Xcloud.id

BUMN: PT Bukit Asam

  • Pengamat: Kenaikan Porsi DMO Batu Bara Perlu Perhitungan Matang

    Pengamat: Kenaikan Porsi DMO Batu Bara Perlu Perhitungan Matang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai wacana menaikkan porsi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) lebih dari 25% dari total produksi, harus dilakukan dengan perhitungan matang.

    Adapun, wacana tersebut bakal diterapkan lantaran ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%.

    Ketua Indonesian Mining Institute Irwandi Arif mengatakan, DMO merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, kenaikan porsi DMO harus disesuaikan untuk kebutuhan PT PLN (Persero) dan industri lainnya.

    “Kenaikan DMO tentunya disesuaikan dengan kebutuhan PLN, dan industri lain seperti pupuk, semen, smelter, tekstil dan lain-lain,” kata Irwandi kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025).

    Adapun, dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, pemerintah menetapkan persentase penjualan DMO batu bara sebesar 25% dari realisasi produksi pada tahun berjalan.

    Ketentuan itu berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara tahap operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian komoditas batu bara. 

    Kewajiban pasok tersebut untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik dan bahan baku/bahan bakar untuk industri. Dalam beleid tersebut ketentuan harga jual batu bara DMO untuk penyediaan tenaga listrik atau pembangkit listrik PLN belum diubah atau masih sebesar US$70 per metrik ton.

    Di sisi lain, Kementerian ESDM menyebut wacana menaikkan porsi DMO juga demi menjaga harga batu-bara yang belakangan melemah. 

    Namun, Irwandi menilai harga batu bara tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor saja. Menurutnya, harga emas hitam sangat tergantung supply demand di dunia.

    Hal ini khususnya bergantung pada konsumsi batu bara di China dan India, produksi negara-negara di dunia, dan perkembangan energi baru terbarukan.

    “Jadi kebijakan yang dimaksud [menaikkan porsi DMO] hanya satu dua faktor dari banyak faktor untuk perkembangan harga batu bara,” kata Irwandi.

    Rencana menaikkan porsi DMO batu bara lebuh dari 20% dari produksi pertam kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Hal itu ia sampaikan ketika merespons laporan Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian yang menyebut bahwa ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%. 

    “Ke depan kita mau revisi RKAB, DMO-nya mungkin bukan hanya 25%, bisa lebih dari itu. Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025), dikutip dari siaran YouTube Komisi XII DPR RI, Rabu (12/11/2025).

    Bahlil tak memungkiri bahwa dalam pemenuhan DMO, sejumlah pelaku usaha batu bara ada yang ‘bermain-main’, tanpa menjelaskan lebih lanjut modus permainan yang dimaksud.

    “Di undang-undang yang baru ini, dia [pengusaha] penuhi DMO dulu baru ekspor. Abuleke [tukang tipu] juga sebagian ini. Aku tahu ini, ada main-main. Dirjen sudah saya kasih tahu, dirjen jangan main-main,” kata Bahlil.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian menyoroti adanya ketidakseimbangan pasokan DMO antara BUMN dengan perusahaan tambang swasta. 

    Dia menyebut bahwa porsi DMO yang disalurkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) jauh lebih besar dari kewajiban DMO, sementara perusahaan lainnya tidak memenuhi ketentuan 25%. 

    “Kami dapat data dari PTBA mereka sampai sekitar 55% untuk DMO, tapi dari perusahaan tambang yang lain tidak penuhi 25%. Artinya, dari kebijakan pemerintah itu 25% untuk DMO, tetapi faktanya enggak seimbang,” kata Ramson.

  • Prabowo Evaluasi Proyek DME, Danantara Pastikan Kesiapan Pendanaan

    Prabowo Evaluasi Proyek DME, Danantara Pastikan Kesiapan Pendanaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek Dimethyl Ether (DME) sebagai bagian dari agenda hilirisasi nasional.

