BUMN: PT INALUM

  • Kena Tarif 50 Persen, Inalum Mau Fokus ke Dalam Negeri

    Kena Tarif 50 Persen, Inalum Mau Fokus ke Dalam Negeri

    JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan memfokuskan penyerapan produk aluminium untuk industri dalam negeri. Hal ini menyusul pengenaan tarif 50 persen oleh Presiden AS, Donal Trump terhadap produk impor baja dan aluminium.

    Untuk itu, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Melati Sarnita meminta dukungan dari pemerintah terkait regulas importasi untuk menggenjot penyerapan produk dalam negeri.

    “Ini memang kami harapkan kita bisa mendapatkan market pengganti di domestik, karena memang kita itu aslinya produk kita itu semi-finished, produk kita itu kemudian dibeli oleh industri nasional, kemudian mereka membuat produk jadi,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, yang dikutip Kamis, 17 Juli.

    Menurutnya, dengan aturan yang diberlakukan Trump, produsen hilir aluminium terancam kehilangan pangsa pasar sebesar 30.000 ton per tahun. Dengan aturan importasi dari pemerintah, Melati meyakini potensi kehilangan pangsa pasar dapat teratasi.

    “Dengan penggalakan regulasi importasi ini, mungkin bisa membantu para produser hilir ini bisa mendapatkan pasar pengganti di dalam negeri, at least sepadan dengan angka yang hilang ketika implementasi dari penerapan tarif Trump ini,” terang Melati.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini kinerja Inalum telah melampaui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan jumlah produksi aluminium yang mengalami peningkatan sebesar 26 persen, sementara penjualan mengalami kenaikan sebesar 28 persen pada tahun 2024.

    Melati membidik perusahaan mampu meningkatkan market share ke angka 48 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 46 persen.

    “Saat ini di market domestik market share kita itu masih di 46 persen, target kita sendiri tahun ini kita harus bisa menaikkan itu ke 48 persen,” tandas Melati.

  • Anggota DPR: Hilirisasi pertambangan harus efisien dan bernilai tambah

    Anggota DPR: Hilirisasi pertambangan harus efisien dan bernilai tambah

    Agenda hilirisasi ini menjadi agenda utama Presiden yang dikomandani Menteri ESDM. Mind ID dan semua anak perusahaan harus menjalankannya secara serius sehingga terlaksana seperti yang dicita-citakan di Asta Cita

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman menegaskan bahwa pelaksanaan hilirisasi pertambangan harus dilakukan secara efisien, berbasis perencanaan matang, dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, termasuk pengelolaan lingkungan pascatambang yang terukur.

    Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama MIND ID dan entitas anak usahanya seperti PT Antam, PT Timah, PT Bukit Asam, dan PT Inalum.

    “Hilirisasi jangan hanya sekadar jargon . Hilirisasi harus efisien dan menghasilkan diverifikasi produk bernilai tambah. Ini penting agar kita tidak terjebak pada proyek tanpa manfaat konkret,” kata Yulisman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut Yulisman, hilirisasi harus menjadi strategi pembangunan industri nasional yang tidak hanya bersifat simbolik atau sekedar jargon yang memenuhi target fisik semata. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap proyek hilirisasi mampu mendorong nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi negara dan daerah penghasil.

    Yulisman juga meminta keseriusan penuh dari MIND ID dan seluruh stakeholder industri tambang untuk menjalankan agenda hilirisasi secara menyeluruh dan terintegrasi, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan arahan strategis Menteri ESDM.

    Ia menekankan bahwa agenda hilirisasi nasional saat ini bukan sekadar program sektoral, tetapi merupakan kebijakan prioritas pemerintahan ke depan.

    “Agenda hilirisasi ini menjadi agenda utama Presiden yang dikomandani Menteri ESDM. Mind ID dan semua anak perusahaan harus menjalankannya secara serius sehingga terlaksana seperti yang dicita-citakan di Asta Cita,” ujarnya.

    Selain menyoroti aspek efisiensi industri, Yulisman juga menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan pascatambang. Ia meminta agar MIND ID dan seluruh anak perusahaannya menyusun biaya pemulihan lingkungan (environmental recovery) yang wajar, terukur, efisien dan berbasis kajian ilmiah.

