BUMN: PT Pertamina

PGN Gandeng Dart Energy Optimalkan CBM WK GMB Tanjung Enim

Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) dan Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd (“Dart Energy”) berkolaborasi dalam rencana pemanfaatan pasokan gas yang berasal dari pengembangan lapangan gas metana batubara atau Coalbed Methane (CBM) dari Wilayah Kerja Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam upaya bersama mengoptimalkan potensi sumber daya gas domestik sekaligus mendukung diversifikasi pasokan gas bumi nasional.

PGN dan Dart Energy menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dimana Dart Energy akan memasok CBM kepada PGN pada Rabu, (17/12/2025). Inisiatif ini akan menambah alternatif sumber pasokan, sekaligus memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan potensi gas yang sebelumnya belum optimal.

“Pemerintah memberikan apresiasi PGN serta Dart Energy atas tercapainya PJBG ini. Pemerintah mendukung penuh dan mengupayakan Tanjung Enim menjadi Proyek Strategis Nasional. Semoga melalui PJBG ini penyaluran gas dari Tanjung Enim secara tepat waktu untuk memenuhi industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dan menjadi best practice pemanfaatan CBM yang berkontribusi nyata pada kedaulatan energi,” ujar Firdaus Wajdi selaku Sub Koordinator Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional Ditjen Migas.

SKK Migas mengapresiasi bahwa PJBG ini merupakan capaian yang sangat penting, bukan sekedar pemanfaatan gas bumi, tetapi juga CBM. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, meliputi Ditjen Migas, SKK Migas, KKKS, PGN, dan NU Energy. Dukungan dan upaya dari PGN turut mewujudkan pemanfaatan CBM yang akan diintegrasikan dengan infrastruktur yang tersedia, baik melalui jaringan pipa maupun beyond pipeline.

“Melalui kerja sama ini, PGN sebagai Subholding Gas Pertamina siap mendukung pengembangan dan pemanfaatan WK GMB Tanjung Enim. Dengan pengalaman dan kapabilitas PGN dalam mengelola infrastruktur yang terintegrasi, diharapkan dapat menjembatani sumber gas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelanggan,” ujar Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN Rachmat Hutama saat mewakili PGN dalam penandatanganan PJBG.

“CBM menjadi new chapter dalam pemanfaatan energi di Indonesia. Kerjasama ini akan mendukung tiga hal, pertama adalah pemanfaatan clean energy yang sejalan dengan upaya pemerintah di masa transisi energi menuju NZE 2060. Kedua, CBM yang dimanfaatkan dalam kerja sama ini diproduksi dari sumber domestik sehingga signifikan dalam optimalisasi energi dalam negeri. Ketiga adalah unlock resource CBM yang berpeluang untuk mendorong Indonesia memiliki new resource dalam pemenuhan supply – demand energi nasional,” ujar CEO NuEnergy Gas Lim Beng Hong. NuEnergy Gas merupakan perusahaan induk (holding company) dari Dart Energy.

Lim Beng Hong menambahkan bahwa mereka melihat kerjasama ini lebih dari jual beli gas tetapi strategic partnership dan siap untuk kerjasama yang lebih lanjut ke depannya.

PGN juga berharap bahwa kolaborasi antara PGN dan Dart Energy dapat dikembangkan lebih lanjut melalui peluang kerja sama lainnya yang saling memberikan nilai tambah. Dengan semangat kemitraan jangka panjang, PGN optimistis kerja sama ini akan memberikan manfaat nyata bagi industri, masyarakat, dan perekonomian nasional.

PGN mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya kerja sama ini. Semoga kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi positif pada agenda ketahanan energi dan transisi energi Indonesia secara bertahap maupun berkelanjutan.

18/12/2025 15:37
Fakta-fakta Terbaru Sidang Kasus Minyak Mentah Kerry Andrianto Cs

Bisnis.com, JAKARTA — Persidangan perkara dugaan megakorupsi tata kelola minyak mentah yang menyeret anak saudagar minyak tersohor Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto masih bergulir.

Sejauh ini, persidangan dengan kerugian negara sebesar Rp285 triliun masih dalam tahap pemeriksaan saksi. Terakhir, saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut berasal dari mantan pejabat Pertamina hingga pejabat Bank Mandiri.

Adapun, terdakwa yang disidangkan bersama dengan Kerry yaitu Agus Purwono selaku eks VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi selaku eks Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; serta Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Berikut ini fakta-fakta persidangan Kerry Cs di PN Tipikor Jakarta Pusat

1. Negosiasi Sewa Kapal VLCC

Mantan Asisten Manajer Import Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Ryan Adityara menjelaskan soal skema sewa kapal. Dia dihadirkan dalam persidangan, Selasa (16/12/2025).

Ryan menjelaskan skema sewa kapal VLCC untuk proyek pengangkutan minyak mentah Escravos pada 3-4 Januari 2023. Kala itu, estimasi angkutan sekitar US$7,4 juta hingga US$7,8 juta untuk pengangkutan VLCC.

