BUMN: PLN

Bahlil Bakal Pangkas Produksi Batu Bara 2026, Porsi DMO Berpotensi Naik

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan memangkas volume produksi batu bara pada 2026 dan mempertimbangkan opsi untuk mengerek porsi kewajiban pemenuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemangkasan produksi batu bara bertujuan untuk mengendalikan harga batu bara di pasar internasional.

“Pasti. Kami lagi exercise [volumenya],” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/11/2025), dikutip dari Antara.

Bahlil menuturkan, lesunya harga batu bara global disebabkan oleh ketidakseimbangan kebutuhan pasar dengan suplai batu bara dari Indonesia.

Pada 2024, Kementerian ESDM mencatat total produksi batu bara mencapai 836 juta ton. Jumlah produksi tersebut mencapai 117% dari target yang ditetapkan pada 2024, yakni sebesar 710 juta ton. Sebanyak 233 juta ton sudah disalurkan ke kebutuhan domestik (DMO) dan 48 juta ton untuk stok batu bara domestik.

Sementara itu, pada 2024, Indonesia mengekspor 555 juta ton batu bara atau setara dengan sekitar 33–35% dari total konsumsi dunia. Bahlil memperkirakan kebutuhan batu bara dunia berada di angka 1,3 miliar ton.

“Akhirnya, sekarang harga batu bara lagi turun jauh,” kata Bahlil.

Harga batu bara acuan (HBA) periode pertama November turun menjadi US$103,75 dolar per ton dari yang sebelumnya US$109,74 per ton pada periode kedua Oktober 2025. Harga tersebut juga lebih rendah apabila dibandingkan harga batu bara pada November 2024 yang berada di angka US$114,43 per ton.

Oleh karena itu, untuk mendongkrak harga emas hitam tersebut, Indonesia akan mengurangi volume produksi batu baranya.

Bahlil juga memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri tetap terpenuhi, meskipun pemerintah berencana mengurangi volume produksi.

Langkah yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan batu bara di dalam negeri di tengah-tengah pemangkasan volume produksi batu bara adalah dengan mengurangi jatah ekspor batu bara.

Apabila dibutuhkan, lanjut dia, Bahlil membuka kemungkinan menaikkan persentase DMO menjadi lebih dari 25% untuk industri prioritas yang membutuhkan batu bara, dengan harga DMO yang sama, yakni US$70 per metrik ton. Harga DMO batu bara tidak berubah sejak 2018.

“Kalau masih kurang [untuk kebutuhan dalam negeri], kami akan naikkan DMO,” tutur Bahlil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, industri prioritas meliputi ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

“PLN itu 140–160 juta [ton] kebutuhannya. DMO kita akan prioritaskan kepada industri-industri yang memengaruhi hidup orang banyak, seperti PLN, pupuk, dan semen,” kata Bahlil.

14/11/2025 21:05
Bahlil Buka Suara soal Rencana Pangkas Jatah Ekspor Batu Bara

Jakarta –

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan soal rencana pemerintah menambah porsi kewajiban pengusaha memasok batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Menurut Bahlil DMO bisa saja melebihi 25% dari total produksi perusahan.

Ke depannya, batu bara akan diprioritaskan kepada industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti untuk PLN, industri pupuk hingga semen.

Pasalnya, menurut Bahlil, konsumsi PLN untuk batu bara saja mencapai 140 juta sampai 160 juta ton.

“Batu Bara kita itu sekarang kan total konsumsi untuk nasional PLN itu kan 140 juta sampai 160 juta. Dan di DMO kedepan kita akan prioritaskan kepada industri-industri yang menguasai hajat hidup ramai-ramai. Apa itu? PLN, pupuk, semen,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Bahlil menambahkan, Indonesia menyuplai 600 juta ton batu bara ke pasar global. Angka itu hampir 50% dari kebutuhan batu bara dunia yang sebesar 1,3 miliar ton. Hal ini menyebabkan suplai dan permintaan tidak seimbang sehingga turunnya harga komoditas tersebut.

