Xcloud.id

BUMN: PLN

  • PLN galang investasi hijau di COP29 Azerbaijan

    PLN galang investasi hijau di COP29 Azerbaijan

    Untuk memperoleh pembiayaan transisi energi, salah satu yang paling utama menurut perspektif PLN adalah menyiapkan proyek yang tepatJakarta (ANTARA) – PT PLN (Persero) memaparkan strategi pembiayaan transisi energi guna mendukung visi swasembada energi di tanah air, dengan menggalang dana investasi hijau dari lembaga publik, bilateral, multilateral hingga swasta.

    Dalam Indonesian Pavilion Talkshow “Fostering and Enabling Innovative Climate Finance Mechanism” di COP29, Baku, Azerbaijan, Selasa (12/11), Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly memaparkan berbagai inisiatif pendanaan hijau untuk mendukung proyek yang berkaitan dengan transisi energi di tanah air.

    “Untuk memperoleh pembiayaan transisi energi, salah satu yang paling utama menurut perspektif PLN adalah menyiapkan proyek yang tepat. Kami punya ratusan daftar proyek mulai dari pembangkitan, transmisi dan distribusi, termasuk juga smart grid,” ujar Sinthya melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dalam konteks ini, PLN telah merancang beberapa inisiatif pembiayaan hijau, salah satunya melalui penyusunan Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF).

    PLN menargetkan pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan sebesar 75 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan pendanaan yang diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar dolar AS hingga 2033.

    Sinthya juga menambahkan bahwa PLN akan terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional maupun sumber daya lokal untuk memastikan transisi energi berjalan sesuai rencana.

    Beberapa partner institusi keuangan yang memberikan dukungan untuk transisi energi PLN di antaranya World Bank, Asian Development Bank (ADB) hingga Just Energy Transition Partnership (JETP).

    “Dalam dua tahun terakhir, kami telah mendapatkan sekitar 2,9 miliar dolar AS, dan saat ini kami sedang berdiskusi dengan ADB untuk pembiayaan sekitar 4,8 miliar dolar AS. Kami juga tengah berbicara dengan beberapa investor lain dan total potensi pendanaan yang sudah kami miliki saat ini sebesar 46,9 miliar dolar AS,” kata Sinthya.

    Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) guna merangkul berbagai negara berkembang untuk berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi. Sejak diluncurkan di KTT G20, GBFA telah diikuti oleh beberapa negara seperti Perancis, Kanada dan Kenya.

    “GBFA bertujuan untuk membantu pembiayaan sebagai upaya mengurangi perubahan iklim dan SDGs. Perkiraan (pembiayaan) untuk aksi iklim saja berkisar antara 1-2 triliun dolar AS. Jika ditambahkan upaya SDGs ke dalamnya, jumlahnya akan mencapai sekitar 6 triliun dolar AS,” ujar Mari.

    Dalam hal ini, lanjut Mari, negara berkembang termasuk Indonesia harus merancang strategi untuk menyiasati gap pendanaan tersebut.

    Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, dibutuhkan sekitar 280 miliar dolar AS untuk seluruh aksi iklim Indonesia hingga tahun 2030 yang hanya sekitar 30 persen bisa didanai anggaran negara, sehingga sisanya akan bersumber dari swasta dan sumber lainnya.

    “Sebagaimana yang disampaikan Pak Hashim (Hashim Djojohadikusumo) dalam sambutannya kemarin, beliau menegaskan bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan komitmen pemerintahan sebelumnya. Dan ini (GBFA), adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat dilanjutkan,” ucap Mari.

    Baca juga: Emisi karbon global capai rekor tertinggi, RI tunjukkan tren penurunan
    Baca juga: Indonesia tegaskan akan lanjutkan semua komitmen tingkatkan aksi iklim

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kerja Sama Kemitraan Link Aja dan Mega Insurance Tingkatkan Digitalisasi Layanan Keuangan

    Kerja Sama Kemitraan Link Aja dan Mega Insurance Tingkatkan Digitalisasi Layanan Keuangan

    Jakarta, Beritasatu.com –  PT Asuransi Umum Mega atau Mega Insurance melakukan penandatangan memorandum of understanding (MoU) kemitraan bersama LinkAja. Kemitraan dijalin untuk meningkatkan inklusi asuransi dan memfasilitasi pengguna LinkAja dalam membeli produk asuransi seperti, properti, rumah, dan perjalanan. Tak hanya itu, kemitraan ini juga bertujuan untuk memperkuat digitalisasi layanan keuangan di Indonesia. 