    “Biaya recovery lingkungan perlu disiapkan secara wajar dan efisien. Harus dihitung secara masuk akal dan dijalankan dengan sungguh-sungguh agar fungsi ekologis kawasan tambang bisa pulih seperti sedia kala,” tambah legislator asal daerah pemilihan Riau II itu.

    Yulisman menutup dengan pesan bahwa keberhasilan hilirisasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, agar manfaat ekonomi dari industri tambang tidak meninggalkan beban ekologis dan sosial bagi generasi mendatang.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Inalum Beberkan Strategi Tekan Efek Tarif Trump, Ini Caranya

    Bos Inalum Beberkan Strategi Tekan Efek Tarif Trump, Ini Caranya

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) membeberkan strategi perusahaan agar aluminium Indonesia tetap eksis di kancah global. Meskipun, saat ini Amerika Serikat (AS) memberlakukan tarif tinggi, termasuk pada produk aluminium yang masuk ke negara tersebut.

    Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengungkapkan bahwa pihaknya terus menggunakan sumber energi bersih seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk memproduksikan aluminium.

    Penggunaan energi bersih tersebut membuat perusahaan bisa menghasilkan produk ‘green aluminium’ yang memiliki nilai jual tinggi dan bisa bersaing dengan pemasok aluminium lainnya.

    “Makanya, harapan kita, identitas kita sebagai green aluminium, itu kita bisa pakai, kita perkuat, sehingga kan orang-orang pakai barang kita, itu, ada efek lain. Dia bisa masuk ke green-green industry. Misalnya, kayak mobil listrik BMW atau Mercedes, maunya, kan, barangnya produk green. Kayak gitu-gitu, kan, dia bisa masuk,” jelas Melati saat ditemui di sela acara Economic Update CNBC Indonesia di Jakarta, dikutip Jumat (20/6/2025).

    Dengan dikenakannya kenaikan tarif impor aluminium menjadi 50% sejak awal Juni 2025 dari sebelumnya 25%, maka menurutnya ini justru akan membebani konsumen aluminium di AS itu sendiri. Pasalnya, produsen aluminium akan membebankan kenaikan tarif impor pada harga jual ke konsumen.

    Bila harga impor aluminium ini semakin tinggi, maka dia tak menampik dikhawatirkan ini akan terjadi pengalihan sumber pasokan aluminium AS.

    “Kalau, kan, ada banyak pemain, itu, yang memang pasar major-nya di Amerika. Kalau affordability-nya turun, kayak tadi, otomatis pasar mereka hilang, kan. Pasti dia nyari pasar pengganti. Nah, pasti dia nyari pasar-pasar lain, yang mungkin pasar kita, atau pasar yang lain,” jelasnya.

    Namun, menurutnya pihaknya tetap optimistis produk yang dihasilkan Inalum tetap bisa bersaing di pasar AS.

    “Jadi, kan, itu spesifik. Yang lain belum tentu dia bisa. Gak semua, I think only like 20% of the player yang actually pakai hydro, kan. Gak semuanya,” tandasnya.

    Tarif Impor Aluminium AS

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menghantam perdagangan. Dalam pidato populis di hadapan buruh pabrik baja AS, Trump mengumumkan bahwa tarif impor baja dan aluminium akan digandakan.

    Tak tanggung-tanggung, tarif impor baja dan aluminium akan naik menjadi 50% dari sebelumnya 25%. Kebijakan ini berlaku 4 Juni 2025.

    “Kita naikkan tarif baja dari 25% menjadi 50%,” seru Trump lantang di fasilitas US Steel, Pennsylvania, negara bagian yang menjadi kunci kemenangannya di Pilpres 2024, dikutip AFP, Senin (2/6/2025).

    “Tak ada yang bisa menghindar dari ini!,” tegasnya.

    Tak lama setelah pidato tersebut, Trump pun mempertegas lewat unggahan di Truth Social. Ia mengatakan kebijakan serupa juga akan berlaku untuk aluminium.

    PLTA Milik Inalum

    Inalum sudah berdiri sejak Januari 1976 dan sudah melakukan banyak terobosan untuk pembangunan ekonomi Indonesia serta masyarakat.