“Akibatnya apa? Supply and demandnya tidak seimbang. Kebutuhan batu bara dunia itu cuma 1,3 miliar ton. Kita bisa menyuplai sampai 600 juta ton, hampir 50%. Akhirnya sekarang harga batu bara lagi turun jauh. Nah, kita akan mengevaluasi RKAB, khususnya pada volume,” jelas Bahlil.

Oleh karena itu pemerintah akan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta membuka peluang DMO ditambah lebih dari 25%.

Namun, Bahlil menekankan bahwa evaluasi DMO dilakukan jika kebutuhan untuk PLN, industri pupuk dan semen tidak mencukupi.

“Karena kita mengevaluasi RKAB maka DMO yang 25% itu kemungkinan besar kita akan dorong kalau kita hitung kebutuhan nasional untuk memenuhi semen, PLN dan pupuk itu cukup 25%, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita masih kurang, kita akan naikkan volume DMO, itu maksudnya,” ujarnya.

Bahlil menambahkan RKAB tahun depan akan lebih rendah dari tahun 2025. Meski tak menampik kebijakan-kebijakan tersebut bisa mempengaruhi kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bahlil menyebut pemerintah perlu memilih alternatif kebijakan yang baik.

“Kita hidup ini tidak semuanya sempurna. Pemerintah itu melakukan itu adalah mencari alternatif terbaik dari semua alternatif yang ada. Kita tidak bisa semuanya itu harus nilainya 9, kita bagaimana membuatnya harus semuanya jalan,” tutup Bahlil.

(ily/hns)

14/11/2025 20:06
PLN Ajak Swasta Ramai-ramai Bangun SPKLU di Indonesia

Jakarta –

Charging station atau SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum) merupakan infrastruktur yang sangat diperlukan untuk menunjang ekosistem kendaraan listrik. Maka itu, penyediaan fasilitas SPKLU tidak hanya bisa dilakukan oleh negara saja, butuh juga pihak swasta untuk mempercepat penyediaan SPKLU di Indonesia.

Seperti dijelaskan EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN (Persero), Joni, saat ini jumlah SPKLU yang sudah beredar di Indonesia sebanyak 4.400 unit, di mana 2.600 di antaranya merupakan milik PLN.

“Dari 4.400 SPKLU, 2.600 itu milik PLN, kemudian sisanya milik swasta. Swasta pun ada yang kerja sama dengan PLN, dengan skema-skema yang sudah kami keluarkan, dan ada juga yang stand alone dengan ekosistemnya sendiri. Namun kalau kita lihat (SPKLU) yang berdiri ini jumlahnya masih sedikit,” ungkap Joni dalam acara detikcom Leaders Forum di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Joni menambahkan, untuk peningkatan ke depan, target pendirian SPKLU akan signifikan. “Kalau kita lihat dari aturan yang dikeluarkan pemerintah, 1 SPKLU itu harapannya untuk 15 kendaraan. Jadi kalau kita lihat di tahun 2030, sekitar 900 ribuan kendaraan, maka kita butuh sekitar 63 ribu SPKLU di Indonesia,” tambah Joni.

Terkait pembangunan SPKLU, Joni mengatakan PLN terus membangun SPKLU setiap tahunnya. Bahkan tahun ini perusahaan energi ‘pelat merah’ tersebut sudah membangun sekitar 1.500-an SPKLU.

“Dan ini kan butuh modal yang cukup besar ya, tentu keterlibatan pihak swasta sangat kami harapkan. Karena itu kami mempunyai skema-skema kerja sama yang memberi insentif bagi swasta yang ingin bermain di bisnis SPKLU ini,” terang Joni lagi.

“Kita juga sudah punya skema, minimal semua kantor PLN (di Indonesia) itu harus ada (SPKLU). Jadi misal kita berbicara dari Aceh kemudian sampai ke Papua, semua kantor PLN sudah ada SPKLU dengan tipe yang beragam. Ada yang ultra fast charging, fast charging, medium, maupun standar. Setidaknya kami berusaha hadir, di mana kantor kita berada,” tukas Joni.

