Xcloud.id

BUMN: PLN

  • PLN UID Jakarta Raya raih dua penghargaan ajang DKJ Awards 2025

    PLN UID Jakarta Raya raih dua penghargaan ajang DKJ Awards 2025

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyerahkan penghargaan DKJ Award 2025 kepada Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 11/7 (Foto : PLN UID Jakarta Raya)

    PLN UID Jakarta Raya raih dua penghargaan ajang DKJ Awards 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Komitmen PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan kembali membuahkan hasil manis. Pada ajang Derap Kerjasama Jakarta (DKJ) Awards 2025 yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/07), PLN UID Jakarta Raya meraih dua penghargaan untuk kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

    Penghargaan di bidang Pendidikan diraih melalui program ELVIS (Electric Vehicle Conversion), sebuah inisiatif pengembangan kompetensi siswa dan guru SMK dalam konversi kendaraan listrik. Program ini merupakan hasil kolaborasi PLN UID Jakarta Raya dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang juga melibatkan SMKN 1, SMKN 26, serta SMKN 55 Jakarta.

    Sementara itu, kategori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dimenangkan melalui program Rumah Batik Palbatu, sebuah UMKM binaan PLN yang memproduksi batik kontemporer dengan melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, penyintas kanker, dan ibu tunggal. Program ini berjalan atas kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi DKI Jakarta.

    General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin menyampaikan PLN siap mendukung visi dan misi Kota Jakarta dan program pemerintah dengan maksimal.

    “PLN tidak hanya hadir sebagai penyedia kelistrikan, namun juga support penuh pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Kami juga berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi masyarakat yang berkontribusi terhadap lingkungan dan sejalan dengan program pemerintah,” jelas Andy dalam keterangan tertulis.

    Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi peserta yang dinilai sudah menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan, inovatif dan kreatif serta berdampak positif kepada kota Jakarta.

    Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan harapan ke depannya agar semakin banyak partisipan yang antusias untuk memberikan warna untuk transformasi Jakarta.

    “Saya berharap ke depannya semua pihak yang terlibat semakin antusias dengan semangat untuk mewujudkan wajah Jakarta lebih baik, lebih aman dan nyaman dari berbagai aspek, kita wujudkan Jakarta kota global dan berbudaya,” ucapnya.

    Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, bersama Manager Komunikasi dan TJSL, Intan Nugrahani Putri, menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Wakil Gubernur, Rano Karno, serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.

    “Hari ini kami menerima dua apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas kolaborasi kami dengan dinas-dinas terkait. Kami ingin terus menjangkau tangan-tangan yang ingin menyalurkan kreasinya, menghadirkan transformasi, dan memberikan dampak nyata bagi Jakarta,” ujar Haris.

    DKJ Awards merupakan ajang penghargaan tahunan dalam rangka peringatan HUT ke-498 Kota Jakarta. Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong kolaborasi lintas sektor melalui program TJSL di bidang Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat guna memperkuat Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berdaya. (*/Vit)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU

    Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU

    Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Nama Stella Christie yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjadi sosok baru yang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan
    BUMN
    .
    Stella Christie dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
    Sebelum Stella Christie, nama Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).
    Adapula nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira yang menduduki posisi serupa.
    Kemudian, baru-baru ini juga dihebohkan nama politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP).
    Anggota Komisi VI DPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron menyebut bahwa rangkap jabatan antara
    Wamen
    dengan
    komisaris BUMN
    tidaklah melanggar undang-undang.
    Menurutnya,
    wamen
    boleh menjadi komisaris BUMN, selama tidak ada konflik kepentingan di dalamnya.
    “Tidak ada undang-undang yang melarangnya, serta selama tidak ada conflict interest dan kehadirannya dapat membantu meningkatkan performa BUMN,” ujar Herman, kepada Kompas.com, Jumat (11/7/2025).
    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi juga mengatakan, rangkap jabatan tersebut tidaklah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019.
    Dalam putusan tersebut, tidak tertulis bahwa wakil menteri dilarang rangkap jabatan.
    “Di putusan MK Nomor 80 Tahun 2019, tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).
    “Jadi, apa yang dilakukan hari ini tidak melanggar putusan MK. Tidak menyelisihi putusan MK,” sambungnya.
    Saat ini, setidaknya ada 30 wakil menteri yang merangkap jabatan di berbagai perusahaan BUMN. Berikut daftarnya:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siapa Saja yang Berhak Menerima BLT BBM Tahun Ini?

