BUMN: PLN

  • Walikota Surabaya Eri Cahyadi Beri Bantuan kepada Warga Terdampak Angin Kencang

    Walikota Surabaya Eri Cahyadi Beri Bantuan kepada Warga Terdampak Angin Kencang

    Surabaya (beritajatim.com) – Walikota Surabaya Eri Cahyadi, memastikan langsung kondisi warga di perkampungan Jalan Mulyorejo Selatan Baru usai diterjang angin kencang pada Jumat (29/11) sore.

    Eri memberikan bantuan berupa terpal, perbaikan, dan juga tenaga evakuasi kepada warga yang rumahnya rusak; serta memastikan lingkungan di perkampungan tersebut kembali aman – kondusif.

    “Iya (dibiayai, red.)  jadi nanti yang atap dipasang asbes akan kita pasang dengan asbes. Jenenge (namanya) musibah, ya pemkot membantu,” kata Wali Kota Eri Cahyadi kepada awak media, Jumat (29/11).

    Eri turut mengerahkan warga untuk bekerja bakti mempercepat penanganan membantu petugas di lokasi. Kata dia, semua satuan tugas [satgas] ikut dikerahkan.

    “Teman teman cipta karya, dengan semua satgas, pendidikan dan kesehatan akan membantu, untuk menutupi kembali atap,” papar Eri.

    Untuk aliran listrik, lanjut Eri, dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan PLN. Dan dipastikan bahwa aliran listrik di perkampungan tersebut aman, tidak terjadi gangguan.

    “Kata PLN masih aman. Ada satu rumah yang galvalumnya nutup, gak berani nutup atapnya dengan terpal, karena ada galvalum menggantung,” ucapnya.

    Dari situ, Eri juga mengimbau warga masyarakat Surabaya agar hati hati menghadapi musim hujan ekstrem tahun ini. Dan apabila terjadi musibah angin kencang yang sama, warga diimbau berlindung.

    “Jika ada puting beliung lebih hati hati, untuk seluruh warga Kota Surabaya. Jikalau ada puting beliung juga harus hati hati, jangan di atas rumah harus berlindung,” tutupnya.

    Diketahui, menurut data dari BPBD Surabaya jumlah atap rumah warga terdampak sementara ini ada 59 rumah. 36 laporan dari RT 03 dan 23 laporan dari RT 04, Jalan Mulyorejo Selatan Baru. [ram/ian]

  • Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Pupuk Indonesia Gelar Safari MAKMUR

    Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Pupuk Indonesia Gelar Safari MAKMUR

    Cirebon, Beritasatu.com – Sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun ke depan, PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan ekosistem pertanian berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperluas program MAKMUR.

    Kali ini, Pupuk Indonesia menjalankan program Safari MAKMUR untuk komoditas padi di Cirebon, Jawa Barat pada Jumat(29/11/2024). Program ini bertujuan untuk memberi pendampingan pertanian mulai dari teknologi, pemetaan lahan, pemupukan berimbang, hingga mobil uji tanah. Sinergi kolaborasi menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini.

    Program MAKMUR menjadi program prioritas Pupuk Indonesia bersama Kementerian BUMN untuk mendorong ekosistem pertanian yang terintegrasi, serta menjadi dukungan untuk program Swasembada Pangan Nasional.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh, mengatakan bahwa melalui MAKMUR, Pupuk Indonesia memberikan edukasi dan pendampingan agronomis, serta menyiapkan teknologi pemupukan presisi berbasis drone untuk mapping tingkat kesuburan tanah.

    “Tujuannya agar para petani bisa secara tepat melakukan pemupukan. Alhamdulillah, dari lahan seluas 61 Ha di wilayah ini produktivitas pertaniannya bisa meningkat, yang tadinya 5 Ton/Ha sekarang menjadi 7 Ton/Ha,” ujarnya.

    Sejak Januari hingga Oktober 2024, program MAKMUR telah sukses memberdayakan lebih dari 152.802 petani dan mencakup 394.198 Ha lahan pertanian di seluruh Indonesia. Sementara itu, di wilayah Jawa Barat program MAKMUR juga telah berhasil merealisasikan 59.869 Ha lahan dan diantaranya sebesar 45.425 Ha khusus untuk komoditas padi.

