BUMN: PLN

  • Capai Kemandirian Energi Nasional, Potensi Panas Bumi Indonesia Dilakukan Pengembangan – Halaman all

    Capai Kemandirian Energi Nasional, Potensi Panas Bumi Indonesia Dilakukan Pengembangan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengembangan energi panas bumi didorong untuk mendukung pencapaian kemandirian energi nasional yang dicantumkan dalam visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menyikapi hal itu, PLN Indonesia Power (PLN IP) menggandeng perusahaan panas bumi asal Jepang, INPEX Geothermal untuk kerjasama studi dan pengembangan bersama potensi panas bumi di Indonesia.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, kerja sama bilateral yang kuat antara Indonesia dan Jepang di sektor energi dan mineral menawarkan jalan menuju masa depan energi yang berkelanjutan dan tangguh.

    “Selain itu, Indonesia juga tengah berupaya untuk mencapai swasembada energi dengan memanfaatkan sumber daya alamnya yang melimpah, hal ini kita kolaborasikan dengan keahlian teknologi dari Jepang,” kata Dadan dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

    Menurutnya, di beberapa acara internasional seperti APEC dan KTT G20, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemandirian energi hijau, dengan mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan dan pentingnya kerja sama dalam transisi energi.

    Potensi energi hijau yang dimiliki Indonesia pun cukup besar, seperti energi panas bumi dengan potensi sebesar 23 GW, negara ini baru memanfaatkan 11 persen dari kapasitasnya.
     
    “Demikian pula, meskipun potensi energi surya melebihi 3.000 GW, penerapannya masih menjadi tantangan. Kita juga punya potensi tenaga air, terutama di wilayah Indonesia Timur dan potensi bioenergi yang sangat besar,” tambah Dadan.

    Direktur Utama PLN Indonesia Power mengatakan,  perseroan memiliki peran besar dalam mengembangkan energi hijau untuk mengakselerasi transisi energi dan mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

    “INPEX Geothermal memiliki pengalaman yang cukup lama dalam mengembangkan energi panas bumi. Dengan adanya kerja sama ini, kami dapat lebih meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan panas bumi,” tutur Edwin.

  • Biaya Admin Beli Token Listrik di BCA Mobile Jadi Rp3.000, Berlaku per Tanggal 15 Januari 2025 – Halaman all

    Biaya Admin Beli Token Listrik di BCA Mobile Jadi Rp3.000, Berlaku per Tanggal 15 Januari 2025 – Halaman all

    Bank Central Asia (BCA) melakukan penyesuaian biaya admin pembayaran PLN Prabayar yang akan berlaku mulai 15 Januari 2025, ini info selengkapnya.

    Tayang: Jumat, 6 Desember 2024 13:03 WIB

    https://www.bca.co.id/

    Biaya Admin Beli Token Listrik di BCA – Bank Central Asia (BCA) melakukan penyesuaian biaya admin pembayaran PLN Prabayar yang akan berlaku mulai 15 Januari 2025, ini info selengkapnya. 

    TRIBUNNEWS.COM – Bank Central Asia (BCA) melakukan penyesuaian biaya admin pembayaran PLN Prabayar yang akan berlaku mulai 15 Januari 2025.

    Adapun biaya admin terbaru ini berlaku untuk pembelian token listrik baik dari BCA Mobile, myBCA, KlikBCA, hingga ATM BCA.

    Melansir laman resmi Bank BCA, biaya admin pembelian token listrik terbaru melalui menjadi Rp3.000 per transaksi.

    “Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan transaksi, mulai 15 Januari 2025 pembayaran PLN Prabayar menggunakan e-banking BCA, seperti myBCA, BCA mobile, KlikBCA dan ATM BCA akan dikenakan biaya Admin baru menjadi Rp3.000,” tulis BCA dalam keterangan resminya.

    Cara Beli Token Listrik dari Bank BCA

    Adapun cara beli token listrik via myBCA, BCA Mobile, dan ATM BCA sebagai berikut:

    1. Cara beli token listrik via BCA Mobile

    Buka aplikasi BCA Mobile, pilih m-BCA;
    Masuk dengan kode akses, pilih menu m-Commerce;
    Pilih menu PLN Prabayar;
    Masukkan nomor ID Pelanggan atau IDPEL, lalu klik Send;
    Pilih Nominal, untuk memasukkan nominal pembelian token listrik yang diinginkan;
    Cek detail transaksi, lalu klik Ok;
    Masukkan PIN m-BCA untuk menyelesaikan transaksi; dan
    Setelah transaksi selesai, Anda akan mendapatkan 20 digit angka token listrk yang bisa dimasukkan ke meteran.

