamanan pembangunan strategis adalah bentuk kolaborasi kami dalam mendukung keberhasilan proyek strategis nasional. Dengan berakhirnya pengawalan dan pengamanan pada Terminal LPG Bima, kami bangga bahwa proyek ini selesai tanpa hambatan berarti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” ujarnya.

    Keberhasilan proyek Terminal LPG Bima menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional.

    “Proyek tidak hanya memperkuat distribusi energi di NTB, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” sebut Eduward.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertamina Tutup Empat SPBU di Yogyakarta, Tak Penuhi Standar Operasional

    Pertamina Tutup Empat SPBU di Yogyakarta, Tak Penuhi Standar Operasional

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga menutup empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Yogyakarta lantaran tak memenuhi standar operasional.

    Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho ‘kecurangan’ empat SPBU itu diketahui usai pihaknya melakukan inspeksi mendadak alias sidak.

    Adapun sidak itu dilakukan dalam rangka pelayanan Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru untuk kepatuhan operasional dan pelayanan yang baik bagi konsumen. 

    “Dalam sidak baik dilakukan bersama Metrologi atau yang dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga sendiri, ada empat SPBU di Yogyakarta dilakukan pembinaan,” ucap Brasto kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024).

    Lebih terperinci, keempat SPBU itu yakni SPBU 44.555.08 Jalan Kaliurang Km 9, SPBU 44.552.10 Janti, SPBU 44.552.15 Tugu, dan SPBU 44.552.09 Kentungan.

    Brasto mengatakan keempat SPBU itu ditutup karena ketidak standaran dalam peralatan yang digunakan. Ini khususnya pada alat ukur atau takaran BBM.

    Kendati, Brasto menyebut pengaruh peralatan tersebut masih belum bisa dipastikan. Namun, kata dia, yang pasti ada peralatan tidak standar. 

    “Kami fokus pada pelayanan konsumen sehingga kuantitas dan kualitas produk BBM sesuai spesifikasi dengan peralatan standar adalah prioritas kami,” imbuhnya.

    Brasto menambahkan bahwa saat ini keempat SPBU telah dalam proses pembinaan dalam bentuk penutupan sementara.  

    “Kami juga sedang melakukan kajian untuk operasional SPBU tersebut ke depannya agar bisa melayani masyarakat dengan baik,” pungkasnya.

  • Plus Minus Wacana Konsolidasi PLN dengan Danantara

    Plus Minus Wacana Konsolidasi PLN dengan Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menilai wacana konsolidasi PT PLN (Persero) ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, berpotensi menambah beban dan menimbulkan masalah bagi perseroan.

    Dia menjelaskan, kalau kondisinya seperti sekarang, PLN akan memiliki dua kepala yakni BPI Danantara dan Kementerian BUMN dengan posisinya sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di perusahaan pelat merah.

    Oleh karena itu, segala keputusan strategis PLN harus dikomunikasikan dan minta persetujuan ke BPI Danantara serta Kementerian BUMN. Menurut Herry, hal tersebut malah memperpanjang birokrasi yang sebenarnya tidak perlu karena membuat gerak jadi lambat.

    “Dalam arti ada Danantara dan ada juga Kementerian BUMN dengan posisinya sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di BUMN, bisa jadi masuk ke Danantara akan tambah beban [bagi PLN],” ucap Herry kepada Bisnis, Rabu (20/11/2024).

    Dia juga berpendapat jika PLN bergabung dengan BPI Danantara, upaya PLN untuk peningkatan ketahanan ataupun swasembada energi bisa kena imbas.

    PLN, kata Herry, sudah punya rencana dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) maupun skenario bauran energi yang dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan masuknya PLN ke Danantara, bisa jadi lembaga baru itu nanti punya rencana lain dalam pemanfaatan aset PLN. 

    “Kalau tidak sinkron, ini bisa kacau dan musibah buat PLN,” imbuh Herry.

    Di sisi lain, Herry mengatakan , da juga keuntungan kalau PLN masuk ke Danantara. Misalnya, soal pembiayaan. Dia menyebut Danantara bisa membantu PLN untuk mencarikan pembiayaan. Ini tentunya dengan menjaminkan aset-aset gabungan BUMN gemuk di bawah Danantara. 

