Xcloud.id

BUMN: PLN

  • Deretan Kesepakatan Kerja Sama Strategis yang Diteken Prabowo dan Macron

    Deretan Kesepakatan Kerja Sama Strategis yang Diteken Prabowo dan Macron

    Bisnis.com, JAKARTA —Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi menyepakati 17 bentuk kerja sama strategis yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pertahanan hingga energi terbarukan.

    Empat deklarasi bersama menjadi fondasi utama hubungan jangka panjang Indonesia-Prancis, termasuk “Joint Vision 2050” untuk pengembangan kemitraan strategis, strategi kebudayaan bilateral, komitmen terhadap solusi dua negara untuk Palestina, dan pernyataan bersama kedua kepala negara.

    Selain deklarasi, terdapat 11 kesepakatan kerja sama (deliverables signing) yang ditandatangani di hadapan Presiden. Sepuluh di antaranya adalah kesepakatan antar-pemerintah (G-to-G). Pertama, kesepakatan Kerja Sama di bidang Peningkatan Kapasitas Diplomatik yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan French Minister Delegate for Francophonie and International Partnership Thani Mohamed Soilihi.

    Kedua, kesepakatan Kerja Sama di bidang Pertukaran dan Pelindungan Bersama atas Informasi Rahasia dan Dilindungi dalam bidang Pertahanan (MPCIA) yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan French Minister of Armed Forces Sébastien Lecornu. Ketiga, pernyataan Kehendak Kerja Sama Pertahanan Strategis yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan French Minister of Armed Forces Sébastien Lecornu.

    Keempat, kesepakatan Kerja Sama di bidang Pertanian yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan French Minister of the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty Éric Roger Pierre Lombard. Kelima, kesepakatan Kerja Sama di Mineral Kritis dan Metal yang ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan French Minister of the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty Éric Roger Pierre Lombard.

    Keenam, kesepakatan Kerja Sama di Bidang Kehutanan Berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan French Minister of the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty Éric Roger Pierre Lombard. Ketujuh, Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Ekonomi Kreatif yang ditandatangani oleh

    Selain antara Prabowo dan Macron, 4 penandatanganan kerja sama  dilakukan antara Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya dan French Minister of Culture Rachida Dati. Keempat kesepakatan itu antara lain: 

    Kedelapan, kesepakatan Kerja Sama di Bidang Kebudayaan yang ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan French Minister of Culture Rachida Dati. Kesembilan, kesepakatan Kerja Sama di Bidang Pengelolaan Risiko Bencana yang ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan French Minister Delegate for Francophonie and International Partnership Thani Mohamed Soilihi.

    Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Transportasi yang ditandatangani oleh:

    Signatories: Minister for Transportation (ID)

    Minister Delegate for Francophonie and International Partnership (FR)

    Kesepakatan P-to-P (1 deliverable)

    11. Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Pengembangan Ekosistem Olahraga Kuda yang ditandatangani oleh Pengurus Pusat Persatuan Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi), The French Horse and Riding Institute (IFCE), French Equestrian Federation (FFE), France Galop The Association for Training and Social Action of Racing Stables (AFASEC) dan Filiere Cheval

    Selain itu, kerja sama diperluas pada 5 bidang. Kerja sama itu bersifat G2B dan B2B.

    1. Kesepakatan kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN dan Danone untuk mendukung upaya peningkatan gizi nasional untuk membangun generasi yang sehat dan maju.

    2. Kesepakatan kerja sama antara Danantara, Indonesia Investment Authority (INA) dan Eramet terkait kerja sama mineral kritis untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik dan hilirisasi nikel.

    3. Investasi Bersama antara PT. RGE Indonesia dan TotalEnergies: terkait pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya dan penyimpanan energi baterai guna mendukung transisi energi.

    4. Investasi antar PT Citra Bonang dan Lesaffre terkait perluasan fasilitas produksi ragi guna memperkuat rantai pasok dalam rangka mendukung prioritas ketahanan pangan.

    5. Kesepakatan kerja sama antara PT SMI, PT PLN, dan HDF mengenai pengembangan proyek hidrogen hijau di Indonesia Timur untuk mendorong energi bersih termasuk melalui dukungan pembiayaan di sektor ketenagalistrikan.

    Satu kesepakatan lainnya merupakan kerja sama antar masyarakat (P-to-P), yakni pengembangan ekosistem olahraga kuda yang melibatkan asosiasi dari kedua negara, seperti PORDASI dari Indonesia dan sejumlah institusi berkuda terkemuka dari Prancis.

    Terakhir, diumumkan pula satu kerja sama antar bank sentral, yaitu antara Bank Indonesia dan Banque de France, sebagai bagian dari penguatan kerja sama keuangan kedua negara.

    Langkah ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dan Prancis dalam memperdalam hubungan bilateral dan menghadapi tantangan global bersama melalui kemitraan yang inklusif dan berorientasi masa depan.

