Xcloud.id

BUMN: PLN

  • PLN Pastikan Listrik Aman saat Nataru, Cadangan Daya Tembus 7,1 GW

    PLN Pastikan Listrik Aman saat Nataru, Cadangan Daya Tembus 7,1 GW

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) memproyeksi beban puncak penggunaan listrik mencapai 46.808 megawatt (MW) selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Sementara itu, daya mampu pasok PLN mencapai 53.930 MW. Artinya, terdapat cadangan total sebesar 7.122 MW (7,1 gigawatt) atau 15,2%.

    “Pembangkitan kami cukup mempunyai margin yaitu 7 gigawatt,” ucap Direktur Retail dan Niaga PT PLN Adi Priyanto dalam acara peluncuran Posko Nataru Sektor ESDM di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Adi juga memastikan bahwa kelistrikan pada hari-H Natal dan Tahun Baru aman dengan cadangan yang cukup. Menurutnya, beban puncak Natal 2025 diproyeksi tumbuh 6,98% dari tahun 2024. Sementara,  beban puncak diproyeksikan turun 0,25% dari 2025.

    Dia juga menyebut rata-rata hari operasional pembangkit (HOP) mencapai 22 hari.

    “Nah ini tentunya sangat cukup pada masa siaga yang direncanakan hari ini sampai dengan tanggal 5 Januari,” imbuh Adi.

    Lebih lanjut, PLN juga memproyeksi lonjakan pemudik yang menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) pada masa Nataru tahun ini. Hal ini berjalan seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi EV di Tanah Air.

    Dia mencatat, jumlah kendaraan listrik pada 2025 tercatat mencapai sekitar 150.000 unit. Angka ini melonjak dari sekitar 65.000 unit dari tahun sebelumnya.

    Adapun PLN memproyeksikan jumlah pemudik kendaraan listrik pada Nataru tahun ini mencapai sekitar 26.000 orang. Angka ini meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebanyak 12.183 pemudik. 

    Untuk mengantisipasi hal itu, PLN menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga tiga kali lipat di sepanjang jalan tol pada tahun ini.

    “Nataru tahun ini kita menambah 3 kali lipat jumlah SPKLU-nya di seluruh jalan tol, itu yang tahun lalu 500 jumlahnya SPKLU, sekarang kita tambah lagi menjadi 1.500 lebih, 1515 tepatnya,” ujar Adi.

    Dia menuturkan, penambahan SPKLU dilakukan di seluruh ruas tol utama, baik di jalur Sumatra maupun Jawa hingga Probolinggo. Dengan penambahan tersebut, setiap rest area kini telah dilengkapi SPKLU.

    Dengan begitu, pemudik pengguna EV tidak perlu khawatir kehabisan daya saat perjalanan jauh.

    “Sekarang tolnya itu setiap rest area itu mempunyai SPKLU sehingga tidak mengkhawatirkan untuk teman-teman yang melakukan mudik dengan kendaraan listrik,” ujar Adi.

  • Kabel Optik Semrawut Bahayakan Warga, DPRD Pasuruan Ancam Potong Paksa Jaringan Ilegal

    Kabel Optik Semrawut Bahayakan Warga, DPRD Pasuruan Ancam Potong Paksa Jaringan Ilegal

    Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan mengeluarkan ultimatum keras terhadap penyedia layanan telekomunikasi (provider) terkait maraknya jaringan kabel optik yang terpasang semrawut di berbagai ruas jalan. Parlemen mengancam akan mengerahkan Satpol PP untuk memutus paksa kabel-kabel yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat jika tidak segera dibenahi.

    Pernyataan tegas ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan provider internet. Langkah pemanggilan ini diambil menyusul banyaknya keluhan mengenai kondisi kabel menjuntai dan tiang jaringan yang berdiri tanpa pola jelas, yang selain merusak estetika juga berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.

    Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, menyoroti banyaknya tiang kabel yang berdiri tanpa izin resmi di lahan milik pemerintah daerah maupun desa. Ia menegaskan bahwa praktik pemasangan infrastruktur yang asal-asalan ini tidak bisa ditoleransi selamanya.

    “Pemerintah akan melakukan sosialisasi karena yang dilakukan provider ini salah,” ujar Rudi di sela-sela rapat.

    Politisi yang akrab disapa Rudi ini memperingatkan bahwa jika imbauan perbaikan tidak diindahkan, pihaknya tidak segan mengambil tindakan represif di lapangan.

    “Kalau tetap membandel, saya minta Satpol PP melakukan sweeping dan langsung memutus kabelnya,” tegasnya.

    Senada dengan Rudi, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Danial, menyoroti aspek tata ruang. Menurutnya, keberadaan tiang provider sering kali memakan bahu jalan sehingga mengganggu rencana pengembangan infrastruktur daerah.

    “Jangan sampai ketika ada pelebaran jalan justru terkendala karena tiang kabel,” kata Yusuf.

    Rapat tersebut juga mengungkap akar masalah dari kekacauan ini. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan, Ridwan Haris, mengakui bahwa kekosongan regulasi menjadi kendala utama dalam penertiban.

    “Saat ini belum ada aturan sewa lahan dan sewa tiang, sehingga banyak kabel menempel di tiang PJU, PLN, dan Telkom,” ungkap Ridwan.

    Merespons tekanan dari legislatif, perwakilan provider Lamdanet Prigen, Heri, menyampaikan keberatannya jika tindakan pemutusan kabel dilakukan secara serta-merta. Ia meminta adanya tenggang waktu bagi para pengusaha untuk melakukan penataan.

    “Beri kami waktu untuk berbenah karena biaya penataan ulang jaringan sangat mahal,” tutur Heri.

    Rudi Hartono menambahkan, pertemuan ini merupakan langkah awal untuk memetakan masalah yang dihadapi kedua belah pihak. DPRD berkomitmen untuk segera menyusun payung hukum yang jelas guna menata infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Pasuruan.

    “Ke depan akan kami siapkan regulasinya agar tidak semrawut,” ucap Rudi. [ada/beq]

  • Beban Puncak Listrik Selama Nataru Diprediksi Sebesar 46.808 MW

    Beban Puncak Listrik Selama Nataru Diprediksi Sebesar 46.808 MW

    JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai Ketua Posko Nasional Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) untuk Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan beban puncak ketenagalistrikan selama Nataru sebesar 46.808 MW.

    “Prognosa kondisi pasokan tenaga listrik pada sistem kelistrikan Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan sebagian besar Indonesia Timur pada periode Natal 2025 dan tahun baru 2026 dalam kondisi aman,” ujar Ketua Posko Nataru ESDM, Erika Retnowati, Senin, 15 Desember.

    Adapun daya mampu pasok listrik diperkirakan sebesar 53.930 MW, sementara cadangan total di pembangkit tercatat sebesar 7.122 MW atau 15,2 persen.

    Hadir dalam kesempatan yang sama, Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto membenarkan jika pembangkit PLN memiliki margin yang cukup besar sehingga pasokan listrik dipastikan aman.

    “Pembangkitan kami cukup mempunyai margin yaitu 7 GW, dan HOP (PLTU) di masing-masing pembangkit sepanjang 22 hari,” sambung Adi. 

    Adi menambahkan, pasokan gas untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) juga mencukupi selama 22 hari ke depan. Dengan jumlah ini, Adi memastikan pasokan ketenagalistrikan anak tetap aman selama periode Posko Nataru sektor ESDM.

    “Tentunya dari sisi kesiapan transmisi kami distribusi maupun sampai ke retail niaga ini semua siap,” tegas Adi.

