Xcloud.id

BUMN: PLN

  • NeutraDC bahas penggunaan AI untuk perkuat pusat data

    NeutraDC bahas penggunaan AI untuk perkuat pusat data

    Badung (ANTARA) – Forum NeutraDC milik PT Telkom Data Ekosistem yang merupakan anak perusahaan BUMN telekomunikasi PT Telkom Indonesia (Persero) membahas pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat pusat data.

    CEO NeutraDC Andreuw Th AF di Kabupaten Badung, Selasa, mengatakan perkembangan AI sangat pesat namun pemanfaatannya belum terasa, padahal untuk bisnis seperti pusat data, perkembangan artifisial ini sangat dibutuhkan.

    “Jadi forum ini bicara tentang penggunaan AI yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan bisnis, makanya yang hadir di sini bukan cuma penyedia saja, tapi juga pengembang, pelanggan data center (pusat data),” kata dia dalam NeutraDC Summit 2025.

    Andreuw mencontohkan kebutuhan Telkom yang awalnya memproyeksi 5 tahun ke depan kapasitas pusat data yang dibutuhkan 800 MW, namun ternyata kebutuhannya mencapai 1,6 giga.

    Ini mengapa adopsi AI dibutuhkan untuk bisnis pusat data karena nantinya sebagian besar pelanggan pusat data menggunakan bantuan cloud AI dan teknologi AI akan menjadi pengemudi dalam bisnis ini.

    “Jadi kami akan mengkoneksikan semua AI-pusat data kita, berikutnya yang kami lakukan bagaimana berusaha masuk ke dalam atau mempercepat adopsi dari AI itu sendiri,” ujarnya.

    Dalam penggunaan AI di pusat data dibutuhkan energi 4-5 kali lipat, dimana setiap negara memiliki kebutuhan berbeda seperti dalam menjaga suhu, sehingga PT Telkom bekerja sama dengan PLN.

    Rencananya perusahaan data center yang menjadi tulang punggung bagi ekosistem digital di Indonesia ini akan melakukan ekspansi ke Batam, Cikarang, dan Singapura.

    “Ekspansi kita mulai di tahun depan, Batam itu juga di tahun depan akan mulai, pemilihan ini berdasarkan ketersediaan listrik, ketersediaan air, kemudian juga kemudahan akses, dan lahan,” ujar Andreuw.

    Saat ini investasi pusat data ke Indonesia belum banyak, padahal potensinya besar karena Indonesia tidak memiliki masalah dengan energi, air, dan akses pasar yang besar.

    Sehingga, menurut PT Telkom potensi ini harus diambil dengan mengembangkan ekosistem pusat data yang terintegrasi dengan teknologi AI yang sudah siap.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Pangan Zulhas: Perpres Waste to Energy Segera Terbit

    Menko Pangan Zulhas: Perpres Waste to Energy Segera Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan pemerintah akan segera mempercepat proyek waste to energy untuk mengatasi persoalan sampah yang selama satu dekade belum terselesaikan.

    Hal itu dia sampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri bidang perekonomian di Istana Kepresidenan, Senin (25/8/2025).

    “Saya laporkan tugas dari Presiden mengenai waste to energy. Proses administrasi sebenarnya enam bulan, pengerjaan satu setengah tahun. Tapi Bapak Presiden menegur, jangan enam bulan, tiga bulan kalau bisa, sehingga total 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan,” kata Zulhas.

    Dia menambahkan, Peraturan Presiden (Perpres) terkait waste to energy diperkirakan terbit dalam satu-dua hari ke depan. Aturan tersebut akan memangkas birokrasi panjang yang sebelumnya melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga PLN.

    “Tentu nanti Danantara, nanti akan kita pangkas. Dulu kan ada tipping fee, melibatkan bupati, gubernur, DPRD, kabupaten, juga dari provinsi, menteri keuangan, menteri lingkungan hidup, menteri apalagi menteri energi, kemudian PLN. Nanti nggak. Dari Danantara kontrak ke PLN, dikerjakan, nanti dari ESDM izinnya, selesai. Udah,” jelasnya.

    Selain membahas waste to energy, Zulhas juga menyampaikan perkembangan program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, 360.000 ton bantuan pangan sudah selesai disalurkan. Namun, realisasi distribusi beras SPHP masih perlu ditingkatkan.

    “SPHP 1,3 juta ton memang masih kecil, satu hari rata-rata baru 600 ribu ton, targetnya 30 ribu ton per hari. Dalam satu-dua bulan selesai, sehingga pasar akan dibanjiri SPHP. Kalau ada kenaikan harga, otomatis bisa diatasi,” paparnya.

