Xcloud.id

BUMN: PLN

  • Keren! Motor Hidrogen Karya Anak Bangsa, Kecepatannya Bisa Tembus 80 Km/jam dan Punya Fitur Canggih

    Keren! Motor Hidrogen Karya Anak Bangsa, Kecepatannya Bisa Tembus 80 Km/jam dan Punya Fitur Canggih

    Zidan menjelaskan cikal bakal motor ini bermula dari ajang PLN Innovation and Competition in Electricity (ICE) 2024, yang merupakan lomba rancang bangun motor hidrogen yang diikuti 30 perguruan tinggi.

    Tim UPI menjadi satu dari dua tim terbaik yang mendapat pendanaan untuk merealisasikan prototipe, bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

    “Awalnya kami mengusung konsep café racer berpadu desain sport. Sekarang motor ini menjadi satu dari dua unit hidrogen aktif di Indonesia,” kata Zidan.

    UPI sendiri, lanjut dia, memberikan dukungan penuh, mulai dari fasilitas laboratorium 24 jam hingga dispensasi akademik.

    “Dukungan universitas membuat kami bisa menyelesaikan proyek ini tepat waktu,” ujarnya.

    Ke depan, tim otomotif UPI tengah menyiapkan prototipe mobil hidrogen serta gagasan pembangunan stasiun pengisian hidrogen (hydrogen fuel station).

    “Kendaraan hidrogen akan jadi masa depan transportasi dunia. Tapi tanpa infrastruktur, sulit berkembang,” kata Zidan.

    Dosen pembimbing, Sriyono, menegaskan dukungan universitas dalam pengembangan teknologi hijau mahasiswa bersifat menyeluruh.

    “UPI telah berulang kali menjuarai lomba inovasi nasional, termasuk sepeda bambu listrik dan kendaraan hemat energi. Tahun depan, tim ini akan berlaga di Shell Eco Marathon Asia and Middle East 2026 dengan kategori urban concept hydrogen,” kata Sriyono.

    Melalui inovasi ini, UPI menegaskan komitmennya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan poin 13 (Penanganan Perubahan Iklim), serta jadi bukti mahasiswa Indonesia mampu menghadirkan solusi konkret bagi masa depan transportasi hijau.

    Informasi yang dihimpun, motor hidrogen UPI memiliki komponen spesifikasi antara lain, Jenis bahan bakar Hidrogen (Fuel Cell); Kecepatan maksimum 80 km/jam; Kapasitas tabung 1 liter; Jarak tempuh 428 km/2 liter hidrogen; Komponen lokal sekitar 80 persen; Kemudian Fitur utama IoT Monitoring, GPS Tracker, RFID Security, Regenerative Braking, Safety Cut-Off.

  • Produksi Listrik PLN dan IPP Capai 290 TWh, Mayoritas dari Batu Bara

    Produksi Listrik PLN dan IPP Capai 290 TWh, Mayoritas dari Batu Bara

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, hingga Oktober 2025 produksi listrik dari PT PLN (Persero) dan perusahaan pembangkit independen atau Independent Power Producer (IPP) tercatat telah mencapai 290.

    Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan, dari total keseluruhan tersebut, 193,22 TWH atau sekitar 66,52 persen masih bersumber dari batu bara. Ia memperkirakan total produksi listrik keseluruhan hingga akhir 2025 mencapai 354 TWh.

    “Produksi keseluruhan menjadi 354 TWH pada akhir tahun 2025. Dari jumlah tersebut, batu bara diperkirakan mencapai 235 TWh atau 66,54 persen,” ujar Tri dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Kamis, 13 November.

    Berdasarkan tren sejak Januari hingga Okltober, lanjut dia, kontribusi batu bara terhadap pembangkit listrik di Indonesia relatif tetap mencerminkan peran besarnya sebagai baseload

    Tri melanjutkan, sumber energi berikutnya yang menopang sistem tenaga listrik nasional adalah gas yang hingga Oktober 2025 menghasilkan 47,46 TWh atau sekitar 16,34 persen. Angka ini terus mengalami peningkatan dari bulan ke bulan mulai dari 4,66 di Januari hingga 47,46 TWh pada Oktober 2025.

    “Ini menegaskan bahwa pembangkit gas berperan penting selain variable sumber yang fleksibilitas dan penyeimbang terutama ketika variabilitas energi terbarukan meningkat,” sambung dia.

    Di sisi lain, lanjut Tri, Energi Baru Terbarukan (EBT) menunjukkan perkembangan yang menarik. Sejak Januari, listrik yang diproduksi dari pembangkit EBT hanya tercatat sebesar 3,72 TWh, kini kontribusinya bertahap terus mengalami peningkatan menjadi 37,48 TWh pada Oktober atau 12,9 persen dari total produksi.