    Proyek yang ditujukan untuk menggantikan Liquified Petroleum Gas (LPG) ini kini memasuki tahap evaluasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menekankan bahwa proyek DME termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026 sesuai arahan Presiden Ke-8 RI tersebut.

    “Kami juga memastikan dulu untuk teknologinya, teknologi yang kita utamakan adalah yang up to date juga dan paling efisien lah, karena kan DME ini dulu pernah dicoba jalankan, ya kan? Sempat groundbreaking malah, tapi kemudian berhenti,” ujarnya usai menghadiri rapat terbatas terkait hilirisasi di Istana Negara, Kamis (6/11/2025).

    Dia mengatakan evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan proyek-proyek yang layak (visible) dapat segera ditindaklanjuti. Dia menegaskan, aspek teknologi menjadi perhatian utama agar proyek dapat berjalan efisien dan berkelanjutan.

    “Nah hal itu yang kami kalau di Danantara tidak ada, tidak mau ada hal itu [proyek mangkrak] terjadi,” tambahnya.

    Menurut Rosan, evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting agar proyek yang nantinya digarap tidak kembali mengalami hambatan seperti sebelumnya.

    Dia memastikan proses evaluasi akan menjadi dasar sebelum dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

    Dari sisi pembiayaan, Danantara disebut tidak menemui kendala berarti. Rosan menegaskan lembaga yang dipimpinnya memiliki kapasitas pendanaan yang kuat dan siap berinvestasi langsung dalam proyek DME.

    “Saya nggak ingat angkanya, soalnya ada banyak angka-angkanya,” ujarnya.

    Sekadar informasi, proyek DME sebelumnya telah diinisiasi pada era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo melalui peletakan batu pertama di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, pada 24 Januari 2022.

    Meski begitu, proyek tersebut sempat tertunda setelah mitra utama, Air Products and Chemicals Inc. asal Amerika Serikat, menarik diri dari kerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), serta Bakrie Group melalui PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia.

    Pemerintah kemudian membuka peluang kemitraan baru dengan investor asal China, meskipun hingga kini belum tercapai kesepakatan final.

  • PTBA Cetak Laba Rp 1,4 T hingga September 2025

    PTBA Cetak Laba Rp 1,4 T hingga September 2025

    Jakarta –

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melaporkan kinerja keuangan untuk sembilan bulan pertama 2025 dengan laba bersih sebesar Rp 1,4 triliun. Angka ini turun 56% year-on-year (YoY) dari Rp 3,2 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Realisasi ini terjadi di tengah tekanan harga batu bara global yang masih menurun sepanjang 2025. Meski mengalami penurunan laba, pendapatan masih naik 2% dari Rp 30,65 triliun menjadi Rp 31,3 triliun hingga September 2025.

    Selain itu, juga tercatat EBITDA sebesar Rp 3,6 Triliun. Lalu EBITDA margin tercatat berada di angka 11%, hingga akhir September 2025.

    Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, mengatakan, di tengah tekanan harga batu pihaknya berhasil mempertahankan kinerja operasional yang solid serta menjaga profitabilitas melalui peningkatan efisiensi biaya dan optimalisasi portofolio pasar domestik.

    “Hal ini tercermin dari pertumbuhan volume produksi dan penjualan yang tetap positif, serta realisasi capex yang mendukung keberlanjutan operasi dan proyek logistik strategis,” kata Arsal, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025).

    Sementara itu, volume penjualan tercatat meningkat 8% secara tahunan (year-on-year/YoY). Namun demikian, pelemahan harga batu bara, baik Newcastle Index yang turun 22% YoY dan ICI-3 yang turun 16% YoY, berimbas pada pelemahan harga jual rata-rata yang tercatat turun 6% YoY.

