Xcloud.id

BUMN: PLN

  • PT SMI beri pembiayaan PLTM Sion senilai 21,2 juta dolar AS

    PT SMI beri pembiayaan PLTM Sion senilai 21,2 juta dolar AS

    Humbang Hasundutan (ANTARA) – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyalurkan pembiayaan senilai 21,2 juta dolar AS atau sekitar Rp354 miliar untuk mendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Sion di Desa Sionom Hudon Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara.

    Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti mengatakan, PLTM Sion memiliki kapasitas 10 megawatt (MW) dan mampu mengaliri listrik ke sekitar 15 ribu rumah tangga di wilayah Sumatera Utara. PLTM tersambung langsung dengan gardu induk PLN sehingga energi yang dihasilkan dapat didistribusikan melalui jaringan transmisi ke berbagai wilayah di Sumatera Utara.

    “Tenaga listrik yang dihasilkan di sini nanti dialirkan, ada transmisinya ke gardu induk PLN, dan kemudian nanti distribusi dari sana,” kata Aradita di sela site visit ke PLTM Sion, Humbang Hasundutan, Selasa.

    Sebagaimana diketahui, PLTM Sion merupakan proyek senilai 30,8 juta dolar AS yang dikelola oleh PT Citra Multi Energi (CME). Proyek ini mulai dikembangkan sejak 2014 dan beroperasi secara komersial sejak tahun 2020.

    Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, Aradita menyampaikan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Perseroan guna mendorong transisi energi dan mempercepat pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia.

    “Jadi memang portfolio kami sendiri sih saat ini sudah sekitar 20 persen yang ada di renewable energy, dan memang kami juga memilih proyek ini karena mendukung selain clean energy, juga mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT CME B. Dwiadji Indratoto menerangkan, pemilihan lokasi di Desa Sionom Hudon Selatan dilakukan karena potensi curah hujan yang tinggi dan kondisi geografis yang ideal untuk pembangkit minihidro. Curah hujan yang tinggi memastikan debit air selalu tercukupi.

    PLTM Sion memanfaatkan daerah tangkapan air seluas 279 km² dengan curah hujan tahunan sekitar 3.205 milimeter. Pembangkit ini dibangun dengan konsep run-off-river, yakni sistem yang memanfaatkan aliran air sungai tanpa perlu membangun bendungan besar.

    PLTM mempunyai dua turbin berkapasitas masing-masing 5 MW, dengan total kapasitas terpasang 10 MW. Sejak beroperasi pada 2020, PLTM Sion telah menghasilkan sekitar 81,3 gigawatt per jam (GWh) energi bersih per tahun.

    “Di sini curah hujannya sekitar 3.000 milimeter per tahun, jadi ketersediaan airnya cukup. Pembangkit hidropower memang umumnya dibangun di daerah pegunungan karena kita mencari ‘head’ (tinggi jatuh air). Selama faktor itu ada, maka pembangkit bisa dibangun,” ujar Dwiadji.

    Adapun keberadaan PLTM Sion dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

    Dari sisi ekonomi, pembangkit ini menyediakan pasokan listrik yang stabil untuk mendukung kegiatan usaha dan membuka lapangan kerja lokal baik selama pembangunan maupun operasional. Pemerintah daerah juga memperoleh tambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

    Dari sisi sosial, masyarakat kini menikmati akses listrik yang lebih andal, sehingga kualitas hidup meningkat dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil menurun.

    Sementara dari sisi lingkungan, PLTM Sion tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca secara signifikan selama operasionalnya, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan jejak karbon dan upaya Indonesia menuju emisi nol karbon (net zero emission).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM minta BP beri hak partisipasi blok migas ke Papua Barat

    Menteri ESDM minta BP beri hak partisipasi blok migas ke Papua Barat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta kepada perusahaan minyak dan gas (migas) asal Inggris, British Petroleum (BP), untuk memberi hak partisipasi (participating interest/PI) blok migasnya kepada pemerintah daerah Papua Barat.

    “Kemarin saya sudah rapat sama dia (BP). Saya minta kamu (BP) kasih dong PI untuk Papua,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Teluk Bintuni, Papua Barat merupakan lokasi dari Kilang LNG Tangguh, yang saat ini menjadi kilang gas alam cair terbesar di Indonesia. Kilang itu dioperasikan oleh perusahaan migas asal Inggris yakni BP bersama para mitra dan merupakan proyek strategis nasional.

