Xcloud.id

BUMN: PLN

  • Gaet Mitra Internasional, PLTS Terapung Saguling Siap Genjot Transisi Energi!

    Gaet Mitra Internasional, PLTS Terapung Saguling Siap Genjot Transisi Energi!

    Jakarta: Langkah besar kembali dilakukan PLN Indonesia Power (PLN IP) dalam mendukung agenda transisi energi Indonesia. 
     
    Melalui kolaborasi dengan mitra internasional, pembiayaan pembangunan PLTS Terapung Saguling sebesar 92 Megawatt peak (MWp) resmi disepakati.
     
    Proyek ambisius yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini menggandeng lembaga keuangan internasional dari tiga negara sekaligus yaitu PROPARCO (Prancis), Standard Chartered Bank (Inggris), dan DEG (Jerman). 

    Finalisasi pembiayaan ini ditandai dengan penandatanganan Financing Agreement antara PT Indo ACWA Tenaga Saguling (joint venture PLN IP dan ACWA Power) dengan para mitra keuangan tersebut.

    Dukungan global untuk energi bersih Indonesia
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya proyek ini, tak hanya sebagai sumber energi terbarukan, tapi juga simbol kemitraan strategis lintas negara.
     
    “Investasi di PLTS Terapung Saguling bukan sekadar proyek pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan simbol semangat kolaboratif antara Pemerintah Indonesia, masyarakat internasional dan sektor swasta untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Mei 2025.
     

    Potensi tenaga surya yang masih luas
    Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra, mengungkapkan bahwa proyek ini akan meningkatkan bauran energi bersih secara signifikan.
     
    “Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang sangat besar, yaitu mencapai 3.295 Gigawatt (GW), dengan pengoperasian PLTS Saguling nantinya dapat meningkatkan pemanfaatan energi surya sebagai sumber kelistrikan,” jelas Edwin.
     
    Tak hanya itu, PLTS Terapung Saguling ditargetkan dapat mengurangi emisi karbon hingga 63.100 ton per tahun, menjadi langkah strategis menuju Net Zero Emission tahun 2060.
    Bagian dari program transisi energi global
    PLTS Saguling merupakan salah satu proyek strategis dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP), inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG), termasuk Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
     
    JETP sendiri diluncurkan pada 2022 untuk menggerakkan modal internasional guna mempercepat transisi energi bersih yang terjangkau dan berkelanjutan di Indonesia.
     
    Dengan terwujudnya pembiayaan ini, pembangunan PLTS Terapung Saguling akan segera dilanjutkan ke tahap konstruksi dan operasional. Selain menghadirkan listrik bersih, proyek ini menjadi contoh nyata bagaimana kerja sama lintas negara bisa mempercepat adopsi energi terbarukan di Tanah Air.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • ESDM targetkan PLTP Muara Laboh Unit II di Sumbar selesai 2027

    ESDM targetkan PLTP Muara Laboh Unit II di Sumbar selesai 2027

    Dengan tercapainya financial close, PLTP Muara Laboh Unit 2 ditargetkan selesai pada tahun 2027

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh Unit II di Sumatera Barat selesai pada 2027, setelah mencapai financial close pada awal Mei 2025.

    “Dengan tercapainya financial close, PLTP Muara Laboh Unit 2 ditargetkan selesai pada tahun 2027,” ujar Yuliot dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.

    Yuliot mengatakan bahwa financial close PLTP Muara Laboh merupakan kelanjutan dari penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) pada 16 Desember 2024.

    PLTP Muara Laboh Unit 2 merupakan proyek strategis dengan kapasitas 80 MW dan unit 3 dengan kapasitas 60 MW di Sumatera Barat.

    Pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Pertemuan tersebut membahas berbagai isu global dan kerja sama di masa depan yang berkelanjutan, rendah karbon, dan terkait energi bersih melalui kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC).

    Dalam hal ini pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, dan Pemerintah Jepang dengan pimpinan delegasi Perdana Menteri Jepang periode 2021–2024 Fumio Kishida dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang (House of Representatives).

