BUMN: PLN

  • Update Kebijakan Pemerintah 1 Juli 2025

    Update Kebijakan Pemerintah 1 Juli 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah resmi menerapkan sejumlah kebijakan baru mulai 1 Juli 2025. Beberapa di antaranya meliputi kenaikan harga BBM Pertamina, pencairan dana pensiun Taspen, Bantuan Subsidi Upah (BSU), penyesuaian tarif listrik, bantuan untuk pelaku UMKM, serta layanan gratis MRT dan Transjakarta di Jakarta.

    Berikut ini rangkuman update kebijakan pemerintah per 1 Juli 2025 yang perlu Anda ketahui:

    Kenaikan Harga BBM Pertamina dan Perbandingan Harga Antar SPBU

    Per 1 Juli 2025, harga BBM Pertamina mengalami penyesuaian. Berdasarkan laman resmi Pertamina.com, berikut adalah harga BBM terbaru:

    Pertamax Turbo: Rp13.500/liter Pertamax: Rp12.500/liter Pertalite: Rp10.000/liter Solar Subsidi: Rp6.800/liter

    Sebagai perbandingan, SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR mengalami kenaikan harga:

    Shell Super: Rp12.810/liter Shell V-Power: Rp13.300/liter BP Ultimate: Rp13.300/liter Pencairan Dana Taspen untuk Pensiunan ASN

    PT Taspen (Persero) mulai mencairkan dana pensiun bulan Juli untuk ASN yang telah pensiun. Berdasarkan pengumuman di taspen.co.id, pencairan dilakukan melalui mitra perbankan dan PT Pos. Proses pencairan dilaporkan berjalan lancar dan sesuai jadwal.

    Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Tahap Pertama

    Kementerian Ketenagakerjaan juga mengumumkan pencairan BSU tahap pertama bagi pekerja yang menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 per bulan. Informasi dari kemnaker.go.id menyebutkan bahwa bantuan disalurkan langsung ke rekening pekerja sejak akhir Juni dan berlanjut awal Juli.

    Tarif Listrik Terbaru dan Kebenaran Isu Diskon

    Isu tentang diskon tarif listrik sempat beredar, namun PLN menegaskan tidak ada program diskon per 1 Juli 2025. Parameter ekonomi makro untuk Triwulan III 2025 mengacu pada periode Februari hingga April 2025. Meskipun secara akumulatif perubahan indikator ekonomi tersebut semestinya berdampak pada penyesuaian tarif listrik ke arah kenaikan, Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik tetap atau tidak mengalami kenaikan.

    Adapun rincian tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi yang berlaku selama Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

    Pelanggan rumah tangga R-1/TR dengan daya 900 VA: Rp 1.352 per kWh. Pelanggan rumah tangga R-1/TR dengan daya 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh. Pelanggan rumah tangga R-1/TR dengan daya 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh. Pelanggan rumah tangga R-2/TR dengan daya 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh. Pelanggan rumah tangga R-3/TR dengan daya di atas 6.600 VA: Rp 1.699,53 per kWh. Pelanggan bisnis B-2/TR dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA: Rp 1.444,70 per kWh. Pelanggan bisnis B-3/Tegangan Menengah dengan daya di atas 200 kVA: Rp 1.114,74 per kWh. Pelanggan industri I-3/Tegangan Menengah dengan daya di atas 200 kVA: Rp 1.114,74 per kWh. Pelanggan industri I-4/Tegangan Tinggi dengan daya 30.000 kVA ke atas: Rp 996,74 per kWh. Pelanggan pelayanan publik P-1/TR dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA: Rp 1.699,53 per kWh. Pelanggan pelayanan publik P-2/Tegangan Menengah dengan daya di atas 200 kVA: Rp 1.522,88 per kWh. Pelanggan penerangan jalan umum P-3/TR: Rp 1.699,53 per kWh. Pelanggan layanan khusus L/TR, TM, TT: Rp 1.644,52 per kWh. Bantuan UMKM Juli 2025: BPUM Kembali Cair

    Kementerian Koperasi dan UKM menyalurkan kembali Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp1,2 juta per penerima. Informasi resmi dari kemenkopukm.go.id menyebutkan bahwa bantuan ditujukan untuk pelaku UMKM yang belum menerima bantuan di periode sebelumnya.

