Xcloud.id

BUMN: PLN

  • Warga Terdampak Kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran Mengungsi di 3 Posko – Page 3

    Warga Terdampak Kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran Mengungsi di 3 Posko – Page 3

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan ada 200 rumah semi permanen yang hangus akibat kebakaran yang terjadi di Jalan Kemayoran Gempol, RT 002-RT 009 RW 05, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Isnawa Adji mengatakan, kebakaran terjadi sekira pukul 12.25 WIB dan berhasil dipadamkan pada pukul 19.59 WIB.

    Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Akibatnya, sebanyak 1.800 jiwa telah mengungsi.

    “Objek terdampak (kebakaran) 200 rumah semi permanen, 600 Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.800 jiwa,” kata Isnawa dalam keterangan tertulis, diterima Selasa (10/12/2024).

    Menurut Isnawa, jumlah korban masih dalam pendataan. Dia bilang, kebakaran Kemayoran selesai ditangani oleh 32 Unit Damkar, TRC BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, Personil Polsek dan Personil Koramil.

    “”Estimasi kerugian masih dalam proses pendataan,” kata Isnawa.

    Adapun, 1.800 warga terdampak saat ini mengungsi di SDN 09 Kebon Kosong. BPBD Jakarta telah memberikan bantuan dasar berupa 120 dus air mineral, mkanan siap saji, selimut, matras, hingga kipas angin.

  • Kata PLN soal Transaksi SPKLU Naik Drastis Imbas Serbuan Mobil Listrik China

    Kata PLN soal Transaksi SPKLU Naik Drastis Imbas Serbuan Mobil Listrik China

    Jakarta –

    Transaksi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PT PLN (Persero) meningkat drastis sejak setahun terakhir. Kabarnya, peningkatan tersebut disebabkan ‘serbuan’ mobil listrik China yang makin diminati konsumen Indonesia.

    Executive Vice President (VP) Retail Product Development PLN, Ririn Rahmawardani mengutip pernyataan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengenai betapa gemetarnya dia saat melihat transaksi SPKLU yang meroket. Itulah mengapa, pihaknya telah menyiapkan strategi.

    “Kalau Pak Dirut gemeteran, saya 10 kali lebih gemetaran dari Pak Dirut. Itulah kenapa PLN punya skema franchising. Kami membuka kesempatan para mitra yang ingin berinvestasi di penyediaan SPKLU,” ujar Ririn saat menjawab pertanyaan detikOto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).

    Executive Vice President (VP) Retail Product Development PLN, Ririn Rahmawardani Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

    Menurutnya, dengan skema kemitraan tersebut, penambahan SPKLU di Indonesia makin cepat dan merata. Sehingga jumlahnya bisa mengimbangi mobil listrik yang populasinya terus bertambah dari tahun ke tahun.

    “Kami berkolaborasi dengan Kementerian ESDM, infrastruktur, perhubungan dan perindustrian, kita mengukur kemampuan industri penyedia EV ini menyediakan unit per tahun,” tuturnya.

    “Kami juga koordinasi dengan Gaikindo, berapa sih proyeksi dari penjualan per tahun, kami juga koordinasi dengan Korlantas, berapa mobil yang beredar, kami meramu bersama. Jadi kami punya formulasi berapa SPKLU yang harus kita bangun,” tambahnya.

    Secara umum, SPKLU PLN sampai bulan ini sudah ada 2.667 unit. Ririn menegaskan, angkanya akan tumbuh menjadi 3 ribuan unit hingga akhir tahun.

    “Lalu, bagaimana dengan tahun depan? Kita bisa ada penambahan hingga 1.100 titik, sehingga sampai akhir 2025 bisa ada 4.300-an titik,” tegasnya.

    Transaksi SPKLU Naik Imbas Mobil China

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pengguna SPKLU mengalami peningkatan lima kali lipat tahun ini. Itulah mengapa, pihaknya akan bergerak cepat tahun depan.

    “Kami melihat bahwa jumlah transaksi di SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum kami itu meningkat lima kali lipat per tahun,” ujar Darmawan Prasodjo dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta.

    “Maka di tahun 2025 nanti, kami sudah agak gemetaran ini. Kalau meningkat lima kali lipat, kami sudah siap-siap memasang SPKLU di rest area dan di sekitarnya,” tambahnya.

