Xcloud.id

BUMN: PLN

  • Polres Blitar Panggil PLN Buntut Bocah 3 Tahun Tersetrum GTT, Ada Kelalaian? 

    Polres Blitar Panggil PLN Buntut Bocah 3 Tahun Tersetrum GTT, Ada Kelalaian? 

    Blitar (beritajatim.com) – Satreskrim Polres Blitar telah melayangkan surat panggilan untuk UPL PLN Wlingi terkait kasus bocah 3 tahun tewas usai menyentuh box Gardu Tiang Trafo (GTT). Surat pemanggilan yang dilayangkan ini sebagai tindak lanjut penyelidikan terkait adanya dugaan kelalaian dalam kasus tersebut.

    “Kami sudah layangkan surat pemanggilan, kini tinggal nunggu kedatangan pihak PLN,” ucap Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Momon pada Sabtu (25/10/2025).

    Satreskrim Polres Blitar berjanji akan mengusut tuntas kasus kematian bocah 3 tahun yang tewas usai menyentuh bok GTT. Penyelidikan pun akan dilakukan untuk mengungkap benar tidak nya box GPP tersebut tidak terkunci.

    “Akan kita usut tuntas, perkembangan nanti kita sampaikan,” tandasnya.

    Sebelumnya, nasib tragis menimpa A R R, seorang balita laki-laki berusia 3 tahun di Desa Popoh, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Ia ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di depan halaman rumahnya, diduga kuat akibat tersengat listrik dari Gardu Tiang Trafo (GTT) milik PLN pada Kamis (23/10/2025) siang.

    Peristiwa memilukan ini terjadi sekitar pukul 11.11 WIB, tepat di halaman rumah ayah korban, Bangun Rohadi (37). Berdasarkan keterangan yang diterima dari Kasubsi PIDM Sihumas Polres Blitar, IPDA Putut Siswahyudi, kejadian bermula saat korban tinggal di rumah hanya bersama neneknya, Nur Janah (53). Sementara anggota keluarga lain sedang bekerja.

    “Ayah korban (Bangun Rohadi) sedang bekerja di cucian mobil, ibunya (Maria Ulfa) bekerja di toko, dan kakeknya (Sabar) di sawah,” jelas IPDA Putut, Jumat (24/10/2025).

    Sekitar pukul 08.00 WIB, sang nenek melakukan aktivitas mencuci, sementara korban A R R bermain di dalam rumah. Namun, sekitar pukul 11.30 WIB, Nur Janah menyadari cucunya tidak lagi berada di dalam rumah.

    “Saksi (nenek) kemudian panik mencari cucunya. Saat mencari di depan rumah, ia menemukan korban sudah dalam kondisi terlentang meninggal dunia di dekat Kotak Gardu Listrik PLN,” tambah Putut.

    Saat ditemukan, korban yang mengenakan kaos biru dan celana coklat muda itu sudah tidak bernyawa. Petugas yang datang ke tempat kejadian perkara (TKP) mengidentifikasi adanya luka bakar serius di telapak tangan kanan korban, yang menguatkan dugaan kematian akibat sengatan arus listrik.

    Fakta mengejutkan terungkap dari hasil olah TKP. Pihak kepolisian menyebut salah satu penyebab utama kejadian ini adalah dugaan kelalaian.

    “Box Gardu PLN tersebut ditemukan dalam kondisi tidak dikunci oleh pihak PLN, sehingga mudah dibuka oleh siapapun, termasuk oleh korban,” tegas Ipda Putut.

    Selain faktor kurangnya pengawasan keluarga, serta kondisi gardu yang tidak aman ini menjadi fokus utama penyelidikan. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV dari sebuah toko yang tak jauh dari lokasi kejadian.

    “Sebagai Rencana Tindak Lanjut (RTL), kami akan melakukan pemeriksaan terhadap petugas PLN guna mendalami dugaan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan petugas,” ujarnya.

    Sementara itu, pihak keluarga yang berduka menolak untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah korban. “Pelapor selaku ayah korban menolak untuk dilakukan autopsi, dan surat pernyataan akan segera menyusul,” pungkas Ipda Putut. [owi/beq]

  • PLN Gaet Brasil Kembangkan PLTA di Indonesia – Page 3

    PLN Gaet Brasil Kembangkan PLTA di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam upaya mempercepat transisi energi di Indonesia, PT PLN (Persero) resmi menandatangani nota kesepahaman terkait studi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) bersama perusahaan investasi multibisnis asal Brasil, J&F S.A. 

    Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Prabowo menyampaikan, kolaborasi ini merupakan langkah strategis antara dua kekuatan ekonomi baru di kawasan global south. Untuk mempererat hubungan dan membuka peluang kerja sama lintas sektor.

    “Kita berdua adalah kekuatan ekonomi baru yang tengah meningkat secara terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan global south. Karena itu, kerja sama antara Indonesia dan Brasil memiliki arti strategis dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini,” ujar Prabowo, dikutip Sabtu (25/10/2025).

