BUMN: PT Antam Tbk

  • DPR Dukung Bahlil Hentikan Sementara Tambang Nikel Raja Ampat

    DPR Dukung Bahlil Hentikan Sementara Tambang Nikel Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya  mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah diprotes keras oleh para aktivis lingkungan dan warga hingga viral. Ada lima izin usaha pertambangan (IUP) yang terbit di Raja Ampat sejak 2017.

    “Kami mendukung langkah menteri ESDM untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Kami telusuri ada lima IUP yang sudah lama dikeluarkan di dekat kawasan tersebut, ada yang sejak 2017,” ujar Bambang kepada wartawan, Sabtu (7/6/2025).

    Bambang mengatakan DPR juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Bahlil Lahadalia untuk langsung meninjau ke lapangan terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.

    “Kami dengar Pak Menteri akan meninjau langsung kelapangan ke Raja Ampat, untuk itu kami memberikan apresiasi beliau merespons atensi publik dan langsung meninjau lapangan,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

    Bambang mempersilakan Menteri Bahlil untuk melakukan verifikasi situasi lapangan di Raja Ampat seperti apa. Termasuk, kata dia, apakah aktivitas pertambangan nikel di sana sudah sesuai peraturan perundang-undangan. 

    Menurut dia, langkah tersebut penting sebagai pertimbangan dan masukan untuk mengambil kebijakan atau keputusan final atas polemik aktivitas tambang nikel di Raja Ampat.

    “Kami juga mendapat informasi tim Gakkum dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah sempat memeriksa ke sana. Nanti akan kita cek bagaimana hasil pemeriksaan  mereka, tentunya menjadi bahan masukan juga bagi Menteri ESDM,” pungkas Bambang.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya akan langsung melakukan perjalanan langsung ke Raja Ampat, untuk melakukan peninjauan perihal adanya kabar kegiatan tambang nikel yang disebut-sebut memberikan dampak negatif di wilayah tersebut.

    Apabila telah sampai di wilayah Raja Ampat, kata Bahlil dirinya akan melakukan silaturahmi dengan masyarakat setempat dan mendengarkan keluhan dari adanya dampak operasional tambang nikel.

    “Saling mengunjungi, saling silaturahmi. Ini tidak hanya dengan sesama pejabat, dengan rakyat juga, dengan masyarakat lintas itu juga,” ungkap Bahlil usai dirinya melakukan ibadah salat id di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Bahlil juga telah menghentikan sementara kegiatan operasi tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Menurut dia, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan tambang yang saat ini beroperasi di wilayah tersebut. 

    Kontrak karya (KK) perusahaan yang merupakan anak usaha PT Antam Tbk itu diterbitkan pada 2017 dan mulai aktif berproduksi setahun kemudian, setelah mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, Kementerian ESDM telah mengirimkan tim inspeksi ke lapangan.

    Bahlil menjelaskan, wilayah Raja Ampat terdiri dari berbagai zona peruntukan, mulai dari kawasan konservasi, pariwisata, hingga daerah dengan potensi mineral. Ia menegaskan, lokasi tambang PT GAG Nikel tidak berada di kawasan wisata Piaynemo, melainkan sekitar 30-40 kilometer dari destinasi tersebut.

    “Aktivitas pertambangan dilakukan di Pulau GAG, bukan di Piaynemo seperti yang diberitakan di beberapa media,” kata Bahlil.

    Bahlil menekankan, pemerintah tetap berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi tetap mendukung program hilirisasi industri sebagai strategi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, penanganan isu ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi disinformasi yang dapat merugikan negara dan sektor industri.

    Bahlil juga menyampaikan, izin tambang tersebut dikeluarkan jauh sebelum dirinya menjabat menteri.

    “Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih menjabat sebagai ketua umum Hipmi dan belum masuk kabinet. Jadi perlu dilakukan verifikasi lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya secara objektif,” pungkas Bahlil.