  • Listrik Masih Padam di Sumatra, Prabowo: Saya Minta Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa

    Listrik Masih Padam di Sumatra, Prabowo: Saya Minta Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta maaf karena pasokan listrik di sebagian besar wilayah terdampak banjir Sumatra belum sepenuhnya menyala. Sejumlah daerah masih menghadapi kendala akibat kondisi alam dan infrastruktur yang rusak.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Prabowo menjelaskan masih terdapat wilayah yang terisolasi sehingga pemulihan listrik tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Menurutnya, proses normalisasi aktivitas masyarakat di beberapa daerah diperkirakan membutuhkan waktu hingga beberapa bulan.

    “Memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih terisolasi. Ini masalah alam dan fisika. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin mungkin 2, 3 bulan aktivitas akan benar-benar normal,” tuturnya dalam forum itu.

    Presiden Ke-8 RI itu menyebut pemulihan jaringan listrik dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan.

    Dia menekankan bahaya kabel listrik yang masih terendam banjir dan berpotensi menimbulkan korban jiwa apabila penanganannya tidak dilakukan secara hati-hati.

    “Masih ada beberapa yang harus kita percepat. Masih ada beberapa yang berbahaya karena kabel-kabel kalau lewat air yang masih banjir, itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa kalau tidak hati-hati,” ujarnya. 

    Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta PT PLN (Persero) yang terus bekerja di lapangan dalam kondisi sulit.

    Ia mengatakan para petugas telah berada di lokasi bencana selama lebih dari sepekan untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik.

    Prabowo memastikan pemerintah akan terus mendorong percepatan perbaikan jaringan listrik di wilayah terdampak, sembari memastikan seluruh proses dilakukan dengan standar keselamatan yang ketat demi melindungi masyarakat dan petugas di lapangan.

    “Jadi, PU itu PLN bekerja dengan sangat [hati-hati] menghadapi kondisi yang sangat menantang dan mereka sudah di situ sudah belasan hari,” pungkas Prabowo.

  • Kata Prabowo Soal Status Bencana Nasional hingga ‘Wisata’ Tokoh ke Daerah Terdampak

    Kata Prabowo Soal Status Bencana Nasional hingga ‘Wisata’ Tokoh ke Daerah Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.  

    Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

    “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

    “Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

    Saat yang sama, Prabowo meminta jajarannya untuk tidak melakukan wisata bencana. Sindirian ini terkait adanya pejabat dan para tokoh yang datang ke lokasi bencana hanya untuk mengabadikan momen dan mengambil foto.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Prabowo meminta agar para pejabat yang datang ke lokasi bencana benar-benar membantu korban dan mengatasi kendala di lapangan.

    “Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah,” kata Prabowo dalam sambutannya dikutip dari Antara.

    Prabowo menilai kecenderungan wisata bencana bukan hal yang baik untuk dilihat. Kepala Negara meminta agar pimpinan yang memiliki tugas dan portofolio yang sesuai-lah yang meninjau lokasi bencana. Presiden meminta rakyat jangan dijadikan objek oleh para pejabat saat mengabadikan momen di lokasi bencana.

    Sebaliknya, pejabat seharusnya dapat memberikan solusi jika lokasi bencana kekurangan air bersih, hingga BBM.

    “Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih, apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi, bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu,” kata Prabowo.

    Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, hingga direktur utama BUMN strategis, seperti PLN dan Pertamina, yang ditemui saat melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Kepala Negara mengaku bersyukur atas kerja sama seluruh lembaga, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Tim SAR Gabungan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum yang membantu dalam penanganan bencana.

    Relawan juga tak luput dari apresiasi Presiden karena telah bahu-membahu bersama masyarakat dalam membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses di sana.

    “Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan,” kata Prabowo.