    SPKLU PLN Foto: Pemilik kendaraan listrik melakukan pengisian daya di salah satu SPKLU di Bali beberapa waktu lalu. (Dok. PT PLN UID Bali)

    Menurut Darmawan, peningkatan transkasi SPKLU milik PLN tersebut disebabkan populasi mobil listrik China yang terus membludak. Bahkan, dia menyoroti salah satu merek yang keberadaannya cukup masif di Indonesia.

    “Penjualan listrik SPKLU juga meningkat lima kali lipat, dan kami melihat ada satu merek dari China, mobil listrik. Penjualannya kencang sekali selama beberapa bulan ini, sehingga jumlah mobil listrik meningkatnya drastis sekali, sehingga kami untuk antisipasi Lebaran ini sudah kami siapkan dari sekarang,” kata dia.

    (sfn/sfn)

  • PLN Kejar Rasio 1 SPKLU untuk 17 Mobil Listrik Tahun Depan

    PLN Kejar Rasio 1 SPKLU untuk 17 Mobil Listrik Tahun Depan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PLN ingin meningkatkan rasio jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan kendaraan listrik mencapai 1 banding 17 pada 2025. Saat ini rasionya dikatakan masih 1:24.

    Saat ini jumlah SPKLU di Indonesia sebanyak 2.667 unit. Perusahaan milik negara ini menargetkan bisa mencapai 3.000 unit atau bertambah 333 SPKLU pada bulan ini.

    Publik bisa mengecek jumlah dan lokasi SPKLU menggunakan aplikasi PLN Mobile yang datanya diklaim terus update.

    Executive Vice President Divisi Pengembangan Produk Niaga PLN Ririn Rachmawardini menjelaskan pihaknya rasio yang mau diterapkan di Indonesia terinspirasi praktik dasar di Eropa soal SPKLU yang rasionya 1:17 sampai 1:20.

    “Alhamdulillah dari 2021 sampai 2023, kenaikannya itu sudah sembilan kali lipat dari 2021, mobil pun begitu, namun walaupun begitu kita masih kejar-kejaran mencapai seperti praktik dasar di Eropa kurang lebih 1 banding 17 sama 1 banding 20,” katanya di Jakarta, Selasa (10/12), diberitakan Antara.

    Peningkatan jumlah SPKLU dikatakan buat mengatasi kekhawatiran terbesar masyarakat soal adopsi kendaraan listrik, yakni kehabisan daya baterai di tengah jalan.

    “Berdasarkan survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga, keengganan atau kekhawatiran masyarakat dalam membeli kendaraan listrik itu paling awal adalah infrastruktur. Jadi diharapkan ini bisa menghilangkan kekhawatiran berkendara dengan kendaraan listrik,” papar Ririn.

    Selain SPKLU, PLN menargetkan pembangunan 2.182 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), 9.956 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan 14.524 Home Charging.

    (fea/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • ESDM Buka Suara soal Putusan MK Terkait Unbundling Penyediaan Listrik

    ESDM Buka Suara soal Putusan MK Terkait Unbundling Penyediaan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 39/PUU-XXI/2023 terkait penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan usaha penyediaan tenaga listrik.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut putusan MK, Kementerian ESDM bersama kementerian/lembaga terkait akan melibatkan pakar hukum untuk memberikan tafsir hukum atas putusan dimaksud.

    Menurutnya, hal ini sebagai pertimbangan pemerintah untuk memastikan langkah kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum agar sejalan dengan putusan MK.

    Kementerian ESDM, kata Jisman, mengapresiasi setiap masukan, opini, atau pandangan yang disampaikan oleh masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha terkait implikasi atas putusan MK tersebut.

    “Namun demikian, kami mengimbau agar seluruh pihak tetap menunggu arah kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Jisman melalui keterangan resmi dikutip Selasa (10/12/2024).

    Sebelumnya, sejumlah serikat pekerja dan perorangan mengajukan permohonan uji materiil atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.

    Dari lima substansi yang diuji, MK menolak tiga permohonan dan mengabulkan dua di antaranya dengan beberapa catatan penting.

    Pertama, MK menegaskan bahwa dalam penyusunan dan penetapan RUKN diperlukan pertimbangan dari DPR RI. Sebagai tindak lanjut, Jisman mengatakan, pemerintah akan menyampaikan permohonan pertimbangan DPR atas draf RUKN mengacu pada Kebijakan Energi Nasional.