Kemudian, karena penggunaan pengangkutan hanya setengah kapasitas, maka perhitungan estimasi biaya angkut dari fungsi Market Research and Data Analysis (MRDA) yang ditawarkan PT KPI US$3,7 juta.

Singkatnya, setelah dilakukan negosiasi, angka yang disepakati untuk penyewaan kapal mencapai US$6,6 juta. Angka itu berdasarkan arahan dari Agus Purwono.

Sebelumnya, salah satu pengangkutan kargo crude import secara FOB yang dilakukan oleh PT PIS, yaitu kargo Escravos pada tanggal 3-4 Januari 2023 itu menggunakan kapal Olympic Luna.

Penggunaan kapal itu berdasarkan clean fixture recap antara PISPL dan Sahara Energy International. Dalam hal ini, terdapat Pembayaran sewa kapal lebih besar dari yang seharusnya hingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar US$1,2 juta.

2. Alasan Pemilihan Kapal Suezmax

Mantan Asisten Manajer Settlement PT Pertamina International Shipping (PIS), Sida Pradipta mengemukakan alasan pihaknya memilih penyewaan kapal Suezmax dari perusahaan Kerry Andrianto yakni PT Jenggala Maritim Nusantara.

Sida menjelaskan pemilihan kapal Suezmax PT JMN dibandingkan kapal dengan daya angkut lebih kecil yakni Aframax karena semata-mata untuk efisiensi karena berkaitan dengan kebutuhan pengangkutan.

Pasalnya, kata Sida, penggunaan kapal dipengaruhi oleh fluktuasi harga market. Namun, ketika harga tinggi, kapal Aframax tidak bisa mengangkut beban full Suezmax.

“Nah, dari situ, itu yang pertama, artinya kita harus menyiap kapal tonase pengganti tipe Suezmax. Terus yang kedua, ketika kapalnya itu Aframax tidak digunakan, tentunya dia ada potensi idle [tidak terpakai],” ujar Sida di persidangan pada Selasa (16/12/2025).

3. Ajukan Kredit US$126 Juta

Pengajuan kredit jumbo ke Bank Mandiri itu terungkap dari kesaksian Commercial Banking Center Manager Bank Mandiri, Aditya Redho Ichsanoputra dalam persidangan lanjutan yang digelar pada Selasa (2/12/2025).

Di persidangan itu, Aditya mengungkap adanya permintaan kredit senilai US$126 juta dari perusahaan milik Kerry PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN).

Kredit senilai Rp2 triliun diajukan PT JMN untuk pembayaran kapal oleh PT JMN di antaranya kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) Gas Beryl, Ridgebury Lessley B dan MRGC Nashwan.

Kemudian, Aditya menjelaskan soal peminjaman senilai US$126 juta diperoleh dari total pinjaman yang diajukan oleh PT JMN untuk kredit kapal VLGC sebesar US$50 juta. Angka ini tercatat sebesar 90% dari nilai kapal VLGC US$59,2 juta.

Adapun, kapal Suezmax dengan pengajuan kredit senilai US$49 juta dari nilai kapal US$54,5 juta. Sementara itu, kapal MRGC diajukan dengan permohonan kredit senilai US$27 juta dari nilai kapal US$30,3 juta. Pemberian kredit itu dilakukan pada medio April-Oktober 2023.

4. Alasan Pengajuan Kredit Diterima

Selanjutnya, Aditya bercerita kasus ini bergulir saat dirinya menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Commercial Banking Shipping Industry Bank Mandiri.

Kala itu, Aditya mendapatkan permohonan kredit dari PT JMN. Permohonan itu dilakukan untuk membiayai

Dalam permohonan ini, Aditya menyatakan tidak serta-merta mengiyakan permohonan dari PT JMN. Sebab, Bank Mandiri telah melakukan verifikasi, profiling PT JMN, dan menganalisis visibilitas kredit untuk pembelian tiga kapal itu.

“Kemudian meskipun PT baru, company tree itu grup usahanya seperti PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi, terus PT Navigator Khatulistiwa yang memang juga sudah beroperasi di industri sejenis yaitu di industri perkapalan,” ujar Aditya.

Tak hanya melakukan profiling, Aditya juga mengaku pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada PT Pertamina International Shipping (PIS) terkait kebutuhan kapal.

Tindakan konfirmasi itu dilakukan karena PT PIS bakal melakukan penyewaan dengan PT JMN. Total, dua kali Aditya mengonfirmasi kebutuhan kapal itu secara langsung ke PT PIS pada Maret dan Juni atau Juli 2023.

Salah satu proses konfirmasi itu pun langsung ditemani oleh Kerry dan Komisaris PT JMN, Gading. Sementara itu, dari PIS bertemu langsung dengan Yoki Firnandi yang saat itu menjabat sebagai Dirut PT PIS. Hasilnya, pada pertemuan itu telah terkonfirmasi bahwa akan kebutuhan kapal dari PT PIS.

“Terus dijelaskan kan terkait impor LPG-nya, karena VLGC itu buat angkut LPG, kebutuhan impor kita berapa, kapal yang digunakan berapa banyak, sehingga kami mendapatkan kesimpulan memang butuh kapal VLGC tersebut,” tutur Aditya.

Setelah itu, jaksa bertanya soal adanya SOP pelelangan tender untuk proyek penyewaan kapal PT PIS. Namun, Aditya menyatakan telah mengesampingkan proses tender itu karena proses penerimaan permohonan kredit terhadap PT JMN sudah dilakukan analisis.

“Nah itu memang dianalisa kita, ya memang business judgment kita ya karena butuh, ini ada peluang untuk menang tender,” kata Aditya.

5. Jaminan Kredit Perusahaan Kerry

Selanjutnya, jaksa mendalami soal jaminan PT JMN ke Bank Mandiri. Aditya mengemukakan tiga kapal yang akan dibeli menjadi jaminan dalam kredit ini.

“Pertama, jaminan utamanya itu yang tiga objek kapal kami biayai,” ujar Aditya.

Jaksa kemudian mempertanyakan apakah objek barang yang akan dibeli bisa menjadi penjamin kredit. Dalam hal ini, Aditya menjelaskan skema penarikan jaminan dengan skema “balik bendera”.

“Itu kan mau dibeli, bisa dijaminkan?” tanya jaksa.

“Jadi habis selesai kami transfer uangnya ke seller, itu dilakukan perubahan balik bendera, balik nama kapal, terbit gross akta, kita ikat hipotik,” jawab Aditya.

Adapun, aset lainnya yang menjadi penjamin ini adalah aset tanah dan bangunan berupa sejumlah unit di gedung kantor di Sentinel Tower, Plaza Asia, Rumah di Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, hingga tujuh set kapal tug and barge milik PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi.

18/12/2025 14:46
Limbah Gonggong Disulap Jadi Penetral Tanah, Warga Tembesi Rasakan Dampaknya

Jakarta –

Limbah cangkang gonggong yang sebelumnya terbuang kini dimanfaatkan warga Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam, sebagai penetral tanah pertanian yang bersifat asam. Inovasi ini membantu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menambah penghasilan masyarakat.

Program tersebut dijalankan melalui Program CSR PELITA Tembesi oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina melalui Offtake Stasiun Panaran Batam. Kegiatan difokuskan pada pengelolaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi warga, dan penguatan kapasitas masyarakat.

“Program Pelita ini bertujuan tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kemandirian dan ketahanan sosial warga secara berkelanjutan,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman.

PGN menemukan persoalan utama pertanian warga Tembesi berasal dari kondisi tanah dengan pH rendah yang menghambat penyerapan unsur hara dan menekan hasil panen. Di sisi lain, wilayah ini memiliki limbah cangkang gonggong yang melimpah dan belum dimanfaatkan.

Limbah tersebut kemudian diolah menjadi bubuk berkalsium tinggi untuk menetralkan tanah asam. Proses pengolahan dilakukan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Lance Perkasa yang melibatkan ibu rumah tangga dengan penghasilan tidak tetap.

“Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas lahan pertanian, tetapi juga mendorong praktik pertanian ramah lingkungan serta memperkuat penerapan ekonomi sirkular berbasis potensi lokal,” imbuh Fajriyah.

Inovasi yang diberi nama SI GOPAL (Sisa Gonggong jadi Penetral Lahan) ini mampu menurunkan timbulan limbah cangkang gonggong sebesar 0,288 ton per tahun pada tahun pertama program berjalan.

Dari sisi ekonomi, anggota kelompok memperoleh tambahan pendapatan Rp25.000 untuk setiap 5 kilogram bubuk terjual. Sementara itu, kelompok tani mencatat efisiensi biaya produksi hingga 4% serta terbentuknya kelompok baru yang mendorong partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi lokal.

(fdl/fdl)

18/12/2025 14:18
Antusiasme Tinggi Para Finalis Ikuti Pertamina Hulu Energi Youth Program: Upstream Force 2025

Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PHE, Eri Sulistyo Sutikno, mengatakan sektor hulu migas memiliki peran krusial sebagai titik awal perjalanan energi Indonesia sekaligus penopang upaya swasembada energi nasional. Karena itu, keterlibatan generasi muda dinilai menjadi kunci dalam menjawab tantangan energi di masa depan.

“Upstream Force bukan sekadar kompetisi, tetapi ruang belajar dan kolaborasi. Kami ingin generasi muda memahami bahwa hulu migas adalah fondasi ketahanan energi nasional, dan mereka memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan di masa depan,” ujar Eri dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

Melalui program ini, PHE berharap mahasiswa dapat mengenal industri hulu migas secara lebih dekat sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap isu ketahanan energi nasional.

“Generasi muda bukan penonton, melainkan calon pemimpin dan talenta energi Indonesia. Ide-ide segar dan kepedulian mereka sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan dan kemandirian energi nasional,” tambah Eri.

