Xcloud.id

BUMN: PLN

  • Tangsel Bakal Punya Pembangkit Listrik dari Sampah di Serpong

    Tangsel Bakal Punya Pembangkit Listrik dari Sampah di Serpong

    Jakarta –

    Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, optimistis proyek waste to energy (WTE) atau sulap sampah jadi listrik di wilayahnya bisa terealisasi pada 2027. Sebab Tangsel merupakan satu dari tujuh titik yang ditetapkan sudah siap dilakukan pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

    Sebelumnya pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah menetapkan 33 titik lokasi pembangunan PLTSa. Dari jumlah tersebut, tujuh di antaranya dinyatakan sudah siap untuk dilakukan pembangunan.

    “Kalau boleh berandai-andai dan 2027 sudah jadi energi listrik,” kata Benyamin dalam acara Waste to Energy Investment Forum 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

    Ia menjelaskan rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah jadi sumber energi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

    Dalam hal ini, rencananya fasilitas PLTSa tersebut akan berdiri di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Serpong, yang mana di kawasan tersebut sudah tersedia lahan seluas 5 hektare.

    “Untuk persiapan masuk kepada Perpres 109, 5 hektare sudah kita siapkan kemudian kebetulan lokasinya di dekat dengan aliran sungai Cisadane dan gardu induk listriknya itu tinggal menyeberang saja,” terangnya.

    “Jadi persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Kota Tangerang Selatan untuk masuk dalam Perpres 109 ini sudah siap. Pada prinsipnya tinggal bagaimana proses administrasi dan seterusnya,” tambah Benyamin.

    Menurutnya saat ini proses pengelolaan sampah menjadi listrik ini sudah masuk dalam tahap konsultasi dan asistensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk kemudian bisa dilanjutkan pada tahap pembangunan fasilitas.

    “Target kami dengan Perpres 109 dan kami laporkan sudah ada pemenang lelang di Tangerang Selatan yang nanti bisa masuk ke Perpres 109, ini lahan sudah siap ada 5 hektare. Kemudian karena ini menggunakan teknologi, dia membutuhkan air untuk menginginkan turbinnya kita ada Cisadane. Kemudian PLN-nya kita tinggal menyeberang, gardu induk PLN itu ada di seberang TPA kami,” jelasnya.

    “Sehingga dengan demikian, yang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana peran Pemerintah Kota mengangkut sampah itu ke industri waste to energy ini sendiri. Tapi yang tidak boleh kalah dilupakan adalah peran masyarakat, supaya edukasi tetap dilakukan pemerintah daerah,” sambungnya.

    (igo/fdl)

  • RI Bakal Bangun Pembangkit Tenaga Sampah PLTSa 452 MW Sampai 2034

    RI Bakal Bangun Pembangkit Tenaga Sampah PLTSa 452 MW Sampai 2034

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi menyatakan bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025-2034, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) direncanakan bisa terbangun hingga 452 Mega Watt (MW).

    Eniya mencatat, dari 452 MW PLTSa itu tersebar di beberapa wilayah, diantaranya: Jawa, Madura, Bali Sumatera hingga Sulawesi. “Sampai 10 tahun ke depan ada 452 MW. Suma sudah diakomodasi dan di sini proses tadi, sudah di eliminir. Sudah ditetapkan (harganya) 20 sen per kwh.” ungkap Eniya dalam Waste to Energy Invesment Forum 2025, Rabu (19/11/2025).

    Sebagaimana diketahui, harga listrik dari PLTSa tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Teknologi Ramah Lingkungan.

    Melalui aturan itu, kata Eniya, batas waktu penetapan harga listrik atau perjanjian jual beli listrik (PJBL) hanya membutuhkan waktu 10 hari.

    “Lalu konsumsi, lalu layak dan dikeluarkan, tidak ada lagi negosiasi dengan PLN dan disetujui Menteri ESDM, masuk OSS,”

    “Kita terobos, dan ini baru, jual dengan cara seperti itu, setelah pemilihan Danantra, Pemda, lalu ke ESDM,” tandas Eniya.