    Kedua, MK memutuskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan, harus dilakukan secara terintegrasi. 

    Terkait hal ini, Jisman mengatakan, pemerintah akan berhati-hati dalam memberikan tafsir hukum atas putusan tersebut. Hal itu mengingat putusan ini berdampak terhadap tata kelola bisnis penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan pengembangan ekonomi dengan prioritas industri hilirisasi yang memberikan nilai tambah sumber daya alam.

    Jisman menambahkan bahwa Kementerian ESDM juga akan mengevaluasi seluruh peraturan terkait ketenagalistrikan untuk menjamin pemenuhan tenaga listrik, yang merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara.

    Adapun, serikat pekerja yang mengajukan permohonan uji materiil, antara lain Serikat Pekerja PT PLN (Persero) atau SP PLN, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali, serta 109 pemohon perseorangan lainnya.

    Para pemohon menggugat ketentuan UU Cipta Kerja yang mengatur kembali usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak terintegrasi atau unbundling. Para pemohon mendalilkan substansi Pasal 10 ayat (2) UU Cipta Kerja sama dengan substansi Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK melalui Putusan Nomor 111/PUU-XIII-2015.

    Sistem unblunding yang dimaksud adalah pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik menjadi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Para pemohon menilai klausul itu praktis menjadikan listrik sebagai barang jualan.

    Pemohon menegaskan usaha ketanagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah adalah bertentangan dengan UUD 1945.

    Sementara itu, MK menegaskan bahwa sistem unbundling adalah inkonstitusional karena menyebabkan hilangnya hak penguasaan oleh negara. Sikap tersebut tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 111/PUU-XIII/2015. Hal ini menjadi pertimbangan hukum Putusan Nomor 39/PUU-XXI/2023 yang disampaikan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Jumat (29/11/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.

  • Penyaluran Gas Bumi Capai 5.590 BBtud per Kuartal III/2024, Mayoritas untuk Domestik

    Penyaluran Gas Bumi Capai 5.590 BBtud per Kuartal III/2024, Mayoritas untuk Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan penyaluran gas bumi sepanjang Januari-September 2024 mencapai 5.590,12 billion british thermal unit per day (BBtud).

    Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya mengatakan, penyaluran gas bumi itu diprioritaskan untuk kebutuhan domestik.

    Dia mencontohkan, dari total penyaluran gas bumi 5.590,12 BBtud itu, sebanyak 685,85 BBtud atau 12,27% disalurkan untuk industri pupuk.

    Selanjutnya, sebanyak 26,28% untuk kebutuhan industri, kelistrikan 12,69%, domestik LNG 11,75%, lifting minyak 3,69%, domestik LPG 1,4%, BBG 0,07%, city gas 0,29%, ekspor GP 7,71%, dan ekspor LNG 23,86%.

    “Kami utamakan adalah penggunaan domestik, jadi kami harapkan ini gas ketika nanti produksi, kita arahkan untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan juga upaya untuk dilakukannya hilirisasi,” kata Chrisnawan dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Di sisi lain, Chrisnawan mengatakan, Kementerian ESDM pun terus menggenjot produksi dan distribusi gas, salah satunya dengan program pembangunan jaringan gas (jargas).

    Dia mengatakan, pembangunan transmisi pipa gas bertujuan untuk mengoneksikan potensi-potensi gas yang memang sudah ada. Chrisnawan mencontohkan pembangunan pipa Cirebon-Semarang (Cisem) I bertujuan menghubungkan jaringan gas Jawa bagian timur dengan Jawa Barat.

    Pasalnya, daerah Jawa bagian timur memiliki potensi gas yang sangat besar. Dengan pipa Cisem I, gas itu bisa terdistribusi ke Jawa Barat.

    Hal yang sama juga terjadi di Aceh-Andaman. Chrisnawan mengatakan Aceh memiliki potensi gas yang besar.

    “Apabila ini tidak kita lakukan pembangunan jaringan transmisi maka akan sangat disayangkan potensi besar yang ada di Andaman tidak bisa kita expedite [percepat],” katanya.

    Chrisnawan menambahkan bahwa kelak jargas di Jawa dan Sumatra bakal terhubung. Dengan begitu, pemanfaatan gas bumi bisa lebih merata.