    Zulhas juga melaporkan perkembangan program Kredit Usaha Desa (Kopdes). Program tersebut sudah berjalan, tetapi plafon pinjaman dari bank Himbara belum bisa digunakan karena menunggu aturan turunan dari Kementerian Keuangan.

    “Diharapkan dalam satu-dua minggu ke depan bisa selesai harmonisasi, sehingga plafon pinjaman bisa langsung dimanfaatkan,” pungkas Zulhas.

  • Prabowo perintahkan penyelesaian Waste to Energy dalam 18 bulan

    Prabowo perintahkan penyelesaian Waste to Energy dalam 18 bulan

    Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penanganan sampah melalui skema hulu seperti TPS-3R dan TPST, serta hilir seperti Waste to Energy (WTE) dan Refuse-derived Fuel (RDF), dengan melibatkan pemerintah daerah sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan kepada Kementerian Koordinator bidang Pangan untuk segera merampungkan seluruh program waste to energy paling lambat dalam 18 bulan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menjelaskan program ini bertujuan menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah yang mandek selama 10 tahun terakhir.

    “Tadi, Presiden menegur kami, 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan,” katanya.

    Pria yang karib disapa Zulhas itu menjelaskan, kontrak proyek telah selesai ditandatangani dan tinggal menunggu peraturan presiden (Perpres) yang diperkirakan turun dalam 1 hari hingga 2 hari ke depan.

    Awalnya, kata Zulhas, administrasi diproyeksikan memakan waktu 6 bulan dan masa pengerjaan selama 18 bulan, namun Presiden mendorong percepatan agar keseluruhan proyek bisa selesai lebih cepat dari target awal dua tahun.

    Dikatakan Zulhas, proyek ini sebelumnya melibatkan banyak pihak, termasuk bupati, gubernur, DPRD, kementerian, hingga PLN.

    Untuk mengejar target penyelesaian, kata Zulhas, mekanismenya akan disederhanakan: Danantara akan langsung berkontrak dengan PLN, sementara izin proyek akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

    Menurut Zulhas, perpres yang akan diterbitkan mengatur pemangkasan birokrasi panjang ini untuk mempercepat implementasi proyek.

    Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Juni 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penanganan sampah melalui skema hulu seperti TPS-3R dan TPST, serta hilir seperti Waste to Energy (WTE) dan Refuse-derived Fuel (RDF), dengan melibatkan pemerintah daerah sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan strategi telah disusun bersama, sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut 33 TPA menjadi fokus konversi sampah menjadi energi.

    Menteri Investasi Rosan Roeslani menambahkan, Danantara siap berinvestasi bersama swasta dalam proyek WTE, memperkuat kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk penyelesaian persoalan sampah nasional.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Patra Niaga pastikan penyaluran BBM terpenuhi pascalongsor Jalan Trans Nabire Papua

    Pertamina Patra Niaga pastikan penyaluran BBM terpenuhi pascalongsor Jalan Trans Nabire Papua

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com

    Pertamina Patra Niaga pastikan penyaluran BBM terpenuhi pascalongsor Jalan Trans Nabire Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 15:28 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga kembali menegaskan komitmennya dalam menyalurkan energi ke seluruh penjuru negeri. Penyaluran BBM ke lembaga penyalur terdampak yang ada di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Paniai sudah berjalan normal kembali yang sebelumnya mengalami kendala distribusi akibat putusnya akses Jalan Trans Nabire KM 139–141, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah pada 14 Agustus 2025 yang lalu.  
     
    Hal ini disampaikan Ispiani Abbas selaku Area Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Papau Maluku dalam keterangan persnya pada Minggu (24/8/2025).
     
    “Per hari ini, Pertamina telah menyalurkan BBM ke lembaga penyalur terdampak, yakni 2 SPBU di Kab. Dogiyai (SPBU 8498805 dan SPBU 8698809), SPBU 8698705 di Kab. Deiyai dan 3 SPBU di Kab. Paniai (SPBU 8598701, SPBU 8698704, dan SPBU 8697404),” kata Ispi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Senin (25/8).
     
    Sejak kejadian longsor, Pertamina terus berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait untuk mencari solusi dan mengidentifikasi jalur alternatif agar penyaluran energi tetap dapat dilakukan.
     