    Eniya menambahkan, bahwa sejatinya sampah menjadi energi bukan hanya menjadi pembangkit listrik. Produk dari sampah itu sendiri bisa diakomodasikan menjadi bioenergi, BBM Terbarukan, gas hingga biomassa lainnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Sampah Bisa Jadi Listrik, Aturannya Terbit Bulan Ini

  • Sopir Truk Meninggal Tersetrum saat Kecelakaan di Bojonegoro, PLN Pastikan Bukan Karena Kabel Kendor

    Sopir Truk Meninggal Tersetrum saat Kecelakaan di Bojonegoro, PLN Pastikan Bukan Karena Kabel Kendor

  • PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat Konawe di Hari Pahlawan

    PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat Konawe di Hari Pahlawan

    Bisnis.com, KONAWE – Pada momentum peringatan Hari Pahlawan, PT PLN (Persero) hadir untuk menyalakan harapan bagi keluarga prasejahtera di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Melalui program Light Up The Dream (LUTD), sepuluh warga kini dapat menikmati akses listrik mandiri yang selama ini mereka nantikan.

    Program LUTD merupakan program sosial PLN untuk memberikan sambungan listrik gratis dan layak kepada masyarakat prasejahtera, terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), yang berasal dari dana donasi sukarela pegawai PLN.

    Salah satu penerima manfaat, Sofyanto, tak dapat menyembunyikan rasa syukurnya, ketika kini ia dapat menikmati akses listrik yang telah lama ia impikan.

    “Terima kasih kepada pegawai PLN atas bantuan (pemasangan) listrik gratis ini. Sebelumnya saya menyalur listrik dari tetangga. Sekarang, dengan adanya meteran kWh sendiri, saya bisa menikmati listrik dengan lebih leluasa. Semoga hal ini bermanfaat bagi kehidupan keluarga kami,” ungkap Sofyanto saat penyalaan sambungan listrik gratis pada Minggu (16/11).

    Komisaris Independen PT PLN (Persero), Ali Masykur Musa yang turut hadir dalam penyalaan simbolis pemasangan listrik gratis menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dan sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, PLN memiliki tanggung jawab memastikan akses listrik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

    “Kegiatan ini mencerminkan kepedulian dan solidaritas insan PLN. Melalui LUTD, PLN ingin memastikan seluruh keluarga di Indonesia dapat memanfaatkan listrik untuk kehidupan yang lebih baik,” ujar Ali Masykur.

    Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menekankan bahwa program LUTD merupakan semangat gotong royong insan PLN dalam mewujudkan energi berkeadilan hingga seluruh pelosok tanah air.

    “Bagi PLN, LUTD tidak hanya sekadar program bantuan, melainkan komitmen perseroan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia agar dapat merasakan manfaat listrik. Kami pastikan tidak ada satu pun keluarga di Indonesia yang tertinggal dalam menikmati energi listrik,” kata Darmawan.

    Pada kesempatan yang sama, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah mencatat bahwa UID Sulselrabar telah menyalakan mimpi 5.866 keluarga sejak program LUTD diluncurkan pada tahun 2020.

    “Listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi. Dengan adanya listrik, anak-anak dapat belajar lebih baik, dan kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi,” jelas Edyansyah.

    Edyansyah menegaskan bahwa tujuan PLN adalah menumbuhkan semangat berbagi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera.

    “Dengan gotong royong, kita dapat membantu mewujudkan akses listrik bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.

  • Ini Tarif Listrik November 2025 dari Pemerintah

    Ini Tarif Listrik November 2025 dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Tarif listrik baru ditetapkan oleh https://www.bisnis.com/topic/2604/pemerintah RI untuk setiap golongan dan per kWh pelanggan PT PLN yang berlaku mulai kuartal (triwulan) keempat tahun ini, mulai dari Oktober hingga Desember 2025.

    Melansir situs resmi Kementerian ESDM, pemerintah memutuskan bahwa tarif listrik untuk kuartal IV/2025 dinyatakan tetap sama seperti kuartal III/2025. Itu berarti, tarif listrik tidak mengalami kenaikan maupun penurunan hingga akhir tahun 2025.

    Tarif listrik yang diatur pemerintah akan diatur kembali setiap tiga bulan untuk menyesuaikan dengan kondisi realisasi parameter ekonomi level makro. Terdapat empat indikator ekonomi makro yang mempengaruhi tarif listrik, yaitu: kurs Rupiah dengan Dollar Amerika, harga minyak mentah (Indonesia Crude Price), harga batubara acuan, dan inflasi. 

