Xcloud.id

BUMN: PT Pertamina

  • Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan LPG Lancar Hadapi Cuaca Ekstrem

    Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan LPG Lancar Hadapi Cuaca Ekstrem

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) memastikan kesiapan pasokan dan distribusi energi tetap aman menghadapi potensi cuaca ekstrem jelang akhir tahun. Pertamina berkomitmen menjaga kelancaran pelayanan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bagi masyarakat di seluruh Indonesia melalui penguatan pengawasan dan pembentukan satuan tugas natal 2025 dan tahun baru 2026 (Satgas Nataru).

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, langkah antisipasi cuaca bukan hal baru bagi Pertamina. Menurutnya, persiapan dilakukan sejak jauh hari, terutama untuk wilayah dengan tantangan medan dan akses distribusi yang berat seperti pulau-pulau terpencil.

    “Kalau antisipasi cuaca itu memang sudah tahunan ya. Jadi kita harus build up stock jauh-jauh hari. Khususnya itu tempat-tempat yang posisinya jauh, pulau-pulau yang agak terpencil, itu tentunya kita harus build up stock dari minggu-minggu sebelumnya,” ujarnya saat ditemui awak media di Senayan pada Rabu (19/11/2025).

    Simon menekankan, Pertamina melakukan perubahan strategi dengan mempercepat pengaktifan Satgas Nataru. Simon menjelaskan satgas sudah mulai bekerja sejak Kamis (13/11/2025) yakni lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Biasanya Pertamina membentuk satgas Nataru itu pada awal Desember. Tetapi, sekarang kita sudah mulai dari 13 November kemarin, satgasnya sudah aktif,” bebernya.

    Pengaktifan satgas lebih dini ini membuat Pertamina memiliki waktu lebih panjang untuk melakukan pemantauan kondisi lapangan dan memastikan distribusi energi berjalan tanpa hambatan.

    Lebih lanjut, dia menuturkan monitoring dapat dilakukan secara harian agar stok dan distribusi tetap terkendali di tengah potensi gangguan cuaca.

    “Dengan demikian kita akan monitor terus hari demi hari ke depan. Kita pastikan supaya kesiapan penyaluran distribusi energi untuk natal dan tahun baru 2026 bisa berjalan lancar,” tandas Simon.

    Pertamina terus meningkatkan penguatan koordinasi internal serta kolaborasi dengan stakeholder transportasi dan pemerintah daerah menjadi kunci menjaga pasokan di wilayah rawan gangguan.

  • Pengamat UGM Yakin Pertamina Siap Jaga Pasokan Energi Akhir Tahun

    Pengamat UGM Yakin Pertamina Siap Jaga Pasokan Energi Akhir Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyampaikan keyakinan bahwa PT Pertamina (Persero) mampu mencukupi pasokan dan distribusi energi yang dibutuhkan masyarakat jelang akhir tahun 2025. Secara persentase, kinerja Pertamina dalam upaya memenuhi ketersediaan energi sudah mencapai 95%.

    “Ya melihat data sebelumnya itu ya, saya kira Pertamina selalu siap (memenuhi ketersediaan energi). Bahkan saya bisa menetapkan angka ya sekitar 95%,” kata Fahmy saat dihubungi, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

    Fahmy berpandangan, kekuatan utama Pertamina terletak pada jaringan distribusi energi yang sangat luas, yang mencakup lebih dari 8.000 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia. Pertamina dinilai selalu siap menghadapi periode permintaan tinggi seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) maupun Hari Raya Idul Fitri.

    Adapun sisa 5% yang kerap menjadi masalah, menurut Fahmy, adalah kelangkaan energi (seperti BBM dan gas LPG) yang terjadi di beberapa wilayah akibat situasi yang tidak terkendali (uncontrollable). Namun, ia tetap meyakini Pertamina akan mengatasi kelangkaan tersebut secepatnya.

