Xcloud.id

BUMN: PT Pertamina

  • Pertamina jual 37 ribu ton karbon di COP30

    Pertamina jual 37 ribu ton karbon di COP30

    ANTARA – PT Pertamina menandatangani komitmen perdagangan karbon sebesar 37 ribu ton karbon atau senilai Rp2,5 miliar dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (COP30), di Belém, Brasil, Selasa (11/11) waktu setempat. Penandatangan dilakukan di Paviliun Indonesia dengan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. (Anita Permata Dewi/Fahrul Marwansyah/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Korupsi Minyak Mentah, Kejagung Sudah Periksa 20 Lebih Saksi

    Kasus Korupsi Minyak Mentah, Kejagung Sudah Periksa 20 Lebih Saksi

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) atau PT Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa perkara tersebut memang telah naik penyidikan sejak Oktober 2025.

    “Sudah naik penyidikan per Oktober ini,” tutur Anang saat dikonfirmasi, Senin (10/11/2025).

    Anang belum mengulas detail penyidikan dugaan korupsi minyak mentah yang terjadi di masa Petral tersebut. Dia masih enggan membuka rincian penggeledahan hingga duduk perkara kasus.

    “Belum terinfo dari penyidik,” jelas dia.

    Saat ini, Kejagung telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pengusutan kasus dugaan korupsi minyak mentah Petral. Sebab, KPK juga telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) baru dalam perkara tersebut.

    “Sedang dikoordinasikan dengan KPK,” Anang menandaskan.

     

     

  • Pengembangan Industri Etanol Tak Cuma Untungkan Pengusaha Besar

    Pengembangan Industri Etanol Tak Cuma Untungkan Pengusaha Besar

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) target menetapkan mandatori atau kewajiban campuran bioetanol 10 persen (E10) untuk BBM jenis bensin (gasoline) pada 2028.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, program E10 bakal melalui tahapan uji coba pasar (trial market) selama 2-3 tahun terlebih dahulu. Sebelum nantinya diwajibkan untuk BBM non subsidi.

    “Jadi penerapannya di sekitar 2028, dan itu untuk non PSO dulu,” ujar Eniya di Jakarta, dikutip Kamis (16/10/2025).

    Saat ini, PT Pertamina (Persero) tengah melakukan trial market untuk BBM campuran bioetanol 5 persen (E5) pada produk Pertamax Green 95. Adapun kandungan 5 persen bioetanol tersebut dihasilkan dari molase atau ampas tebu.

    Uji coba pasar Pertamax Green 95 akan terus dilaksanakan hingga 2026 mendatang. Sebelum masuk ke tahap E10, Eniya berharap tingkat konsumsi untuk produk campuran bioetanol 5 persen tersebut semakin membesar.

    “Tahun depan sudah pasti bergerak untuk E5. Kita harapkan E5 bertumbuh. Saya pinginnya itu konsumsinya makin tumbuh,” imbuh dia. Rancang Kepmen ESDM

    Demi merealisasikan pentahapan mandatori bioetanol, Kementerian ESDM saat ini tengah menyusun Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM. Selain menilik kesiapan pasar, kebutuhan 1,2 juta kiloliter (KL) etanol untuk menerapkan mandatori E10 pun turut dipertimbangkan.

    “Nanti kalau ada mandatori, baru nanti keluar Kepmen, kita sedang bahas Kepmen. Karena Kepmen pentahapannya itu jadi acuan dari para investor atau pengusaha,” kata Eniya.

    “Kalau E10 ditetapkan, berarti kita perlu 1,2 juta kiloliter, untuk non PSO dulu. Jadi non PSO itu kita harapkan konsumsinya makin tinggi. Karena kan sekarang trennya dari PSO ke non PSO,” tutur dia.

     

     

  • BP Sudah Mau Tambah Lagi, Kenapa Shell Belum Beli Base Fuel dari Pertamina?

    BP Sudah Mau Tambah Lagi, Kenapa Shell Belum Beli Base Fuel dari Pertamina?