    2. Cara beli token listrik via myBCA

    Masuk ke aplikasi myBCA;
    Pilih menu Bayar dan Isi Ulang;
    Pilih menu PLN;
    Pilih sumber dana dari rekening yang dimiliki;
    Pilih jenis produk PLN, mulai dari PLN Prabayar;
    Masukkan Meter/IDPEL, pilih Lanjut;
    Cek kembali informasi yang tertera, lalu pilih Bayar; dan
    Setelah transaksi selesai, simpan bukti pembayaran dan masukkan token listrik yang didapat ke meteran.

    3. Cara beli token listrik via ATM BCA

    Masukkan kartu ATM BCA di mesin ATM dan input PIN kartu debit BCA;
    Pada halaman utama, pilih menu Transaksi Lainnya;
    Pilih menu Voucher Isi Ulang, lalu pilih menu Lainnya;
    Pilih menu PLN Prepaid, dan input nomor meter yang berjumlah 11 nomor;
    Pilih nominal voucher token listrik yang akan dibeli, pilih tombol Benar; dan
    Tunggu struk tercetak dari mesin ATM dan simpan struk tersebut.

    Perubahan Biaya Transfer BI-FAST

    Tak hanya itu, per tanggal 15 Januari 2025, transfer melalui BI-FAST dari rekening BCA ke rekening BCA Digital (Blu) dan transfer Switching Online dari rekening BCA ke rekening BCA Syariah akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2.500 per transaksi.

    Perubahan biaya transfer ini berlaku untuk transaksi di seluruh e-channel BCA, yaitu myBCA, BCA mobile, KlikBCA Individu, ATM BCA, dan KlikBCA Bisnis.

    Informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Halo BCA 1500888, melalui aplikasi haloBCA atau mention akun Twitter @HaloBCA.

    (Tribunnews.com/Latifah)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • IESR: Transisi energi belum tercapai akibat kurangnya komitmen politik

    IESR: Transisi energi belum tercapai akibat kurangnya komitmen politik

    transisi energi di 2024 masih dalam tahap konsolidasi sebagai hasil pergantian kepemimpinan nasional dengan target dan prioritas baru dan kondisi ketidakpastian ekonomi global

    Jakarta (ANTARA) – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai transisi energi Indonesia hingga saat ini belum membuahkan hasil karena terganjal kurangnya komitmen politik pemerintah.

    Hal ini tercermin dari bauran energi fossil yang terus naik, bahkan pasokan listrik dari PLTU mencapai tingkat tertinggi dalam lima tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan energi terbarukan jauh lebih rendah. Selain itu intensitas energi juga masih di bawah target yang ditetapkan KEN.

    “UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan transisi energi sebagai salah satu tujuan utamanya, seakan dimentahkan oleh Kebijakan Energi Nasional (KEN) baru yang justru menurunkan target bauran energi terbarukan menjadi 17-19 persen pada 2025 dan target di 2045,” kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, sejak diluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang diklaim sebagai RUPTL hijau, nyatanya belum membawa perubahan berarti.

    IESR menilai transisi energi di Indonesia tengah berada di persimpangan jalan antara tetap mengakomodasi kepentingan ekonomi dan politik dari industri fosil, atau segera beralih ke energi terbarukan dan membangun ekonomi rendah karbon.

    IESR mencatat bahwa keragu-raguan dalam menentukan arah dan laju transisi energi dapat mengancam pencapaian target emisi nol karbon (net zero emission/NZE) sebelum 2050, seperti yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo dalam pernyataannya pada KTT G20 di Brasil.

    Fabby mengungkapkan transisi energi di 2024 masih dalam tahap konsolidasi sebagai hasil pergantian kepemimpinan nasional dengan target dan prioritas baru dan kondisi ketidakpastian ekonomi global.

    Berdasarkan pengukuran kesiapan bertransisi (Transition Readiness Framework/TRF) yang dikembangkan IESR sejak 2022, konsistensi kebijakan dan kepemimpinan dipandang para pelaku bisnis sebagai salah satu penghambat terbesar dalam agenda transisi energi di Indonesia.

    Hal yang sama juga terpantau di TRF 2024 di mana meskipun terjadi kemajuan signifikan dalam daya saing biaya teknologi dan bahan bakar rendah karbon, transisi energi masih terhambat oleh kurangnya komitmen politik, regulasi yang kurang menarik, dan tata kelola yang tidak mendukung.