    Sampai dengan akhir September 2025 ini, perusahaan mencatat penjualan domestik sebesar 56%, sedangkan sisanya 44% merupakan ekspor. Pada periode ini, lima negara tujuan ekspor terbesar ditempati oleh Bangladesh, India, Filipina, Vietnam, dan Korea Selatan.

    Lalu dari sisi beban pokok pendapatan, realisasinya sebesar Rp 27,8 triliun, atau naik sebesar 11% secara YoY. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan volume operasional, baik produksi batu bara yang naik 9% YoY maupun angkutan yang juga naik 8% YoY.

    Meskipun rasio pengupasan (stripping ratio) sedikit menurun ke 5,98x dari 6,02x tahun lalu, menurut dia, biaya bahan bakar meningkat karena pencabutan subsidi komponen FAME pada biodiesel serta kewajiban penggunaan B40, yang membuat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik 8%.

    Di samping itu, secara YoY, beban umum dan administrasi naik sebesar Rp 52,4 miliar atau 4% dalam 9 bulan pertama 2025. Sedangkan untuk beban penjualan turun 1% atau sebesar Rp 7,1 miliar.

    Dari sisi neraca, total aset perusahaan tercatat naik 3% menjadi Rp 42,84 triliun per September 2025. Angka ini melonjak tipis dari tahun lalu sebesar Rp 41,78 triliun.

    Total liabilitas tercatat naik 15% menjadi Rp 22,06 triliun dibandingkan Rp 19,14 triliun pada akhir 2024. Sementara itu, total ekuitas menurun 8% menjadi Rp 20,77 triliun dari sebelumnya Rp 22,64 triliun.

    (shc/fdl)

  • PTBA Cetak Laba Rp 1,4 T hingga September 2025

    PTBA Cetak Laba Rp 1,4 T hingga September 2025

    Jakarta –

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melaporkan kinerja keuangan untuk sembilan bulan pertama 2025 dengan laba bersih sebesar Rp 1,4 triliun. Angka ini turun 56% year-on-year (YoY) dari Rp 3,2 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Realisasi ini terjadi di tengah tekanan harga batu bara global yang masih menurun sepanjang 2025. Meski mengalami penurunan laba, pendapatan masih naik 2% dari Rp 30,65 triliun menjadi Rp 31,3 triliun hingga September 2025.

    Selain itu, juga tercatat EBITDA sebesar Rp 3,6 Triliun. Lalu EBITDA margin tercatat berada di angka 11%, hingga akhir September 2025.

    Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, mengatakan, di tengah tekanan harga batu pihaknya berhasil mempertahankan kinerja operasional yang solid serta menjaga profitabilitas melalui peningkatan efisiensi biaya dan optimalisasi portofolio pasar domestik.

    “Hal ini tercermin dari pertumbuhan volume produksi dan penjualan yang tetap positif, serta realisasi capex yang mendukung keberlanjutan operasi dan proyek logistik strategis,” kata Arsal, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025).

    Sementara itu, volume penjualan tercatat meningkat 8% secara tahunan (year-on-year/YoY). Namun demikian, pelemahan harga batu bara, baik Newcastle Index yang turun 22% YoY dan ICI-3 yang turun 16% YoY, berimbas pada pelemahan harga jual rata-rata yang tercatat turun 6% YoY.

    Sampai dengan akhir September 2025 ini, perusahaan mencatat penjualan domestik sebesar 56%, sedangkan sisanya 44% merupakan ekspor. Pada periode ini, lima negara tujuan ekspor terbesar ditempati oleh Bangladesh, India, Filipina, Vietnam, dan Korea Selatan.

    Lalu dari sisi beban pokok pendapatan, realisasinya sebesar Rp 27,8 triliun, atau naik sebesar 11% secara YoY. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan volume operasional, baik produksi batu bara yang naik 9% YoY maupun angkutan yang juga naik 8% YoY.