    “Meskipun prosesnya belum melesat tetapi tren kenaikan yang stabil menandakan bahwa fondasi dari EBT sistem kita semakin kuat. Meski belum mampu menggeser struktur bauran yang signifikan,” sambung dia.

    Sementara itu, produksi listrik dari BBM dan BBN berkontribusi sebesar 12,2 TWh atau 4,23 persen.

    Dia menilai, angka ini kecil namun strategis untuk daerah-daerah perbatasan yang mengalami keterbatasan jaringan atau lokasi yang belum terhubung dengan sistem kelistrikan besar.

    Hingga akhir tahun, Tri memperkirakan produksi listrik dari semua pembangkit akan meningkat menjadi 354 TWh.

    Dia merinci, batu bara akan menyumbang sebesar 235 TWh atau 66,54 persen, gas sebesar 59 TWH atau 15,69 persen,  EBT sebesar 44,79 TWh atau 12,67 persen dan BBM dan BPN sekitar 14,52 TWH atau 4,10 persen.

    “Dengan demikian produksi listrik pada tahun 2025 diproyeksikan akan terus meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 sejalan dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan elektrifikasi, serta peningkatan kebutuhan energi industri dan rumah tangga,” tandas Tri.

  • Saksi Kasus BBM Bicara Alasan TNI Dapat Harga Solar Lebih Mahal dari Swasta

    Saksi Kasus BBM Bicara Alasan TNI Dapat Harga Solar Lebih Mahal dari Swasta

    Saksi Kasus BBM Bicara Alasan TNI Dapat Harga Solar Lebih Mahal dari Swasta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2021-2023, Alfian Nasution, menjelaskan alasan harga jual bahan bakar minyak (BBM) untuk instansi pemerintah seperti TNI bisa mendapatkan harga yang lebih mahal daripada harga untuk perusahaan swasta.
    Hal ini Alfian sampaikan saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Persero dengan Eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga periode 2023-2025 Riva Siahaan yang duduk di kursi terdakwa.
    Awalnya, jaksa lebih dahulu mempertanyakan perbedaan harga biosolar ini kepada Alfian.
    “Pertanyaan selanjutnya kenapa dari PT PPN sendiri menjual produk biosolar tersebut lebih mahal ke pemerintah daripada ke sektor swasta yang tadi saya sebutkan, apa alasan?” tanya jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025)
    Alfian menjelaskan, setiap entitas punya sejarah dan rekam jejak pemesanannya ke Pertamina. Proses setelah pemesanan dan kerumitan kebutuhan juga ikut menjadi pertimbangan.
    “Contohnya ke
    TNI
    misalnya Pak ya gitu. Kita kan ada historis juga masalah pembayaran, Pak. Pembayaran kadang-kadang bisa setahun bisa dua tahun (baru dibayar),” kata Alfian.
    Adapun, TNI juga memasukkan sejumlah klausul dalam pemesanannya kepada Pertamina. Misalnya, soal ketersediaan BBM di pangkalan yang diinginkan TNI.
    “Terus
    availability
    -nya,
    accessibility
    -nya, itu harus bisa ditempuh di tempat-tempat yang TNI butuhkan, mereka bilang di sini, kita harus suplai di sini, gitu. Terus, harus ada stok, karena ini kan untuk TNI. Jadi, pertimbangan-pertimbangan strategis itu,” lanjut Alfian.
    Ia menegaskan, lamanya waktu pembayaran juga menjadi pertimbangan karena ada perhitungan biaya tambahan yang perlu dikeluarkan Pertamina.
    “Lagi, waktu pembayaran, itu kan
    cost of money
    di situ. Kalau tersebut pembayaran bisa setahun, bisa dua tahun dan sebagainya. Itu, jadi pertimbangan kami untuk membuat harga untuk ke TNI misalnya sedikit atau berbeda dengan harga ke customer tertentu,” kata Alfian.

