BUMN: PLN

Bisnis, JAKARTA— Dari sisi operasional PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL), volume produksi bijih nikel dalam 9 bulan berjalan telah mencapai lebih dari 16,27 juta wet metric tonnes (wmt), meningkat 12% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.
Kinerja Harita Nickel hingga Negosiasi Kontrak Migas ENRG menjadi isu berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Senin (25/11/2024). Berikut berita selengkapnya:
1.Kinerja Harita Nickel (NCKL) Terdongkrak Smelter
PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel mencatatkan kinerja positif sepanjang Januari—September tahun ini, sejalan dengan perluasan kapasitas produksi perusahaan.
Secara keseluruhan, perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel terintegrasi berkelanjutan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tersebut berhasil menorehkan kinerja operasional yang baik dan pertumbuhan keuangan yang stabil di tengah tantangan pasar global.
Dari sisi operasional, volume produksi bijih nikel dalam 9 bulan berjalan telah mencapai lebih dari 16,27 juta wet metric tonnes (wmt), meningkat 12% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.
Tidak jauh berbeda, produksi FeNi dari smelter RKEF tercatat sebesar 95.813 ton, meningkat 39% secara tahunan, sementara fasilitas HPAL menghasilkan 71.531 ton MHP Ni, naik 47% secara tahunan.
Lukito Gozali, Head of Investor Relations Harita Nickel, menyebut fasilitas HPAL kedua PT Obi Nickel Cobalt (ONC) telah memulai lini produksi pertamanya pada April 2024 dan keseluruhan tiga lini produksinya sudah berhasil mencapai kapasitas penuh pada Agustus lalu.
Dengan keberhasilan tersebut, jelasnya, memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap keseluruhan total produksi fasilitas HPAL serta berkontribusi terhadap kenaikan penjualan bijih nikel ke divisi tambang.
Selain itu, imbuhnya, fasilitas HPAL pertama yang juga mulai memproduksi dan mengekspor kobalt elektrolitik pada Agustus, menambah ragam produk perusahaan.
“Hasil ini mencerminkan upaya berkelanjutan kami untuk mengoptimalkan operasional dan menjaga profitabilitas di tengah fluktuasi harga nikel global. Perluasan kapasitas produksi kami mendukung kebutuhan pasar yang terus meningkat, khususnya di sektor baterai kendaraan listrik,” kata Lukito dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/11/2024).
Adapun, dari sisi pendapatan perusahaan pada periode Januari—September 2024 tercatat sebesar Rp20,38 triliun, meningkat 18% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan volume produksi di operasi penambangan dan pemrosesan.
2. Peluang Multifinance dalam Program 3 Juta Rumah Era Prabowo
Industri multifinance berpeluang untuk mendukung pemerintah di periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam program 3 juta rumah per tahun. Program yang bertujuan untuk meningkatkan akses hunia layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
Dalam hal ini, multifinance berpotensu untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perbankan, seperti pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki akses langsung ke lembaga keuangan.
Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyoroti bahwa multifinance bisa menjadi alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan perbankan. Dia menjelaskan bahwa selama ini pembiayaan sering terkendala oleh proses credit scoring yang ketat.
“Sedangkan yang membutuhkan program 3 juta rumah ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Artinya, jika diterapkan kebijakan yang sama seperti perbankan, terdapat potensi program tidak tepat sasaran. Yang mendapatkan justru dari kalangan orang menengah ke atas guna investasi,” kata Huda kepada Bisnis, Minggu (24/11/2024).
Huda menekankan pentingnya batasan plafon tertentu dalam pembiayaan yang disediakan multifinance supaya tetap terjangkau. Meskipun, tantangan utama yang dihadapi multifinance dalam hal ini adalah keterbatasan likuiditas. Sehingga, kerjasama antara multifinance dan perbankan dapat menjadi solusi strategis.
Pasalnya, perbankan sering menghadapi pasokan berlebih likuiditas tetapi terhambat diaturan penyaluran pembiayaan yang ketat. “Ini bisa jadi peluang kerja sama antara multifinance dan bank melalui channeling pembiayaan,” katanya.
3. Skenario Pialang Asuransi Menjawab Tantangan Disrupsi Digital
Disrupsi teknologi mengancam eksistensi bisnis pialang asuransi, seiring dengan peta jalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong kontribusi saluran distribusi e-commerce.
Adapun pada 2027, OJK mendorong kontribusi saluran distribusi e-commerce menjadi 45% dari total pendapatan premi asuransi, yang saat ini didominasi saluran pialang asuransi. Sementara dari kalan pialang asuransi hanya 3%.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per semester I/2024 terdapat 150 perusahaan pialang asuransi yang beroperasi di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo) Yulius Bhayangkara menjelaskan selain berperan sebagai kanal distribusi, pialang asuransi juga memegang peran konsultasi dan peran advokasi. Dengan peran tersebut, lanjutnya, pialang aruansi masih memiliki potensi di tengah disrupsi teknologi.
