BUMN: PLN

  • Ketika Warga Tanjung Priok Menolak Pembangunan SUTET, Takut Datangkan Masalah Kesehatan hingga Buat Harga Rumah Turun
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        1 Februari 2025

    Ketika Warga Tanjung Priok Menolak Pembangunan SUTET, Takut Datangkan Masalah Kesehatan hingga Buat Harga Rumah Turun Megapolitan 1 Februari 2025

    Ketika Warga Tanjung Priok Menolak Pembangunan SUTET, Takut Datangkan Masalah Kesehatan hingga Buat Harga Rumah Turun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga menolak keras pembangunan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) di Jalan Swasembada Barat 1 RT 03, RW 09, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
    Pasalnya, sejumlah warga merasa dirugikan dengan adanya
    pembangunan SUTET
    tersebut.
    “Kalau mau jujur tadinya keberatan, karena tiba-tiba ada di sini siapa yang enggak keberatan?” Ungkap salah seorang warga bernama Nailul Haq (65) saat diwawancarai di lokasi, Kamis (30/1/2025).
    Pembangunan SUTET
    itu diduga berawal dari PT PLN membeli dua rumah warga yang ada di Jalan Swasembada Barat 1.
    Nailul mengatakan, kedua rumah itu dibeli seharga Rp 3 Miliar dan Rp 2,5 Miliar. Usai dibeli, kedua warga yang memiliki rumah itu pindah secara diam-diam.
    Awalnya, warga tak mengetahui tanah bekas rumah itu akan dibangun SUTET. Kemudian, pihak PLN menggusur kedua rumah itu dan tanahnya digunakan untuk membangun SUTET.
    Hal itu lah yang membuat warga kaget dan melakukan penolakan. Sejumlah warga mengaku tak pernah mendapat sosialisasi tentang pembangunan SUTET tersebut.
    “Karena tadinya enggak ada sosialisasi. Pas pertama kali melihat kita enggak engeh,” tambah Nailul.
    Senada dengan Nailul, warga lain bernama Rahel (40) juga mengaku tak mendapat sosialisasi dari pihak PLN terkait pembangunan SUTET.
    Padahal rumah Rahel sendiri berada persis di depan proyek pembangunan SUTET tersebut.
    “Enggak ada, enggak ada sama sekali. Cuma kata PLN mereka udah sosialisasi ke RT, RW, ama kelurahan,” ucap Rahel.
    Namun, Rahel sendiri mengaku, tak mendapatkan sosialisasi apa pun dari pihak RT, RW, dan kelurahan.
    Bukan hanya tak mendapat sosialisasi, penolakan muncul karena proses pembangunan SUTET dianggap menganggu dan merugikan warga.
    Nailul mengaku area depan rumahnya rusak atau hancur imbas banyaknya truk molen yang lewat.
    “Karena kan mobil lewat teras hancur semua,” terang Nailul.
    Kemudian, Nailul juga protes karena banyaknya cipratan semen ke pagar rumahnya dari pembangunan SUTET itu.
    Selain merugikan secara materiil, warga mengaku proses pembangunan SUTET ini mendatangkan masalah kesehatan.
    Sebab, pembangunan SUTET ini kerap mengeluarkan aroma solar yang begitu menyengat.
    “Kita sampai pusing kaya vertigo,” ucap salah seorang warga bernama Rebeca (55).
    Tak hanya itu, proses pembangunan SUTET juga kerap dilakukan hingga dini hari sehingga membuat warga tidak nyaman saat beristirahat di dalam rumahnya.
    Di sisi lain, sejumlah warga juga khawatir harga rumahnya akan menurun jika dijual karena berada dekat dengan SUTET.
    “Harganya jomplang karena adanya pembangunan SUTET otomatis rumah saya jadi turun harganya,” ucap Rahel.
    Rahel memperkirakan, harga rumahnya akan turun sekitar 50 persen apabila SUTET yang tengah dibangun berdiri.
    Selain itu, warga juga khawatir sertifikat rumahnya ditolak apabila ingin mengajukan pinjaman uang ke bank karena lokasinya dekat dengan SUTET.
    Meski mendapat berbagai penolakan, proses
    pembangunan SUTET di Tanjung Priok
    terlihat tetap berjalan.
    “Ini jalan terus (pembangunannya) mesinnya aja nyala itu,” ucap Nailul.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, proses pembangunan SUTET yang tengah dilakukan sedang dalam tahap pengeboran tanah menggunakan mesin untuk mendirikan pondasi.
    Rahel mengaku kesal karena proses pembangunan tetap dilakukan meski warga sudah memberikan berbagai penolakan.
    “Sebenarnya, kita kesal juga sih, cuma mau gimana,” ucap Rahel.
    Rahel berharap agar proses pembangunan SUTET bisa diberhentikan.
    “Diberhentikan saja, Ini bukan titik awal kan, jadi kembalikan aja ke titik awal,” ungkap Rahel.
    Pasalnya, kata Rahel, pembangunan SUTET ini harusnya dilakukan di wilayah Papanggo, Jakarta Utara.
    Namun, karena ditolak oleh warga sana, akhirnya pembangunan justru dilakukan di Jalan Swasembada.
    Warga lain bernama Suhaemi (55) berharap, agar pihak PLN bisa duduk bersama dengan warga untuk membahas pembangunan SUTET ini.
    “Kita maunya PLN duduk bareng sama warga untuk bahas hal ini,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Peran Pembiayaan Dalam Mendorong ESG & Energi Berkelanjutan