  • Akses Jalan Jetis–Dadapan Sempat Tertutup Pohon Tumbang, BPBD Bondowoso Tangani dalam Dua Jam

    Akses Jalan Jetis–Dadapan Sempat Tertutup Pohon Tumbang, BPBD Bondowoso Tangani dalam Dua Jam

    Bondowoso (beritajatim.com) – Hujan disertai angin kencang yang melanda wilayah Kecamatan Curahdami pada Rabu siang (28/5/2025) mengakibatkan pohon Sengon Buto tumbang di kawasan petak 48 Perhutani Desa Jetis.

    Pohon berdiameter sekitar 50 cm itu roboh menutup total akses jalan alternatif selebar 1,5 meter yang menghubungkan Desa Jetis Kecamatan Curahdami dengan Desa Dadapan Kecamatan Grujugan.

    Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Sigit Purnomo, menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan awal dari warga melalui pesan WhatsApp pada pukul 13.00 WIB.

    Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan assessment dan penanganan darurat.

    “Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” kata Sigit pada BeritaJatim.com, Rabu (28/5/2025) sore.

    Walaupun demikian, dampak yang terjadi cukup signifikan. Sebab pohon tumbang menimpa kabel PLN dan menutup akses jalan yang biasa digunakan warga.

    Dalam penanganan di lokasi, BPBD Bondowoso bekerja sama dengan Perangkat Desa Jetis, Perhutani RPH Wringin Tapong, serta pihak Kecamatan Curahdami.

    BPBD Bondowoso mengevakuasi pohon tumbang di jalan jetis-dadapan, Rabu (28/5/2025). (BPBD Bondowoso)

    Pembersihan dan evakuasi pohon tumbang berhasil diselesaikan oleh TRC BPBD pada pukul 15.35 WIB atau sekitar dua jam pasca-kejadian.

    “Penanganan berjalan lancar tanpa kendala. Kini, jalan sudah bisa dilalui kembali dan situasi di wilayah tersebut terpantau aman dan kondusif,” tambahnya.

    Sementara itu, pihak BPBD terus memantau perkembangan cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi di wilayah Bondowoso.

    Sigit juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap kondisi cuaca buruk yang bisa terjadi sewaktu-waktu, serta segera melapor jika menemukan kondisi darurat di lingkungannya. (awi/ted)

  • Eddy Nilai RUPTL 2025-2034 Bukti Prabowo Bangun Ekonomi Berkelanjutan

    Eddy Nilai RUPTL 2025-2034 Bukti Prabowo Bangun Ekonomi Berkelanjutan

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyambut positif Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, hal ini merupakan bukti keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan.

    “Rencana membangun 69,5 GW kapasitas listrik baru di mana 76% berasal dari sumber energi baru dan terbarukan (EBET), merupakan bukti nyata Presiden Prabowo yang hendak membangun perekonomian Indonesia berdasarkan platform berkelanjutan,” ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).

    Eddy mengakui target pengembangan EBET hingga 28 GW pada 2029 dan tambahan 41,6 GW pada 2034 bukan hal yang mudah. Ia menyebut langkah Indonesia ini sebagai yang paling progresif di kawasan Asia sehingga diperlukan sinergi dari semua pihak.

    “Dibutuhkan dukungan perencanaan, dukungan teknologi dan finansial, serta koordinasi yang sinergis di antara seluruh pemangku kebijakan agar target ini bisa tercapai,” jelasnya.

    Menurutnya, transisi ke EBET bukan lagi pilihan melainkan keharusan karena krisis iklim yang kian nyata terasa. Ia juga menekankan bahwa transformasi ini membawa banyak keuntungan strategis.

    “Ada beberapa keuntungan besar yang dapat diperoleh Indonesia ketika melakukan transisi energi selain mencegah dampak buruk terhadap lingkungan, yakni: (i) mengurangi ketergantungan pada impor energi seperti LPG, BBM, solar dan minyak tanah; (ii) penyerapan tenaga kerja yang cukup besar; (iii) mendapatkan manfaat transfer teknologi dan (iv) yang tidak kalah pentingnya: membangun sektor industri dan manufaktur domestik di sektor EBET, seperti panel surya, batere, kabel dan lain-lain,” jelasnya.

    Ia pun menegaskan bahwa manfaat ‘pesta EBET’ ini harus benar-benar dirasakan oleh tenaga kerja dan sektor industri dalam negeri.

    “Pokoknya, ‘pesta EBET’ harus dirasakan manfaatnya untuk tenaga kerja dan industri dalam negeri kita,” ujarnya.

    Eddy juga mendorong agar PLN aktif mempromosikan proyek-proyek EBET kepada investor, pelaku energi, dan lembaga keuangan agar investasi di sektor EBET bisa melibatkan pelaku usaha swasta baik dari dalam dan luar negeri.

