Xcloud.id

BUMN: PT Pertamina

  • Menhan Targetkan Pembangunan 150 Batalion per Tahun Nasional 25 November 2025

    Menhan Targetkan Pembangunan 150 Batalion per Tahun Nasional 25 November 2025

    Menhan Targetkan Pembangunan 150 Batalion per Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menargetkan pembangunan 150 batalion per tahun untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD).
    “Ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalion per tahun,” kata Sjafrie usai menghadiri rapat kerja (raker) tertutup dengan Komisi I DPR RI, Senin (25/11/2025).
    Penjelasan ini disampaikan Sjafrie saat berbicara soal penugasan
    TNI AD
    untuk menjaga kilang minyak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Dalam hal ini, Sjafrie menekankan bahwa terdapat
    industri strategis
    —salah satunya kilang minyak BUMN—yang mempunyai pengaruh besar terhadap
    kedaulatan negara
    .
    Oleh karenanya, industri strategis itu memerlukan perhatian di sektor pertahanan.
    Dengan begitu, TNI dituntut memperkuat tiga matra, yakni AD, Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Laut (AL).
    “Dari tahun 2025, kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini. Di mana saat ini di tahun 2025, kita sudah memiliki 150 batalion Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan,” jelas dia.
    Menurut Sjafrie, pembangunan ini bukan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi demi menjaga keutuhan, pengamanan, dan menyelamatkan kepentingan nasional.
    “Serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” tegas dia.
    Diberitakan sebelumnya, TNI menargetkan kekuatan pembangunan mulai dari ratusan batalion Angkatan Darat (AD), armada Angkatan Laut (AL), hingga puluhan satuan radar (Satrad) Angkatan Udara (AU).
    Pembangunan kekuatan TNI itu merupakan bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, untuk mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern.
    Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada Rabu (29/10/2025).
    “Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025-2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).
    TNI AD memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029.
    Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi hingga 2029.
    Sedangkan TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satrad hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ESDM jaga ketat stok BBM sebab jarak Natal dan Lebaran berdekatan

    ESDM jaga ketat stok BBM sebab jarak Natal dan Lebaran berdekatan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjaga ketat stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG mengingat jarak antara Natal 2025 dan Lebaran 2026 yang berdekatan.

    “Jadi ini (stok BBM) kami benar-benar jaga, Natal sampai Lebaran ini dekat sekali jaraknya, itu yang kami jaga,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Perhatian khusus tersebut, tutur Laode, juga ditunjukkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengecek ketersediaan stok BBM untuk terjaga di atas 20 hari.

    Terlebih, pekan depan sudah memasuki bulan Desember, yang menandakan perayaan Natal 2025 semakin dekat.

    “Beliau (Menteri ESDM) sebelum berakhir pekan harus melihat dulu stok (BBM) berapa nih, itu yang paling penting. Karena ini grafik naik nanti Desember kan Natal,” kata Laode.

    Secara terpisah, Direktur Utama (Dirut) Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan sejumlah upaya Pertamina untuk memastikan ketersediaan BBM menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Pertamina terus meningkatkan stok dengan cara menambah produksi melalui kilang dan melakukan impor tambahan. Adapun volume penambahan impor untuk Pertalite berada di angka 1,4 juta kiloliter untuk persiapan menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Impor tambahan tersebut dipastikan oleh Laode tidak melebihi kuota impor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Per hari ini, stok ada di 20,2 hari secara nasional, akan terus kami tingkatkan,” ujar Mars Ega.

    Ia membidik ketahanan stok BBM dapat meningkat hingga lebih dari 21 hari.

    Mars Ega juga berupaya untuk menjaga ketahanan stok BBM di angka 22–23 hari.

    “Pertamax Turbo ada tambahan impor, tapi juga ada tambahan produksi dari Kilang Cilacap dan Kilang Balongan,” tutur Mars Ega.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan Instruksikan Personel TNI Jaga Kilang Minyak Pertamina

    Menhan Instruksikan Personel TNI Jaga Kilang Minyak Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diterjunkan untuk mengamankan kilang minyak dan terminal milik PT Pertamina (Persero). 