    “Pertemuan dengan Jepang hari ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarnegara dalam mengakselerasi transisi energi, dan bukti nyata kemajuan kerja sama ini,” kata Yuliot.

    Pendanaan proyek PLTP Muara Laboh ini diperoleh PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) dari lembaga keuangan terkemuka, yakni Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank (ADB), serta lembaga keuangan swasta seperti Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), MUFG Bank, dan The Hyakugo Bank.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa tarif PLTP Muara Laboh Unit 2 & 3 memiliki tarif yang berbeda dengan unit 1.

    “Ini negosiasi unit pertama dulu, itu kan harga masih dengan harga yang lama. Nah unit kedua dan ketiga sudah dengan sesuai Perpres 112 Tahun 2022 (tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik) itu yang menjadi keputusan di sini,” ucapnya.

    Secara keseluruhan, sambung Eniya, pengembangan PLTP Muara Laboh Unit 2 dan 3 akan mendorong investasi baru senilai total 992 juta dolar AS.

    Selain proyek PLTP Muara Laboh Unit 2 dan 3, beberapa proyek energi lain yang sudah masuk dalam kerangka AZEC yaitu PLTSa Legok Nangka, kemudian Sustainable Aviation Fuel, dan PLTP Sarulla, serta jaringan transmisi dari Jawa-Sumatera.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLTS Terapung Saguling Dapat Pembiayaan, Produksi Listrik Tenaga Surya di RI Bakal Naik 13 Persen – Halaman all

    PLTS Terapung Saguling Dapat Pembiayaan, Produksi Listrik Tenaga Surya di RI Bakal Naik 13 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling 92 Megawatt peak (MWp) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendapat fasilitas pembiayaan.

    PLTS yang digarap PLN Indonesia Power (PLN IP) memperoleh investasi dari lembaga pembiayaan pembangunan Prancis PROPARCO dan Standard Chartered Bank.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pendanaan dari implementasi kemitraan ini akan dialokasikan untuk pengembangan, kontruksi, hingga pengoperasian PLTS Terapung Saguling.

    “Investasi di PLTS Terapung Saguling bukan sekadar proyek pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan simbol semangat kolaboratif antara Pemerintah Indonesia, masyarakat internasional dan sektor swasta untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Airlangga dikutip dari Kontan, Rabu (7/5/2025).

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, PLTS Saguling yang pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan PLN Indonesia Power dan ACWA Power akan meningkatkan produksi listrik dari tenaga surya di Indonesia sekitar 13 persen.

    “Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang sangat besar, yaitu mencapai 3.295 Gigawatt (GW), dengan pengoperasian PLTS Saguling nantinya dapat meningkatkan pemanfaatan energi surya sebagai sumber kelistrikan,” ujar Edwin.

    Keberadaan PLTS Saguling nantinya dapat mengurangi emisi karbon dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia setidaknya hingga 63.100 ton per tahun. Hal ini menjadi mendorong pelaksanaan transisi energi dan pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.

    PLTS terapung ini merupakan bagian dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan upaya bersama antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG), termasuk Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

    Untuk diketahui, JETP Indonesia diluncurkan pada tahun 2022 untuk memobilisasi modal guna mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dan memfasilitasi penyebaran energi bersih yang terjangkau sehingga menguntungkan perekonomian Indonesia.

  • Jerman hingga Inggris Ikut Biayai Proyek PLTS Terapun Saguling – Page 3

    Jerman hingga Inggris Ikut Biayai Proyek PLTS Terapun Saguling – Page 3

    PLN Indonesia Power (PLN IP) menghadirkan pasokan listrik dari energi ramah lingkungan untuk menerangi wilayah terluar di Indonesia, di antaranya adalah PLTS Hybrid Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, sejalan dengan upaya transisi energi serta bentuk pelaksanaan visi Asta Cita kemandirian energi yang digaungkan pemerintahan Prabowo-Gibran.PLN Indonesia Power terus menggalakan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam menyediakan energi berkelanjutan di Tanah Air dengan menjangkau wilayah terluar.

    “PLN IP merupakan salah satu subholding PLN yang memegang peran strategis. Peran utama PLN IP saat ini yaitu sebagai penyedia solusi energi,” kata Edwin, Rabu (30/4/2025).