    “Selanjutnya Jawa-Sumatra ini juga terhubung yang tentunya akan memberikan manfaat yang lebih besar tidak hanya untuk industri, tetapi juga untuk pembangkit tenaga listrik, PLN dan juga untuk industri komersil dan rumah tangga,” tutup Chrisnawan.

  • PLN Punya 2.667 SPKLU Mobil Listrik, Tahun Depan Tambah 1.100 Lagi

    PLN Punya 2.667 SPKLU Mobil Listrik, Tahun Depan Tambah 1.100 Lagi

    Jakarta –

    Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PT PLN (Persero) terus bertambah dari waktu ke waktu. Kini, fasilitas tersebut sudah tersebar di ribuan titik di Indonesia!

    Ririn Rahmawardani selaku Executive Vice President (VP) Retail Product Development PT PLN (Persero) mengatakan, pihaknya telah membangun 2.667 SPKLU hingga bulan ini. Harapannya, sebelum berganti tahun, jumlah mencapai 3 ribu lebih.

    “Kalau jumlah SPKLU saat ini, ada di 2.667 titik. Itu bisa dipantau juga di aplikasi PLN mobile, jumlahnya bertambah terus. Nah, target kami di akhir tahun 2024 ini bisa mencapai 3 ribuan lah,” ujar Ririn Rahmawardani dalam forum diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).

    “Bagaimana dengan tahun 2025? Kita bisa ada penambahan hingga 1.100 titik, sehingga sampai akhir 2025 bisa ada 4.300-an begitu,” tambahnya.

    Jumlah SPKLU PLN. Foto: Pemilik kendaraan listrik melakukan pengisian daya di salah satu SPKLU di Bali beberapa waktu lalu. (Dok. PT PLN UID Bali)

    Ririn menjelaskan, angka tersebut merupakan hasil akumulasi dari investasi PLN dan kolaborasi mitra. Harapannya, penambahan ‘besar-besaran’ tersebut membuat masyarakat Indonesia lebih yakin dalam transisi ke mobil listrik.

    “Jadi penambahan 1.100 SPKLU di 2025 itu investasi PLN dan mitra juga. Mungkin ini bisa menghilangkan kekhawatiran konsumen dalam berkendara dengan EV,” ungkapnya.

    “Naik EV di awal-awal kita belum ada experience. Kita belum tahu di mana kita akan ngecas, di mana kita tahu ada SPKLU, nah kita udah ada nih di PLN Mobile kayak semacam Google Maps-nya. Di situ ada titik-titiknya,” kata dia menambahkan.

    Transaksi SPKLU Meningkat

    Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pengguna SPKLU mengalami peningkatan lima kali lipat tahun ini. Itulah mengapa, pihaknya akan bergerak cepat tahun depan.

    “Kami melihat bahwa jumlah transaksi di SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum kami itu meningkat lima kali lipat per tahun,” ujar Darmawan Prasodjo dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara.

    “Maka di tahun 2025 ini, kami sudah agak gemetaran ini. Kalau meningkat lima kali lipat, kami sudah siap-siap memasang SPKLU di rest area dan di sekitarnya,” tambahnya.

    Menurut Darmawan, peningkatan transaksi SPKLU milik PLN tersebut disebabkan populasi mobil listrik China yang terus membludak. Bahkan, dia menyoroti salah satu merek yang keberadaannya cukup masif di Indonesia.

    “Penjualan listrik SPKLU juga meningkat lima kali lipat, dan kami melihat ada satu merek dari China, mobil listrik. Penjualannya kencang sekali selama beberapa bulan ini, sehingga jumlah mobil listrik meningkatnya drastis sekali, sehingga kami untuk antisipasi Lebaran ini sudah kami siapkan dari sekarang,” kata dia.

    (sfn/rgr)

  • Program BPBL 2024 Alokasikan Aliran Listrik untuk 6.205 Rumah Tangga di Kalsel – Halaman all

    Program BPBL 2024 Alokasikan Aliran Listrik untuk 6.205 Rumah Tangga di Kalsel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kehidupan nelayan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, berangsur membaik setelah menerima program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Pemerintah.

    Seperti dirasakan pasangan Roliadi (62) dan Veronica (58). Sebelumnya, keduanya harus menumpang listrik dari rumah orang tuanya termasuk untuk memasak nasi yang harus bergantian karena daya listrik yang terbatas dibagi untuk dua rumah.