(lua/din)

14/11/2025 19:46
Di Balik Video “Sajam”, Pejabat PLN Diduga Terlibat, Direksi Pilih Diam

JAKARTA – PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan soal pasokan listrik, melainkan dugaan keterlibatan salah satu pejabat tingginya dalam aksi kekerasan bersenjata tajam di Cinere, Depok, Minggu, 26 Oktober. Peristiwa tindak kekerasan sempat direkam bentuk video dan terunggah di instagram @depok24jam.

Dalam rekaman video itu, tampak seorang pria berbaju merah mengamuk sambil mengacungkan parang panjang. Sosok tersebut diduga kuat adalah Chorinus Eric Nerokou, Executive Vice President (EVP) PLN, sebagaimana disebut dalam rilis Polres Metro Depok.

Upaya konfirmasi VOI kepada Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan Humas PLN Yusuf Didi Setiarto tidak membuahkan hasil. Keduanya memilih bungkam. Namun, sumber internal PLN menyebutkan bahwa Darmawan langsung menggelar rapat mendadak bersama jajaran manajemen atas dan General Manager se-Indonesia.

Tujuan rapat tersebut, menurut sumber, adalah menyatukan persepsi dan menyusun strategi penyelamatan citra korporasi. “Arahan jelas, semua harus satu suara: bahwa pria dalam video bukanlah CEN. Semua berita yang beredar disebut hoaks,” ungkap sumber di kantor pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Bahkan, CEN disebut diminta menyangkal keterlibatannya dalam video tersebut. “Semua manajemen atas diminta tidak mengakui bahwa orang dalam video itu adalah EVP PLN,” tambahnya. Berdasarkan penelusuran, CEN merupakan seorang pejabat eksekutif di Indonesia yang dikenal karena jabatannya sebagai Executive Vice President (EVP) Legal Business Partner Distribusi, Retail, dan Niaga di PT PLN (Persero).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budhi Hermanto memastikan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). “Perkara dicabut oleh pelapor, dilakukan perdamaian antar kedua belah pihak,” ujarnya, dalam pesan tertulis yang diterima VOI.

Meski video menunjukkan penggunaan senjata tajam, Buher menegaskan bahwa RJ dapat diterapkan selama tidak ada luka berat atau kematian, dan perdamaian dilakukan atas dasar kesepakatan kedua pihak tanpa paksaan.

Perwakilan Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan bahwa konflik bermula dari cekcok antara pengemudi mobil Ford dan seorang jukir. Kata-kata kasar berujung pemukulan, lalu senjata tajam berjennis parang dan sebilah bambu keluar dari mobil.

Dua pelaku, CEN dan SPN, ditangkap di Limo, Cinere, Depok. Barang bukti yang disita antara lain dua bilah parang, satu bambu panjang hampir dua meter, serta mobil Ford Everest bernopol B 1444 ZJD.

Direktur Utama Darmawan Prasodjo dan Humas PLN, Gregorius Adi saat dihubungi VOI melalui telepon genggam tidak memberikan respon. Kini, publik menanti kejelasan apakah PLN akan jujur menghadapi badai ini, atau terus berlindung di balik narasi korporasi.

14/11/2025 19:29
Pengamat: Kenaikan Porsi DMO Batu Bara Perlu Perhitungan Matang

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai wacana menaikkan porsi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) lebih dari 25% dari total produksi, harus dilakukan dengan perhitungan matang.

Adapun, wacana tersebut bakal diterapkan lantaran ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%.

Ketua Indonesian Mining Institute Irwandi Arif mengatakan, DMO merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, kenaikan porsi DMO harus disesuaikan untuk kebutuhan PT PLN (Persero) dan industri lainnya.

“Kenaikan DMO tentunya disesuaikan dengan kebutuhan PLN, dan industri lain seperti pupuk, semen, smelter, tekstil dan lain-lain,” kata Irwandi kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025).

