BUMN: PT Pertamina Hulu Energi

  • Pertamina Siap Beli Minyak Rakyat yang Dihargai 80% ICP

    Pertamina Siap Beli Minyak Rakyat yang Dihargai 80% ICP

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengaku siap membeli minyak mentah dari sumur rakyat. 

    Hal sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.  

    Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Commercial PHE Edy Karyanto mengatakan, tim gabungan antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), telah melakukan identifikasi terhadap sumur rakyat.

    “Tim gabungan nanti kalau sudah mengidentifikasi sumurnya, kami siap karena kami malah senang kok bisa menerima itu [minyak mentah],” kata Edy di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun

    Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga sekitar 70% hingga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP). Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum.

    Menurut Edy, harga minyak mentah dari sumur rakkay sebesar 80% dari ICP itu sudah cukup ekonomi.

    “Ya win-win solution kan, karena kita juga bisa mereview fiscal term dan sebagainya gitu,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat lebih dari 30.000 sumur minyak masyarakat yang dianggap ilegal berpotensi dikerjasamakan dengan KKKS.

    Menurut Bahlil, sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025 mendatang. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya, yakni PHE.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off taker dan harganya antara 70% dari ICP sampai 80% Jadi sekitar itu,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).

    Jumlah sumur rakyat yang potensial sebanyak 30.000 untuk diberdayakan itu meningkat dari prediksi semula. Sebab, Kementerian ESDM sebelumnya mencatat hanya ada 8.000 sumur rakyat yang potensial.

    Bahlil mengatakan, 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

  • Kisah Iqbal, Penerima Beasiswa Sobat Bumi yang Sukses Jadi Perwira Pertamina

    Kisah Iqbal, Penerima Beasiswa Sobat Bumi yang Sukses Jadi Perwira Pertamina

    Kisah Iqbal, Penerima Beasiswa Sobat Bumi yang Sukses Jadi Perwira Pertamina
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –

    Beasiswa
    Sobat Bumi membentuk penerimanya untuk tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan
    softskill
    .
    Beasiswa tersebut menjadi program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)
    Pertamina
    di bidang pendidikan dengan beragam manfaat untuk penerimanya, mulai dari bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya hidup, hingga jejaring mahasiswa dan alumni penerima
    beasiswa
    dari seluruh Indonesia.
    Nilai tambah dari Beasiswa Sobat Bumi terletak dari aksi atau kegiatan yang diwajibkan kepada para penerimanya, yakni aksi pelestarian lingkungan lewat program Aksi Sobat Bumi (SoBi) dan energi terbarukan untuk ekonomi masyarakat desa lewat program Desa Energi Berdikari Sobat Bumi.
    Nilai tambah itu telah dirasakan oleh Iqbal Fauzi. Ia merupakan alumni mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Beasiswa Sobat Bumi angkatan ke-8. Kini, ia menjadi Perwira PT
    Pertamina Hulu Energi
    lewat program Bimbingan Profesi Sarjana Subholding Upstream (BPS SHU) 2024.
    Iqbal menjelaskan bahwa terdapat dua keterampilan yang diperoleh selama menjadi SoBI yang terus dibawa hingga menjadi Perwira, yakni nilai adaptif dan kolaboratif.
    “Dua nilai ini saya peroleh, salah satunya, ketika melakukan Aksi SoBi di tengah keterbatasan mobilitas akibat pandemi, mulai dari mengelola webinar, menyusun konten kampanye lingkungan di media sosial, hingga melakukan aksi sosial dengan konsep layanan tanpa turun (
    drive-thru
    ),” cerita Iqbal dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (20/7/2025).
    Meski kegiatan itu terlihat sederhana, lanjutnya, proses di baliknya menuntut sinergi antartim dan komunikasi dengan stakeholders. Ketenangan, terbuka pada perubahan, sigap menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan, serta mengedepankan kolaborasi demi mencapai tujuan bersama menjadi modal bagi Iqbal saat didapuk sebagai Perwira PT Pertamina Hulu Energi.
    Bagi Iqbal, Aksi SoBI menjadi momen pembelajaran yang mengajarkan dirinya untuk bisa bermakna bagi orang lain.
    “Dari pengalaman Aksi SoBI, saya belajar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang bisa dicapai untuk diri sendiri, melainkan juga tentang apa yang bisa diberikan untuk orang lain.
    Ketika kita punya rezeki, baik itu dalam bentuk uang, tenaga, ataupun waktu, dan kita gunakan untuk membantu sesama atau menjaga alam, maka hidup kita menjadi jauh lebih bermakna,” tambah Iqbal.
    Vice President Corporate Social Responsibility (CSR) and Small Medium Enterprise Partnership Program (SMEPP) Management Pertamina Rudi Ariffianto mengatakan bahwa Beasiswa Sobat Bumi tidak sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong praktik berkelanjutan kepada masyarakat lewat rangkaian capacity building.
    “Sesuai namanya Sobat Bumi, mereka didorong untuk juga menjalankan peran keberlanjutan Pertamina melalui kegiatan wajib yang dilakukan setiap tahun, yakni Aksi Sobat Bumi dan Desa Energi Berdikari Sobat Bumi. Dengan kegiatan tersebut, kami membina mereka agar terampil dalam mendorong praktik-praktik keberlanjutan ke masyarakat,” ujar Rudi.
    Lebih dari sekadar beasiswa, SoBI juga menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan untuk berkontribusi nyata melalui inovasi untuk masyarakat yang selaras dengan arah kebijakan
    Asta Cita
    pemerintah, Sustainable Development Goals (SDGs), serta Diktisaintek Berdampak dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
    Sebagai informasi, program Beasiswa Sobat Bumi berkontribusi nyata dalam Asta Cita pemerintah terkait pembangunan SDM dan pencapaian SDGs, khususnya SDGs Poin 4 (Pendidikan Berkualitas), SDGs Poin 7 (Energi Bersih), dan SDGs Poin 13 (Penanganan Perubahan Iklim).
    Hingga 2024, penerima Beasiswa Sobat Bumi mencapai 5.316 orang dan kini telah bermitra dengan 42 perguruan tinggi, mulai dari Universitas Sumatra Utara, Institut Teknologi Bandung, Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan, Universitas Wiralodra, hingga Universitas Cenderawasih.
    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, selain Beasiswa Sobat Bumi, Pertamina juga gencar melakukan pembinaan dan pengembangan generasi muda sebagai dukungan Pertamina pada peningkatan kualitas dan SDM.
    “Sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah, generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan yang aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucap Fadjar.
     
    Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan
    Berkelanjutan.

    Selengkapnya

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PHE OSES raih dua penghargaan DKJ Award 2025

    PHE OSES raih dua penghargaan DKJ Award 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Hulu Energi OSES meraih dua penghargaan dalam ajang Derap Kerja Sama Jakarta (DKJ) Award 2025 atas keberhasilan pelaksanaan dua program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu.

    “Kami berterima kasih ke Pemkab Kepulauan Seribu atas kolaborasi yang terjalin, sehingga PHE OSES selama dua tahun berturut-turut memperoleh penghargaan prestisius ini,” ujar Head of Communication Relations & CID PHE OSES Indra Dermawan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Adapun kedua program yang menjadi inspirasi adalah Tiga Perisai dan Palu Gada. Kedua program tersebut dinilai memberikan dampak nyata terhadap pelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Program Tiga Perisai, akronim dari Mitigasi Perubahan Iklim dan Konservasi, fokus pada konservasi lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian kawasan pesisir, termasuk penanaman mangrove, edukasi lingkungan, hingga perlindungan satwa langka seperti penyu sisik.

    Sementara itu, program Palu Gada, akronim dari Panggang Lestari dan Mandiri, hadir sebagai solusi pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui budidaya ikan yang berkelanjutan. Melalui program ini, kelompok nelayan menerima pelatihan, pendampingan teknis, serta dukungan infrastruktur untuk mengembangkan usaha perikanan secara mandiri.

    “Kami percaya bahwa keberlanjutan Perusahaan tidak hanya diukur dari performa bisnis, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi kami terhadap lingkungan dan masyarakat,” ucap Indra.

    Dengan penghargaan ini, lanjut dia, PHE OSES memperkuat posisinya sebagai perusahaan energi yang tidak hanya berorientasi pada produksi migas, tetapi juga aktif mendorong keberlanjutan lingkungan dan sosial.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PHE raih dua penghargaan internasional di Malaysia

    PHE raih dua penghargaan internasional di Malaysia

    tetapi juga membangun kepercayaan dan menjaga keberlangsungan budaya perusahaan yang positif

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menerima dua penghargaan dari ASEAN PR Network (APRN), yakni Best Government PR dan ASEAN Innovative Impact Leadership for Internal Communication.

