BUMN: PLN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – 39 hari jelang lengser sebagai presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle terakhir di pemerintahannya. 

Pada 11 September 2024, Jokowi mengangkat Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini yang mundur untuk mengikuti Pilkada 2024.

Gus Ipul sendiri saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan. Jabatan yang diembannya 26 Februari 2021. 

Gus Ipul tak menyangka dirinya akan ditunjuk sebagai Menteri Sosial. 

“Surprise, nggak nyangka aja,” kata Gus Ipul saat wawancara eksklusif bersama Tribunnews di kantornya di bilangan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025) kemarin.

Setelah pemerintahan berganti dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo, Gus Ipul tetap dipercaya menduduki jabatan Menteri Sosial. 

Dalam wawancara itu, Gus Ipul pun berbicara mengenai banyak hal, mulai dari program Makan Bergizi Gratis, rencana program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, hingga donasi untuk Agus Salim yang sempat menghebohkan publik.

Berikut wawancara lengkapnya:

Tanya (T): Bagaimana ceritanya Anda ditunjuk Pak Jokowi menggantikan Ibu Risma yang waktu itu mundur karena jadi calon Gubernur Jawa Timur? Apakah karena pertimbangannya sama-sama Jawa Timur? 

Jawab (J): Tidak ada penjelasan. Ya, takdir politik mungkin membawa saya ke Kementerian Sosial ini. Tentu saya merasa terhormat dengan kepercayaan menjadi Menteri Sosial membantu Presiden. Pada saat eranya Pak Jokowi di bagian akhir. Tiga puluh sembilan hari. 

Kalau ditanya alasannya, kita tidak tahu persis. Karena itu kita anggap kepercayaan ketika dihubungi, tetap menyatakan siap. 

Saya terus terang, ada suatu tantangan untuk bisa membantu Presiden di bidang kesejahteraan sosial. 

Dulu tahun 2004, saya pernah membantu Pak SBY Sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Tetap bisa keliling ke daerah-daerah. Dan sebenarnya sangat beririsan dengan kerja Kementerian Sosial. Jadi ini tinggal teruskan saja. 

(T): Tapi waktu Anda diminta bantu Pak Jokowi sebagai Menteri Sosial, itu surprise atau biasa saja? 

(J): Iya surprise, nggak nyangka aja. 

(T): Waktu itu orang menilai, tolong diluruskan, bahwa penunjukan Anda merepresentasikan Nahdlatul Ulama?

(J): Ya mungkin saja. Kebetulan kan saya Sekjen PBNU. Saya mungkin bisa dianggap representasi dari Nahdliyin itu. Yang kedua juga mungkin punya jejak rekamnya. Yang ketiga mungkin Presiden punya keyakinan mampu menjalankan tugas. Itu levelnya banyak. Tapi yang jelas bahwa ini bagi saya suatu kepercayaan. Harus saya bekerja dengan sungguh-sungguh.

(T): Apakah waktu itu Anda juga merasa (jabatan) ini bakal lanjut? Karena kan pemerintahnya Pak Prabowo katanya berkelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. 

(J): Saya enggak berani berangan-angan saja. Jadi ini nanti kalau lanjut ya Alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah memang sampai di sini. Karena saya merasakan betul ya karier politik ini. Tidak ada yang bisa dihitung seperti kita menghitung angka-angka. Ikuti aja politik itu. Kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak sangka. Jadi karier politik itu kadang-kadang aneh-aneh. Kita terima saja.

Ya kita melakukan apa yang kita yakini. Kita yakin Pak Prabowo waktu itu bisa jadi presiden yang baik. Mampu membawa Indonesia lebih makmur. Itu aja keyakinan kita waktu itu. Alhamdulillah sekarang terpilih. 

(T): Satu di antara program unggulan Pak Prabowo ini adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Boleh enggak diceritakan peran Kemensos atau Menteri Sosial dalam program ini bagaimana?

(J): Salah satunya ya. Ini kan program MBG ini pada akhirnya kan punya dampak luas. Tidak hanya pemenuhan gizi, tapi juga menumbuhkan perekonomian, ikut menyerap tenaga kerja. Banyak sekali efeknya. Bahkan juga bisa memperkuat ketahanan pangan kita. Yang mungkin paling kelihatan di antaranya adalah membuka lapangan kerja. 

Nah, Kementerian Sosial tentu akan merekomendasikan keluarga-keluarga yang tidak mampu, miskin, belum mendapatkan pekerjaan. Bisa kita usulkan menjadi tenaga kerja di dapur-dapur MBG. Ada juga mungkin UMKM-UMKM yang daripada keluarga-keluarga penerima manfaat dari kami yang bisa diserap produknya. 

(T): Jadi ada keluarga UMKM yang selama ini penerima manfaat dari Kementerian Sosial? 

Selama ini masih dalam kategori miskin. Nanti akan bisa masuk bahan-bahan baku. Saya dengar itu 80 persen untuk pemilihan bahan baku. Jadi ini terasa sekali. Ini memang program yang strategis. Program yang diharapkan membuat anak-anak semakin semangat sekolah, mendapatkan asupan gizi. Tapi juga ada semacam menumbuhkan optimisme. Terutama di daerah-daerah yang ada pelayanan dapur untuk Makan Bergizi Gratis. 

(T): Untuk urusan begini Kementerian Sosial itu kan mestinya khatam? Mengurusi dapur umum, ngurusi pembagian makanannya, kan sudah bekerja sehari-hari lah khatam. Tapi dari pengalaman Kementerian Sosial apa yang menjadi catatan supaya untuk diantisipasi pelaksanaan MBG yang melibatkan dapur umum, pembagian logistik dan seterusnya. Apa yang bisa dilakukan sebagai antisipasi?

(J): Yang pertama-tama perencanaan. Saya lihat, MBG ini telah direncanakan dengan baik oleh Badan Gizi Nasional. Terukur dan melalui uji coba, simulasi. Yang tentu akan ada evaluasi yang menyempurnakan pelaksanaannya. Saya ikut menyaksikan bagaimana satu perencanaan itu bisa disusun sedemikian matang sehingga semuanya bisa diukur dengan baik. 

Yang kedua tentu dalam pelaksanaannya nanti perlu evaluasi. Karena ini menyangkut hal yang sangat besar, perlu penyesuaian. Nah, Insya Allah dengan waktu, nanti akan makin sempurna pelaksanaan program ini.

Kalau Kementerian Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya lebih kepada beberapa keluarga penerima manfaat atau penerima manfaat. Jadi ada yang keluarga, ada yang individu yang penerima manfaat. Kita ada beberapa juga program MBG tapi khusus lansia. Khusus untuk penyandang disabilitas. Ada yang seperti itu, mungkin sehari dua kali.

Jadi untuk lansia terlantar dengan lansia di atas 75 tahun. Sehari dua kali kepada 100 ribu lansia seluruh Indonesia. Kita khusus yang lansia dan disabilitas. 

(T):Itu sudah tereksekusi ya?

(J): Sudah, sudah tereksekusi dan dilayani oleh Pokmas. Memang skalanya lebih kecil. Pokmas ini, kita empat orang yang masak. Rata-rata mereka melayani 40 sampai 200 lansia. Ada dua ribu Pokmas. 

Ini menjadi salah satu contoh bagaimana program permakanan lansia ini yang sudah berjalan dua tahun turut memberikan kontribusi untuk daerah itu. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, lalu menumbuhkan ekonomi lokal, sekaligus membuat masyarakat semakin guyub dan rukun. 

(T): Sampai lima tahun ke depan itu harus link dengan programnya Presiden. Apa yang mau dijadikan fokus Kementerian Sosial pada lima tahun ke depan yang ada korelasinya dengan program Presiden? 

(J):  Pertama-tama ya kami diminta memperbaiki data. Ini yang jadi atensi Presiden sejak awal. 

(T): Gara-garanya apa? Pemicunya apa data menjadi fokus? 

(J): Sering kan ada orang mengeluh bahwa banyak sekali mereka yang seharusnya tidak berhak menerima bansos misalnya, justru mereka menerima. Yang mestinya terima malah tidak terima. Dan itu juga menjadi perhatian Presiden dari awal. Presiden pesan kepada kami ‘Itu tolong perbaiki data’. Kalau datanya tidak akurat itu program kita gagal. 

(T): Arahannya seperti apa? 

(J): Sesuai arahan Presiden mengarahkan agar data-data di Kementerian dan lembaga itu dikonsolidasikan. Yang diberi tugas adalah BPS. Selama ini kan Kemensos punya, Bappenas punya, kemudian Kementerian Pemberdayaan juga punya. Punya sendiri-sendiri, PLN punya gitu kan. Ini dikonsolidasi untuk BPS. Insya Allah bulan inilah kalau tidak ada halangan akan dikeluarkan Keppres. Kalau tidak bulan depan, pokoknya sekarang lagi dikebut oleh BPS untuk mengumpulkan data baru. Data baru ini namanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. 

Ini akan mencakup seluruh data penduduk Indonesia. Nanti akan tergambar di situ, ada desil satu, desil dua gitu. Jadi lebih lengkap gitu. Kemudian menjadi referensi bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini kalau terwujud sejak zaman Pak Presiden Prabowo ini lah untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki data tunggal atau satu data. 

(T): Jadi ini targetnya bulan ini atau kalau tidak bulan depan? 

(J): Ya InsyaAllah. Ini lagi diproses terus memang memerlukan waktu ya. Sejak dua bulan atau tiga bulan yang lalu. 

Inilah atensi dari Pak Presiden, yang luar biasa menurut saya. Itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Memang datanya harus diupdate, data ini harus dimutakhirkan. Dan setelah itu nanti kita akan susun satu langkah untuk mencoba mengantisipasi dinamika. Data itu kan dinamis. Ada yang meninggal atau ada yang pindah tempat. Ada yang mungkin naik kelas. Karena mungkin dia ada rezeki, berkah, kemudian usahanya berhasil gitu kan. Ada juga yang belum naik kelas. 

Maka setiap tahun itu ada proses pemutakhiran nanti. Setiap tahun sekali pasti. Tapi dari hari ke hari itu jika nanti akan kita update. Nah ini mekanismenya lagi kita buat. 

(T): Setelah itu selesai apa yang dilakukan? 

(J): Yang pertama-tama adalah perlindungan dan jaminan sosial. Bagaimana mereka yang terbawah ini. Itu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk bentuk bantuan usaha. Hal-hal itu tapi syarat untuk ini. Untuk ini, ini untuk kepentingan ini. Yang penting menjadi hal-hal yang paling mendasar. Yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi bahan pokok. Bahan pokok itu tidak hanya sekedar makanan yang harga satu. Makanan yang juga harus mengandung gizi. Harus diarahkan lah untuk belanja apa, segala macam. Kenapa hal itu butuh pendampingan? 

(T): Apakah dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis mempengaruhi alokasi anggaran di Kementerian Sosial? Kalau di pemerintahan darah kan isunya adalah harus melakukan realokasi anggaran untuk kepentingan ini. Apakah di Kementerian Sosial juga ada? 

(J): Kalau Kementerian Sosial kan pada dasarnya kita memang programnya untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang masuk kategori miskin.

Kementerian Sosial programnya cash transfer. Jadi tidak ada lagi tunai. Jadi semua non-tunai langsung ke rekening-rekening. Menghindari kebocoran. Satu lewat Himbara. Yang kedua lewat PT Pos. Kalau tidak bisa dijangkau dengan bank, mereka akan diantar dengan PT POS.

(T): Menjelang setelah sampai menjadi menteri yang kedua ini di era Pak Prabowo, muncul Anda menjadi orang yang ikut mengurusi konflik donasi untuk Agus Salim. Yang melibatkan para publik figur, melibatkan pengacara terkenal. Gus, bisa nggak dijelaskan? Apa sih yang sebenarnya kita bisa tarik dari konflik itu? Apa ini? 

(J): Yang pertama niat baik saya tidak cukup. Harus ngerti aturan itu. Jadi memang banyak yang belum tahu aturannya. Bagaimana mengumpul, menggalang donasi itu. Iya, harus ada aturannya itu. 

Ini sebenarnya supaya sekalian ini. Iya. Gimana sih caranya, Gus? Supaya orang… Kan boleh juga kan setiap orang aku merasa prihatin terhadap seseorang. Kan sekarang di masyarakat banyak tuh. Terus menggalang donasi itu bagaimana supaya menghindari nabrak aturan itu?