    Ispi menambahkan, berkat dukungan dari pemerintah daerah setempat, pada 23 Agustus 2025, jalur yang sempat terputus akibat longsor telah berhasil dibuka kembali dan dapat dilalui kendaraan, termasuk mobil tangki BBM. Pertamina yang sebelumnya telah menyiagakan mobil tangki bermuatan BBM, langsung bergerak untuk mendistribusikan BBM ke SPBU-SPBU terdampak.
     
    Seluruh SPBU tersebut disuplai dari Fuel Terminal (FT) Nabire, ketahanan stok yang ada di FT Nabire dalam kondisi aman dan siap untuk disalurakan. Per hari ini, ketahanan stok di FT Nabire adalah untuk produk gasoline (Pertamax Series dan Pertalite) sekitar 7 hari ke depan dan produk gasoil (Dex Series dan Solar) sekitar 13 hari ke depan.  Stok ini akan tetap dijaga seiring dengan suplai yang akan masuk ke FT Nabire.
     
    “Sebelumnya, sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat, Pertamina berkoordinasi dengan PLN dengan melakukan pengiriman BBM untuk operasional PLN melalui jalur udara ke Kab. Deiyai pada (23/08) kemarin,” lanjut Ispi. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bahlil: 5 Negara Siap Danai Proyek Tenaga Nuklir di Indonesia

    Bahlil: 5 Negara Siap Danai Proyek Tenaga Nuklir di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebanyak 5 negara asing telah menyampaikan minat untuk berinvestasi dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. 

    “Beberapa negara sudah kita identifikasi, ada sekitar 4 atau 5 negara yang berminat mengembangkan tenaga nuklir di Indonesia. Sekarang proposalnya sedang dipelajari,” katanya usai menghadiri upacara penganugerahan gelar dan tanda kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Bahlil menyebutkan, dua negara yang sudah terkonfirmasi menjajaki kerja sama adalah Kanada dan Rusia.

    “Salah satunya Kanada, ya Rusia juga. Sudah ketemu,” ujarnya.

    Pemerintah, lanjut Bahlil, masih menelaah setiap proposal yang diajukan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan energi nasional, aspek keselamatan, dan kepatuhan pada regulasi internasional. 

    “Semua masih dipelajari,” tandas Bahlil.

    Sekadar informasi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, menyebut rencana pembangunan PLTN sudah dicantumkan secara eksplisit dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034.

    Dia menyebut bahwa sesuai dokumen tersebut, dua unit PLTN dengan kapasitas masing-masing 250 MW akan dibangun. Namun, Jisman menegaskan pembangunan PLTN tidak bisa dilakukan terburu-buru.

    Penyebabnya, pemerintah perlu mematangkan regulasi, termasuk membentuk organisasi Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) atau Badan Pelaksana Program Energi Nuklir dan BUMN harus dilibatkan agar pengelolaan tetap dalam kendali negara. 

  • Nuklir Jadi Solusi: PLN Siapkan Pembangunan PLTN Pertama di Indonesia – Page 3

    Nuklir Jadi Solusi: PLN Siapkan Pembangunan PLTN Pertama di Indonesia – Page 3

    Direktur Teknologi, Enjiniring, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menyebut energi nuklir adalah solusi ideal untuk menjawab trilema energi: andal, bersih, dan terjangkau.

    “PLTN menghasilkan energi listrik yang stabil sama dengan pembangkit batubara, biaya produksinya murah, dan juga dia bersih sehingga PLTN memenuhi semua aspek trilema energi yakni andal, bersih, dan terjangkau,” ungkapnya.

    Evy menjelaskan, jauh sebelum tercantum dalam RUPTL 2025-2034, PLN sudah melakukan kajian bersama sejumlah negara yang berhasil mengoperasikan PLTN.

    Menurutnya, pembangunan PLTN perlu melibatkan berbagai pihak. “Jadi kita ajak seluruh pihak, baik itu kementerian, universitas yang bisa membantu kita dari sisi knowledge, dan provider-provider juga kita engage untuk bisa kita berkolaborasi,” tambah Evy.

     

  • Prabowo minta seluruh desa dalam 4 tahun terima akses listrik

    Prabowo minta seluruh desa dalam 4 tahun terima akses listrik

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu (24/8/2025). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas (Muhammad Baqir Idrus Alatas)

    Prabowo minta seluruh desa dalam 4 tahun terima akses listrik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta pihaknya seluruh desa dalam 4-5 tahun ke depan menerima akses listrik.

    “Dengan target 4-5 tahun ke depan, seluruh desa, seluruh wilayah, seluruh rumah tangga yang ada di wilayah Republik ini bisa mendapatkan akses listrik yang berkelanjutan,” katanya dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu.

