BUMN: PLN

  • Kenaikan tarif air di Jakarta sangat lambat dibanding komoditas lain

    Kenaikan tarif air di Jakarta sangat lambat dibanding komoditas lain

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Dirut PAM Jaya: Kenaikan tarif air di Jakarta sangat lambat dibanding komoditas lain
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 29 Desember 2024 – 09:26 WIB

    Elshinta.com – Meski air merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup, tapi tarif air perpipaan yang dikelola Perumda PAM Jaya masih sangat rendah. Kenaikan tarif air PAM Jaya sangat lambat dibanding dengan komoditas lain, yang sama-sama sebagai kebutuhan primer.

    Jika komoditas lain mengalami kenaikan setiap tahun, tarif air di Jakarta justru stagnan selama 17 tahun, sejak 2007 sampai 2024 ini. Perumda PAM Jaya dinilai harus menyesuaikan tarif air demi meningkatkan kualitas dan layanan kepada pelanggan.

    Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, meski wilayah DKI Jakarta terus mengalami pertumbuhan ekonomi tapi PAM Jaya belum pernah memperbarui kembali tarif air minum pelanggan sejak terakhir ditetapkan pada 2007 lalu. Rencana penyesuaian tarif air rata-rata PAM Jaya saat ini masih lebih rendah dibanding dengan tingkat inflasi dalam periode 2007-2024.

    “Terdapat pertumbuhan tarif rata-rata komoditas dalam periode 17 tahun, dari 2007 hingga 2024 yang cukup variatif,” ujar Arief di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

    Arief mengungkapkan, secara garis besar komoditas dengan kenaikan tarif terbesar selama periode ini adalah air minum dalam kemasan (AMDK) sebesar 345 persen, gas elpiji 12 kilogram sebesar 273 persen, dan minyak goreng sebesar 214 persen. Persentase ini merupakan kenaikan tertinggi dibanding komoditas domestik lainnya.

    “Sementara itu komoditas dengan pertumbuhan tarif terendah meliputi tarif BBM (bahan bakar minyak) sebesar 115 persen dan listrik sebesar 136 persen,” katanya.

    Arief memaparkan, indeks harga antara tarif air dengan komoditas lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan pokok. Dari tahun 2007 sampai 2024, tarif air PAM Jaya hanya Rp7,5 per liter, sedangkan AMDK pada tahun 2007 sebesar Rp351 per liter kemudian naik pada 2024 menjadi Rp1.600 per liter.

    Kemudian minyak goreng pada 2007 lalu sebesar Rp6.800 per kilogram menjadi Rp21.384 per kilogram pada 2024. Berikutnya, BBM bersubsidi dari Rp4.650 per liter pada 2007 menjadi Rp10.000 per liter pada 2024.

    Selanjutnya tarif listrik yang dikelola Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Rp572 per Kwh pada 2007 menjadi Rp1.353 per Kwh pada 2024. Terakhir, gas elpiji 12 kilogram dari Rp76.000 pada 2007 menjadi Rp210.000 pada 2024.

    “Jadi, sejak terakhir ditetapkan pada tahun 2007, PAM Jaya belum pernah melakukan penyesuaian tarif kembali hingga saat ini,” jelas Arief.

    Dia lalu membandingkan tarif air yang dikelola PAM Jaya dengan perseroan daerah dari wilayah lain. Untuk kelompok K1 (sosial) tarif eksisting PAM Jaya Rp1.050 hingga 3 meter kubik, kelompok K2 (rumah tangga) Rp1.050-Rp7.450 dan kelompok K3 (niaga) Rp4.900-Rp14.650.

    Sedangkan PT Tirta Asasta Depok tarif air untuk kelompok K1 mencapai Rp3.000-Rp11.000, K2 Rp4.200-Rp13.000 dan K3 sebesar Rp8.900-Rp15.500. Berikutnya Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk K1 sebesar Rp2.250-Rp7.000, kelompok K2 sebesar Rp3.000-Rp7.000 dan kelompok K3 sebesar Rp6.000-Rp19.000.

    Terakhir Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi untuk K1 sebesar Rp1.800-Rp2.200, K2 sebesar Rp3.200-Rp17.000 dan K3 sebesar Rp6.100-Rp17.000.

    “Dari indeks ini terlihat bahwa tarif eksisting PAM Jaya masih di bawah tarif yang diterapkan oleh PDAM lain di luar DKI Jakarta,” ungkap Arief.

    Atas dasar itulah, kata dia, pada Januari 2025 mendatang Perumda PAM Jaya akan melakukan penyesuaian tarif. Berbagai pihak juga telah digandeng Perumda PAM Jaya untuk membantu menyosialisasikan rencana ini, misalnya melibatkan Pemerintah Kota Administrasi di lima wilayah.

    Arief mengatakan, simulasi penyesuaian tarif air minum PAM Jaya untuk golongan tarif 2A1 (Rumah Tangga Sangat Sederhana) pemakaian 30 meter kubik, dan golongan tarif 2A2 (Rumah Tangga Sederhana) pemakaian 20 meter kubik mengalami penurunan harga dengan program marketing subsidi PAM Jaya.

    Diantaranya, golongan tarif 2A1 tarif lama sebesar Rp41.810 dengan tarif baru sebesar Rp46.695. Setelah adanya subsidi dari program marketing subsidi PAM Jaya menjadi sebesar Rp34.695.