    Instruksi itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menurutnya, Pertamina bagian dari instalasi strategis milik pemerintah dan pengamanan termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

    “Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita.Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP,” kata Sjafrie usai melaksanakan rapat tertutup dengan Komisi I DPR dan Panglima TNI di DPR, Senin (24/11/2025).

    Pengerahan pasukan dilakukan mulai Desember 2025 dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).

    Upaya ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memitigasi ancaman bagi Pertamina maupun kedaulatan negara. Selain itu, Menhan tengah menggenjot pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan per tahun, terhitung sejak 2025.

    “Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” ungkapnya.

    Menhan mengungkapkan telah menerapkan tiga Center of Gravity atau lokasi prioritas untuk dijaga pertahanannya. Hal ini guna menunjang kegiatan sosial, ekonomi, serta pembangunan

    “Yang pertama, Jakarta sendiri kita amankan. Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan.

    Kemudian Center of Gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian, Center of Gravity ketiga, adalah Papua,” ungkapnya.

    Di Papua, tim pengamanan menerapkan metode Smart Approach yang didalamnya terdiri Soft Approach, pendekatan teritorial, dan Hard Approach yaitu operasi taktis.

    Selain di dalam negeri, personel TNI dikerahkan untuk pengamanan luar negeri. Panglima TNI Agus Subiyanto mempersiapkan pasukan kontingen penjaga perdamaian di Gaza, Palestina

    Agus menyebut, Jenderal Bintang 3 akan memimpin tiga brigade komposit yang terdiri dari beberapa batalyon.

    “Nanti di bawah Brigade Komposit itu terdiri dari: satu Batalyon Kesehatan, satu Batalyon Zeni Konstruksi, kemudian Batalyon Bantuan, dan ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus.

    TNI juga mengirimkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat (kapal) tersebut.

  • ESDM Beri Sinyal Stok BBM di SPBU Shell Cs Segera Pulih Akhir November 2025

    ESDM Beri Sinyal Stok BBM di SPBU Shell Cs Segera Pulih Akhir November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, hingga Vivo kembali terisi pada akhir November 2025.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, negosiasi pembeli base fuel oleh Shell kepada Pertamina Patra Niaga saat ini sudah mencapai tahap final.

    Dia pun memberi sinyal bahwa perusahaan asal Eropa itu bakal membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Setelah itu, maka stok bensin di SPBU Shell bisa kembali tersedia.

    “Kalau dari informasi yang ada. Akhir bulan ini [stok BBM di SPBU Shell kembali hadir],” ucap Laode di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Kendati demikian, dia belum bisa membocorkan berapa volume base fuel yang bakal dibeli Shell. Menurutnya, hal itu tergantung kesepakatan business to business (B2B) antara kedua perusahaan.

    Laode pun menuturkan, saat ini badan usaha (BU) swasta yang telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga adalah BP-AKR dan Vivo.

    Masing-masing perusahaan itu telah membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Bahkan, BP-AKR berencana menambah pembelian hingga 200.000 barel.

    Terbaru, stok BBM SPBU Vivo pun mulai membanjiri pasar usai perusahaan membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina, Minggu (23/11/2025). Stok bensin yang mulai tersedia itu yakni Revvo 92 (RON 92).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan, Vivo telah sepakat untuk melakukan proses B2B terkait pemenuhan pasokan BBM dengan menyerap kargo impor dari Pertamina Patra Niaga.  

    “Penyaluran pasokan BBM untuk BU Swasta Vivo ini sebanyak 100.000 barel yang akan digunakan untuk SPBU-SPBU Vivo, setelah sebelumnya pada tahap pertama juga telah disalurkan pasokan BBM kepada PT APR [BP-AKR] sebanyak 100.000 barel”, jelas Roberth melalui keterangan resmi, Senin (24/11/2025).

    Roberth menyebut, komoditas BBM yang dipasok kepada BU swasta Vivo ini telah memenuhi seluruh requirements dari Vivo sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah.

    Adapun proses kolaborasi dalam membantu pasokan BU swasta ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang menjunjung tinggi mekanisme compliance dan governance secara B2B.

    Proses negosiasi telah dilakukan. Itu mulai dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan BU swasta Vivo, pelaksanaan join Surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial.

  • Menhan Sebut TNI Bakal Awasi Kilang Pertamina Mulai Desember, Dipantau BAIS

    Menhan Sebut TNI Bakal Awasi Kilang Pertamina Mulai Desember, Dipantau BAIS

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan TNI akan mengawasi kilang-kilang milik PT Pertamina (Persero). Menhan menyebut hal itu bagian dari tugas operasi militer selain perang (OMSP).

    Hal itu disampaikan Sjafrie usai Rapat Kerja yang digelar secara tertutup dengan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025). Mulanya Sjafrie membahas soal penambahan kekuatan Batalyon Teritorial Pembangunan di sejumlah wilayah RI.

    “Menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita,” kata Sjafrie.

    Ia lantas menjelaskan maksud dari penjagaan kilang Pertamina itu. Sjafrie mengatakan penempatan prajurit di sana termasuk pengamanan instalasi strategis.

    “Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP dan ada di dalam revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu,” kata Sjafrie.

    “Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” ungkap Sjafrie.

    (dwr/azh)

  • ESDM Klaim Investasi Hulu Migas RI Tetap Menarik saat Tren Global Lesu

    ESDM Klaim Investasi Hulu Migas RI Tetap Menarik saat Tren Global Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) RI masih menarik.

    Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menilai iklim investasi hulu migas Indonesia berbeda dengan global yang memang tengah lesu.

    “Kalau itu [investasi lesu] kan sebenarnya global, sebenarnya kalau kita lihat [investasi hulu migas RI] sekarang malah menarik. Bukan berarti kalau global turun, kita juga turun,” tutur Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Menurutnya, masih menariknya investasi hulu migas RI ditunjukkan oleh perusahaan raksasa seperti Shell Plc yang kini bakal kembali ke Indonesia. Laode mengatakan, perusahaan asal Eropa itu berminat kembali berinvestasi di hulu migas Indonesia.

    Kendati demikian, Laode belum bisa membocorkan Shell bakal berinvestasi di blok migas mana. Dia menilai kembalinya perusahaan migas itu tak lepas dari cadangan dan potensi besar yang dimiliki Indonesia.

    “Kita tetap ditunjukkan oleh peningkatan produksi dan banyaknya seperti Shell kan mau balik lagi, tapi itu kan informasinya menyusul,” ucap Laode.

    Adapun, berdasarkan informasi dari SKK Migas, Shell Plc membidik sejumlah prospek migas di Sulawesi Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk kembali berinvestasi di sektor hulu migas RI.

    Shell saat ini tengah melakukan studi bersama atau joint study dengan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec). Joint study tersebut dilakukan untuk lima lapangan migas.

    Pernyataan Laode terkait investasi sektor hulu migas RI yang masih menarik itu secara tidak langsung membantah temuan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

    Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025), Simon mengatakan, investasi di sektor hulu migas menunjukkan tren penurunan secara global. Dia berpendapat pemerintah harus turun tangan.

    Simon menyebut, lesunya investasi sektor hulu migas tak lepas dari anjloknya harga minyak global.

    “Kalau kami lihat dari sisi bisnis, penurunan tren global [lantaran] ada tekanan di harga minyak yang turun, menekan margin dan profitabilitas,” ucapnya.

    Simon menjelaskan, investasi di hulu migas merupakan motor penggerak ketahanan energi nasional. Apalagi, konsumsi energi terus meningkat. Oleh karena itu, lemahnya investasi di sektor tersebut perlu menjadi perhatian.