    Jakarta –

    Stok bahan bakar minyak jenis RON 92 dari di Shell masih kosong. Apa alasan badan usaha penyalur BBM swasta itu belum membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga?

    President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan negoisasi yang berlangsung belum mencapai kesepakatan business-to-business (B2B) dengan Pertamina Patra Niaga terkait aspek komersial pasokan BBM impor. Akan tetapi, Inggrid mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan negosiasi dengan Pertamina Patra Niaga.

    “Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa saat ini belum mencapai kesepakatan business-to-business (B2B) terkait aspek komersial untuk pasokan base fuel dari Pertamina Patra Niaga,” katanya saat dihubungi detikcom, Selasa (11/11/2025).

    ⁠Saat ini, jaringan SPBU Shell tetap melayani para pelanggan dengan produk BBM Shell V-Power Diesel serta produk dan layanan lainnya, termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell.

    Inggrid menyampaikan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan produk BBM di jaringan SPBU Shell Indonesia kembali tersedia sesuai dengan standar keselamatan operasional, prosedur dan pedoman pengadaan BBM, serta standar bahan bakar berkualitas tinggi Shell secara global.

    Dengan masih belum adanya BBM yang dijual di SPBU, Shell Indonesia meminta maaf kepada pelanggan. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” katanya.

    Badan usaha penyalur BBM swasta yang sudah melakukan pembelian adalah BP-AKR. Sehingga stok BBM yang dijual ke pasaran kembali pulih.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu dua pekan, BP AKR kembali memesan 100 ribu barel bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina Patra Niaga.

    “BP AKR 2 minggu lagi ada pesan lagi satu kargo 100 ribu (barel), di minggu ketiga November,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dikutip Antara.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri merespons kabar rencana PT Aneka Petroindo Raya (APR) selaku operator SPBU BP-AKR yang ingin menambah pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) murni atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga sebanyak 100 ribu barel.

    Ia mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan negosiasi antara Pertamina Patra Niaga dengan PT APR. Karenanya Simon juga belum bisa memberikan kepastian terkait rencana pembelian base fuel ini.

    “Ya mungkin, kita lihat perkembangannya,” kata Simon saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Senin (10/11/2025).

    Laode mengatakan, saat ini VIVO tengah melakukan negosiasi kembali dengan Pertamina Patra Niaga untuk membeli BBM.

    “Sebenarnya VIVO itu kan sudah dulu harusnya. Tapi mundur. Alasannya belum tahu. Sekarang nego lagi, kita tunggu aja,” katanya saat ditemui di Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (10/11).

    Laode pun berharap VIVO untuk segera menyelesaikan negosiasi dan melakukan pemesanan BBM.

    “Karena kan BP-AKR aja sudah dua kargo, masa yang lain nggak pesen, nanti apa Itu bisa menyebabkan prognosa dia sampai akhir tahun turun, karena dia nggak mengkonsumsi apa-apa,” katanya.

    (riar/riar)

  • Pertamina Jalin Komunikasi Baik dengan SPBU Swasta, Shell-Vivo Ready?

    Pertamina Jalin Komunikasi Baik dengan SPBU Swasta, Shell-Vivo Ready?

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) memastikan masih menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, termasuk Vivo dan Shell, terkait kerja sama pengadaan bahan bakar minyak (BBM) atau base fuel.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, pihaknya terus membuka ruang dialog secara business-to-business (B2B) dengan pelaku usaha swasta untuk menjaga ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU nasional.

    “Kemarin sudah ada (yang sepakat). Yang lain tentunya saya pikir juga komunikasi baik, tetapi masih menunggu laporan perkembangan,” ungkap Simon di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Ia menyebut, salah satu kerja sama yang sudah berjalan adalah dengan BP-AKR, yang kembali membeli base fuel dari Pertamina untuk mendukung operasional SPBU-nya.

    “Kalau kita berpikir ini (komunikasinya) positif ya. Kita selalu optimis, tentunya yang terbaik bagi semua,” tambah Simon.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan bahwa sejumlah SPBU swasta kini tengah melakukan negosiasi lanjutan dengan Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor hilir minyak dan gas.