    Edwin melanjutkan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terluar, PLN Indonesia Power menambah kapasitas pembangkit EBT dengan mengoperasikan PLTS Hybrid Selayar pada 2022, Pembangkit yang dioperasikan PLN Indonesia Power UBP Tello ini memiliki daya mampu sebesar 1,3 Mega Wattpeak (MWp) dengan kapasitas baterai cadangan hingga 870 Kwh.

    PLTS Hybrid Selayar yang menjadi salah satu tumpuan kelistrikan sistem Selayar ini berlokasi di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dan berdiri diatas lahan seluas 1,46 hektare (ha).

     

  • Daftar Resmi Tarif Listrik Pelanggan PLN, Berlaku 7 Mei 2025

    Daftar Resmi Tarif Listrik Pelanggan PLN, Berlaku 7 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan, untuk tidak mengubah tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan non subsidi. Khususnya di periode April-Juni 2025 atau Triwulan II-2025 ini.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tidak naiknya tarif listrik periode ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat serta mendorong daya saing usaha di dalam negeri.

    “Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, diputuskan tarif tenaga listrik triwulan II tahun 2025 tetap, yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode triwulan I tahun 2025, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh pemerintah,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (7/5/2025).

    Selain itu, untuk tarif tenaga listrik 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap mendapat subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

    Adapun, tarif tenaga listrik Triwulan II tahun 2025 ditetapkan menggunakan realisasi parameter ekonomi makro bulan November 2024 hingga Januari 2025, di mana secara akumulasi seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

    Berikut daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non-subsidi selama Triwulan II 2025:

    1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh

    2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh

    3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh

    4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh

    5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh

    6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh

    7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh

    8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh

    9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh

    10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh

    11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh

    12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh

    13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

    (pgr/pgr)

  • PLN Wajib Ganti Kerugian Masyarakat!

    PLN Wajib Ganti Kerugian Masyarakat!

    GELORA.CO –  Insiden Bali Blackout pada Jumat, 2 Mei 2025 disebut telah menimbulkan banyak kerugian materil di tengah masyarakat.

    Tak sedikit dari mayarakat yang merasa dirugikan memilih untuk melakukan pengaduan ke Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Provinsi Bali. 

    Hal ini diungkap oleh Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali, I  Putu Armaya.

    Dia menjelaskan, pihaknya juga sempat dihubungi oleh Nyoman Parta, Anggota DPR RI, terkait masalah padamnya listrik dalam upaya memperjuangkan hak konsumen tersebut.

    ”Dari pengaduan konsumen yang kami terima, sebenarnya banyak, namun diminta menyertakan data kerugian yang bisa kami tindaklanjuti,” bebernya Selasa (6/5/2025).

    Kerugian masyarakat akibat mati listrik itu cukup beragam. Ada masyarakat yang mengaku mengalami kerugian kurang lebih Rp80 juta akibat sejumlah ikan koi hias miliknya mati akibat pompa air yang tetiba padam.

    Selain itu sebutnya, ada pula peternak ayam di Tabanan yang mengaku rugi karena ayam peliharaannya mati karena padamnya listrik pada sekitar jam 12 malam saat peristiwa blackout itu.

    Hingga Senin (5/5/2025), totatl kerugian maysrakaat dari pengaduan yang diterima oleh Yayayasna Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali menyentuh angka di bawah Rp200 juta.

    Armaya pun menegaskan, agar Dirut PT PLN memberi kan penjelasan sejujur-jujurnya terkait penyebab black out tersebut kepada masyarakat Bali.

    Karena menurut dia, hingga saat ini belum ada penjelasan yang terperinci terkait penyebab pasti matinya listrik seluruh pulau Bali tersebut. 

    Lanjut dia, kekhawatiran masyarakat saat ini masih berlanjut. Apalagi pada Senin (5/5) PLN UID Bali melakukan pemadaman berkala di beberapa titik di Pulau Bali.

    Dimana dalam keterangan pers kepada awak media, PLN mengatakan pemadaman itu dilakukan dalam rangka perawatan berkala.