    Fahmy juga menuturkan, kesiapan Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi ini termasuk di tengah cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG akan terjadi selama November 2025 hingga Februari 2026. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, seperti insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada 2023, cuaca ekstrem seperti hujan lebat atau longsor tidak menjadi penghambat serius karena Pertamina mampu dengan cepat memenuhinya dari depo-depo lain.

    “Dengan jaringan yang demikian luas itu, apakah terjadi kecelakaan pada deponya Pertamina atau terjadi cuaca ekstrem, menurut saya berdasarkan pengalaman sebelumnya, itu tidak menjadi masalah sama sekali bagi Pertamina,” tutur Fahmy.

    Meskipun menilai Pertamina sudah berhasil secara keseluruhan, Fahmy memberikan dua catatan penting untuk memaksimalkan kinerja dan mencapai komitmen swasembada energi Presiden Prabowo. Pertama, agar mengatasi kelangkaan BBM dan gas LPG yang masih terjadi di beberapa wilayah dengan melakukan diversifikasi sumber energi.

    Kedua, perlu meningkatkan ketahanan energi dengan menghasilkan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti melanjutkan produksi campuran bahan bakar diesel konvensional (E50) menjadi biodiesel 100% (B100). Menurut Fahmy, jika langkah diversifikasi EBT ini dapat dilakukan dengan baik, maka swasembada energi yang menjadi komitmen pemerintah tidak hanya sekadar wacana.

  • Krisis BBM di Bali, Ni Luh Djelantik Janji Bakal Surati Pertamina

    Krisis BBM di Bali, Ni Luh Djelantik Janji Bakal Surati Pertamina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPD RI Komite 2 Ni Luh Djelantik merespon keluhan warga Bali terkait langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jelang hari raya Galungan dan Kuningan.

    Pernyataan ini diunggah Ni Luh dalam unggahan Threads miliknya. Dia mohon maaf atas kejadian tersebut.

    “Mohon maaf atas ketidaknyamanannya kesayangan,” ungkapnya dikutip Rabu (19/11/2025).

    Menurut Ni Luh, pasokan BBM dari Pertamina tidak lagi mampu memenuhi kebituhan masyarakat Bali.

    Oleh karena itu, Ni Luh menyarankan agar ada patner lain yang menyediakan BBM untuk memenuhi konsumsi kendaraan masyarakat.

    “Mungkin sudah saatnya Pertamina punya teman kerja seperti Shell, Vivo, BP-AKR, atau ExxonMobil di Bali agar kebutuhan rakyat Bali terpenuhi,” sambungnya.

    Tentunya rancangan ini memakan waktu yang tidak sebentar. Sementara ini, Ni Luh akan bersurat ke Pertamina Patraniaga Jatimbalinus agar segera menambah pasokan BBM.

    “Kami akan bersurat resmi kepada patraniaga.jatimbalinus dan meminta segera pasokan BBM di Bali tersedia,” imbuhnya.

    Dalam postingan itu dia juga melampirkan nomor kontak sebagai pengaduan terkait daerah mana saja yang mengalami kelangkaan BBM.

    “WA LAPOR NILUH 087805177888 daerah mana saja yang susah mendapatkan BBM. NILUH DJELANTIK. Senator RI Bali,” pungkasnya. (Elva/Fajar)

  • Usut Kasus Petral, KPK Gandeng Lembaga Korupsi Singapura

    Usut Kasus Petral, KPK Gandeng Lembaga Korupsi Singapura

    Bisnis.com, BOGOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan gencar bekerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau lembaga antikorupsi Singapura untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang minyak oleh Pertamina Energy Trading Limited (Petral) atau PT Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penyidik untuk berkoordinasi dengan lembaga tersebut.

    “Sekarang sedang berproses, bahkan sudah melakukan koordinasi dengan CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) ya, jadi lembaga pemberantasan korupsi yang ada di Singapura,” kata Setyo kepada jurnalis, Selasa (18/11/2025).