    “Karena nilai investasinya mencapai hampir 3000 triliun rupiah, PLN perlu menjangkau seluruh pelaku usaha bidang energi termasuk lembaga-lembaga keuangan agar porsi swasta lebih dominan dalam pembangunan pembangkit listrik. Hal ini penting mengingat PLN juga harus berfokus pada pembangunan jaringan transmisi, gardu induk dan listrik desa, sebagai bagian dari tugas layanan publik PLN, yang nilainya di atas Rp 500 triliun,” paparnya.

    Menutup pernyataannya, Eddy berharap pembahasan RUU EBET bisa segera dituntaskan.

    “Saya berharap dalam masa persidangan yang akan datang, agenda pembahasan UU EBET sudah bisa kita tuntaskan dan sahkan di Rapat Paripurna DPR RI. Saya juga sangat optimis bahwa ke depannya, Indonesia bisa menjadi global leader baik di dalam aksi pengelolaan krisis iklim, maupun di sektor pengembangan energi terbarukan,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • Prospek Bisnis Batu Bara Kala Porsi Penambahan PLTU Makin Dipangkas

    Prospek Bisnis Batu Bara Kala Porsi Penambahan PLTU Makin Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA – Permintaan batu bara diproyeksi masih akan tetap prospektif meski porsi rencana penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tanah Air semakin berkurang.

    Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, penambahan PLTU dalam 10 tahun ke depan dipatok sebesar 6,3 gigawatt (GW). Angka itu lebih rendah dibandingkan target penambahan listrik dari PLTU pada RUPTL 2021-2030 yang sebesar 19,7 GW.

    Sementara itu, porsi penambahan pembangkit hingga 2034 akan didominasi oleh pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dengan total kapasitas 42,6 GW atau 61% dari total penambahan pembangkit.

    Melihat rencana tersebut, pelaku usaha batu bara optimistis permintaan batu bara masih menjanjikan. Apalagi belum ada kejelasan pasti mengenai rencana pensiun dini PLTU dalam RUPTL terbaru PLN.

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai permintaan batu bara untuk ekspor maupun domestik masih tinggi.

    “Kami masih optimistis permintaan batu bara, baik domestik maupun ekspor masih cukup bagus,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Dia bahkan, memproyeksikan serapan batu bara di pasar domestik yang saat ini porsinya mencapai 25% bisa naik menjadi 30%.

    Menurutnya, permintaan batu bara dalam negeri akan ditopang oleh industri smelter. Hendra menilai industri pengolahan itu masih berpotensi ekspansif.

    “Permintaan untuk industri smelter diproyeksi meningkat,” kata Hendra.

    Dia menambahkan bahwa pengusaha batu bara juga saat ini tak sepenuhnya bergantung pada bisnis energi fosil. Namun, ada beberapa yang mulai merambah ke bisnis energi bersih.

    Dengan begitu, setidaknya pengusaha batu bara memiliki bantalan jika prospek bisnis emas hitam menurun.

    “Beberapa perusahaan pertambangan batu bara telah berinvestasi di bidang usaha ekosistem energi bersih,” ucap Hendra.

    Optimisme tersebut juga datang dari PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO). Head of Corporate Communication ADRO Febriati Nadira mengatakan, Perseroan meyakini prospek bisnis PLTU masih cukup baik. Apalagi, masih ada kebutuhan listrik untuk wilayah Asia.

    “Kami meyakini prospek PLTU di masa depan masih cukup baik terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Asia yang masih terus berkembang,” ucap Febriati kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Kendati demikian, ADRO juga bakal tetap mendorong usaha di sektor energi bersih. Febriati mengatakan, dalam mengoperasikan PLTU, ADRO melalui PT AlamTri Power menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

    Metode itu seperti teknologi circulating fluidized bed (CFB) yang bertemperatur rendah dan dapat menekan emisi sulfur dioksida.

    Di samping itu, perusahaan juga menerapkan teknologi ultra super critical (USC) dan sistem pengolahan gas buang yang dapat meminimalkan gas emisi/dispersi sehingga ramah lingkungan.

    “Selain itu kami juga telah mencoba untuk melakukan dekarbonisasi di antaranya melalui co-firing,” imbuh Febriati.

    Dia menjelaskan, AlamTri Power fokus mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan dan berpartisipasi aktif dalam tender berbagai pembangkit listrik terbarukan.

    Fokus ini seperti beberapa proyek EBT yang sedang dijalankan, di antaranya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dengan kapasitas 130 kilowatt peak (kWp) di Kelanis dan tambahan kapasitas 468 kWp PLTS dengan sistem terapung di Kalimantan Tengah.

    Adapun, PLTS itu untuk melayani kebutuhan listrik di area tambang PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI). Selain itu, ADRO juga mengembangkan PLTA Mentarang Induk berkapasitas 1.375 megawatt (MW) di kawasan industri di Kalimantan Utara.

    Sentimen Positif

    Sejumlah analis menilai, RUPTL PLN 2025—2034 berpotensi besar memberikan sentimen positif terhadap emiten batu bara yang memiliki kontrak pasokan domestik.

    Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, sentimen terhadap RUPTL PT PLN ini cukup positif dan memiliki potensi untuk mendorong kinerja penjualan batu bara domestik secara bottom line.