Adapun, dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, pemerintah menetapkan persentase penjualan DMO batu bara sebesar 25% dari realisasi produksi pada tahun berjalan.

Ketentuan itu berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara tahap operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian komoditas batu bara.

Kewajiban pasok tersebut untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik dan bahan baku/bahan bakar untuk industri. Dalam beleid tersebut ketentuan harga jual batu bara DMO untuk penyediaan tenaga listrik atau pembangkit listrik PLN belum diubah atau masih sebesar US$70 per metrik ton.

Di sisi lain, Kementerian ESDM menyebut wacana menaikkan porsi DMO juga demi menjaga harga batu-bara yang belakangan melemah.

Namun, Irwandi menilai harga batu bara tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor saja. Menurutnya, harga emas hitam sangat tergantung supply demand di dunia.

Hal ini khususnya bergantung pada konsumsi batu bara di China dan India, produksi negara-negara di dunia, dan perkembangan energi baru terbarukan.

“Jadi kebijakan yang dimaksud [menaikkan porsi DMO] hanya satu dua faktor dari banyak faktor untuk perkembangan harga batu bara,” kata Irwandi.

Rencana menaikkan porsi DMO batu bara lebuh dari 20% dari produksi pertam kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Hal itu ia sampaikan ketika merespons laporan Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian yang menyebut bahwa ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%.

“Ke depan kita mau revisi RKAB, DMO-nya mungkin bukan hanya 25%, bisa lebih dari itu. Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025), dikutip dari siaran YouTube Komisi XII DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Bahlil tak memungkiri bahwa dalam pemenuhan DMO, sejumlah pelaku usaha batu bara ada yang ‘bermain-main’, tanpa menjelaskan lebih lanjut modus permainan yang dimaksud.

“Di undang-undang yang baru ini, dia [pengusaha] penuhi DMO dulu baru ekspor. Abuleke [tukang tipu] juga sebagian ini. Aku tahu ini, ada main-main. Dirjen sudah saya kasih tahu, dirjen jangan main-main,” kata Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian menyoroti adanya ketidakseimbangan pasokan DMO antara BUMN dengan perusahaan tambang swasta.

Dia menyebut bahwa porsi DMO yang disalurkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) jauh lebih besar dari kewajiban DMO, sementara perusahaan lainnya tidak memenuhi ketentuan 25%.

“Kami dapat data dari PTBA mereka sampai sekitar 55% untuk DMO, tapi dari perusahaan tambang yang lain tidak penuhi 25%. Artinya, dari kebijakan pemerintah itu 25% untuk DMO, tetapi faktanya enggak seimbang,” kata Ramson.

14/11/2025 18:50
Sampah di Jabar Kembali Menggunung, Bagaimana Solusinya?

Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama stakeholder terkait saat ini tengah meramu solusi untuk mengatasi permasalahan sampah. Terlebih saat ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dinilai sudah tidak layak untuk terus menerus menampung sampah.

“Saya katakan belum optimal, buktinya ini (sampah) masih terus, masalah lagi, masalah lagi,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (14/11/2025).

Erwan mendorong kepada seluruh kepala daerah untuk segera melakukan kordinasi guna merumuskan masalah sampah. Erwan pun tidak ingin sampah menjadi pembahasan berulang di wilayah aglomerasi Bandung Raya.

“Para kepala daerah Bandung Raya ini memang harus segera berkumpul segera merumuskan apa yang paling tepat untuk permasalahan sampah ini. Jangan sampai setiap tahun permasalahannya itu lagi, itu lagi. Jangan sampai kita masalah itu terus hanya masalah sampah sampah,” jelas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, pihaknya mendukung berbagai rencana untuk mengatasi permasalahan sampah. Termasuk dengan usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang TPA Sarimukti untuk dijadikan lokasi pelaksanaan program Waste To Energy (WTE) dengan Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL).