    Gratis Naik Transjakarta dan MRT Hari Ini, 1 Juli

    Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-498 Jakarta, Pemprov DKI memberikan layanan gratis Transjakarta dan MRT selama 1 Juli 2025. Kebijakan ini diumumkan melalui jakarta.go.id. Layanan gratis berlaku dari pukul 05.00 hingga 24.00 WIB untuk seluruh rute dan koridor.

    Beragam kebijakan pemerintah terbaru per 1 Juli 2025 menunjukkan perhatian terhadap keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan perlindungan masyarakat. Meski terjadi kenaikan harga BBM dan listrik, pemerintah tetap menyalurkan bantuan seperti BSU, BPUM, dan layanan transportasi gratis sebagai bentuk kompensasi dan keberpihakan terhadap masyarakat.

    Untuk informasi resmi dan valid, masyarakat diimbau selalu merujuk ke situs-situs pemerintahan terkait.***(Arief Zenobia Prima_Politeknik Negeri Bandung)

  • Alamak! 1,3 Juta Rumah Tangga RI Belum Berlistrik

    Alamak! 1,3 Juta Rumah Tangga RI Belum Berlistrik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga kuartal I 2025, sebanyak 10.068 lokasi atau desa belum teraliri listrik. Adapun dari jumlah lokasi tersebut, setidaknya terdapat 1.287.164 rumah tangga yang belum tersentuh listrik.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu memerinci, dari 10.068 desa yang belum terlistriki tersebut, tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

    “Jadi rumah tangga belum berlistrik itu ada sekitar 1,287 juta rumah tangga. Ada di Aceh, ada di Sumut dan seterusnya. Nah di sini ada akses listrik. Akses listrik masih rasio elektrifikasi yang di atas 99 persen ada 17 provinsi. Antara 90-99 persen 15 provinsi. Di bawah 90 persen ada 6 provinsi khususnya, mohon maaf di daerah timur. Jadi memang untuk daerah timur ini agak tertinggal memang,” tutur Jisman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, lokasi desa/rusun yang belum terlistriki tersebut paling banyak berlokasi di Maluku, Papua, Nusa Tenggara, yakni 5.555 lokasi. Lalu disusul di pulau Jawa 1.630 lokasi, Kalimantan 1.099 lokasi, Sumatra 985 lokasi, dan Sulawesi 799 lokasi.

    Jisman menambahkan, untuk dapat mencapai Rasio Elektrifikasi 100%, setidaknya kebutuhan investasi yang diperlukan PLN mencapai Rp 42,26 triliun. Hal tersebut sesuai dengan roadmap listrik desa yang telah disusun.

    “Kami sudah hitung Pak, berdasarkan roadmap tadi. Apa yang dibangun, kabelnya berapa kilometer sirkuit, trafo jenis apa yang digunakan, ya kira-kira dibikin berapa tiang,” tambahnya.

    Sementara itu, Direktur Distribusi PLN ⁠Arsyadany Ghana Akmalaputri mengungkapkan bahwa hingga 2029, PLN memerlukan investasi hingga Rp 50,01 triliun. Kebutuhan investasi tersebut mencakup program listrik pedesaan, peningkatan jam nyala 24 jam per hari, dan bantuan pasang baru listrik (BPBL).

    “Dan untuk itu, total kebutuhan anggaran hingga tahun 2029 tercatat sebesar Rp 50,07 triliun, dengan porsi terbesar yaitu Rp42,3 triliun dialokasikan untuk program listrik desa PLN,” ujarnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Antam & IBC Jabarkan Peran dalam Proyek Ekosistem Baterai dengan CATL

    Antam & IBC Jabarkan Peran dalam Proyek Ekosistem Baterai dengan CATL

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk atau Antam dan Indonesia Battery Corporation (IBC) menjabarkan peran dalam kerja sama di proyek baterai kendaraan listrik (EV) bersama dengan Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd (CBL), joint venture (JV) Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), Brunp, dan Lygend.