  • Infografis Rentetan Kebakaran Jakarta dalam Sepekan Terakhir

    Infografis Rentetan Kebakaran Jakarta dalam Sepekan Terakhir

    Liputan6.com, Jakarta – Rentetan kejadian kebakaran dalam sepekan terakhir berlangsung di sejumlah wilayah di Jakarta. Yang pertama tragedi kebakaran di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kapusdatin BPBD) DKI Jakarta Mohammad Yohan menjelaskan, berdasarkan informasi diterima, kronologis awal kejadian pada pukul 12.43 WIB pada Selasa 9 Desember 2025.

    Tim Damkar kemudian langsung melakukan proses pendinginan pada pukul 14:10 WIB dan pemadaman selesai pada pukul 14.55 WIB. Sementara itu, proses evakuasi korban selesai pada pukul 17.30 WIB.

    “Selesai ditangani oleh 29 Unit Disgulkarmat, P2B BPBD PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, Personil Polsek dan Personil Koramil,” jelas Yohan, Selasa 9 Desember 2025.

    Diketahui, sebanyak 22 orang menjadi korban meninggal dunia akibat insiden kebakaran Gedung Terra Drone. Yohan merinci, total korban berjumlah 76 jiwa rinciannya, 54 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sementara, 22 Korban meninggal dunia yang terdiri dari 15 Perempuan dan 7 Laki-laki.

    Tak hanya itu, insiden kebakaran juga terjadi di lantai 2 gedung Mall AEON Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan atau Sudin Gulkarmat Jaksel langsung bergerak cepat memadamkan api.

    “Pengerahan enam unit dengan 25 personel. Dugaan penyebab proses penyelidikan,” tulis Command Center Damkar, Kamis 11 Desember 2025.

    Dan pada hari ini saat awal pekan, Senin (15/12/2025), terjadi kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur (Jaktim).

    Kepala Operasional Sudin Gulkarmat Jaktim Abdul Wahid menyebut, pihaknya menerima laporan kebakaran dari masyarakat melalui sambungan telepon sekitar pukul 07.24 WIB.

    Petugas pemadam tiba di lokasi pada pukul 07.28 WIB dan segera memulai operasi pemadaman satu menit kemudian, tepatnya pukul 07.29 WIB.

    Lantas, seperti apa rentetan kebakaran yang terjadi di Jakarta dalam rentang waktu sepekan terakhir mulai Selasa 9 Desember hingga Senin 15 Desember 2025? Seberapa besar kerugiannya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Tarif Listrik Terbaru Tanggal 15-21 Desember 2025, Ini Rinciannya

    Tarif Listrik Terbaru Tanggal 15-21 Desember 2025, Ini Rinciannya

    Jakarta: Pemerintah menegaskan tidak ada perubahan tarif listrik pada periode 15-21 Desember 2025. Tarif yang diberlakukan sejak Oktober 2025 tetap dipertahankan dan berlaku bagi seluruh pelanggan PLN, baik pelanggan nonsubsidi maupun bersubsidi.

    Peninjauan tarif listrik dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Pada periode Oktober hingga Desember 2025, tarif untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi masih merujuk pada ketetapan sebelumnya tanpa penyesuaian.

    Selain itu, pemerintah juga memastikan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap stabil. Kelompok ini mencakup pelanggan sektor sosial, rumah tangga berpenghasilan rendah, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
     

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 mengenai penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment.

    Dalam menetapkan tarif pelanggan nonsubsidi, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

    Rincian tarif listrik terbaru 15-21 Desember 2025:

    1. Tarif listrik subsidi rumah tangga
    Golongan R-1/TR daya 450 VA: Rp415 per kWh.
    Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp605 per kWh.
     
    2. Tarif listrik keperluan rumah tangga
    Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp1.352 per kWh.
    Golongan R-1/TR daya 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh.
    Golongan R-1/TR daya 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh.
    Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh.
    Golongan R-3/TR, TM daya di atas 6.600 VA: Rp1.699,53 per kWh.
     
    3. Tarif listrik keperluan bisnis
    Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp1.444,70 per kWh.
    Golongan B-3/TM, TT daya di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh.
     