  • Bahlil Ditunggu Demonstran Penolak Tambang Raja Ampat di Bandara Sorong, Malah Keluar Lewat Pintu Belakang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Juni 2025

    Bahlil Ditunggu Demonstran Penolak Tambang Raja Ampat di Bandara Sorong, Malah Keluar Lewat Pintu Belakang Regional 7 Juni 2025

    Bahlil Ditunggu Demonstran Penolak Tambang Raja Ampat di Bandara Sorong, Malah Keluar Lewat Pintu Belakang
    Editor
    SORONG, KOMPAS.com –
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil
    Lahadalia ditunggu ratusan demonstran yang menolak tambang nikel di
    Raja Ampat
    , Papua Barat Daya, namun justru memilih meninggalkan Bandara DEO Sorong lewat pintu belakang, Sabtu (7/6/2025) pagi.
    Aksi ini memicu kekecewaan sekaligus kemarahan para warga adat dan aktivis lingkungan yang telah bersiap berdialog secara langsung.
    Dikutip dari TribunSorong.com, Sabtu (7/6/2025), para demonstran meneriakkan yel-yel “Bahlil Penipu” saat mengetahui menteri yang mereka tunggu sejak pagi tidak muncul di hadapan massa.
     
    Padahal sebelumnya, perwakilan dari Bahlil sempat mengundang perwakilan massa untuk berdialog.
    Namun, pada pukul 07.02 WIT, situasi berubah drastis. Menteri Bahlil diketahui meninggalkan area bandara melalui pintu belakang tanpa menemui para demonstran.
    Keputusan tersebut dianggap sebagai bentuk penghindaran terhadap aspirasi masyarakat adat yang sudah lama menolak ekspansi tambang nikel di wilayah Raja Ampat.
    “Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT Gag Nikel, padahal di Raja Ampat ada empat perusahaan besar yang beroperasi,” ujar Uno Klawen, pemuda adat Raja Ampat, dikutip dari TribunSorong.com.
    Uno menambahkan bahwa tiga perusahaan tambang lainnya yang masih beroperasi di Raja Ampat adalah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa.
    Ia menilai sikap Menteri Bahlil tidak hanya tidak jujur, tetapi juga mencerminkan ketidakpedulian terhadap kerusakan alam dan hak masyarakat adat.
    “Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta negara jangan tutup mata terhadap permainan elit pusat. Alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan,” tegas Uno.
    Aksi yang digelar oleh Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua di Bandara DEO Sorong menjadi simbol kemarahan warga Papua terhadap kebijakan pusat yang dinilai tidak transparan.
    Warga adat dan aktivis mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik perusakan lingkungan atas nama investasi tambang, serta menuntut dialog terbuka yang selama ini terus dihindari.
    Dikutip dari Antara, Bahlil mengaku langsung mengecek tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai respons dari protes masyarakat dan sekaligus untuk mendapat gambaran objektif dari kondisi di lapangan.
    “Saya datang ke sini untuk mengecek langsung, untuk melihat secara objektif apa yang sebenarnya terjadi,” kata Bahlil ketika dijumpai di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu.
    Adapun hasil dari tinjauan langsungnya akan disampaikan oleh tim Kementerian ESDM.
    “Nanti, hasilnya akan dikabari tim saya,” kata Bahlil.
    Selain Bahlil, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno juga turut meninjau langsung aktivitas tambang nikel di Pulau Gag.
    Menurut Tri, luas lahan Pulau Gag yang dibuka untuk pertambangan nikel tidak terlalu besar.
    Selain itu, ia juga menyoroti total bukaan lahan yang sudah direklamasi oleh PT GAG Nikel.
    “Secara total, bukaan lahannya nggak besar-besar amat. Dari total 263 hektare, 131 hektare sudah reklamasi dan 59 hektare sudah dianggap berhasil reklamasinya,” ucap Tri.
    Selain itu, berdasarkan pantauan Tri dari udara dengan helikopter, tidak terlihat sedimentasi area pesisir.
    Oleh karena itu, ia menilai tambang GAG tidak bermasalah.
    “Secara keseluruhan, tambang nggak ada masalah,” kata dia.
    Meskipun demikian, Tri belum bisa memastikan kapan pemerintah akan merilis hasil evaluasi dari anak perusahaan PT Antam Tbk itu.
    Hasil evaluasi tersebut dinantikan oleh PT GAG Nikel, sebab akan menentukan apakah mereka akan melanjutkan operasi atau menghentikannya.
    Berdasarkan pantauan ANTARA di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu, aktivitas pertambangan PT GAG Nikel dihentikan untuk sementara.
    Menurut informasi yang dihimpun di lokasi, aktivitas pertambangan tersebut dihentikan sejak Menteri ESDM memberikan instruksi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
    Artikel ini telah tayang di Tribunsorong.com dengan judul Bahlil Diteriaki ‘Penipu’ di Bandara DEO Sorong, Massa Marah Menteri Kabur Lewat Pintu Belakang
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Protes Tambang Nikel di Raja Ampat, Massa Sorong Teriakkan “Bahlil Penipu” di Bandara
                        Regional

