Xcloud.id

BUMN: PLN

  • RI Punya Kebijakan Energi Nasional Baru, Nuklir Mulai Terlihat di 2032

    RI Punya Kebijakan Energi Nasional Baru, Nuklir Mulai Terlihat di 2032

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menargetkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia akan dimulai pada 2032. Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

    Di dalam Pasal 12 poin 8 menyebutkan bahwa porsi nuklir dalam bauran energi primer pada tahun 2032 ditetapkan sebesar 0,4% sampai dengan 0,5%. Sementara pada tahun 2040 porsinya akan bertambah antara 2,8% sampai dengan 3,4%.

    Selanjutnya, pada 2050 porsi energi nuklir kembali meningkat antara 6,8% sampai dengan 7,0%. Lalu, pada 2060 porsinya melonjak antara 11,7% sampai dengan 12,1% dari total bauran energi primer.

    Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2025 ini ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 15 September 2025 dan berlaku efektif sejak tanggal diundangkan, yakni juga sama pada 15 September 2025.

    Berisi 93 pasal, PP ini mencabut PP sebelumnya, yakni PP Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah resmi memasukkan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 500 Megawatt (MW) ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa proyek PLTN pertama RI tersebut nantinya akan dibangun di dua lokasi, yakni Sumatera dan Kalimantan, masing-masing dengan kapasitas 250 megawatt (MW).

    “Ini energi baru yang juga masuk ke dalam konsep RUKN dan RUPTL adalah nuklir. Nuklir ini sudah ter-state di dalam RUPTL ada 2 lokasi sebesar 500 MW di 2 lokasi sistem gridnya kita sudah tentukan yaitu di sistem grid Kalimantan dan sistem grid Sumatera. Dua-duanya masing-masing 250 MW,” kata Eniya dalam acara Human Capital Summit (HCS) 2025, Rabu (4/6/2025).

    Menurut Eniya, di dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), pemerintah menargetkan kapasitas nuklir dapat mencapai 35 GW hingga 2060. Adapun apabila menggunakan model land-based diproyeksikan akan mencapai lebih dari 30 unit reaktor.

    “Jadi kalau kita bilang renewable energy, ini nuklir adalah salah satu solusi untuk base load. Nah tetapi dari sini keputusan Pak Menteri sudah jelas nanti di tahun 2032 harus on grid, sehingga sekarang kita sedang rush,” ujar Eniya.

    Lebih lanjut, ia menyebut saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan Setneg, Kemenpan RB, dan lainnya untuk rencana pembentukan Badan Tenaga Nuklir RI (NEPIO). Oleh sebab itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan teknologi nuklir, terutama terkait pengoperasian dan keselamatan.

    “Dan di sini tentu saja kita butuh SDM yang tahu tentang nuklir, tahu bagaimana mengoperasikannya, tahu masalah safety dan bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu itu harus kita prediksi. Nah namun sekarang ini semua dunia yang menerapkan PLT nuklir itu semua mengacu kepada standar di IAEA,” ujarnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekspor Listrik Lewat PLN, Pengamat Ingatkan Ruang Swasta Bisa Terbatas

    Ekspor Listrik Lewat PLN, Pengamat Ingatkan Ruang Swasta Bisa Terbatas

    Bisnis.com, JAKARTA — Aturan Kebijakan Energi Nasional (KEN) baru memberi mandat kepada badan usaha milik negara (BUMN) di bidang kelistrikan yakni PT PLN (Persero), sebagai agregator ekspor-impor listrik lintas negara. Pengamat pun menilai ketentuan tersebut memiliki untung rugi tersendiri.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 September 2025, ekspor-impor listrik dilakukan oleh perusahaan listrik milik negara pengekspor atau pengimpor.  Beleid itu juga membuka opsi ekspor-impor listrik dapat dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk mewakili negara.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bakhtiar berpendapat keputusan tersebut sudah tepat. Sebab, sesuai dengan konstitusi Pasal 33 UUD 1945 listrik merupakan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.

    “Dalam hal ini penguasaan melalui pengelolaan oleh BUMN yaitu PT PLN,” ujar Bisman kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025).

    Dia lantas memaparkan untung rugi dari penunjukan PLN sebagai pelaku ekspor impor listrik. Keuntungannya, kebijakan ini akan menjaga kedaulatan energi.
    Selain itu, kontrol pengadaan energi tetap ada pada negara dengan satu pintu, yaitu PLN sebagai perusahaan pelat merah.