    “Dalam menjalankan program komunikasi internal pada perusahaan energi dan pertambangan, kami menghadapi berbagai tantangan,” kata Internal Communication Manager PT PHE Anggadewi Widyastuti dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Namun, lanjut dia, departemen komunikasi internal PHE tidak hanya menyebarkan informasi atau kebijakan perusahaan secara internal, tetapi juga membangun kepercayaan dan menjaga keberlangsungan budaya perusahaan yang positif.

    “Ini menjadikan setiap karyawan sebagai bagian dari perusahaan,” ucapnya.

    Anggadewi menerima penghargaan bersama para pemimpin dan juga praktisi Public Relations (PR) lainnya, yaitu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas , Prof. Dato’ Sri Dr Syed Arabi Bin Syed Abdullah dari International Islamic University Malaysia, Boy Kelana Soebroto dari PT Astra International Tbk, serta Nurhayati Subakat dari PT Paragon Technology & Innovation dengan berbagai kategori.

    Penghargaan diberikan dalam acara The Kuala Lumpur International PR Conference (KLIP) yang diselenggarakan oleh APRN, Institute of Public Relations Malaysia (IPRM), World Comm Malaysia and Global Alliance for Public Relations and Communication Management.

    “Kami yakin ini dapat menjadi sebuah strategi untuk meningkatkan keterlibatan karyawan agar terus berdedikasi kepada perusahaan dan membangun pondasi yang kuat untuk meraih kesuksesan,” tuturnya.

    PT Pertamina Hulu Energi (PHE) adalah bagian dari PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang hulu minyak dan gas.

    PHE berperan sebagai subholding upstream Pertamina, mengelola portofolio dan operasional di berbagai wilayah kerja (blok) baik di dalam maupun luar negeri, serta terlibat dalam kegiatan hilir migas dan layanan terkait.

    PHE mengelola sejumlah wilayah kerja (blok) migas, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai subholding, PHE bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kegiatan hulu migas Pertamina, termasuk eksplorasi, eksploitasi dan produksi.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler 

  • Kritik Pengangkatan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi, Said Didu Sentil Cendekiawan Penjilat

    Kritik Pengangkatan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi, Said Didu Sentil Cendekiawan Penjilat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengkritik PT Pertamina Hulu Energi yang telah mengangkat komisaris baru.

    Menurutnya, kerusakan BUMN akan berlanjut setelah melihat komisariat yang telah diangkat tersebut.

    “Kerusakan BUMN berlanjut. Jadi penampungan relawan, caleg gagal, buzzer, dan cendekiawan penjilat,” kata Said Didu dikutip akun X pribadinya, Jumat, (11/7/2025).

    Diketahui, pengangkatan komisaris baru diumumkan secara resmi pada 10 Juli 2025, menggantikan struktur sebelumnya.

    Struktur lama seperti Rinaldi Firmansyah sebagai Komisaris Utama sudah tidak berlaku lagi berdasarkan laman resmi PHE terbaru.

    Berikut susunan Dewan Komisaris PT PHE terbaru setelah RUPS per 8–10 Juli 2025:

    Komisaris Utama & Komisaris Independen: Denny Januar Ali (alias “Denny JA”)

    Denny JA adalah seorang intelektual publik, konsultan politik, dan penulis terkemuka di Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

    Denny memiliki latar belakang pendidikan politik dan komunikasi dari luar negeri dan aktif dalam dunia opini publik, demokrasi, dan literasi digital.

    Komisaris Independen: Iggi Haruman Achsien

    Seorang profesional senior di bidang keuangan dan manajemen risiko, Iggi dikenal berpengalaman sebagai komisaris di beberapa BUMN dan swasta. Ia juga aktif dalam pengembangan tata kelola perusahaan dan audit internal.

    Komisaris:

    Stella Christie (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)

    Stella adalah Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI. Ia merupakan akademisi dan peneliti di bidang ilmu kognitif dan pendidikan, lulusan University of Edinburgh dan pernah mengajar di luar negeri.

  • Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU

    Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU

    Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Nama Stella Christie yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjadi sosok baru yang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan
    BUMN
    .
    Stella Christie dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
    Sebelum Stella Christie, nama Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).
    Adapula nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira yang menduduki posisi serupa.
    Kemudian, baru-baru ini juga dihebohkan nama politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP).
    Anggota Komisi VI DPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron menyebut bahwa rangkap jabatan antara
    Wamen
    dengan
    komisaris BUMN
    tidaklah melanggar undang-undang.
    Menurutnya,
    wamen
    boleh menjadi komisaris BUMN, selama tidak ada konflik kepentingan di dalamnya.
    “Tidak ada undang-undang yang melarangnya, serta selama tidak ada conflict interest dan kehadirannya dapat membantu meningkatkan performa BUMN,” ujar Herman, kepada Kompas.com, Jumat (11/7/2025).
    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi juga mengatakan, rangkap jabatan tersebut tidaklah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019.
    Dalam putusan tersebut, tidak tertulis bahwa wakil menteri dilarang rangkap jabatan.
    “Di putusan MK Nomor 80 Tahun 2019, tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).
    “Jadi, apa yang dilakukan hari ini tidak melanggar putusan MK. Tidak menyelisihi putusan MK,” sambungnya.
    Saat ini, setidaknya ada 30 wakil menteri yang merangkap jabatan di berbagai perusahaan BUMN. Berikut daftarnya:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
                        Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendiktisaintek Stella Christie Jadi Komisaris PHE, Segini Kekayaannya

    Wamendiktisaintek Stella Christie Jadi Komisaris PHE, Segini Kekayaannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie ditunjuk menjadi komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Stella tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp4,79 miliar per 2024.

    Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp4,43 miliar.

    Perinciannya, Stella memiliki bangunan seluas 81 m2 di Jakarta Barat, hasil sendiri senilai Rp1,71 miliar. Dia juga memiliki tanah seluas 1.813 m2 di Bandung, hibah dengan akta senilai Rp2,71 miliar. Selain itu, Stella juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp350,72 juta.

    Stella merupakan akademisi, dia juga tercatat sebagai profesor guru besar dan researcher di Tsinghua University Beijing. Stella telah menempuh pendidikan S1 di Harvard University, kemudian S2 dan S3 dari North Western University.

    Adapun, dia juga merupakan ilmuwan bidang kognitif science, yang mempelajari bagaimana cara berpikir.

    Perempuan kelahiran Medan 11 Januari 1979 itu pernah menjadi Asisten profesor dan profesor tetap di Swarthmore College, Pennsylvania pada 2012 hingga 2018.

    Dia kemudian menjadi profesor di Tsinghua University, Beijing sejak 2018. Di kampus tersebut, Stella juga menjadi Research Chair di Tsinghua Laboratory of Brain & Intelligence dan Direktur Child Cognition Center.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie ditunjuk menjadi komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

    Perombakan dewan komisaris itu diketahui dari laman resmi PHE. Para pemegang sama juga menunjuk Denny Januar Ali sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen. Lalu, Iggi Haruman Achsien sebagai komisaris independen.

    Kemudian, Nanang Untung sebagai komisaris. Selanjutnya, tiga orang lainnya juga ditunjuk sebagai komisaris. Tiga orang itu yakni Wahyu Setyawan, Muhammad Qodari, dan Andika Pandu Puragabaya.

    Sebelumnya, PHE juga merombak susunan direksi. Tercatat, Awang Lazuardi resmi dikukuhkan sebagai direktur utama. Awang kini resmi menggantikan Chalid Said Salim.

    Adapun, Awang sebelumnya menjabat sebagai direktur pengembangan dan produksi PHE. Perombakan direksi pada subholding PT Pertamina (Persero) itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu lalu.

    Sekretaris Perusahaan PHE Hermansyah Y. Nasroen mengatakan, penetapan ini tentunya mendukung dan comply pada kebijakan dan keputusan pemegang saham.

    “Diharapkan dengan susunan baru ini dapat terus berkontribusi positif dan meningkatkan dukungan Pertamina group untuk mewujudkan ketahanan energi nasional,” ucap Hermansyah kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Para pemegang saham juga menunjuk Dannif Danusaputro sebagai direktur investasi dan pengembangan bisnis. Selanjutnya, Mery Luciawaty ditunjuk sebagai direktur pengembangan dan produksi.