    4. Tarif listrik keperluan industri
    Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh.
    Golongan I-4/TT daya di atas 30.000 kVA: Rp996,74 per kWh.
     
    5. Tarif listrik keperluan fasilitas pemerintah dan penerangan jalanan umum
    Golongan P-1/TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp1.699,53 per kWh.
    Golongan P-2/TM tegangan menengah daya di atas 200 kVA: Rp1.522,88 per kWh.
    Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum: Rp1.699,53 per kWh.
    Golongan L/TR, TM, TT daya pada berbagai tegangan: Rp1.644,52 per kWh.
     
    6. Tarif listrik keperluan pelayanan sosial
    Golongan S-1/TR daya 450 VA: Rp325 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 900 VA: Rp455 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 1.300 VA: Rp708 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 2.200 VA: Rp760 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 3.500 VA-200 kVA: Rp900 per kWh.
    Golongan S-2/TM daya lebih dari 200 kVA: Rp925 per kWh.

    Jakarta: Pemerintah menegaskan tidak ada perubahan tarif listrik pada periode 15-21 Desember 2025. Tarif yang diberlakukan sejak Oktober 2025 tetap dipertahankan dan berlaku bagi seluruh pelanggan PLN, baik pelanggan nonsubsidi maupun bersubsidi.
     
    Peninjauan tarif listrik dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Pada periode Oktober hingga Desember 2025, tarif untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi masih merujuk pada ketetapan sebelumnya tanpa penyesuaian.
     
    Selain itu, pemerintah juga memastikan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap stabil. Kelompok ini mencakup pelanggan sektor sosial, rumah tangga berpenghasilan rendah, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
     

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 mengenai penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment.
     
    Dalam menetapkan tarif pelanggan nonsubsidi, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
     
    Rincian tarif listrik terbaru 15-21 Desember 2025:

    1. Tarif listrik subsidi rumah tangga

    Golongan R-1/TR daya 450 VA: Rp415 per kWh.
    Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp605 per kWh.
     

    2. Tarif listrik keperluan rumah tangga

    Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp1.352 per kWh.
    Golongan R-1/TR daya 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh.
    Golongan R-1/TR daya 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh.
    Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh.
    Golongan R-3/TR, TM daya di atas 6.600 VA: Rp1.699,53 per kWh.
     

    3. Tarif listrik keperluan bisnis

    Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp1.444,70 per kWh.
    Golongan B-3/TM, TT daya di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh.
     

    4. Tarif listrik keperluan industri

    Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh.
    Golongan I-4/TT daya di atas 30.000 kVA: Rp996,74 per kWh.
     

    5. Tarif listrik keperluan fasilitas pemerintah dan penerangan jalanan umum

    Golongan P-1/TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp1.699,53 per kWh.
    Golongan P-2/TM tegangan menengah daya di atas 200 kVA: Rp1.522,88 per kWh.
    Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum: Rp1.699,53 per kWh.
    Golongan L/TR, TM, TT daya pada berbagai tegangan: Rp1.644,52 per kWh.
     

    6. Tarif listrik keperluan pelayanan sosial

    Golongan S-1/TR daya 450 VA: Rp325 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 900 VA: Rp455 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 1.300 VA: Rp708 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 2.200 VA: Rp760 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 3.500 VA-200 kVA: Rp900 per kWh.
    Golongan S-2/TM daya lebih dari 200 kVA: Rp925 per kWh.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Wamentan Raih Gelar Doktor, Paparkan Hasil Penelitian soal Holdingisasi BUMN

    Wamentan Raih Gelar Doktor, Paparkan Hasil Penelitian soal Holdingisasi BUMN

    Bogor –

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono resmi mendapatkan gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor (Bogor). Gelar ini didapat setelah dirinya menempuh pendidikan di kampus tersebut selama enam tahun.