    ”Jika sampai saat ini tidak mampu mengungkap akibat terjadinya Pemadaman listrik tersebut, PLN dianggap gagal melayani konsumen untuk kehandalan dalam menyediakan pasokan listrik,” ujarnya.

    Dengan adanya kerugian materil di tengah masyarakat, YLPK akan mengambil langkah tegas, membela konsumen yang dirugikan.

    Dimana Armaya mengatakan bahwa sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999, konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian, jika pelaku usaha tidak mampu memberikan pelayanan barang dan atau jasa dengan baik, termasuk  tidak mampu memberikan pelayanan Listrik kepada konsumen dengan baik.

    ”Maka konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian berupa, ganti rugi barang uang atau santunan yanag setara nilainya. Bahkan konsumen berhak mengajukan gugatan class action akibat pemadaman ini,” tegasnya.

    Dalam waktu dekat YLPK Bali akan bersurat kepada Direktur Utama PLN dan jajaran, untuk meminta pertanggungjawaban hukum akibat pemadaman ini.

    Maka jika tak ada solusi, akan dilakukan gugatan hukum untuk memperjuangkan hak hak konsumen listrik di Bali.***

  • PLN Nusantara Power hentikan pengangkutan pasir laut ke luar pelabuhan

    PLN Nusantara Power hentikan pengangkutan pasir laut ke luar pelabuhan

    Penghentian ini dilakukan sementara setelah adanya kunjungan dari Tim Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Nagan Raya

    Nagan Raya (ANTARA) – Manajemen PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Nagan Raya, Provinsi Aceh menghentikan sementara pengangkutan pasir laut hasil pengerukan di Pelabuhan Jetty PLN di kawasan Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir.

    “Benar, pengangkutan pemanfaatan pasir laut ini dihentikan sementara, sambil menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh pihak berwenang (DLH Nagan Raya),” kata Assistant Manager Business Support PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Nagan Raya, Provinsi Aceh, Muhammad Khoirul Harahap kepada di Nagan Raya, Selasa.

    Muhammad Khoirul Harahap mengatakan pihaknya sejauh ini terus berupaya melakukan koordinasi dengan pihak berwenang, agar nantinya pemanfaatan pasir laut hasil pengerukan tersebut memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

    Ia menjelaskan, penghentian ini dilakukan sementara setelah adanya kunjungan dari Tim Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Nagan Raya, Aceh pada Senin (5/5).

    Pemkab Nagan Raya mengerahkan tim pengawas lingkungan ke lokasi Pelabuhan Jetty Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1-2 Nagan Raya di kawasan Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, setelah mendapatkan informasi adanya aktivitas pengangkutan truk pasir laut dari hasil pengerukan ke luar lokasi pelabuhan.

    Truk-truk tersebut mengangkut pasir laut yang dikeruk guna kemudian di bawa ke lokasi lain, sehingga hal ini menjadi perhatian di kalangan masyarakat.

    Ia mengatakan, kegiatan pengerukan pasir laut di Pelabuhan Jetty PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Nagan Raya, Aceh di kawasan Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, kabupaten setempat sampai ke pengumpulan pasir di darat, semuanya telah sesuai dengan dokumen AMDAL, UKL, UPL sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Terkait dengan pemanfaatan nya pasir laut yang telah dikumpulkan di darat, yang selama ini diangkut ke luar pelabuhan, hanya digunakan untuk kepentingan sosial seperti penimbunan halaman masjid atau pesantren.

    Adapun mekanisme pengangkutan pasir tersebut syaratnya para pihak yang membutuhkan pasir (pengurus masjid/pesantren), harus membuat surat permohonan terlebih dahulu kepada perusahaan dengan mencantumkan jumlah kebutuhan pasir dan peruntukannya.

    Surat permohonan tersebut juga wajib mendapatkan rekomendasi dari masing-masing kepala desa, sehingga permintaan pasir hasil pengerukan dari pelabuhan jelas tujuannya dan tidak boleh diperjualbelikan, tidak diselewengkan atau disalahgunakan.