    Video: Peran Pembiayaan Dalam Mendorong ESG & Energi Berkelanjutan

    Jakarta, CNBC Indonesia – CNBC Indonesia menggelar ESG Sustainability Forum 2025 dengan tema”ESG dan Pembiayaan Hijau untuk Ekonomi RI yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Acara ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat integrasi ESG dalam berbagai sektor dan memperkuat ekosistem pembiayaan hijau.

    Selengkapnya saksikan dialog Syarifah Rahma bersama Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono, EVP Transisi Energi dan Keberlanjutan PT PLN (Persero) Kamia Handayani, Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Donny Arsal, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tonny Wenas di CNBC Indonesia, Jumat (31/01/2025).

  • Bappenas Beberkan Sederet Tantangan Penerapan ESG di Indonesia

    Bappenas Beberkan Sederet Tantangan Penerapan ESG di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) membeberkan tantangan penerapan Environmental, Sustainability, Governance (ESG) di Indonesia.

    Deputi Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN / Kepala Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi menjadi negara maju pada 2024, harus ada komitmen terhadap penggunaan sumber energi dan keberlanjutan di bidang lingkungan hingga iklim.

    “Tapi untuk menuju ke sana banyak tantangannya, mulai dari penurunan keanekaragaman hayati, climate change, polusi, triple climate change. Ini terjadi di Indonesia,” kata Leonardo, dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Selain itu, dia menambahkan, Indonesia juga masih memiliki ketergantungan terhadap sumber energi yang menggunakan batubara, meski sudah ada komitmen untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai net zero emission di 2060.

    Menurutnya, pemerintah juga sudah memiliki rencana untuk menurunkan ketergantungan terhadap PLTU yang beroperasi dengan batubara dengan cara meningkatkan sumber energi bersih secara bertahap, meskipun sampai saat ini banyak sumber daya energi lain yang belum termanfaatkan, seperti gas alam, tenaga air, dan lainnya.

    Selain itu, Menurut Leonardo, ada beberapa masalah supaya Indonesia transisi ke energi bersih. Pertama, menurutnya, pembangkit listrik untuk energi bersih membutuhkan dana investasi yang besar, karena teknologi yang mahal.

    “Kedua kita ingin menerapkan lebih banyak energi alternatif, apakah berdasarkan arus laut, wind turbine, tapi lagi-lagi standar, setidaknya ada 3 kendala atau tantangan yang pertama adalah perlu standar lebih baik untuk mengawal transisi ini” katanya.

    Kemudian, lanjut, Leonardo, teknologi pembangkit listrik energi bersih dikuasai oleh negara barat. Hal itu, juga dapat menjadi tantangan karena butuh kerja sama dengan negara lain baik di sisi teknologi maupun pembiayaan.

    “Jadi kita butuh percepatan dan sudah ada apakah itu startup kerjasama PLN dengan startup bisa dimanfaatkan,” kata Leonardo.

    Selain itu permasalahan ketiga adalah, upaya pemotongan anggaran pemerintah demi penghematan. .

    “Ketiga, pendanaan dalam beberapa hari terakhir. Berita pemotongan anggaran apakah ini akan menghambat apa yang bisa dilakukan?” kata Leonardo.

    Sehingga ia mengusulkan untuk terus memanfaatkan sumber-sumber pendanaan lain yang bisa dimanfaatkan. Seperti kolaborasi dengan swasta, lembaga lain.

    (hsy/hsy)

  • Dukung Asta Cita Ketahanan Pangan, Bupati Garut Resmikan Bantuan Cold Storage dari PLN UID Jabar Untuk Bumdes Motekar

    Dukung Asta Cita Ketahanan Pangan, Bupati Garut Resmikan Bantuan Cold Storage dari PLN UID Jabar Untuk Bumdes Motekar

    JABAR EKSPRES – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat meresmikan fasilitas Cold Storage di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Motekar, Desa Samudera Jaya, Kabupaten Garut pada 30 Januari 2025.

    Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN.

    Peresmian dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin dan General Manager PLN UID Jabar, Agung Murdifi, sebagai bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo.