“Sampah kan memang dari dulu ya persoalan Bandung Raya ini belum terselesaikan. Ada beberapa opsi teknologi pengolahan sampah yang saat ini juga belum beres. Ya, problem dari mungkin 10 tahun yang lalu saya jadi anggota Komisi 4 di DPR RI,” kata Ono di tempat yang sama.

Dia mengatakan, sejumlah rencana untuk mengatasi sampah hingga kini belum juga terealisasi. Ono menilai, pihak terkait seharusnya segera mencari penyebab rencana-rencana tersebut belum bisa berjalan sehingga sampah kembali menumpuk.

“Kita semua tahu kan listrik Indonesia didominasi oleh PLN. Padahal kita mempunyai sumber energi ya selain batu bara dan yang lainnya seperti misalnya surya, air, sampah, geotermal, dan lain-lain,” ucap Ono.

14/11/2025 18:00
PLN Dorong Swasta-Pemda Ikut Bangun SPKLU, Begini Cara Daftarnya

Jakarta –

PT PLN (Persero) terus mendorong pihak swasta hingga Pemerintah Daerah (Pemda) untuk ikut serta membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Langkah ini diperlukan dalam memajukan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) nasional.

EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PLN, Joni, mengatakan saat ini di seluruh wilayah Indonesia sudah tersedia sebanyak 4.377 SPKLU di 2.862 lokasi. Dari jumlah itu, 2.646 SPKLU merupakan milik PLN murni dan sisanya milik mitra.

Bersamaan dengan itu, PLN terus berupaya untuk terus membangun SPKLU secara mandiri. Walau tentu menurut Joni upaya ini memiliki keterbatasan dan memerlukan kolaborasi dari pihak swasta dan Pemda.

“Tentu keterlibatan swasta sangat kita harapkan. Karena itu kami mempunyai skema-skema kerjasama yang memberikan insentif bagi swasta yang ingin ikut bermain di bisnis SPKLU ini,” paparnya dalam acara detikcom Leaders Forum: Masa Depan Kendaraan Listrik, di Jakarta, ditayangkan Jumat (14/11/2025).

Sementara bagi mereka yang ingin memiliki SPKLU-nya sendiri atau ingin berinvestasi di bisnis pengisian daya kendaraan listrik ini, Joni mengatakan proses pendaftaran dapat dilakukan secara online.

Namun ia menyarankan kepada para calon investor pemilik SPKLU ini untuk mendatangi langsung unit pelayanan PLN terdekat. Sebab di unit-unit pelayanan itu, PLN juga telah menyiapkan tim khusus melalui Priority Account Executive (PAE) yang akan berfokus membantu proses pendaftaran.

“Ada PAE khusus itu mereka akan jelaskan. Karena kadang-kadang kan kita kasih informasi sekarang, ternyata begitu coba daftar sendiri kan agak sulit atau mungkin nggak familiar dengan website-nya. Kita siap bantu,” katanya.

“Jadi pada saat datang syarat apa yang diminta pun kita akan bilang, ini bentuknya seperti ini, ini apa, kayak gitu. Semua kita bantu,” tegasnya.

Selain SPKLU, PLN juga membuka kemintraan untuk pembangunan fasilitas pengisian daya motor listrik yakni Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU).

“SPBKLU, kita swap baterai, sudah mulai jalan. Bahkan di kantor-kantor PLN itu bisa swap. Kita juga kerja sama dengan pabrikan-pabrikan motor untuk membuat standarisasi karena kan baterai motor itu beda-beda, susah kalau baterainya beda mau swap kan,” terangnya.

Karena itu, ia kembali menekankan bagaimana pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

“PLN itu identik dengan listrik. Kendaraan listrik identik dengan PLN. Namun ada hal yang harus kita garisbawahi bahwa PLN tidak bisa maju sendiri untuk membangun itu. PLN butuh bantuan dari semua pihak, pemerintah, swasta, bahkan pengusaha-pengusaha yang ingin ikut,” pungkasnya.