    Melalui acara Safari MAKMUR ini, Pupuk Indonesia menyediakan layanan one-stop solution bagi petani dan pemanfaatan teknologi PreciRice, atau teknologi pemupukan presisi berbasis drone untuk komoditas padi. Metode PreciRice memiliki beberapa manfaat, seperti peningkatan akurasi pemupukan dan peningkatan nutrisi tanaman, serta mengurangi risiko gagal panen.

    Di samping itu, Pupuk Indonesia juga menyediakan layanan mobil uji tanah, pemetaan lahan, serta pendampingan tenaga Agronomis untuk meningkatkan produktivitas hasil panen dan pendapatan petani. Tak hanya itu, dalam program ini Pupuk Indonesia juga bersinergi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pertanian, antara lain PT PLN Indonesia (penyedia jaringan dan daya listrik), Bank Indonesia (bantuan pompa listrik), Bulog (offtaker hasil panen dengan one day service), dan organisasi pertanian (KTNA, HIMPO dan Perpadi).

    “Jawa Barat adalah sentral pertanian dan kami yakin di periode ini bisa mewujudkan swasembada pangan secepatnya di 2027 sesuai dengan arahan Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ini merupakan tugas bagi kita semua dan kami di Pupuk Indonesia selalu menyiapkan pupuk dan alhamdulillah hingga November 2024 ini kami sudah menyalurkan 6,6 juta ton pupuk subsidi. Jadi, mari kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin wujudkan swasembada pangan khususnya beras, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk kesejahteraan masyarakat,” tambah Tri.

    Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Zuryati Simbolon yang turut hadir pada acara Safari MAKMUR Cirebon 2024 mengungkapkan bahwa setelah tiga tahun MAKMUR berjalan, akhirnya dapat bekerja sama dengan banyak stakeholder perusahaan-perusahaan BUMN, dan nantinya juga akan ada kolaborasi dengan Bulog yang akan menjadi offtaker.

    “Di MAKMUR sendiri tidak hanya padi komoditasnya, ada jagung, tebu, sawit dan juga kopi. Tapi di 2025, nanti kita akan lebih memfokuskan kepada padi. Jadi, kami berharap program MAKMUR dapat memenuhi kebutuhan beras nasional serta mewujudkan swasembada pangan yang menjadi Asta Cita Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutup Zuryati.

  • Rayakan Hari Menanam Pohon Indonesia, PLN Icon Plus Gelar Penanaman Pohon Serentak di Seluruh Penjuru Negeri

    Rayakan Hari Menanam Pohon Indonesia, PLN Icon Plus Gelar Penanaman Pohon Serentak di Seluruh Penjuru Negeri

    JABAR EKSPRES – Dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia serta bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, PLN Icon Plus menyelenggarakan program penanaman pohon secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia pada hari Kamis, 28 November 2024.

    Program penanaman pohon ini merupakan bentuk nyata komitmen PLN Icon Plus dan PLN Group yang dilaksanakan serentak di seluruh penjuru negeri yang bertujuan tidak hanya untuk mengurangi emisi karbon melalui serapan pohon, tetapi juga untuk memperkuat kualitas udara serta ekosistem lokal.

    Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dari pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Group.

    Program TJSL ini melibatkan kolaborasi lintas entitas di dalam PLN Group, yakni PLN Icon Plus, PLN Enjiniring, Haleyora Power, dan PLN EMI.

    Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong untuk menciptakan perubahan positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

    Salah satu lokasi utama kegiatan ini adalah di Krukut, Depok, dimana terdapat 269 pohon yang ditanam sebagai bentuk kolaborasi nyata PLN Icon Plus bersama PLN Group untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan lestari.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN Icon Plus; Daru Tri Tjahjono, Sekretaris Perusahaan PLN Icon Plus; Heni Utari Ambarwati, General Manager PLN Icon Plus SBU Regional Jakarta & Banten; Wahyu Toni Hermawan, beserta Sekretaris Perusahaan PLN Enjiniring; Anita Widyiastuti, serta jajaran dari PLN Enjiniring, Haleyora Power, dan PLN EMI.