    Siapa Saja yang Berhak Menerima BLT BBM Tahun Ini?

    Jakarta –

    Sejumlah bantuan sosial (bansos) seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Beberapa yang sudah berjalan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

    Kemudian ada juga lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Sejak tahun 2022, pemerintah juga mengenalkan BLT BBM seiring dengan naiknya harga Pertalite dan Solar.

    Muncul pertanyaan apakah bansos ini masih berjalan pada tahun 2025. Jika iya, siapa saja yang berhak menerima BLT BBM?

    Pemerintah Siapkan BLT Pengganti Subsidi BBM

    Pemerintah berencana mengubah sistem subsidi BBM dan listrik menjadi skema BLT. Hal ini pernah disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Januari tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan agar anggaran untuk subsidi BBM disalurkan secara tepat sasaran.

    Pemerintah akan menyinkronkan data-data agar menjadi data tunggal untuk menentukan masyarakat mana yang berhak menerima BLT dari. Data tersebut berasal dari Pertamina, PLN, hingga Kementerian Sosial untuk kemudian disinkronkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    BLT merupakan salah satu skema utama, meskipun tak menutup kemungkinan ada opsi-opsi lain yang diambil. Pada Januari lalu disebutkan jika proses pengumpulan data sudah mencapai 98%.

    Namun besaran jumlah BLT, siapa pihak yang berhak menerima, dan mekanisme penyalurannya belum dijelaskan. Terlebih hingga pertengahan tahun 2025, belum ada kejelasan soal skema BLT pengganti subsidi BBM.

    Jadwal Pencairan BLT BBM 2025

    Jadwal resmi pencairan BLT BBM 2025 belum diumumkan pemerintah. Untuk mengetahui informasi terbaru, simak informasinya melalui situs resmi Kementerian Sosial dan kanal komunikasi resmi lainnya.

    Tujuan Penyaluran BLT 2025

    Merangkum dari berbagai sumber yang dikutip dari detikJatim, ada tiga tujuan utama dari program BLT 2025. Pertama, bantuan finansial langsung ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga miskin dan rentan miskin.

    Lalu, dengan mengalihkan subsidi BBM yang sebelumnya tidak tepat sasaran, bantuan ini menjadi lebih terarah dan efektif dalam membantu masyarakat. Kemudian program ini dirancang untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global.

    Penyaluran BLT BBM 600 Ribu

    BLT BBM adalah bantuan sosial dari pemerintah melalui Kementerian Sosial RI yang ditujukan kepada masyarakat prasejahtera. Seperti namanya, BLT BBM dimaksudkan sebagai “bantalan” dampak dari kenaikan BBM pada tahun 2022 lalu.

    Jumlah dana BLT BBM yang akan dicairkan adalah Rp 600 ribu per penerima manfaat. Jumlah Rp 600 ribu ini terhitung selama 4 bulan dari bulan September hingga Desember 2022, dengan skema 2 kali pencairan.

    Masing-masing tahap pencairan sejumlah Rp 300 ribu per penerima manfaat. Pencairan dilakukan pada September dan Desember 2022.

