Xcloud.id

BUMN: PLN

  • Rusia Siap Bantu, Indonesia Bisa Segera Punya Pembangkit Nuklir

    Rusia Siap Bantu, Indonesia Bisa Segera Punya Pembangkit Nuklir

    Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan pengembangan tenaga nuklir Rusia, Rosatom siap bekerja sama dengan Indonesia dalam mengembangkan energi nuklir. Mereka meyakini Indonesia bisa memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam waktu dekat.

    Wakil Direktur Jenderal Solusi Energi Terapung Rosatom Mechanical Engineering LLC, Vladimir Aptekarev mengungkapkan hal ini terlihat dari komitmen Indonesia yang telah mendeklarasikan mengembangkan pemanfaatan energi bersih termasuk nuklir. 

    Komitmen ini semakin nyata, pascameluncurnya dokumen rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 yang telah dinyatakan secara eksplisit. Sesuai RUPTL PLN, dua unit PLTN dengan kapasitas masing-masing 2 x 250 megawatt (Mw) akan dibangun.

  • Polisi Periksa Adik Jusuf Kalla Kasus PLTU Kalbar Hari Ini (20/11)

    Polisi Periksa Adik Jusuf Kalla Kasus PLTU Kalbar Hari Ini (20/11)

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri memeriksa Direktur PT Bakti Rekan Nusa (BRN), Halim Kalla hari ini, Kamis (20/11/2025).

    Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Brigjen Totok Suharyanto mengatakan adik dari Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla itu sudah memenuhi panggilan polisi. “Barusan dilaporan penyidik bahwa HK sudah datang,” ujar Totok saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).

    Totok mengatakan pemeriksaan Halim dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalbar.

    Selain Halim Kalla, Totok mengemukakan bahwa pihaknya telah memeriksa memeriksa Direktur PT Praba Indopersada Hartanto Yohanes Lim (HYL) dengan 57 pertanyaan pada Rabu (19/11/2025). “Tersangka HYL kemarin sudah diperiksa,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, total ada empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Halim, eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM), Dirut PT BRN berinisial RR dan HYL turut menjadi tersangka.

    Adapun, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat. 

    Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.

  • Smelter Inalum di Mempawah Butuh Suplai Listrik Tanpa Kedip, Ini Permintaan Manajemen

    Smelter Inalum di Mempawah Butuh Suplai Listrik Tanpa Kedip, Ini Permintaan Manajemen

    Liputan6.com, Jakarta – PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum membutuhkan suplai listrik yang stabil untuk menopang operasional Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II di Mempawah, Kalimantan Barat. Pasokannya diharapkan bisa didapat dari PT PLN (Persero) atau pembangkit swasta.

    Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita menyampaikan suplai listrik dibutuhkan pada 2028 mendatang, sesuai dengan target operasional dari SGAR Fase II tersebut. Setidaknya, membutuhkan 932 megawatt (MW) dengan pasokan kapasitas terpasang 1,2 gigawatt (GW) untuk mengantisipasi pemadaman.

    “Karena harus ada 1 standby unit untuk memastikan availability 100 persen selama 365 hari per tahun. Karena memang musuh besar kami itu kalau listrik mati smelter kami tidak bisa recovery,” ungkap Melati dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (20/11/2025).

    “Pot-nya langsung mati dan itu harus bangun lining baru untuk pot-nya. Jadi sangat berbahaya sekali kalau buat kami kalau availabilitynya itu kurang dari 100 persen,” sambungnya.

    Dia menjelaskan, pengadaan pembangkit listrik di smelter Mempawah itu tidak masuk dalam anggaran Inalum. Sehingga, suplai listrik bisa didapat dari PLN.

    “Jadi besar harapan kami, kami bisa beli listrik dari PLN,” katanya.

    Minta Restu Beli dari Swasta

    Melati menuturkan, opsi lain pemenuhan listrik itu dipasok dari pembangkit swasta atau independent power producer (IPP) jika memang PLN tidak memiliki kapasitas sesuai yang dibutuhkan.

    Untuk itu, Melati meminta restu dari Komisi VI DPR agar membolehkan hal tersebut. Tujuannya, menjaga keandalan listrik di smelter alumina Inalum.

    “Misalnya jika PLN tidak memiliki rencana untuk pemenuhan listrik di area Kalimantan Barat, maka kami minta diizinkan juga kami bisa mencari listrik, kapasitas listrik itu dari IPP-IPP yang lain. Karena kami sangat ingin pembangunan oembangkit itu bisa menjadi captive source untuk smelter kita,” beber Melati.

     

  • Halim Kalla Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Korupsi PLTU 1 Kalbar

    Halim Kalla Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Korupsi PLTU 1 Kalbar

    Kasus dugaan korupsi ini telah menetapkan tiga tersangka utama, yakni Fahmi Mochtar, Halim Kalla, dan RR, selaku Direktur PT BRN. Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan proyek pembangunan PLTU 1 Kalbar yang berujung pada kerugian negara ratusan miliar rupiah.