    RI 1 mengatakan pertemuan bilateral kali ini berlangsung intensif dan produktif. Kedua pemimpin sepakat untuk terus mempererat hubungan di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, energi, teknologi, pertanian, hingga pertahanan.

    “Kita sudah punya defense cooperation agreement dengan Brasil dan ini dalam rangka ratifikasi. Tadi saya sebut di bidang energi juga kita sepakat, dan kita menandatangani kesepakatan di bidang energi yang cukup signifikan antara PLN dan pihak swasta. Di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian kita juga telah melaksanakan kerja sama,” bebernya.

     

     

  • 7 Hubungan Indonesia-Brasil Makin Spesial, Bahasa Portugis Masuk Kurikulum Nasional

    7 Hubungan Indonesia-Brasil Makin Spesial, Bahasa Portugis Masuk Kurikulum Nasional

    Hubungan Indonesia-Brasil Makin Spesial, Bahasa Portugis Masuk Kurikulum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hubungan antara Indonesia dan Brasil semakin spesial. Hal ini ditandai dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan bahasa Portugis salah satu bahasa prioritas dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.
    Keputusan ini disampaikan Prabowo di hadapan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dalam momen joint statement di Istana, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
    Kepala negara menyebut bahwa Indonesia dan Brasil ingin mempererat hubungan, sehingga bahasa Portugis diprioritaskan dalam pendidikan.
    “Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita karena kita ingin hubungan ini lebih baik,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
    Selain bahasa, sejumlah kerja sama juga diputuskan saat Presiden Brasil bertemu Prabowo di Istana pada Kamis kemarin.
    Di bidang perdagangan, kedua negara kini tengah berunding meratifikasi kemitraan strategis komprehensif atau Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA.
    “Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu,” jelas Prabowo.
    Di sektor pertahanan, Indonesia ingin bekerja sama lantaran negara Amerika Latin itu memiliki industri pertahanan yang sangat maju.
    Menurut Prabowo, Indonesia sudah menggunakan beberapa alat pertahanan buatan Brasil.
    “Kita sudah punya
    defense cooperation agreement
    dengan Brasil, dan ini dalam rangka ratifikasi. Tadi saya sebut di bidang energi juga kita sepakat. Tadi kita tanda tangan kesepakatan di bidang energi yang cukup signifikan antara PLN dan juga dengan swasta,” tandas Prabowo.
    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan, keputusan bahasa Portugis masuk pendidikan di Tanah Air ini sejalan dengan upaya Prabowo membangun hubungan yang lebih erat antara Indonesia dan Brasil.
    Sugiono menyebut, Prabowo ingin membentuk hubungan spesial yang baru atau
    new special
    dengan Brasil.
    “Tadi juga Pak Presiden mengatakan bahwa beliau akan membentuk suatu hubungan yang beliau sebut new special relationship antara Indonesia dengan Brasil,” ujar Sugiono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
    Menurut Sugiono, komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam meningkatkan kerja sama antara kedua negara.
    Lebih lanjut, keputusan Presiden RI ini disebut Sugiono dapat mempermudah komunikasi antara Indonesia dan Brasil.
    Lewat pembelajaran bahasa Portugis, diharapkan semakin mendukung hubungan diplomatik dan ekonomi yang lebih baik di masa depan.
    “Prabowo meminta agar bahasa Portugis diajarkan, supaya memudahkan kerja sama antara kedua negara,” ujar Sugiono.
    Keputusan ini mendapat sorotan dari Parlemen. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mengkaji hal ini lebih dahulu.
    Hetifah berpandangan, upaya memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik perlu didukung, tetapi tetap harus disertai perencanaan dan pertimbangan yang matang.
    Oleh karenanya, kajian perlu dilakukan secara mendalam terkait dasar dan manfaat strategis dari rencana pengajaran bahasa Portugis di sekolah.
    “Kami tentu menyambut baik setiap upaya pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia,” kata Hetifah saat dihubungi, Jumat (24/10/2025).
    Senada dengan Hetifah, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani juga mendorong perencanaan matang soal keputusan agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah.
    Kebijakan soal bahasa Portugis yang diajarkan di sekolah harus dikaji, terutama berkaitan dengan kerja sama dengan negara-negara dengan bahasa serupa seperti Brasil, Portugal, dan Timor Leste.
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti diminta untuk mengkaji potensi tersebut.
    “Mendikbud dan Mendikdasmen harus segera menerjemahkan keputusan Presiden tersebut agar bisa segera diterapkan di sekolah-sekolah,” ujar Lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Ubah Pola Pembayaran Kompensasi Energi agar PLN dan Pertamina Tak Bergantung pada Utang

    Purbaya Ubah Pola Pembayaran Kompensasi Energi agar PLN dan Pertamina Tak Bergantung pada Utang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah skema pembayaran kompensasi energi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero) mulai tahun depan. Perubahan ini bertujuan memperbaiki arus kas dua badan usaha milik negara (BUMN) tersebut agar tidak terlalu bergantung pada pinjaman perbankan.

    Saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (23/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ingin membantu arus keuangan PLN dan Pertamina sehingga mereka tidak perlu banyak meminjam ke perbankan.

    Sebelumnya, skema pembayaran kompensasi energi dilakukan secara triwulanan dengan besaran 100%. Mulai 2026, Purbaya berencana membayar kompensasi tersebut setiap bulan, tetapi hanya sebesar 70% terlebih dahulu.

    “Itu akan membantu keuangan Pertamina dan PLN karena kan paling enggak short term cash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka enggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan semua yang harus dibayar oleh mereka. Bukan tambah yang harus dibayar,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Dalam skema baru tersebut, pembayaran sebesar 70% akan dilakukan setiap bulan hingga September, sedangkan sisa 30% akan dibayarkan setelah hasil audit keuangan keluar.

    Purbaya memastikan perubahan skema pembayaran kompensasi itu tidak akan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan hanya mengubah alur arus kas (cash flow).

    “Nanti setiap bulan kami bayar 70% terus sampai bulan September nanti di situ diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ,” terang pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Berdasarkan catatan, belakangan ini Purbaya telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk membahas implementasi skema tersebut.

    Sebelumnya, Kemenkeu telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp192,2 triliun per 3 Oktober 2025. Nilai realisasi itu setara 49% dari pagu Rp394,3 triliun dan telah diterima oleh 42,4 juta pelanggan.

    Dari jumlah tersebut, Rp123 triliun merupakan subsidi energi yang dibayarkan setiap bulan kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan, yaitu PLN dan Pertamina. Sementara itu, Rp69,2 triliun sisanya merupakan pembayaran kompensasi energi.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025), menuturkan bahwa pembayaran kompensasi energi tahun 2024 telah dilakukan pada Juni 2025.

    Adapun Menkeu Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria telah menyepakati angka kompensasi energi untuk triwulan I dan triwulan II tahun 2025.

  • Sebagian Pompa Belum Berfungsi, Banjir Semarang Masih Genangi Pantura Regional 24 Oktober 2025

    Sebagian Pompa Belum Berfungsi, Banjir Semarang Masih Genangi Pantura Regional 24 Oktober 2025

    Sebagian Pompa Belum Berfungsi, Banjir Semarang Masih Genangi Pantura
    Penulis

    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pantura Semarang-Demak, Jawa Tengah, mulai terurai.
    Meski begitu, genangan air sekitar 50–70 sentimeter masih terpantau pada Jumat (24/10/2025) malam.
    Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Suwarto, menyebut pihaknya telah mengerahkan seluruh pompa yang dimiliki agar air cepat surut, terutama di kawasan yang menjadi akses vital nasional.
    “Intensitas hujan cukup tinggi, di atas 100 milimeter per detik. Semua pompa yang kami miliki kami kerahkan, termasuk empat unit mobil pompa dan enam unit pompa berkapasitas 250 liter per detik,” ujarnya.
    Selain pompa milik DPU, bantuan juga datang dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang mengoperasikan empat pompa portabel berkapasitas 1.000 liter per detik, dua unit pompa berkapasitas 250 liter per detik, serta tambahan dari BPBD dan instansi lain.
    Namun, menurut Suwarto, upaya penanganan belum bisa optimal karena beberapa pompa masih dalam tahap konstruksi maupun perbaikan.
    “Pompa di wilayah Waru sedang dalam konstruksi oleh Kementerian PUPR, dan dari BBWS hanya satu unit yang berfungsi. Jadi memang belum bisa maksimal,” jelasnya.
    Suwarto menyebut, kendala teknis seperti proyek Tol Semarang–Demak juga memengaruhi aliran air ke laut sehingga memperlambat penanganan banjir.
    Dia menambahkan, pompa-pompa lama milik BBWS juga mengalami kerusakan karena suku cadangnya sudah tidak tersedia.
    “Sudah dilakukan penggantian tiga dari empat unit pompa. Sekarang tinggal menunggu instalasi listrik dari PLN. Panelnya sudah siap, tinggal pasokan listrik dan trafo,” katanya.
    Jika seluruh pompa berfungsi normal, kapasitas rumah pompa bisa mencapai 12.000 liter per detik. Namun, saat ini yang beroperasi hanya sebagian kecil.
    “Dari enam unit pompa besar yang ada, hanya dua yang menyala. Di Sringin juga baru dua yang berfungsi,” ungkapnya.
    Meski begitu, Suwarto menambahkan, DPU tetap berupaya menambah pompa portabel di beberapa titik rawan.
    “Total ada sepuluh pompa portabel yang aktif, termasuk mobil pompa dengan dua unit di setiap kendaraan. Ini membantu mempercepat penyurutan genangan,” tambah Suwarto.
    Terkait area yang masih rawan banjir, Suwarto menyebut beberapa titik masih perlu diwaspadai, seperti Rogosari, Muktiharjo Kidul, Muktiharjo Lor, Bangetayu Kulon dan Wetan, Genuk, hingga Trimulyo.
    “Karena pompa Kadang Kebo yang dikelola Pemkot masih berfungsi normal dan mampu mengalirkan air langsung ke Banjir Kanal Timur,” ujarnya.
    DPU berharap, setelah seluruh pompa baru terpasang dan sistem kelistrikan aktif, penanganan banjir di Semarang akan lebih cepat dan efisien.
    “Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini instalasi listrik bisa selesai, sehingga seluruh pompa bisa beroperasi maksimal,” katanya.
    Kanit Lantas Polsek Genuk Semarang, Iptu Bambang Triono, mengatakan bahwa genangan banjir di Jalan Pantura Semarang-Demak masih cukup tinggi.
    Saat ini, hanya truk besar yang bisa melintas di jalan tersebut. Sementara kendaraan pribadi diimbau melintas jalur lain agar tak mogok di tengah jalan.
    “Diimbau untuk truk kecil, mobil kecil mencari jalur alternatif. Bila nekat pasti mogok, malah bikin macet,” ujarnya.
    (Penulis: Kontributor Semarang, Muchamad Dafi Yusuf)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Nasional 24 Oktober 2025

    Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Nasional 24 Oktober 2025

    Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa angin segar bagi pembangunan Indonesia.
    Visi “Menuju Indonesia Emas 2045” yang diusung duet kepemimpinan ini menekankan kedaulatan pangan, penguatan pertahanan, pemerataan ekonomi, hingga akselerasi transformasi digital.
    Berbagai kebijakan strategis telah digulirkan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta masa depan bangsa yang lebih cerah.
    Namun, di balik keseriusan upaya pemerintah, ruang digital justru diwarnai gelombang disinformasi yang menyasar berbagai sektor strategis. Salah satunya adalah hoaks dan penipuan digital yang mengatasnamakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, yakni PT Pertamina (Persero).
    Selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, total 1.593 kasus hoaks yang terverifikasi, sebanyak 773 hoaks atau 48,5 persen di antaranya bertemakan politik.
    Kemudian, hoaks bertemakan lowongan kerja menempati posisi kedua dengan 171 kasus atau 10,7 persen. Disusul hoaks bantuan sebanyak 100 kasus atau 6,3 persen serta hadiah 97 kasus atau 6,1 persen.
    BUMN, seperti Pertamina, paling sering dicatut dalam hoaks lowongan ataupun bantuan. Bahkan, ada contoh akun tiruan pejabat atau entitas seperti “Lowongan besar PT Pertamina (Persero)” atau klaim “Direktur Pertamina Simon menjual SPBU di Wonogiri”.
    Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menjelaskan, ada dua kategori hoaks yang menyasar sektor energi.
    Pertama
    , hoaks terkait kebijakan energi.
    Kedua
    , penipuan digital yang meliputi lowongan kerja palsu, bantuan fiktif, dan modus bisnis.
    “Entitas BUMN dan perusahaan swasta, seperti Pertamina dan PLN, sering disasar oleh hoaks energi ini,” ujar Septiaji kepada Kompas.com lewat jawaban tertulis kepada Kompas.com, Jumat (24/10/2025).
    Khusus Pertamina, lanjut Septiaji, ada beberapa alasan BUMN energi ini menjadi sasaran utama hoaks dan penipuan digital. Pertamina adalah penyedia utama BBM dan
    liquefied petroleum gas
    (LPG) di Indonesia yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
    Isu sekecil apa pun terkait ketersediaan, harga, atau kualitas produk dapat langsung memengaruhi jutaan orang dan memicu reaksi publik yang kuat.
    “Karena sifatnya yang strategis dan menyentuh hajat hidup orang banyak, informasi terkait Pertamina sangat mudah menjadi viral,” jelasnya.
    Hoaks yang menyerang Pertamina, baik berupa penipuan digital maupun informasi bohong soal kebijakan, sama-sama memiliki daya rusak besar terhadap kepercayaan publik.
    Hoaks kebijakan dapat menimbulkan sentimen negatif terhadap perusahaan dan pemerintah, sedangkan penipuan digital mengakibatkan kerugian finansial langsung kepada korban.
    Septiaji mencontohkan salah satu kasus pada November 2024. Kala itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pengemudi ojek
    online
    dipertimbangkan tidak akan dimasukkan ke dalam penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
    Meskipun Kementerian ESDM telah meralat pernyataan tersebut pada Desember 2024, narasi keliru terus beredar di media sosial.
    Konten-konten berisi informasi seolah sudah ada kebijakan yang melarang ojek
    online
    membeli Pertalite tersebar. Narasi ini menciptakan kebingungan dan keresahan di kalangan pengemudi ojek
    online
    yang mengandalkan BBM bersubsidi untuk menunjang pekerjaan mereka.
    Hoaks lain yang sempat viral adalah klaim bahwa kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor dilarang mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Narasi keliru ini dikemas dengan bahasa provokatif untuk memancing emosi publik.
    Bahkan, beredar video yang menarasikan ada SPBU yang dibakar masyarakat karena marah dengan kebijakan motor mati pajak dilarang mengisi BBM. Faktanya, peristiwa di video tersebut merupakan kebakaran SPBU di Aceh akibat korsleting pada mobil pikap yang sedang mengisi BBM pada Kamis (10/10/2024).
    “Beberapa hoaks berisi narasi provokatif untuk memancing kemarahan publik terhadap kebijakan yang sebenarnya tidak ada,” kata Septiaji.
    Kebijakan pemerintah terkait izin impor BBM bagi SPBU asing turut menambah sentimen negatif terhadap Pertamina. Situasi ini kemudian berkorelasi dengan kemunculan hoaks penjarahan SPBU Pertamina.
    Faktanya, konteks asli dari video yang beredar adalah momen unjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Patra Niaga TBBM Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (23/9/2025). Para demonstran memprotes pengalihan bantuan susu, bukan melakukan penjarahan sebagaimana yang dinarasikan dalam konten hoaks.
    Adapun puncak hoaks, berdasarkan data Mafindo, terjadi pada Juli 2025 dengan 180 kasus atau 11,3 persen. Periode pertengahan tahun ini identik dengan fase evaluasi publik ketika isu energi atau BBM marak dipelintir.
    Selain hoaks kebijakan, Pertamina juga menjadi sasaran empuk penipuan digital berkedok lowongan kerja. Septiaji menjelaskan, minat tinggi pencarian pekerjaan di Indonesia membuat pelaku penipuan memanfaatkan nama besar BUMN energi.
    Perusahaan, seperti Pertamina, diasosiasikan dengan tempat kerja bergaji tinggi dan fasilitas menarik. Persepsi ini dimanfaatkan penipu untuk membuat konten lowongan kerja palsu yang terlihat meyakinkan.
