Xcloud.id

BUMN: PLN

  • Target Penambahan Pembangkit Naik jadi 69,6 GW di RUPTL 2025-2034, Ini Sebabnya

    Target Penambahan Pembangkit Naik jadi 69,6 GW di RUPTL 2025-2034, Ini Sebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Penambahan pembangkit listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 ditargetkan mencapai 69,6 gigawatt (GW). Angka tersebut pun lebih tinggi dari RUPTL 2021–2030 yang hanya 40,6 GW.

    Lebih terperinci, dalam RUPTL teranyar, 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). Adapun, komposisi porsi EBT itu terdiri atas 42,6 GW atau 61% dan storage 10,3 GW atau 15%.

    Sebanyak 16 GW sisanya akan berasal dari pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW. Sementara itu, penambahan pembangkit sebesar 40,6 GW dalam RUPTL 2021-2030 terdiri atas 20,9 GW EBT dan 19,7 GW energi fosil.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana penambangan 69,5 GW pembangkit baru dalam RUPTL 2025-2034 itu akan terbagi dalam dua periode atau per 5 tahun.

    Untuk 5 tahun pertama, kapasitas pembangkit yang dibangun mencapai 27,9 GW, sedangkan 41,6 GW sisanya akan dibangun pada periode 5 tahun kedua.

    Menurut Bahlil, tambahan kapasitas pembangkit dalam RUPTL 2025-2034 dipatok lebih tinggi demi mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

    “Ini semua kita lakukan dengan memperhitungkan, mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai pada akhirnya 8%. Jadi konsumsi listrik per kapita kita juga, kita hitung secara seksama,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Dia menambahkan bahwa pihaknya menghitung akan ada tambahan konsumsi listrik per kapita. Hal ini tak lepas dari ekspansi hilirisasi yang didorong pemerintah. 

    Bahlil menuturkan, selama ini industri pelaku hilirisasi masih menggunakan pembangkit listrik sendiri atau captive power. Dia pun memastikan ke depan industri akan diwajibkan memakai listrik dari PLN.

    “Nah, kami ingin mereka harus punya [listrik dari] PLN. PLN harus memberikan market captive daripada industri tersebut,” kata Bahlil.

  • Sritex Terpuruk Utang Rp29 Triliun, Erick Thohir: Belum Ada Rencana Bantu

    Sritex Terpuruk Utang Rp29 Triliun, Erick Thohir: Belum Ada Rencana Bantu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah gelombang kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa belum ada rencana dari perusahaan pelat merah untuk terlibat dalam upaya penyelamatan raksasa tekstil asal Sukoharjo tersebut.

    “Belum,” ujar Erick singkat saat ditemui di Jakarta, Senin (26/5).

    Namun, Erick tidak menutup kemungkinan bahwa BUMN akan masuk jika ada peluang mengambil alih aset-aset strategis milik Sritex. Hal itu, lanjutnya, bergantung pada keputusan tim kurator.

    “Kalau BUMN diberi kesempatan untuk melakukan bantuan. Misalnya, kita melihat asetnya ada yang menarik, ya kita coba,” tambahnya.

    Sementara itu, proses kepailitan Sritex tengah bergulir panas. Tim kurator mencatat total utang Sritex yang menggantung mencapai Rp29,8 triliun, yang berasal dari 94 kreditur konkuren, 349 kreditur preferen, dan 22 kreditur separatis.

    Dalam daftar piutang tetap yang diakui kurator, Sritex menanggung utang besar kepada sejumlah instansi negara. Di antaranya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo sebesar Rp28,6 miliar dan Bea Cukai Surakarta sebesar Rp189,2 miliar.

    Tak hanya itu, PT PLN Jawa Tengah-DIY tercatat sebagai kreditur konkuren dengan piutang sebesar Rp43,6 miliar.

    Sritex yang dulunya dikenal sebagai raja tekstil ekspor Indonesia, kini tersungkur dalam jerat utang jumbo dan PHK massal. Di sisi lain, pemerintah masih memantau perkembangan restrukturisasi dan opsi pemulihan tenaga kerja.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa kurator telah membuka kemungkinan mempekerjakan kembali eks pekerja Sritex melalui investor baru.

  • Menko Airlangga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000 per Bulan

    Menko Airlangga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000 per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan bocoran soal nilai bantuan subsidi upah atau BSU, yang menjadi bagian dari enam paket insentif ekonomi pada 5 Juni 2025.