    Dia menyebut, saat ini terdapat kesenjangan antara produksi dengan konsumsi energi nasional. Konsumsi akan terus tumbuh, sementara produksi cenderung menurun. Untuk menutup kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan nasional, maka Indonesia pun mengimpor minyak.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi minyak nasional berada di angka 212 juta barel pada 2024, sedangkan impor minyak nasional mencapai 330 juta barel. Impor tersebut terdiri atas 128 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan 202 juta barel dalam bentuk bahan bakar minyak (BBM).

    “Para pelaku sektor migas saat ini, khususnya di Indonesia, bekerja keras untuk memperlambat natural declining [penurunan produksi migas alamiah],” kata Simon.

    Oleh karena itu, dia pun menegaskan dibutuhkan dukungan berupa regulasi yang kuat untuk menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Tanpa dukungan regulasi yang kuat, daya tarik investasi akan terus melemah dan tentunya ketahanan energi akan terancam,” kata Simon.

  • Ekonom: Danantara pacu daya saing Krakatau Steel melalui penyehatan

    Ekonom: Danantara pacu daya saing Krakatau Steel melalui penyehatan

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom senior dan Associate Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai positif upaya penyehatan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk oleh BPI Danantara.

    “Melalui penyehatan oleh Danantara, tingkat competitiveness KS lebih bagus. Kemudian, produksi atau kapasitas produksi lebih bagus. Akibatnya, nanti skala ekonomi juga lebih baik, sehingga harga jual produk-produk KS menjadi kompetitif,” kata dia di Jakarta, Senin.

    Peningkatan daya saing, lanjutnya, juga meningkatkan penjualan BUMN tersebut, tidak hanya korporasi swasta ketika membangun konstruksi.

    Selain itu, juga membuka peluang BUMN-BUMN lain untuk berlomba-lomba memesan baja dari KS.

    Namun, Ryan meminta KS lebih memperbanyak varian produknya agar bisa memenuhi permintaan yang lebih beragam, karena hal itu juga bisa menjadi cara untuk bersaing dengan baja impor dari China.

    Oleh karena itulah, dia mendukung upaya penyehatan KS oleh BPI Danantara.

    Sebagai superholding sekaligus mitra strategis, Danantara memang perlu memberi dukungan finansial terhadap BUMN-BUMN strategis seperti Telkom, PLN, Pertamina, dan KS.

    “Upaya ini penting, karena Danantara memang mengarahkan BUMN-BUMN dalam konteks pengembangan bisnis. Strategi pengembangan bisnis itu berada di domain Danantara. Sedangkan, BP BUMN mengatur mengenai regulasinya,” ujar dia melalui sambungan telepon.

    Menurut dia, dukungan tersebut lebih tepat disebut sebagai penyertaan dibandingkan pinjaman, yakni, penyertaan sejumlah anggaran yang dibutuhkan entah kepada KS, atau yang lain, yang membutuhkan.

    Penyertaan tersebut, lanjutnya, merupakan upaya untuk menyehatkan kinerja keuangan KS.

    Tentu saja, melalui persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi KS.

    Selain itu, dalam pelaksanaannya, KS harus benar-benar menggunakan sesuai tata kelola yang baik atau GCG (good corporate governance).

    “Jadi, ada hal yang boleh dan tidak boleh, yang harus dipatuhi. KS harus menurut, tegak lurus terhadap arahan Danantara. Ini penting,” katanya.

    Sebelumnya, Krakatau Steel meminta bantuan Danantara untuk menginjeksi modal 500 juta dolar AS atau sekitar Rp8,3 triliun.

    Sementara, Danantara juga memastikan pembenahan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) akan terus berjalan guna memperkuat posisi perusahaan sebagai produsen baja nasional yang kompetitif.

    Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas, beberapa waktu lalu, menyatakan pembenahan di tubuh Krakatau Steel perlu dilakukan secara menyeluruh guna meningkatkan kinerja operasional, sekaligus menciptakan profitabilitas yang berkelanjutan bagi perseroan.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM sebut renstra migas bisa jadi RUPMG

    Kementerian ESDM sebut renstra migas bisa jadi RUPMG

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan rencana strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (renstra migas) bisa diterjemahkan untuk menjadi rencana umum penyediaan minyak dan gas (RUPMG).