    Namun, Herry mengatakan ihwal yang seperti ini sudah bisa diatasi juga oleh PLN selama ini. Karena itu, nilai lebihnya agak sulit dicari, sekiranya posisi Danantara masih seperti sekarang.

    “Maksudnya seperti sekarang, ada dualisme dengan Kementerian BUMN. Mau dibilang superholding, tapi ya nggak super. Karena pengurus BUMN masih disalurkan dari Kementerian BUMN,” kata Herry. 

    “Begitu juga dengan keputusan strategis yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, masih jadi kekuasaan Kementerian BUMN,” sambungnya.

    Danantara secara bertahap memang disiapkan sebagai cikal bakal superholding yang bakal mengonsolidasikan berbagai aset BUMN.

    Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). Selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

    Adapun tujuh perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo pun menyambangi Kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Menteng, Rabu (20/11/2024) siang ini.

    Dia menjelaskan pertemuan dengan pucuk pimpinan BPI Danantara itu sebagai bentuk silaturahmi antara satu sama lain. Menurut Darmawan, belum ada kesepakatan apapun antara PLN dengan BPI Danantara.

    Kendati demikian, dia menyebut tugas PLN masih akan tetap untuk menyediakan energi bersih dengan harga terjangkau.

    “Dalam hal ini tugas PLN gimana menyediakan energi bersih yang terjangkau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi di saat yang sama menyeimbangkan antara growth juga environmental sustainability,” kata Darmawan.

  • Bilateral Prabowo-Macron bahas kerja sama ekonomi dan alutsista

    Bilateral Prabowo-Macron bahas kerja sama ekonomi dan alutsista

    Tangkapan layar – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024). ANTARA/Andi Firdaus.

    Bilateral Prabowo-Macron bahas kerja sama ekonomi dan alutsista
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 November 2024 – 14:49 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas seputar kerja sama Forum Ekonomi Indonesia-Prancis hingga pengadaan pesawat tempur dan kapal selam. Dilansir dari akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto, @prabowo, di Jakarta, Rabu, pertemuan dua Kepala Negara itu berlangsung di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11) waktu setempat.

    “Perancis ya tentu ekonomi juga dibahas, kan kita ada bilateral Economic Forum Perancis-Indonesia. Pak Presiden Macron minta ini dilanjutkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral tersebut.

    Dimuat dalam laman Kementerian Luar Negeri, Forum Bisnis Indonesia-Prancis 2024 diselenggarakan oleh KBRI Paris, Kamis (26/9), bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Prancis dan MEDEF Internasional. Forum tersebut berhasil mencatatkan hasil konkret dalam hubungan ekonomi kedua negara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, BUMN, akademisi, dan sektor swasta.

    Forum itu menghasilkan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Pertamina NRE dan PT Pertamina Geothermal Energy dengan perusahaan Prancis, Genvia, khususnya dalam sektor-sektor ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti transisi energi dan pengembangan kota berkelanjutan.

    Dikatakan Airlangga, alutsista merupakan topik lain yang diangkat dalam pertemuan bilateral RI-Prancis. Dalam diskusi itu, Presiden Macron mengapresiasi rencana Indonesia untuk pengadaan peralatan militer, termasuk pesawat tempur jenis Rafale dan kerja sama pembuatan kapal selam.

    Namun, Airlangga tidak menyampaikan secara mendalam terkait capaian terbaru dari progres kerja sama di bidang pertanahan itu. Diberitakan sebelumnya, Indonesia-Prancis bekerja sama dalam pembuatan kapal selam Scorpène Evolved berteknologi tinggi dalam upaya memperkuat kemandirian industri maritim Indonesia.

    Di Indonesia, kerja sama itu melibatkan sumber daya manusia dari PT PAL Indonesia yang memperoleh transfer teknologi dari Prancis dalam memproduksi kapal selam di dalam negeri. Terkait pesawat tempur Rafale, Kementerian Pertahanan Indonesia telah menyelesaikan pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis, dengan kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit.