(igo/hns)

14/11/2025 15:25
PLN Pastikan Cadangan Daya RI Cukup untuk Ekosistem EV Nasional

Jakarta –

PT PLN (Persero) mengatakan cadangan daya pembangkit terhadap beban puncak alias reserve margin kelistrikan di berbagai wilayah Indonesia lebih dari cukup.

Kondisi ini bisa menunjang kebutuhan energi di ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) nasional hingga beberapa tahun ke depan. Termasuk di antaranya untuk kebutuhan pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PLN, Joni, menjelaskan secara umum sistem kelistrikan nasional masih menyebar dan berdiri sendiri di setiap pulau semisal Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Dalam hal ini daya mampu pasok di dengan beban puncak, masing-masing pulau masih memiliki reserve margin yang cukup tinggi.

“Contoh di pulau Jawa, reserve margin kita itu hampir 5.000 megawatt, Sumatra itu 2.000an, Sulawesi sekitar 800-900. Jadi kalau melihat dari potensi demand kendaraan listrik dengan daya mampu pasoknya, ini masih dalam kategori aman untuk beberapa tahun ke depan,” terang Joni dalam acara detikcom Leaders Forum: Masa Depan Kendaraan Listrik, di Jakarta, ditayangkan Jumat (14/11/2025).

Meski sudah memiliki reserve margin yang cukup tinggi guna memenuhi kebutuhan energi nasional, PLN tetap terus berupaya untuk meningkatkan supply kelistrikan di Indonesia dengan bebagai strategi.

Sebut saja meningkatkan bauran pasokan listrik nasional dari sumber-sumber energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Hal ini juga sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

“Bahkan kita punya rencana 2034 nanti sekitar 70% pasokan kita adalah renewable energy,” kata Joni.

Belum lagi, perusahaan listrik milik negara itu tengah mengembangkan jaringan listrik yang menghubungkan pembangkit dan saluran transmisi di satu pulau ke pulau yang lain. Dengan begitu sistem kelistrikan nasional yang selama ini berdiri sendiri-sendiri, ke depan dapat menjadi satu jaringan utuh dengan kapasitas jauh lebih besar.

“Peningkatan ini juga akan dipuncak oleh grid connectivity. Jadi kita akan juga membangun konektivitas pulau-pulau besar, Sumatra ke Jawa, Kalimantan ke Jawa, sehingga secara keseluruhan tadinya berdiri sendiri-sendiri nanti akan menjadi satu sehingga makin kuat dan makin bisa mengakomodir kebutuhan daya untuk kendaraan listrik ini,” tutur Joni.

(igo/hns)

14/11/2025 15:15
Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Layani 4.377 SPKLU

Jakarta –

PT PLN (Persero) menjadi salah satu pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) Tanah Air. Sebab dalam Perpres 55 Tahun 2019, PLN mendapat penugasan dalam penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik nasional.

Dalam hal ini, PLN bersama 50 mitra usaha telah membangun infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebanyak 4.377 di 2.862 lokasi. Dari jumlah itu, 2.646 mesin merupakan milik PLN murni dan sisanya milik mitra.

“Swasta pun ada yang kerja sama langsung dengan PLN dengan skema-skema yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang berdiri dengan ekosistemnya sendiri,” kata EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PLN, Joni, dalam acara detikcom Leaders Forum: Masa Depan Kendaraan Listrik, di Jakarta, ditayangkan Jumat (14/11/2025).

Meski begitu, Joni mengatakan jumlah ini masih jauh dari target yang dicanangkan pemerintah. Sebab dalam Kepmen ESDM Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU 2025-2030, satu mesin SPKLU diharapkan dapat melayani 15 kendaraan listrik.

Dengan proyeksi jumlah kendaraan listrik pada 2030 mendatang yang bisa mencapai 943.764 unit, maka diperlukan sekitar 62.918 SPKLU di seluruh wilayah Indonesia. Tentu penambahan jumlah titik dan mesin pengisian daya EV ini akan menyesuaikan dengan penyebaran penggunaan kendaraan listrik masyarakat.