    Melalui program Desa Pesisir Berdaya PLN, PLN UID Jabar memberikan bantuan peningkatan kapasitas UMKM dengan fokus pada pabrik es dan cold storage di Desa Samudera Jaya.

    Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan perikanan serta mendukung kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha di daerah pesisir.

    Bupati Garut, Barnas Adjidin, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi PLN dalam mendukung sektor perikanan di wilayahnya.

    “Bantuan cold storage ini menjadi solusi penting bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan di Desa Samudera Jaya. Dengan adanya fasilitas penyimpanan yang lebih baik, kualitas ikan akan tetap terjaga, harga di tingkat nelayan lebih stabil, dan daya saing produk perikanan meningkat,” ujarnya.

    General Manager PLN UID Jabar, Agung Murdifi, menegaskan komitmen PLN UID Jabar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program TJSL.

    “Kami berharap fasilitas ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi nelayan dan UMKM di Desa Samudera Jaya. PLN UID Jabar terus berupaya mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan,” katanya.

    Ketua Bumdes Motekar, Jois Harsa, menyambut baik bantuan ini dan menyampaikan bahwa kini dia dapat dengan mudah dan murah memperoleh es batu untuk mendukung usaha disektor perikanan.

    “Dulu beli es per balok ke tasik dengan harga Rp. 50.000 dgn waktu tunggu 1 hari, sekarang dengan adanya pabrik es bisa beli es balok dengan harga Rp. 25.000 dan bisa langsung didapat tanpa menunggu kiriman lagi,” ungkapnya.

    Sebagai desa pesisir, sebagian besar masyarakat Desa Samudera Jaya berprofesi sebagai nelayan tradisional dengan keterbatasan alat tangkap dan kapasitas kapal.

  • Token Listrik Diskon 50% di Januari Belum Diinput, Bisa Hangus?

    Token Listrik Diskon 50% di Januari Belum Diinput, Bisa Hangus?

    Bisnis.com, JAKARTA – Diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah masih bisa dinikmati hingga Februari 2025.

    Pemberian diskon listrik 50% yang telah berlaku sejak Januari 2025 itu diberikan kepada pelanggan rumah tangga PLN daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

    Bagi pelanggan pascabayar, diskon tarif listrik 50% berlaku otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025.

    Sementara itu, pelanggan prabayar juga langsung mendapat diskon 50% saat membeli token pada periode 1 Januari-28 Februari 2025, atau dengan kata lain pelanggan bisa mendapat energi (kWh) dua kali lipat dari biasanya. 

    Sebagai contoh, jika pelanggan listrik 900 VA membeli token dengan nominal Rp200.000, jumlah kWh yang didapat menjadi 289 kWh (normalnya 144,5 kWh).

    Contoh pembelian token listrik PLN dengan diskon 50% di salah satu aplikasi perbankan./BisnisPerbesar

    Lantas, apakah token listrik diskon 50% yang sudah dibeli pada Januari 2025, tetapi belum diinput bisa hangus?

    Masa Aktif Token Listrik

    PLN melalui akun resmi media sosialnya @plnmobile menjelaskan bahwa apabila masih terdapat sisa kWh maupun nomor token listrik yang belum diinputkan, token tersebut tidak akan hangus sehingga dapat digunakan pada bulan berikutnya.

    “Token listrik tidak memiliki masa aktif. Namun, akan kadaluarsa apabila tidak digunakan melampaui 50 kali transaksi berikutnya,” jelas PLN. 

    Contohnya, apabila pelanggan hari ini melakukan transaksi pembelian, kemudian disimpan (belum di-input) sampai dengan pelanggan melakukan transaksi pembelian kembali sebanyak 50 kali transaksi maka nomor token yang tadi belum di-input/disimpan akan kadaluarsa.

    “Untuk nomor transaksi pembelian token yang ke-51 dan seterusnya maka saat diinput ke kWh meter. Mohon untuk selanjutnya tidak menyimpan nomor token dalam kurun waktu yang terlalu lama,” kata PLN.

  • PT PAL Amankan Kontrak Berjalan Rp42,32 Triliun di 2025

    PT PAL Amankan Kontrak Berjalan Rp42,32 Triliun di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan manufaktur di bidang maritim PT PAL Indonesia mengamankan kontrak berjalan (on-hand) senilai Rp42,32 triliun pada 2025, meningkat 7,01% dari prognosa 2024.

    Capaian tersebut tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 yang telah disahkan oleh Kementerian BUMN dan Defend ID dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    “Dengan kontrak berjalan senilai Rp42,32 triliun, PT PAL siap mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan dan kemandirian industri pertahanan,” ujar Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod melalui siaran pers, Jumat (31/1/2025).