    Dalam sidang, Alfian maupun jaksa tidak menyebutkan spesifik berapa harga biosolar yang ditagihkan ke TNI.
    Namun, Alfian menegaskan, PT Pertamina Patra Niaga punya metode dan rumus tersendiri untuk penawaran harga pada setiap kliennya, tidak hanya TNI.
    “Misalnya dengan PLN. Tentu kan kita harus juga jaga-jaga. Jangan sampai nanti… PLN kan punya produk substitusi, artinya dia bisa mengganti solar kita tuh dengan batubara misalnya,” jelas Alfian.
    Adanya produk substitusi yang bisa digunakan PLN juga mempengaruhi penawaran yang diberikan Pertamina.
    Dalam dakwaan kasus ini, tidak disinggung soal kejanggalan terkait BBM untuk TNI atau PLN.
    Namun, para terdakwa diduga telah memperkaya sejumlah perusahaan asing dalam proses impor BBM dan beberapa proyek pengadaan lain.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ESDM Ungkap 47 PLTU Sudah Pakai Campuran Bahan Bakar Limbah Sawit

    ESDM Ungkap 47 PLTU Sudah Pakai Campuran Bahan Bakar Limbah Sawit

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pertumbuhan penerapan profiling biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Capaian tersebut terus tumbuh dari inisiatif yang dimulai sejak 2020 sebagai upaya dekarbonisasi.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno menjelaskan pada 2020 hanya ada 6 PLTU yang menggunakan skema profiling biomassa. Kemudian hingga Oktober 2025, jumlahnya melonjak menjadi 47 pembangkit yang menggunakan sisa limbah kelapa dan sawit.

    “Perkembangan terkait dengan implementasi dari profiling biomassa di PLTU sebagian besar adalah upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan dalam beberapa tahun terakhir, langkah ini menunjukkan kemajuan yang signifikan di mana pada tahun 2020 hanya 6 pembangkit yang melakukan profiling, pada saat ini, sampai di tahun Oktober 2025, jumlah melonjak menjadi 47 pembangkit,” ungkap Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Ia menjelaskan, volume biomassa digunakan melalui skema profiling mencapai 1,8 juta ton dengan produksi listrik 1,78 juta MWh. Sementara produksi listrik dari batu bara pada unit yang sama berada di angka 193 juta MWh.

    “Dengan demikian, rasio pemanfaatan biomassa terhadap batu bara pada PLTU yang telah menerapkan profiling mencapai 3,36%,” jelasnya.

    Hingga Oktober 2025, total produksi listrik dari PLN dan Independent Power Producer (IPP) telah mencapai 290 terawatt hour (TWh) dan diperkirakan naik menjadi 354 TWh di akhir tahun.

    Hingga akhir 2025, batu bara diproyeksikan masih menjadi kontributor produksi listrik mencapai 235 TWh atau 66,54%. Kemudian di posisi kedua, produksi listrik disumbang oleh gas 59,01 TWh atau sekitar 15,69%.

    Sementara untuk energi baru terbarukan (EBT) menyumbang sebesar 44,79 TWh atau sekitar 12,67%. Terakhir BBM dan BBN sekitar 14,52 TWh atau sekitar 4,10%.

    “Dominasi yang selama ini juga menjadi mengingat bagi kita bahwa upaya untuk menurunkan intensitas emisi harus terus diperkuat melalui percepatan co-firing biomassa,” pungkasnya.

    Tonton juga Video: Polusi Tetap Ada Walau PLTU Suralaya Dimatikan

    (ara/ara)

  • MedcoEnergi Tambah Kapasitas 39 MW pada Sistem Kelistrikan Batam-Bintan

    MedcoEnergi Tambah Kapasitas 39 MW pada Sistem Kelistrikan Batam-Bintan

    Liputan6.com, Jakarta LPT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) melalui anak perusahaannya, PT Medco Power Indonesia (Medco Power), telah memulai operasi komersial (COD) Pembangkit Listrik Add-On Combined Cycle Power Plant (CCPP) berkapasitas 39 MW yang berlokasi di Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau.

    Proyek ini dikembangkan oleh anak perusahaan Medco Power, PT Energi Listrik Batam (ELB) berdasarkan perjanjian jual beli listrik jangka panjang dengan PT PLN Batam.

    Melalui proyek ini, fasilitas open-cycle berkapasitas 70 MW yang sudah ada dikonversi menjadi pembangkit listrik combined cycle berkapasitas 109 MW.

    Dengan memanfaatkan panas buang dari turbin gas untuk menghasilkan listrik tambahan melalui turbin uap, efisiensi pembangkit meningkat dan menurunkan intensitas karbon dari 0,8 menjadi 0,4 ton CO₂ per MWh. Sekaligus memperkuat pasokan listrik bagi pertumbuhan industri di Batam dan Bintan.

    “Dengan menghasilkan lebih banyak listrik dari sumber energi yang sama, proyek ini meningkatkan kinerja keseluruhan dan menurunkan intensitas karbon. Sejalan dengan fokus kami untuk mengoptimalkan aset yang ada untuk memenuhi kebutuhan listrik,” jelas Presiden Direktur & CEO Medco Power Indonesia Eka Satria, Kamis (13/11/2025).