“Jadi satu SPKLU itu harapannya untuk 15 kendaraan. Jadi kalau kita lihat di tahun 2030 sekitar 900 ribuan kendaraan, ita butuh sekitar 63 ribu SPKLU yang ada di Indonesia,” terangnya.

Joni mengatakan untuk mencapai target itu, pihaknya terus membuka SPKLU baru di berbagai titik. Menurutnya, minimal setiap kantor PLN di seluruh penjuru Indonesia sudah atau akan memiliki layanan untuk pengisian daya kendaraan listrik ini.

“Bahkan tahun ini kita sudah membangun 1.500an, dan tahun depan juga akan kita bangun lagi, itu yang PLN sendiri,” ucap Joni.

“Kita sudah punya skema minimal semua kantor PLN itu harus ada. Jadi kalau misalnya kita berbicara dari Aceh kemudian sampai ke Papua, semua kantor PLN itu kita harapkan sudah ada SPKLU dengan tipe yang beragam. Ada memang yang sudah ada operasi ultrafast charging, ada yang fast charging, medium, maupun yang masih standar. Tapi setidaknya kita berusaha hadir di setiap lokasi di mana kantor kita ada,” pungkasnya.

(igo/hns)

14/11/2025 15:00
Kabel Menjuntai Hampir Kena Tanah di Jaksel Diperbaiki, Warga Takut Kesetrum

Jakarta –

Jaringan utilitas yang menjuntai di Jalan Anggrek II, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan kini diperbaiki. Kabel-kabel semrawut itu kini sudah lebih tinggi.

Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (14/11/2025) kabel yang menjuntai itu kini ditopang tiang besi di bagian tengah. Lalu kabel-kabelnya diikat agar tidak terurai.

Meski begitu, jaringan utilitas yang berada di RT 10/RW 2 itu tetap semrawut. Kabel-kabel yang menumpuk membuat tiang sedikit miring.

Foto: Kabel menjuntai di Setiabudi Jaksel diperbaiki. (Taufiq/detikcom)

Ramdani (50) seorang warga yang rumahnya tepat berada di bawah jaringan utilitas itu mengatakan, perbaikan jaringan baru dilakukan semalam, Kamis (13/11). Sebelumnya kabel dari jaringan utilitas itu menjuntai hingga hampir menyentuh permukaan tanah.

“Udah dua minggu kemarin juntai ke bawah itu. Kemarin sampai orang mau lewat harus nunduk. Iya ini semalam baru aja dibenerin. Jam 7 ada dari PLN sama Bina Marga. Benerinnya iya baru ditambah tiang, ini baru ada, biar ditopang kabelnya. Yang sebelah sana juga baru, yang miring diganti. Tapi itu kelihatannya agak miring juga ya,” kata Ramdani kepada wartawan.

“Gara-gara nyangkut ke mobil material gitu, ketarik. Sampai melengkung doyong tiangnya,” jelasnya.

Kabel menjuntai di Setiabudi, Jaksel sebelum diperbaiki. Foto: Gilang Faturahman

Ramdani khawatir dengan kondisi jaringan utilitas yang menjuntai itu. Dia tak bisa membayangkan bila tiba-tiba kabel itu memicu kebakaran.

Dia berharap, jaringan utilitas itu benar-benar diperbaiki. Sebab sampai saat ini tinggi kabel masih tampak rendah dan khawatir kembali tersangkut mobil.

“Warga pengennya minimal dirapikan aja dulu, semisal belum bisa dimasukin ke tanah, jangan sampai semrawut aja,” katanya.

Warga lain, Lif (47) mengatakan, dirinya khawatir gara-gara jaringan utilitas bisa memakan korban. Apalagi jalan di sekitarnya ramai dilintasi banyak orang.

“Takut, kalau itu. Kadang kalau lewat jatuh, terus kesertrum kan gak tahu ya,” katanya.

(idn/idn)

14/11/2025 12:44