    Meskipun rasio pengupasan (stripping ratio) sedikit menurun ke 5,98x dari 6,02x tahun lalu, menurut dia, biaya bahan bakar meningkat karena pencabutan subsidi komponen FAME pada biodiesel serta kewajiban penggunaan B40, yang membuat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik 8%.

    Di samping itu, secara YoY, beban umum dan administrasi naik sebesar Rp 52,4 miliar atau 4% dalam 9 bulan pertama 2025. Sedangkan untuk beban penjualan turun 1% atau sebesar Rp 7,1 miliar.

    Dari sisi neraca, total aset perusahaan tercatat naik 3% menjadi Rp 42,84 triliun per September 2025. Angka ini melonjak tipis dari tahun lalu sebesar Rp 41,78 triliun.

    Total liabilitas tercatat naik 15% menjadi Rp 22,06 triliun dibandingkan Rp 19,14 triliun pada akhir 2024. Sementara itu, total ekuitas menurun 8% menjadi Rp 20,77 triliun dari sebelumnya Rp 22,64 triliun.

    (shc/fdl)

  • Bahlil Sebut Proyek DME Pengganti LPG Dimulai 2026, Ini Sederet Tantangannya

    Bahlil Sebut Proyek DME Pengganti LPG Dimulai 2026, Ini Sederet Tantangannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetyhl ether (DME) dapat berjalan pada tahun depan. Pengamat pun menilai tantangan proyek tersebut masih sama, yakni investasi jumbo dan nilai keekonomian.

    Bahlil menuturkan, proyek dimethyl ether (DME) menjadi keniscayaan demi mengurangi impor LPG. Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME sejatinya sudah didengungkan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana itu mandek usai PT Bukit Asam Tbk (PTBA) ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc.

    Bahlil mengatakan proyek hilirisasi batu bara kali ini telah dirampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS) oleh Satuan Tugas Hilirisasi. 

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menilai, masalah yang masih menjadi tantangan utama bagi rencana proyek DME adalah besarnya nilai investasi.

    Hal ini terlihat dari hasil kajian kelayakan yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang batu bara, termasuk PTBA. Widhy mengatakan, berdasarkan kajian itu, harga jual produk DME masih lebih tinggi dibandingkan patokan yang ditetapkan pemerintah, bahkan lebih tinggi dari harga LPG impor.  

    “Hal inilah yang mendasari program hilirisasi batu bara menjadi DME ini seperti masih jalan di tempat,” kata Widhy kepada Bisnis, dikutip Minggu (26/10/2025).

    Merujuk paparan PTBA dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Senin (5/5/2025), perusahaan pelat merah itu telah menjajaki sejumlah calon mitra baru proyek DME, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dalam hal ini, hanya ECEC (East China Engineering Science and Technology Co.) yang berminat sebagai mitra investor.

    ECEC yang telah menyampaikan proposal awal (preliminary proposal) coal to DME pada November 2024, mengusulkan processing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton.

    Di sisi lain, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton.Angka ini juga lebih tinggi patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021 yakni sebesar US$617 per ton, belum termasuk subsidi.

    Harga DME itu juga jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia tercatat sebesar $435 per ton pada 2024.

    Pun, PTBA memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun.

    Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun.

    Oleh karena itu, Widhy merasa skeptis jika insentif yang direncanakan untuk diberikan oleh pemerintah dapat membantu secara signifikan penurunan biaya DME.

    Memang, Widhy tetap sepakat jika proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini tetap didorong dengan tujuan untuk dapat menyubstitusi LPG, sehingga mengurangi ketergantungan impor LPG yang cukup menguras devisa negara.  Namun demikian, perlu dievaluasi kembali bersama-sama antara pemerintah dengan kalangan pengusaha serta offtaker produknya.

    “Agar proyek nasional ini bisa direalisasikan tanpa harus merugikan karena nilai investasinya yang besar dan harga jualnya yang masih belum sebanding dengan nilai investasi yang harus dikeluarkan,” tutur Widhy.