    “Tercatat ada 30 hoaks lowongan kerja yang mengatasnamakan BUMN, termasuk Pertamina, PLN, dan lain-lain selama 2025,” ungkap Septiaji.
    Menurutnya, hoaks lowongan kerja dan bantuan dengan mengatasnamakan perusahaan energi, seperti Pertamina semakin canggih. Kontennya dibuat semakin rapi dan profesional sehingga berpotensi menjerat banyak korban, khususnya masyarakat dengan tingkat literasi keamanan digital yang belum memadai.
    Para penipu sering menggunakan taktik urgensi, iming-iming gaji fantastis, dan klaim eksklusif. Mereka mendesak calon korban untuk bertindak cepat dan membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi, pendaftaran, atau pelatihan.
    Temuan Mafindo menunjukkan, entitas yang paling banyak dicatut sebagai sumber atau pemberi kerja palsu adalah pemerintah, korporasi domestik, dan BUMN, seperti Pertamina.
    Pola serupa juga ditemukan pada hoaks bertema bantuan. Sebanyak 74 hoaks mencatut atau mengatasnamakan pemerintah dan BUMN.
    Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau
    artificial intelligence
    (AI) dalam produksi hoaks menunjukkan peningkatan signifikan.
    Mafindo mencatat, dari total 1.593 hoaks yang terverifikasi, sebanyak 202 hoaks atau 12,7 persen menggunakan teknologi AI dalam pembuatannya.
    Deepfake
    menjadi salah satu bentuk hoaks yang memanfaatkan teknologi AI.
    Teknologi
    deepfake
    dapat mengubah wajah, bibir, dan suara tokoh publik agar tampak mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Sementara itu, AI generatif mampu menghasilkan teks, narasi, atau konten yang tampak meyakinkan.
    Meskipun belum ada kasus
    deepfake
    besar yang secara spesifik menargetkan pejabat Pertamina, potensi ancaman tersebut tetap harus diwaspadai. Contoh kasus
    deepfake
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Agustus 2025 membuktikan betapa berbahaya teknologi ini.
    Video
    deepfake
    yang menampilkan Sri Mulyani seolah mengatakan “guru itu beban negara” mampu memantik kemarahan luas dan bahkan menormalisasi wacana perusakan. Padahal, pernyataan tersebut tidak pernah diucapkan oleh Sri Mulyani.
    Pada kesempatan berbeda, Septiaji juga menyoroti soal
    scam
    .
    ”
    Scam
    merupakan salah satu jenis hoaks yang jarang dibahas tuntas di media, padahal korbannya sangat masif dan bisa menimpa orang terdekat kita,” ucapnya dalam Diskusi Media bertajuk “Potret Hoaks Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta, Selasa (22/10/2025).
    Ia menambahkan,
    scam
    semakin canggih karena sudah mulai memanfaatkan AI dan menggunakan big data dari hasil kebocoran data pribadi. Hal ini membuat
    scam
    menjadi ancaman serius bagi siapa pun.
    Agar tidak menjadi korban hoaks yang mengatasnamakan Pertamina, Septiaji memberikan beberapa saran kepada masyarakat. Salah satunya, masyarakat perlu berhati-hati dengan informasi yang beredar di media sosial.
    Selalu cek sumber dan verifikasi informasi dengan membandingkan dari media kredibel. Situs periksa fakta, seperti
    turnbackhoax.id
    dan
    cekfakta.com
    , dapat menjadi rujukan untuk memastikan kebenaran informasi.
    “Selalu mencari informasi dari situs resmi lembaga, seperti
    website
    resmi Pertamina, PLN, Antam, dan sebagainya,” imbau Septiaji.
    Ia juga mendorong lembaga yang menjadi target hoaks untuk merespons hoaks secara cepat dan terukur. Pertamina dan BUMN lain perlu melakukan klarifikasi segera agar masyarakat tidak terlanjur menjadi korban, khususnya penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut.
    Adapun saluran penyebaran utama hoaks adalah Facebook (45,6 persen) dan TikTok (23,0 persen). Keduanya didominasi video pendek provokatif yang cepat viral untuk isu-isu SPBU ataupun BBM.
    Dari sisi platform digital, Septiaji menyarankan pembuatan regulasi seputar penandaan otomatis untuk konten yang dibuat dengan AI. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak kebingungan membedakan konten sintetik dan autentik.
    Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, platform digital, organisasi masyarakat sipil, dan media massa juga menjadi kunci dalam memerangi disinformasi. Peningkatan literasi digital masyarakat, terutama terkait keamanan digital dan kemampuan memverifikasi informasi, menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem informasi yang sehat.
    Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang Loina Lalolo Krina Perangin-angin menyoroti signifikansi penguatan ketahanan masyarakat terhadap hoaks. Upaya ini memerlukan sinergi lintas sektor untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan kritis masyarakat.
    “Kami menemukan peningkatan signifikan konten hoaks berbasis AI, terutama deepfake yang sulit dideteksi oleh publik awam,” ujar Loina dalam diskusi yang sama.
    Tahun pertama pemerintahan baru memang diwarnai berbagai dinamika, termasuk disinformasi. Dengan kesadaran kolektif dan upaya bersama dalam memverifikasi informasi, ekosistem digital Indonesia dapat menjadi lebih sehat dan tepercaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Kelistrikan Hijau, PLN Bahas Kesiapan dan Tantangan Proyek WTE di CEO Connect Sesi IV Nasional 24 Oktober 2025