    Dari hasil koordinasi memberikan hasil positif karena nantinya KPK dan CPIB mengusut perkara ini yang diduga melibatkan beberapa negara. Setyo mengatakan penyidikan ini berbeda dari sebelumnya dan bertujuan untuk mengungkapkan tersangka baru.

    Kerja sama juga bertujuan untuk mempermudah penyidik memeriksa saksi-saksi baik di dalam maupun luar negeri yang dianggap mengetahui terkait perkara, serta memudahkan dalam pertukaran dokumen atau informasi lainnya.

    “Kemudian kami minta untuk bisa mengakses, memberikan atau mendapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, bahkan nantinya mungkin ada saksi-saksi dari beberapa negara yang kami butuhkan,” ujarnya.

    Dia menyebut kerugian negara cukup besar, namun dia belum merinci nominal kerugian negara.

    Di sisi lain, Setyo mengatakan perkara Petral akan dilimpahkan ke pihaknya, yang sebelumnya ditelisik oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) 

    Sebab, kejaksaan mengetahui bahwa proses penanganan dilakukan secara bersama dan KPK telah mengeluarkan surat perintah penyidikan.

    “Dari pihak kejaksaan itu nanti akan, karena kan mereka juga ternyata informasi mereka juga melakukan kegiatan yang sama. Nah, tapi karena tahu bahwa KPK sudah menerbitkan surat perintah penyidikan, sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, maka penanganannya dari kejaksaan dilimpahkan,” pungkas Setyo.

  • Pelepasan Aset Dinilai Jadi Jalan Keluar Sengketa Tanah Eigendom Verponding Surabaya

    Pelepasan Aset Dinilai Jadi Jalan Keluar Sengketa Tanah Eigendom Verponding Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Sengketa kepemilikan tanah warga di tiga kecamatan Surabaya—Dukuh Pakis, Sawahan, dan Wonokromo—yang sejak lama diklaim sebagai aset Eigendom Verponding milik PT Pertamina (Persero), akhirnya mulai menemukan titik terang.

    Komisi II DPR RI memastikan bahwa instrumen penyelesaian paling memungkinkan adalah pelepasan aset melalui Menteri Keuangan (Menkeu), setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa (18/11/2025). Rapat ini melibatkan perwakilan warga, Pemkot Surabaya, dan Kementerian ATR/BPN.

    Pimpinan Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa persoalan Eigendom yang
    berlangsung lebih dari satu dekade ini berdampak pada 12.500 persil tanah warga di lima kelurahan. Warga pemilik sertifikat hak milik maupun mereka yang mengurus hak baru tidak bisa melanjutkan administrasi karena adanya pemblokiran oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sejak 2010.

    “Kantor Pertanahan Kota Surabaya I melakukan pemblokiran sejak tahun 2010 dalam hal kepengurusan administrasi pertanahan, sehingga satu, warga yang mempunyai sertifikat hak milik tidak bisa melakukan balik nama dan proses hukum lainnya,” kata Rifqinizamy Karsayuda dalam RDPU yang disiarkan melalui kanal YouTube Komisi II DPR RI, dilihat beritajatim.com, Rabu (19/11/2025).

    Ia menegaskan bahwa penyelesaian ini bersifat mendesak karena menyangkut lebih dari sekadar aspek administratif. “Komisi II DPR RI menilai bahwa sengketa dan konflik pertanahan seperti ini tidak hanya merupakan permasalahan hukum dan permasalahan administrasi semata, tetapi menyangkut wibawa negara menyangkut harga diri kita sebagai negara hukum, menyangkut keadilan sosial serta hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat,” urainya.

    Dalam forum tersebut, Komisi II meminta Kementerian ATR/BPN memaparkan duduk perkara dan memberikan rumusan solusi yang paling memungkinkan. Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa terdapat dua opsi penyelesaian, yakni melalui Undang-Undang (UU) Perbendaharaan Negara atau Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.

    Namun, Dalu secara tegas merekomendasikan opsi pertama. Ia menjelaskan bahwa pelepasan aset oleh PT Pertamina (Persero) melalui Menkeu merupakan mekanisme yang paling relevan. “Dilepas. Jadi harus ada pelepasan dari PT Pertamina Persero melalui Menteri Keuangan sesuai Undang-Undang Perbendaharaan,” ucap Dalu.

    Ia juga memastikan bahwa seluruh dokumen warga yang selama ini terhenti prosesnya dapat kembali diproses setelah aset dilepas. “Kami akan melakukan proses-proses selanjutnya,” terang Dalu.

    Dia juga menegaskan, pihaknya bisa memproses keseluruhan dokumen tanah yang jumlahnya mencapai 12.500 persil.

    Kepastian ini disambut baik Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia mengingatkan bahwa warganya telah menempati tanah tersebut sejak 1940 dan rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga sudah sepantasnya hak mereka dipulihkan. Eri juga memastikan Pemkot Surabaya siap mendampingi seluruh warga hingga proses tuntas.

    “Kami siap untuk selalu mendampingi teman-teman. Sehingga nanti apapun yang diwajibkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) kami akan melakukan pendampingan,” tegasnya.

    RDPU yang dipimpin Rifqinizamy Karsayuda ini turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Wakil Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, anggota DPRD Surabaya, Kepala Kanwil BPN Jatim, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, Staf Khusus Menteri ATR/BPN, serta perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Aspirasi Tanah Warga (Fatwa). [rma/beq]

  • Hadiri RDP dan RDPU Sengketa Tanah Surabaya di Senayan, Wagub Emil Tegaskan Pemprov Jatim Siap Kawal Secara Aktif

    Hadiri RDP dan RDPU Sengketa Tanah Surabaya di Senayan, Wagub Emil Tegaskan Pemprov Jatim Siap Kawal Secara Aktif

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (18/11/2025). Rapat ini membahas permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Surabaya.

    Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, anggota Komisi II DPR RI dan koordinator umum Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA).

    Dalam kesempatan tersebut, membahas terkait permasalahan pertanahan di Surabaya. Polemik berawal dari sengketa tanah bekas Eigendom Verponding No.1278 antara Pertamina dengan warga pemegang hak yang telah menempati puluhan tahun. Diketahui, PT Pertamina mengklaim 110 Ha sebagai aset berdasarkan dokumen historis (Akta 1961, HOAs 1965).

    Lokasi terdampak berada di empat Kelurahan yakni Dukuh Pakis, Gunung Sari, Pakis dan Sawunggaling yang berada di Kecamatan Dukuh Pakus, Sawahan dan Wonokromo.

    Berdasarkan hasil rapat, Komisi II DPR RI akan melakukan mekanisme non-litigasi bersama Kementerian ATR/BPN, PT Pertamina, Badan Pengelola BUMN dan Kementerian Keuangan RI untuk proses pelepasan aset tanah untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat yang telah memanfaatkannya secara sah.

    “Semua anggota rapat sepakat bahawa tanah sengketa ini adalah sah tanah milik warga. Kemudian dari semua pilihan yaitu pelepasan aset 12.500 bidang tanah kepada 100 ribu warga yang sudah berdekade-dekade membayar PBB,” kata Wagub Emil.

    Emil mengapresiasi langkah yang dilakukan Komisi II DPR RI bersama Pemkot Surabaya dalam memperjuangkan keadilan bagi ratusan ribu warga di 4 kecamatan Surabaya tersebut.

    “Tanggal 10 Oktober 2025 kemarin dilakukan Rakor Tim Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, itu adalah momen yang sangat penting untuk kami menggelorakan semangat perjuangan seluruh warga agar mendapatkan keadilan terhadap tanah yang mereka tempati turun temurun,” lanjutnya.

    “Kami menganggap bahwa ini tidak kalah pentingnya dengan kasus mafia tanah,” tambahnya.

    Emil menambahkan, ini adalah momentum menegaskan keadilan bagi 100 ribu jiwa dengan sengketa lahan total 12.500 bidang. Itu sebabnya, rapat ini dinilainya sangat penting untuk mengakselerasi dalam koordinasi penyelesaian permasalahan ini.