    Alternatif Proyek DME

    Widhy berpendapat, salah satu opsi alternatif yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah dengan memusatkan proyek DME di satu lokasi saja secara terpusat. Selanjutnya para pengusaha mengirimkan batu bara ke proyek terpusat itu.

    Dengan begitu, setiap perusahaan tidak perlu membangun proyek DME sendiri-sendiri. Menurutnya, opsi ini mampu menekan biaya untuk investasi pembangunan proyek.

    “Pemerintah dapat meminta Danantara untuk menjadi investor untuk pembangunan proyek hilirisasi batu bara secara terpusat di sebuah lokasi tersebut dan tentunya tetap dengan menggandeng partner dan investor dari negara yang memiliki teknologi hilirisasi seperti dari China,” jelas Widhy.

    Sementara itu, Ekonom Senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, jika masalah keekonomian masih sukar diselesaikan, sebaiknya pemerintah mengurungkan proyek DME.

    Sebagai gantinya, pemerintah sebaiknya mendorong pengembangan gasifikasi lewat jaringan gas (jargas) kota dengan memanfaatkan LNG domestik.

    “Subsidi untuk infrastruktur [jargas] memang cukup besar namun bisa mengurangi subsidi dalam jangka panjang termasuk mengurangi kebutuhan devisa untuk mengimpor bahan baku LPG, yang akan semakin membebani anggaran di masa mendatang jika tidak diatasi,” kata Ishak.

    Ishak mengamini pemberian KEK untuk proyek DME memang dapat mengurangi biaya produksi energi tersebut termasuk pembebasan bea masuk barang modal produksi DME. Namun, pemerintah harus menghitung dengan detil berapa potensi penurunan biaya produksi dengan insentif fiskal tersebut.

    “Lalu, hingga kapan proyeksi nilai keekonomiannya bisa bersaing dengan LPG. Apakah subsidinya dalam jangka panjang akan lebih rendah dari LPG?” ucapnya.

  • Bahlil Sebut Proyek DME Mulai Eksekusi Awal Tahun Depan

    Bahlil Sebut Proyek DME Mulai Eksekusi Awal Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan mulai dieksekusi awal tahun depan secara bertahap. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan proyek DME tersebut akan menjadi bentuk hilirisasi batu bara yang dapat menjadi substitusi liquefied petroleum gas (LPG) di Indonesia yang selama ini masih bergantung pada impor. 

    “Sekarang kita hasil studinya sudah serahin kepada Danantara dan Insha Allah di awal tahun atau di akhir tahun ini sudah bisa kita eksekusi secara bertahap,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). 

    Dalam catatannya, konsumsi LPG di Indonesia sekitar 8,5 juta ton per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi kurang lebih sekitar 1,3 juta ton. Alhasil, Indonesia hingga saat ini mengimpor 7–7,5 juta ton per tahun.

    “Kenapa kita tidak bisa membangun industri LPG dalam negeri karena posisi gas kita itu kapasitas itu C1 dan C2, sementara untuk LPG itu C3 dan C4,” tutur Bahlil. 

    Oleh karena itu, proyek DME menjadi penting untuk menekan importasi LPG, sekaligus mengoptimalkan sumber daya energi yang lebih low calorie dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan LPG. 

    Salah satu proyek DME akan dimulai oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang tengah bersiap untuk melanjutkan proyek gasifikasi batu baramenjadi dimethyl ether (DME) pada tahun depan.

    Proyek yang diharapkan dapat menjadi subtitusi liquefied petroleum gas (LPG) itu mandek usai ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc. Kini, PTBA memberi sinyal akan melanjutkan proyek tersebut bersama mitra dari China.

    Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto mengungkapkan bahwa Perseroan telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menyiapkan partner teknologi baru untuk mengerjakan proyek DME.