    CEO MedcoEnergi Roberto Lorato menambahkan, proyek ini diselesaikan dengan lebih dari 2,7 juta jam kerja aman tanpa insiden kehilangan waktu kerja. Sebagai bukti standar operasi yang tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan kinerja.

    “Proyek ini menunjukkan komitmen untuk terus membangun portofolio ketenagalistrikan yang lebih efisien dan rendah karbon. Sekaligus berkontribusi pada keandalan energi nasional serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tuturnya.

     

     

  • Luhut Evaluasi Uji Coba, Program Bansos Digital Masuk Tahap Koreksi dan Integrasi Data

    Luhut Evaluasi Uji Coba, Program Bansos Digital Masuk Tahap Koreksi dan Integrasi Data

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang juga menjabat Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengevaluasi pelaksanaan uji coba pertama program bantuan sosial digital (bansos digital) yang telah berlangsung pada September–Oktober 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.

    Program ini merupakan langkah awal dalam reformasi sistem perlindungan sosial agar lebih efisien, tepat sasaran, serta berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

    Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga serta tenaga ahli di berbagai bidang. Mulai dari pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan, interoperabilitas data, desain penyaluran bantuan, penguatan regulasi, kesiapan infrastruktur, sosialisasi kepada masyarakat, hingga mekanisme evaluasi.

    “Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

    Pemerintah kini memasuki tahapan yang lebih krusial, yakni memastikan interoperabilitas data berjalan optimal. Data lintas lembaga mulai diintegrasikan, termasuk dari Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, OJK, Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat Polri. Integrasi ini memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berbasis data yang valid.

    Tahapan berikutnya adalah penyiapan grievance mechanism, yakni sistem pengaduan dan koreksi data dari masyarakat.

    Data Tak Sesuai

    Dengan sistem ini, Luhut mengatakan, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan dengan alur yang jelas, transparan, dan dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat lapangan.

    “Sistem bansos yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga responsif. Jika ada warga yang merasa datanya keliru, sistem harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat,” tegas Luhut.

     

     

  • Produksi Minyak Blok Rokan Tak Optimal Imbas Gangguan Suplai Listrik & Gas

    Produksi Minyak Blok Rokan Tak Optimal Imbas Gangguan Suplai Listrik & Gas

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatra mengungkapkan suplai listrik dan gas menjadi biang kerok penurunan produksi minyak pada 2025.

    Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatra Ruby Mulyawan mengatakan, realisasi produksi minyak perusahaan secara year to date (ytd) hingga Oktober 2025 baru mencapai 151.000 barel per hari (bph). Angka ini masih di bawah target, yakni 167.000 bph.

    Menurutnya, penurunan produksi itu tak lepas dari gangguan pasokan listrik dan gas. Ruby menyebut, pasokan listrik dari PT PLN (Persero) dan PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) pernah mengalami majeure shutdown sebanyak dua kali.

    “Sehingga produksi turun dan bisa dilihat di sini pelan-pelan naik lagi, terus turun lagi. Kami mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya di tahun depan,” ucap Ruby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (12/11/2025).

    Di samping itu, ketersediaan suplai gas yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan operasional, juga menjadi hambatan. Ruby menjelaskan, pihaknya membutuhkan gas sebesar 210 hingga 220 miliar British thermal unit per hari (Billion British Thermal Unit per Day/BBTUD).

    Namun, sejak November 2024, pihaknya kekurangan gas sekitar 20 hingga 25 BBTUD. Padahal, kata dia, jika kebutuhan gas terpenuhi pihaknya mampu memproduksi tambahan minyak hingga 2.500 bph.

    Menurutnya, kurangnya pasokan listrik dan gas mengakibatkan penurunan total power supply Rokan dan produksi steam sehingga perlu mematikan sumur produksi dan penurunan injeksi steam yang mengakibatkan penurunan produksi.

    “Jadi dua hal itu yang jadi kendala yang harus ditindaklanjuti di tahun depan,” ucap Ruby.

    Adapun, untuk produksi minyak pada 2026, pihaknya menargetkan di level 154.000 bph. Angka ini lebih rendah dibanding target pada 2025, yakni 167.000 bph. 

  • Luhut evaluasi bansos digital, bersiap integrasi data lintas lembaga

    Luhut evaluasi bansos digital, bersiap integrasi data lintas lembaga

    Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat evaluasi pelaksanaan uji coba pertama program bantuan sosial (bansos) digital di Banyuwangi, Jawa Timur, dan bersiap mengintegrasikan data lintas lembaga sebagai langkah lanjutan.