    “Kemarin, 3 Oktober, kita tetapkan tersangka melalui mekanisme gelar terhadap tersangka FM (Fahmi Mochtar), yang bersangkutan dia sebagai Direktur PLN saat itu,” kata Kakortas Tipidkor Polri Irjen Cahyono kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

    “Dari pihak swasta ada HK (Halim Kalla), tersangka RR, dan juga pihak lainnya. Kalau nanti di proses penyidikan akan berkembang,” sambungnya.

    Irjen Cahyono menjelaskan bahwa sejak awal perencanaan, proyek PLTU 1 Kalbar telah diwarnai korespondensi dan kesepakatan tidak sehat untuk memenangkan pihak tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan.

    “Sejak awal perencanaan proyek sudah terjadi korespondensi. Artinya ada pemufakatan dalam rangka memenangkan pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya.

    Setelah kontrak ditandatangani, lanjut Cahyono, terjadi berbagai pengaturan yang menyebabkan proyek mangkrak sejak tahun 2008 hingga 2018.

    “Setelah dilakukan kontrak, kemudian ada pengaturan-pengaturan. Sehingga ini terjadi keterlambatan yang akibatkan sampai dengan 2018, itu sejak tahun 2008-2018 dianggurin terus,” katanya.

     

  • Tujuh Tiang Listrik Kompak Roboh dan Timpa Pengendara, Ini Penyebabnya

    Tujuh Tiang Listrik Kompak Roboh dan Timpa Pengendara, Ini Penyebabnya

    Liputan6.com, Jakarta Tujuh tiang listrik di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, roboh pada Kamis (20/11/2025) pukul 08.00 Wita. Akibatnya sejumlah kendaraan yang melintas di lokasi kejadian rusak akibat tertimpa tiang listrik.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar membenarkan kejadian tersebut. Dia menyebut dugaan sementara penyebab robohnya tiang listrik itu adalah karena pohon tumbang.

    “Iya betul ada beberapa tiang listrik roboh karena diduga tidak mampu menahan pohon yang tumbang,” kata Fadli saat dikonfirmasi.

    Akibat kejadian itu, akses jalan di Metro Tanjung Bunga tepatnya di depan kawasan wisata Pantai Akkarena sempat terhambat. Sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat pun rusak karena tertimpa tiang listrik.

    “Akses jalan depan Akkarena terhambat. Dua Unit Kendaraan roda empat dan dua unit kendaraan roda dua yang tertimpa,” jelasnya.

    Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Fadli mengaku bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN untuk mencari solusi terkait tujuh tiang listrik yang roboh tersebut.

    “Kita sudah koordinasi PLN. Nanti update asesmennya kita rilis lebih jauh,” pungkasnya.

  • Tujuh Tiang Listrik Kompak Roboh dan Timpa Pengendara, Ini Penyebabnya

    Tujuh Tiang Listrik Kompak Roboh dan Timpa Pengendara, Ini Penyebabnya

    Liputan6.com, Jakarta Tujuh tiang listrik di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, roboh pada Kamis (20/11/2025) pukul 08.00 Wita. Akibatnya sejumlah kendaraan yang melintas di lokasi kejadian rusak akibat tertimpa tiang listrik.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar membenarkan kejadian tersebut. Dia menyebut dugaan sementara penyebab robohnya tiang listrik itu adalah karena pohon tumbang.

    “Iya betul ada beberapa tiang listrik roboh karena diduga tidak mampu menahan pohon yang tumbang,” kata Fadli saat dikonfirmasi.

    Akibat kejadian itu, akses jalan di Metro Tanjung Bunga tepatnya di depan kawasan wisata Pantai Akkarena sempat terhambat. Sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat pun rusak karena tertimpa tiang listrik.

    “Akses jalan depan Akkarena terhambat. Dua Unit Kendaraan roda empat dan dua unit kendaraan roda dua yang tertimpa,” jelasnya.

    Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Fadli mengaku bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN untuk mencari solusi terkait tujuh tiang listrik yang roboh tersebut.

    “Kita sudah koordinasi PLN. Nanti update asesmennya kita rilis lebih jauh,” pungkasnya.