    Salah satu terobosan besar yang dilakukan perusahaan adalah membangun industri aluminium dengan fondasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Paritohan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

    Perusahaan memanfaatkan kekuatan Sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba di Sumatera Utara sebagai sumber energi yang tak hanya murah tetapi juga berkelanjutan. Sebanyak 95% produksi aluminium di Inalum menggunakan renewable energi yang bersumber dari PLTA.

    PLTA sudah beroperasi sejak 1981 atau lebih dari 43 tahun lalu.

    Sebagai catatan, dibutuhkan 14.000- 14.300 kWh untuk memproduksi satu ton aluminium. Dengan sumber listrik yang lebih murah maka ongkos produksi juga bisa ditekan.

    Inalum sendiri kini memiliki tiga unit bendungan yakni Bendungan Pengatur, Bendungan Sigura Gura dan Bendungan Tangga serta dua PLTA yakni PLTA Sigura Gura dan PLTA Tangga. Kedua PLTA tersebut berkapasitas 603 Mega-watt (MW).

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bos Inalum Buka-bukaan Efek Kenaikan Tarif Impor Aluminium Trump

    Bos Inalum Buka-bukaan Efek Kenaikan Tarif Impor Aluminium Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) membeberkan dampak yang terjadi pada ekspor aluminium dari Indonesia ke Amerika Serikat (AS) setelah Presiden AS Donald Trump meningkatkan tarif impor aluminium dua kali lipat menjadi 50% sejak awal Juni 2025.

    Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengakui bahwa terjadi pelambatan pada ekspor aluminium ke AS. Adapun ekspor aluminium Inalum ke AS biasanya mencapai 30 ribu ton per tahun.

    Namun, lanjutnya, bila AS mengenakan kenaikan tarif impor aluminium tersebut, maka menurutnya kenaikan tarif impor ini akan dilimpahkan kepada konsumen di AS itu sendiri. Pasalnya, perusahaan tidak akan menanggung beban kenaikan tarif impor tersebut. Pada akhirnya, konsumen aluminium di AS sendiri lah yang menanggung beban lonjakan tarif impor ini.

    “Jadi, gini, ya. Yang lama, 30 ribu (ton), itu, kan, nggak pake tarif (kenaikan tarif impor baru). Yang sekarang, itu agak melambat. Tapi, kalaupun melambat, it doesn’t mean harganya turun, kan. Yang bayar tarifnya siapa, sih, sebenarnya? Kita yang jual, apa yang beli? Yang beli kan,” jelasnya di sela acara Economic Update CNBC Indonesia di Jakarta, dikutip Jumat (20/6/2025).

    “Karena, kan, misalnya, kayak saya, saya, kan, nggak akan mau jual ke Amerika, tapi saya rugi, nggak mau, dong. Pasti saya akan keep sama. Harganya akan keep sama, kan. Secara korporasi, kita pasti, ya, terserah, harga saya segini. Ya, kalau nyampe di Amerika, yang beli di-charge, ya, dia yang bayar,” tambahnya.

    Namun demikian, Melati tidak menampik bahwa imbas dari lonjakan tarif impor ini, permintaan aluminium dari AS akan menurun.

    “Pasti berkurang. Karena, gini, barang saya, itu, kan, sebenarnya COGS-nya, dia, kan, materialnya, dia, kan. Kalau itu mahal, profitability-nya turun atau naik? Kan, ada dua cara, kan. Dia naikin harga jual. Harga jual yang nanggung siapa? Jadi, efeknya, makanya, di Amerika jadi ribut, kan. Karena mereka yang nanggung. Bukan kita yang nanggung,” paparnya.

    Melati juga mewaspadai adanya potensi peralihan sumber pasokan aluminium AS. Meskipun ada potensi itu, dia menegaskan produk aluminium yang dijual oleh pihaknya memiliki nilai jual tinggi karena diproduksi dengan sumber energi bersih dan menghasilkan ‘green aluminium’.