    Sementara, penghasilan yang didapat dari menekuni profesi sebagai nelayan ikan banta tidak memberikan kecukupan uang untuknya memasang listrik sendiri. 

    Selain tinggal bersama kedua anaknya, mereka juga dititipi dua anak saudara yang salah satunya berkebutuhan khusus.

    Kebutuhan listrik di rumah mereka di Kelurahan Muara Laung 1, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, kini tercukupi melalui program BPBL Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Warga lainnya, Ajian Efendi (47) juga merasakan manfaat Program BPBL. Buruh sawit ini menuturkan, belasan tahun ia menyalur listrik ke rumah familinya. Ia mengatakan, penghasilannya tak tentu sehingga tak mampu bayar pasang listrik sendiri.

    Program BPBL Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024, mengalokasikan bantuan aliran listrik untuk 6.205 rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah.

    Program BPBL diinisiasi sejak 2022 untuk memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, Pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri. 

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menggunakan listrik saluran untuk masuk ke dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2025.

    Selain itu, pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi dari pihak swasta maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah. 

    “Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN,” ujar Jisman di Jakarta, Senin (09/12/2024).

    Ketua Komisi XII DPR Bambang Pati Jaya menyatakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan hasil kemitraan antara Komisi VII DPR dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan pelaksanaan yang dipercayakan kepada PT PLN (Persero). 

    DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia. 

    “Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik,” tegas Bambang.

    Jisman menyampaikan target Program BPBL di tahun 2024 adalah 150.000 rumah tangga se-Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80.183 rumah tangga dan tahun 2023 sebesar 131.600 rumah tangga.

    “Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136,” ujar Jisman.

    Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat.

  • Bos PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman saat Periode Nataru

    Bos PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman saat Periode Nataru

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memastikan pasokan listrik aman di periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025.

    Ia menegaskan pihaknya mengerahkan sebanyak 81.591 personel yang siap melayani pada 1.853 posko siaga PLN yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

    Perusahaan listrik pelat merah itu juga menyiapkan sebesar 53 gigawatt (GW) pasokan listrik untuk periode Nataru 2024-2025 yang diprediksi memiliki beban elektrifikasi hingga 39 GW.

    “Persiapan kami sudah berjalan selama tiga-empat bulan yang lalu, tentu saja pertama kita melakukan asesmen beberapa beban puncak, dan beban puncak untuk Nataru ini 39 GW. Dan kami mempersiapkan daya mampu pasok sebesar 53 GW,” ucap pria yang akrab disapa Darmo itu dalam konferensi pers di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Senin (9/12).

    “Artinya ada 14 GW reserve margin (cadangan pembangkit listrik terhadap beban puncak). Ini adalah upaya kami untuk meningkatkan keandalan,” imbuhnya.

    Ia menjelaskan beban puncak pada periode Nataru mengalami kenaikan 5 persen dari tahun sebelumnya, sehingga daya pasok yang disediakan pun disesuaikan.

    Agar pasokan listrik terjaga pada periode itu, pihaknya membentuk satuan khusus yang bersiaga di lokasi strategis, seperti tempat ibadah, bandara, stasiun, terminal, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan dengan suplai listrik berlapis.

    Selain 81 ribu personel di 1.853 posko, PLN juga mengerahkan 1.731 genset, 735 uninterruptible power supply (UPS) atau alay daya cadang, 3.756 mobil operasional, 3.318 motor operasional, dan 395 unit truk crane.

    Di samping itu, mengingat cuaca kini masuk ke kategori ekstrem, perusahaan setrum pelat merah itu turut mengantisipasi agar tidak terjadi malfungsi melalui digitalisasi pembangkit dan transmisi, juga memastikan respons cepat tanggap dari petugas.

    “Kami melakukan digitalisasi terhadap pembangkit, digitalisasi terhadap smart transmission, smart distribution. Sehingga peralatan kami betul-betul siap dan kami bisa merespons dengan cepat dari sudut pandang perlengkapan. Tetapi juga kami mempersiapkan lebih penting lagi adalah human resources,” jelas Darmo.

    “Jangan sampai dengan adanya bencana alam misalnya banjir ada saudara-saudara kita yang mungkin tersengat listrik. Untuk itu kami menyalakan listrik hanya apabila daerah itu betul-betul sudah kering,” tegasnya.