    Fabby menyebutkan tahun 2025 menjadi titik kritis untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang reformatif untuk mempercepat transisi energi yang adil dan efisien. Ia juga menyinggung strategi pemerintah yang cenderung berfokus pada teknologi penyimpanan dan penangkapan karbon (CCS/CCUS) yang belum matang, mahal dan berisiko, dibandingkan teknologi energi surya, dan angin, serta baterai atau penyimpan energi yang sudah tersedia di pasar dan harganya semakin kompetitif.

    Sementara, banyak negara di dunia telah berkomitmen pada COP-28 tahun 2023 untuk berkontribusi pada upaya global untuk menggandakan efisiensi energi (double down) dan meningkatkan tiga kali lipat (triple up) pada 2030. Komitmen tersebut akan memperbesar peluang investasi dan pendanaan untuk energi terbarukan dan efisiensi energi.

    “Kabar baiknya, Presiden Prabowo Subianto dalam forum KTT G20 Brazil menyatakan bahwa Indonesia akan mengakhiri PLTU batu bara pada 2040. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan amanat di dalam Perpres 112/2022 untuk mempensiunkan PLTU batu bara lebih awal dari umur keekonomiannya,” jelasnya.

    Sebelumnya di KTT APEC Presiden menyatakan bahwa Indonesia akan mencapai 100 persen energi terbarukan dalam 10 tahun dari sekarang. Fabby menilai misi ini bukan hal yang mustahil jika dilengkapi dengan upaya melakukan reformasi kebijakan, regulasi besar-besaran dan perencanaan sistem ketenagalistrikan yang terpadu, sehingga dapat memastikan ketahanan energi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Pada kesempatan yang sama, Manajer Riset IESR yang juga menjadi penulis IETO 2025 Raditya Wiranegara mengungkapkan semua sektor masih bergantung secara signifikan pada bahan bakar fosil, dengan dominasi penggunaan batu bara, liquefied petroleum gas (LPG) dan bahan bakar minyak (BBM).

    Di sektor ketenagalistrikan, 81 persen energinya berasal dari energi fosil pada 2023. Tidak hanya itu, PLTU di luar wilayah usaha PLN (captive) kapasitasnya berkembang menjadi 21 GW di 2023 sehingga berkontribusi naiknya emisi sebesar 27 persen di tahun yang sama.

    Ditambah lagi sebanyak 87 persen rumah tangga menggunakan LPG yang disubsidi, dengan total subsidi mencapai Rp83 triliun pada kuartal keempat 2024. Sementara, energi terbarukan hanya memiliki kontribusi bauran energi yang sangat kecil. Misalnya, di sektor industri, energi terbarukan hanya menyumbang 6,52 persen dari total energi yang digunakan.

    “Pemerintah perlu progresif mengurangi bertahap subsidi bahan bakar fosil dan mengalihkan subsidinya ke sektor energi terbarukan. Selain itu, pernyataan Presiden Prabowo tentang pensiun dini PLTU batu bara pada 2040 harus segera direalisasikan, dimulai dari PLTU yang paling tidak efisien, alih-alih melengkapi PLTU dengan teknologi CCS/CCUS,” kata Raditya.

    Dari analisis IESR, lanjut dia, pensiun dini PLTU Cirebon-1, misalnya, akan membutuhkan biaya pengurangan karbonnya sekitar USD 31-40/tCO2e, lebih rendah dibandingkan CCS yang mencapai USD 62-324/tCO2e.

    “Tidak hanya itu, pemerintah perlu pula meningkatkan pengawasan PLTU captive dan mendorong industri beralih ke energi terbarukan,” jelas Raditya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Berapa Daya Listrik Minimal Pasang Home Charging Mobil Listrik?

    Berapa Daya Listrik Minimal Pasang Home Charging Mobil Listrik?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Memasang instalasi home charging atau pengisi baterai mobil listrik di rumah membutuhkan daya listrik yang besar. Perusahaan milik negara PT PLN (Persero) merekomendasi daya listrik minimum untuk pemasangan perangkat tersebut setidaknya 7.700 Volt Ampere (VA).

    Keberadaan alat cas baterai di rumah lebih praktis dan efisien bagi konsumen sebab tidak perlu repot mencari lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang masih jarang ditemui.

    “Mobil listrik ini layaknya handphone. Pengisian daya dilakukan pada malam hari di rumah masing-masing. SPKLU hanya digunakan ketika perjalanan jarak jauh,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di keterangan resminya.

    Menurut Darmawan penggunaan mobil listrik untuk kebutuhan sehari-hari umumnya tidak akan melebihi 100 km. Dari perspektif ini mobil dengan kapasitas baterai untuk 200 km sudah cukup memenuhi hal tersebut dan bisa dicas di rumah.