PHE menilai keterlibatan mahasiswa melalui pendekatan kreatif dan digital menjadi langkah strategis untuk membangun pemahaman energi sejak dini, seiring perkembangan industri dan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

Ke depan, PHE berharap Pertamina Hulu Energi Youth Program: Upstream Force dapat menjadi titik awal perjalanan panjang mahasiswa untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kami berharap momentum ini menjadi awal bagi generasi muda untuk terus berkreasi, mengedukasi, dan berkontribusi bagi masa depan energi Indonesia,” tutur Eri.

Selain pengembangan talenta muda, PHE juga menegaskan komitmennya untuk terus mengelola operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). PHE juga menerapkan kebijakan Zero Tolerance on Bribery melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah tersertifikasi ISO 37001:2016.

(*)

18/12/2025 05:32
Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?

Kecanduan Kelapa Sawit: Berlomba Merusak Bumi?
Sejak 2006 berkecimpung di dunia broadcast journalism, dari Liputan6 SCTV, ANTV dan Beritasatu TV. Terakhir menjadi produser eksekutif untuk program Indepth, NewsBuzz, Green Talk dan Fakta Data
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
WARNA

cover
bukunya merah. Lumayan menyala. Di atasnya terpahat kata yang lengket dengan Sukarno di masa Orde Lama: Revolusi.
Kata itu digabungkan dengan urusan yang di dunia kiwari diakui bakal menentukan masa depan bangsa: Energi.
Sang penulis, Arifin Panigoro, adalah pengusaha minyak sekaligus politikus PDI Perjuangan–partai yang tersambung dengan Bung Karno.
Ia mengampanyekan “Revolusi Energi” ketika produksi minyak harian Indonesia
nyungsep
ke level 794.000 barel per hari di tahun 2014.
Padahal di tahun terakhir Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu konsumsi minyak dan bahan bakar minyak (BBM) telah terkerek menjadi 1,66 juta barel per hari.
Walhasil, impor minyak mentah dan BBM sebesar 850.000 per hari tak terbendung. Sesuatu yang menguras kantong pemerintah.
Revolusi energi dipercaya dapat mengubah saldo energi Indonesia yang minus karena cadangan minyak dan produksi minyak yang terus turun.
Logis, sebab negeri kita kaya dengan sumber daya nabati. Jadi, mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) masuk akal. Salah satunya
kelapa sawit
.
Arifin Panigoro menyebut Indonesia adalah “Arab Saudinya” kelapa sawit dunia. Ketika buku itu terbit, tahun 2015 silam, produk CPO (minyak sawit mentah) Indonesia menguasai lebih dari 47 persen pangsa pasar global.
“
Tapi, hati saya masygul saat mengetahui pasokan CPO (crude palm oil) dari Indonesia itu tidak hanya dijadikan produk turunan makanan oleh negara-negara tujuan, tapi juga BIODIESEL. Lalu mengapa kita berdiam diri. Mengapa Indonesia hanya menjadi penonton ketika negara-negara lain getol mengonsumsi biodiesel untuk keluar dari krisis energi
,” ujar pentolan Medco Energy ini dalam buku itu.
Gong pembuka penggunaan biodiesel pada minyak solar mulai berlaku pada 2006. Ini seiring terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3675 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri.
Beleid ini menyebutkan, untuk spesifikasi BBM minyak solar, kandungan biodiesel (FAME) diizinkan maksimal 10 persen.
Kebijakan ini lalu ditindaklanjuti oleh Pertamina dengan menjual minyak solar dengan kandungan biodiesel sebesar 5 persen di tiga dispenser (“Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjuangan”, Kementerian ESDM, 2021).
Di masa Joko Widodo, kebijakan menoleh pada biodiesel berlangsung deras. Tentu saja tak sepenuhnya bertumpu pada CPO, melainkan mencampur energi nabati dengan energi fosil atau
mix energy.
Dari program biodiesel (B20) pada September 2018, lalu naik menjadi B30 mulai 1 Januari 2020. Tiga tahun berselang, campuran biodiesel pada solar telah mencapai 35 persen pada 1 Februari 2023.
Sejak Prabowo Subianto memerintah, program biodiesel meloncat jadi 40 persen atau B40 di tahun 2025.
Sampai September lalu, pemerintah mengklaim menghemat devisa 9,3 miliar dollar AS atau Rp 147,5 triliun. Belum lagi nilai tambah luar negeri sekitar Rp 20,98 triliun serta menciptakan 2 jutaan lapangan kerja.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan negeri kita tak akan impor solar lagi di tahun 2026 mendatang. Ini kabar baik sebab Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur diperkirakan menambah kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 barel per hari. Artinya produksi menutup konsumsi solar dalam negeri.
Namun, Presiden Prabowo juga bicara soal kelapa sawit untuk Papua. “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo (
Kompas.com
, 16/12/2025).
Alasannya, kata Presiden, untuk mewujudkan swasembada energi, paling tidak untuk pulau itu.
Apakah ini isyarat ekspansi lahan untuk kelapa sawit bakal makin merambah Papua? Mungkinkah program B50 digeber mulai tahun 2026?
Kian besar biodiesel yang dicampurkan pada solar, itu berarti membutuhkan ketersediaan fatty acid methyl ester (FAME) dalam jumlah yang lebih besar.
FAME adalah asam yang terbentuk selama transesterifikasi minyak nabati dan lemak hewan yang menghasilkan biodiesel.