    CEO Mega Insurance Tomy Ferdiansah mengatakan, ada tiga alasan memilih LinkAja sebagai partner kemitraan pertama. Hal ini karena LinkAja merupakan aplikasi terpercaya dan telah berkolaborasi dengan banyak mitra besar, memiliki kredibilitas yang terpercaya, dan memiliki jumlah nasabah mencapai 93 juta lebih.

    Ia menyebut, dengan platform LinkAja, dia berharap para nasabah nantinya dapat lebih mudah melakukan pembelian insurance.

    “Jadi kita berharap produk-produk media insurance bisa terus didekatkan kepada nasabah sehingga akan lebih mudah untuk memberikan proteksinya,” ungkap Tomy di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).

    Sementara, CEO Link Aja Yogi RIzkian mengatakan, aplikasi ini akan membantu para nasabah dalam pembelian asuransi. Apalagi dengan pertumbuhan digital ekonomi negara yang saat ini sudah mencapai US$ 100 miliar.

    “Saya menyambut optimistis kemitraan ini dan saya percaya ke depan pembelian produk keuangan digital akan semakin diminati,” ucapnya.

    Ia melanjutkan, tak hanya asuransi, pada aplikasi LinkAja juga menawarkan pembelian product bundling, seperti pembelian pulsa biasa, pulsa listrik hingga asuransi kebakaran. Hal ini tentu akan semakin memudahkan nasabah dan menjadi solusi  dalam pembelian.

    “Sekarang ada bundling product. Jadi kalau teman-teman beli pulsa bisa plus pulsa PLN, dan bisa plus asuransi kebakaran,” tuturnya.

    “Kita melihat Mega Insurance adalah salah satu solusinya karena jenis asuransinya lengkap dari motor, mobil, travel, termasuk rumah. Jadi one-stop ecosystem,” terangnya.

    Untuk cara pembelian, Yogi menuturkan ada dua cara. Pertama, nasabah dapat menghubungi call center 24 jam dan melakukan pembeli. Kedua, nasabah dapat langsung melakukan pembelian lewat aplikasi dan mengisi insurance application.

    “Jadi customer tidak memerlukan download segala macam, hanya klik link-nya langsung isi klaimnya, isi form, dan langsung dibayar,” tandasnya.

    Selain untuk digitalisasi layanan keuangan, kemitraan dua perusahaan ini juga dan memperkuat penggunaan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.

  • Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau Nasional 13 November 2024

    Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau Nasional 13 November 2024