    Sedangkan untuk biaya pengangkutan pasir hingga penganggaran ke tempat, juga sepenuhnya menjadi tanggungan pemohon.

    “Jadi, pasir yang selama ini telah kita keluarkan ini jelas peruntukannya, dan tidak pernah kita jual belikan,” katanya.

    Ia mengakui, pasir yang selama ini dikumpulkan di darat dan bersumber dari hasil pengerukan di lokasi Pelabuhan Jetty, telah berlangsung sejak 2024 lalu dan pasir yang dikeluarkan tersebut digunakan untuk penimbangan lokasi masjid atau halaman pesantren yang tergenang banjir di Nagan Raya, serta di wilayah sekitar perusahaan.

    Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Warga Mempawah rasakan manfaat program cofiring biomassa limbah kayu

    Warga Mempawah rasakan manfaat program cofiring biomassa limbah kayu

    Bengkayang (ANTARA) – Sejumlah warga di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), merasakan manfaat dari mengumpulkan limbah kayu berupa serbuk gergaji atau sawdust, yang kini digunakan sebagai bahan pencampur (cofiring) biomasaa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

    “Sehari kami bisa mengumpulkan 50-60 karung. Satu karung dibeli Rp4.000 oleh perusahaan,” kata Sella, seorang ibu rumah tangga di Desa Sungai Duri 2, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Selasa.

    Sella adalah salah satu dari puluhan warga yang mengumpulkan sawdust dari tempat penggergajian kayu (sawmill) di daerah tersebut.

    Dia mengumpulkan sawdust bersama suaminya setiap hari dengan rata-rata sawdust yang dikumpulkan mencapai 50 karung perhari dan dijual ke PT Senator Karya Manages (SKM), perusahaan yang memasok bahan baku biomassa ke PLN.

    Dari hasil kerja tersebut Sella mengaku kebutuhan sehari-harinya terpenuhi dengan layak. Sebelum ada program biomassa masuk ke desanya, ia bekerja sebagai pencari kayu di hutan.

    “Bila dibandingkan dengan mengumpul sawdust, pendapatan ini jauh lebih besar. Apalagi ini limbah sawmill dekat dengan rumah. Untuk pendapatan juga jauh lebih baik dari sebelumnya karena sebelumnya saya harus mencari kayu di hutan dengan jarak yang cukup jauh,” ujarnya.

    Ibu satu anak ini mulai mengumpulkan sawdust sejak pagi hingga sore hari, kemudian lanjut sore ke malam.

    “Kami mengambil istirahat siang, nanti sore lanjut menjahit karung,” ujarnya.

    Program yang baru saja masuk di desanya itu terbukti telah mampu menghidupi keluarganya dan puluhan warga lainnya. Uang yang dia dapatkan dari mengumpulkan sawdust digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-haru seperti untuk membeli susu anak, popok, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

    Jika berkelompok, katanya, mereka mampu menghasilkan 400 karung per hari dan rata-rata yang bekerja adalah para ibu rumah tangga.

    Hal serupa juga dikatakan warga lainnya, Japar (50). Ia mengatakan, selama ini limbah sawmill hanya dibiarkan saja sebagai sampah.

    Namun dengan adanya program cofiring biomassa, limbah itu jadi ada nilai ekonominya bagi warga. Selain itu, katanya, pengumpulan sawdust juga menjadi solusi untuk masalah lingkungan di daerah tersebut.

    “Sudah beberapa kali (sawdust) terbakar dan kalau musim banjir limbahnya akan naik ke permukiman warga,” ujarnya.

    Japar berharap program cofiring biomassa terus berlanjut hingga memberikan peluang kerja ke masyarakat.

    Sementara itu, Penanggung jawab PT. Senator Karya Manages (SKM), Nur Jamal, mengatakan program energi terbarukan (EBT) melalui pemakaian biomassa untuk bahan bakar pencampur atau cofiring di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Bengkayang ditujukan agar mampu memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

    PT SKM berharap upaya itu dapat meningkatkan penghasilan masyarakat melalui pemanfaatan limbah sawmill berupa sawdust yang selama ini terabaikan.