    Di Krukut, PLN Icon Plus bekerja sama dengan Komunitas Laskar Krukut Luhur (Laskaru) yang berperan penting dalam merawat dan menjaga pohon-pohon yang ditanam.

    Komunitas ini juga menjadi mitra dalam mendukung program keberlanjutan PLN Group serta menjadi teladan bagaimana harmoni antara manusia dan alam dapat terus terjaga.

    PLN Icon Plus turut memberikan akses internet gratis selama 1 tahun bagi Laskaru dan Sanggabuana.

    Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi, mengatakan, “Program penanaman pohon yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini adalah wujud nyata dari komitmen PLN Icon Plus dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan dampak positif bagi ekosistem dan masyarakat. Kami percaya bahwa keberlanjutan adalah tanggung jawab bersama. Dengan semangat kolaborasi lintas entitas di PLN Group, serta partisipasi aktif dari komunitas seperti Laskar Krukut Luhur di Depok, kami optimis kegiatan ini akan memberikan perubahan besar bagi keberlanjutan lingkungan.”

  • Fahri Hamzah Minta BUMN Ikut Turun Gunung Bangun 3 Juta Rumah Prabowo

    Fahri Hamzah Minta BUMN Ikut Turun Gunung Bangun 3 Juta Rumah Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) punya program penting di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut berkontribusi memberikan stimulus pembangunan maupun pendanaan.

    “BUMN itu harus hati-hati memposisikan diri, jangan sampai bersaing sama rakyat,” katanya, Jumat (29/11/2024).

    Fahri menyebut selain mencari keuntungan, tugas perusahaan BUMN juga harus ikut serta memakmurkan masyarakat melalui peran sertanya dalam pilar kemajuan ekonomi masyarakat.

    Foto: Fahri Hamzah. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
    Fahri Hamzah. (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

    “Yang di tengah PLN, Perumnas, kita berada diantara 2 permainan tapi harus pandai meletakan diri karena tugas BUMN menstimulus, bukan cari untung bersaing lalu bunuh-bunuhan dengan rakyat,” bebernya.

    Fahri menjelaskan lebih jauh, untuk mewujudkan pemenuhan rumah masyarakat yang terjangkau, selain kerja sama dengan BUMN juga berperan dari sisi regulasi. Sehingga, pihaknya akan mempermudah pembangunan rumah melalui penyelesaian tanah. Pihaknya akan mengidentifikasi persediaan tanah yang siap dibangun perumahan murah untuk rakyat bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

    “Dengan ATR dan pemilik tanah, mulai institusi pemerinray, bahkan privat yang menymbang dan lain-lain. Maka Dirjen kita yang ada 4 itu pembangnan pemukiman, itu ada direktorat penyediaan lahan yang nanti akan jadi intinya semacam bank tanah,” jelasnya.

    (rob/wur)

  • Tak Cuma BBM, BLT Juga Sebagai Pengganti Subsidi Listrik

    Tak Cuma BBM, BLT Juga Sebagai Pengganti Subsidi Listrik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah berencana mengubah skema subsidi energi. Terutama dari yang semula berbasis komoditas menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Alasan perubahan ini adalah agar penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Selain BBM, penyaluran subsidi listrik juga akan menggunakan skema BLT.

    Bahlil menjelaskan, selain meringankan masyarakat dalam pembelian BBM, BLT ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti membayar tagihan listrik.

    “Sudah pasti di situ kita akan dorong penerima BLT harus menyisihkan sebagian untuk bayar listrik, dan sebagian untuk membayar kompensasi BBM,” kata Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (29/11/2024).

    Bahlil mengaku telah melaporkan skema penyaluran subsidi BBM dan listrik kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk data penerima BLT.

    “Saya sudah laporan dan data yang kita tunggu untuk penerima dari keluarga, itu nanti dikerjakan BPS sebentar lagi,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung buka suara mengenai temuan subsidi listrik Rp 1,2 triliun salah sasaran. Dia mengatakan akan mengkaji temuan tersebut.

    “Kami lagi melihat data-data yang tidak tepat sasaran tadi,” kata Yuliot di kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Kamis, (14/11/2024).