    “Pemprov Jatim siap mendampingi dan mengawal bersama Pemkot Surabaya secara aktif. Kami bersyukur sekali DPR RI di level pimpinan sangat concern sekali terhadap hal ini. Kami siap mengikuti arahan dari DPR RI,” imbuhnya. [asg/beq]

  • Bos Danantara Sebut 95% Dividen BUMN Cuma dari 8 Perusahaan

    Bos Danantara Sebut 95% Dividen BUMN Cuma dari 8 Perusahaan

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkapkan bahwa 95% total dividen yang disetor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya berasal dari 8 entitas. Padahal total perusahaan pelat merah yang berada di bawah naungan Danantara berjumlah 1.060 entitas.

    “Dari 1.060 perusahaan yang ada di bawah Danantara, yang memberikan dividen itu hanya 95% datang dari 8,” kata Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir dalam acara Antara Business Forum di Hotel Westin Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Sementara itu, Pandu menyebut kurang dari 1% dividen berasal dari perusahaan yang merugi. Inilah yang menjadi pekerjaan Danantara untuk memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan tersebut.

    “Less than 1% yang rugi minimum 52%. Jadi tugas kami itu kalau memang ada perusahaan yang rugi, bisa nggak kita perbaiki dengan mengkonsolidasi,” jelas Pandu.

    Pandu menyebut jenis bisnis BUMN yang sama akan dikonsolidasikan. Contoh rumah sakit pelat merah akan disatukan untuk menjadi skala bisnis internasional.

    “Ini contoh, rumah sakit, kita masa Pertamina punya rumah sakit banyak sekali. Bisnisnya oil and gas, kok punya rumah sakit. Itu sekarang kita speed up, kita bikin antara hospital group yang sebenarnya,” jelas Pandu.

    Sebagai informasi, setoran dividen BUMN 2024 mencapai Rp 85,5 triliun atau mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Adapun Danantara menargetkan setoran dividen BUMN sebesar Rp 150 triliun di 2025.

    (acd/acd)

  • Pertamina Ungkap Kabar Terbaru soal Gabungkan 3 Anak Usaha

    Pertamina Ungkap Kabar Terbaru soal Gabungkan 3 Anak Usaha

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) mengungkap kabar terbaru terkait penggabungan tiga anak usaha yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS). Penggabungan ditargetkan terlaksana tahun depan.

    Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan proses penggabungan ini sedang dalam tahap pengkajian di internal perusahaan.

    “Sebagai contoh, siang hari ini kami akan melanjutkan pembahasan dengan dewan komisaris untuk mendapatkan persetujuan atas detail teknis yang dilakukan dengan target persiapan go live-nya di tahun 2026,” katanya dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Rabu (19/11/2025).

    Agung mengatakan, Pertamina juga sedang melakukan konsolidasi terhadap empat sektor bisnis yang bukan pada inti bisnis Pertamina yakni minyak dan gas. Pertama, Pertamina Bina Medica IHC yang memiliki bisnis rumah sakit. Prosesnya saat ini tengah dilakukan pengkajian oleh Danantara.

    Kedua yakni sektor perhotelan yang dimiliki oleh PT Patra Jasa ke PT Hotel Indonesia Natour (HIN). Progres konsolidasi ini masih dalam tahap kajian yang dikoordinir oleh HIN.

    Ketiga, konsolidasi maskapai penerbangan Pelita Air Service (PAS) ke Garuda Indonesia.

    “Dan terakhir adalah di sektor asuransi juga sedang dilakukan kajian implementasi konsolidasi perusahaan-perusahaan asuransi BUMN yang ada yang dipimpin oleh IFG sebagai holding BUMN asuransi, dan secara bertahap ini bukan hanya Pertamina tapi banyak sekali berbagai perusahaan asuransi di ekosistem BUMN yang akan dikonsolidasikan,” katanya.