    ”Kalau terkait dengan meraih laba yang tinggi, semua tergantung daripada pendapat pemerintah terkait dengan harga batu bara acuan [HBA],” katanya saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Nafan memprediksi, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) akan menjadi salah satu perusahaan yang diuntungkan karena penjualan batu bara perseroan cenderung mengarah pada pasar domestik.

    ”Karena PTBA kan lebih mengandalkan pada penjualan domestik jika dibandingkan dengan Alamtri atau Agro Group yang memang lebih menitikberatkan kepada ekspor,” pungkasnya.

    Senada, Head of Research PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai, RUPLT PLN memberikan sentimen positif terhadap kinerja emiten batu bara secara umum. Akan tetapi, emiten dengan kontrak pasokan domestik bakal mendapatkan lebih banyak keuntungan.

    Meskipun begitu, menurut Liza, volatilitas harga batu bara global masih menjadi sentimen negatif utama dari angin segar ini.

    Adapun Liza menilai, saham ADRO, PTBA, ITMG, hingga AADI memiliki potensi dengan katalis positif terhadap kebijakan ini. Saham ADRO, misalnya, dinilai memiliki diversifikasi bisnis yang kuat , termasuk pemangkit listrik dan logistik yang dapat memberikan stabilitas pendapatan perseroan.

    ”AADI selaku anak usaha ADRO memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, terutama jika kebijakan royalti yang lebih rendah diterapkan,” kata Liza saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Batu Bara Masih Jadi Andalan 

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pembangunan PLTU batu bara tetap dilakukan oleh Indonesia lantaran tren transisi energi global bergeser. Dia pun menyinggung Amerika Serikat (AS) yang keluar dari Perjanjian Paris. 

    Oleh karena itu, dia berpendapat komitmen mengurangi penggunaan batu bara oleh negara lain kian tak pasti.

    “Oh, dia saja sudah keluar kok [dari Perjanjian Paris]. Pertanyaan itu harus saya jawab secara geopolitiknya seperti itu,” jelas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil menambahkan bahwa masih ada negara maju yang kerap menggembar-gemborkan penghentian batu bara. Namun, pada kenyataannya negara tersebut masih punya kontrak jual beli emas hitam dengan Indonesia.

    Oleh karena itu, Bahlil menegaskan agar pihak-pihak yang dia maksud tak memaksa RI menyetop penggunaan batu bara. Kendati demikian, Bahlil tak memerinci negara mana yang dia maksud itu.

    “Kalau [negara itu] masih mau [pakai] batu bara, kenapa dia paksa kita tidak pakai batu bara,” kata Bahlil.

    Di sisi lain, Bahlil juga menegaskan bahwa Indonesia belum akan melakukan pensiun dini PLTU bila tidak ada dukungan pendanaan yang memadai. 

    Dia mengatakan, pemerintah sama sekali tak keberatan untuk memensiunkan PLTU batu bara dalam rangka transisi energi. Hanya saja, dia menekankan bahwa pensiun dini PLTU membutuhkan biaya besar, sementara dukungan pembiayaan dari perbankan masih minim dan belum ada perbankan yang mau memberi pembiayaan dengan bunga murah. 

    “Sudahlah negara ini lagi butuh uang. Mau pensiun [PLTU] boleh, besok pagi saya pensiunkan. Tapi, ada enggak dana donor yang mau biayai? Yuk, kasih dong,” kata Bahlil.

    Menurutnya, jika pensiun dini PLTU dipaksakan akan menjadi beban bagi negara. Di sisi lain, Bahlil tak mau melimpahkan beban tersebut kepada pelanggan listrik atau masyarakat.

    “Jangan minta pensiun, uangnya enggak dikasih, [malahan] kasih bunga mahal, teknologi mahal. Yang jadi beban siapa? Masa gue membebankan rakyat gue? Masa harus membebankan kepada negara untuk subsidi? Atau masa harus kurangi profitnya PLN? Yang benar saja,” jelas Bahlil.

    Wacana pensiun dini PLTU di Tanah Air belakangan seolah jalan di tempat sejak diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik atau Perpres EBT.

    Baru-baru ini, pemerintah juga telah mengeluarkan roadmap transisi energi yang memuat skema pensiun dini PLTU, yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 10/2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan. Peraturan tersebut berisi peta jalan untuk mengakhiri operasional PLTU batu bara guna mencapai target net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. 

    Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bakal melakukan pensiun dini PLTU batu bara berdasarkan sejumlah kriteria. Pemerintah juga akan melarang pembangunan PLTU baru kecuali yang memenuhi ketentuan dalam Perpres No. 112/2022. 

    Permen tersebut juga memuat pertimbangan ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri untuk mempercepat penghentian operasional PLTU batu bara secara total.