    Adapun, proyek baterai di sisi hulu tambang hingga pabrik pemurnian dengan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) dan high pressure acid leaching (HPAL) akan dikembangkan di Kawasan Industri PT Feni Haltim (FTH), Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, untuk hulu. FTH merupakan perusahaan patungan antara cucu usaha CATL, Hong Kong CBL Limited (HKCBL) dan Antam.

    Sementara itu, di sisi hilir berupa pabrik sel baterai akan dibangun di kawasan Artha Industrial Hill (AIH) dan Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat.

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto mengatakan, pabrik RKEF yang dibangun mengadopsi teknologi pemurnian atomasi feronikel pertama di dunia yang dikembangkan Brunp. Pabrik berkapasitas 88.000 ton nikel per tahun ini menciptakan model peleburan hijau baru dengan konsumsi energi yang rendah.

    “Sejalan dengan praktik ESG, kami bersama mitra strategis bertekad menghadirkan ekosistem baterai listrik yang ramah lingkungan guna mendukung transisi energi nasional yang berkelanjutan,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (30/6/2025).

    Sementara untuk pabrik HPAL, dibangun dengan kapasitas 55.000 ton nikel per tahun. Pabrik itu juga menggunakan teknologi generasi ketiga yang terdepan, dengan tata letak inovatif bertingkat yang memanfaatkan gravitasi alami untuk aliran material.  

    “Kami merencanakan proyek terintegrasi yang akan memasok energi hijau ini dapat memperkuat posisi Indonesia di sektor energi global yang berkelanjutan,” imbuh Ardianto.

    Sementara itu di Karawang, IBC dan CBL membangun pabrik sel baterai lithium. Pabrik ini merupakan bagian dari proyek terintegrasi meliputi pembangunan pabrik material aktif baterai yakni prekursor dan katoda, dan fasilitas daur ulang baterai.

    Direktur Utama IBC Toto Nugroho menjelaskan, di Kawasan Industri Buli (KIB) Halmahera, IBC bersama mitra global menyiapkan lini produksi material aktif baterai berkualitas tinggi. Pabrik tersebut dirancang memproses 16.000 ton nikel sulfat per tahun, sekaligus memproduksi 30.000 ton prekursor, dan 30.000 ton material aktif katoda.

    “Fasilitas hulu ini diharapkan menutup ketergantungan impor bahan baku katoda—komponen dengan kontribusi paling signifikan dalam sel baterai—sekaligus meningkatkan nilai tambah nikel di dalam negeri,” ujar Toto.

    Dia menjelaskan, dari Halmahera Timur, aliran bahan setengah jadi akan bergerak ke barat menuju Karawang. Di kawasan industri strategis ini, IBC bersama CBL sedang membangun pabrik sel baterai berkapasitas awal 6,9 GWh (fase 1) dan akan berkembang menjadi 15 GWh dalam 5 tahun. 

    Menurut Toto, lini produksi berteknologi mutakhir itu ditargetkan beroperasi pada 2026, memproduksi sel untuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS), baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

    Toto menuturkan, IBC yang terdiri atas PT Pertamina (Persero), MIND ID, dan PT PLN (Persero) bersama CBL, berkomitmen menjadikan pabrik sel baterai di Karawang sebagai Asean Regional Hub. Ini khususnya untuk memenuhi kebutuhan baterai EV dan BESS di kawasan. 

    Dia menyebut, komitmen ini telah ditegaskan melalui perjanjian perusahaan patungan yang telah disepakati. Menurut Toto, inisiatif ini mencerminkan peran strategis Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekosistem EV di Asean.

    Di samping itu, proyek ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya mampu menyediakan bahan baku, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi dalam rantai pasok baterai global.