    8 Protes Tambang Nikel di Raja Ampat, Massa Sorong Teriakkan “Bahlil Penipu” di Bandara Regional

    Protes Tambang Nikel di Raja Ampat, Massa Sorong Teriakkan “Bahlil Penipu” di Bandara
    Editor
    SORONG, KOMPAS.com –
    Suasana memanas mewarnai kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    di Bandara DEO Sorong, Sabtu (7/6/2025).
    Massa aktivis lingkungan dan warga adat Papua meneriakkan yel-yel “Bahlil Penipu”, sebagai bentuk protes atas ketidakjujuran pemerintah dalam menangani aktivitas
    tambang nikel
    di wilayah
    Raja Ampat
    .
    Dikutip dari
    TribunSorong.com,
    Sabtu, teriakan “Bahlil Penipu” bergema sesaat setelah perwakilan menteri mengundang massa untuk berdialog.
    Namun, niat dialog itu berubah menjadi kemarahan ketika massa mengetahui bahwa Menteri Bahlil keluar dari bandara melalui pintu belakang pada pukul 07.02 WIT.
    Tindakan tersebut memicu kekecewaan mendalam dari para demonstran, yang sebelumnya telah berharap bisa menyampaikan aspirasi secara langsung.
    “Bahlil penipu, karena dia hanya menyebut satu perusahaan, yaitu PT Gag Nikel, padahal di Raja Ampat ada empat perusahaan besar yang beroperasi,” kata Uno Klawen, seorang pemuda adat Raja Ampat.
    Uno menjelaskan bahwa selain PT Gag Nikel, terdapat tiga perusahaan lain yang juga masih aktif beroperasi di Raja Ampat, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa. Ia menilai sikap Bahlil yang menghindari massa sebagai bukti ketidakjujuran dan kurangnya keberpihakan pada rakyat.
    “Kami sebagai anak adat Raja Ampat meminta negara jangan tutup mata terhadap permainan elit pusat. Alam kami dirusak dan dirampok atas nama pembangunan,” tegas Uno.
    Aksi yang digelar oleh Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua itu menandai kekecewaan masyarakat adat terhadap kebijakan pusat, khususnya terkait tambang nikel yang mereka nilai merusak lingkungan dan merampas ruang hidup mereka.
    Demonstran menuntut transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
    Dikutip dari
    Antara
    , Bahlil mengaku langsung mengecek tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai respons dari protes masyarakat dan sekaligus untuk mendapat gambaran objektif dari kondisi di lapangan.
    “Saya datang ke sini untuk mengecek langsung, untuk melihat secara objektif apa yang sebenarnya terjadi,” kata Bahlil ketika dijumpai di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu.
    Adapun hasil dari tinjauan langsungnya akan disampaikan oleh tim Kementerian ESDM.
    “Nanti, hasilnya akan dikabari tim saya,” kata Bahlil.
    Selain Bahlil, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno juga turut meninjau langsung aktivitas tambang nikel di Pulau Gag.
    Menurut Tri, luas lahan Pulau Gag yang dibuka untuk pertambangan nikel tidak terlalu besar.
    Selain itu, ia juga menyoroti total bukaan lahan yang sudah direklamasi oleh PT GAG Nikel.
    “Secara total, bukaan lahannya nggak besar-besar amat. Dari total 263 hektare, 131 hektare sudah reklamasi dan 59 hektare sudah dianggap berhasil reklamasinya,” ucap Tri.
    Selain itu, berdasarkan pantauan Tri dari udara dengan helikopter, tidak terlihat sedimentasi area pesisir.
    Oleh karena itu, ia menilai tambang GAG tidak bermasalah.
    “Secara keseluruhan, tambang nggak ada masalah,” kata dia.
    Meskipun demikian, Tri belum bisa memastikan kapan pemerintah akan merilis hasil evaluasi dari anak perusahaan PT Antam Tbk itu.
    Hasil evaluasi tersebut dinantikan oleh PT GAG Nikel, sebab akan menentukan apakah mereka akan melanjutkan operasi atau menghentikannya.
    Berdasarkan pantauan ANTARA di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu, aktivitas pertambangan PT GAG Nikel dihentikan untuk sementara.
    Menurut informasi yang dihimpun di lokasi, aktivitas pertambangan tersebut dihentikan sejak Menteri ESDM memberikan instruksi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
     