    “(SPBU swasta) sedang bernegosiasi dengan Patra Niaga. Dan kemarin memang kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati. Kita tunggu saja,” kata Laode saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/11/2025).

    Laode menjelaskan, Vivo sudah berada di tahap penjajakan lanjutan, sementara Shell baru mengajukan pertemuan dengan pihak Kementerian ESDM untuk membahas opsi pasokan bahan bakar dari Pertamina.

    “Shell tadi baru menghubungi saya, mau ketemu dahulu,” ujarnya tanpa merinci waktu pertemuan.

    Langkah negosiasi ini muncul setelah beberapa SPBU swasta seperti Vivo, Shell, dan BP-AKR dilaporkan mengalami kekosongan stok BBM akibat lonjakan permintaan sejak pertengahan tahun.

    Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa kuota impor tahunan BBM bagi badan usaha swasta telah habis, sehingga mereka tidak lagi memiliki izin impor bahan bakar baru untuk 2025.

    Sebagai solusi, Kementerian ESDM mendorong seluruh badan usaha non-BUMN untuk menjalin kerja sama pengadaan BBM dengan Pertamina agar pasokan di pasar tetap terjaga.

    “Negosiasi ini penting karena menyangkut ketersediaan energi untuk masyarakat. Pemerintah mendorong semua pihak menjaga stabilitas pasokan,” ujar Laode.

    Simon memastikan, Pertamina selalu membuka ruang kolaborasi dengan semua badan usaha agar ekosistem SPBU nasional tetap sehat dan kompetitif.

    Ia optimistis kesepakatan dengan pihak swasta dapat segera tercapai, sehingga layanan pengisian bahan bakar di berbagai jaringan SPBU kembali normal.

    “Kita harap komunikasi ini menghasilkan kesepakatan yang baik. Ekosistem SPBU di Indonesia harus berjalan bersama untuk kepentingan masyarakat,” tutup Simon.

  • SKK Migas Dorong Pertamina Garap Blok Tuna Bareng BUMN Rusia

    SKK Migas Dorong Pertamina Garap Blok Tuna Bareng BUMN Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong PT Pertamina (Persero) ikut menggarap pengembangan Blok Tuna di lepas pantai Natuna Utara bermitra dengan BUMN Rusia, Zarubezhneft. 

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya berharap agar perusahaan pelat merah lokal dapat berkontribusi dalam proyek lapangan gas di perbatasan antara Indonesia dan Vietnam tersebut. 

    “Kita berharap ada Pertamina di situ, ada perusahaan nasional. Ya berharap gitu kan, perusahaan dalam negeri kan BUMN siapa lagi selain Pertamina, juga swasta nasional lainnya,” kata Djoko kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (11/11/2025). 

    Djoko juga mendorong agar keputusan terkait pengganti resmi mitra Zarubezhneft ini dapat keluar pada November 2025. Sebelumnya, perusahaan Rusia itu bermitra dengan perusahaan asal Inggris, Premier Oil Tuna B.V (Harbour Energy Group) dengan hak partisipasi 50%. 

    “Sudah [open data] saya minta November ini selesai, selesai keputusan Harbournya setelah itu siapa [ambil alih]. Biar enggak molor-molor, insyaallah Pertamina dan partner lain kan bisa juga,” tuturnya. 

    Blok Tuna diperkirakan memiliki potensi gas di kisaran 100 hingga 150 million standard cubic feet per day (MMscfd). Investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun.   

    Perkiraan biaya investasi untuk pengembangan Lapangan Tuna terdiri atas investasi (di luar sunk cost) sebesar US$1,05 miliar, investasi terkait biaya operasi sampai dengan economic limit sebesar US$2,02 miliar, dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar US$147,59 juta.  

    Untuk mendorong keekonomian, pemerintah memberikan beberapa insentif dengan asumsi masa produksi sampai 2035 atau 11 tahun mendatang. Pemerintah mengambil bagian gross revenue sebesar US$1,24 miliar atau setara dengan Rp18,4 triliun.    