    (fdl/fdl)

  • 6 Cerita Avan, Anak Penjual Es di Ponorogo yang Rumahnya Penuh Piala, Mengaku Tak Pernah Dapat Beasiswa Pemda Surabaya

    6 Cerita Avan, Anak Penjual Es di Ponorogo yang Rumahnya Penuh Piala, Mengaku Tak Pernah Dapat Beasiswa Pemda Surabaya

    Cerita Avan, Anak Penjual Es di Ponorogo yang Rumahnya Penuh Piala, Mengaku Tak Pernah Dapat Beasiswa Pemda
    Tim Redaksi
    PONOROGO, KOMPAS.com
    – Rumah Avan Ferdiansyah Hilmi (19) di Kelurahan Mankujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo terlihat sesak dengan
    piala
    dan trofi yang dia kumpulkan dari TK, SD, dan SMA.
    Avan merupakan salah satu
    siswa berprestasi
    . Ia berhasil masuk Institut Teknologi Bandung (
    ITB
    ) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
    Saat
    Kompas.com
    mengunjungi rumah Avan pada Selasa (8/7/2025), tampak lemari kayu sederhana yang menempel pada dinding di kamar tamu berukuran 3×4 meter terasa sesak dengan ratusan piala yang disusun rapi di dalam dan di atasnya.
    Meja kursi tamu sederhana ditempatkan mepet dengan dinding bagian depan ruangan karena di tengah ruangan terdapat kasur dan meja kecil untuk belajar.
    “Avan itu ikut lomba sejak sebelum masuk SD di salah satu mal di Madiun. Dan dia langsung jadi juara. Sejak saat itu kadang sebulan 2 kali dia ikut lomba dan pasti membawa pulang piala maupun trofi juara,” ujar Umi Latifah, ibunda Avan, yang ditemui di rumahnya, Selasa (8/7/2025).
    Meski belum masuk sekolah dasar, Avan sudah pandai membaca dan berhitung dari kegemarannya mengamati gambar dan poster tentang abjad dan nomor.
    Sejak bisa membaca, Avan gemar sekali membaca buku “Why”, buku bergambar yang berisi pengetahuan dasar.
    “Satu buku harganya bisa Rp 100.000. Karena suka membaca mau tidak mau kita belikan,” ujar Umi Latifah.
    Umi Latifah mengaku penghasilannya dari menjual minuman dingin di alun-alun dan jualan es kocok yang dilakukan suaminya, Eko Yudianto, tak seberapa.
    Namun, dia memahami bahwa anaknya, Avan, memiliki kelebihan dalam memahami ilmu pengetahuan dasar.
    Dari pemahaman yang didapat dari anaknya, dia kemudian memberi kebebasan kepada Avan untuk mengikuti berbagai perlombaan.
    “Kadang di sekitar Madiun, kadang sampai di Kediri. Kalau yang ngantar pasti bapaknya, kalau jauh, saya tetap jualan. Kalau bapaknya kan jualan keliling di wilayah pinggiran kota jadi ya libur nggak jualan,” katanya.
    Meski berhasil mengumpulkan lebih dari 100 trofi dan piala kejuaraan, bahkan kejuaraan OSN tingkat nasional, tak sekalipun Avan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah.
    Ayah Avan, Eko Yudianto mengaku sering meminta keringanan biaya kepada pihak sekolah.
    “Biasanya untuk meringankan biaya sekolah saya minta keringanan biaya ke sekolah. Umpama ada biaya urunan Rp 200.000, saya minta bayar separuhnya,” katanya.
    Meski tak pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah setempat, Eko mengaku bersyukur karena sejumlah yayasan mengulurkan bantuan untuk membantu kebutuhan seragam, buku, dan sejumlah keperluan sekolah anaknya.
    Sayangnya, bantuan dari pihak ketiga tak lagi diterima sejak Avan masuk di SMA N 1 Ponorogo.
    “SD-nya dulu dapat dari PLN. Kemudian SMP-nya dapat bantuan dari Baznas, tetapi masuk SMA sama sekali tidak ada bantuan,” ucap Eko.
    Bukan hanya itu, keluarga Avan tak pernah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
    Sampai saat ini pun keluarganya tak terdaftar sebagai peserta BPJS karena alasan perekonomian.
    “Yang kita khawatirkan adalah kesehatan Avan kalau nanti kuliah keluar kota, karena dia tidak memiliki BPJS,” ujar Eko.
    Ia menceritakan, saat Avan masuk SMAN 1 dari jalur prestasi, dia melakukan riset warga Ponorogo yang berhasil mendapat beasiswa di bidang ilmu bumi berkat mengikuti O2SN, dan kebetulan orang tersebut adalah alumnus dari SMA N 1 Ponorogo.
    Sejak saat itu, dia bertekad harus mengikuti lomba O2SN agar bisa mendapatkan beasiswa kuliah ke ITB sebagai perguruan tinggi favoritnya.
    “Kelas 1 SMA ikut O2SN tapi hanya sampai di tingkat provinsi. Kemudian belajar keras untuk mengejar O2SN di kelas 2 karena ini kesempatan terakhir untuk mengikuti lomba. Kalau ikutnya kelas 12, finalnya itu kelas 13.
    Alhamdulillah
    terpilih untuk final,” katanya.
    Keinginan Avan untuk kuliah di ITB semakin menguat ketika diundang oleh ITB sebagai finalis lomba ilmu bumi.
    Sayangnya, keinginan untuk membawa pulang trofi juara dari Kampus ITB saat itu gagal.
    Avan juga sempat patah semangat untuk meneruskan mimpinya berkuliah di ITB.
    Namun, pembinanya saat itu mendorong Avan untuk terus maju dan tak perlu memikirkan biaya. 
    Avan akhirnya kembali bersemangat untuk mendaftar di ITB melalui
    jalur SNBP
    dan akhirnya lolos. 
    Mengenai biaya kuliah, ia mengajukan keringanan ke ITB. Berbekal surat keterangan tidak mampu karena tak terdaftar sebagai keluarga miskin di DTKS, Avan mendapat beasiswa. 
    Usahanya kali ini disetujui oleh Paragon selaku penyedia
    beasiswa berprestasi
    dari keluarga kurang mampu.
    Tim dari ITB pun melakukan validasi pengajuan beasiswa siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu yang diajukan oleh Avan dengan mendatangi langsung rumahnya.
    Saat mendatangi rumah Avan yang diterima di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB itu, tim ITB terkejut dengan koleksi pialanya. 
    “Itu serius piala? Kirain toko piala,” ujar suara salah satu dosen ITB yang menyambangi rumah Avan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

    Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

    Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Gubernur Kepulauan Riau (
    Kepri
    )
    Ansar Ahmad
    menjelaskan penyebab kenaikan
    tarif listrik
    di Kota
    Batam
    . Menurutnya, hal ini dipicu oleh lonjakan harga gas yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik milik PLN Batam.
    Ansar menyebutkan, selama ini pembangkit listrik di Batam mengandalkan pasokan gas pipa dari Gresik. Namun, karena produksinya menurun, 30 persen pasokan harus diganti dengan gas alam cair (LNG) yang diimpor.
    “Konversi ke gas alam cair menyebabkan biaya operasional lebih mahal, harga LNG jauh lebih tinggi. Proporsi pemakaiannya pun berubah menjadi 70 persen LNG dan 30 persen gas pipa,” ujar Ansar saat ditemui di PT Stania Batam, Kamis (10/7/2025).
    Ia menyebut harga LNG saat ini berkisar 13–15 dolar AS, sedangkan gas pipa hanya sekitar 7 dolar AS. Selain itu, biaya pengiriman gas LNG dari Lampung ke Batam juga menambah beban operasional.
    Ansar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini tengah mendorong proyek metering gas di Pulau Pemping agar tersambung ke Kecamatan Belakang Padang, Batam. Ia juga menyinggung pentingnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar sebagian gas dari Natuna yang selama ini dikirim ke Singapura bisa digunakan untuk kebutuhan energi Batam.
    “Kita yakin, kebutuhan listrik di tahun 2027 akan naik signifikan, sekitar 2 sampai 4 gigawatt, terutama karena kehadiran data center. Kita harus kompetitif dengan Johor, jangan sampai harga listrik kita mahal dan kalah saing,” katanya.
    Meski demikian, Ansar mengaku belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Kota Batam terkait
    kenaikan tarif listrik
    yang sudah berlaku.
    “Kan itu PLN Batam, mungkin mereka bisa diskusi langsung dengan Pemko maupun BP Batam,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

    Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

    Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Gubernur Kepulauan Riau (
    Kepri
    )
    Ansar Ahmad
    menjelaskan penyebab kenaikan
    tarif listrik
    di Kota
    Batam
    . Menurutnya, hal ini dipicu oleh lonjakan harga gas yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik milik PLN Batam.
    Ansar menyebutkan, selama ini pembangkit listrik di Batam mengandalkan pasokan gas pipa dari Gresik. Namun, karena produksinya menurun, 30 persen pasokan harus diganti dengan gas alam cair (LNG) yang diimpor.
    “Konversi ke gas alam cair menyebabkan biaya operasional lebih mahal, harga LNG jauh lebih tinggi. Proporsi pemakaiannya pun berubah menjadi 70 persen LNG dan 30 persen gas pipa,” ujar Ansar saat ditemui di PT Stania Batam, Kamis (10/7/2025).
    Ia menyebut harga LNG saat ini berkisar 13–15 dolar AS, sedangkan gas pipa hanya sekitar 7 dolar AS. Selain itu, biaya pengiriman gas LNG dari Lampung ke Batam juga menambah beban operasional.
    Ansar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini tengah mendorong proyek metering gas di Pulau Pemping agar tersambung ke Kecamatan Belakang Padang, Batam. Ia juga menyinggung pentingnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar sebagian gas dari Natuna yang selama ini dikirim ke Singapura bisa digunakan untuk kebutuhan energi Batam.
    “Kita yakin, kebutuhan listrik di tahun 2027 akan naik signifikan, sekitar 2 sampai 4 gigawatt, terutama karena kehadiran data center. Kita harus kompetitif dengan Johor, jangan sampai harga listrik kita mahal dan kalah saing,” katanya.
    Meski demikian, Ansar mengaku belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Kota Batam terkait
    kenaikan tarif listrik
    yang sudah berlaku.
    “Kan itu PLN Batam, mungkin mereka bisa diskusi langsung dengan Pemko maupun BP Batam,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harta Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora Rangkap Jabatan Komisaris PLN EPI

    Harta Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora Rangkap Jabatan Komisaris PLN EPI

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Mantan atlet bulu tangkis itu memiliki harta kekayaan mencapai Rp79,66 miliar per 2024.

    PLN EPI merupakan subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang penyediaan energi primer seperti batu bara, gas, BBM, dan biomassa untuk pembangkit listrik PLN.

    Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta Taufik yang mencapai Rp79,66 miliar itu terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp49,85 miliar.

    Perinciannya, dia memiliki tanah dan bangunan seluas 581 m2/498 m2 di Jakarta selatan, hibah dengan akta senilai Rp16,64 miliar. Lalu, tanah dan bangunan seluas 945 m2/49 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp5,53 miliar.

    Kemudian, tanah dan bangunan seluas 1.299 m2/70 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp7,59 miliar. Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 3.000 m2/3.186 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp19,01 miliar.

    Berikutnya, tanah seluas 897 m2 di Bandung Barat, hasil sendiri senilai Rp832 juta. Lalu, tanah seluas 10 m2 di Karawang Barat, hasil sendiri senilai Rp226,72 juta.

    Lebih lanjut, Taufik juga memiliki alat transportasi mesin dengan total senilai Rp3,51 miliar. Perinciannya, mobil Volkswagen Tiguan tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp350 juta. Lalu, mobil Toyota Innova Zenix tahun 2023, hasil sendiri senilai Rp600 juta.

    Selain itu, Taufik juga memiliki mobil BMW Series 735IL tahun 2024, hasil sendiri senilai Rp2,54 miliar. Taufik juga memiliki motor Honda Beat tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp12 juta.