    Artikel ini telah tayang di Tribunsorong.com dengan judul Bahlil Diteriaki ‘Penipu’ di Bandara DEO Sorong, Massa Marah Menteri Kabur Lewat Pintu Belakan
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh soal Pemberian Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Juni 2025

    Anggota DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh soal Pemberian Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Nasional 7 Juni 2025

    Anggota DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh soal Pemberian Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi XII
    DPR
    RI
    Alfons Manibui
    mengatakan, perlu ada evaluasi menyeluruh oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait pemberian izin tambang di
    Raja Ampat
    ,
    Papua
    Barat Daya.
    Sebab, menurut dia, evaluasi penting guna memastikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungannya.
    “Perlu diberikan ruang bagi Kementerian ESDM dan KLH untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (7/6/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Kemudian, dia menyampaikan dukungan terhadap langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menghentikan sementara aktivitas operasi
    tambang nikel
    milik PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat dan komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
    “Keputusan Menteri ESDM ini responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat,” ujar Anggota DPR asal daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat itu.
    Menurut Alfons, langkah pemerintah menutup sementara seluruh proses dan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat tepat dilakukan guna mencegah potensi kerusakan di kawasan tersebut.
    “Kami juga mendukung rencana kunjungan Pak Menteri dan jajaran ESDM ke lapangan, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas tambang benar-benar sesuai dengan kaidah amdal yang disyaratkan,” katanya.
    Sebagai Anggota
    Komisi XII DPR
    RI yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Alfons menyatakan bahwa pihaknya juga tengah mencermati secara seksama seluruh aspirasi dan pengaduan terkait dugaan kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan nikel di Raja Ampat.
    Aspirasi itu disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, aktivis lingkungan, tokoh adat, hingga masyarakat Papua secara umum.
    Dia memastikan bahwa semua laporan tersebut dipastikan akan menjadi perhatian khusus Komisi XII DPR RI dan akan didalami lebih lanjut dalam masa sidang setelah reses.
    “Pada prinsipnya, DPR memahami dengan baik substansi pengaduan yang disampaikan dalam beberapa pekan terakhir,” kata Alfons.
    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin operasi PT Gag Nikel terbit sejak 2017, jauh sebelum dirinya menjabat menteri kabinet di pemerintahan.
    Kemudian, Bahlil telah memutuskan untuk menghentikan sementara semua kegiatan operasional
    tambang nikel di Raja Ampat
    , yang terletak di Papua Barat Daya tersebut.
    Keputusan ini diambil menyusul kekhawatiran dari masyarakat dan aktivis lingkungan mengenai potensi kerusakan ekosistem di kawasan Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan.
    Dia menjelaskan bahwa terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang terdaftar di Raja Ampat.
    Namun, saat ini hanya satu IUP yang masih beroperasi, yaitu yang dimiliki oleh PT Gag Nikel (GAK), yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk.
    Kementerian ESDM kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tambang tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Said Didu: Ada Apa Menteri ESDM Bahlil Benci Sekali ke BUMN?

    Said Didu: Ada Apa Menteri ESDM Bahlil Benci Sekali ke BUMN?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menyentil Bahlil Lahadalia. Dalam kapasitasnnya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Ada apa Menteri ESDM Bahlil benci sekali ke BUMN?” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (7/6/2025).

    Didu pun menyebut proyek Dimethyl Ether (DME). Salah satu BUMN, PT Bukit Asam (PTBA) diancam dikurangi lagan konsesinya jika tak mengerjakan proyek tersebut.

    “PT BA diancam dikurangi konsesinya jika tidak mengerjakan hilirisasi batubara dengan proyek DME yang jelas-jelas rugi – padahal yang wajib hilirisasi adalah tambang milik swasta dengan kontrak PKP2B tapi tidak diwajibkan dan tidak ditegur,” ujar Didu.

    Kemudian, kasus tambang nikel di Raja Ampat. Dalam kasus itu, Didu menyebut Baglil menyalahkan perusahaan BUMN lagi.

    “Kasus tambang nikel Raja Ampat, menyalahkan anak perusahaan PT Antam (PT Gag Nikel) yang berjarak sktr 30-40 Km dan berada di luar kawasan konservasi Ecogreen Raja Ampat,” jelasnya.

    Di sisi lain, Didu menilai Bahlil tak menyinggung perusahaan lain yang terhubung dengan oligarki.