    Namun, perlu diingat bahwa home charging tidak dapat dipasang sembarangan. Darmawan mengingatkan PLN sudah bekerja sama dengan para Agen Pemegang Merek (APM) dan dealer kendaraan listrik agar setiap pembelian kendaraan listrik langsung mendapatkan layanan pemasangan home charging gratis.

    Sementara Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti menjelaskan daya listrik minimum di rumah untuk home charging sebesar 7.700 VA buat pengecasan mobil listrik.

    “Untuk home charging ini kan daya yang diperlukan rata-rata sekitar 7.000 VA. Jadi kalau di rumahnya sudah tinggi, mungkin enggak perlu tambah daya, cuma kalau masih di bawah itu dan memang diperlukan, itu bisa tambah daya,” kata Edi di Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12), dikutip dari CNBC Indonesia.

    Biaya

    Pada sebagian merek mobil listrik biasanya pemasangan home charging sudah termasuk dalam harga beli, namun bila tidak Anda mesti mengetahui berapa biayanya dari PLN.

    PLN saat ini memiliki promo Super Everyday untuk penyambungan baru (PB) pengisian daya home charging. Promo ini dapat diikuti setiap golongan tarif pelanggan PLN, dengan rincian pelanggan tegangan rendah (TR) 1 Fasa sampai dengan daya 7.700 VA dan Pelanggan TR 3 Fasa sampai dengan daya 13.200 VA.

    Pelanggan berhak mendapatkan harga spesial di mana pelanggan 1 Fasa dengan pilihan daya akhir 7.700 VA cukup membayar Rp 850 ribu dari harga normal Rp 7,49 juta.

    Sementara, bagi pelanggan 3 Fasa dengan pilihan daya akhir 13.200 VA hanya membayar Rp 3,5 juta dari harga normal Rp 14,6 juta.

    Keuntungan lainnya bagi konsumen yaitu mendapatkan diskon tarif tenaga listrik sebesar 30 persen pada pukul 22.00 WIB – 05.00 WIB dari pemakaian home charging.

    Layanan home charging ini akan tersambung dengan Electric Vehicle Digital Services (EVDS) yang disiapkan PLN sehingga pelanggan bisa mengatur waktu pengisian daya hingga melihat histori pengisian daya kendaraan listrik.

    (rac/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pj Gubernur Jabar Minta 3 Fokus Utama Tangani Banjir Bandang Sukabumi

    Pj Gubernur Jabar Minta 3 Fokus Utama Tangani Banjir Bandang Sukabumi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Penjabat Gubernur (Pj) Jawa Barat Bey Machmudin meminta tiga hal menjadi fokus utama penangangan usai meninjau sejumlah titik yang terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Sukabumi, Kamis (5/12).

    Ada empat lokasi yang ditinjau, yaitu Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar yang mengalami pergerakan tanah; Puskesmas Pelabuhan Ratu dan Dermaga Pelabuhan Ratu yang terdampak banjir, serta Jembatan Cihaur yang berada di Loji terputus.

    Bey mengatakan pihaknya meninjau kawasan Desa Sukamajau, Kecamatan Cikembar, Sukabumi yang menjadi titik paling parah.

    Usai meninjau, digelar rapat penanganan dampak banjir bandang dan longsor. Bey meminta fokus utama yaitu evakuasi warga.

    “Pertama fokus pada evakuasi warga, fokus pada transport [akses] yang terputus oleh longsor, karena ada beberapa jembatan dan jalan yang putus,” kata Bey dalam keterangan tertulis, Kamis

    Fokus ketiga adalah penyaluran bantuan dan logistik ke daerah yang terisolir akibat putusnya akses. Ia mengatakan penyaluran dilakukan melalui jalur laut.

    Bey mengatakan pemerintah mendirikan posko utama penanggulangan bencana di Pelabuhan Ratu.

    “Kami belajar dari pengalaman sebelumnya, harus ada posko utama. Agar semua bantuan terkoordinasi, tadi saran Deputi BNPB, jadi semua terkontrol dengan baik,” ujar Bey.

    Listrik padam

    Bey memastikan meski sudah tidak terjadi banjir susulan, pemerintah mengutamakan keselamatan warga.

    Ia meminta warga untuk tetap tinggal di pengungsian sambil menunggu hasil kajian PVMBG terkait lokasi pergerakan tanah di Cikembar.

    “Apakah lokasi itu sudah tidak layak dihuni, kalau tidak layak harus direlokasi, kalau [ditetapkan] tanggap darurat, sesuai aturan BNPB yang rusak berat diganti Rp 50 juta, sedang Rp30 juta, rusak ringan Rp 10 juta dengan asesmen,” paparnya.