    Indonesia juga telah menyelesaikan kontrak pengadaan tahap pertama dan kedua pada 2022 dan 2023, masing-masing untuk enam dan 18 unit. Pesawat Rafale pertama dijadwalkan tiba di Indonesia pada awal 2026.
     

    Sumber : Antara

  • 1
                    
                        4 SPBU Yogyakarta Ditutup karena Curang, Semuanya Berkode 44
                        Yogyakarta

    1 4 SPBU Yogyakarta Ditutup karena Curang, Semuanya Berkode 44 Yogyakarta

    4 SPBU Yogyakarta Ditutup karena Curang, Semuanya Berkode 44
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com

    Pertamina
    Patra Niaga melakukan pembinaan terhadap empat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
    Penutupan ini dilakukan setelah ditemukan praktik kecurangan yang merugikan konsumen.
    Keempat SPBU yang ditutup di Yogyakarta memiliki kode 44, yang mengindikasikan kepemilikan oleh pihak swasta dan ternyata merupakan milik satu orang yang sama.
    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho menjelaskan bahwa pembinaan ini merupakan bagian dari pelayanan Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru.
    “Dalam sidak yang dilakukan, baik bersama Metrologi maupun oleh Pertamina Patra Niaga sendiri, ada empat SPBU di Yogyakarta yang dilakukan pembinaan,” ungkapnya pada Rabu (20/11/2024).
    Keempat SPBU yang ditutup adalah SPBU 44.555.08 di Jalan Kaliurang Km 9, SPBU 44.552.10 di Janti, SPBU 44.552.15 di Tugu Pal Putih, dan SPBU 44.552.09 di Kentungan.
    “Konsumen yang ingin membeli BBM dapat membeli di SPBU terdekat,” tambah Brasto.
    Brasto juga menjelaskan mengenai arti kode di setiap SPBU.
    Kode angka 4 di awal menunjukkan nomor
    region
    , sedangkan angka setelahnya menunjukkan kepemilikan dan pengelolaannya.
    “Kalau di Jateng dan DIY dimiliki dan dikelola Pertamina Retail, kodenya 41. Kalau di Jateng & DIY dimiliki dan dikelola pengusaha swasta, kodenya 44,” jelasnya.
    Sebelumnya, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DIY, Aryanto Sukoco, mengungkapkan bahwa penutupan dilakukan karena keempat SPBU tersebut melakukan kecurangan dengan menambah alat tertentu untuk mencurangi takaran.
    “Menyalahgunakan dengan melakukan penambahan alat sehingga mengurangi takaran literan,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (20/11/2024).
    Aryanto menambahkan bahwa keempat lokasi yang ditutup tersebar di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
    “Yang sekarang ditutup adalah di Jalan Kaliurang (Kabupaten Sleman), Kentungan (Kabupaten Sleman), utara Tugu (Kota Yogyakarta), dan depan Amplaz (Kabupaten Sleman). Total ada empat, dan itu milik satu orang,” bebernya.
    Mengetahui adanya praktik kecurangan ini, Hiswana Migas telah melakukan beberapa langkah untuk antisipasi ke depannya.
    “Kami sudah koordinasi dengan Pertamina dan Petrologi. Semua SPBU sudah kami cek, alhamdulillah yang lain tidak ada yang memakai alat itu,” kata Aryanto.
    “Kami sudah koordinasi dengan Pertamina dan Petrologi. Semua SPBU sudah kami cek, alhamdulillah yang lain tidak ada yang memakai alat itu,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        4 SPBU Yogyakarta Ditutup karena Curang, Semuanya Berkode 44
                        Yogyakarta

    6 4 SPBU di Yogyakarta Tutup, Ternyata Pakai Alat untuk Curangi Takaran Yogyakarta