    “Dari aspek koordinasi dan perencanaan jaringan dan kapasitas juga akan lebih mudah,” imbuh Bisman.

    Di satu sisi, kebijakan itu memiliki dampak negatif. Menurut Bisman, ruang pelaku usaha listrik swasta dan investor independent power producer (IPP) akan semakin terbatas.

    Bisman menyebut, pelaku usaha swasta bakal sangat bergantung pada PLN. Oleh karena itu, walaupun dikuasai oleh negara dan agregator oleh PLN harus diatur tata niaga yang bisa memberikan ruang lebih luas kepada pelaku usaha swasta.

    “Misalnya perlu dipertimbangkan opsi power wheeling atau kebijakan lain yang bisa meningkatkan peran swasta dan mendatangkan investor, khususnya untuk energi terbarukan,” ucap Bisman.

    Dalam PP Nomor 40 Tahun 2025, pemerintah pusat dapat melakukan ekspor-impor listrik dalam rangka mengamankan penyediaan energi dalam jangka panjang.

    Khusus ekspor listrik lintas negara, hal itu juga dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan pasokan penyediaan energi dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik setempat demi mewujudkan peningkatan ekonomi nasional.

    Sementara itu, impor listrik lintas negara dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan pasokan penyediaan energi dengan pertimbangan belum tersedianya infrastruktur. Selanjutnya, ekspor-impor listrik dilakukan oleh BUMN atau perusahaan yang ditunjuk mewakili negara.

    “Ekspor dan impor sumber energi berupa tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh perusahaan listrik milik negara pengekspor atau pengimpor atau entitas bisnis yang ditunjuk mewakili negara pengekspor atau pengimpor,” berikut bunyi Pasal 26 ayat (3).

    Adapun, ekspor-impor listrik itu dapat dilakukan dengan cara transaksi penukaran (swap). Berikutnya, ketentuan pelaksanaan transaksi penukaran berdasarkan perjanjian jual beli dalam hal melakukan transaksi penukaran sumber energi dengan energi lain melakukan transaksi penukaran sumber energi dengan komoditas lain.

    Selanjutnya, ketentuan mengenai pelaksanaan ekspor impor listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara itu, penerimaan negara yang berasal dari sektor energi dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Adapun, pemanfaatan itu disesuaikan dengan prioritas nasional.

    Berikutnya, pemanfaatan dari penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

  • Gunakan Listrik PLN, Industri Timah di Bangka Belitung Jadi Lebih Efisien

    Gunakan Listrik PLN, Industri Timah di Bangka Belitung Jadi Lebih Efisien

    Bisnis.com, PANGKAL PINANG – Keandalan listrik yang berkelanjutan terus memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha. Hal ini tercermin pada salah satu industri timah di Bangka Belitung, yakni PT Mitra Stania Prima (MSP) yang berhasil meningkatkan efisiensi produksi dan makin siap meraih PROPER Emas berkat pemanfaatan listrik PLN yang andal dan ramah lingkungan.

    Direktur Operasional PT MSP, An Sudarno menjelaskan bahwa peralihan dari penggunaan pembangkit listrik sendiri ke listrik PLN membawa perbedaan signifikan bagi perusahaannya. Proses produksi yang sebelumnya boros biaya kini berjalan lebih efisien, sekaligus menghasilkan kualitas yang lebih stabil. Hal ini menjadi pijakan perusahaan untuk terus menambah kapasitas daya listrik.

    “Setelah beralih ke listrik dari PLN, performa proses produksi meningkat signifikan. Saat ini, PT MSP telah menggunakan listrik PLN dengan daya terpasang sebesar 5,7 megawatt (MW) dan berencana menambah kapasitas daya guna meningkatkan efisiensi serta produktivitas,” ujar An Sudarno.

    Selain efisiensi dari sisi produksi, pemanfaatan Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN juga turut memberikan nilai tambah yang strategis bagi PT MSP. REC sendiri merupakan sebuah instrumen hijau dari PLN yang memudahkan pelanggan memperoleh pengakuan internasional atas penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Diketahui, Satu unit REC setara dengan 1 megawatt hour (MWh) atau 1.000 kilowatt hour (kWh) listrik.