    “Pasti dia nyari pasar pengganti. Nah, pasti dia nyari pasar-pasar lain, yang mungkin pasar kita, atau pasar yang lain. Makanya, harapan kita, identitas kita sebagai green aluminium, itu kita bisa pakai, kita berkuat. Sehingga, kan, orang-orang pakai barang kita, itu, ada efek lain. Dia bisa masuk ke green-green industry,” imbuhnya.

    “Misalnya, kayak mobil listrik BMW atau Mercedes, maunya, kan, barangnya produk green. Kayak gitu-gitu, kan, dia bisa masuk. Jadi, kan, itu spesifik. Yang lain belum tentu dia bisa. Gak semua, I think only like 20% of the player yang actually pakai hydro, kan. Gak semuanya,” tandasnya.

    Tarif Impor Aluminium AS

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menghantam perdagangan. Dalam pidato populis di hadapan buruh pabrik baja AS, Trump mengumumkan bahwa tarif impor baja dan aluminium akan digandakan.

    Tak tanggung-tanggung, tarif impor baja dan aluminium akan naik menjadi 50% dari sebelumnya 25%. Kebijakan ini berlaku 4 Juni 2025.

    “Kita naikkan tarif baja dari 25% menjadi 50%,” seru Trump lantang di fasilitas US Steel, Pennsylvania, negara bagian yang menjadi kunci kemenangannya di Pilpres 2024, dikutip AFP, Senin (2/6/2025).

    “Tak ada yang bisa menghindar dari ini!,” tegasnya.

    Tak lama setelah pidato tersebut, Trump pun mempertegas lewat unggahan di Truth Social. Ia mengatakan kebijakan serupa juga akan berlaku untuk aluminium.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pertagas Integrated Pipeline and Energy Summit 2025, Dorong Infrastruktur Terintegrasi untuk Ketahanan Energi

    Pertagas Integrated Pipeline and Energy Summit 2025, Dorong Infrastruktur Terintegrasi untuk Ketahanan Energi


    PIKIRAN RAKYAT –
    PT Pertamina Gas (Pertagas), sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina, telah menyelenggarakan Pertagas Integrated Pipeline and Energy Summit (PIPES) pada 17–18 Juni 2025 di Jakarta. Forum ini mempertemukan lebih dari 250 peserta dari kalangan pemangku kepentingan, pelaku industri, perusahaan energi, dan mitra bisnis strategis, serta mempertemukan para pengambil kebijakan dengan pelaksana industri energi dalam satu ruang dialog terbuka.

    Mengangkat tema “The First Integrated and Longest Gas Transmission Pipeline in South East Asia”, PIPES 2025 menyoroti pentingnya infrastruktur energi terintegrasi sebagai fondasi dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

    Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Utama PT Pertamina Gas, Gamal Imam Santoso, menyampaikan bahwa Pertagas bersama Subholding Gas sebagai backbone transmisi gas bumi nasional memiliki peran penting dalam memastikan distribusi energi yang handal dan merata.

    “Kami memastikan pemerataan jaringan pipa gas bumi ke kawasan industri strategis dan turut menjalankan Roadmap Integrasi Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi Indonesia,” ujar Gamal.

    Ia menekankan peran strategis mereka dalam memastikan infrastruktur penyaluran gas yang handal dan terintegrasi untuk mendukung industri strategis seperti Pupuk, Pembangkitan, Kilang dan industri lainnya.

    Mewakili Menteri ESDM, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati dalam sambutan kuncinya menekankan bahwa swasembada energi adalah kunci utama dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

    “Melalui hilirisasi, kita mendukung peningkatan produksi dan pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Untuk itu, pengembangan infrastruktur gas bumi, khususnya jaringan pipa, menjadi sangat penting sebagai tulang punggung distribusi energi nasional,” tegasnya.

    Pernyataan ini didukung oleh SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero), Henricus Herwin, yang dalam paparannya menyoroti strategi Pertamina sebagai holding energi dalam mengintegrasikan rantai pasok minyak dan gas bumi hulu dan hilir.

    “Di tengah tantangan global, konsolidasi dan integrasi sistem energi nasional menjadi krusial, tidak hanya untuk efisiensi tetapi juga untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan,” ujarnya.