    Airlangga menjelaskan bahwa pihaknya akan membahas teknis penyaluran BSU dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dia menjawab berapa bantuan BSU 2025 dengan menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar Rp150.000 per orang per bulan.

    “Itu kira-kira Rp150.000 per bulan. Dua bulan, dua bulan saja,” ujar Airlangga di sela-sela KTT Asean di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025).

    Bantuan itu akan diberikan kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Bantuan subsidi upah itu sama dengan skema bansos saat pandemi Covid-19. Hanya saja, saat pandemi setiap orang mendapatkan bantuan Rp600.000, kini jumlahnya menjadi lebih kecil.

    Airlangga menyebut bahwa pemeritnah menyiapkan payung regulasi untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi itu pada 5 Juni 2025. Regulasi disiapkan dengan kementerian-kementerian teknis terkait.

    “Karena semua yang kita siapkan adalah regulasi, baik itu dari PMK [Peraturan Menteri Keuangan], kemudian yang terkait dengan bansos di Kementerian Sosial, terkait dengan pangan perlu ada rapat dengan Kementerian Pangan dan Bapanas, kemudian terkait dengan listrik perlu ada rapat dengan Kementerian ESDM,” ujar Airlangga.

    Enam Paket Kebijakan Ekonomi mulai Juni 2025

    Sebelumnya, Airlangga mengumumkan adanya enam paket kebijakan ekonomi setelah rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian/lembaga terkait pada Jumat (24/5/2025).

    Enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025) malam.

    Skemanya diskon tarif listrik sama seperti yang berlaku Januari dan Februari lalu. Hanya saja, jika pada Januari—Februari 2025 yang berhak menerima manfaat adalah pelanggan PLN dengan daya hingga 2.200 VA maka kini yang akan menerima hanya pelanggan dengan daya hingga 1.300 VA.

    Lebih lanjut, dia meminta setiap pihak bersabar. Menurutnya, kepastian besaran tarif hingga lama waktu enam insentif tersebut akan terungkap usai aturan teknis di masing-masing kementerian terbit.

    Airlangga mengungkapkan bahwa enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut untuk menyambut libur pergantian tahun ajaran sekolah yang berlangsung Juni hingga Juli 2025.

    “Ini kaitannya kan dengan masa libur anak-anak. Jadi kita kan Lebaran, tahun baru kemarin kan terlalu dekat [beri insentifnya] itu di Q1 [kuartal I/2025] sehingga kita perlu mendukung untuk yang Q2 dan Q3 [kuartal II/2025 dan kuartal III/2025],” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Morgiarso menambahkan bahwa paket insentif tersebut untuk menjaga ekonomi tetap bisa tumbuh di angka psikologis 5%.

    Susi menjelaskan, perlu insentif fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung industri dalam negeri di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi dunia.

    “Pilar kita utamanya kan di pasar domestik itu konsumsi, [berkontribusi] 55% sendiri [terhadap pertumbuhan ekonomi]. Makanya kita ingin memberdayakan itu dengan segala macam skema insentif tadi,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (23/5/2025) malam. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

  • RUPTL muat rencana bangun PLTU, Menteri ESDM singgung komitmen AS

    RUPTL muat rencana bangun PLTU, Menteri ESDM singgung komitmen AS

    Kalau memang dia masih memakai batu bara, kenapa memaksa kita harus tidak pakai batu bara?

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pembangunan PLTU sebesar 6,3 gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 disebabkan lemahnya komitmen transisi energi global.

    “Konsensus global kan bergeser sekarang, dan yang melakukan pergeseran ini salah satu di antaranya adalah negara yang menginisiasi Perjanjian Paris,” ucap Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

    Menurut Bahlil, apabila negara yang menjadi inisiator Perjanjian Paris saja tidak mematuhi perjanjian tersebut, maka wajar bagi Indonesia untuk mempertanyakan komitmen dunia dalam Perjanjian Paris.

    “Dia (Amerika Serikat) saja udah keluar, kok,” kata Bahlil.

    Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa negara-negara yang mengembangkan energi baru dan terbarukan masih meminta kontrak batu bara kepada Indonesia.

    Menurut Bahlil, apabila negara yang mengembangkan energi baru dan terbarukan saja masih memakai batu bara, maka tidak ada salahnya bagi Indonesia untuk tetap menggunakan batu bara, seperti membangun PLTU baru.

    “Kalau memang dia masih memakai batu bara, kenapa memaksa kita harus tidak pakai batu bara?” ucapnya.

    Tidak hanya itu, Bahlil juga merasa penggunaan batu bara masih dibutuhkan oleh Indonesia sebagai pembangkit listrik, sebab terdapat intermitensi dari penggunaan energi baru dan terbarukan, utamanya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

    “Kan energi baru terbarukan kita ini, kalau pada siang hari kan dia menyerap. Begitu sore hari, malam hari, udah enggak. Maka, harus ada batu bara,” kata Bahlil.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan; serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia akan bangun PLTN kapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan

    Indonesia akan bangun PLTN kapasitas 250 MW di Sumatera dan Kalimantan

    mungkin mulai pembangunannya 2027, tetapi kita mulainya dengan kapasitas yang kecil dulu, 250 MW

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah menyasar Sumatera dan Kalimantan menjadi destinasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    “Itu sudah dicek kelayakan dan prioritas untuk sementara, ya, teknisnya begitu,” kata Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, Indonesia akan membangun PLTN dengan kapasitas sebesar 0,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera, dan 250 MW sisanya akan dibangun di Kalimantan.

    Saat ini, kata dia, pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk menjadi dasar hukum dari pembangunan PLTN. Rencananya, PLTN tersebut selesai dibangun pada 2032.

    “Jadi, mungkin mulai pembangunannya 2027, tetapi kita mulainya dengan kapasitas yang kecil dulu, 250 MW,” kata Bahlil.

    Pembangunan PLTN tersebut merupakan bagian dari penambahan pembangkit listrik yang berasal dari energi baru dan energi terbarukan.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan.

    Serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (BAPETEN) Haendra Subekti menyampaikan pemerintah sedang merevisi Undang-Undang Ketenaganukliran untuk memperkuat aspek keamanan dan hukum dalam pengembangan PLTN.

    “Kami sedang merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk mengakomodasi aspek keamanan, kesiapsiagaan, kerja sama internasional dan penegakan hukum sebagai landasan pengembangan PLTN,” tutur Haendra.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • RUPTL miliki investasi Rp2.967 triliun dan serap 1,7 juta pekerja

    RUPTL miliki investasi Rp2.967 triliun dan serap 1,7 juta pekerja

    ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada Senin (26/5), menyebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 memiliki peluang investasi sebesar Rp2.967 triliun. Program penyediaan listrik dalam 10 tahun ke depan tersebut, jelas Bahlil, juga mampu menyerap 1,7 juta tenaga kerja. (Cahya Sari/Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

  • Pemerintah Bakal Bangun PLTN pada 2027, Ini Lokasinya

    Pemerintah Bakal Bangun PLTN pada 2027, Ini Lokasinya

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir pada 2027 mendatang. Ditargetkan pada 2032 sudah mulai beroperasi.

    Bahlil mengatakan saat ini Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Ditjen EBTKE) tengah mempersiapkan berbagai regulasi terkait dengan rencana pengembangan PLTN.

    Adapun rencana pembangunan PLTN tersebut telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034.

    “Dan rencana kita di 2030-an, 2032 sudah selesai. Jadi mungkin pembangunannya itu lagi 4-5 tahun. Jadi mungkin 2027 sudah mulai on kerjanya,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil mengatakan pembangunan PLTN tersebut akan berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan kapasitas sebesar 250 Megawatt (MW).

    “Tapi kita mulai dengan kecil-kecil dulu. 250 MW, 250 MW dulu. Kalau ini sudah bagus, baru kita mainkan,” katanya.

    Bahlil menjelaskan bahwa pemilihan lokasi tersebut sudah melalui berbagai kajian strategis dan juga telah dilakukan pengecekan kelayakan lokasi tersebut.

    “Nuklir, kenapa di lokasi itu sudah dilakukan kajian dari para tim. Nanti kalau saya jelaskan, seperti orang ujian disertasi. Yang jelas, ada beberapa lokasi yang sudah di cek kelayakan dan prioritas,” katanya.

    (kil/kil)

  • Bahlil Buka Peluang Investasi Rp 2.967,4 Triliun buat Penyediaan Listrik

    Bahlil Buka Peluang Investasi Rp 2.967,4 Triliun buat Penyediaan Listrik

    Jakarta –

    Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034 telah resmi diluncurkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat (26/5/2025). Dari rencana ketenagalistrikan tersebut, Bahlil mengatakan total peluang investasi mencapai Rp 2.967,4 triliun.

