Xcloud.id

BUMN: PLN

  • MIND ID mohon dukungan DPR perbaiki tata kelola industri pertambangan

    MIND ID mohon dukungan DPR perbaiki tata kelola industri pertambangan

    Kami memohon dukungan kepada Komisi XII karena Komisi XII yang mempunyai kuasa dalam mempengaruhi tata niaga, tata kelola. Karena aspek regulasi, tentunya Komisi XII menjadi pengawas dan pembina sektor, maka kami berharap agar ada dukungan di sisi ta

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama (Dirut) Mining Industry Indonesia (MIND ID) Hendi Prio Santoso memohon dukungan Komisi XII DPR RI memperbaiki tata kelola dan tata niaga industri pertambangan Indonesia.

    “Kami memohon dukungan kepada Komisi XII karena Komisi XII yang mempunyai kuasa dalam mempengaruhi tata niaga, tata kelola. Karena aspek regulasi, tentunya Komisi XII menjadi pengawas dan pembina sektor, maka kami berharap agar ada dukungan di sisi tata kelola, tata niaga,” ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam sisi tata kelola, Hendi mengharapkan adanya pembatasan jumlah smelter melalui moratorium perizinan. Apabila jumlah smelter semakin banyak, lanjut dia, maka akan membuat oversupply (kondisi ketika pasokan melebihi permintaan) dari sisi pasar dunia.

    Seperti yang telah terjadi terhadap feronikel, oversupply menyebabkan harga komoditas tersebut jatuh, walaupun dilakukan secara tidak langsung dan tak sengaja. Sekarang, harga feronikel disebut tak bisa menutupi biaya produksi.

    Kemudian, MIND ID mempunyai rencana mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sendiri dengan kebutuhan energi 5 gigawatt (GW).

    “5 gigawatt ini tidak ada dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik), sehingga kami mohon izin agar diberikan dukungan agar bisa lebih leluasa menyediakan listrik untuk kebutuhan sendiri, karena kita akan membangun smelter-smelter,” kata dia.

    Dua permohonan lainnya dari sisi tata kelola terkait permintaan hilirisasi dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi, dan pemahaman business judgment rule di lingkungan Aparat Penegak Hukum (APH) agar risiko penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir seperti di sektor swasta.

    Pada sisi tata niaga, pihaknya meminta insentif impor tak diberikan kepada produk yang telah diproduksi di dalam negeri.

    Sebagai contoh, PT Timah Tbk mempunyai anak usaha bernama PT Timah Industri Mineral (TIM) untuk membuat tin chemical (produk hilir logam timah) maupun tin powder.

    Saat PT Timah menjual komoditas ke TIM, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen. Namun, ketika TIM melakukan perdagangan impor, justru dikenakan PPN 0 persen.

    Karena itu, MIND ID mengharapkan ada kalibrasi kebijakan dari Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian agar produk dalam negeri dapat lebih kompetitif dibandingkan produk impor.

    Selanjutnya, penetapan kuota produksi mineral kritis dan mineral strategis oleh Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (SDM) diminta berdasarkan rekomendasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta asosiasi pertambangan.

    “Contohnya di masa lalu, seperti kita tidak mempunyai batasan atau pemahaman mengenai konteks supply demand dunia. Akhirnya waktu di masa lalu, produksi timah kita membanjiri pasar dunia, (lalu) harganya jatuh signifikan. Yang rugi juga negara kita karena kita tidak bisa menerima hasil devisa yang optimal. Jadi saya harap, regulator dalam memberikan kuota produksi itu juga memperhatikan (kuota produksi mineral kritis dan strategis) agar RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) yang diberikan itu tidak melebihi demand supply dunia karena sudah terbukti di masa lalu, harga timah itu hancur karena oversupply yang dilakukan oleh Indonesia,” ungkap Hendi.

    Bentuk dukungan lain pada sisi tata niaga ialah BUMN harus mendapatkan kuota yang dominan untuk memastikan stabilisasi harga.