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Daftar 3 Golongan Pelanggan Listrik yang Dapat Diskon Tarif 50%

    Daftar 3 Golongan Pelanggan Listrik yang Dapat Diskon Tarif 50%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah bersiap memberikan strimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi. Salah satu stimulusnya adalah kelanjutan diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan listrik milik PT PLN (Persero) yang memiliki daya listrik 1.300 Volt Amphere (VA) ke bawah.

    “Stimulus Ekonomi Q2-2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada hari Jumat (23/05) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait. Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Selasa (27/5/2025).

    Susiwijono merinci, diskon tarif listrik sebesar 50% akan berlaku untuk sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga, untuk pelanggan 1.300 VA ke bawah.

    Artinya ada tiga golongan pelanggan listrik yang akan mendapatkan diskon tarif 50%. Diantaranya 1.300 VA, 900 VA dan 450 VA.

    “Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari-Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 sampai dengan akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni sampai dengan 31 Juli 2025),” ungkap-nya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah pada awal tahun ini juga sempat memberikan diskon tarif listrik 50%. Perbedaannya, yang mendapatkan diskon lebih luas atau menjangkau hingga pelanggan listrik 2.200 VA.

    (pgr/pgr)

  • RUPTL 2025-2034 PLN, tingkatkan investasi serap tenaga kerja

    RUPTL 2025-2034 PLN, tingkatkan investasi serap tenaga kerja

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (26/5/2025). Foto: PLN

    RUPTL 2025-2034 PLN, tingkatkan investasi serap tenaga kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 05:47 WIB

    Elshinta.com – PT PLN (Persero) siap melaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 demi meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja dan memperkuat ekonomi mikro. RUPTL tersebut telah diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil menegaskan RUPTL ini merupakan instrumen penting untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mencapai kedaulatan energi nasional berbasis potensi dalam negeri.

    ”Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran salah satu programnya itu adalah terkait dengan kedaulatan energi dan transisi energi, dan RUPTL ini sebagai salah satu instrumen untuk pedoman dalam implementasi dari ketersediaan kelistrikan kita,” tambahnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

    Dijelaskannya pula RUPTL akan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui 3 (tiga) faktor, yakni peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi mikro. Pengembangan RUPTL berpotensi memperoleh investasi sebesar Rp2.967,4 triliun (T).

    Secara rinci, investasi ini terbagi untuk sektor pembangkit sebesar Rp2.133,7 T, sektor penyaluran sebesar Rp565,3 T, sektor distribusi, sektor listrik desa dan lainnya sebesar Rp268,4 T. “Proyek di RUPTL ini diharapkan akan berkontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan,” terang Bahlil.

    Selain itu, diproyeksikan sebanyak 1,7 juta lapangan kerja baru akan tercipta melalui RUPTL terbaru ini, yang terdiri dari 836 ribu tenaga kerja di sektor pembangkitan dan 881 ribu di sektor transmisi serta gardu induk. Pihaknya juga optimistis hal ini dapat turut berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat dan menekan angka pengangguran.

    “Kami memproyeksikan RUPTL ini akan menciptakan 1,7 juta lapangan kerja yang 91% di antaranya merupakan kategori green jobs,” terang Bahlil.

    Tak hanya itu, program Listrik Desa (Lisdes) dalam RUPTL 2025-2034 juga akan menargetkan aliran listrik ke 780 ribu rumah tangga di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Melalui program Lisdes ini, diharapkan usaha mikro di berbagai daerah tersebut dapat bertumbuh dan mendorong perekonomian.

    Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung penuh dan melaksanakan RUPTL 2025-2034.

    “Melalui RUPTL ini, PLN tak hanya menjalankan mandat transisi energi dan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement menuju Net Zero Emissions, kami juga ingin berkontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja hijau, dan pengentasan kemiskinan,” pungkas Darmawan. (Vit/Ter/PLN)

    Sumber : Radio Elshinta

  • RI Masif Bangun PLTS, Hilirisasi Pasir Kuarsa Diharapkan Bakal Terpacu

    RI Masif Bangun PLTS, Hilirisasi Pasir Kuarsa Diharapkan Bakal Terpacu

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Penambang Pasir Kuarsa (Hipki) menyambut potensi pengembangan industri panel surya seiring dengan rencana penambahan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang masif dalam 10 tahun ke depan. 

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034, penambahan kapasitas PLTS ditargetkan mencapai 17,1 gigawatt (GW). Porsi ini menjadi yang terbesar di antara rencana penambahan pembangkit energi baru terbarukan yang ditarget mencapai 42,6 GW secara keseluruhan.

    Sebelumnya, pada RUPTL 2021-2030, kontribusi PLTS hanya sebesar 4.680 megawatt (MW) atau 12% dari total kapasitas listrik EBT baru sebesar 40,6 GW. 

    Ketua Umum Hipki Ady Indra Pawennari mengatakan, peluang tersebut mesti didorong bagi industri lokal untuk dapat mengolah pasir kuarsa sebagai bahan baku yang diolah dalam negeri.