    Per semester I-2025, total rumah tangga yang sudah memperoleh listrik sebesar 95,53 persen dari 86,59 juta rumah tangga nasional.

    Adapun rumah tangga belum berlistrik sekitar 1,28 juta Rukun Tangga (RT) dengan lebih dari 10 ribu lokasi belum berlistrik.

    Secara keseluruhan, 99 persen akses listrik PLN (RE) diterima 17 provinsi, lalu 90-99 persen 15 provinsi, dan di bawah 90 persen ada enam provinsi. Jika dihitung dengan variabel lain, maka terdapat 5.758 desa belum berlistrik dan 4.310 lokasi berlistrik parsial.

    Mayoritas provinsi yang belum mendapatkan listrik berasal dari wilayah timur Indonesia.

    “Memang lebih banyak terfokus di wilayah Indonesia Timur. Pak Presiden dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan bahwa dalam kepemimpinan beliau ini semuanya harus tuntas. Jadi dalam lima tahun ke depan, kami di Kementerian ESDM diminta untuk menyelesaikan sisa yang belum berlistrik tersebut,” ungkap Dadan.

    Dia mengungkapkan beberapa strategi penyediaan akses listrik, terutama di daerah timur Indonesia. Pertama ialah perluasan jaringan (grid extension) untuk desa yang dekat jaringan distribusi eksisting. Perluasan jaringan disebut menjadi pilihan utama untuk mengalirkan listrik ke dusun, penggantian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) maupun memberikan listrik ke desa berlistrik non PLN.

    “Mungkin ini salah satu dari Ekspedisi Patriot juga yang bisa didorong, potensi energi apa, skala kecil, barangkali kalau transmigrasi kan didesain dari awal, sehingga rumahnya juga bisa kita pastikan ada di mana, sehingga kita bisa kembangkan sistem penyediaan listrik yang terpusat, skala kecil di situ, menggunakan energi setempat,” ucapnya.

    Kementerian ESDM disebut telah banyak membangun pembangkit listrik mikro hidro 100-200 kilowatt (KW) di beberapa wilayah dengan teknologi berasal dari dalam negeri semua, dapat menghasilkan listrik 24 jam, pembiayaan menarik, dan biaya operasi tak terlalu tinggi.

    Strategi terakhir adalah penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individual plus baterai melalui PLN untuk mengalirkan listrik ke lokasi yang belum berlistrik dengan masyarakat bermukim tersebar (scattered). Penggunaan strategi ini diterapkan untuk wilayah dengan rumah-rumah yang terpencar-pencar.

    “Pengalaman kami, kalau tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, tidak ada yang ngurus, ini biasanya cepat hilang, cepat rusak, cepat pindah ke pasar,” ujar Dadan.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah dan PLN Siapkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagai Solusi Energi Andal, Bersih dan Terjangkau

    Pemerintah dan PLN Siapkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebagai Solusi Energi Andal, Bersih dan Terjangkau

    JAKARTA – PT PLN (Persero) bersama dengan pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia demi menghadirkan solusi energi yang andal, bersih dan terjangkau. 

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P Hutajulu menilai bahwa nuklir merupakan energi penyeimbang untuk menjamin keandalan sistem ketenagalistrikan. 

    Ke depan, ia menyampaikan ketika masyarakat sudah menerima, regulasi sudah siap, dan teknologi semakin matang, ruang bagi pengembangan nuklir akan semakin besar.

    “Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) terbaru yang telah disetujui DPR RI, nuklir ditempatkan sebagai penyeimbang energi,” ungkap Jisman dalam keterangannya, Minggu, 23 Agustus. 

    Sejalan dengan itu, dalam dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, rencana pembangunan PLTN telah dinyatakan secara eksplisit. 

    Adapun, sesuai RUPTL PLN, dua unit PLTN dengan kapasitas masing-masing 2×250 MW akan dibangun.

    Meski demikian, Jisman menekankan bahwa pembangunan PLTN tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Regulasi harus disusun matang, organisasi Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) perlu segera dibentuk, serta BUMN dilibatkan agar pengelolaan tetap berada dalam kendali negara.

    Sementara itu, Direktur Teknologi, Enjiniring, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi mengatakan bahwa energi nuklir menjadi solusi paling ideal karena mampu menjawab trilema energi dengan menghadirkan pasokan yang andal, bersih, dan terjangkau.

    “PLTN menghasilkan energi listrik yang stabil sama dengan pembangkit batubara, biaya produksinya murah, dan juga dia bersih sehingga PLTN memenuhi semua aspek trilema energi yakni andal, bersih, dan terjangkau,” ujar Evy.

    Evy menjelaskan sebelum tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 PLN sudah mengkaji penerapan PLTN dengan beberapa negara yang telah berhasil menerapkan energi nuklir.

    “Jadi kita ajak seluruh pihak, baik itu kementerian, universitas yang bisa membantu kita dari sisi knowledge, dan provider provider juga kita engage untuk bisa kita berkolaborasi,” ujar Evy.

    Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syaiful Bakhri mengatakan bahwa pengelolaan limbah nuklir lebih mudah jika dibandingkan dengan mengolah sampah yang berada di Bantar Gebang.

    “Mengelola limbah nuklir itu lebih mudah dari pada mengelola bantar gebang. Silahkan buktikan. PLTN umurnya 40 tahun, berapa luas limbah yang dibutuhkan area untuk menyimpan limbah? Hanya sebesar ruangan ini, 40 tahun,” ujar Syaiful.

    Syaiful melanjutkan, limbah bahan bakar bekas dari reaktor nuklir sejatinya tidak sepenuhnya menjadi limbah. Di mana, hanya sekitar 5 persen yang habis terpakai untuk reaksi fisi, sementara 95 persen sisanya masih dapat didaur ulang untuk digunakan kembali pada reaktor lain. 

    Menurutnya, hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mencapai kemandirian energi. Selain itu, sisa material yang hanya 5 persen tersebut pun tetap memiliki manfaat, seperti untuk kebutuhan rumah sakit, industri, serta iradiasi pangan. 

    “Bagaimana 95 persennya bisa didaur ulang, dipakai lagi untuk reaktor-reaktor jenis lain? Artinya apa? Kita akan menjadi negara yang merdeka dan mandiri secara energi,” pungkasnya.

  • EBT Tersebar di Wilayah Indonesia, PLN Butuh Bangun Supergrid Buat Aliri Listrik – Page 3

    EBT Tersebar di Wilayah Indonesia, PLN Butuh Bangun Supergrid Buat Aliri Listrik – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara soal target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 100 persen pada 2035 mendatang.

    Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 untuk kebutuhan 10 tahun ke depan, termasuk yang berasal dari EBT.

    “Oh gini, sampai dengan 2040 kemarin, di dalam pertemuan dengan Presiden Brasil, itu rencana pemerintah ke depan, 2040 kita menambah kurang lebih sekitar 100 gigawatt. Tapi sekarang kan sudah sekitar 70 gigawatt, di 2025 sampai dengan 2034,” jelasnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Untuk eksekusi, pemerintah menyiapkan sumber Prabowo Target Capai EBT 100% di 2035, Bahlil Kasih Penjelasandaya EBT yang berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Itu nantinya akan disalurkan hingga ke pelosok desa yang belum tersambung listrik.

    “Ini salah satu dari antaranya adalah kita penetrasi untuk masuk solar cell, di daerah-daerah desa-desa yang belum ada listriknya. Kita akan memastikan arahan dari Presiden, untuk desa-desa itu segera kita harus pasang listriknya, sambung listriknya ke rumah,” ungkap Bahlil.

  • PLN Kebut Pembangkit EBT 10 Kali Lipat hingga 2034 – Page 3

    PLN Kebut Pembangkit EBT 10 Kali Lipat hingga 2034 – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara soal target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 100 persen pada 2035 mendatang.

    Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 untuk kebutuhan 10 tahun ke depan, termasuk yang berasal dari EBT.

    “Oh gini, sampai dengan 2040 kemarin, di dalam pertemuan dengan Presiden Brasil, itu rencana pemerintah ke depan, 2040 kita menambah kurang lebih sekitar 100 gigawatt. Tapi sekarang kan sudah sekitar 70 gigawatt, di 2025 sampai dengan 2034,” jelasnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Untuk eksekusi, pemerintah menyiapkan sumber Prabowo Target Capai EBT 100% di 2035, Bahlil Kasih Penjelasandaya EBT yang berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Itu nantinya akan disalurkan hingga ke pelosok desa yang belum tersambung listrik.

    “Ini salah satu dari antaranya adalah kita penetrasi untuk masuk solar cell, di daerah-daerah desa-desa yang belum ada listriknya. Kita akan memastikan arahan dari Presiden, untuk desa-desa itu segera kita harus pasang listriknya, sambung listriknya ke rumah,” ungkap Bahlil.