BUMN: PT Jasa Marga

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi bakal mengambil tindakan ekstrem dengan penutupan jembatan timbang dalam rangka penghapusan pungutan liar (pungli) dan kendaraan overdimension overload (ODOL).

Pasalnya pungli menjadi salah satu yang menjadi concern atau perhatian dalam rangka penghapusan kendaraan kelebihan muatan dan dimensi alias ODOL. Terlebih, interaksi pengemudi dengan oknum petugas di jembatan timbang mendorong terjadinya praktik pungli dan beredarnya kendaraan ODOL di jalanan.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa memang sudah ada teknologi seperti weight in motion (WIM). Namun, teknologi tersebut belum dapat menggantikan jembatan timbang.

“WIM itu bisa enggak menggantikan fungsi jembatan timbang yang dapat memberi informasi dimensi dan informasi barang bawaan. WIM tidak bisa mendeteksi itu,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/8/2026).

Penghapusan jembatan timbang, utamanya di jalan nasional, bukan tol, dapat memberikan efek bahaya karena hilangnya pemantauan.

Dirinya hanya menanti Presiden Prabowo Subianto dapat bertindak tegas terhadap pungli—selayaknya tindakan tegasnya terhadap isu pertambangan.

“Tinggal menunggu Prabowo bilang ‘pokoknya saya sikat [pungli]’ selesai itu,” tutur Djoko.

Terpisah, peneliti senior Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) Felix Iryantomo menyampaikan bahwa dugaan jembatan timbang menjadi sarang pungli perlu bukti yang nyata. Dirinya mempertanyakan apakah selama ini sudah ada oknum petugas yang ditangkap dan dijatuhi sanksi karena melakukan pungli.

Perlu dicatat bahwa fungsi unit kerja jembatan timbang seharusnya bukan sekadar untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran lebih muatan dan lebih dimensi truk, yang belakangan popular disebut sebagai truk ODOL.

Namun demikian jembatan timbang dapat menjadi lokasi pendataan asal dan tujuan barang yang diangkut oleh seluruh truk yang melintas sekaligus data berbagai jenis barang/komoditi yang diangkut.

Pada aspek tersebut, ada titik lemah di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam hal mana hampir tidak pernah ada publikasi yang diterbitkan yang bisa secara mudah diketahui oleh publik. Seandainya seluruh jembatan timbang ditugasi mendata seluruh jenis barang berikut beratnya serta asal dan tujuan, maka data tersebut bisa menjadi indikator perekonomian yang sangat penting bagi daerah dimana jembatan tersebut berlokasi.

Senada dengan Djoko, penggunaan WIM yang belum dilakukan di jalan nasional patut menjadi pertanyaan. Terlebih, lalu lintas barang di selain Pulau Jawa masih belum sepenuhnya terkoneksi oleh tol.

Terlebih apabila hal tersebut dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam menargetkan zero ODOL 2027.

“Rasa-rasanya pernyataan Menhub yang akan membubarkan jembatan timbang tersebut menjadi dekonstruktif dan tidak nyambung dengan target Menko IPK,” tuturnya.

Sebelumnya Menhub Dudy Purwaghandi optimistis bahwa target zero ODOL 2027 bakal tercapai. Harapan tersebut sejalan dengan dilakukannya beberapa kajian, termasuk di antaranya yang menjadi concern misalnya seperti pungli.

“Kalau kami dari Kemenhub, yang paling ekstrem apabila memang pungli itu dari kami itu memang ada, dan kita tidak menutup mata terhadap itu, ya jembatan timbang kita tutup,” tuturnya saat Media Briefing pada Kamis, (15/8/2025).

Menurutnya, saat ini sudah ada WIM yang mampu menimbang kendaraan tanpa jembatan timbang. Dirinya juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Jasa Marga soal pemasangan WIM di jalan-jalan tol.

“Dengan WIM, maka interaksi antara supir dengan petugas, menjadi tidak ada. Sehingga kita menutup kemungkinan terjadinya pungli itu dari sisi pemeriksaan kendaraan, khususnya pemeriksaan berkaitan dengan berat kendaraan,” lanjutnya.

Sementara sejauh ini, pemasangan perangkat WIM baru di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kertapati dan Talang Kelapa di Palembang, Sumatra Selatan.