Pertama-tama kita ini bersyukur lah. Sebagai salah satu negara yang paling dermawan. Luar biasa kita ini. Kalau ada lihat orang susah, perlu dibantu itu kita. Langsung. Spontan. Spontan berbondong-bondong. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sendiri juga nggak punya uang gitu kan. Ini hebat. Nilai-nilai luhur itu yang harus kita pertahankan sebagai satu warisan yang luar biasa. 

Nah yang kedua, orang karena spontan kadang-kadang mengumpulkan uang gitu tiba-tiba. Apalagi sekarang ada medsos ya. Lupa kalau untuk mengumpulkan donasi itu harus izin terlebih dahulu. Dan yang izin itu adalah badan atau lembaga. Badan hukum. Lembaga yang berbadan hukum.

(T): Jadi yang boleh menggalang donasi hanya lembaga yang berbadan hukum?

(J): Kalau donasinya diumumkan ya ke publik. Yayasan, berbadan hukum. Pokoknya apa saja lah yang berbadan hukum. Itu dulu yang pertama. Setelah itu kalau misalnya membuka donasinya itu hanya untuk orang satu kabupaten ya cukup dengan bupati. Kalau antar kabupaten. Kalau antar kabupaten kota gubernur, itu pemerintah provinsi ya gubernur. Tapi kalau antar provinsi ya harus dengan kementerian sosial. Cukup jelas itu.

Nah, tapi kalau minta donasinya atau menggalang donasinya lewat medsos kan otomatis itu umumnya antar provinsi. Iya kemensos. Jadi lembaga yayasan ini harus minta izin. Cara izinnya juga mudah. Bukan susah. Kita sudah ada aplikasinya. Yang namanya Pengumpulan Uang dan Barang. Itu tinggal kita buka. Terus izin. Dilampirkan syarat-syaratnya. Selesai. Tidak terlalu lama. Setiap tiga bulan harus dilaporkan hasilnya. Termasuk ke kementerian sosial. Termasuk kalau bisa juga bagus dilaporkan ke mereka yang memberikan donasi. Kalau bisa. 

Bagaimana bentuk laporannya? Kalau uangnya didapat lebih dari Rp500 juta. Harus menggunakan audit yang menyertakan akuntan publik. Kalau di atas Rp500 juta. Kalau di bawah Rp500 juta, audit internal. Begitu saja. 

(T): Jadi kayak Agus Salim itu yang 1 koma sekian M harusnya akuntan publik?

(J): Iya, akuntan publik. Harus dilaporkan dan untuk apa saja terinci. Jadi penggunaannya untuk apa maksudnya? Penggunaannya untuk apa. Dan setelah itu izin lagi tiga bulan. Izin lagi tiga bulan. Karena harus dipertanggungjawabkan. Mengumpulkan donasi itu kan harus dipertanggungjawabkan. 

(T): Meskipun dalam waktu yang tidak lama menjadi menteri, di zaman Pak Jokowi, di era Pak Jokowi, masuk ke era Pak Prabowo, menurut Anda, style di jaman Pak Jokowi sama Pak Prabowo ada bedanya nggak sih? 

(J): Ada samanya, ada sedikit bedanya juga. Kalau Pak Prabowo ini lebih nampak untuk membuat satu team building. Sambil super team. Nampak itu dirancang. Bukan Pak Jokowi tidak melakukan itu. Mungkin dengan cara lain. Tapi yang saya ikut terlibat di dalamnya memang dari awal Pak Prabowo sudah memberikan arahan-arahan yang cukup jelas kepada kami semua tentang hal-hal apa saja yang harus kami lakukan di bidang tugas kita masing-masing. 

Di samping harus menjalankan tugas sesuai tupoksi tetapi harus mengintegrasikan, harus padu, berpadu dengan kementerian lain. Itu dari awal dijelaskan. Dan juga diminta memahami hal-hal yang mungkin menjadi visi-misinya presiden lewat Asta Cita, lewat 17 program strategis. Yang ini tentu membutuhkan konsolidasi untuk bisa menerjemahkan ke dalam. 