    Dari sisi pengembangan infrastruktur, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Harry Budi Sidharta menegaskan bahwa PGN, sebagai Subholding Gas Pertamina, merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung hilirisasi industri gas bumi melalui integrasi infrastruktur dan inovasi teknologi.

    “Ini semakin memperkuat posisi Subholding Gas Pertamina sebagai pemain kunci dalam mewujudkan infrastruktur gas yang terintegrasi dan agregasi gas bumi di Indonesia.”

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) menambahkan, forum PIPES mencerminkan keaktifan Pertagas dalam memimpin distribusi energi bersih.

    “Kami berharap, program ini menjadi sinergi dari semua pihak sehingga dapat meningkatkan energi bersih di Indonesia, untuk mencapai kedaulatan energi dan target NZE Pemerintah,” tandasnya.

    PIPES 2025 menampilkan dua sesi plenary yang membahas berbagai isu material di sektor energi dengan dialog terbuka mengenai harmonisasi regulasi energi serta keseimbangan kebutuhan pasar dengan kedaulatan energi nasional, serta mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur gas bumi secara berkelanjutan.

    Plenary Session pertama bertema “Harmonizing Energy Regulations,” menghadirkan regulator strategis seperti Ditjen Migas, BPH Migas, Lemigas, SKK Migas serta PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku Subholding Gas. Diskusi tersebut membahas pentingnya harmonisasi kebijakan untuk menciptakan kemandirian energi dari hulu ke hilir.

    Pada sesi kedua dengan tema “Balancing Market Needs and Strengthening National Energy Sovereignty” menghadirkan mitra bisnis strategis Pertamina Gas, yakni PT INALUM, Mubadala Energi, Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), serta Direktur Utama PT Pertamina Gas. Diskusi tersebut menyoroti pentingnya menyeimbangkan kebutuhan industri dengan kepentingan nasional melalui penguatan pasokan energi domestik dan dukungan kebijakan yang proaktif.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.***

  • PIPES 2025 Langkah Nyata Pertagas Dorong Infrastruktur Terintegrasi Demi Ketahanan Energi – Page 3

    PIPES 2025 Langkah Nyata Pertagas Dorong Infrastruktur Terintegrasi Demi Ketahanan Energi – Page 3

    VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) menambahkan, forum PIPES mencerminkan keaktifan Pertagas dalam memimpin distribusi energi bersih.

    “Kami berharap, program ini menjadi sinergi dari semua pihak sehingga dapat meningkatkan energi bersih di Indonesia, untuk mencapai kedaulatan energi dan target NZE Pemerintah,” tandasnya.

    PIPES 2025 menampilkan dua sesi plenary yang membahas berbagai isu material di sektor energi dengan dialog terbuka mengenai harmonisasi regulasi energi serta keseimbangan kebutuhan pasar dengan kedaulatan energi nasional, serta mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur gas bumi secara berkelanjutan.

    Plenary Session pertama bertema “Harmonizing Energy Regulations,” menghadirkan regulator strategis seperti Ditjen Migas, BPH Migas, Lemigas, SKK Migas serta PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku Subholding Gas. Diskusi tersebut membahas pentingnya harmonisasi kebijakan untuk menciptakan kemandirian energi dari hulu ke hilir.

    Pada sesi kedua dengan tema “Balancing Market Needs and Strengthening National Energy Sovereignty” menghadirkan mitra bisnis strategis Pertamina Gas, yakni PT INALUM, Mubadala Energi, Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), serta Direktur Utama PT Pertamina Gas. Diskusi tersebut menyoroti pentingnya menyeimbangkan kebutuhan industri dengan kepentingan nasional melalui penguatan pasokan energi domestik dan dukungan kebijakan yang proaktif.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

     

    (*)

  • PIPES 2025 soroti pentingnya infrastruktur energi terintegrasi

    PIPES 2025 soroti pentingnya infrastruktur energi terintegrasi

    Jakarta (ANTARA) – Ajang Pertamina Gas Integrated Pipeline and Energy Summit (PIPES) 2025 menyoroti pentingnya infrastruktur energi sebagai fondasi dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

    Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas) Gamal Imam Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan forum PIPES 2025 menyatukan visi energi nasional menuju kemandirian dan keberlanjutan.