    Bey juga mengakui dampak dari bencana membuat aliran listrik 138.000 pelanggan terputus.

    Akibatnya data korban bencana terlambat karena saluran komunikasi terputus akibat listrik mati. Saat ini menurut laporan PLN hampir 58.000 pelanggan sudah bisa kembali menikmati listrik.

    “Yang tidak bisa tersambungkan karena ada jalan yang tidak bisa ditempuh oleh PLN. Jadi data memang agak terhambat, kami akan update lewat Posko Utama Pelabuhan Ratu,” katanya.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi sebelumnya mencatat ada empat orang hilang akibat bencana banjir dan longsor. Korban dalam pencarian tim gabungan.

    Jumlah itu berdasarkan pendataan BPBD Kabupaten Sukabumi hingga Kamis (5/12) pukul 12.00 WIB.

    “Hilang atau dalam pencarian empat jiwa, diakibatkan longsor,” kata Pranata Humas Ahli Muda BPDB Jabar Hadi Rahmat.

    BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat ada 180 KK atau 461 jiwa yang terdampak bencana banjir dan longsor. Kemudian, ada 96 KK atau 247 jiwa mengungsi dan 143 KK atau 239 jiwa terancam.

    (yoa/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kelancaran pendidikan di NTT didukung oleh PLN melalui PLTP Ulumbu

    Kelancaran pendidikan di NTT didukung oleh PLN melalui PLTP Ulumbu

    Tidak ada lagi kami melihat anak-anak yang belajar di depan lilin. Sebelumnya mata mereka pasti tertuju ke arah cahaya, dan setiap kali menghadap ke lilin, asapnya pasti mengenai wajah, jadi hitam semua (wajah),

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN Indonesia Power Services, anak usaha PT PLN Indonesia Power yang merupakan subholding PT PLN (Persero), mendukung kelancaran akses pendidikan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan masuknya pasokan listrik dari PLTP Ulumbu.

    Hendrik K. Epol, warga Desa Lungar, Kabupaten Manggarai, NTT, menyatakan, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis, bahwa akses listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ulumbu membantu mengatasi tantangan pada sektor pendidikan di daerah terpencil tersebut.

    Ia mengatakan bahwa kurangnya akses terhadap energi menghambat anak-anak untuk melakukan kegiatan belajar dengan layak.

    Keterbatasan akses energi tersebut, lanjutnya, membuat anak-anak kesulitan dalam belajar di malam hari karena tidak memperoleh pencahayaan yang cukup.

    “Dulu saat listrik belum stabil, anak-anak kami terpaksa belajar dengan lampu minyak yang redup, bahkan terkadang kami harus menggunakan generator diesel yang hanya dapat menyala sebentar,” ujar Hendrik.

    Ia menuturkan bahwa masuknya pasokan listrik dari PLTP Ulumbu membuat listrik menjadi lebih stabil mengalir di desanya.

    “Tidak ada lagi kami melihat anak-anak yang belajar di depan lilin. Sebelumnya mata mereka pasti tertuju ke arah cahaya, dan setiap kali menghadap ke lilin, asapnya pasti mengenai wajah, jadi hitam semua (wajah),” kenangnya.

    Ia menilai bahwa beroperasinya PLTP Ulumbu kini telah memberikan kehidupan yang lebih layak kepada warga setempat.

    Pada 20 September lalu, untuk pertama kalinya dalam sejarah listrik mengalir di desa yang masuk dalam wilayah kaldera Pegunungan Poco Leok tersebut. Hal tersebut disambut baik oleh masyarakat melalui perayaan pesta adat congko longkap.

    “Karena ini yang kami inginkan selama ini, sudah dari tanggal 20 September 2024 kemarin, sudah mulai terang di kampung kami lewat PLTP, listrik dari pemerintah,” imbuh Hendrik.

    PLTP Ulumbu telah beroperasi sejak 2011 untuk menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 4 x 2,5 Megawatt (MW).

    Pembangkit listrik tersebut juga telah memberikan kestabilan akses listrik untuk Desa Wewo, Kabupaten Manggarai, hingga Kota Ruteng.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov Banten Dukung Transisi Energi dan Net Zero Emission

    Pemprov Banten Dukung Transisi Energi dan Net Zero Emission

    Serang: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi membangun kerjasama pengembangan potensi daerah untuk mendukung transisi energi hingga pencapaian target net Zero Emission yang bakal terintergerasi dalam program kolaboratif sinergi masyarakat untuk edukasi transisi aman menuju emisi nol yang adaptif dan berkelanjutan (Semesta Menyala).