    “Selama ini sawdust itu dibiarkan begitu saja. Daripada terbengkalai, sekarang dimanfaatkan sehingga mampu membuka lapangan kerja baru dan pastinya menambah penghasilan bagi masyarakat,” katanya.

    Dia mengatakan rata-rata pengumpulan Sawdust dari warga mencapai 790 ton per bulan. Pekerja juga rata-rata ibu rumah tangga dan pemuda yang sebelumnya masih menganggur.

    “Siapapun masyarakat bisa menjualnya ke kami, kami siap terima. Karena kebutuhan kami itu setiap bulannya mencapai 790 ton untuk menyuplai ke PLTU. Sawdust ini juga ada yang diambil dari luar lokasi perusahaan,” ujarnya.

    Dia menambahkan, PT. SKM telah menjadi mitra strategis PLN dalam penyediaan bahan baku cofiring di PLTU Bengkayang sejak pertengahan tahun 2024.

    Dengan memasok limbah sawdust secara konsisten, PT. SKM turut mendukung keberhasilan program cofiring yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

    Pewarta: Narwati
    Editor: Hanni Sofia
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator NasDem Nengah Senantara: Bali Menangis Akibat Blackout 12 Jam – Halaman all

    Legislator NasDem Nengah Senantara: Bali Menangis Akibat Blackout 12 Jam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem Nengah Senantara, menyayangkan terjadinya pemadaman listrik total atau blackout di Bali yang terjadi pada Jumat (3/5/2025) lalu.

    Apalagi, usai blackout, terjadi pemadaman listrik secara bergilir di Bali.

    Ia mengatakan pemadaman ini cukup mengganggu aktivitas warga karena terjadi pada hari kerja saat aktivitas warga sedang tinggi.

    Nengah juga menyoroti kinerja PLN ketika pemadaman listrik serentak terjadi. 

    Menurutnya PLN kurang melakukan sosialisasi menjelang pemadaman listrik tersebut.

    “Kejadian blackout kemarin tentu mengganggu kenyamanan warga Bali dan ‘Bali Menangis’ dengan adanya kejadian blackout tersebut,” kata Nengah kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Padamnya listrik di beberapa wilayah di Bali diduga karena terganggunya sistem kabel bawah laut yang menyalurkan daya dari pembangkit ke jaringan distribusi Bali.

    Nengah menyebut hal itu tentu harus menjadi alarm untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketahanan energi, terutama di daerah Bali.

    “Penyebab kejadian ini juga harus diketahui secara pasti, agar dapat menjadi pembelajaran dan kesiapan bagi pengelolaan kelistrikan di daerah lainnya,” ucapnya.

    Nengah mengatakan, Bali memiliki ketergantungan pasokan listrik dari Jawa. 

    Berdasarkan data PLN, kebutuhan listrik di Bali pada tahun 2024 mencapai 1.157,6 megawatt (MW).

    Sebagian besar kebutuhan itu disalurkan melalui kabel bawah laut dari Pulau Jawa.

    Ketergantungan ini, menurut Nengah, apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan pada jaringan interkoneksi tersebut, Bali bisa mengalami pemadaman listrik yang cukup besar, seperti halnya beberapa waktu lalu.

    “Pemadaman listrik tentu akan berdampak bagi masyarakat Bali, terutama pada sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian Bali. Pemadaman listrik akan mengganggu operasional hotel, restoran, fasilitas wisata serta layanan lainya yang membutuhkan pasokan listrik,” ucapnya.

    Untuk itu, Ketua DPW Nasdem Bali tersebut menyatakan pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Bali. 

    Sebab, sebagai penyumbang devisa pariwisata terbesar, sudah seharusnya pemerintah pusat tidak memandang Bali hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kawasan strategis nasional yang membutuhkan dukungan penuh dalam hal ketahanan energi.

    Kemandirian energi bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicapai pulau sekecil Bali. Kemandirian energi adalah harapan yang harus diwujudkan. 

    Hal ini bisa terwujud jika semua pemangku kepentingan mau bekerja sama mulai dari pemerintah pusat, daerah, PLN, investor dan masyarakat. Bali tidak bisa terus bersandar pada listrik dari pulau lain.