    Bahlil menyampaikan pemberian hak partisipasi kepada pemerintah daerah Papua Barat, utamanya untuk Teluk Bintuni, dapat meringankan sebagian tanggung jawab Bahlil.

    “Kalau Papua dikasih, itu sebagian tanggung jawab saya juga berkurang. Saya tidak boleh bohong di negeri itu, bisa disumpah kuning, karena Bintuni sama Fakfak itu cuma sekitar 70 km jaraknya,” ucap Bahlil.

    Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan bahwa proyek pengembangan Blok Gas Bumi Kasuri di Kabupaten Teluk Bintuni oleh Genting Oil Kasuri PTE LTD dibidik mulai berproduksi pada 2027.

    Bahlil menyampaikan proyek pembangunan fasilitas floating liquified natural gas (FLNG) telah mencapai 80 persen, dan sedang dibangun di China.

    “Genting Oil itu produksinya itu di 2027. Genting Oil sudah nggak ada masalah,” kata Bahlil.

    Secara terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan SKK Migas tengah bernegosiasi dengan PT PLN (Persero) untuk bisa mengamankan kontrak jual beli LNG jangka panjang dari proyek tersebut.

    “Ini lagi negosiasi harganya dengan PLN. Mudah-mudahan deal, supaya semua bisa dalam negeri,” kata Djoksis, sapaan akrab Djoko Siswanto.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan Kabupaten Teluk Bintuni, yang dikenal sebagai lumbung energi nasional karena memasok lebih dari sepertiga kebutuhan gas Indonesia, akan menerima penambahan dana bagi hasil (DBH) migas mulai 2027.

    Bahlil juga menyoroti besarnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Teluk Bintuni yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun.

    Menurutnya, angka ini terbilang “jumbo” untuk ukuran sebuah kabupaten, dan bahkan hampir menyamai APBD Provinsi Papua Barat yang sebesar Rp3,5 triliun. Bahlil mengatakan bahwa APBD Bintuni yang besar itu berasal dari DBH minyak dan gas di kabupaten tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Bahlil buka peluang pangkas ekspor batu bara

    Menteri Bahlil buka peluang pangkas ekspor batu bara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang memangkas jatah ekspor batu bara dengan menaikkan persentase Domestic Market Obligation (DMO) menjadi lebih dari 25 persen.

    “DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), DMO-nya mungkin bukan 25 persen, bisa lebih dari itu,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Aturan mengenai DMO batu bara termaktub di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.

    Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25 persen dari realisasi produksi batu bara pada tahun berjalan.

    Aturan tersebut berlaku kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Batu bara, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tahap Operasi Produksi.

    Sebanyak 25 persen dari realisasi produksi batu bara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; serta bahan baku/bahan bakar untuk industri.

    Selain itu, pemerintah juga masih menetapkan Domestic Price Obligation (DPO) khusus bagi PT PLN (Persero) memasok batu bara untuk pembangkit sebesar 70 dolar AS per ton.

    Kemudian, pada 11 September 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Dalam Pasal 157 PP 39/2025, diatur soal kewajiban pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batu bara dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    Adapun sektor yang dimaksud adalah ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

    Ayat (3) Pasal 157 PP 39/2025 menyatakan kewajiban pengutamaan pemenuhan tersebut dilaksanakan dengan memprioritaskan pemenuhan batu bara sebelum melakukan penjualan ke luar negeri/ekspor.

    “Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM tugaskan PLN serap Rp4,35 triliun percepat realisasi anggaran

    ESDM tugaskan PLN serap Rp4,35 triliun percepat realisasi anggaran

    Sekitar Rp4,35 triliun yang itu menjadi penugasan ke PLN untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyerap anggaran tambahan sebanyak Rp4,35 triliun guna mempercepat realisasi anggaran.

    “Sekitar Rp4,35 triliun yang itu menjadi penugasan ke PLN untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis,” ucap Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Selasa.

    Realisasi anggaran Kementerian ESDM per 10 November 2025 sebesar 31,12 persen dari pagu anggaran sebesar Rp14,1 triliun.