    “Bisa dari situ (renstra) sebenarnya. Cuma dari situ ditarik, dibikin lebih detail lagi,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Pernyataan tersebut terkait usulan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri soal penyusunan rencana umum minyak dan gas bumi nasional (RUMGN) dan RUPMG untuk diatur melalui Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

    Simon menyampaikan RUMGN dan RUPMG dibutuhkan untuk menjadi payung hukum investasi dengan menginduk kepada target kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional.

    Usulan tersebut juga dilandasi oleh PLN yang memiliki rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).

    Berdasarkan pengalaman Laode terkait RUPTL, ia pun mengakui pentingnya RUPTL untuk menjadi kerangka dari perencanaan penyediaan kelistrikan.

    “Saya belum bicara soal RUPMG ya. Tapi, kalau pengalaman saya dengan RUPTL, memang itu penting untuk menetapkan rencana yang real,” kata dia.

    Setiap jangka waktu tahun tertentu, tutur dia, memang dibutuhkan sebuah rencana umum.

    Meskipun dalam eksekusinya akan terdapat penyesuaian di tengah jalan, dalam hal ini revisi, bagi Laode yang terpenting ada garis besar rencana penyediaannya terlebih dahulu.

    “Memang rencana itu setiap tahun kadang ada revisi, tetapi yang penting ada dulu,” kata dia.

    Usulan untuk memasukkan RUMGN dan RUPMG ke RUU Migas disampaikan oleh Simon ketika Komisi XII DPR, yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM) meminta aspirasi dari Pertamina terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

    Revisi peraturan tersebut menyusul dibatalkannya sejumlah pasal Undang-Undang (UU) Migas itu oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012.

    Putusan itu menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.​

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ternyata Tak Semua SPBU di Papua Bisa Jual Solar, Ini Biang Keroknya!

    Ternyata Tak Semua SPBU di Papua Bisa Jual Solar, Ini Biang Keroknya!

    Jakarta –

    Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membenarkan temuan Komisi XII DPR RI terkait minimnya jumlah SPBU yang melayani pembelian BBM bersubsidi solar di Di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengakibatkan kelangkaan bahan bakar di kawasan itu.

    Ketua BPH Migas, Wahyudi Anas, mengakui jumlah SPBU yang beroperasi di Kabupaten Manokwari memang sangat minim. Total di kawasan itu hanya ada enam SPBU. Dari jumlah itu, hanya dua SPBU di antaranya yang bisa melayani penyaluran solar.

    “Kalau kaitannya dengan kemarin masukan dari pimpinan pada saat ada kunker spesifik di Manukwari, Papua Barat, kami paham SPBU yang ada itu enam, tetapi yang nyalurkan solar dua,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (24/11/2025).

    Menurut Wahyudi hal ini dikarenakan empat SPBU lain di kawasan itu belum memenuhi standar teknis untuk bisa menyalurkan BBM subsidi berjenis solar, salah satunya terkait teknis pengawasan penyaluran BBM. Tentu hal ini turut menjadi perhatian BPH Migas serta Pertamina Patra Niaga selaku operator SPBU.

    “Ada standar keteknisan yang wajib dikonsolidasi dengan Pertamina untuk menyalurkan BBM subsidi kompensasi negara supaya termonitor digitalisasi maupun CCTV,” jelasnya.

    “Jadi ini menjadi konsolidasi bersama. Kemudian kalau SPBU untuk Pertamina totalnya enam, ada gap empat SPBU memang. Nanti kita konsolidasi bersama,” sambung Wahyudi.

    Di luar itu, ia menjelaskan total kuota BBM solar untuk Kabupaten Manokwari pada 2025 ini sudah ditetapkan sebesar 9.446 kiloliter. Di mana hingga Oktober 2025, realisasi pembelian solar di kawasan ini baru mencapai 7.993 kiloliter atau 85% dari total kuota yang tersedia.