    Di samping itu, Taufik juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp820 juta, surat berharga Rp14,35 miliar, kas dan setara kas Rp4,79 miliar, dan harta lainnya Rp6,45 miliar. Namun, dia memiliki utang senilai Rp118,16 juta.

    Profil Taufik Hidayat

    Taufik memang dikenal sebagai legenda bulu tangkis Indonesia. Maklum, dia sukses menorehkan segudang prestasi.

    Adapun, prestasi tertinggi pria kelahiran 10 Agustus 1981 ini adalah medali emas di Olimpiade Athena 2004. Saat itu, Taufik mengalahkan Shon Seung-mo dari Korea Selatan dengan skor 15–8, 15–7 di final untuk memenangkan medali emas.

    Selain itu, Taufik juga berhasil menyabet juara di beragam Seri Super BWF, baik Superseries maupun Superseries Premier hingga turnamen tingkat nasional dan internasional lainnya. Taufik resmi mengakhiri karier sebagai pebulutangkis profesional pada 12 Juni 2013.

    Dia juga pernah menjabat sebagai staf ahli Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

    Terlepas dari karier dan prestasinya di dunia olahraga, Taufik Hidayat merupakan suami dari Ami Gumelar, putri eks Menteri Perhubungan (Menhub) Agum Gumelar.  

    Di dunia politik, Taufik Hidayat saat ini menjabat sebagai Wamenpora mendampingi Menteri Dito Ariotedjo.

    Taufik Hidayat pun tercatat menjadi kader Partai Gerindra yang dinahkodai Prabowo Subianto. Taufik sempat ditunjuk sebagai ketua DPRD Jawa Barat sementara.

    Penunjukkan Taufik itu berlangsung dalam acara pelantikan 120 anggota DPRD Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung pada 2 September 2024.

    Karier politik Taufik Hidayat kiat mengilap usai ditunjuk Prabowo menjadi pengisi Kabinet Merah Putih. Penunjukkan ini menjadikannya salah satu pengisi Kabinet Merah Putih besutan Prabowo-Gibran dari kalangan profesional.

  • Intip Garasi Taufik Hidayat yang Ditunjuk Jadi Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia

    Intip Garasi Taufik Hidayat yang Ditunjuk Jadi Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat diangkat menjadi komisaris PT PLN Energi Primer. Menilik sisi otomotif mantan atlet bulutangkis ini, berikut selera otomotifnya.

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Taufik Hidayat terakhir kali menyampaikan hartanya pada 26 Maret 2025 sebagai Wamenpora. Total hartanya mencapai Rp 79.669.506.015 (Rp 79,6 miliaran).

    Bila dirinci, Taufik memiliki aset tanah dan bangunan Rp 49.851.629.200 (Rp 49,8 miliaran), harta bergerak lainnya Rp 820 juta, surat berharga Rp 14.354.550.000 (Rp 14,3 miliaran), kas dan setara kas Rp 4.791.229.999 (Rp 4,7 miliaran) dan hutang Rp 118 jutaan.

    Nah, khusus isi garasinya, Taufik memiliki mobil dan motor yang total nilainya mencapai Rp 3.511.000.000 (Rp 3,5 miliaran). Rinciannya sebagai berikut:

    1. Volkswagen Tiguan tahun 2019 senilai Rp 350 juta
    2. Toyota Innova Zenix tahun 2023 senilai Rp 600 juta
    3. BMW Series 735iL tahun 2024 senilai Rp 2.549.000
    4. Honda BeAT tahun 2019 senilai Rp 12 juta

    Semua isi garasi Taufik itu diperoleh atas hasil sendiri.

    Taufik Hidayat ditunjuk jadi komisaris

    Subholding PT PLN (Persero), PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) telah melakukan perombakan pengurus. Salah satunya ialah mengangkat Wamenpora.

    Kabar perombakan pengurus itu dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira. Anggawira juga diangkat sebagai komisaris PLN EPI.

    Ia mengatakan, pengangkatannya sebagai komisaris terjadi pada akhir Juni.

    “Akhir Juni lalu,” kata Anggawira kepada detikcom, Rabu (9/7/2025).