    “Penggunaan REC menjadi indikator penting yang membantu PT MSP meraih PROPER Hijau dua kali untuk unit Smelter (2023 & 2024), serta satu kali untuk Tambang Mapur (2024). Kami meyakini bahwa langkah ini adalah jalan yang tepat menuju target kami berikutnya, yaitu meraih PROPER Emas dan menjadi perusahaan timah ramah lingkungan pertama di Asia Tenggara. Ini sejalan dengan visi kami untuk membangun industri yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan,” tambah An Sudarno.

    Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa layanan listrik bersih PLN tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memperkuat daya saing industri. Keandalan pasokan listrik yang dipadukan dengan instrumen hijau menjadikan pelanggan lebih siap menghadapi tuntutan global.

    “PLN tidak hanya menyediakan listrik yang andal, tetapi juga menghadirkan produk hijau seperti REC untuk membantu pelanggan industri meningkatkan daya saing sekaligus berkontribusi pada agenda transisi energi nasional. Kolaborasi dengan sektor industri menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem energi bersih yang berkelanjutan,” terang Darmawan.

    Ia menegaskan, upaya transisi energi yang tengah dijalankan tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga membuka peluang kerja baru di sektor industri. Peningkatan kapasitas dan investasi pada ekosistem bersih akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

    “Transformasi energi ini juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja baru di sektor industri. Dengan tumbuhnya investasi dan ekspansi kapasitas produksi, ekosistem energi bersih bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga mampu memperkuat perekonomian masyarakat,” tambah Darmawan.

    Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung, Ira Savitri menekankan pentingnya kolaborasi dengan pelanggan industri agar manfaat transisi energi bisa semakin luas. Apa yang dilakukan MSP diharapkan menjadi contoh nyata bagi pelaku industri lainnya.

    “PT MSP patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa industri juga dapat berperan aktif dalam transisi energi. Kami berharap semangat ini bisa menjadi inspirasi bagi pelaku industri lainnya untuk turut mewujudkan ekosistem energi yang bersih dan berkelanjutan. PLN siap berkolaborasi dan memenuhi kebutuhan daya tambahan kapan pun dibutuhkan,” kata Ira Savitri.

    Kerja sama dengan pelanggan industri seperti ini menjadi bagian penting dari strategi PLN untuk mempercepat transisi energi nasional. Melalui kolaborasi yang lebih luas, PLN memastikan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan dan penguatan daya saing industri di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

  • Prabowo Sebut RI Beralih dari Energi Fosil ke EBT, Sudah Sampai Mana?

    Prabowo Sebut RI Beralih dari Energi Fosil ke EBT, Sudah Sampai Mana?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memaparkan Indonesia tengah mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk menggantikan porsi bahan bakar fosil. Mulai 2026, sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia berasal dari EBT.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pada sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) d New York.

    “Indonesia sedang beralih secara signifikan dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju pembangunan berbasis energi terbarukan. Mulai tahun depan, sebagian besar kapasitas pembangkit listrik tambahan kami akan berasal dari energi terbarukan,” ungkap Prabowo dalam pidatonya di depan pimpinan dunia, Selasa (23/9/2025) waktu setempat.

    Dengan peralihan energi bersih ini, Indonesia berkomitmen ikut menghadapi perubahan iklim secara nyata, bukan hanya slogan. Selain itu, peralihan energi hijau dinilai Prabowo dapat menjadi solusi bagi ketahanan energi di Indonesia dan mengangkat derajat masyarakat dari kemiskinan.

    “Tujuan kami jelas, yaitu mengangkat seluruh warga negara kami keluar dari kemiskinan dan menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi bagi ketahanan pangan, energi, dan air,” sebut Prabowo.

    Pengembangan EBT di RI

    Dari data Kementerian ESDM, hingga semester I-2025, Indonesia baru memanfaatkan 15,20 gigawatt (GW) potensi EBT. Padahal, potensinya mencapai 3.687 GW, mulai dari energi surya, angin, air, laut, bioenergi, panas bumi, gasifikasi batu bara, dan daur ulang sampah jadi energi.

    Sementara itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pada 2025 hingga 2034 direncanakan ada tambahan pembangunan pembangkit 69,5 GW. Nah dari rencana pembangunan tersebut, 61% di antaranya adalah pembangkit EBT 42,6 GW.