    Hasil penelitiannya selama menempuh pendidikan dipaparkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor School of Business di IPB University. Disertasi yang ditulis oleh Sudaryono mengenai “Evaluasi dan Strategi Optimisasi Kinerja BUMN Pasca Kebijakan Holdingisasi di Indonesia”.

    Dalam sidang terbuka ini, Surdayono juga diuji oleh dua menteri yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Sidang terbuka ini juga dihadiri sejumlah pejabat, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, hingga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

    Mengawali paparannya dalam sidang, Sudaryono menyampaikan tugas dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana bertugas menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang/jasa strategis, menjadi agen pembangunan, membuka lapangan kerja, serta menyumbang penerimaan negara melalui keuntungan dan dividen. Namun dalam disertasinya dari 2010 sampai 2023, ada kedapatan anomali.

    “Bagaimana bisa dilihat, revenue secara umum BUMN-BUMN kita mengalami kenaikan, namun tidak dibarengi, tidak selaras dengan kinerja laba return on asset-nya, bahkan turun-turun dan belum selaras setelah COVID-19 2020,” kata dia dalam paparannya di Auditorium IPB University, Bogor, Senin (15/12/2025).

    Tidak hanya dalam penelitian, anomali itu juga dilihat oleh Surdayono selama dirinya sebagai Komisaris Utama Pupuk Indonesia. Anomali ini yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan oleh Sudaryono.

    “Kami juga adalah komisaris utama Pupuk Indonesia, kami melihat dari instrumen bahwa revenue-nya naik, namun tidak dibarengi dengan kinerja laba yang selaras dengan revenue-nya. Anomali inilah yang kemudian latar belakangnya kami untuk melakukan penelitian ini,” terangnya.

    Menurutnya, tujuan holdingisasi telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, yakni adanya efisiensi struktur dalam holdingisasi BUMN, yang kedua pembatasan keuangan, ketiga adalah transformasi industri dan kapasitas perusahaan.

    “Ketiga aspek yang saya sebutkan tadi di atas akan meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan,” jelasnya.

    Hasil disertasi ini juga menciptakan saran atau masukan yang diperlukan pemerintah dalam meningkatkan daya saing dari BUMN setelah holdingisasi. Jika berada di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roeslani, Sudaryono mengatakan akan menyarankan setelah holdingisasi, pengelolaan utang dan kesehatan keuangan BUMN menjadi yang terpenting.

    “Dengan ini dikelola dan kami contohkan di Bulog, kami contohkan tadi kemudian di Pupuk Indonesia dan saya jawab bahwa cara ini bisa dan bisa dilakukan kepada BUMN lain sebagai salah satu cara untuk menyiapkan BUMN-BUMN lain yang belum terlalu sehat supaya lebih sehat,” jelas dia.

    Lihat juga Video: Sudaryono Eks Ajudan Prabowo Jelang Dilantik Sebagai Wamentan: Innalillahi

    (ada/kil)

  • Hartono Bersaudara Jadi Orang Terkaya di Indonesia 2025, Kekayaannya Tembus Rp729,83 Triliun

    Hartono Bersaudara Jadi Orang Terkaya di Indonesia 2025, Kekayaannya Tembus Rp729,83 Triliun

    GELORA.CO  – Hartono bersaudara, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono menempati posisi pertama orang terkaya di Indonesia per Desember 2025. Namun, kekayaan Hartono bersaudara mengalami penurunan.

    Melansir Forbes, kekayaan separuh dari para taipan Indonesia dalam daftar orang terkaya mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. 

    Dalam tahun yang penuh gejolak, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak 17 persen, membantu meningkatkan kekayaan kolektif ke rekor 306 miliar dolar AS dari 263 miliar dolar AS pada tahun lalu. 

    Adapun, kekayaan Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono tetap berada di peringkat pertama orang terkaya di Indonesia, meskipun kekayaan bersih gabungan mereka turun sebesar 6,5 miliar dolar AS atau setara Rp108,3 triliun menjadi 43,8 miliar dolar AS atau setara Rp729,83 triliun.