Tak lain istilah kimia umum untuk biodiesel yang berasal dari sumber terbarukan. Artinya makin besar kebutuhan atas CPO serta pembukaan lahan sawit. Di atas segalanya berarti tambahan investasi baru.
Indonesia memang “Arab Saudinya” kelapa sawit dunia. Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture (USDA) per 2024-2025 mencatat, Indonesia adalah negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.
Produksi Indonesia menembus 46 juta ton per tahun, alias dua kali lipat dari volume produksi di Malaysia.
Produksi Indonesia bukan lagi loncatan katak, tapi loncatan singa. Selama 2013-2019, produksi minyak sawit kita meningkat, dari 28 juta metrik ton naik menjadi 47 juta metrik ton. Produksi itu bisa dipertahan di level 45 juta metrik ton dalam beberapa tahun terakhir (
Kompas.com
, 5/12/2025).
Perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di Sumatera, yakni mencapai 8,78 juta hektare. Sebanyak 1,36 juta hektare berada di Sumatera Utara, lalu 470.000 hektare di Aceh serta 449.000 hektare di Sumatera Barat.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan 5.208 hektare kawasan hutan dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh 14 perusahaan di Provinsi Aceh. Ini telah merusak 954 Daerah Aliran Sungai (DAS) di tujuh kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Besar (
Tempo.co
, 10/12/2025).
Laju
deforestasi
secara global amat mengerikan dan data ini tak sedang ingin menakut-nakuti. Bayangkan 10 juta hektare hutan tandas per tahun selama 2015-2020.
Berbagai studi memaparkan, mayoritas kebun kelapa sawit di dunia ini berdiri di atas lahan hasil konversi tadi.
Di periode mengerikan itu, di negeri kita tercinta ini deforestasi telah menggasak areal seluas 496.000 dan 630.000 hektare di tahun 2015-2016 dan 2016-2017.
Dekade-dekade sebelumnya jauh lebih mengerikan. Deforestasi oleh berbagai sebab telah melenyapkan hutan seluas 2 juta hektare (1980-1990).
Saat abad berganti, deforestasi masih merampas 1,5 juta hektare antara 2000-2009. Setelah itu, deforestasi memakan areal seluas 1,1 juta hektare antara 2009-2013 (Forest Watch Indonesia).
Dengan berbagai sebab, deforestasi di tahun 2024 masih 51.000 hektare. Ini hampir seperdelapan luas provinsi Jakarta.
Dan tak perlu kaget, jika deforestasi hutan tropis diibaratkan seperti negara, ia akan menduduki peringkat ketiga dalam emisi setara karbon dioksida. Cuma kalah buruk dari emisi karbon yang ditumpahkan oleh China dan Amerika Serikat (wri-indonesia.org).
Pada 19 September 2018 hingga tiga tahun kemudian (2021), Jokowi melakukan moratorium kelapa sawit. Kebijakan ini tak berlanjut. Sebaliknya mulai 1 Januari 2022, program biodiesel makin digeber dengan menaikkan campuran biodiesel sebesar 20 persen.
Studi LPEM Universitas Indonesia menunjukkan program biodiesel membutuhkan ekspansi lahan baru untuk kelapa sawit.
Skenario B20 butuh tambahan 338.000 hektare lahan baru. Ketika dinaikkan jadi B30, kebutuhan atas lahan meroket jadi 5,2 juta hektare.
Kerakusan lahan bertambah eksponensial mana kala program biodiesel dinaikkan jadi 50 persen. Sebab butuh 9,2 juta hektare lahan baru.
Nyatanya program biodiesel menjadi insentif pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit. Pada saat begitu, alih fungsi lahan secara legal dan ilegal mencuat. Ini simalakama yang tak terputus.
Perkebunan kelapa sawit jelas bukan hutan. Ini tanaman monokultur. Saat hutan dengan mega-biodiversitas atau keragaman hayati yang berlimpah dialihfungsikan, negeri kita sesungguhnya sedang berlomba merusak bumi, mengundang bencana yang disebut gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bak tsunami kedua.
Akar pohon-pohonan yang tak seragam (multikultur) di hutan juga mencengkeram tanam lebih dalam dibandingkan akar sawit yang berbentuk serabut.
Sebagai monokultur, sawit sendirian dalam sebuah luasan lahan tertentu. “Temannya” cuma sesama tanaman sawit yang tak mampu meredam atau menahan dan menyerap air hujan yang jatuh dari langit, terlebih jika curah hujannya ekstrem.
Pokok kata kelapa sawit tak memilki ketahanan ekologis serupa pohon-pohon di hutan yang berusia belasan, puluhan atau bahkan ratusan tahun.
Dalam terminologi konservasi, mengorbankan hutan alam demi perkebunan kelapa sawit hanya mengundang bencana datang.
Banjir dan longsor di Sumatera yang menghantam tiga provinsi adalah alarm paling keras yang mengingatkan negeri kita untuk menoleh kepada hutan dan ekosistem.
Homo sapiens itu hidup berdampingan dengan tumbuhan, hewan dan makhluk tak hidup. Oikos atau rumah tempat di mana organisme hidup, wajib dijaga. Manusia dan lingkungan tak bisa hidup dalam hubungan yang saling menjegal, tapi harmonis.
Jika pemerintah terus teperdaya oleh manisnya kelapa sawit–menghasilkan devisa, menggantikan peran energi fosil dan melupakan mudharatnya terhadap lingkungan–saya bertanya dalam hati: Kita kecanduan atau sedang kerasukan?
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/12/2025 05:27
Pertamina Salurkan 360 Ton Elpiji untuk 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Jakarta –

Pascabencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pola suplai dan distribusi energi mengalami tantangan akibat akses jalan yang terputus. PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga tetap berkomitmen menjaga pasokan energi, khususnya elpiji, meskipun hingga saat ini akses darat dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh masih dalam tahap perbaikan.

Sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi, Pertamina melakukan pengiriman elpiji melalui jalur laut dengan menyeberangkan mobil tangki LPG (skid tank) dari Lhokseumawe ke Banda Aceh.

“Dalam kondisi pascabencana, Pertamina Patra Niaga melakukan pengiriman elpiji dari Lhokseumawe ke Banda Aceh melalui moda laut dengan menggunakan dua kapal, yakni Kapal Wira Loewisa dan Kapal Aceh Hebat 2, yang membawa total 24 unit skid tank,” ujar Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Sunardi, Selasa (16/12).

Sunardi menjelaskan, Kapal Wira Loewisa mengangkut 16 unit skid tank dan Kapal Aceh Hebat 2 mengangkut 8 unit skid tank, sehingga total sebanyak 24 skid tank telah dikirimkan. Setiap skid tank memiliki kapasitas muatan sekitar 15 metrik ton LPG.

“Dengan total 24 skid tank berkapasitas masing-masing 15 metrik ton, maka elpiji yang dikirimkan mencapai sekitar 360 ton. Saat ini kami terus melakukan skema Ro-Ro (Roll On-Roll Off) dari Lhokseumawe ke Banda Aceh untuk segera didistribusikan ke 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh,” jelasnya.

Sebanyak 360 ton LPG tersebut nantinya akan didistribusikan dalam bentuk tabung-tabung elpiji, dengan jumlah lebih dari 30 ribu tabung LPG subsidi subsidi 3 kilogram (kg) dan LPG non subsidi 12 kg, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.

Sunardi menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan elpiji. Pasokan sebesar 360 ton tersebut diharapkan dapat mengamankan kebutuhan elpiji masyarakat untuk beberapa hari ke depan.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen penuh untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi elpiji guna memenuhi kebutuhan harian masyarakat, khususnya di wilayah terdampak pascabencana,” tambah Sunardi.

Lebih lanjut, Sunardi berharap agar akses jalan yang menghubungkan Lhokseumawe dan Banda Aceh dapat segera pulih sehingga pola distribusi elpiji dapat kembali normal.

“Apabila sarana dan prasarana jalan telah sepenuhnya pulih, kami memastikan penyaluran elpiji kepada masyarakat, khususnya di 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dapat berjalan lebih optimal,” tutup Sunardi.

Pascabencana, jalur utama seperti Lhokseumawe-Bener Meriah serta jembatan penghubung Bireuen-Lhokseumawe belum dapat dilalui secara optimal, sehingga Pertamina mengimplementasikan jalur RAE (Regular, Alternatif, Emergency). Pada kondisi normal, jalur reguler distribusi LPG ke Banda Aceh disuplai dari Lhokseumawe melalui jalur darat.

Namun kini, distribusi LPG dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh menggunakan skema distribusi alternatif. Untuk wilayah Banda Aceh, Pidie Jaya, dan Bireuen, pasokan LPG dialihkan dengan menyeberangkan armada skid tank menggunakan kapal laut dari Integrated Terminal Lhokseumawe menuju Fuel Terminal Krueng Raya, Banda Aceh. Dari titik tersebut, LPG kembali disalurkan melalui jalur darat ke wilayah sekitar.

Sementara itu, distribusi BBM dan LPG ke Aceh Timur dan Langsa masih dapat dilakukan melalui jalur darat karena akses dari sisi timur Aceh, khususnya dari Aceh Tamiang menuju Lhokseumawe, masih dapat dilalui.