    Indonesia juga mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan berupa biodiesel dan juga bioetanol. Yang paling maju progresnya adalah biodiesel yaitu mencampur bahan bakar minyak dengan olahan minyak kelapa sawit. Sampai saat ini Indonesia mampu membuat B40, bahan bakar campuran 40% minyak sawit dan targetnya tahun depan menyentuh B50.

    Tonton juga video “Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid” di sini:

    (hal/ara)

  • Belasan kios di Pasar Krenso Bidara Cina hangus terbakar

    Belasan kios di Pasar Krenso Bidara Cina hangus terbakar

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 12 kios di kawasan Pasar Krenso, Jalan Sensus RT 01/RW 04, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, hangus terbakar, pada Rabu (24/9) dini hari.

    “Objek yang terbakar kios atau warung di Jalan Sensus RT 01/RW 04 Kelurahan Bidara Cina, titik kenal Pasar Krenso,” kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 01.37 WIB. Api diduga berasal dari kompor yang ditinggal menyala oleh pemilik salah satu kios.

    Tak butuh waktu lama, api merembet ke kios lain hingga membakar belasan lapak pedagang.

    Petugas damkar yang menerima laporan segera tiba di lokasi dengan mengerahkan 15 unit mobil pemadam dengan 60 personel Gulkarmat Jakarta Timur.

    Proses pemadaman berlangsung sejak pukul 01.42 WIB dan api baru berhasil dipadamkan seluruhnya pada pukul 03.18 WIB.

    “Alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun pengungsi. Namun, ada 4 kepala keluarga (KK) dengan 10 jiwa yang terdampak langsung akibat kejadian ini,” ujar Abdul.

    Selain damkar, sejumlah unsur terkait ikut membantu penanganan, di antaranya TRC BPBD DKI Jakarta, Satpol PP, Polsek Jatinegara, PLN, PMI, Puskesmas Kecamatan Jatinegara, hingga LMK Bidara Cina.

    Untuk penanganan pascakebakaran, pagi ini petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bersama tim lingkungan hidup Kecamatan Jatinegara melakukan pembersihan puing-puing sisa kebakaran di lokasi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN Diberi Mandat Kelola Ekspor-Impor Listrik

    PLN Diberi Mandat Kelola Ekspor-Impor Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan badan usaha milik negara (BUMN) di bidang kelistrikan yakni PT PLN (Persero) sebagai agregator ekspor- impor listrik lintas negara.

    Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Beleid ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 15 September 2025.

    Dalam beleid itu, pemerintah pusat dapat melakukan ekspor-impor listrik dalam rangka mengamankan penyediaan energi dalam jangka panjang.

    Khusus ekspor listrik lintas negara, hal itu juga dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan pasokan penyediaan energi dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik setempat demi mewujudkan peningkatan ekonomi nasional.

    Sementara itu, impor listrik lintas negara dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan pasokan penyediaan energi dengan pertimbangan belum tersedianya infrastruktur.

    Selanjutnya, ekspor-impor listrik dilakukan oleh BUMN atau perusahaan yang ditunjuk mewakili negara.

    “Ekspor dan impor sumber energi berupa tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh perusahaan listrik milik negara pengekspor atau pengimpor atau entitas bisnis yang ditunjuk mewakili negara pengekspor atau pengimpor,” berikut bunyi Pasal 26 ayat (3) dikutip Selasa (23/9/2025).

    Adapun, ekspor-impor listrik itu dapat dilakukan dengan cara transaksi penukaran (swap). Berikutnya, ketentuan pelaksanaan transaksi penukaran berdasarkan perjanjian jual beli dalam hal melakukan transaksi penukaran sumber energi dengan energi lain melakukan transaksi penukaran sumber energi dengan komoditas lain.

    Selanjutnya, ketentuan mengenai pelaksanaan ekspor impor listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara itu, penerimaan negara yang berasal dari sektor energi dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Adapun, pemanfaatan itu disesuaikan dengan prioritas nasional.