    Bahlil mengatakan peluang investasi tersebut berasal dari pembangkit sebesar Rp 2.133,7 triliun, penyaluran transmisi dan gardu Rp 565,3 triliunan dan Rp 268,4 triliun ini termasuk Smart grid dan lainnya.

    Ia mengatakan pengembangan ini akan terjadi selama 10 tahun dan dibagi per lima tahun. Untuk tahun pertama yakni periode 2025-2029 peluang investasi mencapai Rp 1.173,94.

    “Nah ini lima tahun kedua ini banyak (Periode 2030-2034) Rp 1.793,48 triliun. Kalau yang lima tahun pertama Rp 1.173,94 triliun dan memang ini harus dua kali supaya kesinambungan, agar tidak tumpang tindih,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil menambahkan khusus untuk pembangkit dengan peluang investasi sebesar Rp 2.133,7, sebanyak 73% dialokasikan untuk partisipasi swasta atau Independent Power Producer (IPP).

    Sektor swasta mendapat alokasi Rp 1.566,1 triliun untuk investasi pada pembangkit. Di mana mayoritas ditujukan untuk pembangkit yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) Rp 1.341,8 triliun, dan non EBT sebesar Ep 224,3 triliun.

    “Sementara investasi PLN dari Rp 2.000 triliun lebih khusus untuk pembangkit sebesar Rp 567,67 triliun. Untuk pembangkit EBT nya Rp 340,6 triliun dan non EBT nya Rp 227 triliun,” katanya.

    Ia menyampaikan, dalam RUPTL tersebut pembangkit listrik 2025-2034 naik menjadi 69,5 GW dengan komposisi pembangkit EBT 42,6 GW, storage 10,3 GW, dan fosil 16,6 GW.

    “Dan hasilnya adalah 76% itu menuju kepada energi baru terbarukan. Di mana dari 76% itu kurang lebih sekitar 42, 6 GW itu adalah EBT dan 10,3 itu adalah storage,” katanya.

    Tonton juga Video: Direstui Prabowo, Huayou Gantikan LG di Proyek Baterai EV RI

    (kil/kil)

  • Menteri ESDM tambah pembangkit listrik sebesar 69,5 GW di RUPTL baru

    Menteri ESDM tambah pembangkit listrik sebesar 69,5 GW di RUPTL baru

    Kita membutuhkan 69,5 GW listrik mulai tahun 2025–2034

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) yang termaktub dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

    “Kita membutuhkan 69,5 GW listrik mulai tahun 2025–2034,” ucap Bahlil dalam konferensi pers RUPTL PLN 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Penambahan pembangkit listrik tersebut bertujuan untuk mewujudkan transformasi bauran energi.

    Kementerian ESDM menargetkan sebesar 76 persen dari keseluruhan kapasitas pembangkit listrik berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Sekitar 42,6 GW adalah EBT dan 10,3 GW adalah storage,” ucap Bahlil.

    Dengan demikian, sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik berasal dari EBT; 15 persen merupakan storage atau penyimpanan; serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas dan batu bara.

    Adapun rincian dari pembangkit listrik EBT, meliputi PLTS sebesar 17,1 GW; PLTA sebesar 11,7 GW; PLTB sebesar 7,2 GW; PLTP sebesar 5,2 GW; PLTBio (bioenergi) sebesar 0,9 GW; serta PLTN sebesar 0,5 GW.

    Dengan demikian, PLTS menjadi energi terbarukan yang mendominasi penambahan pembangkit listrik dalam RUPTL 2025–2034.

    Bahlil menyampaikan bahwa rencana penambahan pembangkit listrik tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua tahap, yakni lima tahun pertama dan lima tahun kedua.

    “Lima tahun pertama totalnya 27,9 GW, dan lima tahun kedua 41,6 GW,” kata Bahlil.

    Penambahan pembangkit listrik yang termaktub di dalam RUPTL 2025–2034, tutur dia, sudah memperhitungkan target pertumbuhan perekonomian sebesar 8 persen.

    Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk menemukan titik tengah antara isu penurunan emisi karbon dengan kemampuan Indonesia.

    Bahlil mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk di dalamnya adalah energi baru dan energi terbarukan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Proyek pembangkit listrik energi hijau 2025

    Proyek pembangkit listrik energi hijau 2025

    Senin, 26 Mei 2025 06:00 WIB

    Pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) berkomitmen mewujudkan transisi energi hijau dengan merampungkan sejumlah proyek pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).