    Terkait sisi hilirisasi, pihaknya memohon agar BUMN dapat diberikan privilege untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tak diberikan terhadap mineral kritis dan strategis, competent person wajib melakukan verifikasi lapangan, WIUPK mineral kritis dan strategis yang menjadi objek vital nasional harus dijaga APH, pemerintah menetapkan kuota produksi nasional untuk menjaga keseimbangan mineral kritis dan strategis, serta relaksasi izin ekspor tembaga sebagai dampak force majeur insiden kebakaran gas cleaning.

    Mengenai industrialisasi, MIND ID mohon kepastian dalam hal ketersediaan energi untuk mendukung hilirisasi, dukungan realisasi Mitra Instansi Pengelola (MIP) batu bara sebagai kompensasi atas untuk pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara, serta sokongan pembiayaan dalam negeri untuk proyek hilirisasi.

    Khusus untuk PT Bukit Asam Tbk, Hendi menyatakan ada ketidakadilan karena kewajiban memasok kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencapai 90 persen. Baginya, tidak ada perusahaan batu bara lagi di Indonesia yang memiliki kewajiban sebagaimana dipikul Bukit Asam.

    “Jadi, kami harapkan ada kebijakan baru. MIP itu yang bisa melakukan ekualisasi atas kondisi ketimpangan ini,” ujarnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • 40 Juta Tiang Listrik Bisa Jadi Tempat Ngecas Mobil Listrik

    40 Juta Tiang Listrik Bisa Jadi Tempat Ngecas Mobil Listrik

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) akan menyulap tiang listrik untuk menjadi tempat mengisi ulang daya baterai kendaraan listrik. Bahkan, sebanyak 40 juta unit tiang listrik yang ada di Indonesia bisa dijadikan tempat ngecas mobil listrik.

    Mendukung transisi ke kendaraan listrik, PT PLN menyediakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, tak cuma SPKLU, pihaknya juga menyediakan fasilitas pengisian baterai kendaraan listrik di tiang listrik.

    “Kemarin saya menanyakan ke tim berapa jumlah tiang listrik yang kita kelola. Ternyata dihitung-hitung ada 40 juta tiang listrik yang kita kelola, sekitar itu,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/11/2024).

    Darmawan tak menyangka populasi kendaraan listrik di Indonesia meningkat tajam. Maka dari itu, pihaknya harus menyediakan fasilitas pendukung.

    “Kami juga membangun SPKLU dan juga bahkan kami membangun SPKLU berbasis pada tiang listrik yang jumlahnya 40 juta itu, untuk memfasilitasi itu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, menurut Darmawan, penjualan mobil listrik di Indonesia jauh di atas perkiraan. Untuk mendukung kendaraan listrik, PLN bekerja sama dengan pabrikan yang menjual kendaraan listrik.

    “Maka, begitu ada pembelian mobil listrik kami harus memasang home charging. Dan ini kami kerja sama dengan Mercedes, dengan Nissan, dengan Toyota, dengan Mitsubishi, dengan Wuling, dengan BYD dan lain-lain, sehingga kalau ada pembelian mobil listrik kami yang jemput bola kami akan meningkatkan kapasitas daya yang terpasang, kami membantu juga memasang home charging. Kami harus membangun SPKLU, kalau dulu naik mobil bensin tidak ada masalah, mau ke Jawa Timur monggo, tapi begitu naik mobil listrik, setiap 300 km harus ngecas,” ujarnya.

    Saat ini PLN sudah memiliki 2.490 unit SPKLU untuk kendaraan listrik roda empat, 9.956 unit SPKLU roda dua, 2.200 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) serta 24.099 pelanggan home charging. PLN juga menargetkan 1.000 unit SPKLU di tiang listrik tahun ini.