    Berikutnya, pemanfaatan dari penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

  • Puncak Permintaan Minyak Dunia Diproyeksi di 2030, Batu Bara Mulai Ditinggalkan – Page 3

    Puncak Permintaan Minyak Dunia Diproyeksi di 2030, Batu Bara Mulai Ditinggalkan – Page 3

    Untuk mempercepat pengembangan ekosistem biomassa, PLN EPI menjalin kerja sama dengan mitra, baik untuk kebutuhan PLN dan untuk pasar ekspor. Selain itu, Perusahaan tengah mengembangkan digitalisasi melalui aplikasi biomassa guna membangun ekosistem biomassa untuk mengefisienkan rantai pasok biomassa.

    Lebih lanjut, Rakhmad mengungkapkan bahwa dalam Roadmap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 menargetkan 76 persen pembangkit akan berasal dari energi terbarukan (EBT) dalam 10 tahun kedepan. Sementara energi fosil akan tetap dimanfaatkan sebagai penyeimbang, terutama gas, sedangkan batu bara diarahkan untuk pembangkit mulut tambang.

    “Ke depan, PLN akan merencanakan lebih banyak wind turbine, solar, geothermal, hydro, dan bioenergi. Ini adalah area yang bisa dikembangkan generasi muda,” tutup Rakhmad.

  • PLN Indonesia Power dan BKKBN perkuat sinergi pengasuhan anak

    PLN Indonesia Power dan BKKBN perkuat sinergi pengasuhan anak

    Kami percaya bahwa investasi terbaik untuk masa depan bangsa adalah investasi pada anak-anak hari ini

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jateng memperkuat sinergi dalam pengasuhan anak melalui program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya).

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan melalui program Tamasya, PLN Indonesia Power ingin memastikan anak-anak Indonesia tumbuh ceria, sehat, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

    “Melalui kolaborasi ini, PLN Indonesia Power dan BKKBN berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga dan memperluas akses layanan pengasuhan anak di masyarakat,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    PLN IP dan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) program Tamasya di Semarang, Jateng, Sabtu (20/9/2025).

    Penandatanganan ini menjadi momentum dalam memperluas cakupan program ke wilayah Jawa Tengah, setelah sebelumnya dilaksanakan di Jawa Barat.

    Data Sakernas 2024 menunjukkan 53 persen perempuan Indonesia usia produktif kini bekerja, dengan angka partisipasi di Jawa Tengah juga menunjukkan tren peningkatan.

    Kondisi ini menuntut hadirnya sistem pengasuhan anak yang aman dan berkualitas, agar para ibu dapat tetap produktif tanpa mengorbankan tumbuh kembang anak.

    Penandatanganan ini juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat layanan pengasuhan anak usia dini yang holistik dan terstandar, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Bernadus mengatakan kerja sama ini mencakup pelatihan pengasuh TPA (taman penitipan anak), pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala, kelas pengasuhan bagi orang tua, serta fasilitasi rujukan bagi anak yang membutuhkan intervensi khusus.

    Program Tamasya juga mendorong penerapan standar layanan di TPA milik perusahaan maupun binaan masyarakat, dengan dukungan teknis dan koordinasi lintas sektor.

    Menurut Bernadus, PLN IP juga memperluas implementasinya di beberapa unit wilayahnya, UBP Semarang, UBP Adipala dan UBP Mrica.

    Program ini telah menjangkau lima TPA binaan dengan total 209 anak yang diasuh, 49 orang pengasuh serta 100 orang tua dalam kelas pengasuhan.

    Langkah ini menegaskan bahwa Tamasya bukan sekadar inisiatif lokal, melainkan telah menjadi gerakan nasional yang melibatkan dunia usaha secara aktif dalam pembangunan keluarga Indonesia.

    “Kami percaya bahwa investasi terbaik untuk masa depan bangsa adalah investasi pada anak-anak hari ini,” ujar Bernadus.

    Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti menambahkan bahwa program ini menjadi solusi pengasuhan.

    “Salah satu tantangan yang dihadapi calon ibu maupun ibu bekerja adalah kekhawatiran karier mereka terganggu ketika harus mendampingi tumbuh kembang anak. Program Tamasya hadir sebagai solusi untuk memperkuat layanan pengasuhan sekaligus meningkatkan partisipasi lintas sektor,” tambahnya.

    Melalui sinergi ini, PLN IP dan BKKBN berharap dapat memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, memperluas layanan pengasuhan anak, serta memastikan pemantauan tumbuh kembang berjalan rutin dan optimal.