    Sedangkan untuk golongan tarif 2A2 (Rumah Tangga Sederhana) tarif lama sebesar Rp147.940 dengan tarif baru sebesar Rp183.060. Setelah adanya subsidi dari program marketing subsidi PAM Jaya menjadi sebesar Rp151.060. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bongkar pasang skema subsidi energi demi ketepatan distribusi

    Bongkar pasang skema subsidi energi demi ketepatan distribusi

    Jakarta (ANTARA) – Komoditas energi mencaplok lebih dari separuh anggaran subsidi yang dialokasikan oleh Pemerintah pada 2025. Berdasarkan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp203,41 triliun dialokasikan oleh Pemerintah untuk menyubsidi komoditas energi.

    Adapun total anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam APBN TA 2025 mencapai Rp307,93 triliun. Dengan demikian, komoditas energi memperoleh 66 persen dari anggaran subsidi secara keseluruhan.

    Rincian dari subsidi energi tersebut, yakni Rp26,66 triliun untuk jenis bahan bakar tertentu (JBT), yang terdiri atas minyak tanah dan minyak solar untuk konsumen tertentu. Sasaran konsumen pengguna BBM tertentu itu adalah rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum.

    Selanjutnya, alokasi subsidi LPG tabung 3 kg mencapai Rp87 triliun, berikut dengan subsidi listrik yang mencapai Rp89,746 triliun.

    Anggaran subsidi tersebut belum termasuk kompensasi energi senilai Rp190,89 triliun untuk 2025. Kompensasi energi merupakan dana yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada badan usaha, dalam hal ini Pertamina dan PLN, atas kekurangan penerimaan badan usaha sebagai akibat dari kebijakan penetapan harga oleh Pemerintah.

    Contohnya, ketika Pemerintah menahan harga BBM saat minyak dunia mengalami gejolak akibat konflik di Timur Tengah. Kekurangan penerimaan Pertamina akan dibayarkan oleh Pemerintah melalui dana kompensasi energi.

    Besarnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk sektor energi menunjukkan bahwa energi memegang peranan yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Melalui skema subsidi energi, Pemerintah berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi biaya produksi dan konsumsi.

    Kini, Pemerintah terus memutar otak untuk menekan subsidi energi tanpa memengaruhi pergerakan ekonomi yang bergulir di masyarakat, sebab ketidaktepatan dalam penyaluran subsidi energi menjadi salah satu penyebab kebocoran anggaran.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sekitar 20–30 persen subsidi energi selama ini kemungkinan dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan.

    Oleh karena itu, sepanjang 2024, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan demi memastikan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

    Wajib daftar untuk beli LPG 3 kg

    Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG tabung 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata. Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi tersebut benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, sesuai kewajaran konsumsi.

    PT Pertamina Patra Niaga mencatat hingga akhir November 2024, jumlah pendaftar LPG bersubsidi 3 kg telah mencapai sebanyak 57 juta nomor induk kependudukan (NIK).

    LPG 3 kg diperuntukkan bagi empat sektor pengguna utama, yaitu rumah tangga, usaha kecil, petani sasaran, dan nelayan.

    Dari seluruh sektor tersebut, rumah tangga mendominasi penggunaan LPG 3 kg dengan kontribusi sebesar 85 persen, sementara 15 persen sisanya oleh digunakan usaha mikro dan lainnya.

    Bahlil Lahadalia selaku Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi menyampaikan skema pemberian subsidi LPG 3 kg diusulkan untuk tetap dilanjutkan tanpa perlu melakukan koreksi apa pun, sebab terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, serta konsumsi rumah tangga.

    Lanjutan program QR Code Pertalite

    Pertamina Patra Niaga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pengguna Pertalite, untuk mendaftarkan kendaraan dan mendapatkan QR Code demi subsidi yang tepat sasaran.

    Jumlah pendaftar kode quick response (QR) bahan bakar minyak penugasan jenis Pertalite per 1 Oktober 2024 menembus 5.515.878 unit kendaraan.

    Kode QR yang digunakan tersebut digunakan oleh Pertamina Patra Niaga untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah untuk produk Pertalite.

    Oleh karena itu, Pertamina sebagai operator memiliki kewajiban untuk mencatat konsumen dan volume transaksi BBM subsidi yang dimandatkan oleh regulator atau BPH Migas.

    Penerapan pembelian Pertalite menggunakan QR Code tidak menjadi satu-satunya solusi yang diandalkan oleh Pemerintah untuk memastikan penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Skema baru penyaluran subsidi energi menjadi fokus pemerintah, utamanya Kementerian ESDM yang kini dipimpin oleh Bahlil.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen ESDM optimistis Kilang Dumai penuhi kebutuhan BBM nasional

    Wamen ESDM optimistis Kilang Dumai penuhi kebutuhan BBM nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung optimistis Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) II Dumai, Riau, mampu memenuhi kebutuhan BBM nasional.