  • Hari Ini, Polri Periksa Halim Kalla dalam Kasus Korupsi PLTU Kalbar

    Hari Ini, Polri Periksa Halim Kalla dalam Kasus Korupsi PLTU Kalbar

    Hari Ini, Polri Periksa Halim Kalla dalam Kasus Korupsi PLTU Kalbar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktorat Penindakan Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri kembali memanggil Presiden Direktur PT Bakrie Rachmat Nusantara (BRN), Halim Kalla.
    Dia bakal diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Mempawah,
    Kalimantan Barat
    .
    “Betul, (dijadwalkan hari ini) jam 10,” kata Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Pol Totok Suharyanto, Kamis (20/11/2025).
    Sebelumnya,
    Halim Kalla
    berhalangan hadir saat dipanggil pada Rabu (12/11/2025) karena sakit.
    Dalam perkara ini, Polri telah melayangkan surat panggilan kepada empat tersangka.
    Mereka adalah Halim Kalla; FM, mantan Direktur Utama PLN; RR, Direktur Utama PT BRN; dan HYL, Direktur Utama PT Praba Indopersada (PI).
    Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari penelusuran Polri atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU 1 Mempawah.
    Kasus tersebut diduga melibatkan kerja sama antara sejumlah perusahaan swasta dan pihak terkait di lingkungan BUMN sektor energi.
    Kasus tersebut menyebabkan
    kerugian negara
    mencapai 64.410.523 dollar AS dan Rp 323.199.898.518, atau total Rp 1,3 triliun bila dikonversikan ke rupiah.
    Keempat tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Motor Ramah Lingkungan Mahasiswa UPI, 2 Liter Hidrogen Bisa Tempuh 428 Kilometer Bandung 19 November 2025

    Motor Ramah Lingkungan Mahasiswa UPI, 2 Liter Hidrogen Bisa Tempuh 428 Kilometer Bandung 19 November 2025

    Motor Ramah Lingkungan Mahasiswa UPI, 2 Liter Hidrogen Bisa Tempuh 428 Kilometer
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Tim mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Pendidikan Teknik Industri (FPTI) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menciptakan sepeda motor FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) bernama Jawara.
    Kendaraan ini menggunakan
    hidrogen
    sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik, sehingga menjadi salah satu inovasi ramah lingkungan yang patut dicontoh.
    Motor sport berdesain futuristik ini dapat melaju tanpa suara mesin dan tanpa asap, dengan hasil sampingan yang hanya berupa uap air.
    Salah satu anggota tim, Muhammad Zidan menjelaskan, sepeda motor ini sepenuhnya digerakkan oleh energi bersih.
    “Motor ini menggunakan bahan bakar hidrogen yang diubah menjadi listrik melalui alat bernama fuel cell. Dari hidrogen, dihasilkan energi listrik untuk menggerakkan motor,” ungkap Zidan dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).
    Proyek sepeda motor ini dikembangkan pada 2024 oleh sepuluh mahasiswa di bawah bimbingan dosen FPTI UPI, Sriyono.
    Zidan yang bertugas di bidang elektrika dan
    wiring harness body
    pada tim tersebut menyebutkan, proses perakitan motor memakan waktu tiga bulan, sementara tahap desain menghabiskan waktu lima bulan.
    “Sebagian besar komponen dirakit sendiri, dan 80 persen menggunakan produk dalam negeri. Hanya
    fuel cell
    yang didatangkan dari Meksiko karena belum tersedia di Indonesia,” jelasnya.
    Zidan berharap, suatu saat timnya bisa membuat
    fuel cell
    sendiri agar proyek ini benar-benar mandiri.
    Tim mahasiswa ini ingin membuktikan bahwa kendaraan ramah lingkungan bukan sekadar konsep, tetapi juga bisa diwujudkan oleh mahasiswa Indonesia.
    Selain bebas emisi gas buang, motor ini dilengkapi teknologi pintar seperti sensor hidrogen untuk mendeteksi kebocoran gas dan mematikan sistem secara otomatis (
    cut off
    ).
    Sistem Internet of Things (IoT) memungkinkan pemantauan penggunaan energi, tekanan gas, dan suhu mesin melalui ponsel.
    Motor ini juga dilengkapi GPS Tracker dan fitur tap card RFID sebagai sistem pengaman, mirip dengan kendaraan Tesla.
    Bahkan, pemilik dapat mematikan mesin dari jarak jauh hanya dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) saat motor hilang.
    Motor hidrogen ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 80 km/jam dan hanya memerlukan dua liter hidrogen untuk menempuh jarak 428 kilometer.
    Ketika bahan bakar habis, motor tetap dapat berjalan menggunakan baterai cadangan dan dilengkapi dengan sistem
    regenerative braking
    yang mengubah energi pengereman menjadi daya listrik tambahan.
    Proyek ini bermula dari ajang PLN ICE 2024, di mana tim UPI berhasil menjadi salah satu dari dua tim terpilih di Indonesia yang mendapat dukungan pendanaan untuk merealisasikan rancangan menjadi unit nyata.
    “Waktu itu kami memulai dari konsep
    café racer
    yang dipadukan dengan desain motor sport. Sekarang, motor ini menjadi kebanggaan karena satu dari dua unit yang ada di Indonesia, satunya lagi di ITS,” jelas Zidan.
    Dukungan UPI terhadap proyek ini sangat besar, dengan memberikan akses laboratorium selama 24 jam penuh bagi tim, serta dispensasi akademik agar mereka dapat fokus menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu.
    Saat ini, tim mahasiswa ini tengah menyiapkan prototipe mobil hidrogen dan mendorong terbentuknya stasiun pengisian bahan bakar hidrogen di masa depan.
    “Kendaraan hidrogen akan jadi masa depan transportasi dunia. Tapi untuk itu, kita butuh infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian yang aman dan mudah diakses,” pungkas Zidan.
    Tim ini juga merancang bus listrik kampus UPI (Evo 1 dan Evo 2) dengan harapan dapat terus mengembangkan teknologi otomotif berkelanjutan yang ramah lingkungan dan bersaing secara global.
    Melalui inovasi ini, UPI menegaskan komitmennya dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-7 (Energi Bersih dan Terjangkau) serta poin ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim), dengan mendorong pengembangan kendaraan tanpa emisi yang ramah lingkungan dan siap bersaing di era transportasi hijau masa depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Targetkan Elektrifikasi 10.000 Lokasi Rampung 2029