    Dukung Kelistrikan Hijau, PLN Bahas Kesiapan dan Tantangan Proyek WTE di CEO Connect Sesi IV Nasional 24 Oktober 2025

    Dukung Kelistrikan Hijau, PLN Bahas Kesiapan dan Tantangan Proyek WTE di CEO Connect Sesi IV
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi agar sistem kelistrikan nasional mampu menerima energi hijau dari berbagai sumber, termasuk
    waste to energy
    (WTE).
    Pernyataan tersebut disampaikan Executive Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan PLN Daniel KF Tampubolon dalam forum CEO Connect sesi keempat yang digelar di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (22/10/2025).
    Forum yang menjadi bagian dari 16th Kompas100 CEO Forum
    powered by
    PLN itu mengangkat tema “
    Waste To Energy: Investasi dan Sinergi Pendorong Keberlanjutan
    ”.
    Dalam forum tersebut, Daniel menegaskan bahwa pengembangan proyek WTE menjadi strategi penting dalam memperkuat transisi menuju sistem kelistrikan hijau dan berkelanjutan.
    Oleh karena itu, PLN kini tengah menyiapkan infrastruktur jaringan yang mampu menyerap listrik dari pembangkit energi terbarukan secara efisien dan terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional.
    “Tantangannya kini bukan hanya soal intermitensi atau stabilitas daya, tetapi juga bagaimana memastikan energi yang dihasilkan bisa terdistribusi dengan efisien dan andal,” ujar Daniel dalam keterangan resminya, Jumat (24/10/2025).
    Selain perwakilan PLN, forum CEO Connect sesi keempat juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah, pelaku industri, serta sektor-sektor investasi berkelanjutan.
    Forum kali ini menjadi ruang dialog lintas sektor untuk membahas pengelolaan limbah agar dapat bertransformasi menjadi sumber energi alternatif, sekaligus membuka peluang investasi hijau dan memperkuat ekosistem ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
    Dari sisi finansial, Managing Director Danantara Indonesia Stefanus Ade menyoroti pentingnya penataan skema pembiayaan yang adaptif dan kolaboratif untuk mempercepat realisasi proyek WTE di Indonesia.
    Menurutnya, keberhasilan pengembangan WTE sangat bergantung pada perancangan proyek yang tidak hanya mengedepankan sisi teknologi, tetapi juga sisi kelayakan finansial dan kepastian ekosistem pendukungnya.
    “Setiap proyek WTE harus dilihat secara holistik, mulai dari ketersediaan pasokan limbah, keandalan teknologi, hingga kepastian hukum dan kebijakan tarif listrik. Tanpa kejelasan di aspek-aspek ini, risiko bagi investor menjadi terlalu tinggi,” jelas Stefanus.
    Aspek pembiayaan dan keberlanjutan proyek energi juga disorot oleh Member of Supervisory Board Standard Chartered Indonesia, Adhi Sulistyo Wibowo. Ia menekankan pentingnya pembiayaan hijau (
    green financing
    ) yang memenuhi standar global.
    Menurut Adhi, proyek WTE memiliki potensi besar untuk masuk kategori investasi berbasis
    environmental, social, and governance
    (ESG), asalkan memenuhi prinsip keberlanjutan dan transparansi dalam setiap tahap pengembangannya.
    “Dari perspektif perbankan internasional, minat terhadap proyek energi terbarukan di Indonesia terus meningkat, termasuk pada sektor WTE,” ujar Adhi.
    Meski demikian, lanjut dia, keberhasilan pembiayaan sangat bergantung pada kejelasan kebijakan, stabilitas proyek, serta adanya jaminan kepastian pendapatan bagi investor.
    Adhi menyampaikan bahwa Standard Chartered memang aktif mendorong penggunaan instrumen pembiayaan hijau untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan di negara berkembang.