    Dukung Transisi Energi Berkelanjutan di Indonesia, PLN Fokus pada Pendanaan Hijau
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Direktur Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (
    PLN
    ) Sinthya Roesly menjelaskan bahwa PLN sebagai penyedia utama kelistrikan di Indonesia akan terus menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan dana
    investasi hijau
    .
    “Komitmen ini bertujuan untuk mendukung visi pemerintah Indonesia dalam mencapai swasembada energi yang berkelanjutan,”  ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (13/11/2024).
    Dalam rangka itu, PLN aktif menggalang
    pembiayaan hijau
    dari berbagai sumber, termasuk lembaga publik, bilateral, multilateral, hingga sektor swasta.
    Pernyataan tersebut disampaikan Sinthya dalam acara Indonesian Pavilion Talkshow “Fostering and Enabling Innovative Climate Finance Mechanism” di Conference of the Parties (COP) ke-29, Baku, Azerbaijan, Selasa (12/11/2024).
    Untuk memastikan pendanaan yang tepat guna, ia mengungkapkan bahwa PLN telah merancang beberapa inisiatif pembiayaan hijau, di antaranya melalui penyusunan Sustainable Linked Financing Framework (SLFF) dan Green Financing Framework (GFF).
    Kedua kerangka tersebut bertujuan untuk menarik pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip investasi hijau, yang mendukung pengembangan proyek
    energi terbarukan
    di Indonesia.
    Sinthya menyebut bahwa PLN menargetkan pengembangan pembangkit listrik dengan 75 persen dari sumber energi terbarukan hingga 2033.
    Untuk mencapai target tersebut, kata dia, dibutuhkan dana yang sangat besar, diperkirakan lebih dari 100 miliar dollar Amerika Serikat (AS).
    Sinthya menjelaskan bahwa, untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan, PLN harus memastikan proyek-proyek energi terbarukan yang direncanakan sudah siap dengan perencanaan yang matang.
    “Untuk memperoleh pembiayaan
    transisi energi
    , yang paling utama adalah menyiapkan proyek yang tepat. Kami memiliki ratusan proyek yang mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan juga
    smart grid
    ,” ujarnya.
    Sinthya juga menambahkan bahwa PLN akan terus mengeksplorasi berbagai opsi pendanaan, baik melalui kerja sama dengan pemberi pinjaman internasional maupun sumber daya lokal, untuk memastikan transisi energi dapat berjalan sesuai rencana.
    Beberapa mitra institusi keuangan yang telah mendukung PLN dalam transisi energi ini antara lain adalah World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan Just Energy Transition Partnership (JETP).
    Dalam dua tahun terakhir, kata Sinthya, PLN telah berhasil mengumpulkan sekitar 2,9 miliar dollar AS untuk proyek-proyek transisi energi.
    “Saat ini, PLN tengah berdiskusi dengan ADB untuk memperoleh pembiayaan tambahan sekitar 4,8 miliar dollar AS. Selain itu, kami juga tengah bernegosiasi dengan beberapa investor lainnya, dengan total potensi pendanaan yang sudah diperoleh mencapai sekitar 46,9 miliar dollar AS,” jelasnya.
    Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menginisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) sebagai platform untuk merangkul negara-negara berkembang berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi.
    Inisiatif tersebut diluncurkan pada KTT G20 dan sudah diikuti oleh beberapa negara, seperti Perancis, Kanada, dan Kenya.
    Mari menjelaskan bahwa GBFA bertujuan untuk mendukung pembiayaan dalam rangka mengurangi perubahan iklim dan mencapai Sustainable Development Goals (
    SDGs
    ).
    “Perkiraan pembiayaan untuk aksi iklim saja berkisar antara 1 hingga 2 triliun dollar AS. Jika ditambahkan upaya SDGs, jumlahnya bisa mencapai sekitar 6 triliun dollar AS,” imbuhnya.
    Mari juga menekankan pentingnya bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk merancang strategi guna menutupi kekurangan pendanaan tersebut.
    Berdasarkan perhitungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Indonesia membutuhkan sekitar 280 miliar dollar AS untuk seluruh aksi iklim hingga 2030.
    Namun, hanya sekitar 30 persen yang dapat didanai melalui anggaran negara, sehingga sisanya harus berasal dari sektor swasta dan sumber pembiayaan lainnya.
    “Sebagaimana yang disampaikan Pak Hashim Djojohadikusumo (Utusan Khusu Presiden RI untuk
    COP 29
    ) dalam sambutannya kemarin, beliau menegaskan pemerintahan baru akan melanjutkan agenda pembangunan yang sudah digagas oleh pemerintahan sebelumnya. Dan GBFA adalah salah satu komitmen yang kami harap dapat terus berlanjut,” kata Mari.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Stranas PK Usul Subsidi Listrik Pakai BLT, Lebih Tepat Sasaran

    Stranas PK Usul Subsidi Listrik Pakai BLT, Lebih Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menerapkan bantuan tunai langsung (BLT) pada subsidi listrik agar penyerapannya lebih tepat sasaran bagi masyarakat dalam kategori miskin. 

    Untuk mendukung rekomendasi tersebut, pihaknya telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis NIK sebagai target penerima subsidi listrik yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Hal ini ditujukan agar program subsidi pemerintah lebih tepat sasaran.  

    Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan mengatakan subsidi lewat BLT atau subsidi langsung ke konsumen dapat lebih optimal dibandingkan subsidi listrik yang selama ini diberikan untuk membayar PT PLN (Persero).

    “Itu namanya subsidi konsumen, yang ditarget yang dikasih. Makanya kita bilang ESDM yang kelola datanya, jangan PLN dia BUMN, badan usaha dia gak berkepentingan, mau miskin mau ngga, pokoknya kasih aja yang penting terjual,” kata Pahala di Kantor KPK C1 Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Pihaknya membeberkan data bahwa terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun per bulan imbas subsidi listrik yang tidak tepat sasaran menyasar ke 10,6 juta pelanggan PT PLN yang tidak masuk dalam kategori miskin. 