    (del/sfr)

  • DIrut PLN: Jangan Sampai Pengguna EV Kehabisan Listrik di Jalan Tol

    DIrut PLN: Jangan Sampai Pengguna EV Kehabisan Listrik di Jalan Tol

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT PLN (Persero) membeberkan proyeksi penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), khususnya jenis roda empat, akan meningkat bahkan hingga 2,5 kali lipat pada momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) dibandingkan dengan tahun lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa jumlah penggunaan listrik selama Nataru 2024-2025 mencapai 8.000 kendaraan.

    “Khusus mudik (Nataru 2024-2025), kami sudah lakukan assesment jumlah kendaraan listrik yang mudik dibanding Nataru tahun lalu meningkat 2,5 kali lipat mendekati 8.000 (kendaraan),” ujarnya dalam konferensi pers “Kesiapan PLN dan Pertamina dalam rangka Natal dan Tahun Baru” di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Darmawan juga meyakinkan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan jauh menggunakan kendaraan listrik agar tidak perlu khawatir. Hal itu lantaran pihaknya juga sudah meningkatkan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), terutama di jalur mudik, termasuk di rest area jalan tol.

    Belajar dari pengalaman tahun lalu, Darmawan mengatakan, saat ini PLN meningkatkan hingga 8 kali lipat jumlah SPKLU yang tersebar di Indonesia untuk mengantisipasi kondisi antrean pengisian kendaraan listrik di SPKLU.

    “Pengalaman tahun lalu jangan sampai saudara kita dengan kendaraan listrik kehabisan listrik. Jangan sampai terjadi. Maka kami tingkatkan jumlah SPKLU di tol dan daerah dibanding tahun lalu meningkat delapan kali lipat terutama di jalan tol,” imbuhnya.

    Dia juga mengantisipasi kendaraan listrik yang kehabisan daya di jalan dan jauh dari posisi SPKLU berada, melalui unit mobile charging.

    “Kami punya unit mobile charging jumlahnya lima. Kami sudah bangun EV digital service di aplikasi PLN Mobile kami. Dipersilakan menggunakan road trip planner tiap 23 KM ada SPKLU dari PLN,” katanya.

    Selain itu, PLN pun menyediakan nomor kontak layanan atau hotline terkait pengisian daya kendaraan listrik saat mudik pada nomor 087771112123.

    (miq/miq)

  • Pj Gubernur Jabar Bicara soal Strategi Penanganan Bencana di Sukabumi

    Pj Gubernur Jabar Bicara soal Strategi Penanganan Bencana di Sukabumi

    Selain itu Bey Machmudin menekankan pentingnya keselamatan warga. Untuk itu, ia meminta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk menganalisis kelayakan lokasi ini untuk dihuni kembali, atau diperlukan relokasi. Dampak bencana hidrometeorologi berupa longsor, banjir, dan pergerakan tanah. 

    “Bantuan untuk rumah yang rusak berat sebesar Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak ringan Rp15 juta, dengan syarat melalui assessment lebih lanjut,” ujarnya.

    Meskipun puncak musim hujan telah diprediksi, lanjut dia, intensitas hujan khususnya di beberapa wilayah Jawa Barat lebih tinggi dari yang biasanya. Diperkirakan sampai Januari 2025.

    Terkait jumlah korban, Bey mengakui ada keterlambatan dalam pengumpulan data akibat terputusnya jaringan komunikasi dan listrik. 

    “Sekitar 150.000 pelanggan terdampak pemadaman listrik, dengan 60.000 di antaranya sudah teraliri kembali. Data korban juga mengalami keterlambatan, namun kami terus memutakhirkan informasi melalui posko utama di Palabuhanratu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, terkait pemulihan pasokan listrik, Bey menyampaikan bahwa tim PLN yang terdiri dari 300 orang bekerja 24 jam untuk memperbaiki kerusakan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas. 

    “Jika cuaca mendukung, mereka akan terus bekerja, namun jika hujan, mereka akan berhenti demi keselamatan,” sambung dia.

    Bey juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara TNI, Polri, perangkat desa, dan warga setempat. Pihaknya mengimbau agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam, terutama yang dipicu oleh hujan intensitas tinggi.

    “Dalam situasi seperti ini, kita harus saling percaya dan tidak mudah curiga. Jangan sampai ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari bencana ini,” ungkapnya.