    Lalu, Whisnu Bahriansyah ditunjuk sebagai direktur manajemen risiko. Berikutnya, Edy Karyanto sebagai direktur perencanaan strategis, portofolio, dan commercial.

    Pemegang saham juga menunjuk Ery Sulistyo Sutikno sebagai direktur SDM dan penunjang bisnis. Lalu, Bayu Kusuma Dewanto sebagai direktur keuangan dan Muharram J Panguriseng sebagai direktur eksplorasi.

  • Paiman Raharjo Tergeser Diganti Stella Christie di PT Pertamina Hulu Energi, Pertanda Apa?

    Paiman Raharjo Tergeser Diganti Stella Christie di PT Pertamina Hulu Energi, Pertanda Apa?

    GELORA.CO – Pergantian besar-besaran kembali terjadi di tubuh PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

    Sebanyak enam orang komisaris resmi tergeser dari jabatannya, termasuk Paiman Raharjo yang mengonfirmasi langsung kabar tersebut.

    “Saya ikut tergeser, Mas. Enam komisaris diganti semua,” ujar Paiman kepada sumber porosjakarta.com.

    Adapun nama-nama komisaris yang digantikan antara lain:

    Rinaldi Firmansyah (Komisaris Utama)Tutuka AriadjiNanang UntungTumpak SimanjuntakAbdi MustakimPaiman Raharjo

    Kabar perombakan ini semakin menarik perhatian publik setelah muncul nama-nama baru yang disebut akan mengisi posisi strategis di PHE, termasuk dua analis politik ternama: Denny Januar Ali (Denny JA) dan Muhammad Qodari.

    Denny JA dikabarkan bakal menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen, sementara Qodari akan bergabung sebagai anggota dewan komisaris. Selain mereka, nama-nama lain yang beredar adalah:

    Iggi Haruman Achisen (Komisaris Independen)Nanang UntungStella ChristieAndika Pandu ParagabayaNepos M.T. Pakpahan

    Meski susunan baru komisaris PHE belum diumumkan secara resmi, informasi ini sudah lebih dulu beredar luas di kalangan industri migas dan media nasional. Penempatan figur nonteknokrat di kursi strategis BUMN energi seperti ini menjadi sorotan publik, terutama soal kompetensi dan integritas.

    Pertamina Lakukan Rombakan di 4 Anak Usaha Sekaligus

    Tak hanya PHE, empat subholding lain milik Pertamina juga mengalami pergantian jajaran pimpinan. Subholding tersebut adalah:

    PT Pertamina International Shipping (PIS)PT Pertamina Patra Niaga (PPN)PT Pertamina GasPT Pertamina Hulu Energi (PHE)

    Corporate Secretary PPN, Heppy Wulansari, mengonfirmasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Selasa, 8 Juli 2025, resmi memutuskan sejumlah perubahan struktur manajemen.

    Dalam RUPS tersebut, Mars Ega Legowo diangkat sebagai Direktur Utama PPN, menggantikan posisinya sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

    Sementara itu, mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Achmad Muchtasyar, didapuk sebagai Wakil Direktur Utama — posisi baru yang mulai diterapkan di struktur PPN.

    Berikut susunan direksi baru PPN:

    Mega Satria – Direktur KeuanganAlimuddin Baso – Direktur Pemasaran Pusat dan NiagaEko Ricky Susanto – Direktur Pemasaran RegionalHari Purnomo – Direktur Rekayasa dan Infrastruktur DaratPutut Andriatno – Direktur SDM dan Penunjang BisnisRahman Pramono Wibowo – Direktur Manajemen RisikoHarsono Budi Santoso – Direktur Perencanaan dan Pengembangan BisnisCatatan Soft Kritik:

    Perombakan besar ini menimbulkan berbagai reaksi dari publik dan pengamat industri.

    Masuknya figur politik ke dalam jajaran komisaris BUMN energi strategis memicu pertanyaan mengenai arah profesionalisme dan transparansi pengelolaan sektor migas nasional.

    Meski sah secara hukum, publik berharap agar pertimbangan meritokrasi tetap menjadi prinsip utama dalam pengisian jabatan strategis, demi menjaga kinerja dan kepercayaan publik terhadap Pertamina dan anak usahanya.

    Termasuk pergantian Paiman Raharjo yang memang orang dekat Jokowi dengan sosok lainnya?***