    Sebelumnya, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menuturkan, Harbour Energy Group tak bisa melanjutkan penggarapan Blok Tuna. Hal ini tak lepas dari pengenaan sanksi dari negara Barat kepada Rusia. 

    Namun, Indonesia memiliki kepentingan untuk mengejar target on stream dari Blok Tuna pada 2028-2029. Oleh karena itu, pengembangan Blok Tuna oleh Zarubezhneft harus dilanjutkan. 

    “Jadi hari ini bagi kepentingan Indonesia kita ingin on stream sesuai target. Jadi dalam konteks ini kita menugaskan operator hari ini untuk melanjutkan kegiatan front-end engineering design [FEED] untuk lanjut,” katanya.

  • Di COP30, Pertamina pelajari sukses Brasil soal bahan bakar bioetanol

    Di COP30, Pertamina pelajari sukses Brasil soal bahan bakar bioetanol

    Kita tahu bahwa Brasil merupakan negara yang sangat sukses di pengembangan etanol.

    Belèm (ANTARA) – PT Pertamina tengah mempelajari kesuksesan Pemerintah Brasil dalam pengembangan bahan bakar etanol, pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30).

    “Kita tahu bahwa Brasil merupakan negara yang sangat sukses di pengembangan etanol,” ujar Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono dalam “CEO Talks Session”, di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30), di Belèm, Brasil, Selasa (11/11) waktu setempat.

    Menurut dia, penggunaan bahan bakar nabati ini akan mampu mendukung ketahanan energi, kelestarian lingkungan, dan kemajuan ekonomi masyarakat.

    Pihaknya pun berencana akan melakukan pertemuan bisnis dengan pimpinan perusahaan-perusahaan Brasil yang bergerak di bidang bioetanol.

    “Kita akan juga melakukan pertemuan-pertemuan bisnis dengan perusahaan-perusahaan Brasil di bidang bioetanol, di mana mereka di sini mengembangkan etanol dari tebu,” kata Agung Wicaksono.

    Pihaknya meyakini dengan memanfaatkan etanol dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil.

    “Karena itulah kita datang (ke COP30), karena ini bagian dari kebijakan Pemerintah Indonesia untuk bagaimana memanfaatkan etanol di bahan bakar, yang bukan hanya bakar bakar yang ramah lingkungan, tapi juga bahan bakar yang nanti bisa menekan, mengurangi ketergantungan pada impor,” kata Agung Wicaksono.

    Pengembangan etanol di Brasil juga dinilai sukses memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Dampak ekonominya di sini kita lihat luar biasa. Petani itu mendapat manfaat secara ekonomi, dan juga ekonomi Brasil ini sangat kuat dengan peran dari etanol dari tebu dan gula,” katanya pula.

    Kehadiran Pertamina di COP30 merupakan bentuk komitmen BUMN itu untuk mencapai net zero emission di 2060.

    Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) berlangsung mulai 10 November hingga 21 November 2025, di Belém, Brasil.

    Selama dua pekan pelaksanaan COP30, Paviliun Indonesia menjadi etalase diplomasi hijau Indonesia, menampilkan inisiatif lintas sektor dari kehutanan, energi, industri, hingga pengelolaan limbah.

    Paviliun juga menampilkan kerja sama bilateral dengan mitra strategis seperti Inggris dan The Royal Foundation untuk memperkuat pendanaan hijau dan transfer teknologi rendah emisi.

    “Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi. Ini saatnya implementasi nyata. Indonesia siap berjalan di garis depan bersama mitra dunia menuju masa depan yang berkeadilan dan rendah emisi,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Paviliun Indonesia tahun ini dirancang dengan konsep yang menggabungkan unsur budaya dan keberlanjutan sebagai simbol harmoni manusia dan alam.

    “Kami ingin Indonesia Paviliun menjadi simbol keterbukaan, kerja sama, dan semangat kepemimpinan Indonesia dalam menghadapi krisis iklim,” kata Hanif Faisol Nurofiq.