    “Bahlil sama sekali tidak menyinggung IUP milik konglomerat yang berada di wilayah lebih dekat dengan Raja Ampat yaitu PT Kawei Sejahtera Mining dan PT Anugrah Surya Pratama (lihat peta),” terangnya

    Sikap itu, dianggap Didu cara Bahlil melindungi oligarki. Tapi dengan cara hanya menegur BUMN

    “Dari kejadian tsb, Bahlil sepertinya sedang mencari popularitas dengan berani menegur BUMN untuk menutupi atau melindungi tambang milik oligarki,” imbuhnya.

  • Emas Antam pada Sabtu kembali turun, kini ke angka Rp1,904 juta/gram

    Emas Antam pada Sabtu kembali turun, kini ke angka Rp1,904 juta/gram

    Pekerja menunjukan emas logam mulia di Toko Perhiasan Buana di Kosambi, Bandung, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/hp.

    Emas Antam pada Sabtu kembali turun, kini ke angka Rp1,904 juta/gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 07 Juni 2025 – 09:13 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu, atau H+1 Idul Adha 1446 Hijriah turun lagi sebesar Rp25.000 setelah kemarin turun Rp9.000 per gram, sehingga harga emas kini dibanderol dengan harga Rp1.904.000 dari semula Rp1.929.000 per gram.

    Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun ke angka Rp1.748.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp1.002.000.

    – Harga emas 1 gram: Rp1.904.000.

    – Harga emas 2 gram: Rp3.748.000.

    – Harga emas 3 gram: Rp5.597.000.

    – Harga emas 5 gram: Rp9.295.000.

    – Harga emas 10 gram: Rp18.535.000.

    – Harga emas 25 gram: Rp46.212.000.

    – Harga emas 50 gram: Rp92.345.000

    – Harga emas 100 gram: Rp184.612.000.

    – Harga emas 250 gram: Rp461.265.000.

    – Harga emas 500 gram: Rp922.320.000.

    – Harga emas 1.000 gram: Rp1.844.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • Bahlil Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Izin Tambang PT GAG di Raja Ampat

    Bahlil Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Izin Tambang PT GAG di Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan izin tambang PT GAG Nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat terbit sebelum dirinya menjadi menteri.

    Kendati, pihaknya tetap memastikan bahwa Kementerian ESDM memiliki kewenangan pengawasan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice).

    Adapun aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat itu tengah menjadi sorotan karena dinilai merusak lingkungan. Aktivitas tambang dituding mengancam kawasan pariwisata Papua Barat.

    Bahlil menjelaskan pentingnya verifikasi langsung ke lapangan untuk memahami kondisi sebenarnya di lapangan. Dia menyebut, PT GAG Nikel resmi berdiri pada 19 Januari 1998.

    Perusahaan itu merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII Nomor B53/Pres/I/1998. Awalnya, struktur kepemilikan saham perusahaan ini terdiri dari Asia Pacific Nickel Pty Ltd (APN Pty. Ltd) sebesar 75% dan PT ANTAM Tbk atau ANTM sebesar 25%.

    Namun sejak 2008, ANTM berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty Ltd, sehingga kendali penuh PT GAG Nikel berada di tangan perusahaan pelat merah tersebut.

    “Saat izin usaha pertambangan dikeluarkan, saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia, Ketua Umum BPP HIPMI dan belum masuk di Kabinet. Karena itu untuk memahami kondisi sebenarnya kita harus cross check ke lapangan guna mengetahui kondisi sebenarnya secara obyektif,” ucap Bahlil dalam konferensi pers Kamis (5/6/2025) lalu.

    Adapun Kontrak Karya (KK) perusahaan anak usaha ANTM itu terbit pada 2017 dan mulai beroperasi setahun kemudian setelah mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    Dalam catatan Bisnis, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipimpin oleh Ignasius Jonan. Dia adalah menteri di periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    PT GAG Nikel memiliki jenis perizinan berupa Kontrak Karya yang terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akte perizinan 430.K/30/DJB/2017, dengan luas wilayah izin pertambangan 13.136,00 hektare (ha).

    Bahlil pun kini menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat itu. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

    Menurutnya, PT GAG Nikel merupakan satu-satunya perusahaan yang saat ini berproduksi di wilayah tersebut.

    “Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada 5. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT GAG. GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN”, jelas Bahlil.

    PT GAG Nikel Buka Suara

    Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Direktur PT Gag Nikel Arya Arditya menjelaskan bahwa pihaknya menerima keputusan Bahlil untuk menghentikan sementara kegiatan operasional penambangan bijih nikel perseroan. 