    4 SPBU di Yogyakarta Tutup, Ternyata Pakai Alat untuk Curangi Takaran
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (
    Hiswana Migas
    ) DIY, Aryanto Sukoco, mengungkapkan bahwa terdapat empat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ditutup.
    Penutupan ini dilakukan karena keempat SPBU tersebut terbukti melakukan kecurangan dengan menambahkan alat tertentu untuk mengurangi takaran bahan bakar.
    Adapun keempat SPBU tersebut dimiliki oleh satu orang yang sama.
    “Menyalahgunakan dengan melakukan penambahan alat sehingga mengurangi takaran literan,” ujar Aryanto saat dihubungi pada Rabu (20/11/2024).
    Aryanto menjelaskan bahwa keempat SPBU yang ditutup tersebut tersebar di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
    Lokasi-lokasi yang dimaksud adalah:
    “Yang semuanya merupakan milik satu orang,” kata Aryanto.
    Aryanto juga menambahkan bahwa sanksi bagi keempat SPBU tersebut cukup berat, yaitu penutupan selama enam bulan.
    “Nanti selanjutnya sistemnya dengan KSO (Kerja Sama Operasional),” ujarnya.
    Menanggapi praktik kecurangan ini, Hiswana Migas telah mengambil langkah antisipatif.
    “Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan Petrologi. Semua SPBU sudah kami cek, alhamdulillah yang lain tidak ada yang memakai alat itu,” kata Aryanto.
    Secara keseluruhan, terdapat 125 SPBU di DIY, dan dari jumlah tersebut, semua telah dibekali dengan penyuluhan dan sosialisasi untuk mencegah kecurangan.
    Sebelumnya, beberapa hari terakhir, isu mengenai penutupan beberapa SPBU di DIY ramai dibahas di media sosial.
    Pertamina Patra Niaga juga memberikan sanksi pada salah satu SPBU di wilayah Yogyakarta yang terbukti melakukan kecurangan.
    Temuan ini diperoleh setelah inspeksi mendadak yang dilakukan Tim Pertamina Patra Niaga pada Selasa (12/11/2024), di mana setelah itu beberapa SPBU lainnya juga ikut ditutup.
    Salah satu SPBU yang ditutup adalah SPBU di Jalan Kaliurang Km 5,7.
    Dari pengamatan
    Kompas.com
    pada Senin (18/11/2024), SPBU tersebut tidak beroperasi, dengan jalan masuk dan keluar ditutup menggunakan rantai.
    Di pintu masuk, terdapat spanduk bertuliskan, ”
    Mohon Maaf SPBU Sedang Dalam Masa Perbaikan
    “, dan suasana di dalam SPBU tampak sepi tanpa aktivitas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral, Foto Pengendara Pelat Merah Tempeleng Operator SPBU di Semarang, Ini Penjelasan Pertamina
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        20 November 2024

    Viral, Foto Pengendara Pelat Merah Tempeleng Operator SPBU di Semarang, Ini Penjelasan Pertamina Regional 20 November 2024

    Viral, Foto Pengendara Pelat Merah Tempeleng Operator SPBU di Semarang, Ini Penjelasan Pertamina
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Unggahan foto pengendara sepeda motor pelat merah yang melakukan kekerasan fisik ke
    operator SPBU
    di Jalan Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah viral di media sosial. 
    Berdasarkan unggahan foto yang beredar, pengendara sepeda motor pelat merah itu terlihat antre di jalur pengisian Pertalite atau BBM bersubsidi. 
    Pengendara tersebut tampak mengendarai sepeda motor CBR dengan pelat nomor H 6279 XH.
    Peristiwa tersebut ramai setelah diunggah oleh akun Instagram @beritasemarang*** belum lama ini

    Pria tersebut memukul kepala operator SPBU
    ,” tulis akun tersebut dalam unggahannya. 
    Lantas, apa yang sebenarnya terjadi?