    (rgr/din)

  • Resmi Dimulai, PLN Lepas Peserta Touring EVenture Jakarta-Bali

    Resmi Dimulai, PLN Lepas Peserta Touring EVenture Jakarta-Bali

    Jakarta: PT PLN (Persero) menggelar kegiatan touring bertajuk ‘EVenture’. Melalui event tersebut PLN berharap para peserta bisa merasakan sekaligus membagikan pengalaman menggunakan kendaraan listrik yang aman dan nyaman selama perjalanan kepada masyarakat.
     
    EVenture akan berlangsung pada 3-8 Desember 2024 dengan mengusung tema Jelajah Liburan dengan Kendaraan Listrik. Selama event berlangsung, para peserta akan melewati rute perjalanan dari Jakarta hingga Bali.
     
    Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Sri Mulyanti menyambut gembira penyelenggaraan EVenture ini. Ia menilai acara ini menjadi salah satu langkah nyata untuk menunjukkan kesiapan PLN dalam mendukung pemerintah mewujudkan transisi energi berkelanjutan.
    “Kehadiran EVenture ini menjadi salah satu langkah nyata untuk menunjukkan kesiapan kita, baik dari segi infrastruktur maupun komitmen untuk mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan,” ujar Edi.
     

    (Foto: Dok.)
     
    Edi turut mengapresiasi sejumlah pihak yang mendukung acara ini, termasuk pihak Serikat Pekerja PLN. Dengan terlaksananya acara ini juga menjadi bukti komitmen PLN selalu siap mendukung aktivitas masyarakat berkendaraan listrik, khususnya yang ingin melakukan perjalanan mudik selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025.
     
    “Tidak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap gaya hidup rendah emisi, kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa PLN siap mendukung aktivitas masyarakat, termasuk mudik dan perjalanan jarak jauh, khususnya bagi pengguna kendaraan listrik,” lanjut Edi.
     

    (Foto: Dok.)
     
    Komitmen PLN dalam pengembangan ekosistem EV terus diwujudkan dengan peningkatan fasilitas charging station. Pada Nataru 2023, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersedia di ruas tol telah mencapai 64 mesin. Pada momentum Lebaran 2024, jumlah tersebut meningkat hingga empat kali lipat menjadi 248 mesin, dan menjelang Nataru 2024, jumlahnya kembali melonjak hingga 6 kali lipat menjadi 400 mesin dibandingkan Nataru sebelumnya.
     
    “Begitu pula untuk jumlah SPKLU skala nasional, pada Nataru 2023 jumlah SPKLU tercatat sebanyak 624 mesin, sedangkan pada Nataru 2024, jumlahnya melonjak menjadi 2446 unit atau meningkat 4 kali lipat,” kata Edi menerangkan. 
     
     

     
    Peningkatan ini merupakan upaya PLN untuk memastikan para pengguna EV dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan bebas kendala pengisian daya di seluruh ruas tol utama di Indonesia. Mereka pun optimistis ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air akan semakin berkembang. 
     

    (Foto: Dok.)
     
    “PLN berkomitmen untuk terus berada di garis terdepan dalam mendukung terciptanya ekosistem kendaraan Listrik yang kondusif,” tuturnya.
     
    Karena itu, Edi memastikan acara EVenture ini bukan hanya sekadar kegiatan memfasilitasi para peserta untuk berjalan-jalan saja. Tetapi, juga menjadi simbol sinergitas PLN bersama masyarakat untuk bersama menuju masa depan energi yang lebih baik untuk Indonesia.
     

    (Foto: Dok.)
     
    EVenture Disambut Antusias 
    Sambutan positif penyelenggaraan event ini sudah terasa sejak hari pembukaan acara. Hadir sejumlah tamu kehormatan dari pihak PLN dan SP PLN. Mulai dari Direktur Legal and Human Capital Management PLN Yusuf Didi Setiarto, Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi, Direktur Electricity Related Business PLN Icon Plus Chipta Perdana, dan Bendahara Umum DPP Serikat Pekerja PLN Budi Setianto.
     