Pertamina Patra Niaga juga mengerahkan pengiriman LPG menggunakan helikopter dengan metode sling load dari Lhokseumawe menuju Bener Meriah. Selain itu, perusahaan menerapkan skema Alternative Emergency dengan memanfaatkan kapal Ro-Ro untuk membantu pengiriman skid tank LPG ke Banda Aceh.**

(akd/ega)

17/12/2025 21:44
Terima Laporan 95 Jembatan Putus di Aceh, Gibran: Ini PR Kami di Pusat

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima laporan soal 95 jembatan terputus saat melakukan kunjungan di Aceh.

Gibran mengatakan bahwa perbaikan puluhan jembatan ini merupakan tugas dari pemerintah pusat agar pemberian bantuan bisa lebih lancar.

“Tadi dilaporkan ke saya, ada 95 jembatan yang terputus. Jadi, ini PR untuk kami dari [pemerintah] pusat agar segera memperbaiki jembatannya, supaya arus logistik, sembako, dan BBM bisa kembali lancar,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

Dia menambahkan kunjungan ini merupakan upaya mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan infrastruktur yang terdampak.

Kemudian, mantan Wali Kota Solo ini juga mengimbau kepada seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, dan berbagai pihak terkait lainnya.

“Nanti kita gotong royong semua ya dengan pemerintah daerah, dengan TNI Polri juga, jadi saya mohon warga di sini benar-benar diprioritaskan,” imbuhnya.

Adapun, Gibran menekankan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah berupaya mengatasi berbagai kendala infrastruktur yang menghambat distribusi bantuan.

Wapres menegaskan bahwa pemerintah melalui berbagai kementerian dan BUMN terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.

“Tadi saya bersama Pak Wamen BUMN, Wamen PU, Pertamina, PLN, nanti kita segerakan semua, listrik, BBM,” pungkasnya.

17/12/2025 20:13
Menhub Dudy Pimpin Rakor Kesiapan Nataru : Pengawasan keselamatan Harus Dijalankan Tanpa Toleransi

Banyuwangi (beritajatim.com) – Kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk terus dimatangkan. Kali ini, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) kesiapan tersebut di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Selasa malam (16/12/2025).

Rakor dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo, KSOP, operator penyeberangan, BPTD, pengusaha kapal, dan mitra terkait.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Danantara, Ditlantas Polda Jatim, Dishub Provinsi Jatim, ASDP Ketapang, Kapolresta Banyuwangi, Danlanal Banyuwangi, Kapolres Jembrana, Dishub Jembrana, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), serta stakeholder terkait lainnya.

Menhub Dudy menyampaikan pergerakan masyarakat pada periode Nataru diprediksi akan meningkat signifikan sehingga diperlukan upaya agar layanan penyeberangan selama masa libur Nataru berjalan aman dan nyaman.

“Melalui rapat koordinasi kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang ini, kita sepakati langkah-langkah strategis terkait kualitas layanan, serta menjaga standar keselamatan dan keamanan dalam setiap aspek operasional,” ujarnya.

Menhub juga mengingatkan seluruh pihak untuk belajar dari insiden kecelakaan kapal yang menimpa KM Tunu Pratama Jaya dan KM Barcelona beberapa bulan lalu. Tragedi tersebut menjadi pengingat agar setiap aspek, mulai dari kelaikan kapal, kesiapan awak, hingga mitigasi potensi cuaca ekstrem, dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Terlebih, periode Desember–Januari merupakan puncak musim penghujan.

“Saya mengingatkan agar seluruh pihak senantiasa siaga dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko dengan perhatian khusus pada empat aspek utama, yakni keselamatan dan keamanan pelayaran, kesiapan infrastruktur, keandalan operasional, serta mitigasi terhadap cuaca ekstrem dan kondisi darurat lainnya,” tegas Menhub.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan Pemkab siap mendukung kelancaran arus Nataru baik dari Pulau Jawa menuju Bali dan NTB maupun sebaliknya.

“Sebagai daerah penyangga penyeberangan, kami telah melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda Banyuwangi dan menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung kelancaran arus Nataru,” kata Ipuk.

Ipuk memaparkan Pemkab Banyuwangi menyiapkan buffer zone di Terminal Sritanjung dan kawasan Grand Watu Dodol untuk mengurai kepadatan, termasuk lokasi parkir truk logistik agar tidak menumpuk di jalur pantura.

“Kami juga akan menyiapkan posko layanan, fasilitas kesehatan, IGD, ambulans, serta bersinergi dengan Polresta, TNI, dan OPD terkait,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab memperkuat pengamanan perlintasan sebidang kereta api, memasang rambu dan marka tambahan, melakukan edukasi masyarakat, serta berkoordinasi dengan BMKG, BPBD, SAR, dan Pertamina terkait cuaca ekstrem dan ketersediaan BBM. “Tentunya kami ingin memastikan masa libur Nataru bisa dinikmati dengan aman dan nyaman untuk semua masyarakat,” tambah Ipuk.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyebut puncak arus diprediksi terjadi pada 21–23 Desember pada periode menjelang Natal dan 28–29 Desember pada periode menjelang Tahun Baru. ASDP telah menyusun skenario pola operasi kapal dengan penyesuaian jumlah armada sesuai tingkat kepadatan penumpang.