    Saat dikonfirmasi, Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho membenarkan adanya kejadian tersebut.
    “Kejadian itu terjadi kemarin (Selasa, Red) sekitar pukul 8.40 WIB di SPBU depan Akpol Semarang,” kata Brasto kepada
    Kompas.com
    melalui pesan singkat, Rabu (20/11/2024).
    Infomasi yang dia dapatkan, pengendara sepeda motor pelat merah tersebut hendak mengisi Pertalite.
    Mengetahui sepeda motor yang dikendarai pelat merah, operator SPBU mengarahkan agar pengendara tersebut mengisi BBM yang nonsubsidi. 
    “Operator mengarahkan untuk mengisi BBM nonsubsidi namun justru mendapatkan penganiayaan di kepala oleh oknum pengendara sepeda motor tersebut,” ungkap dia. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemotor Pelat Merah Arogan usai Tak Boleh Isi Pertalite, Dorong Operator SPBU Hingga Sakit Kepala

    Pemotor Pelat Merah Arogan usai Tak Boleh Isi Pertalite, Dorong Operator SPBU Hingga Sakit Kepala

    TRIBUNJATIM.COM – Pengendara motor pelat merah atau dinas instansi pemerintah arogan melakukan kekerasan ke operator SPBU.

    Akibat perlakuan pengendara motor tersebut, operator pompa pengisian bahan bakar di SPBU 41.502.02 atau SPBU Sultan agung Semarang, Afrida mengalami sakit di kepala, Selasa (19/11/2024).

    Pengendara sepeda motor itu nekat melakukan penganiayaan kepada Afrida operator Selasa (19/11/2024).

    Awal mula dari peristiwa itu adalah Afrida yang tak mau melayani permintaan pemotor pelat merah yang ingin mengisi BBM Pertalite.

    Padahal, motor pelat merah tidak boleh mengisi pertalite.

     

    Berdasarkan rekaman CCTV pelaku menggunakan sepeda motor CBR warna putih plat nomor merah H6279XH. 

    Pelaku menggunakan jaket bertuliskan UBER.

    Pemukulan terjadi jalur pengisian sepeda motor pertalite.

    elaku  turun dari sepeda motor dan mendorong operator lainnya yang mendatanginya. 

    Hingga akhirnya pelaku mengikuti korban dan memukul kepalanya.

    Saat ditemui Tribun Jateng, wajah Afrida masih terlihat trauma.

    Kekerasan itu terjadi pada pukul 08.30 WIB.

    “Awalnya ada bapak-bapak  mau membeli Pertalite nominal Rp 15 ribu. Tapi bapak itu pakai plat merah,” tuturnya.
     
    Dia memberitahukan ke pelaku jika sepeda motor pelat merah tidak diperbolehkan mengisi Pertalite tetapi Pertamax.

    Namun pelaku tetap memaksa untuk mengisi pertalite.

    “Aku bilang tak panggilin pengawasku. Terus yang datang kepala shift saya,” ujarnya.

    Lanjutnya, ketika dihampiri pelaku mendorong kepala shiftnya.

    Pelaku kemudian berjalan mendatanginya meminta uang Rp 15 ribu yang dibawanya.

    “Belum dikasihkan pelaku malah mendorong kepalaku ke belakang hampir terjatuh,” jelasnya.

    Saat terkena kekerasan, dia spontan menyebut akan melaporkan pelaku.

    Hal itu membuat tambah semakin marah.

    “Saya bilang tak laporin lho pak. Malah tambah marah datangi saya tetapi sudah dihalangi KA shiftnya. Teman saya langsung merangkul saya,” terangnya.

    Dia merasakan kepalanya pusing saat kejadian itu.

    Rencananya dirinya akan memeriksakan kepalanya ke dokter akibat dipukul pelaku.

    “Setelah ini saya mau periksa ke dokter. Saat kejadian saya langsung istirahat,” imbuhnya.

    Afrida mengaku baru delapan bulan bekerja menjadi operator SPBU.

    Dirinya selama bekerja baru pertama mengalami kekerasan yang dilakukan konsumen.

    “Baru kali ini sampai main tangan. Saya sekarang trauma,” kata dia dengan mata yang berkaca-kaca.

    Ia berencana akan melaporkan kejadian itu ke polisi.

    Dirinya berharap kejadian serupa tidak terjadi di rekan-rekannya yang sesama operator.

    “Saya tidak ingin kejadian ini terulang ke orang lain,” tandasnya.

    Sementara itu, kisah viral SPBU juga pernah terjadi karena truk yang ditolak mengisi solar di SPBU.