“Bila pialang hanya melakukan peran poin pertama[sebagai perantara] memang akan sangat berat untuk bisa bertahan,” kata Yulius kepada Bisnis, dikutip Minggu (24/11/2024).
Untuk itu, Yulius berharap dukungan pemerintah agar tetap memberikan perlakuan yang adil bagi para perusahaan pialang asuransi.
Yulius menjelaskan bahwa seluruh perusahaan pialang yang beroperasi di Indonesia bukan hanya calo yang mengandalkan koneksi bisnis, namun mereka diwajibkan memenuhi syarat memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk memberikan seluruh layanan.
Misalnya, lanjutnya, sertifikasi bagi para karyawan perusahaan pialang menjadi keharusan dan perusahaan diwajibkan memenuhi standard modal dan ekuitas. Bahkan, para perusahaan pialang juga memiliki mitigasi risiko dengan memiliki polis asuransi kegagalan profesi.
4. Peluang Sempit Cuan BPD kala Likuiditas Terimpit
Tekanan akibat tingginya suku bunga acuan diperkirakan bertahan hingga akhir tahun. Ruang sempit cuan bank pembangunan daerah (BPD) pun tak terelakkan karena likuiditas yang masih terbatas.
Potret ruang cuan BPD pun telah tergambar pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Industri perbankan mengantongi laba bersih sebesar Rp171,03 triliun atau tumbuh 6,42% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Agustus 2024. Sayangnya, tren pertumbuhan tak terjadi pada bank daerah. BPD membukukan laba Rp8,95 triliun hingga bulan ke delapan tahun ini. Meski mencatat kenaikan Rp1 triliun secara bulanan, capaian ini justru turun 5,39% YoY dari Rp9,46 triliun pada Agustus 2023.
Lebih lanjut, dibandingkan kelompok bank lainnya, laba bersih BPD pun masih kontras. Tercatat, pada periode yang sama, laba bersih bank badan usaha milik negara (BUMN) mencapai Rp85,79 triliun, naik 4,52% YoY. Kemudian, bank swasta mengumpulkan laba bersih Rp66,48 triliun, tumbuh 8,18% YoY dari Rp61,45 triliun.
Lalu kantor cabang bank luar negeri (KCLBN) alias bank asing menutup Agustus 2024 dengan laba bersih Rp9,81 triliun atau terkerek 27,17% YoY dari Rp7,71 triliun.
Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) Yuddy Renaldi pun tak menampik fakta bahwa tekanan biaya dana masih terasa pada sisa akhir tahun ini.
“Apalagi menjelang akhir tahun perbankan biasanya berebut likuiditas untuk menjaga posisi kebutuhan likuiditas sampai dengan akhir tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024).
Dengan begitu, kata Yuddy, untuk menjaga profitabilitas, perusahaan berupaya mengoptimalkan sumber-sumber dana murah yang ada hingga akhir tahun ini, menggenjot sumber-sumber pendapatan berbasis komisi atau fee-based income serta menjaga kualitas kredit sehingga tak menyeret kinerja laba bersih perusahaan.
Dihubungi terpisah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. alias Bank Jatim (BJTM) optimistis masih mampu mencapai target yang ditetapkan.
5.Energi Mega (ENRG) Incar Pendapatan dari Negosiasi Kontrak Migas
PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) mengincar tambahan pendapatan dari sejumlah negosiasi kontrak jual beli minyak dan gas bumi dengan Kilang Pertamina hingga PT PLN (Persero).
Sejauh ini, emiten Grup Bakrie tersebut tengah melakukan negosiasi kontrak dengan sejumlah pembeli minyak dan gas (migas) dari Blok Bentu, Sengkang, dan Malacca Strait.
Wakil Direktur Utama ENRG Eduardus Ardianto menargetkan perseroan dapat meningkatkan pendapatan dari sejumlah negosiasi yang berhasil diamankan dengan pelanggan mereka saat ini.
Menurut Eduardus, negosiasi tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan harga jual, volume serta perpanjangan kontrak jual beli dengan pelanggan.
“Salah satunya Blok Sengkang, di mana kami berhasil meningkatkan volume dan meningkatkan harga yang sebelumnya US$5,08 per BBtud menjadi US$6 per BBtud,” kata Eduardus saat public expose secara daring, Jumat (22/11/2024).
Selain itu, Eduardus menambahkan, negosiasi kontrak anyar juga bisa diteken untuk kelanjutan komersialisasi Blok Bentu. “Sebelumnya harga 10% dari ICP [Indonesia crude price] dengan kontrak baru perseroan berhasil mendapatkan kesepakatan baru US$10,75% dari ICP,” tuturnya.
Sebagai gambaran, ENRG memiliki komitmen kontrak penjualan dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Riau Andalan Pulp & Paper dan Pertamina untuk blok Bentu. Sementara itu, pembeli untuk Blok Sengkang sepenuhnya dimanfaatkan oleh PLN.