    Ke depannya, rantai siklus baterai IBC dan CBL ditutup oleh pabrik daur ulang baterai dengan kapasitas 20.000 ton baterai bekas per tahun untuk menjadi input material baterai kembali. Teknologi yang digunakan nantinya diklaim mampu memulihkan lebih dari 95% logam berharga sehingga emisi karbon dapat ditekan dan prinsip ekonomi sirkular terjaga.

    “Daur ulang adalah kunci keberlanjutan. Baterai yang selesai tugasnya hari ini harus kembali menjadi sumber daya esok hari,” kata Toto. 

  • Berlaku Mulai 1 Juli 2025, Cek Daftar Tarif Listrik Terbaru – Page 3

    Berlaku Mulai 1 Juli 2025, Cek Daftar Tarif Listrik Terbaru – Page 3

    Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak menaikkan tarif listrik nonsubsidi pada kuartal III 2025. Dengan keputusan ini, tarif tenaga listrik yang dijual oleh PT PLN (Persero) pada periode Juli-September Tahun 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami perubahan atau tetap.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu menjelaskan, keputusan pemerintah tidak mengubah tarif listrik PLN ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan daya saing industri.

    “Untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta daya saing industri, Triwulan III 2025 diputuskan tarif tetap, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Pemerintah,” ujar Jisman dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025).

    Tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi PT PLN (Persero) juga tidak mengalami perubahan. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Pemerintah berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dengan tetap menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat terjaga,” jelas Jisman.

     

  • Pemerintah Tetapkan Tarif Listrik Terbaru, Berlaku Juli-September 2025

    Pemerintah Tetapkan Tarif Listrik Terbaru, Berlaku Juli-September 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan untuk tidak menaikkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) pada Triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan daya saing industri.

    “Untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta daya saing industri, Triwulan III 2025 diputuskan tarif tetap, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Pemerintah,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu di Jakarta, dikutip Senin (30/6/2025).

    Selain itu, tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi PT PLN (Persero) juga tidak mengalami perubahan. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Pemerintah berharap PLN dapat terus mengoptimalkan efisiensi operasional dengan tetap menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan volume penjualan tenaga listrik. Dengan demikian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat terjaga,” jelas Jisman.

    Sebagai informasi, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan, mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

    Parameter ekonomi makro untuk Triwulan III 2025 mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2025. Secara akumulatif, perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif, namun Pemerintah memutuskan untuk tidak ada kenaikan tarif listrik.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, berkomitmen untuk memberikan pelayanan listrik yang andal kepada seluruh pelanggan.

    “Penetapan stabilitas tarif listrik ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. PLN siap mendukung penuh dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan,” ujar Darmawan.

    Selain terus menjaga keandalan pasokan listrik, kata Darmawan, di saat yang bersamaan PLN juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya operasional untuk mendukung kelancaran proses bisnis dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif.

    Berikut daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi selama Triwulan III-2025 atau Juli-September 2025:

    1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

    2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

    3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

    4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

    5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

    6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

    7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

    8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

    9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

    10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

    11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

    12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

    13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Top 3: Viral Pesawat Batik Air Hampir Kecelakaan – Page 3

    Top 3: Viral Pesawat Batik Air Hampir Kecelakaan – Page 3

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi PT PLN (Persero) tidak mengalami perubahan pada Triwulan III tahun 2025, yang berlangsung dari Juli hingga September.

    Keputusan ini diambil meskipun secara kalkulasi ekonomi terdapat potensi kenaikan tarif berdasarkan parameter makro seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), tingkat inflasi, dan harga batubara acuan (HBA).

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, menyampaikan bahwa kebijakan penahanan tarif ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selengkapnya

  • Wilayah RI Ini Simpan Uranium, Jumlahnya Puluhan Ribu Ton

    Wilayah RI Ini Simpan Uranium, Jumlahnya Puluhan Ribu Ton

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, bahwa Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mempunyai potensi sumber energi yang cukup beragam, yang dapat dimanfaatkan sebagai energi pembangkit tenaga listrik, salah satunya seperti nuklir.