    Meski demikian, Arya memastikan bahwa operasional penambangan yang dilakukan pihaknya telah sesuai standar. Selain itu, dia juga memastikan PT Gag Nikel memiliki seluruh dokumen dan izin operasional. 

    “Gag Nikel telah memiliki seluruh perizinan operasi dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip Good Mining Practices. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian ESDM,” kata Arya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/6/2025).

    Di samping itu, Arya juga menyebut bahwa Gag Nikel beroperasi di luar daerah konservasi ataupun Geopark Unesco. Di mana, izin operasional yang didapat oleh Gag Nikel termasuk dalam Kawasan Penambangan Raja Ampat di dalam tata ruang daerah. 

    “Gag Nikel juga telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk mengawasi dan monitoring jalannya operasional tambang,” katanya.

    Pada saat yang sama, manajemen PT Gag Nikel menyebut sejak mendapatkan izin operasi produksi pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, Gag Nikel telah melaksanakan berbagai program keberlanjutan. 

    Program itu di antaranya melakukan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, melakukan reklamasi area tambang, melakukan konservasi terumbu karang, hingga melakukan pemantauan kualitas lingkungan sepanjang 2024. 

  • Raja Ampat dan Ancaman Nyata atas Persatuan Indonesia

    Raja Ampat dan Ancaman Nyata atas Persatuan Indonesia

     

    OLEH: R. MUHAMMAD ZULKIPLI*

       

    “Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan, tanpa penghisapan.” – Soekarno, Sidang Umum PBB, 1960, To Build The World Anew

    INDONESIA bukan sekadar negara. Ia adalah ide besar, sebuah ikrar luhur yang menggabungkan keragaman menjadi satu tekad: hidup bersama dalam keadilan dan persatuan. Ia lahir bukan dari garis batas geopolitik, melainkan dari kesadaran bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekuatan. Dari Sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi 1945, bangsa ini dibangun oleh keberanian untuk menyatukan puluhan suku bangsa, bahasa, dan budaya dalam satu semangat kebangsaan.

    Dengan gugusan pulau-pulau yang menyimpan jejak geologi purba dan keanekaragaman hayati luar biasa, Indonesia adalah miniatur dunia. Kita memiliki Amazon kita sendiri di Kalimantan, Andes kita di Papua, dan Great Barrier Reef kita di Raja Ampat. Maka sudah seharusnya Indonesia menjadi contoh dunia -bukan hanya karena kekayaannya, tapi karena kemampuannya menjaga warisan itu secara adil dan berkelanjutan.

    Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di tempat yang oleh satelit terlihat paling hijau, justru luka mulai tampak. Pulau Gag, yang selama ribuan tahun tersembunyi dalam pelukan keheningan Raja Ampat, kini bergema karena suara alat berat. Vegetasi terganggu, struktur tanah berubah, dan luka ekologis mulai merekah, mengabarkan bahwa peradaban kita mulai tergelincir dari jalurnya.

    PT GAG Nikel, anak usaha dari PT ANTAM dan Harita Group, memang telah memenuhi prosedur hukum dan administrasi negara: AMDAL, IPPKH, izin eksplorasi, bahkan komitmen sosial. Namun hukum tak selalu identik dengan kebijaksanaan. Laporan investigatif Kompas menunjukkan bahwa “mata yang mulai terbuka” tak hanya datang dari para aktivis lingkungan, tetapi dari warga sendiri -yang mulai menyadari bahwa tanah tempat mereka hidup, tanah tempat leluhur mereka beristirahat, kini menjadi proyek atas nama pembangunan nasional.

    Kami tidak sedang mengutuk industrialisasi. Kami memahami pentingnya nikel untuk masa depan energi bersih. Kami tidak anti hilirisasi. Kami bahkan bagian dari upaya itu. Tapi pertanyaannya sederhana: apakah ini jalan terbaik yang bisa dipilih bangsa yang katanya berpihak pada keberlanjutan dan keadilan sosial?

    Dalam hukum fisika, cahaya membelok saat melewati medium yang berbeda. Semakin besar perbedaan indeks bias, semakin tajam sudut pembelokannya. Jika kebijakan kita tidak menghitung indeks bias sosial dan ekologis, maka ia akan membelok liar -bukan menuju hasil terbaik, tapi justru ke arah kehancuran yang sunyi. Prinsip least action dalam fisika menyatakan bahwa seluruh sistem alam, dari partikel hingga planet, memilih jalur dengan energi paling efisien untuk hasil maksimal. Jika alam bisa berpikir efisien, mengapa kita justru boros dalam menyusun kebijakan?