    Berikut ini klarifikasi Pertamina soal viral di media sosial video truk ditolak isi solar di SPBU karena bukan milik bos.

    Terkait viralnya video tersebut, Pertamina memberikan penjelasan.

    Media sosial Instagram diramaikan dengan video sopir truk ditolak petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina ketika hendak mengisi bahan bakar minyak jenis solar.

    Dalam video yang diunggah akun @andr*** pada Jumat (8/11/2024), awalnya sopir truk merasa heran dengan petugas SPBU yang mengatakan solar habis, namun masih ada truk lain yang mengisi bahan bakar.

    Sopir truk kemudian bertanya kepada petugas SPBU kenapa truk lain masih bisa mengisi solar.

    Petugas SPBU kemudian mengatakan, solar tersebut milik atau kepunyaan bos. Jawaban petugas SPBU sontak membuat sopir truk menjadi kesal.

    “Kok itu ngisi? Bos? Oh berarti harus pakai bos, kok gitu peraturannya Mas? POM Bensin Sengeti. Yen ndak pakai bos ndak diisi,” ujar sopir truk.

    Namun, tidak dijelaskan siapa bos yang dimaksud petugas SPBU, apakah pemilik truk lain atau pimpinan sebuah perusahaan yang sudah memesan solar.

    Berdasarkan penelusuran Kompas.com, peristiwa di video viral tersebut terjadi di SPBU 24.363.34, Sengeti, Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

    Video truk ditolak mengisi solar karena bukan milik bos sudah ditayangkan sebanyak 33.700 kali hingga Jumat (15/11/2024).

    Penjelasan Pertamina soal video beli solar harus pakai bos

    Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Tjahyo Nikho Indrawan buka suara perihal video beli solar harus pakai bos.

    Ia membenarkan, lokasi SPBU yang terekam di dalam video benar terjadi di SPBU 24.363.34 Muaro Jambi.

    Namun, ia membantah bahwa pembelian solar di wilayah tersebut harus menggunakan bos, seperti yang dikatakan sopir truk.

    Menurut Tjahyo, peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah salah komunikasi antara petugas SPBU yang bertugas sebagai operator dengan sopir truk.

    Kata bos yang dimaksud petugas SPBU sebenarnya adalah truk operasional milik pengusaha SPBU itu sendiri

    Sebelum sopir truk bertanya kenapa ia ditolak mengisi solar, petugas SPBU sudah memasang pengumuman bahwa solar habis.

    Pengumuman tersebut disampaikan karena stok solar di tangki SPBU sudah hampir habis sekitar +1.400 liter.

    “Namun masih ada yang antri dan mau beli. Yang sedang diisi itu truk operasional milik pengusaha SPBU. Jadi hanya salah komunikasi saja antara pelanggan dan operator,” ujar Tjahyo kepada Kompas.com, Kamis (14/11/2024).

    “Nggak ada (kongkalikong antara petugas SPBU dengan pihak lain yang memesan solar). Gak ada itu,” tandasnya.

    Pertamina minta maaf

    Terkait video yang beredar di media sosial, Tjahyo mewakili Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukan petugas SPBU.

    Pihaknya juga sudah menginstruksikan pihak SPBU supaya memberikan arahan terkait prosedur operasional dapat dilakukan dengan baik.

    Ia menegaskan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus memastikan distribusi Energi untuk masyarakat tetap aman dan tidak mengalami kendala.

    Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih tentang berbagai layanan dan produk Pertamina dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Bisnis, JAKARTA— Penurunan daya beli masyarakat berpotensi terjadi pada tahun depan seiring dengan sejumlah pungutan dana publik, termasuk kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% mulai Januari 2025.
    Setidaknya ada 10 pungutan masyarakat yang berlaku tahun depan dan berpotensi membatasi daya beli. Sebagai implikasinya, kenaikan harga barang hingga konsumsi masyarakat yang melemah. Berita tentang potensi penurunan daya beli merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id. Simak ulasan singkat Top 5 News Bisnisindonesia.id berikut ini.