    EVenture menjadi salah satu kegiatan yang diinisiasi SP PLN bersama PT PLN Persero. Ini menjadi bagian dari komitmen SP PLN dalam mendorong transisi energi di Indonesia.
     

    (Foto: Dok.)
     
    Guna mendukung transisi ini, SP PLN melakukan sejumlah langkah strategis. Salah satunya berkolaborasi dengan manajemen PLN. Keduanya berkomitmen untuk berkolaborasi dalam membangun ekosistem ketenagalistrikan dan mendukung transisi energi Nasional yang ditandatangani Bersama pada 28 Oktober 2024. 
     
     

     
    Komitmen ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang mendukung transisi energi. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki visi yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama.
     

    (Foto: Dok.)
     
    Selain itu, SP PLN juga mendukung INPRES Nomor 7 Tahun 2022. Salah satu wujudnya adalah SP PLN mendukung INPRES Presiden RI berupa penggunaan kendaraan operasional berbasis EV. Hal ini diharapkan bisa diimplementasikan juga oleh seluruh pengurus SP sampai dengan level kabupaten/kota.
     
    Serikat pekerja juga akan berperan dalam advokasi kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan, mendorong manajemen untuk menerapkan EV dalam kegiatan operasional perusahaan, termasuk mendorong pemerintah untuk memberikan insentif dan regulasi yang mendukung investasi dalam energi hijau.
     

    (Foto: Dok.)
     
    Tak kalah penting, SP PLN juga berperan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pekerja dan masyarakat tentang pentingnya transisi energi dan manfaatnya. Edukasi ini dimulai dari agenda Touring EVenture bersama antara Manajemen dan SP PLN dengaan tujuan mengampanyekan transisi energi dan electrifying lifestyle.
     
    Dengan langkah-langkah di atas, SP PLN bersama PLN memainkan peran kunci dalam mempercepat transisi energi di Indonesia, memastikan bahwa perubahan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Bos PLN Curhat SPKLU di Rest Area Hanya Laku saat Lebaran

    Bos PLN Curhat SPKLU di Rest Area Hanya Laku saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) menjelaskan kondisi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di rest area hanya ramai pada momentum Lebaran. Padahal, jumlah SPKLU disebut telah meningkat seiring dengan masifnya mobil listrik asal China di dalam negeri. 

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, meskipun sepi, pihaknya tidak serta merta mencabut fasilitas pengisi daya untuk EV tersebut. Terlebih, telah terjadi peningkatan transaksi SPKLU 5 kali lipat saat periode mudik Lebaran dalam setahun terakhir dan diproyeksi terus meningkat. 

    “Saat ini di rest area, stasiun charging kami, stasiun pengisian kendaraan listrik umum [SPKLU] kami tidak laku, hari ini tidak laku, hanya laku pada saat Lebaran,” kata Darmawan dalam RDP di Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024). 

    Dia memastikan pihaknya tidak akan mengurangi fasilitas SPKLU di rest area guna mengantisipasi lonjakan penggunaan kendaraan listrik ketika momentum mudik pada Lebaran tahun depan. 

    Adapun, PLN mencatat peningkatan transaksi di SPKLU yang dikelolanya terhitung sejak Lebaran tahun 2023 yang mencapai 2.500 transaksi. Sementara itu, tahun ini meningkat 5 kali lipat hingga 12.600 transaksi. Tahun depan, PLN memproyeksi peningkatan SPKLU naik menjadi 64.600 transaksi. 

    “Kami tidak mungkin membiarkan nanti pada saat Lebaran, mobil mudiknya 5 kali lipat, tahu-tahu ada 100-200 kehabisan listrk di tengah jalan,” tuturnya. 

    Bahkan, Darmawan menuturkan bahwa PLN berencana untuk melakukan penyesuaian jumlah dan penambahan SPKLU di sejumlah rest area. PLN disebut juga akan memodifikasi jenis charging station agar lebih efisien. 