    Kenaikan tarif listrik dicatat oleh Bisnis.com terakhir kali pada kuartal III/2022 untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi dengan daya listrik 3.500 VA ke atas (golongan R2 dan R3), dan pemerintah (golongan P1, P2, dan P3). 

    Saat itu, pemerintah menaikkan tarif listrik di tengah pandemi Covid-19 karena besaran empat indikator ekonomi makro meningkat. Di tahun 2022, kenaikan listrik berpengaruh bagi 2,09 juta rumah tangga, dan 373 ribu pelanggan pemerintahan. 

    Tarif listrik yang digunakan pada akhir tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 7/2024, tentang tenaga listrik yang disediakan PT PLN. Tarif listrik yang tetap berlaku untuk pelanggan listrik bersubsidi maupun non-subsidi. Pelanggan yang memakai listrik subsidi akan tetap mendapatkan subsidi seperti sebelumnya.

    Melansir Kementerian ESDM, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp90,22 triliun untuk subsidi listrik di tahun 2025, naik dari tahun 2024 yang sebesar Rp73,24 triliun. Hal tersebut dimaksudkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan akses listrik yang menjangkau secara adil.

    Berikut daftar tarif listrik PLN per kWh untuk November-Desember 2025:

    1. Golongan R-1/TR, batas daya 900 VA: Rp1.352 per kWh 

    2. Golongan R-1/TR, batas daya 1.300 VA: Rp1.444,70 

    3. Golongan R-1/TR, batas daya 2.200 VA: Rp1.444,70 

    4. Golongan R-2/TR, batas daya 3.500-5.500 VA: Rp1.699,53 

    5. Golongan R-3/ TR, batas daya 6.600 VA atau lebih: Rp1.699,53 

    6. Golongan B-2/TR, batas daya 6.600 VA–200 kVA: Rp1.444,70 

    7. Golongan B-3/TM, B-3/TT, batas daya lebih dari 200 kVA: Rp1.114,74 

    8. Golongan I-3/TM, batas daya lebih dari 200 kVA hingga kurang dari 30.000kVA: Rp1.114,74 

    9. Golongan I-4/TT, batas daya 30.000 kVA atau lebih: Rp996,74 

    10. Golongan P-1/ TR, batas daya 6.600 VA–200 kVA: Rp1.699,53 

    11. Golongan P-2/TM, batas daya lebih dari 200 kVA: Rp1.522,88 

    12. Golongan P-3/ TR: Rp1.699,53 

    13. Golongan L/TR, L/TM, L/TT: Rp1.644,52

    (Stefanus Bintang)

  • Listrik sering padam, Gubernur Aceh minta PLN serius layani masyarakat

    Listrik sering padam, Gubernur Aceh minta PLN serius layani masyarakat

    ANTARA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Senin (17/11), menyebut, pemadaman listrik yang terjadi dalam kurun dua bulan terakhir merugikan masyarakat dan ikut menghambat investasi di Aceh. Menurutnya, pemadaman listrik di Aceh tidak semestinya terjadi, sebab pasokan listrik di Aceh melebihi permintaan yang ada atau surplus. (Aprizal Rachmad/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator tinjau lokasi kebakaran di Palmerah

    Legislator tinjau lokasi kebakaran di Palmerah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi AbDPRD DKI Jakarta, Kevin Wu meninjau lokasi kebakaran yang akibat putusnya kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Jalan Tomang Banjir Kanal, Gang Pelita 08, RT 08/RW 04 Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat.

    “Yang kita juga mau dengar adalah bagaimana untuk kondisi warga yang terdampak khususnya rumahnya yang terbakar ini,” kata Kevin saat meninjau lokasi kebakaran tersebut pada Senin.

    Berdasarkan peninjauannya, sudah ada komunikasi antara pengurus RT/RW setempat dengan pihak terkait kerusakan yang mengakibatkan kebakaran tersebut.

    “Saya tadi dengar bahwa saat ini sudah ada dialog. Sudah akan ada pembicaraan antara warga nanti diwakili oleh RT/RW dan juga pihak Kelurahan (Jatipulo) untuk berdialog dengan pihak PLN. Itu yang kita nantikan,” tutur Kevin.