    (acd/acd)

  • Pertamina Temukan Tambahan Cadangan Migas Jumbo di Blok Rokan

    Pertamina Temukan Tambahan Cadangan Migas Jumbo di Blok Rokan

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) melaporkan sejumlah capaian di tahun 2025. Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan Pertamina berhasil menemukan cadangan migas non-konvensional (MNK) di Wilayah Kerja (WK) Rokan dengan potensi mencapai 724 juta barel.

    Oki menyampaikan temuan ini merupakan terbesar Pertamina dalam sepuluh tahun terakhir.

    “Di sektor hulu migas kita berhasil menemukan the largest discovery dalam 10 tahun terakhir. Kita berhasil menemukan migas non-konvensional atau MNK di WK Rokan yang potensi temuannya mencapai 724 juta barrel,” katanya dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (19/11/2025).

    Oki memperkirakan masih ada potensi cadangan migas lainnya di Indonesia. Pasalnya, temuan ini merupakan hanya berasal dari satu struktur saja.

    “Itu hanya dari satu struktur dan tentunya potensi non-konvensional di Indonesia jauh lebih besar dari itu. Ini merupakan salah satu penemuan konvensional maupun non-konvensional terbesar di Pertamina Group,” katanya.

    Terkait energi hijau, Oki mengatakan, Pertamina mulai memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang telah digunakan Pelita Air rute Jakarta-Bali dan Jakarta-Singapura. Adapun kapasitas produksi ini telah mencapai 9.000 barrel per hari.

    Lalu, Pertamina juga berhasil merevitalisasi infrastruktur gas di Tangki Arun yang akan diharapkan mulai beroperasi pada Desember 2025.

    “Kemudian untuk fasilitas logistik empat tangki BBM sebesar 29.000 m3 per tangki juga akan meningkatkan kemampuan Pertamina untuk melakukan inventory di Kilang Balongan yang akan meng-cover wilayah Jawa bagian Barat,” katanya.

    “Untuk penguatan di hilir kita terus melakukan perbaikan kapasitas produksi kilang proyek RDMP Refinery Development Master Plan di Balikpapan seperti bagaimana kita ketahui bersama akan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 360 ribu barrel per day,” tambahnya.

    (acd/acd)

  • Cerita Saksi soal Proses Sewa Kapal Angkut di Sidang Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

    Cerita Saksi soal Proses Sewa Kapal Angkut di Sidang Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

    Menindaklanjuti permintaan itu, Resa melanjutkan, PT PIS sebagai subholding PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang penyedia jasa pelayaran lalu mencarikan kapal pengangkut jenis Suezmax yang menurut PT PIS dianggap sesuai dengan kapasitas impor.

    “Jadi kalau gambaran besarnya tahap pertama itu tanggal 15 November sampai 7 Desember. Dan setelah itu tanggal 7 Desember sampai 30 Desember 2022,” jawab dia.

    Resa menerangkan, pada tahap pertama pihaknya menawarkan US$ 9,4 juta untuk sekali pengangkutan dengan kapal Suezmax. Kemudian terjadi penyesuaian harga imbas dari kenaikan kurs dolar dan pasar kapal, penawaran naik menyentuh angka US$ 10,5 juta. Namun, PT KPI menilai angka tersebut terlalu mahal. Jaksa lalu menanyakan apa tindak lanjut dari penolak harga tersebut.

    “Apakah PT KPI meminta penawaran lagi atau meminta kapal tipe lain?,” tanya jaksa.

    Resa lalu menerangkan, pada 7 Desember 2022, PT KPI meminta menjajaki potensi rencana kerja sama dengan Totsa. Kemudian, pihaknya meneruskan informasi tersebut ke PIS Singapura. Lalu PIS Singapura menawarkan harga US$ 6,9 juta dengan kapal Olimpic Luna.

    “Oke berarti ada nilai muncul lagi US$ 6,9 juta. Itu menggunakan kapal apa pak?” tanya jaksa lagi.

    “Disebutkan kapal Olimpic Luna,” jawab Resa.