    Sementara untuk realisasi penyaluran BBM subsidi tersebut hingga akhir tahun nanti diproyeksikan mencapai 8.973 kiloliter atau sekitar 95%. Artinya untuk ketersediaan solar, kuota BBM di Kabupaten Manokwari dipastikan cukup.

    “Jadi masalah kecukupan nanti kami koordinasi lebih lanjut,” tegasnya.

    Sebelumnya dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan pihaknya menemukan adanya kelangkaan solar di Kabupaten Manokwari akibat terbatasnya SPBU yang melayani pembelian Solar. Kondisi kelangkaan BBM subsidi ini juga ditemui di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

    “Kami mendapatkan temua pada kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Papua Barat pada masa persidangan yang barusan ke Manokwari, kami juga menemukan antrean panjang di SPBU akibat terbatasnya kuota solar yang tersedia,” ucapnya.

    “Memang di sana kita temukan dari 6 SPBU hanya 2 yang menyalurkan, dan ini juga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kelangkaan solar juga menjadi isu utama,” sambung Bambang.

    (igo/fdl)

  • 120 Ton Hexa Reef Ditanam di Pantai Bangkalan untuk Cegah Laju Abrasi Surabaya 24 November 2025

    120 Ton Hexa Reef Ditanam di Pantai Bangkalan untuk Cegah Laju Abrasi Surabaya 24 November 2025

    120 Ton Hexa Reef Ditanam di Pantai Bangkalan untuk Cegah Laju Abrasi
    Tim Redaksi
    BANGKALAN, KOMPAS.com
    – Sebanyak 120 ton hexa reef ditanam di tepi Pantai Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
    Penanaman
    hexa reef
    ini dilakukan untuk mencegah abrasi pantai yang tiap tahun makin meluas.
    Hexa reef adalah beton berbentuk hexagonal yang biasanya ditanam di pesisir pantai supaya menjadi tempat berlindung biota laut.
    Penanaman ini dilakukan Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) di bibir Pantai Tlangoh sepanjang 4 kilometer.
    “Target kami, dengan adanya penanaman ini bisa menahan abrasi di Pantai Tlangoh yang tiap tahun rata-rata mencapai hingga 7 meter,” kata Manager WMO Field, Nofrie Nianta Charitapermana, Senin (24/11/2025).
    Menurut Nofrie, adanya inovasi hexa reef ini tak hanya menahan abrasi pantai, namun juga bisa menjadi habitat baru biota laut. Sehingga, ekosistem di pesisir laut bisa terus terbentuk dan terjaga.
    “Ketika ekosistem ini terjaga dan biota laut ini memiliki habitat baru, maka di situ bisa menjadi jujukan wisata bahari masyarakat dan bisa menarik wisatawan luar juga,” imbuhnya.
    Ia juga menegaskan, upaya pemeliharaan lingkungan di kawasan pesisir Pantai Tlangoh akan terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Sehingga, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar.
    Sementara itu, Kepala Desa Tlangoh, Kudrotul Hidayat mengatakan, pemasangan hexa reef ini sangat bermanfaat bagi keberlangsungan ekosistem laut.
    Sehingga, pesisir Pantai Tlangoh tak hanya bisa berkembang sebagai lokasi ekowisata, namun juga kelestarian lingkungan terus terjaga.
    “Ini berdampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya penanaman ini, kelestarian lingkungan terjaga dan peluang lapangan kerja melalui pengembangan wisata juga tumbuh,” tuturnya.
    Kepala Bidang (Kabid) Destinasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)
    Bangkalan
    , Lailatul Nikmah mengatakan, Pantai Tlangoh menjadi salah satu destinasi wisata bahari favorit di Bangkalan. Tak hanya memiliki pasir pantai yang bersih, namun juga memiliki banyak biota laut.
    “Memang selama ini, Pantai Tlangoh menjadi lokasi wisata pantai yang banyak dikunjungi. Penanaman ini diharapkan bisa semakin menarik banyak wisatawan sehingga masyarakat sekitar juga memiliki banyak peluang ekonomi baru,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.