    Menurut dia, kondisi SUTT di area tersebut mesti ditinjau ulang untuk mengantisipasi kejadian serupa. Hal itu juga menyusul putusnya kabel SUTT juga pernah terjadi pada 2015, masih di wilayah tersebut.

    “Harus meninjau ulang sebenarnya kondisi-kondisi SUTT yang memang adanya di permukiman. Ini kita harus minta mereka mesti ada SOP bagaimana perawatannya,” katanya.

    Kevin mengungkapkan, pihak PLN mengaku ada perawatan rutin terhadap jaringan listrik di wilayah tersebut sekali dalam enam bulan.

    “Bahwa kita harus audit itu, apakah benar mereka melakukan itu. Dan harus kita minta laporannya sebagai DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kita mesti tahu juga jangan sampai nanti warga lagi yang dikorbankan,” ujar Kevin.

    Sebelumnya, warga mendengar dentuman besar sebelum kebakaran melanda permukiman di Jalan Tomang Banjir Kanal, Gang Pelita 08, Kelurahan Jatipulo RW 04, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada Minggu (16/11) sore.

    “Seketika itu kebakaran terjadi di sejumlah titik di lingkungan RW 04. Dari kabel, percikan apinya bikin kebakaran langsung di banyak titik,” kata Ketua RW 04 Kelurahan Jatipulo, Maulana Sani kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

    Terdapat 60 rumah warga yang hangus terbakar. Akibatnya, 125 kepala keluarga dengan 350 jiwa harus mengungsi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Tebar 1 Juta Panel Interaktif di 3T, Kesiapan Internet jadi Sorotan

    Prabowo Tebar 1 Juta Panel Interaktif di 3T, Kesiapan Internet jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA— Kesiapan infrastruktur internet hingga listrik menjadi tantangan terberat bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program layar interaktif di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). 

    Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai rencana Prabowo menambah satu juta Interactive Flat Panel (IFP) pada 2026 harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dasar.

    Dia menegaskan pemasangan IFP tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan listrik dan internet yang memadai.

    “Karenanya Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota harus kolaborasi dalam program ini,” kata Agung kepada Bisnis pada Senin (17/11/2025). 

    Agung juga menekankan perlunya kerja sama lintas institusi untuk percepatan penggelaran infrastruktur. 

    Agung menambahkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta para penyelenggara jaringan dan layanan internet perlu didorong bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar proses elektrifikasi dan perluasan layanan internet dapat terwujud lebih cepat.

    Menurutnya, keberadaan perangkat pembelajaran visual akan meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar, terutama di sekolah-sekolah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan akses tenaga pendidik berkualitas.

    “Guru-guru terbaik di bidangnya [IPA, IPS, Bahasa, Matematika dll] dapat meng-coach guru-guru di 3T agar anak2 memperoleh bahan pelajaran berkualitas tinggi,” ungkapnya. 

    Sentuhan AI

    Sementara itu, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), M. Danny Buldansyah mengatakan penerapan layar interaktif pemerintah dalam terus dikembangkan, termasuk dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). 

    AI yang terintegrasi dengan sistem kelistrikan akan membuat tenaga yang dipakai per kelas menjadi lebih efisien sehingga pemerintah dapat berhemat. 

    Danny mencontohkan di Surabaya terdapat smart campus yang telah menggunakan AI dengan layar pintar. Seluruh materi pembelajaran telah masuk di dalamnya dan terhubung dengan kelistrikan. Alhasil, ketika dosen masuk ke kelas layar pintar, lampu, dan lain sebagainya akan menyala secara bersamaan. 

    Ketika jam keluar kelas, seluruh listrik akan mati secara otomatis sehingga lebih menghemat listrik.  

    Dia juga menyarankan pemerintah untuk mendalami aspek keberlanjutan dari perangkat yang disebar nanti. Setelah layar pintar hadir di sekolah perlu ada SDM yang dapat merawat layar pintar tersebut sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama. 

    “Ekosistemnya harus disiapkan,” kata Danny. 

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan besar dalam program digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026. Pemerintah berencana memasang tiga panel tambahan untuk setiap sekolah di seluruh Indonesia, atau sekitar satu juta unit IFP secara nasional.