    Waspada Penurunan Daya Beli Masyarakat Saat ‘Beban’ Makin Banyak
    Tambahan 10 ‘beban’ yang bakal ditanggung masyarakat, yakni tarif PPN 12%, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BPJS Kesehatan, uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa, dan tarif cukai berpeluang untuk naik pada tahun depan. Pemerintah juga mewacanakan pengenaan third party liability (TPL) untuk asuransi wajib kendaraan bermotor, Pajak Penghasilan (PPh) Final usaha mikro kecil menengah (UMKM), subsidi kereta rel listrik (KRL) berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 2025, pembatasan subsidi pupuk, dan dana pensiun wajib.

    Sederet kebijakan itu, memicu kekhawatiran bagi kalangan pengusaha akan penurunan daya beli pada 2025. Bagaimana respons pelaku usaha terhadap potensi risiko terhadap daya beli dan kinerja ekonomi tahun depan? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

    Mewaspadai Pisau Bermata Dua Kenaikan PPN
    Tak hanya penurunan daya beli, rencana penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 2025 bisa menjadi pisau bermata dua karena bisa membawa efek domino negatif terhadap roda perekonomian nasional.
    Penurunan daya beli masyarakat bakal berimbas pada kinerja manufaktur yang lebih lesu dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 karyawan di Indonesia terkena gelombang PHK per 18 November 2024. Angka itu merupakan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
    Adapun, wilayah penyumbang PHK tertinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak 14.501 tenaga kerja yang ter-PHK. Wilayah ini berkontribusi sebesar 22,4% dari 64.751 karyawan yang ter-PHK. Mengekor Jawa Tengah dengan tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.492 dan 10.992 tenaga kerja Banten di-PHK.
    Bagaimana potensi risiko sektor ketenagakerjaan terhadap kebijakan pemerintah mengumpulkan pajak lebih tinggi tahun depan? Artikel selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Wanti-wanti DPR di Balik Masuknya Bank BUMN di Danantara
    Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang melibatkan tiga bank pelat merah memantik peringatan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
    Seperti diketahui, pembentukan BPI Danantara melibatkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tiga di antaranya berasal dari sektor perbankan. Tujuh BUMN tersebut, yakni  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia(Persero) Tbk. (TLKM), PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pertamina (Persero). Penggabungan tujuh BUMN ini memiliki aset Rp8,979,93 triliun dengan Rp5.353,99 triliun atau 59,62% di antaranya berasal dari bank BUMN.
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menyampaikan kekhawatirannya soal pelibatan bank BUMN di BPI Danantara. Kekhawatiran itu menyentuh soal keterlibatan aset publik berupa dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, ada potensi kecurangan atau fraud yang perlu diantisipasi.
    Pandangan DPR soal BPI Danantara dan perkembangan terbarunya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

    Catatan Ahli Pertambangan Indonesia soal Izin Tambang Ormas
    Langkah pemerintah yang mengizinkan pendistribusian pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batu bara kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kembali disoal.
    Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemberian IUPK untuk ormas keagamaan saat ini masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan).
    Perhapi menyebut, dalam beleid itu pemerintah hanya memberikan penawaran prioritas izin usaha pertambangan (IUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Di sisi lain, belum ada aturan yang mencabut ketentuan tersebut.
    Masalah lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan tambang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berita selengkapnya soal pandangan ahli di sektor pertambangan bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Langkah Pemerintah Menuju Ketahanan Air
    Kementerian Pekerjaan Umum akan memfokuskan penggunaan anggaran pada infrastruktur sumber daya air untuk mendukung dan mewujudkan Asta Cita Swasembada Pangan. 
    Adapun, belanja infrastruktur mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi bendung, serta bendungan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pun menggandeng Kementerian Pertanian untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan demikian, Kementerian PU akan menyiapkan air irigasinya baik melalui bendungan yang telah dibangun dan jaringan irigasi yang telah direvitalisasi, sedangkan Kementerian Pertanian akan menyiapkan sarana produksinya. Oleh karena itu, program pembangunan bendungan terus berlanjut sehingga Indonesia akan memiliki 259 bendungan dari 187 bendungan yang terbangun. Bagaimana dampak pembangunan bendungan ke depannya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.