    Mengutip dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, Kalimantan Barat disebut-sebut memiliki sumber energi mulai dari tenaga air, biomassa, biogas, batubara, hingga uranium dan thorium yang dapat dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

    Adapun, potensi nuklir di Kalimantan Barat berasal dari kandungan uranium dan thorium yang terdapat di Kabupaten Melawi. Berdasarkan data Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kementerian ESDM, total cadangan uranium dan thorium di daerah ini mencapai 24.112 ton.

    “Potensi uranium di Kabupaten Melawi menurut Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kalimantan Barat sebesar ± 24.112 ton. Namun, pemanfaatan nuklir sebagai energi primer masih menunggu adanya kebijakan dari Pemerintah yang didukung studi kelayakan pembangunan PLTN,” tulis dokumen RUPTL, dikutip Minggu (29/6/2025).

    Sebagaimana diketahui, di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) harus memenuhi sejumlah persyaratan penting.

    Diantaranya, menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar nuklir, sistem pengelolaan limbah radioaktif yang aman, serta sistem pengendalian dan pengawasan ketat sesuai standar yang ditetapkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) dan regulasi domestik.

    Untuk mendukung perencanaan pembangunan PLTN, pemerintah melalui BATAN/BRIN telah melakukan sejumlah survei tapak di berbagai wilayah. Kajian tersebut mempertimbangkan aspek geoteknik, seismik, serta risiko bencana alam lainnya.

    Adapun, dari total 28 wilayah yang telah disurvei, seluruhnya dinyatakan memiliki potensi sebagai lokasi PLTN, dengan total kapasitas pengembangan yang diperkirakan dapat mencapai hingga 70 GW.

    Sementara itu, berdasarkan wilayah potensial tersebut, serta mengacu kepada kebutuhan sistem kelistrikan nasional, potensi PLTN pada tahap awal direncanakan akan dibangun di Sistem Sumatera dan Kalimantan.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tarif Listrik Terbaru Untuk 13 Golongan Juli-September 2025 – Page 3

    Tarif Listrik Terbaru Untuk 13 Golongan Juli-September 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi PT PLN (Persero) tidak mengalami perubahan pada Triwulan III tahun 2025, yang berlangsung dari Juli hingga September.

    Keputusan ini diambil meskipun secara kalkulasi ekonomi terdapat potensi kenaikan tarif berdasarkan parameter makro seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), tingkat inflasi, dan harga batubara acuan (HBA).

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, menyampaikan bahwa kebijakan penahanan tarif ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Keputusan ini diambil agar daya beli masyarakat tetap terjaga serta meningkatkan daya saing sektor industri,” ujarnya dalam pernyataan resmi, ditulis Minggu (29/6/2025).

    Daftar Tarif Listrik Nonsubsidi Tetap Berlaku Juli–September 2025

    Berikut adalah tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi selama periode Juli–September 2025:

    R-1/TR 900 VA: Rp 1.352/kWh
    R-1/TR 1.300 VA: Rp 1.444,70/kWh
    R-1/TR 2.200 VA: Rp 1.444,70/kWh
    R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53/kWh
    R-3/TR ≥6.600 VA: Rp 1.699,53/kWh
    B-2/TR 6.600–200.000 VA: Rp 1.444,70/kWh
    B-3/TM >200.000 VA: Rp 1.114,74/kWh
    I-3/TM >200.000 VA: Rp 1.114,74/kWh
    I-4/TT ≥30.000 kVA: Rp 996,74/kWh
    P-1/TR 6.600–200.000 VA: Rp 1.699,53/kWh
    P-2/TM >200.000 VA: Rp 1.522,88/kWh
    P-3/TR Penerangan jalan umum: Rp 1.699,53/kWh
    L (TR, TM, TT): Rp 1.644,52/kWh

    Keputusan ini diprediksi akan memberikan kepastian biaya energi bagi pelaku usaha dan masyarakat umum selama kuartal ketiga tahun ini. Pemerintah dan PLN diharapkan terus menjaga efisiensi dan keberlanjutan penyediaan energi nasional. 