    “Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi, tahun depan sasaran kita adalah menambah tiga panel, berarti tiga kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia berarti tahun depan kita akan pasang insyaallah satu juta panel kira-kira,” kata Prabowo saat peluncuran IFP di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).

    Prabowo menegaskan daerah 3T menjadi prioritas utama dalam distribusi perangkat tersebut. Dia mengakui masih ada kendala distribusi di 140 sekolah wilayah pegunungan, namun memastikan pendistribusian akan tuntas dengan dukungan aparat keamanan.

    “InsyaAllah kita pun akan sampai ke situ dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengumumkan rencana pembangunan studio pusat di Jakarta untuk memproduksi materi pembelajaran digital yang dapat diakses seluruh sekolah secara serentak. Dia menambahkan akses gratis modul digital tersebut juga bisa dimanfaatkan siswa dan orang tua di rumah.

    “Kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah,” tandasnya.

  • PLN Percepat Pemulihan SUTT 150 kV di Palmerah, Pastikan Jaringan Aman untuk Warga

    PLN Percepat Pemulihan SUTT 150 kV di Palmerah, Pastikan Jaringan Aman untuk Warga

    Petugas Tim Reaksi Cepat BPBD Jakarta Barat, A. Ma’mum, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja PLN di lapangan. “Respon PLN di lapangan membuat penanganan pasca-gangguan berjalan cepat dan lancar,” ujarnya.

    Dukungan serupa juga disampaikan Ketua RW 04 Jati Pulo, Maulana Sani. Ia menyebut petugas PLN telah bersiaga sejak malam hari hingga keesokan siangnya untuk memastikan tidak ada potensi gangguan lanjutan.

    “Sejak kami menghubungi pada malam hari hingga siang ini, petugas PLN terus bergerak melakukan perbaikan dan memastikan tidak ada gangguan lanjutan yang membahayakan warga,” katanya.

    General Manager PLN UIT JBB, Himmel Sihombing, menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Menurutnya, sinergi antara PLN, BPBD, dan warga menjadi kunci mempercepat proses pemulihan serta menjaga keselamatan masyarakat.

     

  • PLTU Adipala Terapkan Digitalisasi, Pasokan Biomassa Lebih Terjamin

    PLTU Adipala Terapkan Digitalisasi, Pasokan Biomassa Lebih Terjamin

    Sebelumnya, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berinovasi dalam menjaga pasokan energi primer nasional, salah satunya dengan mengelolaan limbah menjadi sumber energi baru dan terbarukan (EBT).

    Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia, Rakhmad Dewanto, mengatakan, pengembangan biomassa melalui pemanfaatan limbah merupakan bagian penting dari strategi dekarbonisasi PLN Group. Langkah ini juga menjadi kontribusi PLN terhadap target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 dan Net Zero Emission 2050.

    “Pengembangan biomassa di PLN Group yang dilaksanakan oleh PLN Energi Primer Indonesia adalah salah satu upaya nyata mengurangi emisi karbon nasional,” kata Rakhmad, Selasa (28/10/2025).

    Dalam mengembagkan limbah menjadi sumber EBT PLN EPI menggandeng PT Farmindo Multi Dimensi. Kerja sama ini menjadi langkah strategis PLN EPI dalam memperkuat ekosistem bioenergi dan biomassa di Indonesia, sekaligus mendukung target pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060.

    Potensi bioenergi Indonesia sangat besar, baik dari limbah pertanian, limbah industri, maupun tanaman energi. Jika dikelola optimal, limbah yang selama ini tidak bernilai dapat menjadi sumber energi sekaligus mengurangi emisi,” ujar Rakhmad.

    Rakhmad menjelaskan, saat ini PLN telah menerapkan cofiring biomassa di 52 unit PLTU dengan target pemanfaatan hingga 10 juta ton biomassa di tahun 2030. Selain itu, PLN juga tengah mengembangkan pembangkit biomassa, pembangkit berbasis sampah, dan biogas dengan total kapasitas hampir 1 Gigawatt (GW).

    “PLN EPI bertanggung jawab memastikan seluruh pasokan energi primer bagi pembangkit PLN Group. Kami suplai batu bara sekitar 100 juta ton per tahun dan gas hampir 1.400 juta kaki kubik per hari. Kini, Kami mulai mendorong bioenergi sebagai sumber pasokan baru yang berkelanjutan,” tambahnya.