    Kepala Dinas Lingkungan Hiduo dan Kehutana (DLHK) Banten, Wawan Gunawan, mengatakan program Semesta Menyala adalah rangkaian rencana aksi perubahan pendidikan, penguatan perencanaan lingkungan hidup kolaboratif.

    “Ini merupakan langkah nyata DLHK Banten serta para pihak yang melakukan MoA untuk ikut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan khususnya dalam membantu penurunan emisi melalui kegiatan penyerapan karbon dengan penanaman kayu energi yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat di dalamnya, sekaligus menanggulangi perubahan iklim,” kata Wawan di Serang, Rabu, 4 Desember 2024.
     

    Kerja sama dibuktikan dengan penandatanganan memorandum of agreement (MoA) yang dilakukan General Manager PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, Burlian Prasetyo; Vice President PT PLN Biomassa Energi Primer Indonesia, Erfan Julianto; Ketua Departemen Manajemen Hutan Institut Pertanian Bogor, Soni Trison; Wakil Ketua III Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional Banten, Ace Sumirsa; Administrator Perhutani KKPH Banten, Agus Soleh dan Kepala Dinas Lingkungan Hiduo dan Kehutana (DLHK) Banten, Wawan Gunawan. 

    Kepala Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLHK Banten, Irwan Setiawan, mengungkap program ini merupakan langkah menuju emisi nol adaptif serta berkelanjutan dengan cita-citanya menjadi sarana penghubung industri yang mempunyai kewajiban pengelolaan emisi dengan kelompok tani yang akan terlibat dalam kegiatan penyerapan karbon dalam bentuk budidaya tanaman kayu energi. 

    “Semesta Menyala adalah singkatan dari sinergi masyarakat untuk edukasi transisi aman, menuju emisi nol yang adaptif dan berkelanjutan,” ungkap Irwan. 

    Vice President PT PLN Biomassa EPI, Erfan Julianto, menyebut upaya yang dilakukan kali ini merupakan langkah awal yang perlu dilakukan secara konsisten oleh para pihak yang berkomitmen. 

    “Untuk bisa menemukan keseimbangan antara ketergantungan kita terhadap energi fosil dengan kemampuan kita untuk melakukan adaftasi terhadap perubahan iklim dengan teknologi-teknologi yang lebih ramah terhadap lingkungan,” ujarnya. 

    Serang: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi membangun kerjasama pengembangan potensi daerah untuk mendukung transisi energi hingga pencapaian target net Zero Emission yang bakal terintergerasi dalam program kolaboratif sinergi masyarakat untuk edukasi transisi aman menuju emisi nol yang adaptif dan berkelanjutan (Semesta Menyala).
     
    Kepala Dinas Lingkungan Hiduo dan Kehutana (DLHK) Banten, Wawan Gunawan, mengatakan program Semesta Menyala adalah rangkaian rencana aksi perubahan pendidikan, penguatan perencanaan lingkungan hidup kolaboratif.
     
    “Ini merupakan langkah nyata DLHK Banten serta para pihak yang melakukan MoA untuk ikut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan khususnya dalam membantu penurunan emisi melalui kegiatan penyerapan karbon dengan penanaman kayu energi yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat di dalamnya, sekaligus menanggulangi perubahan iklim,” kata Wawan di Serang, Rabu, 4 Desember 2024.
     

    Kerja sama dibuktikan dengan penandatanganan memorandum of agreement (MoA) yang dilakukan General Manager PT PLN Indonesia Power UBP Suralaya, Burlian Prasetyo; Vice President PT PLN Biomassa Energi Primer Indonesia, Erfan Julianto; Ketua Departemen Manajemen Hutan Institut Pertanian Bogor, Soni Trison; Wakil Ketua III Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional Banten, Ace Sumirsa; Administrator Perhutani KKPH Banten, Agus Soleh dan Kepala Dinas Lingkungan Hiduo dan Kehutana (DLHK) Banten, Wawan Gunawan. 
    Kepala Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLHK Banten, Irwan Setiawan, mengungkap program ini merupakan langkah menuju emisi nol adaptif serta berkelanjutan dengan cita-citanya menjadi sarana penghubung industri yang mempunyai kewajiban pengelolaan emisi dengan kelompok tani yang akan terlibat dalam kegiatan penyerapan karbon dalam bentuk budidaya tanaman kayu energi. 
     
    “Semesta Menyala adalah singkatan dari sinergi masyarakat untuk edukasi transisi aman, menuju emisi nol yang adaptif dan berkelanjutan,” ungkap Irwan. 
     
    Vice President PT PLN Biomassa EPI, Erfan Julianto, menyebut upaya yang dilakukan kali ini merupakan langkah awal yang perlu dilakukan secara konsisten oleh para pihak yang berkomitmen. 
     