    Bahlil menjelaskan Kementerian ESDM mulanya memperoleh anggaran sekitar Rp8,3 triliun sebelum dipangkas karena efisiensi hingga menjadi Rp7,8 triliun.

    Apabila persentase realisasi anggaran dihitung dari pagu awal maka realisasi anggaran Kementerian ESDM sudah mencapai 62,86 persen per 10 November 2025.

    Akan tetapi, lanjut dia, seiring berjalan waktu, Kementerian ESDM mendapat anggaran tambahan pada Agustus, sehingga pagu untuk Kementerian ESDM naik menjadi Rp14,1 triliun untuk membiayai program-program strategis Kementerian ESDM, seperti bantuan pemasangan baru listrik (BPBL).

    “Karena anggarannya baru muncul di bulan Agustus, maka September-Oktober baru kami melakukan tender. Nah, sekarang baru penyerapannya kurang lebih sekitar 2,48 persen di bulan November,” ucap Bahlil.

    Untuk menyerap anggaran tersebut, Bahlil menugaskan PLN. Dalam waktu yang pendek, Bahlil meyakini PLN bisa menyerapnya sebab sudah memiliki infrastruktur yang memadai.

    “Di prognosa, kami rencanakan untuk di 2025 Desember itu bisa mencapai 92 persen,” kata Bahlil.

    Adapun rincian pagu anggaran Kementerian ESDM per unit, yakni Rp646,4 miliar untuk Sekretariat Jenderal (realisasi 68,95 persen); Inspektorat Jenderal sebesar Rp128,1 miliar (realisasi 67,81 persen); Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp5,367 triliun (realisasi 33,84 persen).

    Lebih lanjut, terdapat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan pagu sebesar Rp4,35 triliun (realisasi 3,21 persen); Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara sebesar Rp768 miliar (realisasi 61,16 persen); Setjen Dewan Energi Nasional sebesar Rp64,6 miliar (realisasi 75,88 persen); Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM sebesar Rp576,7 miliar (realisasi 80,97 persen).

    Lalu, terdapat Badan Geologi dengan pagu anggaran sebesar Rp1,599 triliun (realisasi 33,63 persen); BPH Migas sebesar Rp159,1 miliar (realisasi 77,06 persen); Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebesar Rp366 miliar (realisasi 52,49 persen); dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dengan pagu anggaran sebesar Rp77,2 miliar (realisasi 81,36 persen).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN mengimbau masyarakat tetap waspada hadapi musim hujan

    PLN mengimbau masyarakat tetap waspada hadapi musim hujan

    Cuaca tersebut harus kita waspadai, petugas PLN terus bersiaga untuk memantau kondisi kelistrikan di setiap wilayah untuk keselamatan masyarakat.

    Makassar (ANTARA) – PT PLN (Persero) mengimbau masyarakat, dalam hal ini seluruh pelanggan setia PLN untuk tetap waspada menghadapi musim hujan, khususnya terhadap potensi banjir atau imbas cuaca ekstrem lainnya yang mungkin melanda.

    General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Edyansyah PLN telah menginstruksikan seluruh unit untuk bersiaga penuh guna pemulihan maupun memastikan keamanan jaringan kelistrikan masyarakat.

    “Cuaca tersebut harus kita waspadai, petugas PLN terus bersiaga untuk memantau kondisi kelistrikan di setiap wilayah untuk keselamatan masyarakat,” kata Edyansyah, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV-Makassar memprediksi cuaca hujan sedang-lebat yang terjadi pada sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan berlangsung hingga 12 November mendatang.

    Dia menyebut PLN telah menyiagakan 71 posko siaga kelistrikan dan 2.278 personel guna menjaga pasokan listrik tetap aman dan andal apabila terjadi cuaca ekstrem.

    Edyansyah menyampaikan beberapa tips menggunakan listrik agar aman dan nyaman jika terjadi cuaca ekstrem.

    Menurut dia, apabila terjadi banjir dan air memasuki area rumah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mematikan Miniature Circuit Breaker (MCB) pada kWh Meter.