    Pertagas, sebagai bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero), menyelenggarakan PIPES bertema “The First Integrated and Longest Gas Transmission Pipeline in South East Asia” pada 17-18 Juni 2025 di Jakarta.

    Ajang mempertemukan lebih dari 250 peserta dari kalangan pemangku kepentingan, pelaku industri, perusahaan energi, dan mitra bisnis strategis, serta mempertemukan para pengambil kebijakan dengan pelaksana industri energi dalam satu ruang dialog terbuka.

    Dalam sambutan pembukaannya, Gamal menyampaikan Pertagas bersama Subholding Gas sebagai backbone transmisi gas bumi nasional memiliki peran penting dalam memastikan distribusi energi yang andal dan merata.

    “Kami memastikan pemerataan jaringan pipa gas bumi ke kawasan industri strategis dan turut menjalankan Roadmap Integrasi Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi Indonesia,” ujarnya.

    Gamal pun menekankan peran strategis perusahaan dalam memastikan infrastruktur penyaluran gas yang andal dan terintegrasi untuk mendukung industri strategis seperti pupuk, pembangkitan, kilang dan industri lainnya.

    Sementara itu, dalam sambutan kuncinya mewakili Menteri ESDM, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menekankan swasembada energi adalah kunci utama dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

    “Melalui hilirisasi, kita mendukung peningkatan produksi dan pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Untuk itu, pengembangan infrastruktur gas bumi, khususnya jaringan pipa, menjadi sangat penting sebagai tulang punggung distribusi energi nasional,” sebutnya.

    SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero) Henricus Herwin dalam paparannya menyoroti strategi Pertamina sebagai holding energi dalam mengintegrasikan rantai pasok minyak dan gas bumi hulu dan hilir.

    “Di tengah tantangan global, konsolidasi dan integrasi sistem energi nasional menjadi krusial, tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan,” ujarnya.

    Dari sisi pengembangan infrastruktur, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Harry Budi Sidharta menegaskan PGN, sebagai Subholding Gas Pertamina, merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung hilirisasi industri gas bumi melalui integrasi infrastruktur dan inovasi teknologi.

    “Ini semakin memperkuat posisi Subholding Gas Pertamina sebagai pemain kunci dalam mewujudkan infrastruktur gas yang terintegrasi dan agregasi gas bumi di Indonesia,” sebutnya.

    PT Pertamina Gas (Pertagas), sebagai bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero) menyelenggarakan Pertamina Gas Integrated Pipeline and Energy Summit (PIPES) 2025 bertema “The First Integrated and Longest Gas Transmission Pipeline in South East Asia” pada 17-18 Juni 2025 di Jakarta. ANTARA/HO-PT Pertamina Gas

    Forum PIPES 2025 menampilkan dua sesi plenary yang membahas berbagai isu material di sektor energi dengan dialog terbuka mengenai harmonisasi regulasi energi serta keseimbangan kebutuhan pasar dengan kedaulatan energi nasional, serta mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur gas bumi secara berkelanjutan.

    Plenary sesi pertama bertema “Harmonizing Energy Regulations”, menghadirkan narasumber strategis seperti Ditjen Migas, BPH Migas, Lemigas, SKK Migas, serta PGN selaku Subholding Gas.

    Diskusi tersebut membahas pentingnya harmonisasi kebijakan untuk menciptakan kemandirian energi dari hulu ke hilir.

    Pada sesi kedua dengan tema “Balancing Market Needs and Strengthening National Energy Sovereignty” menghadirkan mitra bisnis strategis Pertamina Gas, yakni PT Inalum, Mubadala Energi, Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), serta Direktur Utama Pertamina Gas.

    Diskusi tersebut menyoroti pentingnya menyeimbangkan kebutuhan industri dengan kepentingan nasional melalui penguatan pasokan energi domestik dan dukungan kebijakan yang proaktif.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Inalum Beberkan Strategi Tekan Efek Tarif Trump, Ini Caranya

    5 Tahun Lagi Produksi Alumina Inalum Bakal Nambah Jadi 2 Juta Ton

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) berencana untuk menggenjot kapasitas produksi aluminium di Indonesia. Hal ini seiring dengan permintaan aluminium yang diperkirakan akan melonjak dalam beberapa tahun ke depan.