    Dia bercerita pihaknya telah mengunjungi pabrik-pabrik gasifikasi di China yang mengubah batu bara menjadi produk kimia, termasuk DME, methanol, hingga polypropylene. Di China, kata Turino, proyek gasifikasi menjadi zat kimia telah berjalan 20-30 tahun. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu kunci industri di Negeri Tirai Bambu itu sangat kompetitif.

    Meski demikian, dia belum dapat memastikan siapa mitra baru yang akan bergabung dalam proyek DME. Dia hanya memberi sinyal ada investor China yang telah kompeten di bidang tersebut lebih dari 20 tahun.

    “Jadi teknologinya sudah berkembang dan mereka masih membesarkan kapasitas. Jadi mereka macam-macam. Satu produk dari batu bara bikinnya nggak hanya tunggal DME. Bikin ini, bikin ini. Ada satu pabrik yang punya 50 produk,” ujar Turino, Senin (20/10/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, PTBA telah menjajaki sejumlah calon mitra baru proyek DME, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dalam hal ini, hanya ECEC (East China Engineering Science and Technology Co.) yang berminat sebagai mitra investor.

    Merujuk paparan PTBA dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Senin (5/5/2025), ECEC yang telah menyampaikan proposal awal (preliminary proposal) coal to DMEpada November 2024, mengusulkanprocessing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton.

  • Bukit Asam Resmikan 2 PLTS Irigasi di Muara Enim, Petani Bisa 3 Kali Panen Setahun – Page 3

    Bukit Asam Resmikan 2 PLTS Irigasi di Muara Enim, Petani Bisa 3 Kali Panen Setahun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bukit Asam Tbk meresmikan dua Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Irigasi di Desa Matas dan Desa Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. 

    Direktur Sumber Daya Manusia PTBA Ihsanuddin Usman mengungkapkan, pembangunan dua PLTS Irigasi merupakan wujud kontribusi perusahaan dalam mendorong dan memperluas pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di masyarakat. 

    “Hingga saat ini, PTBA telah membangun 11 PLTS Irigasi di sekitar wilayah operasional, antara lain di Nanjungan, Muara Lawai, Tanjung Raja, Karang Raja, dan Tanjung Agung, dengan total penerima manfaat sebanyak 1.169 petani dan luas lahan yang terairi kurang lebih mencapai 639 hektar,” tuturnya. 

    Ia menegaskan, komitmen ini akan terus berlanjut dengan pembangunan tiga PLTS Irigasi lainnya yang saat ini sedang berlangsung di Muara Gula Baru, Kepur, dan Muara Lawai Seberang. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan tujuan mulia PTBA untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat transisi energi bersih serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Dengan adanya PLTS ini, diharapkan produktivitas petani di Desa Matas dan Tanjung Karangan meningkat dari satu menjadi dua hingga tiga kali panen per tahun, dengan potensi tambahan hasil sekitar 200–300 ton gabah kering giling per tahun,” harapnya. 

     

  • PTBA Catatkan Produksi 35,90 Juta Ton Batu Bara Hingga September 2025

    PTBA Catatkan Produksi 35,90 Juta Ton Batu Bara Hingga September 2025

    JAKARTA – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencatatkan volume produksi batu bara mencapai 35,90 juta ton hingga September 2025. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 9 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2024, yaitu sebanyak 32,97 juta ton.

    Corporate Secretary PTBA Eko Prayitno mengatakan, capaian produksi tersebut turut didorong oleh peningkatan kontribusi dari anak perusahaan yang bergerak di jasa penambangan PT Satria Bahana Sarana.

    “Satria Bahana Sarana berkontribusi 21 persen terhadap total produksi Perseroan. Adapun realisasi nisbah kupas hingga periode ini tercatat sebesar 5,98 kali, ujarnya, Senin, 20 Oktober.

    Dari sisi penjualan batu bara, volume tercatat sebesar 33,70 juta ton, meningkat 8 persen yoy dari realisasi 31,28 juta ton pada periode yang sama di tahun lalu.