    “Kunjungan ke Kilang Pertamina Internasional RU II Dumai ini untuk melihat bagaimana kesiapan memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Jadi, untuk Kilang Dumai kapasitasnya sekitar 170.000 barel per hari, mampu memenuhi kebutuhan sekitar 16 persen dari total kebutuhan nasional. Selain Kilang Dumai, KPI mengelola lima kilang lainnya,” papar Yuliot usai melakukan pertemuan dengan Direksi KPI dan manajemen Kilang Dumai di Dumai, Riau, Jumat (27/12/2024).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Wamen yang didampingi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, mengunjungi Kilang Dumai, yang merupakan kilang terbesar ketiga di Indonesia, setelah Kilang RU V Balikpapan dan RU IV Cilacap. Kilang Dumai memproduksi Solar, Pertalite dan Avtur.

    Menurut Yuliot, sistem yang ada di Kilang Dumai saat ini merupakan yang terbaik, mengingat sumber bahan bakunya berasal dari sekitar Dumai, seperti Lapangan Rokan, serta lapangan migas lainnya di sekitar Riau.

    Hal itu sejalan dengan program swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto yaitu mampu memproduksi energi dari dalam negeri.

    “Dari sisi swasembada energi, kita mendorong diversifikasi energi, di mana kebutuhan energi dipenuhi dari berbagai sumber energi lain. Kilang Dumai menjadi contoh yang baik karena bahan bakunya berasal dari daerah tersebut,” katanya.

    Wamen berharap dengan melakukan pengecekan di lapangan, bisa mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi dalam rangka pemenuhan energi secara nasional.

    Kunjungan kerja ke Kilang Dumai II, juga berkaitan dengan rencana pemerintah melaksanakan wajib pemanfaatan biodiesel 40 persen atau B40 pada 2025.

    “Kami mengharapkan seluruh proses pelaksanaan B40 baik ketersediaan FAME (fatty acid methyl ester) maupun kesiapan di industri kilang bisa disinkronkan,” terangnya.

    Sementara itu, mengenai ketersediaan pasokan BBM selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Yuliot mengungkapkan dalam kondisi aman.

    Kebutuhan BBM menyambut Tahun Baru 2025 diperkirakan mengalami peningkatan. Namun demikian, sejumlah upaya antisipasi telah dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

    “Sudah dilakukan antisipasi keamanan pasokan BBM dalam bentuk ketersediaan bahan baku dan kapasitas pengolahan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan tahun baru,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengimbau usai periode Natal/Tahun Baru 2024/2025, perlu dilakukan persiapan ketersediaan pasokan BBM menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri (RAFI), yang mana kebutuhan BBM juga akan mengalami peningkatan.

    “Pada bulan Februari 2025, kita akan memasuki masa RAFI, yaitu bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi, waktu kita untuk mempersiapkannya sangat sempit. Saya mengingatkan agar kegiatan pemeliharaan kilang dilakukan secara cermat dan jika ada masa pemeliharaan (turn around) agar segera diantisipasi dan tidak mengganggu produksi BBM,” tegasnya.

    Sedangkan, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengapresiasi kerja sama yang dilakukan oleh seluruh pihak sehingga pasokan BBM selama libur Nataru berjalan baik dan lancar.

    “Kesiapan pasokan BBM ini patut kita apresiasi. Besar harapan kami agar pelayanan kepada masyarakat terus menerus ditingkatkan dan menjadi hal yang utama sehingga masyarakat yang memanfaatkan waktunya untuk berusaha dan liburan bersama keluarga bisa berjalan lancar. Semuanya bisa merasakan manfaat energi yang kita sediakan bersama,” ungkapnya.

    Direktur Operasi KPI Didik Bahagia menambahkan secara umum infrastruktur kilang dalam kondisi normal.

    “Rata-rata ketersediaan pasokan minyak mentah kita 17,8 hari dan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional,” sebutnya.

    Wamen juga mengunjungi SPBU di Pekanbaru untuk mengetahui pasokan BBM menjelang Tahun Baru 2025.

    Selain dengan pengelola SPBU, Yuliot juga berdialog dengan masyarakat yang mengisi BBM dengan QR code, untuk memastikan teknologi yang dipergunakan untuk pengendalian dan pengawasan agar subsidi tepat sasaran. Masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan untuk peningkatan sistem digitalisasi dan pelayanan di kemudian hari, tuturnya.

    Kunjungan dilanjutkan ke PT PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera.

    “Secara keseluruhan pasokan kelistrikan selama libur Hari Raya Natal aman. Sedangkan untuk tahun baru 2025, masyarakat yang ingin berkumpul bersama keluarga maupun bepergian ke tempat wisata tak perlu khawatir karena pasokan listrik aman,” papar Yuliot.

    Untuk wilayah Sumatera, daya mampu mencapai 8,3 gigawatt (GW), sedangkan kebutuhan beban puncak 6,8 GW, atau ada cadangan 1,5 GW.

    Turut mendampingi dalam kunjungan, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, Staf Khusus Menteri ESDM Azhar Lubis, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad, dan Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kenaikan tarif air bersih lamban dibandingkan komoditas lain

    Kenaikan tarif air bersih lamban dibandingkan komoditas lain

    Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin saat memberi materi pada kunjungan kerja anggota DPRD di Jakarta, Selasa (17/12/2024). ANTARA/Khaerul Izan

    PAM Jaya: Kenaikan tarif air bersih lamban dibandingkan komoditas lain
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 29 Desember 2024 – 11:49 WIB

    Elshinta.com – Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menilai kenaikan tarif air produk perseroan ini di Jakarta sangat lambat dibanding dengan komoditas primer lainnya.

    “Terdapat pertumbuhan tarif rata-rata komoditas dalam periode 17 tahun, dari 2007 hingga 2024 yang cukup variatif,” kata Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan bahwa komoditas lain mengalami kenaikan setiap tahun, tarif air di Jakarta justru stagnan selama 17 tahun, sejak 2007 sampai 2024 ini.

    Perumda, kata Arief, harus menyesuaikan tarif air demi meningkatkan kualitas dan layanan kepada pelanggan.

    Menurut dia, rencana penyesuaian tarif air rata-rata PAM Jaya saat ini masih lebih rendah dibanding dengan tingkat inflasi dalam periode 2007-2024.

    Arief mengungkapkan, secara garis besar komoditas dengan kenaikan tarif terbesar selama periode ini adalah air minum dalam kemasan (AMDK) sebesar 345 persen, gas elpiji 12 kilogram sebesar 273 persen dan minyak goreng sebesar 214 persen.

    “Persentase itu merupakan kenaikan tertinggi dibanding komoditas domestik lainnya,” katanya.

    Sementara itu, lanjut dia, komoditas dengan pertumbuhan tarif terendah meliputi tarif BBM (bahan bakar minyak) sebesar 115 persen dan listrik sebesar 136 persen. 

    Arief memaparkan, indeks harga antara tarif air dengan komoditas lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan pokok, sejak 2007 sampai 2024, tarif air PAM Jaya hanya Rp7,5 per liter, sedangkan AMDK pada tahun 2007 sebesar Rp351 per liter, kemudian naik pada 2024 menjadi Rp1.600 per liter.

    Selanjutnya yaitu, minyak goreng pada 2007 lalu sebesar Rp6.800 per kilogram menjadi Rp21.384 per kilogram pada 2024. Berikutnya, BBM bersubsidi dari Rp4.650 per liter pada 2007 menjadi Rp10.000 per liter pada 2024.

    Selanjutnya tarif listrik yang dikelola Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Rp572 per Kwh pada 2007 menjadi Rp1.353 per Kwh pada 2024. Terakhir, gas elpiji 12 kilogram dari Rp76.000 pada 2007 menjadi Rp210.000 pada 2024.

    “Jadi, sejak terakhir ditetapkan pada 2007, kami belum pernah melakukan penyesuaian tarif kembali hingga saat ini,” katanya.

    Dia lalu membandingkan tarif air yang dikelola PAM Jaya dengan perseroan daerah dari wilayah lain. Untuk kelompok K1 (sosial) tarif yang ada saat ini, PAM Jaya Rp1.050 hingga tiga meter kubik, kelompok K2 (rumah tangga) Rp1.050-Rp7.450 dan kelompok K3 (niaga) Rp4.900-Rp14.650.

    Sedangkan PT Tirta Asasta Depok tarif air untuk kelompok K1 mencapai Rp3.000-Rp11.000, K2 Rp4.200-Rp13.000 dan K3 sebesar Rp8.900-Rp15.500.

    “Dari indeks ini terlihat bahwa tarif PAM Jaya saat ini masih di bawah tarif yang diterapkan oleh PDAM lain di luar DKI Jakarta,” ujarnya.
     

    Atas dasar itulah, kata dia, pada Januari 2025, pihaknya akan melakukan penyesuaian tarif.

    Berbagai pihak juga telah digandeng Perumda PAM Jaya untuk membantu menyosialisasikan rencana ini, misalnya melibatkan Pemerintah Kota Administrasi di lima wilayah.

    Arief mengatakan, simulasi penyesuaian tarif air minum PAM Jaya untuk golongan tarif 2A1 Rumah Tangga Sangat Sederhana pemakaian 30 meter kubik dan golongan tarif 2A2 rumah tangga sederhana pemakaian 20 meter kubik mengalami penurunan harga dengan program subsidi pemasaran PAM Jaya.

    Ia mengatakan untuk golongan tarif 2A1 tarif lama sebesar Rp41.810 dengan tarif baru sebesar Rp46.695. Setelah adanya subsidi dari program itu menjadi sebesar Rp34.695.

    Sedangkan untuk golongan tarif 2A2 rumah tangga sederhana tarif lama sebesar Rp147.940 dengan tarif baru sebesar Rp183.060. Setelah adanya subsidi sejenis menjadi sebesar Rp151.060.

    Sumber : Antara

  • Mau Dapat Diskon Tarif Listrik 50 Persen? Berikut Cara Pembeliannya – Halaman all

    Mau Dapat Diskon Tarif Listrik 50 Persen? Berikut Cara Pembeliannya – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — PT PLN (Persero) akan memberikan diskon tarif listrik 50 persen pada Januari hingga Februari 2025. Disebut sebagai bentuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menerangkan, bahwa diskon listrik 50 persen ini berlaku bagi pelanggan prabayar dan pascabayar.

    “Pelanggan PLN yang berhak mendapatkan tarif diskon listrik 50 persen adalah pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 volt ampere (VA),” tuturnya, pertengahan Desember lalu.

    Menurut Darmawan, pembelian token selama periode diskon 50 persen akan dibatasi berdasarkan besaran daya. Perusahaan setrum pelat merah itu membatasi maksimal beli token listrik setara 720 jam nyala.

    Berikut rincian batasan maksimal beli token listrik diskon 50 persen per bulan per golongan tarif:

    1. Tarif 450 VA maksimal 720 jam atau setara 324 kWh

    Tarif listrik Rp415 per kWH x 324 kWH = Rp134.460. Artinya, diskon maksimal Rp67 ribu per bulan.

    2. Tarif 900 VA maksimal 720 jam atau setara 648 kWh

    Tarif listrik Rp1.352 per kWh x 648 kWh = Rp876.096. Artinya, diskon maksimal Rp438 ribu per bulan.

    3. Tarif 1.300 VA maksimal 720 jam atau setara 936 kWh

    Tarif listrik Rp1.444,70 per kWh x 936 kWh = Rp1,35 juta. Artinya, diskon maksimal Rp676 ribu per bulan.

    4. Tarif 2.200 VA maksimal 720 jam atau 1.584 kWh

    Tarif listrik Rp1.444,70 per kWh x 1.584 kWh = Rp2,28 juta. Artinya, diskon maksimal Rp1,14 juta per bulan.

    Sedangkan, berdasarkan Instagram @pln_id, tarif promo ini berlaku bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA. 

    Sedangkan, pelanggan pascabayar, diskon ini secara otomatis mengurangi pemakaian Januari yang dibayarkan pada rekening Februari 2025 dan pemakaian Februari yang dibayarkan pada rekening Maret 2025. 

    Berikut Cara Beli Token Listrik Diskon 50 persen:

    – Pembelian token listrik dengan potongan 50 persen dapat dilakukan di manapun, seperti minimarket, ritel, agen, e-commerce, hingga PLN Mobile. 

    – Pelanggan tidak perlu melakukan registrasi. Diskon akan dilakukan secara otomatis oleh sistem digital PLN.

    Cara Beli Token Listrik di PLN Mobile:

    – Buka aplikasi PLN Mobile.

    – Pilih menu ‘Kelistrikan’.

    – Klik fitur ‘Token dan Pembayaran’.

    – Pilih Nomor ID Pelanggan atau Nomor Meter.

    – Klik ‘Beli Token’.

    – Pilih nominal token kemudian tekan ‘Beli’.

    – Klik ‘Lanjutkan Pembayaran’.

    – Pilih metode pembayaran yang akan ingin digunakan, klik ‘Bayar’.

    – Akan tampil batas waktu pembayaran, selesaikan pembayaran.

    – Jika telah berhasil, pilih ‘Lihat Transaksi Saya’.

    – Selanjutnya kamu akan terhubung ke halaman riwayat transaksi.

  • Kenaikan tarif air bersih di Jakarta dinilai lamban

    Kenaikan tarif air bersih di Jakarta dinilai lamban

    di bawah tarif yang diterapkan oleh PDAM lain

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menilai kenaikan tarif air produk perseroan ini di Jakarta sangat lambat dibanding dengan komoditas primer lainnya.

    “Terdapat pertumbuhan tarif rata-rata komoditas dalam periode 17 tahun, dari 2007 hingga 2024 yang cukup variatif,” kata Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan bahwa komoditas lain mengalami kenaikan setiap tahun, tarif air di Jakarta justru stagnan selama 17 tahun, sejak 2007 sampai 2024 ini.

    Perumda, kata Arief, harus menyesuaikan tarif air demi meningkatkan kualitas dan layanan kepada pelanggan.

    Arief mengungkapkan, secara garis besar komoditas dengan kenaikan tarif terbesar selama periode ini adalah air minum dalam kemasan (AMDK) sebesar 345 persen, gas elpiji 12 kilogram sebesar 273 persen dan minyak goreng sebesar 214 persen.

    “Persentase itu merupakan kenaikan tertinggi dibanding komoditas domestik lainnya,” katanya.

    Sementara itu, lanjut dia, komoditas dengan pertumbuhan tarif terendah meliputi tarif BBM (bahan bakar minyak) sebesar 115 persen dan listrik sebesar 136 persen.

    Arief memaparkan, indeks harga antara tarif air dengan komoditas lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan pokok, sejak 2007 sampai 2024, tarif air PAM Jaya hanya Rp7,5 per liter, sedangkan AMDK pada tahun 2007 sebesar Rp351 per liter, kemudian naik pada 2024 menjadi Rp1.600 per liter.

    Selanjutnya tarif listrik yang dikelola Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Rp572 per Kwh pada 2007 menjadi Rp1.353 per Kwh pada 2024. Terakhir, gas elpiji 12 kilogram dari Rp76.000 pada 2007 menjadi Rp210.000 pada 2024.

    “Jadi, sejak terakhir ditetapkan pada 2007, kami belum pernah melakukan penyesuaian tarif kembali hingga saat ini,” katanya.

    Dia lalu membandingkan tarif air yang dikelola PAM Jaya dengan perseroan daerah dari wilayah lain. Untuk kelompok K1 (sosial) tarif yang ada saat ini, PAM Jaya Rp1.050 hingga tiga meter kubik, kelompok K2 (rumah tangga) Rp1.050-Rp7.450 dan kelompok K3 (niaga) Rp4.900-Rp14.650.

    Sedangkan PT Tirta Asasta Depok tarif air untuk kelompok K1 mencapai Rp3.000-Rp11.000, K2 Rp4.200-Rp13.000 dan K3 sebesar Rp8.900-Rp15.500.

    Atas dasar itulah, kata dia, pada Januari 2025, pihaknya akan melakukan penyesuaian tarif.

    Berbagai pihak juga telah digandeng Perumda PAM Jaya untuk membantu menyosialisasikan rencana ini, misalnya melibatkan Pemerintah Kota Administrasi di lima wilayah.

    Arief mengatakan, simulasi penyesuaian tarif air minum PAM Jaya untuk golongan tarif 2A1 Rumah Tangga Sangat Sederhana pemakaian 30 meter kubik dan golongan tarif 2A2 rumah tangga sederhana pemakaian 20 meter kubik mengalami penurunan harga dengan program subsidi pemasaran PAM Jaya.

    Ia mengatakan untuk golongan tarif 2A1 tarif lama sebesar Rp41.810 dengan tarif baru sebesar Rp46.695. Setelah adanya subsidi dari program itu menjadi sebesar Rp34.695.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • ESDM: Pengembangan “smart grid” bagian penting dukung transisi energi

    ESDM: Pengembangan “smart grid” bagian penting dukung transisi energi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian ESDM mengembangkan smart grid atau jaringan cerdas untuk mendukung transisi energi, dan energi baru terbarukan, guna mencapai target Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission/NZE).

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan smart grid telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sesuai Undang-Undang No. 59 Tahun 2024.

    “Melalui undang-undang tersebut proses pengembangan smart grid dibagi menjadi 4 tahapan yaitu, Penguatan Transformasi pada 2025-2029, Akselerasi Transformasi pada 2030-2034, Ekspansi Global di tahun 2035-2039 dan Perwujudan Indonesia Emas pada tahun 2040-2045,” ujar Jisman dalam acara “Workshop on International Knowledge and Experience Sharing for Distribution Smart Grid and Operations”.

    Jisman menjelaskan bahwa dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Smart Grid merupakan bagian penting dari strategi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan efisien dalam sektor energi di Indonesia.

    “Smart grid mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem kelistrikan, diharapkan dapat mendukung upaya pengelolaan energi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi distribusi dan memperkuat ketahanan energi nasional,” jelas Jisman.

    Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Pengaturan Operasi Usaha Ketenagalistrikan Wahid Pinto Nugroho menyampaikan bahwa dalam peraturan, pengembangan smart grid harus mulai diimplementasikan di Jawa-Bali pada tahun 2020.

    “Arah pengembangan smart grid harus mulai diimplementasikan di beberapa daerah di Jawa Bali pada tahun 2020 dan secara bertahap diterapkan pada sistem diluar Jawa Bali untuk mendorong porsi EBT,” kata Wahid.

    Executive Vice President Perencanaan Strategis Distribusi PT PLN (Persero) Adams Yogasara menyampaikan bahwa pengembangan Smart Grid juga telah tertuang dalam RUPTL PLN.

    “Pengembangan Smart Grid telah tertuang dalam RUPTL PLN 2021-2030 dengan prinsip mengintegrasikan teknologi smart grid untuk mengintegrasikan sumber energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan, menuju NZE pada tahun 2060,” ucap Adams.

    Di era transisi energi, kebutuhan listrik yang andal, efisien, dan ramah lingkungan menjadi sangat mendesak. Dalam perencanaan pembangunan ketenagalistrikan, pemerintah Indonesia dituntut untuk membuat sistem kelistrikan menjadi lebih fleksibel dan adaptif.

    “Teknologi Smart Grid hadir sebagai jawaban untuk tantangan ini. Dengan kemampuan memantau, mengendalikan, dan mengoptimalkan operasi jaringan listrik secara real-time, Smart Grid tidak hanya menjaga stabilitas sistem, tetapi juga mendukung integrasi energi terbarukan dalam skala besar,” kata Jisman.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • SPKLU buat Parkir, Eh Mobil Bensin Malah Ikutan

    SPKLU buat Parkir, Eh Mobil Bensin Malah Ikutan

    Jakarta

    Pemerintah sedang mendorong penggunaan mobil listrik namun perlu edukasi penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Sebab muncul fenomena stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang malah dijadikan tempat ‘numpang’ parkir.

    Baru-baru ini muncul SPKLU yang seharusnya untuk pengisan ulang daya mobil listrik malah dipakai parkir pengguna Toyota Fortuner. Video ini diunggah akun media sosial X dan Thread @innovacommunity. Terlihat satu unit Toyota Fortuner parkir di SPKLU milik PLN. Padahal sudah terpampang jelas plang informasi khusus kendaraan listrik.

    “SPKLU = Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Artinya, tempat charging atau ngisi kendaraan buat masyarakat. Artinya lagi, klo bukan kendaraan listrik dan gk lg charging, JANGAN PARKIR DI SITU,” tulis @innovacommunity.

    Bukan cuma mobil bensin saja, pengguna mobil listrik yang memang punya hak memakai SPKLU perlu diedukasi soal tempat parkir. Terutama perilaku pengendara yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

    Tak jarang banyak pengendara mobil listrik yang menggunakan SPKLU cuma dijadikan tempat parkir daripada mengisi daya kendaraan listrik. Atau saat baterai mobil sudah dicas penuh, pemiliknya tidak buru-buru memindahkan ke tempat parkir lain.

    SPKLU merupakan tempat mengisi daya ulang baterai, bukan lokasi parkir. Yannes Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menyayangkan perilaku menyebalkan ini jika terus dibiarkan.

    “Ini memang masalah yang menyebalkan dan mengganggu pengguna BEV yang benar-benar membutuhkan SPKLU. Keberadaan mobil bensin yang parkir di slot SPKLU dan juga BEV yang sudah selesai mengisi daya tapi tidak segera dipindahkan jelas menunjukkan kurangnya kesadaran dan etika dari para pengguna tersebut. Tindakan ini tidak hanya egois, tapi juga menghambat perkembangan ekosistem BEV (battery electric vehicles) di Indonesia,” kata Yannes kepada detikOto, Jumat (27/12/2024).

    DetikOto sudah menghubungi Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto untuk dimintai konfirmasi dan upaya pencegahan SPKLU supaya tidak dipakai parkir mobil. Namun hingga berita ini dimuat yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Faktanya keluhan mengenai fasilitas SPKLU yang disalahgunakan telah menjadi obrolan sejak beberapa bulan terakhir.

    “Kami ngobrol-ngobrol sama mitra, itu juga problemnya. (Ramai) bukan karena antrean tapi dijadikan tempat parkir. Itu mungkin bisa menjadi masukan untuk kami,” ujar Executive Vice President (VP) Retail Product Development PLN, Ririn Rahmawardani di Jakarta Pusat, belum lama ini.

    Ada sejumlah pemilik mobil listrik yang membiarkan kendaraannya di SPKLU saat baterainya sudah terisi penuh. Ririn menjelaskan, notifikasi ‘baterai selesai terisi’ sebenarnya muncul di aplikasi, namun tak semua kustomer mematuhinya.

    “Kami kembangkan misalnya (notifikasi) pengisian sudah selesai, gitu ya. Sudah ada di PLN mobile. Tapi masalahnya orangnya mau atau nggak. Masukan-masukan itu sebagai perbaikan customer experience, kita akan pertimbangkan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, ramai di media sosial mengenai kebiasaan pengguna mobil listrik yang menumpang parkir di SPKLU tanpa melakukan pengecasan. Salah satunya dibahas di grup Facebook BYD Indonesia.

    Salah satu pengguna mobil listrik BYD mengaku kesulitan saat akan mengecas mobilnya di SPKLU. Sebab, ada mobil listrik lain yang menumpang parkir di lokasi tersebut tanpa melakukan pengecasan.

    Bahkan, keluhan yang sama muncul di grup Facebook lain bernama EV Charging Indonesia Wall Of Shame. Penghuni grup tersebut mengeluh, ada yang meninggalkan mobilnya di SPKLU dan masih tercolok meski baterai sudah 100 persen.

    Yannes mengimbau pentingnya edukasi terkait penggunaan SPKLU. Para pemilik mobil yang cuma ‘numpang’ parkir di SPKLU bisa menghambat pengguna mobil listrik yang benar-benar ingin mengisi daya ulang baterai.

    “Kita tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran individu pengguna mobil ICE yang abai, termasuk pengguna BEV yang egois tersebut,” kata Yannes.

    “Perlu ada sistem yang lebih baik untuk mengatur penggunaan SPKLU ini. Edukasi yang gencar tentang etika penggunaan SPKLU harus terus dilakukan oleh semua stakeholder terkait, dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat dari SDM yang ditugaskan di setiap area charging station tersebut dan tampaknya perlu dipersiapkan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar,” jelasnya lagi.

    (riar/lua)

  • Walhi Sumbar Catat Banyak Pelanggaran, Yulian Gunhar Minta PLTU Ombilin Ditindak

    Walhi Sumbar Catat Banyak Pelanggaran, Yulian Gunhar Minta PLTU Ombilin Ditindak

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, meminta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin ditindak tegas atas berbagai pelanggaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Apalagi, PLTU Ombilin yang terletak di Sawahlunto, Sumatera Barat itu, dikelola oleh PT PLN Indonesia Power.

    “Sebagai bagian dari BUMN, PLN Indonesia Power memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan operasional PLTU Ombilin mematuhi standar lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Bahwa pelanggaran yang terus terjadi itu menunjukkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gunhar, Sabtu (28/12/2024).

    Gunhar menyoroti bahwa PLTU Ombilin, yang seharusnya memasuki masa pensiun pada 2027 sesuai usia operasional maksimal 30 tahun, belum memiliki rencana penghentian operasinya.

    “Pemerintah dan PLN Indonesia Power harus memberikan kepastian tentang masa depan PLTU ini. Apalagi, Indonesia sudah berkomitmen untuk menutup semua PLTU berbasis batu bara pada 2060,” tegasnya.

    Politisi PDI Perjuangan ini juga memaparkan data dari berbagai lembaga advokasi lingkungan yang memperlihatkan pelanggaran serius di PLTU ini. Antara lain LBH Padang yang sempat melaporkan konsentrasi partikel PM 2,5 di kawasan PLTU Ombilin melebihi baku mutu sejak 2019, sementara Walhi Sumatera Barat mencatat kerusakan fasilitas seperti cerobong asap sejak 2012. Juga kejadian seperti kebocoran cerobong pada 2019 yang menyebabkan Desa Sijantang diselimuti asap tebal.

    “Berbagai pepanggaran itu dampaknya sangat nyata. Anak-anak di sekitar PLTU, seperti siswa SDN 19 Sijantang, mengalami gangguan fungsi paru-paru akibat paparan polusi. Kasus ISPA terus meningkat, dan ini adalah bentuk ketidakadilan yang tidak boleh diabaikan,” kata Gunhar.

     

     

  • Penemuan Jasad Takmir Musala Berawal dari Kesaksian Warga Lihat Tangan Bergelantung di Lantai 2 – Halaman all

    Penemuan Jasad Takmir Musala Berawal dari Kesaksian Warga Lihat Tangan Bergelantung di Lantai 2 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

    TRIBUNNEWS.COM, PONOROGO – Seharian tak pulang usai menunaikan Salat Magrib berjamaah di Musala Al Hidayah Kelurahan Jingglong, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Takmir Musala Al Hidayah Sugiarto (48) ditemukan meninggal.

    Sugiarto diduga meninggal akibat tersetrum aliran listrik.

    Penemuan jasad takmir musala ini berawal dari kesaksian warga setempat yang melihat ada tangan bergelantung di lantai 2 Musala Al Hidayah.

    Warga kemudian mengecek ke lantai 2 dan mendapati tubuh Sugianto dalam kondisi tengkurap dengan tangan bergelantung.

    Warga setempat, Rubianto mengatakan, Jumat (27/12/2024), korban Sugianto masih terlihat salah berjamaah di Musala Al Hidayah.

    Namun sampai malam Sugianto dilaporkan oleh istrinya tidak juga pulang ke rumah.

    “Magrib itu beliau (Sugiarto) masih jamaah. Isya tidak, sampai malam tidak pulang. Istrinya meminta tolong saya untuk mencarinya,” ungkap Rubianto, Sabtu siang.

    Sampai keesokan harinya korban belum ditemukan. 

    Sabtu (28/12/2024) pagi, Rubianto melihat ada tangan bergelantung di lantai dua Musala Al Hidayah.

    “Saya langsung ke atas bersama warga sekitar. Ternyata tangan yang tergelantung tersebut tangan korban,” katanya.

    Dia pun berinisiatif melaporkan ke Polsek Ponorogo Kota. 

    Pihak Polsek Ponorogo kota dan tim inafis ke lokasi.

    “Benar ada pria meninggal dunia. Sekilas memang korban sedang memegang pitingan lampu listrik dan telah meninggal dunia. Jadi tersengat arus listrik,” pungkas Kapolsek Ponorogo Kota, Iptu Mohammad Sahid Mustofa.

    Remaja Tersetrum saat Isi Daya Ponsel

    Sebelumnya, A’da (19), remaja asal Desa Da’ala Timur, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) tewas akibat tersetrum listrik, Rabu (20/11/2024).

    Saat kejadian korban hendak mengisi baterai handphone miliknya.

    Namun korban tiba-tiba tersetrum.

    Menurut kesaksian Kahar, kerabat korban, saat itu korban pulang dari rumahnya dalam kondisi kehujanan.

    Diduga tangan korban dalam keadaan basah.

    Korban berniat memasang charger handphone di terminal listrik.

    “Korban saat itu kehujanan, pas tiba di rumah dia mau cas hp, mungkin tangannya basah lalu kesetrum listrik,” kata Kahar kepada wartawan.

    Dia mengatakan warga sempat berupaya memberikan pertolongan kepada korban usai kejadian.

    Namun korban meninggal dalam perjalanan menuju Puskesmas Bulo yang jaraknya cukup jauh.

    “Sempat dibawa menuju rumah sakit tapi tidak tertolong, baru sekitar beberapa meter setelah tinggalkan rumah sudah meninggal,” lanjutnya.

    Menurutnya korban belum lama berada di kampung halaman, sebelumnya korban merantau di Morowali.

    Korban merupakan anak yatim piatu, selama ini dia dibesarkan dan tinggal bersama tantenya.

    Kahar menyebut sempat melaporkan peristiwa ini ke pihak PLN Wonomulyo.

    “Proses pemakaman hari ini di tempat pemakaman umum, pihak keluarga berharap ada santunan dari PLN, karena korban yatim piatu,” ungkapnya.

    Sementara itu Kapolsek Wonomulyo, AKP Sandy Indrajatiwiguna mengatakan korban pulang ke rumah usai kehujanan.

    Korban sempat ke kamar mandi, lalu memasang charger handphone di terminal listrik pada dinding rumah.

    “Dia sempat memegang colokan, lalu teriak agar omnya mematikan saklar listrik rumah,” kata AKP Sandy Indrajatiwiguna kepada wartawan.

    Paman korban sempat mematikan saklar dan segera menolong korban.

    Korban sempat terpental jatuh di lantai dan meninggal dunia, hendak dibawa ke rumah sakit.

    Sandy menyebut pihak keluarga menolak autopsi, jenazah korban telah dikebumikan siang kemarin. 

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Geger Warga di Ponorogo Syok Lihat Tangan Bergelantung di Lantai 2 Musala, Fakta Pilu Dikuak Polisi