    “Program Tamasya menjadi bukti bahwa inovasi sosial dapat berjalan berdampingan dengan strategi bisnis, demi masa depan Indonesia yang lebih cerah,” sebut Bernadus.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN sukses hadirkan listrik tanpa kedip di Stadion BJ Habibie

    PLN sukses hadirkan listrik tanpa kedip di Stadion BJ Habibie

    Makassar (ANTARA) – PT PLN (Persero) sukses menghadirkan layanan listrik tanpa kedip di balik terangnya stadion dan kemenangan big match laga kandang PSM Makassar melawan Persija Jakarta di Stadion BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu (21/9).

    Disaksikan lebih dari 6.000 penonton, kesuksesan penyelenggaraan pertandingan di Stadion BJ Habibie, Kota Parepare tidak lepas dari kesigapan PLN dalam menghadirkan layanan listrik yang andal selama pertandingan berlangsung.

    Panitia Pelaksana Azis Djarre melalui keterangannya yang diterima di Makassar, Selasa turut mengapresiasi PLN atas layanan kelistrikan andal yang mengawal proses persiapan hingga perhelatan pertandingan big match.

    “Terima kasih kepada PLN, persiapan dan pelaksanaan sangat baik pasokan listriknya. Kami optimis laga-laga berikutnya dapat berlangsung lebih sukses,” kata Azis.

    General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Edyansyah yang hadir langsung meninjau persiapan personel di stadion, menegaskan komitmen PLN untuk senantiasa menghadirkan listrik yang andal dalam tiap laga kandang tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan tersebut.

    “Kami bangga dapat menghadirkan layanan pasokan listrik andal bagi PSM Makassar, yang juga merupakan tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan,” ujarnya.

    Edyansyah menambahkan, PLN bukan hanya berfokus pada keandalan pasokan listrik untuk kelancaran pertandingan, tetapi juga siap mendukung perputaran ekonomi lokal yang tumbuh dengan adanya laga sepak bola.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM salurkan ‘listrik hijau’ untuk 391 ribu kepala keluarga

    ESDM salurkan ‘listrik hijau’ untuk 391 ribu kepala keluarga

    Kementerian ESDM sudah membangun 74 megawatt (MW) pembangkit listrik, baik tenaga surya maupun mikro hidro

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyalurkan listrik hijau yang berasal dari pembangkit listrik dengan energi terbarukan, seperti tenaga surya (PLTS), mikro hidro (PLTMH), hingga pembangkit listrik tenaga biomassa, kepada 391 ribu kepala keluarga.

    “Selama 8 tahun ini, Kementerian ESDM sudah membangun 74 megawatt (MW) pembangkit listrik, baik tenaga surya maupun mikro hidro. Ini sudah memberikan akses listrik kepada 391 ribu kepala keluarga,” ucap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin.

    Eniya menjelaskan angka tersebut terlihat kecil, sebab keberadaan kepala keluarga tersebut tersebar di titik-titik terpencil dan membutuhkan kapasitas pembangkitan listrik yang kecil. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, 391 ribu kepala keluarga tersebut tersebar di 484 desa.

    Pada prinsipnya, tutur dia, Kementerian ESDM ingin memberi akses listrik kepada desa-desa yang sangat terpencil, yang tak terjangkau oleh PLN.

    “Sehingga harus dibuat satu sistem off grid (tak tersambung ke jaringan listrik umum) dengan energi terbarukan, karena kalau mendatangkan diesel ke tempat terpencil juga harganya akan semakin tinggi,” tutur Eniya.

    Program tersebut masih berlanjut, hingga pemerintah bisa memastikan bahwa elektrifikasi mencapai 100 persen atau seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses listrik per 2029. Pembangunan pembangkit listrik pun tidak terbatas pada tenaga surya, mikro hidro dan biomassa.

    Eniya membuka kemungkinan pemerintah mengeksplorasi pembangkit listrik dari energi terbarukan lainnya untuk turut merealisasikan target elektrifikasi tersebut.

    “Arahan Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) kemarin, kami memberikan akses listrik kepada seluruh masyarakat dalam waktu sampai dengan 2029. Nanti akan semakin bertambah (elektrifikasinya) dan kapasitasnya pun akan sangat bertambah,” kata Eniya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap salah satu isi rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (25/8), yaitu target untuk mengaliri listrik ke 5.700 desa dan 4.400 dusun di berbagai daerah Indonesia pada 2029–2030.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.