    Adapun penjualan batu bara tersebut sebanyak 56 persen terserap oleh pasar domestik dan selebihnya bagi kebutuhan ekspor. Peningkatan kinerja penjualan ini menunjukkan masih solidnya permintaan pasar atas batu bara PTBA.

    Sejalan dengan peningkatan produksi dan penjualan, volume angkutan batu bara sampai dengan Kuartal III 2025 mencapai 30,02 juta ton, naik 8 persen dari realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni 27,83 juta ton.

    “Peningkatan ini didukung oleh optimalisasi rantai pasok serta koordinasi dan efisiensi di sektor logistik yang terus diperkuat,” jelas Eko.

    Ia menambahkan, momentum pemulihan harga komoditas batu bara global juga mulai terlihat melalui tren penguatan indeks ICI sejak pertengahan kuartal III hingga awal kuartal IV 2025.

    “Dengan momentum tersebut ditambah dengan bekal pertumbuhan kinerja dan efisiensi berkelanjutan, PTBA optimis capaian operasional yang solid ini dapat mengurangi tekanan akibat pelemahan harga batu bara yang terjadi sepanjang Kuartal III 2025, sekaligus menjadi fondasi positif bagi peningkatan kinerja keuangan hingga akhir tahun,” tandas Eko.

  • MIND ID Bawa UMK Lokal Naik Kelas hingga Tembus Pasar Internasional

    MIND ID Bawa UMK Lokal Naik Kelas hingga Tembus Pasar Internasional

    Jakarta –

    BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) menegaskan posisinya sebagai strategic active holding yang tidak hanya menciptakan nilai tambah di sektor pertambangan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat di daerah.

    Melalui program pembinaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) naik kelas, Grup MIND ID mendorong pelaku usaha lokal meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, hingga menembus panggung global.

    Program ini dirancang inklusif, mulai dari pelatihan, pendampingan manajemen, penyediaan fasilitas produksi, hingga membuka akses pasar domestik dan internasional. Dampaknya tidak hanya meningkatkan omzet, tetapi juga melahirkan UMK mandiri, berdaya saing, dan menjadi kebanggaan daerah. Dukungan ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya agenda pemberdayaan UMKM untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional.

    Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, menegaskan bahwa upaya Grup MIND ID tidak berhenti pada peningkatan kapasitas usaha masyarakat.

    “Grup MIND ID justru berusaha menghadirkan nilai tambah yang lebih tinggi, dengan mendorong agar usaha masyarakat di daerah memiliki daya saing tinggi dan menjadi kebanggaan daerah ketika produk mereka menembus pasar global,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/9/2025).

    Salah satu contoh keberhasilan pembinaan UMK ditunjukkan PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) yang mengembangkan budidaya kepiting cangkang lunak Bang Naga di Desa Sukaramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

    Berkat dukungan fasilitas cold storage, alat budidaya, dan kincir angin sejak 2019, usaha masyarakat yang semula hanya mengandalkan tangkapan nelayan kini bertransformasi menjadi budidaya modern. Produksi kepiting cangkang lunak tersebut sudah memenuhi standar internasional dan berhasil menembus pasar Eropa.

    Keberhasilan serupa ditorehkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melalui pengembangan UMK berbasis alam Madu Galo-Galo Cupiang di Sumatera Barat. Produk lebah kelulut berupa madu, propolis, dan bee pollen hasil binaan PTBA diproduksi secara higienis dan ramah lingkungan.

    Sejak 2020, PTBA konsisten memberikan dukungan berupa modal, pelatihan manajemen usaha, pengemasan produk, hingga akses pameran dalam dan luar negeri. Kini, omzet usaha madu tersebut mampu mencapai Rp56 juta dalam satu periode panen, sekaligus membuka peluang UMK lokal masuk ke rantai pasok yang lebih luas.

    Pria Utama menyampaikan, potensi usaha masyarakat adalah kekuatan besar yang dapat menopang pembangunan daerah.

