Xcloud.id

BUMN: PLN

  • PLN Kantongi Laba Rp 17,76 T

    PLN Kantongi Laba Rp 17,76 T

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) membukukan laba bersih Rp 17,76 triliun pada 2024. Hal ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (RUPS LPT) Tahun Buku 2024 yang digelar di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Rabu (18/6).

    PLN juga mencatatkan pendapatan Rp 545,4 triliun sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perseroan. Angka ini meningkat 11,9% secara year on year dibanding tahun sebelumnya.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, torehan positif ini tak lepas dari asistensi penuh pemerintah yang terus mendukung setiap langkah PLN menjaga kinerja perseroan tetap fleksibel atau agile dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik global.

    Kemudian juga didorong oleh transformasi menyeluruh yang telah dijalankan perusahaan sejak 2020. Melalui digitalisasi proses bisnis, efisiensi operasional, dan strategi pemasaran yang adaptif, PLN mampu menjaga daya saing dan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

    “Pencapaian ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar dan keberpihakan Pemerintah untuk mendukung PLN agar tetap kuat dan tangguh di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global,” katanya dalam keterangan tertulis.

    Sepanjang 2024, PLN membukukan penjualan tenaga listrik 306,22 terawatt hour (TWh) atau tumbuh 6,17% dibandingkan dengan realisasi 2023. Capaian ini juga setara 102,08% dari target yang ditetapkan Pemerintah sebesar 299,99 TWh.

    Penjualan tenaga listrik ini menjadi penopang utama pendapatan perseroan yang mencapai Rp 353,17 triliun, meningkat dari Rp 333,19 triliun pada tahun sebelumnya. Pada 2024, penjualan listrik didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 43%, disusul sektor industri 30%, sektor bisnis 19%, dan sektor lainnya 8%.

    Peningkatan penjualan tenaga listrik ini juga didukung oleh upaya penambahan aset serta konsolidasi seluruh proses bisnis PLN hingga menjadi perusahaan yang modern, inovatif dan siap beradaptasi dengan perubahan iklim bisnis global.

    “Berkat upaya tersebut, jumlah pelanggan tumbuh 5,88% dari periode sebelumnya atau sebesar 3,72 juta pelanggan,” katanya.

    Sementara itu, dari sisi pelanggan rumah tangga, PLN terus memperluas jangkauan layanan melalui program listrik desa (Lisdes). Sesuai arahan pemerintah, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terus dikebut.

    Upaya ini berhasil mengerek rasio elektrifikasi nasional menjadi 99,83%. Penambahan tersebut juga berimbas pada peningkatan penjualan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 130,43 TWh, naik 6,62%.

    “Peningkatan jumlah pelanggan di sektor rumah tangga, khususnya di desa-desa, merupakan komitmen kami untuk memastikan pemerataan akses listrik di seantero Indonesia sesuai arahan Pemerintah. Ini bukan hanya mendongkrak penjualan, tetapi juga untuk memastikan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Darmawan.

    Di sektor industri, selaras dengan target pemerintah, PLN juga turut berkontribusi menyukseskan program hilirisasi nasional. Hal ini tercermin melalui penjualan tenaga listrik yang meningkat sebesar 92,28 TWh atau tumbuh 4,17% dibandingkan dengan tahun lalu.

    Program hilirisasi ini juga mendorong tumbuhnya industri pengolahan dan manufaktur, termasuk smelter dan industri berbasis mineral strategis yang berdampak langsung pada peningkatan konsumsi listrik.

    Sejalan dengan hal tersebut, ke depan, PLN di bawah naungan Danantara berkomitmen untuk terus menghadirkan suplai listrik yang bukan hanya andal, namun juga bersih dan terjangkau. Upaya ini sejalan dengan semangat swasembada energi yang dicanangkan Pemerintah.

    “PLN berkomitmen untuk terus mendukung program hilirisasi nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, kami akan terus berupaya menghadirkan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan guna mendukung perkembangan industri strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” pungkas Darmawan.

    (ara/ara)

  • Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Jakarta – Sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai komisaris di BUMN dan anak usahanya. Terbaru, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Wakil Menteri Ketenagekerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris Pupuk Indonesia.

    Diketahui, terdapat 56 wakil menteri di pemerintahan Prabowo. Tercatat, setidaknya ada 25 wakil menteri yang menjadi komisaris BUMN. Berikut daftarnya:

    1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    4. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    5. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    8. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    9. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    10. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    11. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    13. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    15. Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    16. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
    18. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
    20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
    21. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
    24. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    25. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

    (acd/acd)

  • PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 hari ini di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Jajaran Direksi dan Komisaris PLN terpantau memasuki gedung Kementerian BUMN.

    Beberapa nama yang tampak hadir di Kementerian BUMN antara lain Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Komisaris PLN Dadan Kusdiana, hingga Komisaris Independen PLN Andi Arief. Dadan membenarkan adanya RUPS PLN yang digelar hari ini.

    “Iya-iya Jam 3 (perubahan struktur direksi dan komisaris) nanti aja lihat, saya belum tahu,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (18/6/2025).

    Senada, Andi Arief mengaku tak tahu apakah ada agenda pergantian direksi dan komisaris PLN hari ini. Yang jelas, kata dia, rapat tersebut akan membahas kinerja PLN tahun 2024.

    “Yang kita persiapkan sih RUPS kinerja, hasil audit 2024, pencapaian-pencapaian, soal keuntungan perusahaan, soal kinerja lah,” sebut Andi.

    Dalam catatan detikcom, terakhir kali PLN melaksanakan RUPS adalah pada 14 November 2024. Melalui rapat tersebut, PLN menetapkan 4 komisaris baru serta memperpanjang masa jabatan 2 Direksi.

    RUPS itu memutuskan memberhentikan dengan hormat sejumlah nama seperti Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen, dan Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris. Serta mengukuhkan pemberhentian Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen.

    RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru seperti Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama, Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris, Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris. RUPS saat itu juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

    (ily/rrd)

  • Kementerian ESDM dorong realisasi “super grid” lewat teknologi HVDC

    Kementerian ESDM dorong realisasi “super grid” lewat teknologi HVDC

    Untuk mewujudkan Indonesia Super Grid, diperlukan kolaborasi lebih lanjut antara mitra lokal dan internasional dalam mengembangkan kerangka kebijakan, transmisi yang efisien dan pembiayaan hijau, serta keterlibatan publik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pengembangan jaringan transmisi kelistrikan antarpulau melalui teknologi High Voltage Direct Current (HVDC), sebagai upaya strategis mewujudkan proyek Indonesia Super Grid.

    “Untuk mewujudkan Indonesia Super Grid, diperlukan kolaborasi lebih lanjut antara mitra lokal dan internasional dalam mengembangkan kerangka kebijakan, transmisi yang efisien dan pembiayaan hijau, serta keterlibatan publik,” ujar Koordinator Perencanaan Transmisi Tenaga Listrik Muhadi, dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Salah satu proyek prioritas yang tengah disiapkan pemerintah adalah Interkoneksi Sumatera-Jawa (ISJ).

    Proyek ini bertujuan untuk mengalirkan potensi energi terbarukan dari Sumatera ke pusat konsumsi utama di Pulau Jawa. Teknologi HVDC, baik melalui saluran udara maupun kabel bawah laut, diidentifikasi sebagai solusi teknis paling memungkinkan untuk proyek ini.

    Selain itu, pengembangan jaringan transmisi 500 kV High Voltage Alternating Current (HVAC) juga tengah berlangsung di Sumatera. Sementara di Kalimantan, potensi energi sebesar 13 GW dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan dan Mentarang membutuhkan jaringan transmisi berskala besar menuju Jawa dan untuk mendukung kebutuhan industri smelter di Sulawesi.

    Penerapan teknologi HVDC di Indonesia dinilai dapat mengakselerasi integrasi smart grid dan mendukung penetrasi energi terbarukan, khususnya jenis Variable Renewable Energy (VRE), sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pembangunan transmisi listrik dalam 10 tahun ke depan mencapai total 47.758 kilometer sirkuit (kms).

    Jaringan ini akan menghubungkan pembangkit-pembangkit EBT ke gardu induk PLN, dan selanjutnya menyalurkan daya ke jaringan distribusi hingga sampai ke pelanggan atau end user.

    Dari keseluruhan transmisi yang rencananya akan dibangun, regional Jawa, Madura, dan Bali menjadi yang terpanjang, yaitu total 13,9 ribu kms. Kemudian akan dibangun juga 11,2 ribu kms di Sumatra, 9,8 ribu kms di Kalimantan, dan 9 ribu kms di Sulawesi.

    Selain itu, lanjut Bahlil, untuk memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Indonesia Timur, juga akan ada penambahan transmisi sepanjang 3,9 ribu kms di regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ancam ketahanan energi dan stabilitas ekonomi Indonesia

    Ancam ketahanan energi dan stabilitas ekonomi Indonesia

    Foto: Efendi Murdiono/Radio Elshinta

    Perang Israel-Iran, DPR RI Dapil Jatim IV: Ancam ketahanan energi dan stabilitas ekonomi Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 16:05 WIB

    Elshinta.com – Konflik bersenjata antara Israel dan Iran yang kian memanas dinilai tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan global, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan energi dan perekonomian Indonesia. 

    Anggota BAKN DPR RI, Amin Ak, menyoroti kerentanan Indonesia sebagai negara pengimpor minyak bersih yang sangat bergantung pada stabilitas harga energi global.

    “Indonesia harus waspada. Setiap kenaikan US$1 harga minyak dunia berarti tambahan beban subsidi Rp3,1 triliun bagi APBN. Jika konflik ini berkepanjangan dan harga minyak mencapai US$100–150 per barel, tekanan inflasi dan defisit anggaran akan makin berat,” tegas Amin dalam keterangan resminya, Selasa (17/6), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

    Berdasarkan analisis terkini, serangan Israel dan Iran yang saling membidik infrastruktur energi—seperti kilang minyak Haifa di Israel dan lapangan gas South Pars di Iran—telah memicu lonjakan harga minyak Brent lebih dari 10%. 

    Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu mengingatkan, gangguan pasokan melalui Selat Hormuz (yang mengalirkan 20% minyak dunia) akan memperparah ketidakpastian. Ia menyebut sejumlah dampak yang mesti diwaspadai. 

    Pertama, kenaikan harga BBM. Indonesia berisiko menghadapi kenaikan harga bahan bakar impor jika gejolak terus berlanjut, berpotensi memicu inflasi dan penyesuaian subsidi energi.

    Kedua, ketergantungan impor minyak. Dengan produksi minyak nasional yang stagnan (sekitar 700.000 barel/hari) dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel/hari, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi pasar global.

    Ketiga, potensi munculnya krisis listrik.  Biaya pembangkit listrik berbasis BBM dan gas akan melonjak, berpotensi membebani keuangan PLN dan pemerintah.

    Oleh karena itu, Amin mendesak menteri terkait mengambil langkah antisipatif. Indonesia harus memperkuat cadangan energi, dengan optimalisasi stok minyak nasional (termasuk kerja sama dengan negara produsen) dan penguatan infrastruktur penyimpanan (storage) BBM.

    Sedangkan dalam upaya mitigasi dampak Inflasi, mendesak dilakukan koordinasi antara Kementerian ESDM, BI, dan Kemenkeu untuk menyiapkan skenario penahanan inflasi, termasuk pengendalian harga pangan dan insentif fiskal sektor padat karya.

    “Indonesia harus aktif mendorong perdamaian di forum internasional seperti OPEC dan G20, sembari menjamin pasokan energi melalui kerja sama dengan negara netral,” tambah Amin.

    Dalam jangka menengah, Indonesia harus mempercepat Diversifikasi Energi. Pemerintah harus menggenjot pengembangan EBT (energi baru terbarukan) dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak melalui percepatan proyek kilang GRR (Grass Root Refinery) dan hilirisasi batubara.

    “Kami mendorong pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan DPR guna menyusun skenario terburuk (worst-case scenario). Krisis ini adalah pengingat bahwa ketahanan energi adalah pondasi ketahanan nasional,” pungkas Amin.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ada Risiko RI Rugi Ekspor Listrik ke Singapura, Ekonom Ingatkan Hal Ini

    Ada Risiko RI Rugi Ekspor Listrik ke Singapura, Ekonom Ingatkan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia sepakat mengekspor listrik bersih ke Singapura dengan kapasitas sebesar 3,4 gigawatt (GW) hingga 2035. Ekonom pun mengingatkan jangan sampai kesepakatan itu malah balik merugikan Indonesia.

    Sebagai kesepakatan, Singapura akan memulai pengembangan kawasan industri hijau yang potensial di wilayah Bintan, Batam dan Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). 

    Secara total, RI-Singapura menyiapkan investasi mencapai lebih dari US$10 miliar atau setara Rp162,67 triliun (asumsi kurs Rp16.267 per US$) untuk membangun rantai pasok panel surya, mematenkan teknologi penangkapan karbon (carbon capture and storage/CCS) dan merintis kawasan industri hijau itu.

    Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai penjualan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura juga berpotensi mendatangkan devisa yang signifikan. Selain itu, investasi EBT dari Singapura akan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ekosistem energi hijau di Indonesia.

    Namun, hal ini perlu dimitigasi agar investasi tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) milik Singapura saja. Ishak mengingatkan, jangan sampai kerja sama itu tak menghasilkan manfaat yang optimal bagi Indonesia serta merugikan secara sosial dan lingkungan.

    “Jika ekosistem EBT tersebut nantinya dikuasai oleh investor asing, Indonesia berisiko hanya menjadi penyedia lahan tanpa mendapatkan manfaat ekonomi yang substansial karena produksi, pengelolaan, dan hasil listriknya dinikmati pihak asing,” kata Ishak kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Oleh karena itu, salah satu aspek penting yang perlu didorong adalah penggunaan komponen lokal, seperti panel surya, inverter, dan baterai yang diproduksi di dalam negeri. Menurutnya, hal ini tidak hanya mendukung industri lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di sektor produksi dan operasional PLTS.

    Dia menilai, manfaat bagi Indonesia akan minim jika pembangunan PLTS untuk ekspor ke Singapura masih mengandalkan komponen impor, sebagaimana yang terjadi pada PLTS Cirata. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat mendorong keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN), khususnya PT PLN Indonesia Power (PLN IP), dalam penyediaan panel surya dan komponen lainnya. 

    “Keterlibatan BUMN ini juga sejalan dengan regulasi yang menetapkan PLN sebagai pengelola distribusi kelistrikan nasional,” imbuh Ishak.

    Selain itu, partisipasi PLN dalam proyek ini dapat memastikan bahwa kepentingan domestik tetap menjadi prioritas. Misalnya, PLN dapat mengatur distribusi listrik agar kebutuhan lokal terpenuhi terlebih dahulu, terutama jika terjadi kekurangan pasokan di wilayah setempat, sebelum memenuhi kebutuhan ekspor ke negara lain. 

    Lebih lanjut, Ishak juga menyoroti terkait perjanjian pembelian tenaga listrik atau power purchase agreement (PPA). Menurutnya, negosiasi PPA harus diawasi oleh pemerintah sehingga dipastikan tidak merugikan Indonesia. 

    “Sebagai contoh, klausul prioritas penggunaan domestik jika terjadi kekurangan produksi, harga yang menguntungkan, peluang renegosiasi jika terjadi perubahan komponen produksi atau risiko, dan sebagainya,” ucap Ishak.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang menyambut positif kesepakatan ekspor listrik bersih ke Singapura. Menurutnya, hal ini positif selama banyak manfaat bagi kedua belah pihak.

    Dia pun menilai kesepakatan itu bisa menjadi peluang untuk membuka lapangan kerja. Apalagi, ekspor listrik itu disebut bakal dilakukan perusahaan swasta.

    “APLSI melihat ini sebagai peluang terutama dari sisi investasi dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya merestui ekspor EBT ke Singapura usai sebelumnya menagih manfaatnya bagi RI. Ekspor itu akan dilakukan oleh perusahaan swasta.

    Adapun, kapasitas ekspor listrik EBT lintas batas ke Singapura diperkirakan mencapai 3,4 GW. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Kementerian ESDM memperkirakan akan dibutuhkan 18,7 GW produksi panel surya dan 35,7 GWh produksi baterai.

  • PLN Operasikan Pembangkit Terapung, Kelistrikan Sulbagsel Makin Aman – Page 3

    PLN Operasikan Pembangkit Terapung, Kelistrikan Sulbagsel Makin Aman – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P Roeslani mengungkapkan bahwa total potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia mencapai 3.700 gigawatt. Namun, kapasitas yang sudah terpasang sejauh ini baru mencapai 15 gigawatt.

    Artinya, EBT yang aktif belum mencapai 1 persen dari total potensi nasional.

    “Potensi energi terbarukan Indonesia hampir mencapai 3.700 gigawatt. Namun, kapasitas terpasang saat ini hanya sekitar 15 gigawatt. Jadi sebenarnya kurang dari 1 persen,” kata Rosan dalam kegiatan ICC 2025 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Rosan menjelaskan, potensi EBT tersebar di berbagai sumber mulai dari tenaga surya, tenaga air, biomassa, bioenergi, hingga panas bumi.

    Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Rosan menekankan pentingnya percepatan investasi di sektor EBT, termasuk reformasi regulasi dan penyederhanaan birokrasi.

    “Pemerintah terus melakukan reformasi dalam hal kebijakan, regulasi, dan juga dalam hal memangkas birokrasi. Saat ini kita juga sedang membentuk gugus tugas deregulasi untuk memastikan kita memiliki iklim investasi dan industri yang lebih baik,” jelas dia.

     

  • Pemadaman lampu serentak, Jakarta hemat listrik Rp98 juta

    Pemadaman lampu serentak, Jakarta hemat listrik Rp98 juta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI menilai pemadaman lampu selama 60 menit semalaman secara serentak di Jakarta mampu menghemat biaya listrik senilai Rp98.055.920.

    “Dari aksi pemadaman semalam berhasil menghemat biaya listrik sebesar Rp 98.055.920,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Minggu.

    Asep mengatakan itu terkait digelarnya Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon pada Sabtu dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2025.

    Aksi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mensosialisasikan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada tahun 2030.

    Lampu di sejumlah titik dan gedung di wilayah Jakarta dipadamkan dari pukul 20.30 WIB sampai 21.30 WIB.

    Dalam aksi pemadaman semalam, lampu-lampu penerangan dimatikan di beberapa jalan protokol dan jalan arteri di wilayah Jakarta, ikon Kota Jakarta seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Lokasi-lokasi tersebut gelap selama 60 menit.

    Dia menambahkan berdasarkan data dari PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (PLN Disjaya), penurunan emisi karbon sebesar 54,21 ton CO2e dan berhasil menghemat konsumsi listrik sebesar 67,76 Megawatt (MWh) dari aksi peduli lingkungan tersebut.

    Dari angka tersebut, lanjut Asep, menunjukkan bahwa aksi hemat energi ini memberikan dampak nyata dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus menghemat biaya.

    “Kami mengapresiasi partisipasi masyarakat yang telah mengambil bagian dari Aksi Hemat Energi kali ini. Sehingga kita semua memiliki kesadaran agar terus melaksanakan penghematan energi untuk mengatasi perubahan iklim,” ungkapnya.

    Aksi tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam rangka Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.

    Program ini dinyatakan akan terus dijalankan beberapa kali dalam setahun dengan harapan dapat mendorong warga Jakarta membiasakan perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari.

    Beberapa langkah sederhana penghematan energi seperti menggunakan lampu LED, mencabut kabel charger yang tidak digunakan, mengatur suhu AC secara efisien, hingga mematikan peralatan listrik saat tidak dipakai dapat memberikan kontribusi besar.

    Jika dilakukan secara konsisten, aksi ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya Kota Jakarta yang berkelanjutan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pembangkit Terapung untuk Suplai Listrik Sulsel Mulai Beroperasi

    Pembangkit Terapung untuk Suplai Listrik Sulsel Mulai Beroperasi

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) melalui subholdingnya, PT PLN Indonesia Power mengoperasikan Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 2 atau Pembangkit Listrik Kapal dengan daya mampu netto sebesar 56,919 Megawatt (MW).

    Pembangkit listrik inovatif yang terpasang pada kapal tongkang ini telah mencapai Commercial Operation Date (COD) pada tanggal 1 April 2025 yang berlokasi di Desa Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

    BMPP Nusantara 2 merupakan hasil kolaborasi strategis antara PLN Indonesia Power dan PAL Indonesia, yang menandai pencapaian penting dalam pembangunan mobile power plant modern oleh putra-putri bangsa. Dengan kapasitas terpasang 60 MW, pembangkit ini terintegrasi dalam sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) dan menyumbang sekitar 3 persen dari total kebutuhan listrik di sistem tersebut.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menyampaikan bahwa kehadiran BMPP Nusantara 2 menjadi wujud komitmen PLN dalam menjamin keandalan pasokan listrik, sekaligus mendukung kebijakan energi nasional.

    “BMPP Nusantara 2 adalah simbol kemajuan inovasi kelistrikan nasional. Dengan sistem pembangkit yang fleksibel dan mobile, kami mampu menjawab tantangan geografis Indonesia secara efisien. Ini juga menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam merancang dan membangun pembangkit berbasis kapal bersama PAL Indonesia,” ujar Edwin dalam keterangan resmi, Minggu (15/6/2025).