    Pewarta: Anita Permata Dewi
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil bidik sumur rakyat tambah produksi minyak nasional bulan depan

    Bahlil bidik sumur rakyat tambah produksi minyak nasional bulan depan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mengeluarkan izin yang melegalkan 45 ribu sumur rakyat sehingga minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur tersebut dapat dihitung sebagai produksi nasional.

    “Mulai tahun ini, bulan Desember, insya Allah izinnya (keluar). Mereka (pengelola sumur rakyat) bisa kerja dan (tidur) nyenyak, tanpa ada ketakutan,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Adapun izin yang dimaksud adalah izin resmi untuk pengelolaan sumur minyak rakyat akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.

    Bahlil memaparkan bahwa sumur rakyat sudah ada sejak pasca-kemerdekaan. Akan tetapi, belum ada regulasi yang melegalkan keberadaan sumur-sumur tersebut.

    Imbasnya, masyarakat yang mengelola sumur minyak ditakut-takuti oleh oknum-oknum dan preman-preman.

    Oleh karena itu, Bahlil meyakini pemberian izin untuk mengelola sumur rakyat dapat memberi ketenangan bagi para pengelola. Ia juga menambahkan, aturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlibat dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya.

    “Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan memperhatikan lingkungan,” tuturnya.

    Bahlil juga menyampaikan rencana tersebut telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan, Prabowo berpesan kepada dirinya untuk mengeluarkan aturan yang baik untuk rakyat, baik untuk daerah, dan memberi keadilan bagi masyarakat.

    “Saya izin sama Pak Presiden Prabowo, apa kata penutup Pak Presiden? Kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan dan memberi keadilan, lakukan,” kata Bahlil.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat.

    Sebagian besar sumur dikelola masyarakat dengan cara tradisional dan menjadi sumber ekonomi bagi banyak keluarga di sekitar wilayah penambangan.

    Kementerian ESDM telah menyelesaikan inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur minyak rakyat pada 9 Oktober 2025.

    Hasil pendataan tersebut menjadi dasar penetapan sumur yang masih aktif dan layak berproduksi.

    Selama empat tahun masa penanganan, kegiatan produksi akan didampingi oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi guna memastikan keselamatan kerja serta penerapan praktik teknik yang baik (good engineering practices).

    Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan bahwa kegiatan produksi hanya boleh dilakukan pada sumur yang sudah tercatat dalam hasil inventarisasi nasional.

    Hasil minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga 80 persen dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM prediksi mandatori bioetanol E10 dilakukan 2028 atau lebih cepat

    ESDM prediksi mandatori bioetanol E10 dilakukan 2028 atau lebih cepat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi mandatori bioetanol 10 persen (E10) dapat dilakukan pada tahun 2028 atau lebih cepat.

    “Sesuai arahan kita memprediksi bahwa pada tahun 2028 atau lebih cepat bisa dilakukan mandatori E10,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Eniya mengatakan, program mandatori bioetanol bertujuan untuk mengurangi impor bensin yang cukup tinggi.

    Pada saat tahun 2023, Kementerian ESDM mendorong adanya uji pasar (market trial) bioetanol oleh Pertamina. Pertamina melakukan market trial sejak 2023 dengan mencampurkan 5 persen etanol ke beberapa SPBU.

    Saat ini sudah ada BBM ramah lingkungan berbasis bioetanol 5 persen yang sudah dijual di 146 SPBU, seperti di Jabodetabek, Jawa Timur, Bandung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

    “Seperti yang kami sampaikan bahwa pentahapan mandatori untuk etanol ini dikeluarkan nantinya sebagai turunan dari Peraturan Menteri ESDM 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati menjadi keputusan menteri,” kata Eniya.

    Menurut dia, terdapat sejumlah tantangan terkait bioetanol mulai dari ketersediaan bahan baku dan adanya keterbatasan insentif. Kemudian tantangan dalam fluktuasi harga dari minyak nabati juga sangat berpengaruh, isu lingkungan dan deforestasi juga menjadi satu hal yang harus dicermati.