    “MIND ID akan selalu konsisten bersama masyarakat untuk menggali potensi usaha, sehingga keberlanjutan ekonomi dapat terus berjalan bahkan setelah aktivitas tambang Grup MIND ID berakhir nantinya,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Pengusaha Keluhkan Harga Biodiesel B40, Biaya Produksi Batu Bara Kian Berat

    Pengusaha Keluhkan Harga Biodiesel B40, Biaya Produksi Batu Bara Kian Berat

    Bisnis.com, Jimbaran — Sejumlah perusahaan batu bara tengah menghadapi tantangan tingginya biaya produksi di tengah pelemahan harga emas hitam.

    Peningkatan biaya produksi terjadi lantaran sejumlah alasan, salah satunya penggunaan biodisel 40% atau B40. .

    Direktur Komersial di PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Verisca Hutanto menuturkan B40 cukup menjadi beban operasional. Pasalnya, harga B40 lebih mahal dibanding bahan bakar konvensional.

    “Karena tidak ada lagi subsidi untuk B40, maka kami juga menghadapi peningkatan biaya yang signifikan untuk lapangan,” ucap Verisca dalam forum CT Asia 2025 di Intercontinental Hotel, Jimbaran, Bali, (Senin (22/9/2025).

    Dia juga mengatakan, mahalnya B40 membuat biaya logistik ikut naik. Apalagi, PTBA haru mengangkut batu bara dari tambang ke pelabuhan dengan jarak cukup jauh.

    “Peningkatan biaya logistik ini juga akan meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan secara signifikan,” imbuh Verisca. 

    Senada, Presiden Direktur PT Kideco Jaya Agung, Kurnia Ariawan menuturkan biaya B40 yang tinggi membuat perusahaan harus merogoh kocek lebih dalam. Menurutnya, penggunaan B40 membuat biaya bahan bakar naik 20%.

    Dia mencontohkan, Kideco memproduksi batu bara sekitar 30 juta ton per tahun. Dengan jumlah tersebut, perusahaan membutuhkan 350 juta liter B40.

    Kurnia menyebut disparitas harga antara B40 dengan bahan bakar konvensional bisa mencapai Rp3.000 per liter. Artinya, dengan penggunaan 350 juta liter B40, Kideco harus mengeluarkan dana tambahan sekitar Rp1,05 triliun per tahun.

    “Bahan bakarnya sekitar 350 juta liter dikali Rp2.000 atau Rp3.000 [per liter]. Jadi, Anda mendapatkan angkanya, angka yang sangat besar,” tutur Kurnia.

    Harga Batu Bara Terkoreksi

    Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Priyandi mengungkapkan harga batu bara global terus merosot di tengah tekanan konflik geopolitik dan ketidakpastian pasar energi dunia.

    Menurutnya, harga komoditas energi primer itu kini bergerak jauh di bawah level 2024. Hal ini memicu penyesuaian strategi produksi dan investasi pelaku usaha.

    Dia menuturkan, harga batu bara sempat anjlok di bawah US$100 per ton pada 2025. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata harga pada 2024 yang bisa mencapai US$130 per ton.

    “Harga yang semula di kisaran US$130 per ton pada 2025 kini anjlok ke US$100 per ton, bahkan sempat menembus level di bawah US$100 per ton pada tahun ini,” ujar Priyandi.

    Dia menambahkan, penurunan harga tersebut berdampak langsung terhadap rencana produksi dan investasi pelaku industri.

    Priyadi mengatakan, penurunan harga batu bara global saat ini menjadi ujian besar bagi keberlanjutan industri pertambangan Indonesia.

    Pelaku usaha pun berharap kolaborasi lintas sektor dan kebijakan pemerintah yang adaptif mampu menstabilkan pasar, menjaga investasi, dan mendorong daya saing di tengah dinamika geopolitik internasional.