    Kedua, matikan aliran listrik yang tidak terpakai dengan mencabut peralatan elektronik dari setop kontak. Selanjutnya pindahkan peralatan elektronik ke tempat yang aman dan tidak terjangkau air.

    “Selain itu, apabila terlihat potensi gangguan atau ancaman keselamatan dari jaringan listrik akibat banjir atau imbas cuaca ekstrem lainnya, masyarakat dapat melaporkan serta meminta penghentian pasokan tenaga listrik sementara,” kata Edyansyah pula.

    Guna mencegah potensi bahaya atau gangguan kelistrikan yang lebih luas, masyarakat dapat segera melapor ke PLN melalui berbagai kanal yang telah disediakan.

    “Segera lakukan langkah tersebut agar terhindar dari potensi bahaya listrik. Sudah saatnya kita meningkatkan kewaspadaan khususnya saat terjadi hujan lebat yang berpotensi banjir karena air merupakan konduktor yang kuat,” ujar Edyansyah.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN resmikan SPKLU Center pertama di Jatim

    PLN resmikan SPKLU Center pertama di Jatim

    Surabaya (ANTARA) – PT PLN (Persero) meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center pertama di Jawa Timur yang berlokasi di Kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Surabaya Selatan.

    “SPKLU center merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik, begitu pula dengan pemilihan lokasi yang tepat yakni di Surabaya yang mana animo pengguna kendaraan listrik cukup tinggi,” kata General Manager PLN UID Jawa Timur Ahmad Mustaqir di Surabaya, Minggu.

    Ahmad mengatakan peresmian SPKLU merupakan bentuk nyata dukungan kami PLN grup terhadap kebijakan Perpres Nomor 79 tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

    Ia mencatat, jumlah mobil listrik di Jawa Timur mencapai 3.500 unit naik secara signifikan 166,57 persen semakin meyakinkan bahwa tren transisi energi sudah menjadi keniscayaan.

    Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto menyatakan SPKLU Center Surabaya ini merupakan yang keempat di seluruh Indonesia dan merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mewujudkan kemandirian energi melalui penggunaan kendaraan listrik yang ramah lingkungan.

    “Ada tiga quick win dalam penggunaan kendaraan listrik mulai dari biaya operasional yang lebih murah hingga sepertiga dibanding kendaraan konvensional, efisiensi energi yang tinggi, dan kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan,” kata Adi.

    SPKLU Center ini memiliki 10 slot parkir khusus mobil listrik dengan empat unit pengisian daya tipe ultra fast charging (100-200 kW) dan dua unit pengisian daya tipe medium charging (22 kW).

    SPKLU tersebut pun dilengkapi fasilitas cafe, sport center dan musholla untuk menjawab kebutuhan tinggi tren pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik.

    PLN mencatat konsumsi energi kWh di SPKLU yang naik 329,12 persen pada Oktober (yoy).

    Selain SPKLU Center, PLN telah memasifkan fasilitas dan infrastruktur kendaraan listrik yakni tercatat saat ini terdapat 280 unit SPKLU di 150 lokasi tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur.

    Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Aris Mukiyono menuturkan peresmian SPKLU Center merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan transisi energi di Jawa Timur.

    “Inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi yang selama ini menyumbang emisi signifikan,” ujarnya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gangguan Air PDAM di Surabaya Minggu Pagi, Ini 9 Kawasan yang akan Terdampak

    Gangguan Air PDAM di Surabaya Minggu Pagi, Ini 9 Kawasan yang akan Terdampak

    Surabaya (beritajatim.com) – Warga di sejumlah kawasan Barat Surabaya diminta bersiap menghadapi gangguan pasokan air bersih yang terjadi Minggu (9/11/2025).

    Melalui akun resmi Instagramnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada mengumumkan bahwa akan ada pekerjaan preventif maintenance jaringan 20 KV dan peninggian jaringan TM oleh PLN di rumah pompa Osowilangun.

    Dalam keterangan resmi tersebut, PDAM Surya Sembada menjelaskan bahwa gangguan aliran air akan berlangsung mulai pukul 9.00 WIB hingga sekitar tujuh jam ke depan. Selama masa perbaikan, pelanggan di beberapa wilayah akan mengalami penurunan tekanan air bahkan hingga tidak mengalir sama sekali.