    Direktur Utama PT Inalum Melati Sarnita mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah megupayakan agar pembangunan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase 2 yang merupakan ekspansi dari Proyek SGAR Fase 1, berlokasi di Mempawah, Kalimantan Barat dapat segera dimulai.

    Dengan demikian, produksi alumina domestik dapat meningkat hingga mencapai 2 juta ton per tahun dengan beroperasinya fase 2 pada 2028. Adapun, masing-masing proyek SGAR fase 1 dan 2 memiliki kapasitas produksi alumina 1 juta ton per tahun.

    “Target MIND ID kita tahun ini untuk fase kedua, jadi di tahun 2028 kita bisa produksi alumina 2 juta ton,” ujar Melati dalam Economic Update 2025, CNBC Indonesia Rabu, (18/06/2025).

    Lebih lanjut, Melati menilai dengan adanya kegiatan hilirisasi bauksit yang telah dilakukan, Indonesia diharapkan dapat swasembada aluminium, sebagai mineral kritis di dunia. Hal ini menyusul langkah perusahaan yang akan menggenjot kapasitas produksi aluminium dari yang semula 275 ribu ton menjadi 900 ribu ton.

    “Ini seiring langkah dengan kita menambah alumina refinery, ketika kita punya 2 juta, Inalum harus bisa punya aluminium 900 ribu ton,” katanya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Inalum Targetkan Ekspansi Pasar dan Genjot Produksi

    Video: Inalum Targetkan Ekspansi Pasar dan Genjot Produksi

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mencatatkan laba bersih sebesar USD 123,7 juta pada 2024. Hal ini didorong oleh sejumlah factor mulai dari perbaikan internal hingga pembaruan teknologi.

    Untuk menjaga momentum positif di 2025, Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengatakan bahwa pihaknya tengah meningkatkan kapasitas produksi hingga menjajaki pasar Eropa. Terkait dampak tarif global, Melati menilai dampaknya belum signifikan karena ekspor aluminium primer masih terbatas. Namun, ia mengkhawatirkan efeknya terhadap industri hilir dan berharap pemerintah memberikan perlindungan melalui advokasi kebijakan.

    Saksikan dialog Shafinaz Nachiar bersama Direktur Utama PT Inalum Melati Sarnita di Program Economic Update 2025 CNBC Indonesia, Rabu (18/06/2025).

  • Live Now! Ekonom Amerika Buka-Bukaan Nasib Ekonomi Indonesia

    Live Now! Ekonom Amerika Buka-Bukaan Nasib Ekonomi Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – CNBC Indonesia kembali menghadirkan Economic Update 2025 untuk mengupas secara mendalam kondisi ekonomi terkini di tengah berbagai ketidakpastian. Economic Update 2025

    akan dibuka keynote speech oleh Sri Mulyani – Menteri Keuangan RI, Dr. Arthur B. Laffer – American Economist, serta Ferry Irawan – Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

    Berbagai topik-topik hangat akan dibahas dalam sejumlah panel diskusi. Panel Discussion 1 mengangkat tema “Managing Adjustment & Growth through Innovative Change” yang akan diisi oleh Febrio Kacaribu – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan, dan juga Mari Elka Pangestu – Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

    Sedangkan, Panel Discussion 2 mengusung tema “Downstreaming Update in Prabowo’s Era”. Panel ini akan dihadiri oleh Bambang Patijaya – Ketua Komisi XII DPR RI, Surya Herjuna – Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara, Kementerian ESDM RI, Melati Sarnita – Direktur Utama PT Inalum, Andre Barahamin – Koordinator Penjangkauan Komunitas IRMA di Indonesia.

    Bukan hanya panel diskusi, acara ini juga akan menghadirkan diskusi menarik bersama Ferry Irawan hingga Dr. Arthur B. Laffer.

    Saksikan CNBC Indonesia Economic Update 2025 secara LIVE! Di cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV, Rabu, 18 Juni 2025 pukul 10:00 WIB.

    (rah/rah)

    Next Article

    Peluang & Tantangan RI Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Bisa Tercapai?