     

     

  • Bos Medco Energi Ingin Proyek Pembangkit Panas Bumi Bisa Saling Untung, Bagaimana Hitungannya? – Page 3

    Bos Medco Energi Ingin Proyek Pembangkit Panas Bumi Bisa Saling Untung, Bagaimana Hitungannya? – Page 3

    Ditemui di lokasi yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan harga listrik geothermal sudah cukup bagus. Yakni, berlaku 9,5 sen per kWh untuk 10 tahun pertama untuk dibeli oleh PLN.

    “Kita sudah mempunyai kontrak maksimal 9,5 sen per kWh ada 10 tahun pertama, 10 tahun kedua dia turun menjadi 7 sampai 7,2. Tergantung dari berapa capex yang dilakukan. Jadi ini win-win kok.

    Ini udah sangat ekonomis sekali,” ucap Bahlil.

    Sementara ini, dia bilang tidak perlu insentif tambahan bagi investor untuk melirik proyek geothermal karena tingginya harga di tahun-tahun pertama operasional tadi. “Bos, harga udah naik itu udah bagus, insentif gitu. 9,5 bos, 8,8. Ini udah bagus, bos. Logikanya begini, loh, saya kan mantan pengusaha, kalau tidak ekonomis, enggak jalan barang ini,” tandasnya.

    PLTP Ijen Mampu Terangi 85 Ribu Rumah

    Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Blawan Ijen Unit 1 milik PT Medco Energi Internasional Tbk mampu mengaliri listrik ke 85.000 rumah. Pembangkit ini akan terus dikembangkan ke depannya.

     

     

  • Tarif Listrik di Batam Naik, Ini Pelanggan yang Kena Dampak

    Tarif Listrik di Batam Naik, Ini Pelanggan yang Kena Dampak

    Jakarta

    Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif tenaga listrik (tariff adjustment) PT PLN Batam mulai 1 Juli 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan penyesuaian ini diterapkan hanya kepada pelanggan rumah tangga mampu.

    Besaran kenaikan tarif listrik Batam yang ditetapkan 1,43%. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu mengatakan selain rumah tangga mampu, kenaikan ini juga berlaku bagi pelanggan pemerintah, serta pelanggan Layanan Khusus dalam skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT PLN (Persero) UID Riau, dan Kepulauan Riau.

    “Penyesuaian ini hanya berlaku bagi pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 3.500 VA ke atas dan pelanggan pemerintah, dengan kenaikan tarif sebesar 1,43%, serta pelanggan Layanan Khusus dalam KSO dengan PT PLN (Persero) yang disesuaikan dengan tarif keekonomian,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025).

    Untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA, pelanggan sosial dengan daya hingga 2.200 VA, serta pelanggan industri dan bisnis, tidak mengalami perubahan tarif. Tarif yang diberlakukan tetap mengacu pada tarif pelanggan PT PLN (Persero).

    Jisman menyampaikan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam menerapkan tariff adjustment demi menjaga daya saing dan momentum pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian tarif tenaga listrik didasarkan pada perubahan parameter ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, serta harga gas dan batubara yang menjadi acuan dalam penetapan tarif listrik triwulanan.

    Secara akumulatif, parameter tersebut menunjukkan bahwa seharusnya tarif listrik triwulan III mengalami kenaikan. Penyesuaian tarif kali juga ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan penyediaan tenaga listrik jangka panjang oleh PT PLN Batam.

    “Perlu diketahui bahwa PT PLN Batam tidak menerima subsidi maupun kompensasi dari pemerintah, berbeda dengan PT PLN (Persero), sehingga selisih antara biaya pokok penyediaan listrik dan tarif menjadi tanggungan PT PLN Batam,” ucap Jisman.

    Tarif Listrik Daerah Lain Tetap

    Namun, untuk daerah lainnya pemerintah tidak menaikkan tarif listrik periode Juli-September 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan daya saing industri.

    “Untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta daya saing industri, Triwulan III 2025 diputuskan tarif tetap, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Pemerintah,” ujar Jisman.

    Lebih lanjut, Jisman menambahkan, bahwa tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi PT PLN (Persero) juga tidak mengalami perubahan. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    (ada/ara)