    “Terkait pekerjaan preventif maintenance jaringan 20 KV & peninggian jaringan TM oleh PLN di rumah pompa Osowilangun. Pelayanan distribusi air ke pelanggan berpotensi mengalami kendala selama proses pekerjaan tersebut, air mengecil s.d. tidak keluar,” tulis pihak PDAM dalam pengumumannya.

    Adapun beberapa wilayah yang diperkirakan akan terdampak gangguan air bersih malam ini meliputi:

    1. Romokalisari
    2. Dukuh Gendong
    3. GBT
    4. Dukuh Jawar
    5. Tambak Dono
    6. Sumber Rejo
    7. Teluk Lamong
    8. Jawu
    9. Rusun Romo, dan sekitarnya

    Warga di kawasan tersebut diimbau untuk menampung air lebih awal sebelum pekerjaan perbaikan dimulai. Pihak PDAM menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk antisipasi agar kebutuhan air rumah tangga tetap terpenuhi selama proses perbaikan berlangsung.

    Namun, PDAM Surya Sembada juga menyediakan layanan air tangki gratis bagi masyarakat yang terdampak. Setiap satu tangki air akan diperuntukkan bagi 5 hingga 7 kepala keluarga (KK).

    “Warga terdampak yang membutuhkan air tangki gratis dapat menghubungi Call Center PDAM Surya Sembada di nomor 0-800-192-6666 (bebas pulsa, 24 jam) atau melalui WhatsApp Center di nomor 08123316666 (chat only). Permintaan ini akan dikoordinir oleh Ketua RT/RW setempat,” jelas PDAM dalam keterangannya.

    Pihak PDAM juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, serta berharap pelanggan dapat memaklumi situasi ini demi menjaga keberlangsungan layanan air bersih di Kota Surabaya. Setelah pekerjaan selesai, aliran air akan kembali normal secara bertahap. (fyi/ian)

  • Kasus Bocah 3 Tahun Kesetrum GTT, Polres Blitar Endus Adanya Kelalaian PLN

    Kasus Bocah 3 Tahun Kesetrum GTT, Polres Blitar Endus Adanya Kelalaian PLN

    Blitar (beritajatim.com) – Penyelidikan kasus tewasnya seorang bocah berusia 3 tahun di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, akibat tersengat listrik (kesetrum) Gardu Tiang Trafo (GTT) milik PLN pada Kamis (23/10/2025) lalu, kini memasuki babak baru. Polres Blitar kini telah menemukan sejumlah fakta terkait kasus tersebut.

    Satreskrim Polres Blitar telah memanggil dan memeriksa pihak Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Wlingi untuk dimintai keterangan. Hasilnya, polisi kini membidik adanya potensi kelalaian dari PLN Wlingi Kabupaten Blitar.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Blitar, AKP Momon, membeberkan temuan awal di lapangan yang dinilai sangat krusial dalam kasus ini.

    “Berdasarkan fakta di lapangan, jelas kita dapati kotak trafo itu tidak ada pagar pelindungnya,” ungkap AKP Momon, Sabtu (8/11/2025).

    Tidak adanya pagar pengaman ini, lanjut Momon, membuat area berbahaya tersebut sangat mudah diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Terlebih, posisi kotak trafo tersebut sangat rendah.

    “Sehingga anak kecil bisa mendekat dan menyentuhnya. Karena posisinya memang rendah,” tegasnya.

    Fakta memberatkan tidak berhenti di situ. Selain ketiadaan pagar pelindung, polisi juga menaruh curiga pada kondisi pintu kotak trafo yang diduga tidak dalam keadaan terkunci saat insiden terjadi.

    Hal ini menjadi fokus utama penyelidikan karena menyangkut standar keamanan paling dasar pada objek vital bertegangan tinggi.

    “Kami juga sedang mencari tahu kenapa pintu kotak trafo itu tidak dikunci,” imbuhnya

    AKP Momon menjelaskan, dua temuan utama yakni ketiadaan pagar dan pintu yang tidak terkunci kini menjadi dasar bagi polisi untuk mendalami apakah ada standar operasional prosedur (SOP) PLN yang dilanggar.