    Ini menjadi penurunan kekayaan terbesar, di mana saham PT Bank Central Asia Tbk atau BCA, aset terbesar mereka, turun 15 persen dari tahun lalu di tengah kekhawatiran investor tentang dampak ketidakpastian kebijakan moneter dan fiskal terhadap bank.

    Di posisi kedua orang terkaya di Indonesia ditempati miliarder petrokimia dan energi, Prajogo Pangestu, yang mengumpulkan lebih dari 140 juta dolar AS dari IPO PT Chandra Daya Investasi Tbk pada bulan Juli, anak perusahaan infrastruktur dari Chandra Asri Pacific yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkatkan kekayaan bersihnya sebesar 23 persen menjadi 39,8 miliar dolar AS atau setara Rp663,18 triliun.

    Secara keseluruhan, kekayaan setengah dari mereka yang ada dalam daftar orang terkaya meningkat. Lonjakan terbesar, mencapai 9,4 miliar dolar AS, dicatat oleh keluarga Widjaja, yang naik satu peringkat ke peringkat ketiga orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 28,3 miliar dolar AS atau setara Rp396,57 triliun.

    Saham perusahaan infrastruktur dan energi unggulan mereka, Dian Swastatika Sentosa, meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun lalu di tengah ekspansinya di bidang energi terbarukan. Pada bulan Juni, perusahaan tersebut membuka pabrik panel surya terbesar di Indonesia dengan kapasitas tahunan hingga 1 gigawatt dalam usaha patungan dengan PLN Indonesia Power Renewables milik negara dan Trina Solar dari China.

    Tahun lalu, Low Tuck Kwong, taipan batu bara yang berada di peringkat ketiga terkaya, turun ke peringkat keempat dengan kekayaannya turun sebesar 2,1 miliar dolar AS menjadi 24,9 miliar dolar AS atau setara Rp414,9 triliun.

    Saham perusahaan produksi batu baranya, Bayan Resources, merosot karena laba bersih terdampak oleh harga batu bara yang lebih lemah dan biaya operasional yang lebih tinggi, turun 16 persen menjadi 534 juta dolar AS dalam sembilan bulan hingga September.

    Permintaan yang meningkat pesat untuk pusat data menyebabkan saham PT DCI Indonesia Tbk meroket, dan mendorong kedua pendirinya, Otto Toto Sugiri dan Marina Budiman, masuk ke dalam sepuluh besar orang terkaya di Indonesia untuk pertama kalinya. 

    Mereka menjadi peraih keuntungan persentase terbesar tahun ini dan muncul di peringkat ke-6 dengan kekayaan 11,3 miliar dolar AS atau setara Rp188,28 triliun dan di peringkat ke-8 dengan 8,2 miliar dolar AS atau setara Rp136,63 triliun.

    Wajah baru di dereta miliarder tahun ini adalah Hartati Murdaya, Direktur Utama Central Cipta Murdaya. Dia menggantikan mendiang suaminya, Murdaya Poo, yang meninggal pada bulan April di usia 84 tahun. 

    Kuncoro Wibowo harus keluar dari daftar orang terkaya di Indonesia karena saham jaringan toko perangkat kerasnya, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, anjlok lebih dari 40 persen di tengah menyusutnya keuntungan. Nilai kekayaan bersih minimum untuk masuk dalam daftar turun menjadi 920 juta dolar AS atau setara Rp15,32 triliun

  • BPK Soroti Tertundanya Pungutan Pajak Karbon, Kemenkeu Angkat Tangan?

    BPK Soroti Tertundanya Pungutan Pajak Karbon, Kemenkeu Angkat Tangan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan terkait alasan tertundanya pengenaan pajak karbon meski ketentuan tentang pajak tersebut telah tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias HPP yang disahkan 2021. 