    Angka tersebut didapatkan dari survei pencatatan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencatat sebanyak 33 juta masyarakat penerima subsidi listrik 450 VA dan 900 VA pada 2023. 

    “Ada kemungkinan kalau terus dijalanin, tergantung kecepatan PLN ya kan, sudah 2 tahun kita minta, kalau dia cepat konversi ID pelanggan nya jadi NIK, cepat dipadankan dengan dukcapil dan DTKS, dugaan kta terus bertambah,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, Stranas PK menekankan pentingnya peninjauan kembali Permen ESDM 3/2024 di mana terdapat pasal  yang memungkinkan otomasi pemindahan pelanggan 900 VA non subsidi menjadi 900 VA subsidi jika teridentifikasi padan dengan DTKS. 

    Pahala menerangkan, dalam harmonisasi Permen ESDM ini, pihaknya sudah mengajukan bahwa pemindahan pelanggan tidak dilakukan dengan cara otomasi tetapi menggunakan mekanisme pengajuan.

    “Masalahnya ESDM nya selama ini udah gak kelola data, cuma nyiapin kuota, Rp37 triliun tahun ini udah kasih ke PLN, ngutang itu juga. Jadi PLN sendiri yang kelola data, sekarang PLN disuruh misahin miskin atau ngga, lah dia gak mau pusing,” pungkasnya. 

  • ASDP hadirkan Bazar UMKM Pesona Indonesia Timur

    ASDP hadirkan Bazar UMKM Pesona Indonesia Timur

    Bazar ini menjadi ajang strategis untuk memperluas akses pemasaran produk-produk UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerahJakarta (ANTARA) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berkolaborasi dengan kementerian dan sejumlah BUMN menyelenggarakan Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bertajuk Pesona Timur Indonesia.

    Terakhir kegiatan ini berlangsung di Marina Plaza Hotel Meruorah Labuan Bajo, NTT, pada 8-10 November 2024 dan akan dilanjutkan di Sarinah Jakarta, pada 21-24 November 2024.

    Sejumlah pihak terlibat dalam kegiatan ini yaitu Kementerian BUMN, PT PLN (Persero), PT Jasa Raharja, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), dan mitra seperti Bank Indonesia serta IFG Group.

    “Bazar ini menjadi ajang strategis untuk memperluas akses pemasaran produk-produk UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak positif bagi ekonomi nasional,” kata Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Melalui kolaborasi dengan berbagai BUMN dan institusi terkait, ASDP bertujuan membantu UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta memberikan pendampingan di berbagai bidang, mulai dari manajemen usaha hingga legalitas HAKI. Dengan memperkuat UMKM, ASDP turut berperan dalam mendorong ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    ASDP juga menginisiasi beragam program pelatihan dan bazar UMKM, termasuk pada kegiatan Pesona Timur Indonesia. Melalui rangkaian kegiatan ini, ASDP ingin membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas, sekaligus menciptakan kesadaran masyarakat akan potensi produk lokal.

    Upaya ini merupakan perwujudan misi ASDP dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, khususnya di wilayah Timur Indonesia yang kaya akan produk dan budaya unik,” ujar Shelvy.

    Baca juga: ASDP operasikan KMP Cucut dampak penutupan bandara di Labuan Bajo

    Baca juga: Wamenhub cek kesiapan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk

    Program ini pun sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI). “Kami mengajak masyarakat untuk mencintai produk lokal dan menjelajahi keindahan Indonesia. Dengan kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang beragam, produk UMKM kita memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian nasional,” jelasnya.

    Shelvy menambahkan TJSL ASDP terus mengedepankan pemberdayaan UMKM dan pengembangan produk lokal yang bisa dinikmati masyarakat luas. Dalam bazar di Labuan Bajo, sebanyak 121 UMKM terlibat, dengan 80 UMKM hadir secara langsung dan 41 lainnya secara daring.

    Partisipan ini terdiri dari 67 mitra binaan BUMN penyelenggara, 21 mitra binaan Pemerintah Provinsi NTT, 15 mitra binaan Rumah BUMN Labuan Bajo, 17 mitra binaan Bank Indonesia, dan 1 mitra dari Dekranasda.