    “Industri pengolahan material dari pasir kuarsa menjadi ingots dan silicon wafers sebelum diproses menjadi solar panel belum ada di Indonesia. Maka sampai saat ini, Hipki belum ada menerima permintaan dari industri dalam negeri,” kata Ady kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025). 

    Oleh karena itu, selama ini penambang pasir kuarsa masih seluruhnya menjual ke pemasok silika luar negeri. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber dan cadangan pasir kuarsa yang besar untuk industri panel surya atau solar panel. 

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya dan cadangan pasir kuarsa pada 2023 berada di 478 lokasi dengan total sumber daya sebanyak 13,47 miliar ton dengan total cadangan 3,40 miliar ton.

    Namun, berdasarkan data dan informasi dari Kementerian Perindustrian per September 2023, pemanfaatan pasir kuarsa di sisi industri hulu telah mencapai 65,32% yang menghasilkan tiga jenis produk utama yaitu pasir silika, tepung silika dan resin coated sand. 

    Adapun, kapasitas pengolahan tersendiri (tidak terintegrasi dengan tambang) sebesar 738.536 ton/tahun yang telah dipasang oleh 21 perusahaan di bawah binaan Kementerian Perindustrian. 

    Sebagian besar pemanfaatan pasir kuarsa di dalam negeri digunakan untuk industri kaca, industri semen, industri keramik, dan industri barang dari semen. Sementara itu, untuk industri solar panel belum terhubung dengan sumber pasir kuarsa tersebut. 

    “Jadi memang yang kita punya adalah industri perakitan silicon wafers menjadi solar panel. Tapi yang mengolah pasir kuarsa menjadi silicon wafers kita belum punya,” ujar Ady. 

    Oleh karena itu, pihaknya masih fokus untuk ekspor pasir kuarsa untuk memasok industri solar panel, sembari mencari investor yang minat berinvestasi di industri solar panel dan photovoltaic yang terintegrasi sehingga mendorong permintaan pasar dalam negeri. 

    Tak dipungkiri, target RUPTL PLN dengan tambahan kapasitas PLTS yang cukup besar menjadi dorongan bagi pengembangan industri panel surya. Dia pun berharap hal ini dapat menjadi sinyal penyerapan pasir kuarsa yang ada di Indonesia. 

    “Karena kami juga berharap pasar domestik bisa segera terbuka agar kita bisa mengolah sumber daya alam kita juga secara domestik untuk meningkatkan nilai tambah dan terlebih lagi untuk membangun ekosistem energi terbarukan yang kompetitif,” jelasnya. 

  • Penambahan PLTU Ditekan, Begini Proyeksi Permintaan Batu Bara Domestik

    Penambahan PLTU Ditekan, Begini Proyeksi Permintaan Batu Bara Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Mining Association (IMA) optimistis bisnis batu bara masih prospektif meski porsi penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ditekan untuk 10 tahun ke depan.

    Pengurangan kapasitas PLTU batu bara itu tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Dalam dokumen itu, penambahan listrik dari PLTU batu bara ditargetkan mencapai 6,3 gigawatt (GW).

    Angka itu lebih rendah dibanding penambahan listrik dari PLTU batu bara pada RUPTL 2021-2030 yang sebesar 19,7 GW.

    Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia mengatakan, permintaan batu bara untuk ekspor maupun domestik masih akan tinggi.

    “Kami masih optimistis permintaan batu bara, baik domestik maupun ekspor masih cukup bagus,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Dia bahkan, memproyeksikan serapan batu bara di pasar domestik yang saat ini porsinya mencapai 25% bisa naik menjadi 30%. Menurutnya, permintaan batu bara dalam negeri ditopang oleh industri smelter. Hendra menilai industri pengolahan itu masih berpotensi ekspansif.

    “Permintaan untuk industri smelter [captive] diproyeksi meningkat,” kata Hendra.

    Dia menambahkan bahwa pengusaha batu bara juga saat ini tak sepenuhnya bergantung pada bisnis energi fosil. Namun, ada beberapa yang mulai merambah ke bisnis energi bersih. Dengan begitu, setidaknya pengusaha batu bara memiliki bantalan jika prospek bisnis emas hitam menurun.

    “Beberapa perusahaan pertambangan batu bara telah berinvestasi di bidang usaha ekosistem energi bersih,” ucap Hendra.

    Adapun, dalam RUPTL teranyar ini, pemerintah akan menambah pembangkit listrik hingga 69,5 GW. Sebanyak 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 42,6 GW dan storage 10,3 GW.

    Perinciannya, pembangkit EBT itu terdiri atas energi surya sebesar 17,1 GW, air 11,7 GW; angin 7,2 GW; panas bumi 5,2 GW; bioenergi 0,9 GW; dan nuklir 0,5 GW. Semenatra itu, untuk storage terdiri atas PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6 GW.

    Sebanyak 16 GW sisanya akan berasal dari pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

    Rencana penambangan 69,5 GW pembangkit baru itu akan terbagi dalam dua periode atau per 5 tahun. Untuk 5 tahun pertama, kapasitas pembangkit yang dibangun mencapai 27,9 GW, sementara 41,6 GW sisanya akan dibangun pada periode 5 tahun kedua.