    “Untuk bisa menemukan keseimbangan antara ketergantungan kita terhadap energi fosil dengan kemampuan kita untuk melakukan adaftasi terhadap perubahan iklim dengan teknologi-teknologi yang lebih ramah terhadap lingkungan,” ujarnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • PLN EPI teken JDA program gasifikasi perkuat rantai pasok gas di Papua

    PLN EPI teken JDA program gasifikasi perkuat rantai pasok gas di Papua

    Proyek ini tidak hanya membangun infrastruktur gas, tetapi juga membangun sinergi kuat antara berbagai pihak untuk menjamin keamanan pasokan energi di Indonesia Timur

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama Papua Bersama Konsorsium melakukan Joint Development Agreement (JDA) untuk proyek gasifikasi di Papua bagian utara.

    Perjanjian yang diteken pada Senin (2/12), adalah langkah lanjut dalam proyek gasifikasi untuk memperkuat rantai pasok gas melalui pembangunan infrastruktur midstream LNG untuk pembangkit listrik di wilayah Papua Utara yang sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

    Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara menyampaikan bahwa kerja sama strategis ini merupakan langkah penting untuk memastikan pasokan energi yang lebih bersih, berkelanjutan dan berorientasi dalam negeri di Papua Utara.

    “Proyek ini tidak hanya membangun infrastruktur gas, tetapi juga membangun sinergi kuat antara berbagai pihak untuk menjamin keamanan pasokan energi di Indonesia Timur. Dengan ditandatanganinya JDA hari ini, kami yakin langkah selanjutnya seperti desain, pendanaan, dan konstruksi akan berjalan lebih cepat,” ujar Iwan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Sebagai penyedia utama energi primer untuk pembangkit listrik, PLN EPI berkomitmen untuk menjaga rantai pasok energi yang andal dan efisien serta mendukung transisi energi nasional. Dengan mengutamakan gas sebagai sumber energi yang lebih bersih pengganti BBM, PLN EPI memperkuat posisinya sebagai katalis dalam upaya menuju Net Zero Emissions pada tahun 2060.

    “Kami percaya bahwa gas memiliki peran penting sebagai energi transisi yang dapat membantu mengurangi emisi karbon. Melalui proyek ini, PLN EPI tidak hanya memperkuat ketahanan energi di Papua Utara tetapi juga mendukung Indonesia dalam mencapai target transisi energi berkelanjutan,” tambah Iwan.

    Proyek gasifikasi Papua utara akan mendukung operasional tujuh pembangkit listrik utama dengan total kapasitas 168 MW. Proyek ini juga membutuhkan rata-rata pasokan gas sebesar 20,83 BBTUD selama 20 tahun ke depan.

    Infrastruktur utama yang akan dibangun dari kerja sama ini ada 2 Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Jayapura dan Biak serta 2 Onshore Storage Facility di Manokwari dan Nabire untuk memastikan ketersediaan pasokan gas yang lebih stabil dan efisien.

    Tujuh pembangkit yang akan menerima pasokan gas antara lain PLTMG Manokwari 2 (20 MW), MPP Nabire (23 MW), PLTMG Nabire 2 (10 MW), MPP Jayapura (50 MW), PLTMG Jayapura Peaker (40 MW), PLTMG Biak (15 MW), PLTMG Biak 2 (10 MW). PLN EPI dan Papua Bersama Konsorsium, yang terdiri dari PT Pertamina Internasional Shipping, PT PGN LNG Indonesia, PT Enviromate Technology International, dan PT APCA Tirta Engineering, akan bekerja sama dalam validasi teknis, desain rekayasa, perizinan, pemodelan keuangan, hingga manajemen proyek secara keseluruhan.

    Direktur Perencanaan Bisnis PT Pertamina Internasional Shipping Eka Suhendra menegaskan pentingnya proyek ini sebagai wujud nyata sinergi antar BUMN.

    “Proyek ini adalah peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan pengalaman dan kemampuan teknis konsorsium, kami optimis proyek ini akan memberikan manfaat signifikan, tidak hanya untuk sektor energi tetapi juga untuk masyarakat Papua,” ungkap Eka.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah bayarkan dana kompensasi Pertamina kuartal II-2024

    Pemerintah bayarkan dana kompensasi Pertamina kuartal II-2024

    Pertamina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi iniJakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) kembali menerima pembayaran dana kompensasi dari pemerintah untuk penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite periode kuartal II- 2024.

    Pembayaran itu tercatat senilai Rp38,03 triliun (termasuk pajak) atau senilai Rp34,26 triliun (tidak termasuk pajak).