    Dia mengatakan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, diantaranya dengan PLN. Yuliot ingin tahu lebih detail mengenai apa yang dimaksud dengan subsidi salah sasaran ini.

    “Ini kita koordinasi dengan teman-teman yang ada di Ketenagalistrikan, di PLN, kira-kira yang tidak tepat sasaran tuh yang kayak bagaimana,” kata dia.

    Dia mengatakan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penyebab adanya subsidi yang salah sasaran ini. Sebab, kata dia, klasifikasi masyarakat yang dianggap berhak menerima subsidi tak bisa hanya dilihat dari rumah yang dimilikinya.

    “Jadi kadang-kadang tuh kan kita melihat yang tidak tepat sasaran itu bukan dari bangunan fisiknya, tapi itu juga dari kondisi ekonomi yang ada di masyarakat bersangkutan,” kata dia.

    Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, Yuliot mengatakan juga akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). “Jadi ya kita juga akan lakukan kerjasama juga dengan BPS untuk melihat data yang tidak tepat sasaran,” kata dia.

    Beberapa waktu lalu, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menemukan dugaan subsidi listrik salah sasaran kepada 10,6 juta pelanggan. Pemberian subsidi ini dianggap salah sasaran karena diberikan kepada masyarakat yang tidak miskin. Karena kejadian ini, Stranas PK memperkirakan negara berpotensi merugi Rp 1,2 triliun.

    (pgr/pgr)

  • Satpol PP Surabaya Segel Tower Telekomunikasi Tak Berizin di Klampis

    Satpol PP Surabaya Segel Tower Telekomunikasi Tak Berizin di Klampis

    Surabaya (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) menyegel sebuah tower telekomunikasi yang terletak di Jalan Klampis, Jumat (29/11/2024). Penyegelan dilakukan karena tower tersebut tidak memiliki surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) meski telah mendapat tiga kali peringatan.

    Kepala Satpol PP Surabaya, M. Fikser, menjelaskan bahwa proses penyegelan dilakukan secara humanis, setelah sebelumnya mengirimkan surat pemanggilan kepada pemilik tower. Namun, pemanggilan tersebut tidak diindahkan.

    “Kami bersama DPRKPP melakukan penertiban berupa penyegelan setelah pemilik tower tidak hadir dalam pemanggilan. DPRKPP sebagai penerbit izin meminta bantuan kami untuk melaksanakan penertiban,” ujar Fikser.

    Penyegelan dilakukan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Menara Telekomunikasi.

    Petugas menempelkan stiker pelanggaran pada tower dan memutus aliran listrik dengan bantuan PLN. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tower tidak lagi beroperasi hingga perizinan lengkap.

    “Kami juga memutus aliran listrik pada tower tersebut. Ini dilakukan sebagai langkah tegas agar pelanggaran tidak berlanjut,” jelas Fikser.

    Satpol PP Surabaya berkomitmen melakukan monitoring terhadap semua menara telekomunikasi di wilayahnya. Mereka akan memverifikasi data perizinan ke DPRKPP sebagai OPD terkait.

    “Kami akan terus memantau dan memverifikasi perizinan tower. Jika ditemukan pelanggaran, langkah penertiban akan dilakukan sesuai prosedur,” tegas Fikser.

    Fikser mengimbau seluruh pemilik tower di Surabaya untuk segera mengurus perizinan agar tidak mengalami penertiban serupa. Pemilik tower yang towernya sudah disegel juga diharapkan memberikan klarifikasi kepada DPRKPP.

    “Kami berharap pemilik tower segera mengurus perizinan sesuai kebijakan pemberi izin. Ini penting agar operasional tower dapat berjalan tanpa hambatan,” tutupnya. [ram/beq]

  • Merdeka Copper Gold, Komitmen terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender dalam Mendukung Pencapaian SDGs

    Merdeka Copper Gold, Komitmen terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender dalam Mendukung Pencapaian SDGs

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai perusahaan tambang nasional yang mengeksplorasi, mengekstraksi, dan memproduksi emas, perak, tembaga, dan mineral lainnya, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA/Merdeka), melalui anak-anak perusahaan yang tersebar di tiga pulau di Indonesia, berkomitmen untuk mendukung lingkungan yang berkelanjutan dengan terus meminimalkan dan memulihkan dampak lingkungan dari operasi tambang. Selain itu, Merdeka memprioritaskan beberapa tujuan SDG’s (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di bidang lingkungan dan kesetaraan gender. Inisiatif yang dilakukan tidak hanya mengurangi dampak lingkungan dari operasional tambang, tetapi juga mendukung inklusi sosial melalui pemberdayaan perempuan di industri pertambangan.