“Pada kondisi normal kami operasikan 28 kapal, saat padat 30 kapal, dan saat sangat padat hingga 32 kapal, serta penempatan buffer zone di Ketapang dan Gilimanuk,” ujarnya.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan skenario pengamanan telah disiapkan secara optimal di seluruh jalur transportasi.

“Kami memastikan pengamanan Nataru berjalan optimal mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, baik di jalan tol, jalur arteri, pelabuhan, tempat ibadah, maupun kawasan wisata. Malam ini kami juga menyeberang ke Gilimanuk untuk meninjau langsung jalur darat menuju Bali,” tegasnya. [kun]

17/12/2025 17:12
Wali Kota Depok Sidak SPBU Usai Menerima Keluhan Warga Terkait Pengisian BBM

Liputan6.com, Jakarta – Wali Kota Depok, Supian Suri turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal itu menanggapi adanya keluhan warga terkait indikasi pengurangan takaran saat pengisian bahan bakar minyak (BBM).

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, sidak yang dilakukannya bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), Pertamina, dan Hiswana Migas. Sidak yang dilakukannya dalam upaya memastikan takaran pengisian BBM di SPBU telah sesuai takaran.

“Dua SPBU yang kami ukur menunjukkan takaran sesuai ketentuan dan telah memiliki sertifikat Pasti Pas dari Pertamina,” ujar Supian, Rabu (17/12/2025).

Supian meminta masyarakat tidak khawatir akan takaran BBM saat pengisian BBM di SPBU wilayah Depok. Supian memastikan UPTD Metrologi Legal secara rutin melakukan pengawasan pompa ukur BBM di seluruh SPBU.

“71 pom bensin se-kota Depok, Alhamdulillah sudah terukur, semua kita awasi, kita cek, setiap tahun ada 4 kali pengukuran,” jelas Supian.

Pemerintah Kota Depok akan rutin melakukan pengawasan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Pemerintah Kota Depok tidak ingin masyarakat dirugikan akibat takaran BBM yang tidak pas dilakukan SPBU.

“Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar bagi warga Depok dan seluruh konsumen layanan pengisian BBM agar tidak dirugikan,” terang Supian.

Sidak pengecekan pompa ukur BBM dilakukan di 15 SPBU yang berada di Kota Depok. Selain itu, sidak yang dilakukan Wali Kota Depok dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Metrologi Nomor MR.03.03/2871/PKTN/SD/11/2025 tentang Pelaksanaan Pengawasan atau Pemantauan Bidang Metrologi Legal menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional.

17/12/2025 15:37
Jelang Nataru, Harga Jual Cabai di Kota Bandung Sentuh Rp 100 Ribu per Kilogram

Langkah selanjutnya yakni pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) akan digelar secara masif sebanyak 300 kali sepanjang bulan Desember ini, melibatkan kolaborasi APBN, APBD provinsi, kabupaten, kota, dan pihak mandiri.

Selain itu, intervensi strategis lainnya adalah Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI). Program ini dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jabar dengan memilih kecamatan kriteria daya beli rendah pada minggu ketiga Desember 2025..

“Dalam OPADI, masyarakat mendapatkan paket barang pokok berisi 3 kg beras premium, 1 liter minyak goreng premium, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung terigu. Harga pasar paket tersebut sekitar Rp96.700, namun disubsidi oleh Pemdaprov Jabar sehingga masyarakat cukup membayar Rp40 ribu per paket. Sasaran kami mencapai 100.447 Penerima Manfaat,” jelas Nining.

Sementara untuk komoditas minyak goreng, khususnya Minyakita, distribusi kini diperkuat melalui BUMN Pangan (Bulog dan ID Food) dengan target distribusi minimal 35 persen untuk mempercepat jangkauan ke masyarakat.

Menanggapi kekhawatiran gangguan panen akibat musim hujan, khususnya pada komoditas cabai, Disperindag Jabar telah melakukan optimalisasi penyerapan hasil panen di sentra produksi.

Bulan ini diprediksi terdapat panen cabai merah sekitar 14.496 ton yang tersebar di Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, dan Bandung Barat, serta 6.479 ton cabai rawit merah.

“Strateginya adalah mendorong kerja sama antar produsen di hulu, yakni petani andalan, dengan pelaku usaha di hilir. Selain itu, untuk BBM dan LPG, kami berkolaborasi dengan Pertamina guna memperkuat manajemen stok, terutama di area wisata dan wilayah rawan bencana,” tutur Nining.

Nining mengimbau masyarakat Provinsi Jabar agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying atau belanja berlebihan.

“Belanjalah sesuai kebutuhan, tidak perlu menimbun. Pemerintah terus melakukan pengawasan terpadu distribusi baik bersama Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan maupun Satgas Pangan Polri untuk memastikan ketersediaan stok. Jadilah konsumen yang kritis, berdaya, dan turut mengawasi transaksi perdagangan,” ucap Nining.

17/12/2025 12:15