Nah kami ini sejak dilantik sampai sekarang konsolidasi ke dalam untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi cita-cita besarnya Presiden. 

(T): Gus dulu itu kan dikesankan Pak Prabowo ini kan galak gitu ya. Kesannya dulu galak gitu kan. Pemarah gitu. Menurut pengalaman Gus Ipul selama jadi mensos dengan Pak Prabowo emang galak gitu ya? 

(J): Saya mengenal Pak Prabowo bukan hanya sejak menjadi menteri, sebelumnya juga lama saya kenal sama beliau. Kalau menurut saya Pak Prabowo itu orangnya terbuka sih, boleh diskusi, dialog gitu. Bahkan di dalam sidang Kabinet beliau menyampaikan kalau memang enggak setuju silakan lho. Sampaikan enggak setuju lho, kita boleh berdebat gitu. Dia beri kesempatan itu, dia buka peluang itu. 

(T): Tapi galak nggak Gus?

(J): Ya enggak sih, menurut saya enggak sih. Ya itu ada waktu kita di Magelang gitu kan, Pak Presiden itu ikut lho. Pak Prabowo itu bukan hanya perintah, bukan hanya ini, tapi ikut semua kegiatannya itu, termasuk pagi baris berbaris beliau ikut lho. Datang juga tepat waktu. 

(T): Wapres juga ikut ya pak? 

(J): Ikut semua. Enggak bukan cuma perintah-perintah, enggak, beliau ikut.

(T): Ada semi-semi militernya gitu juga?

(J): Ya memang kita diajar baris-baris ya, bukan semi-semi militer, memang kita diajari bagaimana. Disiplin militer diajarkan gitu.

(T): Bagaimana upaya Anda menjaga supaya Anda dan seluruh kru di Kementerian Sosial itu selamat? Tidak ada urusan sama KPK. 

(J): Dari awal saya sudah sampaikan sama mereka. ‘Mari kita pensiun, urusannya juga pensiun. Pensiun, urusannya pensiun. Tapi kita pensiun, urusannya belum pensiun.’ 

Dari awal saya masuk ke Kementerian Sosial itu yang pertama saya pesankan kepada teman-teman di sini bahwa Presiden menginstruksikan saya dan Pak Wamen untuk tidak korupsi. 

Perintah pertama ‘Tolong jangan korupsi. Bantu rakyat. Bantu saya, bantu rakyat. Jangan korupsi.’ Nah ini kelihatannya mudah diucapkan tapi perlu diterjemahkan dalam bentuk yang konkret. Nah sampean-sampean ini para sekjen, para dirjen inilah yang harus menerjemahkan ke bawah. 

Bagaimana caranya? Pertama, tata kelola harus baik. Penuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada. Bikin sakitnya harus bagus. Penjagaan korupsinya harus bagus. Prosedur pelayanan publiknya harus transparan. Semua harus kita perbaiki. Tata kelola yang memang menjadi ukuran bagaimana sebuah kementerian itu dinilai baik. Itu semua harus kita penuhi dulu. 

Kemudian ingatkan kalau saya memang ada hal-hal yang miring-miring gitu. Itu dulu lah. Itu dulu yang lain-lain. Mari saya pengen nanti kita semua pensiun urusannya. Pensiun. Pensiun. Saya betul-betul ini minta bantuan sama bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Saya ajak gitu, jangan ngobrol. Dan itu berulang-ulang.

Karena ya di sini ada sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah. Sejarah-sejarah itu saya banyak yang mengingatkan juga. Di Kementerian Sosial ini ngurusi rakyat kecil, tapi tata kelolanya kurang baik. Banyak jebakan-jebakan batman, segala macam itu diingatkan. 

Saya Insya Allah niat saya membantu presiden, arahan-arahan presiden saya laksanakan. Insyaallah kalau kita nggak punya niat menyelewengkan jabatan, tidak korupsi. Insyaallah nanti tidurnya nyenyak gitu aja semua. Iya, iya. Saya gitu, saya aja gitu. Ya semua akhirnya alhamdulillah semua mau mendukung. Ya saya itu ingatkan. Saya tolong diingatkan kalau memang miring-miring. Itu kuncinya itu.(tribun network/fah/dod)