    Lalu infrastruktur produksi dan distribusi, keterbatasan dari fasilitas di terminal bahan bakar minyak (TBBM) juga perlu dipertimbangkan, moda angkutnya yang memenuhi persyaratan termasuk fasilitas pendukung kapal jika pada suatu saat nanti ada pabrik bahan bakar nabati, lalu dari situ harus dikirimkan ke seluruh Indonesia.

    Di samping itu tantangan teknologi yang mana diperlukan adanya kesiapan teknologi yang dapat memproses secara efisien, dan sekaligus untuk menurunkan biaya produksi.

    Hal ini dikarenakan dari bahan baku yang ada, jika terjadi kompetisi dengan bahan pangan, bahan baku pupuk dan lain sebagainya, maka ini membuat tentunya industri bahan bakar nabati akan sulit berkembang. Pasar global juga menjadi satu atensi, karena adanya kriteria keberlanjutan (sustainability criteria) dan sebagainya.

    “Dari sini kami memberikan satu gambaran, bahwa dalam pelaksanaannya nanti tentunya perlu mempertimbangkan berbagai hal untuk pelaksanaan dari tantangan dan sinergi dari pelaksanaan program bahan bakar nabati ini,” ujar Eniya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM Pede Implementasi E10 Bisa Tekan Impor Bensin

    ESDM Pede Implementasi E10 Bisa Tekan Impor Bensin

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimis implementasi bensin campur etanol 10% atau mandatory E10 dapat menekan impor bensin.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebutkan bahwa saat ini jumlah impor bensin Indonesia masih cukup besar, yakni mencapai 22,8 juta kiloliter (KL), sedangkan produksi dalam negeri baru sekitar 13,84 juta KL.

    “Tujuan dari mandatori bioetanol ini adalah untuk mengurangi impor bensin,” ujar Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

    Eniya mencontohkan, penerapan BBM campur bioetanol 5% atau E5 selama ini mampu menekan impor bensin sekitar 5%.

    Menurutnya, regulasi kewajiban pencampuran BBM dengan bioetanol sudah ada sejak 2008 melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 32 Tahun 2008, yang menetapkan kewajiban pencampuran etanol sebesar 1%. Kemudian, revisi ketiga Permen 32/2008 diatur dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015.

    Pada 2023, Kementerian ESDM mulai mendorong proyek uji pasar (market trial) bioetanol yang dilakukan oleh Pertamina. Dalam uji tersebut, Pertamina mencampurkan etanol 5% pada produk BBM dan memasarkan dengan nama Pertamax Green 95.

    “Saat ini, Pertamax Green 95 yang mengandung etanol 5% sudah dijual di 146 SPBU, yaitu di Jabodetabek, Jawa Timur, Bandung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta,” imbuh Eniya.

    Ke depan, Eniya memprediksi mandatory E10 bisa diterapkan pada 2028 atau lebih cepat. Pentahapan mandatori untuk etanol akan diatur melalui keputusan menteri sebagai turunan dari Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2025. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pasokan bahan baku serta mekanismenya.

    Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan etanol berasal dari bahan baku nabati, seperti singkong, jagung, dan tebu, yang ditanam dan diolah di pabrik etanol. Ia memperkirakan proses ini membutuhkan waktu 1,5–2 tahun.

    “[Kebutuhan etanol 2027] sekitar 1,4 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Untuk mempercepat penerapan E10, pemerintah juga menggandeng Brasil sebagai salah satu produsen etanol terbesar dunia. Kesuksesan penggunaan etanol di Brasil dianggap dapat menjadi acuan bagi pengembangan di Indonesia.

    Brasil diketahui menerapkan mandatory etanol 30% dalam bensin dan melakukan transisi energi dengan cepat. Bahlil menambahkan, ada potensi investasi pengembangan etanol di Indonesia oleh investor Brasil.

    “Kemarin malam, saya menandatangani MoU dan berdiskusi. Ada kemungkinan besar investor Brasil akan ikut berinvestasi,” tuturnya.