    Dalam mendukung SDG 6: Air Bersih dan Sanitasi, MDKA menerapkan program pengelolaan air yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan air, mengolah limbah, serta memanfaatkan air hujan. Merdeka memastikan air yang digunakan dalam operasi tambang tidak berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Contohnya seperti yang dilakukan di Tambang Emas Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, dimana sudah menerapkan sistem air proses tertutup dalam pemrosesan bijih sehingga tidak ada penggunaan air dari sungai atau air tanah. Perusahaan membangun serangkaian kolam penampung air hujan untuk kebutuhan operasional tambang. Selain itu, dengan menerapkan teknologi pengolahan air yang canggih, perusahaan memastikan bahwa air sisa tambang yang dihasilkan aman sebelum dilepas ke lingkungan. Ini membuktikan bahwa pengelolaan air yang efektif dan ramah lingkungan dapat diterapkan di sektor tambang, yang selama ini dikenal sebagai industri dengan kebutuhan air yang tinggi.

    Dalam upaya penurunan emisi dan perubahan iklim, Merdeka memiliki roadmap komitmen Net Zero Emission pada 2050 sejalan dengan komitmen Net Zero Emission Pemerintah Indonesia, yang mana berkontribusi pada pencapaian SDG 13, yang bertujuan untuk mengambil tindakan segera guna menangani perubahan iklim. Langkah konkrit sudah dibuktikan dengan Tambang Emas Tujuh Bukit yang telah 100% menggunakan sumber energi terbarukan yang diproduksi PLN dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Jawa Barat. Selain itu, Merdeka juga sedang menjajaki pengurangan emisi Gas Rumah Kaca melalui penggunaan bio-solar B35 untuk bahan bakar alat berat, studi penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk diimplementasikan di beberapa operasi tambangnya. Dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, perusahaan membantu mengurangi dampak negatif operasional tambang terhadap perubahan iklim.

    “Merdeka secara aktif mendukung SDG Goals dan turut serta berkontribusi dalam upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal ini diwujudkan dalam pelaksanaan penilaian dampak perubahan iklim dan penyusunan road map serta implementasinya dalam mencapai Komitmen Nol-Bersih untuk mengurangi emisi GRK. Untuk memandu proses tata kelola, strategi, dan pelaporan perubahan iklim, Merdeka menggunakan panduan Task Force on Climate-related Financial Disclosures atau TCFD,” papar Head of Corporate Communications MDKA, Tom Malik.

    Selain efisiensi energi, Merdeka juga memandang penting kegiatan rehabilitasi lingkungan yang sejalan dengan Tujuan Nomor 15 SDGs tentang Ekosistem Daratan. Merdeka memiliki program rehabilitasi lahan tambang melalui rehabilitasi progresif dengan menanam kembali vegetasi lokal di area yang telah selesai ditambang. Sampai tengah tahun ini, Merdeka telah mereboisasi lahan kompensasi sebesar 3.113,5 hektar, melakukan penanamanan bibit pohon dengan total lebih dari 1 juta bibit pohon serta telah melakukan penanaman lebih dari 5.500 mangrove yang tersebar di beberapa area.

    Dengan memulihkan kondisi lahan dan habitat, Merdeka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan spesies flora dan fauna lokal. Program ini juga menjadi contoh positif dalam penerapan tambang yang bertanggung jawab, khususnya dalam hal meminimalkan kerusakan lingkungan.

    Dalam hal kesetaraan gender, Merdeka Copper Gold menerapkan program pemberdayaan perempuan di tempat kerja, termasuk dalam bidang teknis dan operasional yang seringkali didominasi laki-laki. Di 2024 ini, Merdeka telah mempekerjakan lebih 800 karyawan perempuan atau kurang lebih 11% dari total karyawan di berbagai lokasi operasi dan kantor pusat, meningkat sekitar 2,5% sejak tahun sebelumnya. Merdeka juga menghapus stigma bahwa pekerjaan tambang hanya untuk laki-laki.