    Kami adalah pendukung Presiden Prabowo. Kami berdiri dalam barisan yang percaya pada kemandirian pangan, hilirisasi industri, dan peran strategis negara. Tapi yang kami khawatirkan bukanlah niat Presiden -melainkan pembelokan di tangan para pembantunya yang mewarisi pendekatan lama: eksploitasi tanpa pertimbangan etik ekologis, dan pembangunan yang diukur hanya dengan tonase dan grafik ekspor.

    Sebagaimana peringatan Prof. Sumitro Djojohadikusumo bahwa industrialisasi hanya masuk akal bila membawa transformasi struktural dan kemandirian bangsa, kita harus berani bertanya: apakah tambang nikel di Pulau Gag membawa kita ke arah sana? Atau hanya menjadi halaman berikutnya dari kisah penghisapan baru yang lebih halus -dan lebih legal?

    Hari ini Pulau Gag. Besok Pulau Gebe. Lusa bisa jadi kawasan konservasi lain yang kini masih sunyi. Kita sedang bermain di batas yang sangat tipis antara kemajuan dan kehancuran. Transisi energi bukan lisensi untuk menghancurkan lanskap terakhir kita, melainkan tantangan untuk membuktikan apakah kita benar-benar dewasa sebagai bangsa.

    Dalam hukum optika, pembelokan cahaya adalah adaptasi, bukan kegagalan. Tapi dalam politik, pembelokan tanpa kendali bisa menjadi bencana. Yang harus kita cegah sejak dini adalah arah kebijakan yang menghancurkan sesuatu yang paling fundamental dalam kehidupan berbangsa: persatuan Indonesia. Karena ketika tanah adat dirusak, ketika komunitas lokal kehilangan makna dan masa depan, maka benih perpecahan mulai ditanam -bukan oleh provokator, tapi oleh kelambanan kita sendiri dalam mendengar.

    Kita pernah menjadi bangsa yang memberi teladan bagi dunia: dalam revolusi, dalam diplomasi, bahkan dalam keragaman. Kini saatnya kita memberi teladan dalam keberanian membatalkan yang salah, dan memilih jalur yang mungkin lebih sulit, tetapi lebih benar.

    “The seeker after truth is not one who studies the writings of the ancients and, following his natural disposition, puts his trust in them, but rather the one who suspects his faith in them and questions what he gathers from them.” – Ibn al-Haytham (Alhazen)

    Kita perlu mendengar ulang. Mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan kebersihan hati dan kejernihan fikiran. Mendengar suara dari dalam hutan, dari dalam laut, dari langit yang bersaksi, dan dari hati rakyat yang terus berharap. Menuntaskan pekerjaan antar generasi sebagaimana mereka, pada 1928 dan 1945 menuntaskan tekad pada hati mereka menjadi ikrar dan perwujudan pada tindakan. Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!

    *(Penulis adalah praktisi di bidang manajemen.)

  • Greenpeace Ungkap Adanya Tambang Nikel di Pulau-pulau Kecil di Raja Ampat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        7 Juni 2025

    Greenpeace Ungkap Adanya Tambang Nikel di Pulau-pulau Kecil di Raja Ampat Nasional 7 Juni 2025