    Umumnya, kendaraan listrik yang melakukan pengisian baterai di SPKLU bisa memakan waktu hingga 3 jam. PLN akan membangun SPKLU mid-charging sehingga waktu pengisian hanya membutuhkan waktu 2 jam. 

    “Kalau fast charging masih sekitar 15-20 menit, beda dengan mengisi bensin satu menit rampung. Jadi kalau antreannya 10, 10 kali 20 menit, 200 menit, itu artinya 3,5 jam. Nah, maka selama Lebaran, direksi PLN itu sekarang ini menjadi sibuk karena ada mobil listrik yang makin meningkat,” terangnya. 

    Sebelumnya, Darmawan menyebut pertumbuhan SPKLU yang makin masif seiring dengan kehadiran berbagai jenis mobil listrik asal China di pasar Indonesia.

    “Di tahun 2025 ini kami sudah agak gemeteran ini, kalau meningkat 5 kali lipat, kami sudah siap-siap memasang SPKLU di rest area dan di sekitarnya,” jelasnya. 

  • PLN Jakarta Kirim 6 Ton Sampah ke PLTU Lontar, Buat Apa? – Page 3

    PLN Jakarta Kirim 6 Ton Sampah ke PLTU Lontar, Buat Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya telah mengirimkan 6 ton sampah biomassa dari sampah organik ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar. Sampah ini bakal dipakai campuran Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) untuk material co-firing di PLTU Lontar.

    General Manager PLN UID Jakarta Raya Lasiran menjelaskan, pengiriman sampah biomassa tersebut menjadi cara unit usaha PT PLN (Persero) ini untuk mendukung pengelolaan sampah ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

    Sebelum menjalankan inisiatif memanfatakan sampah organik untuk campuran material co-firing, PLN UID Jakarta Raya membuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah.

    Namun, berkat implementasi program TOSS (Teknologi Pengolahan Sampah di Sumbernya), kini seluruh Unit Pelaksana PLN UID Jakarta Raya telah mengelola sampah organik secara lebih baik. Program TOSS ini meliputi pemilahan sampah dan proses biodrying di setiap kantor Unit Pelaksana.

    Selain itu, PLN UID Jakarta Raya bekerja sama dengan Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) untuk melakukan pencacahan sampah biomassa tersebut sebelum dikirim ke PLTU Lontar.

    “kegiatan ini merupakan bentuk aksi keberlanjutan dalam mewujudkan ESG – Lingkungan (Environmental), Sosial (Social) dan Tata Kelola (Governance) di lingkungan PLN,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).

    “Inisiatif ini adalah bagian dari komitmen PLN untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan pengurangan jejak karbon. Kami percaya bahwa pengelolaan sampah biomassa yang lebih baik dapat memberikan dampak positif, tidak hanya untuk lingkungan tetapi juga untuk masyarakat sekitar,” tambah Lasiran.

     

  • Mobil Listrik China Bikin Transaksi SPKLU Naik Drastis, PLN Gemetaran

    Mobil Listrik China Bikin Transaksi SPKLU Naik Drastis, PLN Gemetaran

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) mengungkap, transaksi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) meningkat lima kali lipat dalam setahun terakhir. Salah satu pemicunya adalah kemunculan mobil-mobil listrik asal China. Kondisi tersebut membuat mereka agak gemetaran!

    Direktur Utama (Dirut) PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pengguna SPKLU makin ‘menggila’ tahun depan. Itulah mengapa, pihaknya saat ini berupaya menambah fasilitas tersebut untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

    “Kami melihat bahwa jumlah transaksi di SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum kami itu meningkat lima kali lipat per tahun,” ujar Darmawan Prasodjo dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (3/12).

    “Maka di tahun 2025 ini, kami sudah agak gemetaran ini. Kalau meningkat lima kali lipat, kami sudah siap-siap memasang SPKLU di rest area dan di sekitarnya,” tambahnya.

    Pemilik kendaraan listrik melakukan pengisian daya di salah satu SPKLU di Bali beberapa waktu lalu. (Dok. PT PLN UID Bali) Foto: Pemilik kendaraan listrik melakukan pengisian daya di salah satu SPKLU di Bali beberapa waktu lalu. (Dok. PT PLN UID Bali)

    Menurut Darmawan, peningkatan transaksi SPKLU milik PLN tersebut disebabkan populasi mobil listrik China yang terus membludak. Bahkan, dia menyoroti salah satu merek yang keberadaannya cukup masif di Indonesia.

    “Penjualan listrik SPKLU juga meningkat lima kali lipat, dan kami melihat ada satu merek dari China, mobil listrik. Penjualannya kencang sekali selama beberapa bulan ini, sehingga jumlah mobil listrik meningkatnya drastis sekali, sehingga kami untuk antisipasi Lebaran ini sudah kami siapkan dari sekarang,” ungkapnya.

    Berkaca dari kondisi tersebut, Darmawan menegaskan, pihaknya mau tak mau harus mendirikan lebih banyak lagi SPKLU di Indonesia. Hal tersebut untuk menghindari antrean panjang masyarakat yang hendak melakukan pengisian daya.

    “Karena kalau tidak, nanti akan terjadi antrean luar biasa dan kami untuk itu sudah melakukan antisipasi,” kata dia.

    Berdasarkan data PLN, peningkatan transaksi di SPKLU PLN terhitung sejak momen Lebaran tahun 2023 yang tercatat sebesar 2.500 transaksi. Sedangkan pada Lebaran tahun 2024 jumlah transaksi di SPKLU meningkat 5 kali lipat menjadi 12.600 transaksi.

    Dengan begitu, perseroan memproyeksikan pada lebaran tahun 2025 mendatang, transaksi di SPKLU akan mencapai 64.600 transaksi.

    (sfn/rgr)

  • PLN Targetkan Penjualan Listrik 327,7 TWh Tahun Depan, Tumbuh 6,7%

    PLN Targetkan Penjualan Listrik 327,7 TWh Tahun Depan, Tumbuh 6,7%

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) menargetkan penjualan listrik perseroan pada 2025 dapat mencapai 327,7 Tera Watt hour (TWh). Angka itu tumbuh 20,47 TWh atau 6,7% terhadap prognosa penjualan tahun 2024.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan penjualan listrik oleh perseroan pada 2024 diperkirakan akan mencapai 307,23 TWh. Nah pada tahun depan targetnya naik lagi menjadi 327,7 TWh.

    “Kami sedang berjuang ini masih ada waktu sebulan bagaimana dari 300 TWh kami bisa mencapai target 307,2 TWh, kemudian di 2025 nanti kami bisa meningkat sekitar 6,7% menjadi 327,7 TWh,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Darmawan mengakui target tersebut agak sedikit agresif. Jika melihat ke belakang, pertumbuhan permintaan selama 2015-2019 hanya 4,5% per tahun.

    “Agak tinggi ini targetnya sehingga memang kami juga sudah waspada dan kami mengerahkan seluruh kekuatan kita dari atas, kemudian dari Pangdam, Dandim, sampai Danramil ke bawah semuanya agar ini bisa tercapai di 2025 nanti,” ucapnya.

    Dengan adanya pertumbuhan penjualan listrik, maka diharapkan kondisi keuangan perseroan semakin menguat. Adapun hingga Oktober 2024, kinerja penjualan listrik tercatat tumbuh sebesar 16,36 TWh atau 6,88% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

    “1 TWh itu gross revenue menambah sekitar Rp 1,65 triliun,” ungkap Darmawan.

    (acd/acd)

  • Bos PLN Pamer Pangkas Utang Rp 55 T di DPR

    Bos PLN Pamer Pangkas Utang Rp 55 T di DPR

    Jakarta –

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo membeberkan keberhasilan perusahaan dalam menurunkan utang selama beberapa tahun terakhir. Utang berhasil diturunkan karena kinerja perusahaan terus meningkat.