    Seperti di Operasi Tambang Tembaga Wetar, seluruh operator haul truck di tambang ini adalah perempuan. Program ini mendukung SDG Goals nomer 5 yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di berbagai sektor. Selain pertumbuhan pekerja perempuan, Merdeka juga membuka peluang kerja setara bagi penyandang disabilitas, selaras dengan komitmen terhadap prinsip hak asasi manusia. Langkah ini tidak hanya mendorong keragaman di tempat kerja tetapi juga menunjukkan bahwa sektor tambang bisa lebih inklusif.

    “MDKA berkomitmen pada keberagaman, kesetaraan dan inklusivitas seperti dinyatakan pada Kebijakan Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusivitas yang dibuat MDKA,” tambah Tom.

    Tom Malik juga menyampaikan MDKA berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, kesetaraan gender, pengelolaan lingkuan untuk menjawab tantangan keberlanjutan masa depan.

    Inisiatif-inisiatif Merdeka Copper Gold dalam bidang lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan kesetaraan gender tidak hanya mencerminkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab tetapi juga mendukung beberapa tujuan penting SDGs. Dengan terus menjalankan program-program yang berkelanjutan dan inklusif, Merdeka berharap untuk selalu bisa berkontribusi pada masa depan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar dan lingkungan, serta menunjukkan bahwa sektor tambang dapat menjadi bagian dari solusi untuk pencapaian SDGs.

  • Waspada Musim Hujan, BPBD Pasuruan Imbau Masyarakat Pangkas Pohon

    Waspada Musim Hujan, BPBD Pasuruan Imbau Masyarakat Pangkas Pohon

    Pasuruan (beritajatim.com) – Peralihan musim dari kemarau ke penghujan membawa sejumlah tantangan, salah satunya adalah ancaman pohon tumbang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan pun mengimbau masyarakat untuk proaktif melakukan pemangkasan pohon, terutama di sekitar rumah dan jalan raya.

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, menjelaskan bahwa kondisi pohon yang terlalu rimbun dan berusia tua sangat rentan tumbang saat hujan deras disertai angin kencang.

    “Beban pohon yang terlalu berat menjadi faktor utama. Pohon yang terlalu rimbun dan usianya tia sangat rentan,” ujarnya.

    Ancaman pohon tumbang bukan sekadar isapan jempol. Dalam beberapa hari terakhir, BPBD Kabupaten Pasuruan telah menerima laporan mengenai tiga pohon tumbang di wilayah Kecamatan Bangil, Pandaan, dan Purwodadi.

     

    Kejadian terbaru ini terjadi di Kecamatan Wonorejo yang mengakibatkan tiga orang luka-luka. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini telah mengganggu lalu lintas dan menimbulkan kerugian materi.

    Untuk mengantisipasi kejadian serupa, BPBD Kabupaten Pasuruan telah membentuk tim reaksi cepat yang siap siaga 24 jam. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak seperti PLN, pemerintah kecamatan, dan desa juga terus dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. “Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi bencana ini,” tutup Sugeng. (ada/kun)

  • Gak Kaleng-Kaleng! Komitmen Keberlanjutan PLN IP Diakui di Asia

    Gak Kaleng-Kaleng! Komitmen Keberlanjutan PLN IP Diakui di Asia

    Jakarta: PLN Indonesia Power (PLN IP) mengembangkan energi bersih, mengurangi jejak karbon, serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di sekitar wilayah operasional. Untuk itu, laporan keberlanjutan PLN IP mendapat Platinum Rank Trophy untuk kelima kalinya dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024.
     
    Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN Indonesia Power Wisnoe Satrijono mengungkapkan ASRRAT 2024 merupakan bentuk penghargaan terhadap PLN IP sebagai wujud komitmen keberlanjutan program perusahaan melalui praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab.
     