    “Pertamina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi ini,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri di Jakarta, Rabu.

    Simon mengungkapkan Pertamina telah menerima total dana kompensasi dari pemerintah senilai Rp111,43 triliun (termasuk pajak) hingga akhir November 2024.

    Dana kompensasi ini mencakup selisih harga formula dengan harga eceran di SPBU untuk penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite periode kuartal IV- 2023, periode kuartal I- 2024 dan periode kuartal II- 2024.

    Simon menyebut penerimaan ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai penyedia energi di seluruh pelosok negeri.

    “Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian ESDM, atas dukungannya kepada perusahaan dengan mempercepat pencairan dana kompensasi BBM hingga kuartal II- 2024,” ujar Simon.

    Simon menyampaikan bahwa Pertamina akan terus mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi, serta menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

    “Kami memfokuskan bisnis kami melalui strategi pertumbuhan ganda yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk transisi energi,” ujar Simon.

    Ia melanjutkan, Pertamina juga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi dan memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak melalui program Pertamina Subsidi Tepat Sasaran.

    “Pertamina juga terus mendorong penyaluran volume BBM non-subsidi melalui perluasan outlet BBM non-subsidi,” ucap Simon.

    Baca juga: Pertamina apresiasi pembayaran dana kompensasi BBM oleh pemerintah

    Baca juga: Pemerintah segera bayar dana kompensasi kepada PLN dan Pertamina

    Baca juga: Indef: Dana kompensasi wajib dibayarkan kepada Pertamina

    Atas upaya ini, hingga kuartal III- 2024, Pertamina berhasil meningkatkan volume penjualan BBM non-subsidi sebesar 13 persen year on year (yoy) atau sebesar 31 juta kilo liter.

    Lebih lanjut, Simon menjelaskan bahwa berbagai langkah untuk mendukung program subsidi tepat sasaran telah dijalankan, di antaranya adalah implementasi pembelian Solar subsidi dan Pertalite subsidi untuk kendaraan roda empat melalui QR Code MyPertamina.

    Selain itu, lanjutnya, Pertamina telah melakukan pengendalian distribusi LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina, serta melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di lebih dari 8.000 SPBU seluruh Indonesia.

    “Diharapkan proses digitalisasi ini dapat memantau proses implementasi program subsidi tepat sasaran secara realtime dan juga memastikan akses BBM serta LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak,” imbuh Simon.

    Ia menyebut, pencapaian ini merupakan salah satu wujud komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi dan dukungan terhadap pemerintah untuk mengurangi beban anggaran negara.

    Dalam mendukung target Net Zero Emission 2060, Pertamina terus mendorong program-program yang berdampak langsung terhadap capaian Sustainable Development Goals (SDGs), sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi perseroan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • PLN Sumut pastikan kelistrikan di Kualanamu terjaga pada tahun baru

    PLN Sumut pastikan kelistrikan di Kualanamu terjaga pada tahun baru

    Bandara Kualanamu merupakan salah satu titik vital yang membutuhkan pasokan listrik yang stabil, mengingat tingginya mobilitas penumpang pada masa libur akhir tahun.

    Medan (ANTARA) – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara (Sumut) memastikan kelistrikan di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, terjaga pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Bandara Kualanamu merupakan salah satu titik vital yang membutuhkan pasokan listrik yang stabil, mengingat tingginya mobilitas penumpang pada masa libur akhir tahun,” ujar General Manager PLN UID Sumut Agus Kuswardoyo, di Medan, Rabu.

    Agus memastikan seluruh petugas di lapangan telah melalui berbagai pelatihan dan simulasi untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Lebih lanjut, PLN berkomitmen untuk memberikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan nyaman kepada seluruh pelanggan, terutama di lokasi-lokasi strategis yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.

    “Dengan persiapan yang matang, PLN siap menjaga keandalan sistem kelistrikan demi kelancaran aktivitas masyarakat selama libur panjang Natal dan Tahun Baru,” kata Agus pula.

    Agus menekankan pentingnya petugas memiliki pengetahuan yang baik terkait prosedur kerja, mulai dari standar operasional prosedur (SOP), penggunaan alat pelindung diri (APD), hingga kelengkapan dan peralatan kerja yang harus dipersiapkan sebelum melakukan tugas.

    “Pengetahuan yang mendalam akan meminimalkan risiko dan memastikan pekerjaan berjalan lancar,” ujar Agus lagi.

    Dengan pengetahuan yang baik, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat karena petugas selalu mengasah keterampilan teknis mereka agar dapat merespons kebutuhan kelistrikan.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024