    Greenpeace Ungkap Adanya Tambang Nikel di Pulau-pulau Kecil di Raja Ampat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Greenpeace
    Indonesia mengungkapkan, penambangan nikel di
    Raja Ampat
    ,
    Papua
    juga terjadi di sejumlah pulau-pulau kecil yang berdasarkan undang-undang masuk kategori pulau yang tidak boleh ditambang.
    “Dari sebuah perjalanan menelusuri Tanah Papua pada tahun lalu, Greenpeace menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran,” ujar Juru Kampanye Hutan,
    Greenpeace Indonesia
    , Iqbal Damanik dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).
    Iqbal mengatakan, ketiga pulau ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil karena termasuk pulau-pulau kecil yang tidak boleh ditambang.
    Menurut analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas.
    Berdasarkan sejumlah dokumentasi yang didapat, terlihat ada limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir. Limpasan tanah ini muncul karena pembabatan hutan dan pengerukan tanah.
    Kemudian, adanya sedimentasi ini berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat.
    Selain Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, masih ada dua pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam
    tambang nikel
    .
    Kedua pulau ini adalah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Kedua pulau ini bersebelahan dan jaraknya kurang lebih 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya terpacak di uang pecahan Rp100.000.
    Iqbal mengatakan, Raja Ampat mulai dibidik setelah sejumlah tempat terjamah oleh tambang nikel.
    “Industrialisasi nikel yang makin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai daerah, mulai dari Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi,” kata Iqbal.
    Kini, dia mengatakan, Raja Ampat yang dijuluki surga terakhir di bumi juga mulai dibidik karena kandungan nikel di dalamnya.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah memutuskan untuk menghentikan sementara semua kegiatan operasional
    tambang nikel di Raja Ampat
    , yang terletak di Papua Barat Daya.
    Keputusan ini diambil menyusul kekhawatiran dari masyarakat dan aktivis lingkungan mengenai potensi kerusakan ekosistem di kawasan Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan.
    Bahlil menjelaskan bahwa terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang terdaftar di Raja Ampat.
    Namun, saat ini hanya satu IUP yang masih beroperasi, yaitu yang dimiliki oleh PT Gag Nikel (GAK), yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk.
    Kementerian ESDM kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tambang tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Greenpeace Indonesia: Kita Butuh Langkah Nyata, Cabut Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
                        Nasional

    9 Greenpeace Indonesia: Kita Butuh Langkah Nyata, Cabut Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Nasional

    Greenpeace Indonesia: Kita Butuh Langkah Nyata, Cabut Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Greenpeace
    Indonesia menegaskan bahwa pemanggilan para penambang nikel di
    Raja Ampat
    ,
    Papua
    , tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada.
    Meski pemanggilan pengusaha tambang ini dinilai menjadi langkah yang baik, Greenpeace menilai, izin tambang di Raja Ampat sudah sepatutnya dicabut.
    “Tentu ini langkah yang baik, tapi kita perlu yang lebih nyata, seperti pencabutan izin-izin
    tambang nikel
    di sana,” ujar Juru Kampanye Hutan,
    Greenpeace Indonesia
    , Iqbal Damanik saat dihubungi, Kamis (5/6/2025).
    Iqbal mengatakan, hingga saat ini, Greenpeace belum dimintai pendapat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait
    penambangan nikel di Raja Ampat
    yang berpotensi merusak lingkungan.
    Berdasarkan pengamatan Greenpeace Indonesia, hilirisasi nikel telah menyebabkan kerusakan alam secara masif.
    “Industrialisasi nikel yang makin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai daerah, mulai dari Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi,” kata Iqbal.
    Kini, Raja Ampat yang dijuluki surga terakhir di bumi juga mulai dibidik karena kandungan nikel di dalamnya.
    Berdasarkan penelusuran Greenpeace sejak tahun lalu, aktivitas pertambangan di Raja Ampat terjadi di beberapa pulau, yaitu di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.
    “Ketiga pulau itu termasuk kategori pulau-pulau kecil yang sebenarnya tak boleh ditambang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,” ungkap Iqbal.
    Menurut analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas.
    Berdasarkan sejumlah dokumentasi yang didapat, terlihat ada limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir. Limpasan tanah ini muncul karena pembabatan hutan dan pengerukan tanah.
    Kemudian, adanya sedimentasi ini berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat.
    Selain Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, masih ada sejumlah pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel.
    Dua pulau ini adalah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Kedua pulau ini bersebelahan dan jaraknya lebih kurang 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya terpacak di uang pecahan Rp 100.000.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal memanggil pelaku usaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
    Hal ini untuk mengevaluasi aktivitas pertambangan di wilayah tersebut yang dinilai merusak ekosistem pariwisata Raja Ampat.
    “Nanti saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP, mau BUMN atau swasta,” ujar Bahlil saat ditemui Jakarta International Convention Center (JICC) pada 3 Juni 2025.
    Terbaru, Bahlil telah memutuskan untuk menghentikan sementara semua kegiatan operasional
    tambang nikel di Raja Ampat
    , yang terletak di Papua Barat Daya.
    Keputusan ini diambil menyusul kekhawatiran dari masyarakat dan aktivis lingkungan mengenai potensi kerusakan ekosistem di kawasan Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan.
    Dia menjelaskan bahwa terdapat lima IUP nikel yang terdaftar di Raja Ampat.
    Namun, saat ini hanya satu IUP yang masih beroperasi, yaitu yang dimiliki oleh PT Gag Nikel (GAK), yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk.
    Kementerian ESDM kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tambang tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.