    “Bali adalah pulau yang dilandasi adat, tradisi dan budaya sehingga Bali menjadi magnet tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan Bali juga pulau yang sangat harmonis dalam tata kehidupannya,” ujarnya.

    Nengah meminta kepada para stakeholder seperti kepala daerah yang ada di Bali untuk membuat langkah strategis tentang kemandirian energi di Bali.

    Sebagai Wakil Rakyat Dapil Bali, Nengah juga meminta Presiden Prabowo untuk memberikan atensi khusus untuk Bali. 

    Hal ini agar Bali tidak hanya dijadikan sebuah destinasi wisata tapi juga sebagai kawasan strategis nasional di bidang energi khususnya listrik.

    “Untuk itu dengan penuh rasa hormat kepada Pak Presiden Prabowo, tolong untuk memberikan atensi khusus untuk Bali untuk memberikan atensi lebih supaya bisa dijadikan kawasan strategis nasional di bidang energi khususnya listrik,” pungkasnya.

    Selain itu, permasalahan listrik, Nengah juga menyebut ada empat pekerjaan rumah yang mendesak untuk Bali seperti persoalan air, sampah dan infrastruktur. 

  • Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengecek langsung rumah subsidi yang akan diberikan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

    Pada Selasa ini, mereka direncanakan memberi 100 rumah subsidi untuk wartawan dari alokasi sebanyak 1.000. Secara simbolis, mereka akan menyerahkan kepada lima wartawan. 

    Rumah subsidi yang mereka cek berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Sebagaimana diketahui, wartawan merupakan satu dari sekian profesi tertentu yang dialokasikan Ara mendapatkan kuota khusus rumah subsidi. Selain wartawan, ada guru, tenaga kesehatan, buruh, dan lain-lain.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Ara dan Meutya meninjau bersama sekitar pukul 16.05 WIB.

    Selain mereka, turut hadir Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar.

    Ketika meninjau, Ara bersama Meutya mendapatkan informasi umum mengenai rumah subsidi ini dari pengembangnya, yaitu Vista Land Group.

    Rumah yang dihargai sebesar Rp 185 juta ini disebut memiliki akses 30 menit ke Stasiun Cibitung.

    Lalu, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi di rumah ini. 

    Selain itu, Ara juga berbincang bersama Meutya bagaimana ia telah mengalokasikan rumah subsidi untuk beberapa profesi tertentu.

    Contohnya seperti pada tanggal 1 Mei lalu dilakukan serah terima 100 rumah subsidi ke buruh. Lalu sebelumnya lagi ada untuk guru dan tenaga kesehatan.

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Meutya terkesima dengan hal tersebut. Dengan jadwal serah terima kunci yang padat, ia menilai rumah subsidi yang disediakan tetap berkualitas baik.

    Sebagai informasi, berdasarkan brosur yang dilihat Tribunnews, cicilan rumah subsidi ini mulai dari sekitar Rp 1 juta per bulan.

    Rumah yang ditinjau ini merupakan tipe 27 dan memiliki tanah seluas 60 meter persegi.

    Akses transportasinya sekitar 8 menit dari pintu Tol Gabus, 25 menit ke Stasiun Cikarang atau Stasiun Cibitung, dan 5 menit ke pemberhentian Transportasi K36. 

    Lalu, perumahan ini disebut memiliki jarak tempuh sekitar 20 menit Jakarta Utara Kawasan Industri Marunda dan 30 menit ke pusat Jakarta Timur. 

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Berikut spesifikasinya:

    – Pondasi: Batu Kali
    – Dinding: Batako
    – Cat: Jotun atau sekelas
    – Lantai: Keramik
    – Rangka Atap: Baja Ringan
    – Plafon: GRC/ Triplek Finishing Cat
    – Kusen: Depan Alminium
    – Kamar Mandi: Shower
    – Water Closet (WC): Kloset Jongkok
    – Septic Tank: Biofil
    – Carport: Rabat selebar carport
    – Listrik: Sesuai Ketentuan PLN
    – Sumur: Pipa hisap 1/2″, pipa casing 1 1/2″, kedalaman 18m