    Usut punya usut, BPK menyimpulkan bahwa Badan Kebijakan Fiskal yang kini berubah menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyusun Peta Jalan Pajak Karbon. Kemenkeu juga seolah ‘angkat tangan’ dalam proses penyusunan peta jalan tersebut dengan mengungkapkan 4 alasannya kepada BPK.

    Adapun kesimpulan itu diperoleh BPK setelah mengkaji UU HPP yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk membuat dua pengaturan pajak karbon dalam bentuk PMK. Dua aturan yang seharusnya terbit itu antara lain, tata cara pengenaan pajak karbon serta terkait tarif dan dasar pengenaan pajak karbon.

    Namun, sesuai amanat UU HPP tersebut, penyusunan dua PMK tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Peta Jalan Pajak Karbon. Persoalannya, hingga saat itu peta jalan pajak karbon belum ada bentuk alias wujudnya.

    DJSEF yang bertanggung jawab untuk menyusun rancangan Peta Jalan Pajak Karbon dan Rancangan PMK (RPMK) tentang tarif dan dasar pengenaan pajak karbon masih mengalami kendala, kendati saat ini umur UU HPP telah mencapai 4 tahun. 

    “Berdasarkan hasil wawancara BKF (DJSEF) masih mematangkan dan menyempurnakan kerangka konseptual Peta Jalan Pajak Karbon serta naskah akademis pendukung. Naskah akademis tersebut menjelaskan isu-isu utama yang sedang diformulasikan, justifikasi regulasi yang diusulkan, dan dampak yang diharapkan dari regulasi yang diusulkan,” tulis dokumen audit yang dikutip Bisnis, Senin (15/12/2025).

    BPK menyebutkan bahwa DJSEF dan DJP sudah menyiapkan hasil draf PMK. Namun draf itu masih perlu ditinjau ulang sesuai peta jalan pajak karbon, “Selain itu, BKF belum dapat menetapkan target waktu terkait penyelesaian penyusunan Peta Jalan Pajak Karbon.”

    Adapun dalam konfirmasi ke Kemenkeu, BPK juga memperoleh jawaban bahwa tujuan utama penerapan pajak karbon bukanlah untuk penerimaan negara, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

    Oleh karena itu, RPMK tersebut akan diselesaikan setelah BKF memastikan terlebih dahulu kesiapan dari seluruh pelaku ekonomi, menjamin tercapainya prinsip polluters pay principle, serta memastikan untuk mendukung tercapainya NDC (nationally determined contribution).

    4 Kendala Kemenkeu

    BPK menyebutkan bahwa Kemenkeu telah mengungkapkan kepada auditornya mengenai kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan kebijakan terkait pungutan pajak karbon.

    Pertama, situasi perekonomian masih belum pulih yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Perekonomian nasional menghadapi risiko global antara lain karena peningkatan harga komoditas energi dan pangan global dan konflik geopolitik di beberapa kawasan  ekonomi yang menyebabkan peningkatan inflasi domestik.

    Kedua, penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Independent Power Producer (IPP) yang pada akhirnya ditanggung oleh belanja APBN melalui skema subsidi dan kompensasi listrik.

    Untuk itu, Pemerintah perlu merevisi terlebih dahulu PMK Nomor 178 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 174 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan  Pertanggungjawaban Subsidi Listrik yang saat ini sedang diproses oleh Direktorat  Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

    Ketiga, sesuai amanat UU HPP, Peta Jalan Pajak Karbon salah satunya harus memuat strategi penurunan emisi karbon untuk masing-masing sektor sesuai dengan target NDC dan  NZE. Namun demikian, di dalam dokumen E-NDC terakhir belum terdapat strategi carbon pricing sebagai salah satu strategi untuk mencapai NDC tersebut.

    Keempat, penerapan pajak karbon harus mempertimbangkan seluruh aspek terkait, termasuk sinkronisasi dengan kebijakan lain, pengembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan institusi, serta kondisi ekonomi terkini.