    Acara ini juga didukung dengan workshop pengembangan kapasitas, seperti workshop digital konten promosi, kain tenun, dan ​​​​pengolahan kopi. Mengingat kopi sebagai komoditas penting di kawasan Timur Indonesia, peserta UMKM juga diperkenalkan dengan seni Latte Art, memperkaya keterampilan mereka dalam menambah nilai produk kopi lokal.

    Dukungan ASDP dalam pemberdayaan UMKM ini juga merupakan wujud komitmen perusahaan pada Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup pengentasan kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan.

    Hingga November 2024, ASDP telah menyalurkan dana sebesar Rp737,9 juta untuk mendukung pelatihan HAKI, penguatan distribusi produk UMKM, serta penyelenggaraan bazar.

    “Kami percaya, keberlanjutan UMKM berkontribusi pada pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Diharapkan, minat pada produk lokal akan terus meningkat dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” tutup Shelvy.

    Baca juga: ASDP sebut telah layani 24 lintasan penyeberangan di NTT

    Baca juga: ASDP perkuat digitalisasi Ferizy hadapi liburan Natal-Tahun Baru 2025

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • PNM Dorong Ekonomi Perbatasan Bangkit Lewat Inovasi Rumput Laut di Sebatik

    PNM Dorong Ekonomi Perbatasan Bangkit Lewat Inovasi Rumput Laut di Sebatik

    Jakarta –

    PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengambil langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan berbasis produk olahan rumput laut. Program ini dilaksanakan di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dengan tujuan untuk menciptakan produk-produk berkualitas dari rumput laut, seperti jelly rumput laut, yang siap bersaing di pasar nasional hingga internasional.

    Melibatkan 15 nasabah dari Kelompok Tanjung Aru Unit Mekaar Nunukan, program pelatihan ini dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan peserta memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang komprehensif. Pada tahap pertama, yang dimulai sejak Juni 2024, fokus utama adalah pada inovasi produk. Para pelaku usaha lokal diberikan pelatihan untuk mengembangkan produk olahan rumput laut yang menarik dan memiliki nilai jual tinggi.

    Di tahap kedua, pelatihan berlanjut dengan mengajarkan teknik pengemasan profesional dan strategi pemasaran digital, untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Tahap akhir dari program ini adalah peluncuran produk, yang menandai pencapaian besar dalam kolaborasi ini.

    Sebatik Timur, yang terletak di daerah perbatasan, menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun kaya akan hasil laut, termasuk rumput laut, masyarakat di wilayah ini sering terkendala akses pasar yang terbatas dan persaingan dengan produk dari negara tetangga.

    “Wilayah ini memang memiliki potensi hasil laut yang melimpah, seperti rumput laut, yang jika dikelola dengan baik bisa menjadi komoditas unggulan. Namun, untuk bisa bersaing dengan produk dari luar negeri, kami mendukung pengembangan inovasi yang tidak hanya fokus pada kualitas produk, tetapi juga pada teknik pemasaran yang lebih modern dan efektif,” ujar Sekretaris Perusahaan PT PNM, Lalu Dodot Patria Ary, dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

    “Strategi pemasaran digital, pengemasan yang menarik, serta pengenalan produk ke pasar internasional menjadi kunci agar produk lokal bisa diterima lebih luas. Melalui program klasterisasi ini, kami berharap para pelaku UMKM di Sebatik bisa memanfaatkan peluang tersebut, mengembangkan keterampilan, dan memasarkan produk mereka secara lebih profesional,” imbuhnya.

    Program pelatihan klasterisasi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM setempat.

    Dalam pelaksanaannya, PNM menggandeng Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Borneo Tarakan serta Rumah BUMN PLN Nunukan. Kolaborasi ini memberikan peserta akses terhadap ilmu dan teknologi terbaru yang dapat memperkuat fondasi ekonomi masyarakat perbatasan. Dengan dukungan berbagai pihak, PNM berharap UMKM di Sebatik Timur dapat memanfaatkan potensi lokal, menciptakan produk olahan rumput laut berkualitas, dan memperkenalkan produk-produk ini ke pasar global.

    Melalui pengolahan sumber daya alam yang ada, seperti rumput laut, menjadi produk dengan nilai tambah ekonomi, program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi yang dapat diadopsi oleh daerah perbatasan lainnya di Indonesia. PNM berfokus pada pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan pendampingan. Pemberdayaan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nasabah terutama pada pembangunan ekonomi yang menciptakan multiplier effect terhadap pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan.

    (akd/akd)

  • RI Tawarkan 12 Proyek Panas Bumi di COP 29, Nilainya Rp 34 T

    RI Tawarkan 12 Proyek Panas Bumi di COP 29, Nilainya Rp 34 T

    Baku – Kementerian ESDM menawarkan sekitar 12 proyek panas bumi di ajang COP 29. Tawaran investasi ke energi bersih ini dipaparkan langsung oleh Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani.

    Dalam sesi diskusi di Paviliun Indonesia yang dibuka di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan, Eniya memaparkan saat ini ada potensi sumber daya panas bumi yang bisa dioptimalkan sebanyak 23,5 gigawatt di seluruh Indonesia. Namun yang baru digunakan hanya sebesar 2,59 gigawatt saja.

    “Kita punya total sumber daya panas bumi sebesar 23,5 gigawatt dan sekarang kapasitas pemasangannya seperti ini, jadi kita bisa membuat lebih banyak lagi untuk pengembangan panas bumi,” ungkap Eniya dalam sesi diskusi yang dihelat di Paviliun Indonesia pada Rabu (13/11/2024).

    Kemudian dia melanjutkan ada sekitar 12 proyek panas bumi yang mau ditawarkan pemerintah Indonesia, termasuk di dalamnya ada 3 proyek cogeneration geothermal. Dari 12 proyek itu bila dihitung kebutuhan investasinya jumlahnya mencapai US$ 2,16 miliar atau sekitar Rp 34 triliun (kurs Rp 15.765).

    Dia memaparkan investasi ini bukan cuma ditawarkan di COP 29 saja namun sudah diumumkan juga di forum Just Energy Transition Project (JETP) hingga Asia Zero Emission Community (AZEC).

    “Mohon investasinya lebih banyak di Indonesia. Dan ini daftar proyek geothermal yang kami buka di mana saja. Ini juga sudah kami sampaikan ke JETP. Kami juga sudah sampaikan ke AZEC. Sekarang saya sudah sampaikan di COP 29, jadi kita akan undang lebih banyak investasi,” ujar Eniya.

    Dalam paparan yang sama Eniya menyebutkan investasi panas bumi di Indonesia terkesan stagnan. Hal itu terjadi karena regulasi yang butuh waktu panjang dan berbelit-belit. Dia mengatakan pemerintah akan mempersingkat dan mempermudah perizinan, mulai dari yang mencapai 5 tahun lebih menjadi hanya 3 tahun untuk menarikan investor.

    “Jadi lihatlah investasi di Indonesia. Tidak ada investasi besar yang tumbuh, tetapi stagnan dan belum terlalu tinggi. Kemudian kita membuat terobosan tahun ini. Kita ada deregulasi, seperti pada periode pengeboran permukaan dan perizinan reguler,” papar Eniya.

    “Biasanya lima tahun plus dua. Tapi sekarang kita akan perpendek menjadi tiga tahun, tiga tahun,” lanjutnya.

    Dalam bahan paparan Eniya di Paviliun Indonesia pada COP 29, berikut ini daftar proyek panas bumi yang mau ditawarkan Indonesia:

    1. Lahendong Fase 7 dan 8 di Sulawesi Utara, kapasitas 2×20 megawatt. Dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy.
    2. Sarulla Fase 2 di Sumatera Utara, kapasitas 50 megawatt. Dikembangkan oleh Medco, Ormat, Kyushu, dan Itochu.
    3. Ijen Fase 2 di Jawa Timur, kapasitas 30 megawatt. Dikembangkan oleh Medco dan Ormat.
    4. Salak Fase 7 di Jawa Barat, kapasitas 55 megawatt. Dikembangkan oleh Star Energy Geotermal Salak.
    5. Ulumbu di Nusa Tenggara Timur, kapasitas 30 megawatt. Dikembangkan oleh PT PLN.
    6. Candradimuka di Jawa Tengah, kapasitas 40 megawatt. Dikembangkan oleh PT Geodipa Energy.
    7. Bukit Daun di Bengkulu, kapasitas 30 megawatt. Dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy.
    8. Klabat Wineru di Sulawesi Utara, kapasitas 40 megawatt. PT Ormat Geothermal Indonesia.
    9. Hu’u Daha di Nusa Tenggara Barat, kapasitas 60 megawatt. Dikembangkan oleh Vale dan Antam.
    10. Cogeneration Project Lahendong Bottoming Unit 1 di Sulawesi Utara, kapasitas 15 megawatt. Dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy.
    11. Cogeneration Project Ulubelu Small Scale di Lampung, kapasitas 30 megawatt. Dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy.
    12. Cogeneration Project Lumut Balai Bottoming Unit 1 dan 2 di Sumatera Selatan, kapasitas 20 megawatt. Dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy.

    (hal/rrd)

  • Tumbuhkan Ekonomi, ASDP Gelar Bazar UMKM ‘Pesona Timur Indonesia’

    Tumbuhkan Ekonomi, ASDP Gelar Bazar UMKM ‘Pesona Timur Indonesia’

    Jakarta –

    PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, PT PLN (Persero), PT Jasa Raharja, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), dan mitra seperti Bank Indonesia serta IFG Group menggelar Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bertajuk ‘Pesona Timur Indonesia’.

    Kegiatan ini berlangsung di Marina Plaza Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT, pada 8-10 November dan akan dilanjutkan di Sarinah, Jakarta, pada 21-24 November 2024 mendatang.
    Bazar ini menjadi ajang strategis untuk memperluas akses pemasaran produk-produk UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak positif bagi ekonomi nasional.

    Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengungkapkan, sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), ASDP secara konsisten mengarahkan dukungannya pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Melalui kolaborasi dengan berbagai BUMN dan institusi terkait, ASDP bertujuan membantu UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta memberikan pendampingan di berbagai bidang, mulai dari manajemen usaha hingga legalitas HAKI. Dengan memperkuat UMKM, ASDP turut berperan dalam mendorong ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    “ASDP juga menginisiasi beragam program pelatihan dan bazar UMKM, termasuk pada kegiatan ‘Pesona Timur Indonesia’. Melalui rangkaian kegiatan ini, ASDP ingin membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas, sekaligus menciptakan kesadaran masyarakat akan potensi produk lokal. Upaya ini merupakan perwujudan misi ASDP dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, khususnya di wilayah Timur Indonesia yang kaya akan produk dan budaya unik,” ujar Shelvy.

    Program ini pun sejalan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI). “Kami mengajak masyarakat untuk mencintai produk lokal dan menjelajahi keindahan Indonesia. Dengan kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang beragam, produk UMKM kita memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian nasional,” jelasnya.

    Shelvy menambahkan, TJSL ASDP terus mengedepankan pemberdayaan UMKM dan pengembangan produk lokal yang bisa dinikmati masyarakat luas. Dalam bazar di Labuan Bajo, sebanyak 121 UMKM terlibat, dengan 80 UMKM hadir secara langsung dan 41 lainnya secara daring. Partisipan ini terdiri dari 67 mitra binaan BUMN penyelenggara, 21 mitra binaan Pemerintah Provinsi NTT, 15 mitra binaan Rumah BUMN Labuan Bajo, 17 mitra binaan Bank Indonesia, dan 1 mitra dari Dekranasda.

    Acara ini juga didukung dengan workshop pengembangan kapasitas, seperti workshop digital konten promosi, workshop kain tenun, dan workshop pengolahan kopi. Mengingat kopi sebagai komoditas penting di kawasan Timur Indonesia, peserta UMKM juga diperkenalkan dengan seni Latte Art, memperkaya keterampilan mereka dalam menambah nilai produk kopi lokal.

    Dukungan ASDP dalam pemberdayaan UMKM ini juga merupakan wujud komitmen perusahaan pada Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup pengentasan kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan.

    Hingga November 2024, ASDP telah menyalurkan dana sebesar Rp737,9 juta untuk mendukung pelatihan HAKI, penguatan distribusi produk UMKM, serta penyelenggaraan bazar. “Kami percaya, keberlanjutan UMKM berkontribusi pada pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Diharapkan, minat pada produk lokal akan terus meningkat dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” tutup Shelvy.

    Lihat juga video: Alasan KUR Tidak Masuk Program Pemutihan Kredit UMKM

    (prf/ega)

  • BNI berkomitmen dorong transisi hijau di COP29 Azerbaijan

    BNI berkomitmen dorong transisi hijau di COP29 Azerbaijan

    sinergi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan institusi keuangan sangat dibutuhkan untuk mencapai keberlanjutan di IndonesiaJakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyatakan komitmennya dalam mendorong transisi hijau melalui pendanaan dan dukungan bagi debitur pada The 29th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP29) di Baku, Azerbaijan.

    Komitmen itu seiring dengan target Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE).

    Dalam sesi diskusi “Catalyzing Industries’ Green Transition: Banks’ Financing Strategy in Advancing Indonesia’s NZE Commitment”, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, Direktur Risk Management BNI David Pirzada menyoroti peran strategis perbankan dalam mendukung transisi hijau di Indonesia.

    “Dengan meningkatnya isu perubahan iklim setiap tahun, sinergi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan institusi keuangan sangat dibutuhkan untuk mencapai keberlanjutan di Indonesia,” jelas David.

    David juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi perusahaan Indonesia dalam menerapkan praktik berkelanjutan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli di bidang Environmental, Social, and Governance (ESG), serta perlunya peningkatan komitmen dari manajemen dan dukungan regulasi.

    Dalam upaya mengatasi hambatan tersebut, lanjut dia, BNI berperan sebagai mitra strategis yang memberikan layanan pendampingan serta pembiayaan melalui program Sustainability Linked Loans (SLL).

    Per September, BNI telah menyalurkan SLL sebesar Rp5,5 triliun kepada berbagai sektor, termasuk agrifood, manufaktur semen, baja, hingga kemasan. Dana ini bertujuan untuk membantu perusahaan memperbaiki kinerja keberlanjutan mereka. Hasilnya, BNI mendorong beberapa debitur memperbaiki skor ESG Sustainalytics mereka, dari severe risk menjadi high risk, serta mengurangi dampak emisi karbon.

    Di sisi lain, BNI juga menyelenggarakan program BNI ESG Sustainability & Transition (BEST) pada September 2024 sebagai bentuk pendampingan kepada debitur.

    BNI juga tercatat sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi hijau (green bond) dalam denominasi rupiah senilai Rp5 triliun pada 2022. Obligasi ini berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon sebesar 1,4 juta ton CO2eq, serta mendukung daur ulang 1,6 juta ton sampah dan perlindungan lebih dari 300 ribu hektar lahan dan menanam lebih dari 28.000 pohon.

    Selain sektor korporasi, BNI juga menjangkau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam implementasi praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan.

    “Komitmen kami sangat kuat untuk terus tumbuh bersama debitur dalam menciptakan masa depan berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam upaya keberlanjutan global, menuju Indonesia Emas 2045,” tutur David.

    Baca juga: Inovasi transisi energi berkelanjutan, Pertagas raih BIXPO Awards 2024
    Baca juga: PLN galang kolaborasi di COP 29 untuk swasembada energi berkelanjutan
    Baca juga: Pemerintah mengembangkan energi terbarukan percepat transisi energi

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • PLN Siap Dukung Pemerintah Capai 75% Energi Terbarukan hingga Tahun 2040 – Page 3

    PLN Siap Dukung Pemerintah Capai 75% Energi Terbarukan hingga Tahun 2040 – Page 3

    Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia dalam Conference of the Parties (COP) 29, Hashim Djojohadikusumo menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon lewat transisi energi.

    ”Transisi energi bukan hanya tentang mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi tentang menyeimbangkan pertumbuhan dengan keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.

    “Indonesia akan mencapai energi bersih, hijau, dan terjangkau, sambil mempercepat pertumbuhan ekonomi 8%,” jelas Hashim.

    Ia membeberkan bahwa hingga tahun 2040, Indonesia siap meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 75 gigawatt (GW) yang berasal dari pembangkit listrik hidro, geotermal, bioenergi, surya, dan angin.

    ”Perubahan iklim global membutuhkan solusi global dan tidak ada satu negara pun yang bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah ini sendirian, satu-satunya cara untuk maju adalah melalui kolaborasi antarnegara,” beber Hashim.

    “Saya yakin kita bisa melakukan ini, bukan hanya karena perjanjian lingkungan internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris, tetapi karena kita benar-benar peduli untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” jelasnya.

     

    (*)