    Lebih dari itu, operasional BMPP Nusantara 2 merupakan bagian dari dukungan PLN terhadap implementasi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dicanangkan pemerintah, serta sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperluas akses energi berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia dan memperkuat ketahanan energi nasional.

    Selain menjamin keandalan sistem Sulbagsel, pembangkit ini juga memperkuat posisi PLN Indonesia Power dalam mengembangkan solusi kelistrikan yang tanggap terhadap kebutuhan wilayah dengan akses infrastruktur terbatas. BMPP menjadi alternatif strategis untuk penyediaan listrik yang cepat, andal dan fleksibel.

    (fdl/fdl)

  • Ekspor Listrik EBT Solusi Saat Polemik Power Wheelin

    Ekspor Listrik EBT Solusi Saat Polemik Power Wheelin

    JAKARTA – Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai kesepakatan terkait ekspor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura dengan kapasitas sebesar 3,4 gigawatt (GW) hingga 2035 merupakan solusi di tengah polemik power wheeling di dalam negeri.

    Power wheeling merupakan mekanisme yang memperbolehkan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung terhadap masyarakat melalui jaringan transmisi PLN.

    “Di tengah problem-problem itu (power wheeling), kalau ada kesepakatan dengan Singapura, otomatis ini menjadi solusi secara tidak langsung yang ada di kita. Di sisi lain kita ada masalah, di sisi lain kita ada peluang untuk menjadi market,” ujar Komaidi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Dari dalam negeri, ia menjelaskan PLN masih belum bersedia untuk menyerap listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) seiring harganya yang relatif mahal.

    Seiring dengan itu, tarif dasar listrik (TDL) telah ditentukan oleh pemerintah yang membuat PLN tidak memiliki fleksibilitas untuk menentukan harga jual listrik.

    Sehingga, PLN masih cenderung memilih listrik dari energi fosil (batu bara) yang harganya jauh lebih murah dibandingkan listrik berbasis EBT, yang mana akan memberikan margin keuntungan besar bagi PLN,

    “Di tengah polemik power wheeling yang implementasinya masih belum ada kesepakatan final, karena PLN masih belum bersedia. Kemudian ini menjadi hambatan bagi pengembang EBT, karena as bisnis teman-teman di PLN harus mempertimbangkan margin itu yang utama, sementara kalau kalau beli yang EBT mahal,” ujar Komaidi.

    Lebih lanjut, ia tidak memungkiri bahwa energi listrik berbasis EBT seharusnya dimanfaatkan di dalam negeri apabila merujuk aspek lingkungan, aspek teknik, dan lainnya.

    Namun, menurutnya lagi, terdapat problematika terkait aspek daya beli masyarakat yang belum dapat menjangkau listrik dengan harga mahal, karena terbiasa dengan listrik subsidi.

    “Kalau EBT mau ditambah, kan harganya mahal, kalau harganya mahal terkendala di daya beli kita yang belum menjangkau ke sana. Kita terbiasa dengan harga yang subsidi. Kalau subsidi yang ditambah, kapasitas fiskal kita terbatas,” ujar Komaidi.

    Pada Jumat (13/6), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Bidang Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait ekspor listrik bersih ke Singapura dengan kapasitas sebesar 3,4 gigawatt (GW) hingga 2035.

    Selain itu, disepakati pula pengembangan zona industri berkelanjutan yang direncanakan berlokasi di Kepulauan Riau, tepatnya di Bintan, Batam, dan Karimun, oleh Singapura, serta disepakati juga kerja sama penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS) di Indonesia.

    Potensi investasi yang diserap dari kesepakatan itu sebesar 30-50 miliar dolar AS untuk investasi pembangkit panel surya, serta 2,7 miliar dolar AS untuk manufaktur panel surya dan baterai, selain itu juga berpotensi membuka 418 ribu lapangan kerja baru dari manufaktur, konstruksi, operasi, serta pemeliharaan panel surya dan baterai.

    Di sisi lain, sebelumnya, Kementerian ESDM menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) tetap menjadi pembahasan prioritas antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Meskipun hampir seluruh pasal RUU telah disepakati bersama DPR, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Sahid Junaidi mengatakan pembahasan mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) atau power wheeling masih menjadi perdebatan dan memerlukan penyelesaian.

    “Secara formal, pemerintah sudah menyampaikan tanggapannya, kemudian di dalam dinamikanya kebutuhan akan PBJT ini meningkat. Dan di internal pemerintah sepakat bahwa isu ini perlu dinaikkan,” ujar Sahid.