    “Masalahnya kami harus dalami dulu apakah tidak adanya pagar pelindung dan tidak dikuncinya kotak trafo itu merupakan pelanggaran SOP (prosedur operasi standar) di PLN,” jelasnya.

    Menurut Momon, jika terbukti ada SOP yang dilanggar dan menyebabkan kematian korban, maka unsur kelalaian pidana bisa diterapkan.

    “Kami nanti masih harus mengerucutkan penyelidikan apakah ada kelalaian atau tidak,” pungkasnya.

    Hingga kini, proses penyelidikan masih terus bergulir. Polisi akan memanggil sejumlah saksi, termasuk saksi ahli, untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam tragedi yang merenggut nyawa balita malang tersebut. [owi/beq]

  • Sembilan TPS liar di Jakarta Barat ditutup

    Sembilan TPS liar di Jakarta Barat ditutup

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Barat menutup sembilan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di sejumlah wilayah setempat untuk menjaga rantai pengolahannya.

    “Ada sembilan TPS liar di sejumlah wilayah kelurahan yang kami tutup. Itu untuk menjaga aset lahan fasos-fasum (fasilitas sosial – fasilitas umum), juga pengawasan rantai pengolahan sampah. Karena TPS-TPS itu tidak masuk daftar,” kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Barat, Ahmad Hariadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Adapun sembilan TPS itu meliputi TPS PLN, TPS Bohlam, TPS TPU Gadog di Kelurahan Kedoya Utara, TPS Pasar Patra di Kelurahan Duri Kepa, TPS RW 03 di Kelurahan Rawa Buaya.

    Kemudian TPS RW 05 di Kelurahan Cengkareng Barat, TPS Presidi dan IPEKA di Kelurahan Meruya Utara, serta TPS Mercu Buana di Kelurahan Meruya Selatan.

    “Tujuan lainnya itu supaya tidak ada lagi penumpukan-penumpukan sampah di TPS yang sudah ditutup,” katanya.

    Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan, setelah TPS liar ditutup, pihaknya akan mengembalikan fungsi area itu sebagai fasos dan fasum sesuai peruntukannya.

    “Areal itu kita manfaatkan kembali buat ‘urban farming’ dan taman,” tambahnya.

    Selain menindak, TPS ilegal, pihaknya juga secara insidental menindak pelaku pembuang sampah ilegal.

    “Saya lupa jumlahnya. Tapi di Jakarta, Sudin LH Jakbar yang paling banyak mendenda oknum yang buang sampah sembarangan,” ujar Hariadi.

    Data LH Jakarta Barat menyebut, hingga Oktober 2023, ada 120 TPS terdaftar di daerah itu. Jumlah itu terus bertambah dari tahun-tahun sebelumnya, karena pada 2019, baru ada 36 TPS.

    Menurut Hariadi, pengadaan TPS di lingkungan warga dilakukan berdasarkan Instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2014.

    “Bahwa penetapan TPS atau depo sampah berasal dari musyawarah masyarakat. Jadi sifat pengadaan dari bawah ke atas, bukan sebaliknya,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus PLTU Kalbar, Kortastipidkor Bakal Periksa Halim Kalla Pekan Depan

    Kasus PLTU Kalbar, Kortastipidkor Bakal Periksa Halim Kalla Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengagendakan pemanggilan Direktur PT BRN, Halim Kalla pada Rabu (12/11/2025). 

    Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Totok Suharyanto mengatakan pemanggilan adik dari Wapres ke-10 dan ke-12 RI itu berkaitan kasus dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalbar.

    “Hari Rabu, tanggal 12 November 2025 tersangka HK [dipanggil],” ungkap Totok kepada wartawan, dikutip Jumat (7/11/2025).

    Selain Halim Kalla, Totok mengungkap bahwa pihaknya turut memanggil eks Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar (FM); Direktur PT Praba Indopersada, Hartanto Yohanes Lim pada Selasa (11/11/2025). Sementara itu, Dirut PT BRN berinisial RR bakal diperiksa pada Rabu (12/11/2025).

    Namun demikian, kata Totok, dirinya belum dapat memastikan kehadiran para tersangka di kasus rasuah proyek PLTU itu.

    “Belum ada [konfirmasi kehadiran],” pungkas Totok.

    Sekadar informasi, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat. 

    Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak.

    Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.