    Kabar pengangkatan Taufik Hidayat sebagai komisaris juga dibenarkan Anggawira. “Ya betul,” ketika ditanya apakah benar Taufik Hidayat juga diangkat sebagai komisaris.

    (riar/din)

  • Dorong Infrastruktur Gas Bumi, PGN Tingkatkan Konektivitas & Pasokan

    Dorong Infrastruktur Gas Bumi, PGN Tingkatkan Konektivitas & Pasokan

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) senantiasa mendukung pengembangan infrastruktur gas bumi nasional dengan meningkatkan konektivitas dan keandalan pasokan gas bumi nasional.

    Komitmen ini sejalan dengan program pemerintah yang dituangkan dokumen antara lain RIJTDGBN oleh Kementerian ESDM dan BPH Migas, RPP KEN serta RPJMN Bappenas.

    “Dengan strategi GAS (Grow-Adapt-Spet Out), PGN mengembangkan infrastruktur terintegrasi untuk menghubungkan pemasok dengan pengguna akhir gas bumi, termasuk menyiapkan pasokan alternatif seperti LNG dan CNG,” ungkap Direktur Utama PGN Arief S. Handoko dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

    Untuk diketahui, di Indonesia Bagian Barat, PGN Group telah memiliki Pipa Transmisi Sumatera – Jawa, FSRU Lampung, FSRU Jawa Barat dan fasilitas LNG Arun yang saat ini menjadi backbone penyaluran gas bumi nasional. Apabila Pipa Dumai – Sei Mangkei telah terbangun, PGN juga siap untuk mengoptimalkannya.

    Dengan Pipa Dumai – SEI Mangkei selesai terbangun, artinya jaringan pipa gas bumi akan tersambung dari Aceh hingga Jawa Timur. Seiring dengan penyelesaian ruas Pipa Cirebon Semarang (Cisem) Tahap II. Maka, masyarakat akan menerima manfaat dari konektivitas tersebut, baik industri maupun jargas rumah tangga.

    “Proyek pipa gas di PGN Group yang sedang berprogress adalah Pipa Gas Tegal – Cilacap untuk menjangkau pelanggan di sisi selatan Pulau Jawa. Melalui pipa ini, kami juga ingin menjangkau potensi pelanggan di sepanjang jalur pipa sehingga penyerapan gas bumi akan meningkat,” tutur dia.

    Tentunya, lanjut dia, jargas untuk rumah tangga dan usaha kecil terus dilanjutkan agar masyarakat bisa merasakan manfaat gas bumi secara langsung dan membantu pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada LPG.

    Agar pemanfaatan gas bumi di Indonesia semakin berkelanjutan, PGN tengah mengembangkan LNG Hub di Arun dengan merevitalisasi tangki tua dan membangun tangki baru. Keberadaan LNG Hub Arun akan meningkatkan pemanfaatan LNG, sehingga meningkatkan sumber pasokan gas bumi untuk pelanggan di berbagai sektor. PGN juga tengah menjajaki peluang untuk mengembangkan terminal penerimaan LNG di Jawa.

    “Kemudian khusus untuk wilayah Indonesia bagian Timur, terminal LNG merupakan infrastruktur yang cocok karena sebagian besar adalah wilayah kepulauan. PGN pun sudah merambah ke wilayah Indonesia Timur, sehingga sangat terbuka untuk kolaborasi agar gas bumi bisa dinikmati oleh pasar,” papar Arief.

    Selanjutnya, permintaan yang potensial di wilayah Indonesia bagian Timur didominasi oleh industri, kelistrikan dan smelter. Salah satu proyek yang sedang digarap adalah gasifikasi LNG untuk pembangkit listrik di Papua Utara dan bekerja sama dengan PLN EPI.

    “Infrastruktur gas bumi nasional dengan dukungan pemerintah akan mendorong akses gas bumi yang terjangkau dan berkelanjutan, sehingga memunculkan dampak jangka panjang baik untuk lingkungan maupun perekonomian nasional,” tandas dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]