    Tahap pertama uji coba program bansos digital di Banyuwangi telah berlangsung pada September-Oktober 2025. Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dengan tujuan reformasi sistem perlindungan sosial agar lebih efisien, tepat sasaran, serta berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

    “Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia,” ujar Luhut, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

    Pemerintah kini memasuki tahapan yang lebih krusial, yaitu memastikan interoperabilitas data berjalan optimal. Data lintas lembaga mulai diintegrasikan, termasuk dari Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, OJK, Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat Polri. Integrasi ini bertujuan memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berbasis data yang valid.

    Tahapan berikutnya adalah penyiapan grievance mechanism, yaitu sistem pengaduan dan koreksi data dari masyarakat.

    Dengan sistem ini, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan dengan alur yang jelas, transparan, dan dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat lapangan.

    “Sistem bansos yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga responsif. Jika ada warga yang merasa datanya keliru, sistem harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat,” tambah Luhut.

    Bersamaan dengan itu, Pemerintah menyiapkan desain penyaluran berbasis Government-to-Person (G2P) yang terintegrasi dengan Digital ID, rekening penerima, dan sistem data nasional.

    Pendekatan ini dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan memastikan setiap tahapan diuji dan disiapkan dengan matang agar sistem benar-benar siap digunakan tanpa tergesa-gesa.

    Luhut menyatakan, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    “Penyaluran bansos harus transparan dan tepat sasaran, agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Cuma Penggerak Ekonomi, Keandalan Listrik Jadi Bukti Indonesia Mandiri Energi

    Tak Cuma Penggerak Ekonomi, Keandalan Listrik Jadi Bukti Indonesia Mandiri Energi

     

    Liputan6.com, Jakarta Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menggelar Electricity Connect 2025 pada 19-21 November 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Acara yang tergabung dalam rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional ke-80 ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.

    Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar, menyampaikan bahwa kelistrikan memegang peran strategis sebagai penggerak pembangunan ekonomi. Hal ini searah dengan agenda pemerintah untuk membangun fondasi kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

    “Kelistrikan memegang peran strategis, bukan hanya sebagai penggerak pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi kemandirian bangsa,” ungkap Wanhar, Rabu (12/11/2025).

    Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, mengungkapkan kalau sektor kelistrikan nasional terus tumbuh hingga 3 juta pelanggan per tahun.

    Sehingga, ia menilai sektor ini perlu terus didukung agar dapat menyukseskan agenda-agenda utama pemerintah.

    Lebih lanjut, Suroso menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperkuat ekosistem energi baru terbarukan (EBT) di tanah air. Peta jalan telah ditetapkan dalam Rencana Usaha penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 di mana penambahan kapasitas pembangkit nasional akan didominasi oleh EBT.

    “RUPTL kita ini kalau kita jalankan akan menyerap 1,7 juta tenaga kerja green jobs yang sebagian besar kita belum pernah punya tenaga ahli di bidangnya. 1,7 juta tenaga kerja ini setara dengan hampir pertumbuhan ekonomi 1%,” jelasnya.

     

  • Bisa Lebih dari 25 Persen

    Bisa Lebih dari 25 Persen

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang memangkas jatah ekspor batu bara dengan menaikkan persentase Domestic Market Obligation (DMO) menjadi lebih dari 25 persen.

    “DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), DMO-nya mungkin bukan 25 persen, bisa lebih dari itu,” ucap Bahlil dilansir ANTARA, Selasa, 11 November.

    Aturan mengenai DMO batu bara termaktub di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri.

    Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25 persen dari realisasi produksi batu bara pada tahun berjalan.

    Aturan tersebut berlaku kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Batu bara, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tahap Operasi Produksi.

    Sebanyak 25 persen dari realisasi produksi batu bara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; serta bahan baku/bahan bakar untuk industri.

    Selain itu, pemerintah juga masih menetapkan Domestic Price Obligation (DPO) khusus bagi PT PLN (Persero) memasok batu bara untuk pembangkit sebesar 70 dolar AS per ton.

    Kemudian, pada 11 September 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Dalam Pasal 157 PP 39/2025, diatur soal kewajiban pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batu bara dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    Adapun sektor yang dimaksud adalah ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

    Ayat (3) Pasal 157 PP 39/2025 menyatakan kewajiban pengutamaan pemenuhan tersebut dilaksanakan dengan memprioritaskan pemenuhan batu bara sebelum melakukan penjualan ke luar negeri/ekspor.

    “Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil.