Xcloud.id

BUMN: PLN

  • Perhapi: Biaya & Waktu Jadi Kendala Transisi Energi di Industri Pertambangan

    Perhapi: Biaya & Waktu Jadi Kendala Transisi Energi di Industri Pertambangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengungkap industri pertambangan terkendala dalam menerapkan transisi energi akibat terbatasnya pasokan energi bersih di sejumlah daerah, kebutuhan waktu hingga pendanaan. 

    Ketua Umum Perhapi (2021-2024) Rizal Kasli mengatakan, pelaku usaha pertambangan mulai bergotong royong memulai transisi energi, kendati penerapannya belum dalam skala yang besar karena membutuhkan waktu. 

    “Di pertambangan itu kita keterbatasan sumber daya energi. Katakanlah untuk peralatan dan alat berat, dari ekskavator, dump truck, sampai mesin pengolahan dan lainnya itu butuh energi yang besar, umumnya dipenuhi energi batu bara, migas, dan lainnya,” kata Rizal saat ditemui agenda Temu Profesi Tahunan (TPT) XXXIII & Kongres XII Perhapi 2024, Rabu (20/11/2024). 

    Menurut dia, industri membutuhkan waktu untuk mengubah energi fosil menjadi energi bersih. Terlebih, tidak semua daerah memiliki potensi energi bersih yang besar. 

    Rizal mencontohkan, PT Pamapersada Nusantara yang disebut membutuhkan 1,4 miliar ton solar per tahun untuk menggerakkan alat berat, termasuk dump truck-nya. 

    “Ini nggak mungkin bisa langsung tiba-tiba diganti, mengingat juga pengembangan energi baru dan terbarukan itu, butuh waktu yang lama untuk bisa memenuhi semua kebutuhan energi,” tuturnya. 

    Untuk menerapkan energi bersih dari pembangkti listrik tenaga air (PLTA) pun tidak banyak daerah pertambangan yang memiliki sumber air berupa bendungan. Terlebih, ketinggian hingga perbedaan elevasi pun menjadi kebutuhan untuk operasional turbin. 

    Sementara itu, penerapan solar panel juga dinilai masih terbatas hanya dapat digunakan 4-5 jam. Belum lagi, di sejumlah daerah yang berawan dapat membuat efektivitasnya turun. Dalam hal ini, dibutuhkan energy storage yang besar dan biaya yang mahal. 

    “Kalau kita gunakan itu untuk produksi, tentu kan kita berpikir bersaing. Biaya produksi makin tinggi, harga jual juga akan tinggi. Bisa nggak kita bersaing dengan negara lain misalnya, yang sudah lebih efisien,” tuturnya. 

    Dia juga menyebut berdasarkan data PLN, untuk mengganti satu tong batu bara harus digantikan 4 megawatt (MW) solar panel. Namun, Rizal justru melihat kebutuhaknnya lebih besar mengingat waktu sinar matahari yang terbatas. 

    Lebih lanjut, dia mendorong pemerintah baru untuk mempercepat pembangunan energi baru terbarukan (EBT), serta mendorong pertumbuhan industrialiasi. 

    “Kalau kita bicara untuk keluar dari middle income country, itu mutlak diperlukan pertumbuhan industri. Kalau itu tidak tumbuh, gara-gara energi tidak tersedia, kita akan terjebak di middle income country, kita juga butuh pertumbuhan ekonomi 8%,” pungkasnya. 

  • Plus Minus Wacana Konsolidasi PLN dengan Danantara

    Plus Minus Wacana Konsolidasi PLN dengan Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menilai wacana konsolidasi PT PLN (Persero) ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, berpotensi menambah beban dan menimbulkan masalah bagi perseroan.

    Dia menjelaskan, kalau kondisinya seperti sekarang, PLN akan memiliki dua kepala yakni BPI Danantara dan Kementerian BUMN dengan posisinya sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di perusahaan pelat merah.

    Oleh karena itu, segala keputusan strategis PLN harus dikomunikasikan dan minta persetujuan ke BPI Danantara serta Kementerian BUMN. Menurut Herry, hal tersebut malah memperpanjang birokrasi yang sebenarnya tidak perlu karena membuat gerak jadi lambat.

    “Dalam arti ada Danantara dan ada juga Kementerian BUMN dengan posisinya sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di BUMN, bisa jadi masuk ke Danantara akan tambah beban [bagi PLN],” ucap Herry kepada Bisnis, Rabu (20/11/2024).

    Dia juga berpendapat jika PLN bergabung dengan BPI Danantara, upaya PLN untuk peningkatan ketahanan ataupun swasembada energi bisa kena imbas.

    PLN, kata Herry, sudah punya rencana dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) maupun skenario bauran energi yang dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan masuknya PLN ke Danantara, bisa jadi lembaga baru itu nanti punya rencana lain dalam pemanfaatan aset PLN. 

    “Kalau tidak sinkron, ini bisa kacau dan musibah buat PLN,” imbuh Herry.

    Di sisi lain, Herry mengatakan , da juga keuntungan kalau PLN masuk ke Danantara. Misalnya, soal pembiayaan. Dia menyebut Danantara bisa membantu PLN untuk mencarikan pembiayaan. Ini tentunya dengan menjaminkan aset-aset gabungan BUMN gemuk di bawah Danantara. 

    Namun, Herry mengatakan ihwal yang seperti ini sudah bisa diatasi juga oleh PLN selama ini. Karena itu, nilai lebihnya agak sulit dicari, sekiranya posisi Danantara masih seperti sekarang.

    “Maksudnya seperti sekarang, ada dualisme dengan Kementerian BUMN. Mau dibilang superholding, tapi ya nggak super. Karena pengurus BUMN masih disalurkan dari Kementerian BUMN,” kata Herry. 

    “Begitu juga dengan keputusan strategis yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, masih jadi kekuasaan Kementerian BUMN,” sambungnya.

    Danantara secara bertahap memang disiapkan sebagai cikal bakal superholding yang bakal mengonsolidasikan berbagai aset BUMN.

    Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). Selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

    Adapun tujuh perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo pun menyambangi Kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Menteng, Rabu (20/11/2024) siang ini.

    Dia menjelaskan pertemuan dengan pucuk pimpinan BPI Danantara itu sebagai bentuk silaturahmi antara satu sama lain. Menurut Darmawan, belum ada kesepakatan apapun antara PLN dengan BPI Danantara.

    Kendati demikian, dia menyebut tugas PLN masih akan tetap untuk menyediakan energi bersih dengan harga terjangkau.

    “Dalam hal ini tugas PLN gimana menyediakan energi bersih yang terjangkau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi di saat yang sama menyeimbangkan antara growth juga environmental sustainability,” kata Darmawan.

  • HP Samsung Rp 3 Jutaan Bonus Voucher PLN

    HP Samsung Rp 3 Jutaan Bonus Voucher PLN

    FotoINET

    Adi Fida Rahman – detikInet

    Rabu, 20 Nov 2024 16:15 WIB

    Jakarta – Galaxy A16 5G sudah tiba di Indonesia. HP Samsung terbaru ini dijual dengan harga Rp 3 jutaan, pembeliannya mendapatkan bonus voucher PLN. Begini wujudnya

  • Adopsi 100 Persen Energi Terbarukan, MDA Raih Penghargaan atas Pemanfaatan Energi Hijau

    Adopsi 100 Persen Energi Terbarukan, MDA Raih Penghargaan atas Pemanfaatan Energi Hijau

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menerima penghargaan sebagai pelanggan dengan pemanfaatan energi hijau terbesar dari PT PLN (Persero) unit induk distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar). Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi MDA dalam mendukung transisi energi terbarukan di Indonesia.

    MDA tercatat sebagai perusahaan pertama di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang berhasil mengadopsi 100% energi terbarukan selama empat tahun berturut-turut (2021–2024).

    Melalui pemanfaatan total 600.000 kilowatt per jam (kWh), setara dengan 600 unit renewable energy certificate (REC), perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap pengurangan emisi karbon. REC  merupakan sertifikat resmi yang menjamin bahwa energi listrik yang digunakan berasal dari sumber energi baru terbarukan (EBT).

    Kepala Teknik Tambang (KTT) MDA Mustafa Ibrahim menyampaikan, penghargaan ini menjadi pengakuan atas dedikasi perusahaan dalam menciptakan operasional yang ramah lingkungan. Menurutnya, langkah ini tidak hanya mendukung keberlanjutan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi operasional perusahaan.

    “Kami merasa terhormat menerima penghargaan ini. Langkah ini merupakan wujud dukungan terhadap transisi energi hijau sekaligus kontribusi kami untuk lingkungan dan masyarakat sekitar,” ungkap Mustafa dikutip dari keterangannya, Rabu (20/11/2024).

    Sementara, General Manager PLN UID Sulselrabar Budiono, mengapresiasi peran aktif MDA dalam mempercepat transisi energi bersih. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara PLN dan para pelaku industri dalam mewujudkan target net zero emission pada 2060.

    “Listrik tidak hanya meningkatkan taraf hidup tetapi juga perekonomian. Kami mengajak seluruh pelanggan untuk bersama-sama menyukseskan transisi energi menuju net zero emission pada 2060 demi masa depan yang lebih baik,” ujar Budiono.

    Penghargaan yang diterima MDA menjadi bukti bahwa sektor pertambangan dapat beradaptasi dengan prinsip keberlanjutan tanpa mengurangi efisiensi operasional.

    MDA berkomitmen untuk terus menggunakan energi terbarukan dalam mendukung operasionalnya, sekaligus berkontribusi dalam pengurangan dampak perubahan iklim.

    Melalui inovasi dan kerjasama, MDA berharap dapat menginspirasi sektor industri lainnya, untuk turut mendukung transisi energi bersih di Indonesia dan mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan untuk generasi mendatang.

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Bisnis, JAKARTA— Penurunan daya beli masyarakat berpotensi terjadi pada tahun depan seiring dengan sejumlah pungutan dana publik, termasuk kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% mulai Januari 2025.
    Setidaknya ada 10 pungutan masyarakat yang berlaku tahun depan dan berpotensi membatasi daya beli. Sebagai implikasinya, kenaikan harga barang hingga konsumsi masyarakat yang melemah. Berita tentang potensi penurunan daya beli merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id. Simak ulasan singkat Top 5 News Bisnisindonesia.id berikut ini.

    Waspada Penurunan Daya Beli Masyarakat Saat ‘Beban’ Makin Banyak
    Tambahan 10 ‘beban’ yang bakal ditanggung masyarakat, yakni tarif PPN 12%, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BPJS Kesehatan, uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa, dan tarif cukai berpeluang untuk naik pada tahun depan. Pemerintah juga mewacanakan pengenaan third party liability (TPL) untuk asuransi wajib kendaraan bermotor, Pajak Penghasilan (PPh) Final usaha mikro kecil menengah (UMKM), subsidi kereta rel listrik (KRL) berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 2025, pembatasan subsidi pupuk, dan dana pensiun wajib.

    Sederet kebijakan itu, memicu kekhawatiran bagi kalangan pengusaha akan penurunan daya beli pada 2025. Bagaimana respons pelaku usaha terhadap potensi risiko terhadap daya beli dan kinerja ekonomi tahun depan? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

    Mewaspadai Pisau Bermata Dua Kenaikan PPN
    Tak hanya penurunan daya beli, rencana penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 2025 bisa menjadi pisau bermata dua karena bisa membawa efek domino negatif terhadap roda perekonomian nasional.
    Penurunan daya beli masyarakat bakal berimbas pada kinerja manufaktur yang lebih lesu dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 karyawan di Indonesia terkena gelombang PHK per 18 November 2024. Angka itu merupakan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
    Adapun, wilayah penyumbang PHK tertinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak 14.501 tenaga kerja yang ter-PHK. Wilayah ini berkontribusi sebesar 22,4% dari 64.751 karyawan yang ter-PHK. Mengekor Jawa Tengah dengan tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.492 dan 10.992 tenaga kerja Banten di-PHK.
    Bagaimana potensi risiko sektor ketenagakerjaan terhadap kebijakan pemerintah mengumpulkan pajak lebih tinggi tahun depan? Artikel selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Wanti-wanti DPR di Balik Masuknya Bank BUMN di Danantara
    Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang melibatkan tiga bank pelat merah memantik peringatan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
    Seperti diketahui, pembentukan BPI Danantara melibatkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tiga di antaranya berasal dari sektor perbankan. Tujuh BUMN tersebut, yakni  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia(Persero) Tbk. (TLKM), PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pertamina (Persero). Penggabungan tujuh BUMN ini memiliki aset Rp8,979,93 triliun dengan Rp5.353,99 triliun atau 59,62% di antaranya berasal dari bank BUMN.
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menyampaikan kekhawatirannya soal pelibatan bank BUMN di BPI Danantara. Kekhawatiran itu menyentuh soal keterlibatan aset publik berupa dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, ada potensi kecurangan atau fraud yang perlu diantisipasi.
    Pandangan DPR soal BPI Danantara dan perkembangan terbarunya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

    Catatan Ahli Pertambangan Indonesia soal Izin Tambang Ormas
    Langkah pemerintah yang mengizinkan pendistribusian pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batu bara kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kembali disoal.
    Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemberian IUPK untuk ormas keagamaan saat ini masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan).
    Perhapi menyebut, dalam beleid itu pemerintah hanya memberikan penawaran prioritas izin usaha pertambangan (IUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Di sisi lain, belum ada aturan yang mencabut ketentuan tersebut.
    Masalah lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan tambang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berita selengkapnya soal pandangan ahli di sektor pertambangan bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Langkah Pemerintah Menuju Ketahanan Air
    Kementerian Pekerjaan Umum akan memfokuskan penggunaan anggaran pada infrastruktur sumber daya air untuk mendukung dan mewujudkan Asta Cita Swasembada Pangan. 
    Adapun, belanja infrastruktur mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi bendung, serta bendungan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pun menggandeng Kementerian Pertanian untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan demikian, Kementerian PU akan menyiapkan air irigasinya baik melalui bendungan yang telah dibangun dan jaringan irigasi yang telah direvitalisasi, sedangkan Kementerian Pertanian akan menyiapkan sarana produksinya. Oleh karena itu, program pembangunan bendungan terus berlanjut sehingga Indonesia akan memiliki 259 bendungan dari 187 bendungan yang terbangun. Bagaimana dampak pembangunan bendungan ke depannya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

  • Siap-siap PLN Lakukan Pemeliharaan Jaringan 6 Jam Hari Ini Rabu 20 November 2024

    Siap-siap PLN Lakukan Pemeliharaan Jaringan 6 Jam Hari Ini Rabu 20 November 2024

    Siap-siap PLN Lakukan Pemeliharaan Jaringan 6 Jam Hari Ini Rabu 20 November 2024

    TRIBUNJATENG.COM- Pihak PLN diketahui akan melakukan pemadaman listrik sementara di sejumlah titik, hal ini diinformasikan bagi masyarakat terkait pemadaman tersebut.

    Pemadaman listrik yang dilakukan di sejumlah titik di masing-masing wilayah memiliki durasi yang berbeda, lantaran perbedaan jenis pekerjaan yang dilakukan secara berkala oleh petugas PLN.

    Adapun pemadaman listrik dilakukan adalah demi kelancaran penggunaan listrik para pengguna hingga keamanan masyarakat maupun petugas.

    Berikut Jadwal Pemadaman Listrik:

    MAGELANG

    Dilakukan pemeliharaan jaringan pukul 10.00-15.00 WIB, sehingga dilakukan pemadaman di Salam Kenci, Tempurejo, Samirejo, Prajeksari, Tugurejo, Kijingsari, Plembangan, Kedungsari, Sukosari dan sekitarnya.

    MADURA

    Dilakukan pemeliharaan jaringan pukul 09.00-15.00 WIB, sehingga dilakukan pemadaman di Ds Birem, Ds Cehkonceh dan sekitarnya.

    Daftar Harga Token Listrik PLN:

    PLN secara resmi menetapkan harga token listrik sebagai berikut

    Harga token yang dibeli

    Pulsa listrik yang diterima (PPJ 3 persen)

    Konversi Listrik dari Nominal (PPJ 3 persen)

    Rp 1000.000    Rp 994.000    659,7 kWh
    Rp 500.000      Rp 494.000    328,9 kWh
    Rp 250.000      Rp 244.000    132.3 kWh
    Rp 100.000      Rp 97.000       66,2 kWh
    Rp 50.000        Rp 47.000       33.1 kWh
    Rp 20.000        Rp 17.000       13,2 kWh

    Nomor token listrik memiliki jumlah sebanyak 20 digit angka yang biasa dimasukkan ke kWh setelah pelanggan membeli token listrik.

    Dalam MPB pelanggan akan melihat jumlah kWh terbaru setelah melakukan isi ulang token listrik sebelumnya dan terbaru.

    Berikut golongan tarif listrik batas daya dan biaya pemakaian yang telah ditentukan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dan pihak PLN telah mengatur tarif dasar harga token listrik:

    Golongan Tarif Listrik

    Batas Daya

    Biaya Pemakaian

    R-1/TR 900 VA-RTM Rp 1.352

    R-1/TR 1.300 VA Rp 1.444,70

    R-1/TR 2.200 VA Rp 1.444,70

    R-2/TR 3500-5500 VA Rp 1.699,53

    R-3/TR >6.600 VA Rp 1.699,53

    P-1/TR 6.600 VA – 200 kVA Rp 1.699,53

    P-3/TR – Rp 1.699,53

    L/TR, TM, – Rp 1.644,52

     

  • Daftar Harga Token Listrik Hari Ini Rabu 20 November 2024, Beli Rp 100.000 Daya 900 VA

    Daftar Harga Token Listrik Hari Ini Rabu 20 November 2024, Beli Rp 100.000 Daya 900 VA

    Daftar Harga Token Listrik Hari Ini Rabu 20 November 2024, Beli Rp 100.000 Daya 900 VA

    TRIBUNJATENG.COM- Berikut daftar harga token listrik resmi dari PLN yang bisa Anda cek disini mulai dari pembelian dengan nominal Rp 20.000 hingga Rp 1.000.000.

    Harga token listrik di masing-masing wilayah bisa mengalami perbedaan, mulai dari lebih mahal atau lebih murah hal tersebut berdasarkan masing-masing penjual.

    PLN secara resmi menetapkan harga token listrik sebagai berikut:

    Harga token yang dibeli

    Pulsa listrik yang diterima (PPJ 3 persen)

    Konversi Listrik dari Nominal (PPJ 3 persen)

    Rp 1000.000    Rp 994.000    659,7 kWh
    Rp 500.000      Rp 494.000    328,9 kWh
    Rp 250.000      Rp 244.000    132.3 kWh
    Rp 100.000      Rp 97.000      66,2 kWh
    Rp 50.000        Rp 47.000      33.1 kWh
    Rp 20.000        Rp 17.000      13,2 kWh

    Nomor token listrik memiliki jumlah sebanyak 20 digit angka yang biasa dimasukkan ke kWh setelah pelanggan membeli token listrik.

    Dalam MPB pelanggan akan melihat jumlah kWh terbaru setelah melakukan isi ulang token listrik sebelumnya dan terbaru.

    Berikut golongan tarif listrik batas daya dan biaya pemakaian yang telah ditentukan oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dan pihak PLN telah mengatur tarif dasar harga token listrik:

    Golongan Tarif Listrik

    Batas Daya

    Biaya Pemakaian

    R-1/TR 900 VA-RTM Rp 1.352

    R-1/TR 1.300 VA Rp 1.444,70

    R-1/TR 2.200 VA Rp 1.444,70

    R-2/TR 3500-5500 VA Rp 1.699,53

    R-3/TR >6.600 VA Rp 1.699,53

    P-1/TR 6.600 VA – 200 kVA Rp 1.699,53

    P-3/TR – Rp 1.699,53

    L/TR, TM, – Rp 1.644,52

     

  • BPI Danantara Buka Peluang Tambah BUMN untuk Bergabung

    BPI Danantara Buka Peluang Tambah BUMN untuk Bergabung

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan pihaknya membuka peluang menambah jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Danantara.

    Hingga saat ini, sudah ada tujuh BUMN berskala besar yang bergabung di Danantara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

    “Iya, sementara tujuh dahulu. Nanti kan ada waktunya. Nanti ada tambahan,” kata Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad di kantor Danantara, Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (19/11/2024).

    Dalam waktu sepekan ini Muliaman memanggil jajaran direksi BUMN untuk melakukan pertemuan. Pada hari ini, Direktur Utama BRI Sunarso hadir dalam pertemuan tersebut pada pukul 10.00-11.45 WIB.

    Sementara itu, Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah memenuhi undangan diskusi pukul 15.00-16.47 WIB. Seusai pertemuan yang digelar tertutup itu, keduanya enggan memberikan pernyataan apa pun kepada awak media di lokasi.

    Namun, Muliaman membeberkan isi pertemuan tersebut. “Kita tadi ngobrol-ngobrol saja. Nanti tentu saja dengan semuanya yang tujuh yang akan diserahkan ke Danantara. Lebih banyak perkenalan sebetulnya,” ungkapnya.

    Pertemuan tersebut masih dalam tahap awal untuk BUMN yang turut bergabung dalam Danantara. Menurut Muliaman belum ada pembahasan detail.

    “Tidak ada hal-hal khusus. Komunikasi pendahuluan saja dan kita sepakat untuk mem-follow up proses ini sesegera mungkin. Mudah-mudahan dengan perkenalan itu bisa lebih efektif, saya kira tidak ada hal-hal lain,” tegasnya.

  • Tim gabungan evakuasi pohon tumbang di Joglo Kembangan

    Tim gabungan evakuasi pohon tumbang di Joglo Kembangan

    Jakarta (ANTARA) – Tim gabungan mengevakuasi pohon yang tumbang akibat hujan dan angin di Jalan Raya Joglo, RT 09/08 Joglo, Jakarta Barat, pada Selasa sekitar pukul 17.00 WIB.

    Tim gabungan berasal dari Kepolisian, TNI, Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN).

    Kapolsek Kembangan Kompol Moch Taufik Iksan menyebutkan bahwa evakuasi segera dilakukan usai laporan pohon tumbang disampaikan warga untuk mencegah situasi menjadi lebih buruk.

    Menurut Taufik, pohon tersebut dilaporkan tumbang tepat di pinggir jalan sehingga tidak menutupi jalur kendaraan.

    Meskipun demikian, ranting-ranting pohon sempat mengenai kabel listrik sehingga penanganan segera dilakukan oleh petugas PLN untuk menghindari potensi bahaya.

    “Petugas PPSU dengan cekatan memotong batang pohon yang tumbang, sementara tim dari PLN memastikan kabel listrik yang terdampak aman,” kata dia.

    Sementara itu, personel dari Unit Lalu Lintas (Lantas) Polsek Kembangan mengatur lalu lintas agar situasi tetap kondusif.

    Taufik mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama terhadap potensi pohon tumbang di sekitar lingkungan mereka. “Laporkan segera jika ada situasi darurat agar dapat ditangani dengan cepat,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • PLN Boyong 5 Kerja Sama Strategis untuk Transisi Energi di Tanah Air

    PLN Boyong 5 Kerja Sama Strategis untuk Transisi Energi di Tanah Air

    Jakarta – PT PLN (Persero) menjalin lima kerja sama strategis dalam transisi energi di Indonesia dengan lima mitra internasional pada perhelatan Conference of the Parties (COP) 29 di Baku, Azerbaijan.

    Kerja sama pendanaan, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia ini bertujuan untuk mendukung pengembangan infrastruktur energi bersih di Indonesia sekaligus mencapai swasembada energi yang berkelanjutan.

    Kolaborasi global ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding dan Grant Agreement antara PLN dan lima mitra internasional dalam acara bertajuk “Leading the Charge: Strategic Partnership to Catalyze Decarbonization”.

    Kelima mitra tersebut yakni United Kingdom Export Finance (UKEF), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Sembcorp Utilities Pte Ltd, Transportasi Gas Indonesia (TGI), dan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP).

    Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia dalam COP29 Hashim Djojohadikusumo menjelaskan kehadiran Indonesia di COP 29 menandai komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi perubahan iklim. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menghadapi tantangan ini dan menangkap peluang yang muncul ke depan.

    “Perubahan iklim global menghendaki suatu solusi global. Tak ada negara yang bisa menghadapinya sendiri. Satu-satunya cara untuk terus melangkah maju adalah melalui kolaborasi,” ujar Hashim dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).

    Hashim menyampaikan, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan strategi baru dalam transisi energi melalui penambahan kapasitas pembangkit energi hijau untuk 15 tahun ke depan.

    Pihaknya pun akan menambah 75% atau sekitar 75 gigawatt (GW) dari total 100 GW pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Strategi ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menyediakan energi yang bersih dan terjangkau melalui swasembada energi.

    “Kami berterima kasih kepada para mitra internasional atas kerja kerasnya dalam membantu kami memerangi perubahan iklim. Presiden Prabowo telah memberikan mandat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden memiliki strategi baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 8%, salah satunya melalui transisi energi,” ungkapnya.

    Sementara itu Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN berkomitmen menjalankan transisi energi di Indonesia sekaligus mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam proses itu, PLN terus meluaskan jaringan kolaborasi hingga tingkat global guna menyukseskan proyek transisi energi yang berkelanjutan.

    Secara rinci, PLN menjalin kerja sama pendanaan hijau dengan beberapa mitra global, salah satunya UKEF, lembaga pendanaan ekspor Pemerintah Inggris. Melalui kerja sama ini, UKEF dan PLN akan mengkaji peluang pembiayaan proyek energi terbarukan di Indonesia, khususnya pada pembangunan jaringan transmisi yang mendukung integrasi sumber energi bersih.

    Selain itu, kedua pihak juga sepakat bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas pegawai PLN dalam pengembangan energi terbarukan.

    “Kolaborasi ini akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur energi hijau,” jelas Darmawan.

    Selain dengan UKEF, PLN juga menggandeng KfW, development bank asal Jerman untuk pembiayaan proyek transisi energi di Indonesia serta studi keberlanjutan sosial dan lingkungan. Kesepakatan ini mencakup pengembangan proyek energi bersih, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pumped Storage dan transmisi yang menghubungkan ke pembangkit hijau.

    Dalam kesempatan ini, PLN dan KfW juga menandatangani Grant Agreement untuk pelaksanaan studi Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) proyek pembangkit energi bersih di Indonesia.

    “Proyek-proyek ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan listrik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama pada saat beban puncak. Selain itu, kesepakatan hibah juga ditandatangani untuk mendanai studi dampak lingkungan dan sosial bagi proyek-proyek PLTA ini, memastikan pelaksanaan yang berkelanjutan,” ungkap Darmawan.

    PLN melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) juga melakukan penandatanganan Joint Development Framework Agreement (JDFA) dengan Transportasi Gas Indonesia (TGI) dan mitra asal Singapura, Sembcorp Utilities Pte Ltd untuk pengembangan proyek transportasi hidrogen hijau dari Sumatera ke Singapura.

    Proyek ini akan mengeksplorasi pemanfaatan infrastruktur jalur pipa milik TGI dan diharapkan dapat meningkatkan perdagangan energi lintas negara serta kapasitas produksi hidrogen hijau di Indonesia.

    “Inisiatif ini menunjukkan peran PLN dalam memajukan ekosistem hidrogen regional yang sejalan dengan komitmen strategis kami untuk mendiversifikasi sumber energi hijau dan mengurangi emisi,” tegas Darmawan.

    Dalam kegiatan ini, PLN bersama GEAPP meluncurkan program “Renewable Energy Access for Last Mile”. Program kolaborasi antara PLN dan GEAPP ini berfokus pada peningkatan akses energi terbarukan dan mendorong dedieselisasi untuk pulau-pulau terpencil di Indonesia.

    “Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan akses energi di wilayah-wilayah yang terisolasi, mendukung komitmen Indonesia dalam memastikan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat,” papar Darmawan.

    Darmawan menambahkan, pihaknya akan terus mengeksplorasi potensi kolaborasi dengan berbagai pihak, baik nasional hingga global. Kerja sama yang dilakukan kali ini merupakan salah satu langkah proaktif PLN dalam upaya transisi energi yang berkelanjutan.

    “Kami tidak bisa melakukannya (transisi energi) sendiri. Kami percaya, dengan bersatu dan berkolaborasi, apapun tantangannya, kami akan terus bergerak maju, bukan hanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, namun juga menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan pada saat yang sama, memainkan peran besar dalam komunitas global untuk menyelamatkan bumi,” pungkas Darmawan.

    (akd/ega)