    Darmawan mengatakan total utang perseroan pada 2023 mencapai Rp 396 triliun. Jumlah itu sudah turun Rp 55 triliun, dari kondisi 2020 yang senilai Rp 451 triliun.

    “Pertumbuhan revenue berjalan sangat sehat, net profit berjalan juga meningkat dengan drastis sehat, kemudian juga kita melihat liabilities utang kami ini juga berhasil kami turunkan,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Darmawan menyebut laba bersih PLN terus meningkat hingga mencapai Rp 22,1 triliun pada 2023. Padahal di 2020 laba bersih perusahaan hanya Rp 5,9 triliun, di 2021 Rp 13,2 triliun dan 2022 Rp 14,4 triliun.

    “Selama 3 tahun berturut-turut kondisi keuangan kami adalah kinerja keuangan yang terbaik dalam sejarah PLN,” ucapnya.

    Selain itu, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau pengukuran arus kas yang tersedia untuk membayar kewajiban utang juga meningkat dari 1,40x di 2020 menjadi 1,72x di 2023. Ini menunjukkan kondisi perseroan yang semakin sehat.

    “Jadi kalau operating revenue kami tinggi dan debt service pembayaran utang tahunan bisa kami turunkan, maka rasionya akan naik dan itu semakin sehat. Kita melihat dari 1,4 di 2023 naik menjadi 1,72, jadi kami melihat kondisi keuangan PLN terutama untuk pengelolaan utangnya bisa diturunkan dan rasio penerimaan operating revenue kami dibanding dengan pembayaran utang kami juga semakin besar,” imbuhnya.

    (acd/acd)

  • Pelindo Siap Layani PLTU Binjeita di Perairan Wajib Pandu Labuan Uki

    Pelindo Siap Layani PLTU Binjeita di Perairan Wajib Pandu Labuan Uki

    Labuan Uki, Beritasatu.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo kembali dipercaya Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas III Perairan Labuan Uki, Sulawesi Utara sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 705 Tahun 2024.

    General Manager Pelindo Regional 4 Manado, Nurlayla Arbie, mengatakan bahwa Pelindo berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa kepelabuhanan di Perairan Labuan Uki.

    “Saat ini, Pelindo juga telah berhasil menjalankan operasi pemanduan dan penundaan kapal di PLTU Sulut-2 Amurang dengan baik,” ujar Nurlayla. 

    Melihat potensi permintaan yang tinggi, Pelindo menyatakan kesiapannya untuk memperluas layanan ke PLTU Sulut-1 Binjeita yang berjarak sekitar 172 km dari PLTU Amurang. 

    “Kami telah menyiapkan armada kapal tunda yang lengkap dan berlisensi untuk memenuhi kebutuhan di PLTU Binjeita,” tambah Nurlayla.

    Dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran di PLTU Binjeita, Pelindo telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor UPP Kelas III Labuan Uki terkait pengoperasian pemanduan dan penundaan kapal di wilayah tersebut pada tanggal 15 September 2022.

    Selain itu, pada tanggal 15 Juli 2023, Pelindo bersama dengan Kepala Kantor UPP Kelas III Labuan Uki saat itu juga telah melakukan uji sandar jetty yang bertujuan untuk mempersiapkan pemenuhan kewajiban terhadap persyaratan administrasi Izin Operasi Jetty Permanen di PLTU Binjeita.

    Ketua DPC Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Manado, Lucky H Nangsoy, mendukung Pelindo untuk terus meningkatkan dan memperluas layanannya sebagai BUMN di bidang kepelabuhanan.

    “Saya harap Pelindo terus konsisten untuk memberikan layanan yang prima dan profesional,” kata Lucky.

    Dalam upaya meningkatkan sinergi BUMN dan mendukung program pemerintah, Pelindo dan PLN juga telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Kerjasama Bisnis antara Pelindo Group dan PLN Group. Salah satu poin penting dalam kesepakatan ini adalah kerjasama dalam pengelolaan dan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau Terminal Khusus (TERSUS) milik PLN Group, termasuk di dalamnya potensi kerjasama dengan PLTU Sulut-1 Binjeita.