    Namun, dibutuhkan penguatan tata kelola, keandalan pasokan limbah sebagai bahan baku, serta hubungan kolaborasi antarsektor yang solid, agar proyek WTE bisa menarik minat pembiayaan global.
    Menutup forum CEO Connect sesi keempat, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menyampaikan tinjauan kritis berbasis bukti terhadap kebijakan dan pilihan teknologi WTE di Indonesia.
    Dalam paparanya, Fabby menegaskan bahwa kebijakan WTE perlu diselaraskan dengan karakteristik aliran limbah di setiap kota karena tidak ada satu teknologi tunggal yang cocok untuk semua kondisi.
    “Untuk limbah organik berfraksi tinggi, teknologi seperti
    anaerobic digestion
    menawarkan keuntungan dalam hal pemulihan energi dan penanganan residu, sementara untuk limbah campuran dengan fraksi plastik besar, gasifikasi atau insinerasi dengan kontrol emisi ketat mungkin lebih relevan,” jelasnya.
    Fabby menegaskan, pilihan teknologi harus didasarkan pada karakteristik
    feedstock
    dan kapasitas pengelolaan lokal.
    Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya analisis dampak secara menyeluruh, mulai dari penerimaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja lokal, jejak karbon, hingga tata kelola residu abu. 
    Seluruh aspek tersebut, menurut Fabby, harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan proyek.
    “Proyek WTE yang baik bukan hanya soal pembangkit listrik, ia juga harus menyelesaikan persoalan sampah kota, memberi manfaat ekonomi daerah, dan meminimalkan dampak lingkungan melalui pengelolaan abu dan emisi yang transparan,” tegasnya.
    Melalui sinergi antara pemerintah, industri, lembaga keuangan, dan inovator, forum CEO Connect sesi keempat memperlihatkan bahwa keberlanjutan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi hijau yang nyata bagi Indonesia.
    Sebagai bagian dari rangkaian 16th Kompas100 CEO Forum 2025
    powered by
    PLN, forum ini berhasil menegaskan bahwa transisi menuju WTE bukan semata upaya pengelolaan lingkungan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi dan memperluas nilai ekonomi dari sumber daya yang selama ini terbuang.
    Informasi lebih lanjut mengenai Kompas100 CEO Forum dapat diakses melalui laman
    kompas100.kompas.id
    atau akun media sosial @kompas100ceoforum dan tagar #Kompas100CEOForum.
    Sebagai informasi, 16th Kompas100 CEO Forum 2025
    powered by
    PLN diselengarakan oleh Harian Kompas dengan dukungan PT PLN (Persero), Standard Chartered Indonesia (stanchartin),  Skystar Capital (skystar.vc),  serta PT Telkom (Persero) (@telkomindonesia).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Purbaya akan Bayar 70% Kompensasi Energi BBM hingga Listrik Setiap bulan – Page 3

    Menkeu Purbaya akan Bayar 70% Kompensasi Energi BBM hingga Listrik Setiap bulan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan membayarkan kompensasi energi sebesar 70 persen setiap bulan mulai tahun depan. Kebijakan ini dinilai akan menguntungkan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

    Perubahan mekanisme itu akan membantu memperkuat arus kas jangka pendek kedua perusahaan pelat merah tersebut, sehingga perusahaan tidak perlu terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal dari perbankan.

    “Itu akan membantu keuangan Pertamina dan PLN karena kan paling enggak short term cash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka enggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan semua (bunga) yang harus dibayar oleh mereka,” ujar dia melansir Antara di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Adapunk ompensasi energi meliputi subsidi energi yang diberikan pemerintah untuk bahan bakar (BBM seperti solar dan Pertalite), listrik, dan LPG 3 kg. 