  • ADRO Pede Bisnis Batu Bara Masih Prospektif Meski Penambahan PLTU Makin Ciut

    ADRO Pede Bisnis Batu Bara Masih Prospektif Meski Penambahan PLTU Makin Ciut

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) memproyeksi prospek bisnis batu bara masih menjanjikan di tengah pengurangan porsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam 10 tahun ke depan.

    Adapun, pengurangan target penambahan PLTU batu bara itu tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Dalam dokumen itu, penambahan listrik dari PLTU batu bara ditargetkan mencapai 6,3 gigawatt (GW). Angka itu lebih rendah dibandingkan penambahan listrik dari PLTU batu bara pada RUPTL 2021-2030 yang sebesar 19,7 GW.

    Terkait hal itu, Head of Corporate Communication ADRO Febriati Nadira mengatakan, Perseroan meyakini prospek bisnis PLTU masih cukup baik. Apalagi, masih ada kebutuhan listrik untuk wilayah Asia.

    “Kami meyakini prospek PLTU di masa depan masih cukup baik terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Asia yang masih terus berkembang,” ucap Febriati kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Kendati demikian, ADRO juga bakal tetap mendorong usaha di sektor energi bersih. Febriati mengatakan, dalam mengoperasikan PLTU, ADRO melalui PT AlamTri Power menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

    Metode itu seperti teknologi circulating fluidized bed (CFB) yang bertemperatur rendah dan dapat menekan emisi sulfur dioksida. 

    Di samping itu, perusahaan juga menerapkan teknologi ultra super critical (USC) dan sistem pengolahan gas buang yang dapat meminimalkan gas emisi/dispersi sehingga ramah lingkungan.

    “Selain itu kami juga telah mencoba untuk melakukan dekarbonisasi di antaranya melalui co-firing,” imbuh Febriati.

    Dia menjelaskan, AlamTri Power fokus mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan dan berpartisipasi aktif dalam tender berbagai pembangkit listrik terbarukan. 

    Fokus ini seperti beberapa proyek EBT yang sedang dijalankan, di antaranya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dengan kapasitas 130 kilowatt peak (kWp) di Kelanis dan tambahan kapasitas 468 kWp PLTS dengan sistem terapung di Kalimantan Tengah.

    Adapun, PLTS itu untuk melayani kebutuhan listrik di area tambang PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI). Selain itu, ADRO juga mengembangkan PLTA Mentarang Induk berkapasitas 1.375 megawatt (MW) di kawasan industri di Kalimantan Utara.

    Sebelumnya, dalam RUPTL teranyar ini, pemerintah akan menambah pembangkit listrik hingga 69,5 GW. Sebanyak 76% dari total kapasitas itu berasal dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 42,6 GW dan storage 10,3 GW.

    Perinciannya, pembangkit EBT itu terdiri atas energi surya sebesar 17,1 GW, air 11,7 GW; angin 7,2 GW; panas bumi 5,2 GW; bioenergi 0,9 GW; dan nuklir 0,5 GW. Semenatra itu, untuk storage terdiri atas PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6 GW.

    Sebanyak 16 GW sisanya akan berasal dari pembangkit fosil, yakni gas sebesar 10,3 GW dan batu bara 6,3 GW.

    Rencana penambangan 69,5 GW pembangkit baru itu akan terbagi dalam dua periode atau per 5 tahun. Untuk 5 tahun pertama, kapasitas pembangkit yang dibangun mencapai 27,9 GW, sementara 41,6 GW sisanya akan dibangun pada periode 5 tahun kedua.

  • Paket Stimulus Pemerintah Sasar Masyarakat Kelas Bawah, Ini Tanggapan Ekonom

    Paket Stimulus Pemerintah Sasar Masyarakat Kelas Bawah, Ini Tanggapan Ekonom

    Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah dalam memberikan paket stimulus yang cenderung menyasar masyarakat kelas bawah pada kuartal II/2025 dinilai tepat untuk menjaga daya beli kelompok tersebut di tengah risiko perlambatan ekonomi.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menuturkan bahwa stimulus yang akan digelontorkan pemerintah pada kuartal II/2025 secara eksplisit menyasar masyarakat kelas bawah, seperti diskon tarif listrik untuk pelanggan

    Dia menuturkan, stimulus-stimulus tersebut bertujuan menjaga daya beli segmen yang paling rentan terhadap gejolak harga dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini mengingat tingkat inflasi tetap terjaga rendah di 1,95% (year on year/YoY) tetapi komponen administered price dan harga emas mendorong tekanan harga.

    “Langkah ini dinilai tepat secara sosial dan politis karena menjangkau mayoritas rumah tangga yang terdampak perlambatan ekonomi dan melemahnya konsumsi barang tahan lama di segmen bawah,” kata Josua saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, kelompok berpengeluaran rendah pada kisaran Rp1 juta—2 juta justru mengalami penurunan optimisme. Dengan demikian, dia menilai stimulus tersebut dapat menopang sisi permintaan agregat, khususnya pada sektor-sektor seperti makanan, transportasi, dan energi.