    Pemerintah Targetkan Elektrifikasi 10.000 Lokasi Rampung 2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 10.000 titik lokasi yang belum terelektrifikasi dapat menikmati listrik dalam empat tahun ke depan atau pada 2029.

    Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, menjelaskan rasio elektrifikasi Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif. Saat ini, rasio elektrifikasi telah mencapai 98,54%, yang berarti hampir seluruh rumah tangga di Indonesia telah menikmati akses listrik.

    Capaian tersebut terutama merupakan hasil dari layanan PLN sebagai penyedia utama listrik nasional.

    “Rasio elektrifikasi adalah jumlah rumah tangga yang sudah dilistriki, dengan total jumlah rumah tangga kita sudah menyentuh 98,54%,” ujar Jisman dalam acara Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Namun, masih terdapat wilayah yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Tantangan terbesar berada pada daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), terutama di kawasan Indonesia Timur seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.

    Kondisi geografis yang sulit serta jarak antarpermukiman yang berjauhan membuat pembangunan infrastruktur listrik memerlukan upaya dan biaya besar.

    Pemerintah telah melakukan perhitungan menyeluruh untuk memastikan seluruh wilayah dapat menikmati layanan listrik. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 61 triliun, termasuk Rp 2,5 triliun yang dialokasikan khusus untuk pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu.

    Jisman menegaskan bahwa dalam lima tahun ke depan pemerintah menargetkan penyambungan listrik di 10.000 lokasi. Pada tahun ini saja, target elektrifikasi adalah 1.285 lokasi.

    “Jadi ada sekitar 10.068 lokasi (akan dilistriki) dan di dalamnya ada sekitar 1,28 juta calon pelanggan,” pungkasnya.

  • Pangkas Aturan, Menko Zulkifli Hasan Janji Masalah Sampah Kelar 2 Tahun

    Pangkas Aturan, Menko Zulkifli Hasan Janji Masalah Sampah Kelar 2 Tahun

    Pada aspek administrasi, dia bilang, pemerintah daerag diwajibkan menanggung biaya pengiriman sampah yang disebut tipping fee. Proses persetujuannya pun tak sebentar, perlu ada restu sari DPRD tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

    “Setiap tahun, nanti kalau DPRD-nya berubah bisa berubah lagi. Belum kalau pengusahanya mesti meyakinkan wali kota atau bupati atau DPRD-nya agar tipping fee itu bisa disetujui yang tidak sedikit,” ucapnya.

    Persoalan tipping fee ini pun menjadi beban bagi pemerintah daerah. “Jawa Timur itu kalau saya tidak salah setahun itu 100 miliar lebih. Anggaran yang terbatas seperti sekarang misalnya itu akan sulit sekali,” katanya.

    Tahapan Lanjutan

    Persoalannya tidak berhenti di situ. Menko Zulkifli menuturkan meski tipping fee sudah disetujui di tingkat kota atau provinsi tadi, perlu menjalani proses untuk mendapat resti Kementerian Lingkuhan Hidup, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian ESDM.

    KLH akan mengurus soal kajian lingkungan, Kemenkeu membahas subsidi untuk menanggung biaya tadi, lalu, Kementerian ESDM untuk mengurus lagi soal kajiannya.

    “Setelah itu nanti kalau semua sudah lengkap, baru dia berunding sama PLN. PLN bilang, kamu urusan sama saya. Nah itu satu masalah sendiri lagi. Sehingga 11 tahun itu melahirkan tiga. Satu jalan, dua tidak jalan, yang satu jalan juga setengah mati,” ujar dia.