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan akan menerapkan skema baru tersebut mulai tahun anggaran 2026. Dalam mekanisme tersebut, pembayaran kompensasi energi sebesar 70 persen akan dilakukan setiap bulan. Sementara sisa 30 persen akan dibayarkan setelah perhitungan pada bulan kedelapan tahun anggaran.

    Purbaya memastikan bahwa perubahan skema pembayaran tidak akan berdampak terhadap belanja maupun defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Enggak ada (pengaruhnya), cash flow aja,” katanya, menegaskan. 

    Sebelumnya, Kemenkeu sudah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada PLN dan Pertamina terkait penerapan kebijakan itu.

    “Tinggal mereka kirim surat ke kami, ‘minta duit’ kira-kira gitu. Minta dicairkan. Nanti kami kirim. Tapi sudah disetujui tiga menteri, jadi sudah nggak masalah,” ujar dia.

  • Purbaya Ubah Skema Kompensasi Energi Demi Bantu Keuangan Pertamina & PLN

    Purbaya Ubah Skema Kompensasi Energi Demi Bantu Keuangan Pertamina & PLN

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengubah skema pembayaran kompensasi energi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Mulai tahun 2026, pembayaran kompensasi dilakukan tiap bulan sebesar 70%.

    Sementara itu sisa 30%-nya akan dilunasi setelah melalui proses audit di bulan September. Audit ini diperlukan untuk melihat adanya kurang bayar atau lebih bayar yang dilakukan pemerintah.

    “Jadi kita bayar 70% setiap bulan, kita bayar 70%. Terus sampai bulan September nanti di situ diaudit, nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ,” sebut Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Kemenkeu di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Purbaya yakin skema ini akan membantu keuangan dua perusahaan pelat merah itu. Pasalnya, PLN dan Pertamina tidak perlu menarik pinjaman dari bank dan membayar bunganya.

    “Dan ini sudah membantu akan membantu keuangan Pertamina dan PLN, karena kan paling nggak short term cashnya terpenuhi disitu. Jaadi mereka nggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan bunga yang harus dibayar oleh mereka, bunga tambahan yang harus dibayar,” tuturnya.

    Purbaya juga memastikan perubahan ini tidak akan mengganggu APBN. Beberapa waktu lalu, Purbaya menyampaikan rencana mempercepat proses pembayaran kompensasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penugasan.

    Purbaya mengatakan proses peninjauan kembali dan audit dalam pelunasan tagihan kompensasi energi maupun non energi selama tiga bulan terlalu lama. Oleh karena itu, ia menginginkan supaya prosesnya bisa lebih cepat hanya dalam jangka waktu satu bulan.

    “Kita akan review proses yang tiga bulan tadi, kelamaan menurut saya juga. Memastikan bahwa program PSO kami tidak mengganggu cash flow dari Pertamina, PLN dan lain-lain,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025).

    (ily/rrd)

  • Prabowo Tegaskan RI-Brasil Dukung Gencatan Senjata di Palestina dan Ukraina

    Prabowo Tegaskan RI-Brasil Dukung Gencatan Senjata di Palestina dan Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo menegaskan sikap RI dan Brasil sama dalam mendukung gencatan senjata di Palestina dan Ukraina.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam pernyataan bersama atau joint press statement di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Prabowo memastikan pemerintah RI dan Brasil saling dukung dalam sikap politik internasional.

    “Saya kira itu kita di bidang politik internasional kita saling mendukung, sikap kita sama,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan dua negara mendorong solusi perdamaian dalam serangan terhadap Palestina dan Ukraina. Ia mendukung solusi dua negara atau two-state solution untuk menyelesaikan permasalahan Palestina.

    “Di masalah Palestina, sama di masalah Ukraine, kita ingin gencatan senjata cepat, kita ingin perdamaian yang real, menuju ke solusi politik yaitu solusi dua negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan,” katanya.

    Diketahui, RI dan Brasil menyepakati delapan MoU dalam pertemuan tersebut. MoU ditandatangani para menteri, kepala lembaga hingga direktur perusahaan BUMN atau swasta yang disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden Lula.

    Adapun berikut delapan kerja sama yang ditandatangani pemerintah/swasta antara RI-Brasil:
    1.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Pertambangan dan Energi Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama Energi dan Pertambangan.
    2.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama Sains Teknologi dan Inovasi
    3.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Peternakan Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama dalam Tindakan Sanitari dan Fitosanitari dan Sertifikasi
    4.⁠ ⁠Nota Kesepahaman antara Badan Pusat Statistik Indonesia dan Institute Geography dan Statistik Brasil tentang Kerja Sama di Bidang Statistik
    5.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Danantara Indonesia dan GBS
    6.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara Persero Indonesia dan J&F S.A Brazil
    7.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara Pertamina dan Fluxus
    8.⁠ ⁠Memorandum Saling Pengertian antara KADIN dan APEX tentang kerja sama promosi dagang

    Halaman 2 dari 2

    (fca/rfs)