    Meski demikian, Josua menilai pemberian stimulus ini hanya akan memberikan efeknya yang terbatas terhadap percepatan pertumbuhan secara agregat. Dia mengatakan, langkah tersebut perlu didukung oleh kenaikan belanja modal pemerintah dan investasi swasta yang lebih agresif.

    Sementara itu, berkurangnya insentif yang akan diberikan kepada masyarakat kelas menengah berpotensi melemahkan kontribusi konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama pertumbuhan. Konsumen kelas menengah, dengan pengeluaran Rp3 juta—5 juta memiliki peran penting dalam pengeluaran barang tahan lama, transportasi, dan rekreasi.

    Dia mengatakan, saat ini keyakinan konsumen kelas menengah secara keseluruhan tetap tinggi pada level 121,7. Josua mengatakan, kelompok berpengeluaran Rp4,1 juta—5 juta mencatatkan IKE dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama tertinggi, menandakan daya belinya cukup kuat dan sensitif terhadap stimulus.

    Namun, pelemahan stimulus untuk segmen menengah dapat memperlambat pemulihan konsumsi barang non-esensial seperti elektronik, perabot rumah tangga, dan rekreasi, yang telah menunjukkan tren penurunan berdasarkan survei penjualan eceran BI. Beberapa daerah bahkan mencatat kontraksi IPR (indeks penjualan ritel) tahunan di atas 10%.

    “Ketika konsumsi menengah melemah, multiplier effect terhadap sektor industri, jasa, dan investasi ikut teredam. Ini bisa berdampak pada perlambatan pertumbuhan PDB dari sisi permintaan, khususnya dalam komponen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan sektor-sektor konsumsi yang padat karya,” jelas Josua.

    Josua melanjutkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2025 menjadi semakin menantang jika kebijakan fiskal tidak sepenuhnya bersifat ekspansif atau hanya terbatas pada segmen terbawah. Dia pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 pada kisaran 4,8%.

    Josua menuturkan, tanpa dorongan yang cukup dari kelas menengah—yang daya konsumsinya lebih besar dalam nominal dan berperan penting dalam sektor jasa dan manufaktur ringan—kontribusi terhadap pertumbuhan bisa tidak optimal. Apalagi, realisasi belanja negara hingga April 2025 masih relatif rendah. Hal tersebut mengindikasikan potensi pelemahan permintaan agregat dari sisi pemerintah.

    Lebih jauh, tekanan eksternal seperti kebijakan tarif Trump yang menurunkan permintaan ekspor Indonesia juga mempersempit ruang pertumbuhan dari sisi eksternal, sehingga beban mendorong pertumbuhan semakin bertumpu pada konsumsi domestik.

    “Tanpa peran aktif kelas menengah dan pelaku usaha yang biasa disasar lewat stimulus fiskal menengah, misalnya pemotongan PPh 21, insentif konsumsi kredit, maka proyeksi 5% menjadi terlalu optimistis kecuali didukung oleh akselerasi belanja modal publik dan pemulihan ekspor jasa,” ujarnya.

    Stimulus Pemerintah

    Sebagai informasi, Pemerintah telah mengummkan sejumlah paket stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat pada kuartal II/2025. Gelontoran stimulus ini seiring dengan upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 pada kisaran 5% dengan memanfaatkan momentum liburan sekolah pada bulan Juni-Juli 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, stimulus Ekonomi kuartal II/2025 tersebut telah dibahas secara mendalam pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri pada Jumat (23/5/2025) lalu yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan/Perwakilan K/L terkait.

    “Pada Rakortas tersebut telah disepakati bahwa semua program stimulus ekonomi tersebut akan segera diterapkan mulai tanggal 5 Juni 2025,” ujar pria yang akrab disapa Susi itu dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Susi mengatakan, pemerintah menyiapkan 6 paket kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal II/2025.

    Berikut rincian stimulus ekonomi terbaru:

    1. Diskon Transportasi

    Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025—pertengahan Juli 2025) antara lain:

    Diskon Tiket Kereta sebesar 30%
    Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%
    Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%

    Penerapan Program oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN.

    2. Diskon Tarif Tol

    Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025—pertengahan Juli 2025).
    Skema program sama dengan pemberlakuan Diskon pada Nataru dan Lebaran.
    Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

    3. Diskon Tarif Listrik

    Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79,3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA)
    Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari—Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025)
    Penerapan Program oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PLN

    4. Penebalan Bantuan Sosial dan Pemberian Bantuan Pangan

    Tambahan Kartu Sembako Rp200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan
    Bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM
    Penerapan Program oleh Kementerian Sosial, Bapanas (koordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian dan BULOG) terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni—Juli 2025)

    5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000 per bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3,4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni—Juli 2025)
    Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025
    Penerapan Program oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer)

    6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026)
    Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.