    “Laporan keberlanjutan yang kami sajikan menggambarkan tekad kami untuk menghadirkan solusi energi yang tidak hanya andal, tetapi juga bertanggung jawab bagi generasi mendatang. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat peran kami dalam menjaga lingkungan serta berkontribusi positif bagi masyarakat,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 27 November 2024.
    Diikuti oleh 70 organisasi termasuk perusahaan dari sektor swasta dan publik serta institusi pendidikan tinggi berpartisipasi dalam ajang ini. PLN IP menjadi salah satu dari 11 organisasi yang dinilai sangat layak menyandang peringkat Platinum dan merupakan peringkat tertinggi dalam ajang ini.
     

     
    Chairman Board of Trustee National Center for Corporate Reporting (NCCR) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan penghargaan ini menjadi paling prestisius di kawasan Asia, diberikan kepada organisasi yang menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja luar biasa dalam laporan keberlanjutan bisnis perusahaan. 
     
    Selain itu, perusahaan juga dinilai berhasil mencatatkan pencapaian signifikan dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. ASRRAT adalah inisiatif tahunan yang memberikan apresiasi kepada organisasi atas kontribusinya dalam menyusun laporan keberlanjutan yang berkualitas dan relevan. 
     
    Ia mengatakan, ajang ini telah menjadi platform utama bagi perusahaan di Asia untuk menunjukkan kepemimpinan mereka dalam keberlanjutan, mencatatkan pencapaian signifikan dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dengan laporan yang sesuai dengan standar internasional.
     
    “Laporan Morgan Stanley 2023 menunjukkan bahwa 85 persen pelanggan individu berminat dengan investasi keberlanjutan untuk perusahaan yang jujur berkomitmen, dan jujur terhadap keberlanjutan,” ujar Bambang.
     
    Penghargaan ini mengukuhkan posisi PLN IP sebagai perusahaan yang menjalankan praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) yang kuat dan selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), memperkuat komitmennya untuk terus mengembangkan energi berkelanjutan, menjaga lingkungan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Retribusi BPHTB-PBG Beli Rumah Baru Dihapus, Bos Properti Buka Suara

    Retribusi BPHTB-PBG Beli Rumah Baru Dihapus, Bos Properti Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sudah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah. Kalangan pengembang meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti agar program ini bisa segera terwujud.

    “Sesuai isi SKB, Himperra (Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat) berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” kata ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono kepada CNBC Indonesia, Kamis (28/11/2024).

    Setelah keluarnya SKB 3 menteri ini, pengembang menghimbau agar ada kelanjutan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan program 3 juta Rumah.

    Misalnya dengan kementerian ATR/BPN terkait LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan berbagai hal terkait Pensertipikatan. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Pinjol, Kementerian Lingkungan Hidup terkait Amdal, UPL & UKL, Kementrian ESDM terkait pemanfaat Air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

    Foto: Suasana perumahan subsidi pemerintah di Kawasan, Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (19/2/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Suasana perumahan subsidi pemerintah di Kawasan, Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (19/2/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    “Yang perlu juga dengan Polri. Beberapa oknum di Kepolisian mendatangi lokasi proyek perumahan, mengecek izinnya, kualitas bangunan, pemanfaatan air tanah atau sumur bor dan lain-lain. Nanti anggota kami di panggil ke Polres, disidik dan dituntut dengan sangkaan atas berbagai pelanggaran menurut mereka terjadi,” kata CEO Riscon Group itu.

    Kerja sama dengan berbagai Lembaga itu lanjutnya bertujuan untuk mensukseskan program Pembangunan 3 juta Rumah. Munculnya SKB ini membuat Himperra bakal memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PU Dody Hanggodo.

    “Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” ujar Ari.

    Sebagai informasi, SKB yang ditanda tangani oleh tiga Menteri itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

    Adanya SKB ini membuat biaya pembangunan rumah menjadi lebih murah Selanjutnya. Hitungan Kemendagri, jika BPHTB untuk rumah tipe 36 dihapus, maka harganya bisa turun sekitar Rp 6,25 juta per unit. Kemudian untuk PBG dibebaskan Rp 4,32 juta. Sehingga masyarakat bisa hemat lebih kurang Rp 10,57 juta. Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

    (fys/wur)