    ”Kami yakin bahwa sinergi BUMN antara Pelindo dan PLN ini akan memberikan manfaat dan layanan terbaik bagi masyarakat di Sulawesi Utara,” tutup Nurlayla.

  • Ini Jurus PLN Distribusikan Energi Hijau ke Pusat Permintaan Listrik

    Ini Jurus PLN Distribusikan Energi Hijau ke Pusat Permintaan Listrik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia memiliki sumber energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah, mulai dari energi hidro hingga panas bumi. Namun, lokasi dari sumber energi tersebut jauh dari lokasi permintaan listrik untuk masyarakat.

    Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mengungkapkan, salah satu kunci agar sumber energi ‘hijau’ yang melimpah di Indonesia bisa dimanfaatkan, adalah dengan membangun jaringan transmisi energi ‘bersih’ atau yang disebut sebagai green enabling super grid agar bisa disalurkan ke pusat permintaan listrik.

    Setidaknya, dibutuhkan jaringan transmisi sepanjang kurang lebih 70 ribu kilometer sirkuit (kms) hingga tahun 2040 mendatang. Darmawan menyatakan, jika dibayangkan, panjang transmisi tersebut hampir 2 kali lipat keliling bumi.

    “Sesuai dengan modelling dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan dari PLN, hari ini sampai 2040 diperlukan sekitar 70.000 kms transmission line. Yang mana sekali lagi keliling bumi 42.500 (km), ini hampir 2 kali lipat dari keliling bumi,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Selasa (3/12/2024).

    Darmawan menjabarkan, sumber EBT yang tersebar di Indonesia berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Dari lokasi itu, perlu disalurkan pada pusat permintaan listrik, salah satunya ke pusat kawasan perindustrian di Indonesia.

    “Kalau kita lihat ada mismatch antara lokasi resources (EBT) dengan lokasi dari demand. Maka kita ke depan ini perlu membangun green enabling super grid atau green enabling transmission line untuk mengevakuasi sumber daya dari hidro dan geothermal ke pusat-pusat demand tersebut maupun pusat industri,” imbuhnya.

    Menurut perhitungan PLN dan pemerintah, akan ada tambahan kapasitas listrik sebesar 100 GW. Dari jumlah tersebut, sebesar 75 GW diantaranya berasal dari sumber energi baru dan energi terbarukan. Dari besaran jumlah EBT itu, 5% nya adalah new energy salah satunya adalah nuklir.

    Di lain sisi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga pernah mengungkapkan, dibutuhkan setidaknya Rp 1.000 triliun untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi dan pembangkit listrik dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung merinci, investasi sebesar Rp 600 triliun dibutuhkan untuk bisa membangun pembangkit listrik baru, ditambah investasi sebesar Rp 400 triliun untuk bisa membangun jaringannya transmisi.

    “Untuk kebutuhan pembangkit untuk 10 tahun ke depan, kita membutuhkan investasi sekitar Rp 600 triliun. Sementara untuk jaringan, kita membutuhkan investasi sekitar Rp 400 triliun. Jadi nanti untuk setiap tahapan, itu nanti kita akan mencoba untuk mendetailkan,” beber Yuliot dalam Konferensi Pers Electricity Connect 2024, di JCC, Rabu (20/11/2024).

    Pengembangan infrastruktur listrik itu dibutuhkan, seiring dengan meningkatnya permintaan listrik di dalam negeri. Kenaikan dari permintaan listrik dalam negeri didorong oleh meningkatnya produktivitas industri, rumah tangga, hingga kendaraan listrik.

    “Kami melihat misalnya di ekosistem kendaraan listrik, itu justru permintaan ke depan itu akan terjadi peningkatan, kemudian kegiatan rumah tangga juga akan terjadi peningkatan, dan juga di industri akan juga terjadi peningkatan,” tandasnya.

    (pgr/pgr)