    Kaharuddin menegaskan bahwa pencapaian ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan PT PAL dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

    Saat ini, kata dia, PT PAL tengah menggarap berbagai proyek strategis, termasuk alutsista pesanan Kementerian Pertahanan RI dan TNI Angkatan Laut, produk non-alutsista untuk eksplorasi energi pesanan PT PLN dan PT Pertamina, serta kapal ekspor pesanan Uni Emirat Arab dan Filipina.

    “Keberhasilan ini membuktikan bahwa produk PT PAL mampu bersaing dengan produsen global. Hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah dan kepercayaan yang semakin besar dari pasar internasional,” kata Kaharuddin. 

    Pendapatan PT PAL pada 2025 diproyeksikan berasal dari berbagai sektor, termasuk proyek pertahanan dalam dan luar negeri, pembangunan kapal selam sebagai bagian dari program strategis nasional, serta sektor non-pertahanan seperti pemeliharaan dan perbaikan (Harkan), rekayasa umum, dan elektrifikasi.

    “Sektor pertahanan tetap menjadi tulang punggung utama pendapatan kami. Namun, kami juga terus mengembangkan sektor non-pertahanan untuk memperkuat daya saing dan mendiversifikasi sumber pendapatan,” ujar Kaharuddin.

    Dalam mencapai target RKAP 2025, imbuh dia, PT PAL telah menyiapkan strategi bisnis yang komprehensif, meliputi peningkatan kapabilitas SDM, optimalisasi teknologi dan inovasi guna meningkatkan daya saing global, serta pengembangan produk pertahanan berteknologi tinggi yang memenuhi standar internasional.

    Selain itu, PT PAL juga memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung ekosistem industri pertahanan nasional.

    “Target kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga kontribusi aktif dalam pembangunan sosial, khususnya melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional PT PAL,” tandas Kaharuddin.

    RUPS Defend ID yang dipimpin oleh Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin, turut dihadiri jajaran direksi dari PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, dan PT Dirgantara Indonesia.

    Agenda utama mencakup penetapan klasifikasi risiko perusahaan, rencana kerja dan anggaran program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), serta key performance indicator (KPI) direksi dan dewan komisaris tahun 2025. Dengan strategi yang solid dan sinergi antar-BUMN pertahanan, PT PAL optimistis mencapai target bisnis sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

  • Kisruh Pagar Laut di Bekasi Seret Nama Ridwan Kamil, Jubir Beri Klarifikasi

    Kisruh Pagar Laut di Bekasi Seret Nama Ridwan Kamil, Jubir Beri Klarifikasi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM – Nama eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disinggung Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka terkait pagar laut di Perairan Kampung Paljaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

    Politikus yang akrab disapa Oneng ini pun meminta Ridwan Kamil menjelaskan soal izin yang diberikan Pemprov Jabar kepada perusahaan terkait yang memasang pagar bambu sepanjang delapan kilometer itu.

    Pasalnya, menurut Oneng kawasan yang tertanam pagar bambu itu sudah ditetapkan sebagai zona energi PLTU untuk PLN.

    Terkait hal ini, Juru Bicara Ridwan Kamil Juwanda buka suara, ia mengakui sempat ada kerja sama antara PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dengan Pemprov Jabar pada 2023 silam.

    “Kerja sama tersebut terkait sewa-menyewa lahan daratan milik Pemprov Jawa Barat untuk akses jalan masuk menuju pelabuhan dan industri perikanan rakyat,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (31/1/2025).

    Keepakatan itu pun dijalani PT TRPN dengan Pemprov Jabar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

    “Sehingga secara aturan teknisnya tidak sampai melibatkan gubernur,” ujarnya.

    Kerja sama dengan PT TRPN pun hanya sebatas area akses masuk di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paljaya yang berada di daratan, bukan di area perairan.

    Oleh karena itu, pembangunan pagar laut yang dilakukan oleh PT TRPN di luar kesepakatan kerja sama dengan Pemprov Jabar.

    “Untuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut menjadi kewenangan pusat. Sehingga pihak TRPN harus mengurus persetujuannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” turunnya.

    Juwanda menambahkan, perizinan pembangunan kawasan pelabuhan dan industri perikanan rakyat pun menjadi tanggung jawab PT TRPN, bukan Pemprov Jabar.

    “Informasi yang kami terima, perusahaan itu juga telah mengakui kesalahan dan siap dikenakan sanksi administrasi,” kata Juwanda.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Hashim Blak-blakan Sebut JETP Program Gagal: Banyak Omon-omon

    Hashim Blak-blakan Sebut JETP Program Gagal: Banyak Omon-omon

    Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai Just Transition Energy Partnership (JETP) sebagai program gagal. 

    Menurutnya, program bantuan pendanaan transisi energi senilai US$20 miliar atau setara Rp325,94 triliun (asumsi kurs Rp16.297 per dolar AS) itu hanya omong kosong.

    Hashim bercerita dirinya bertemu dengan utusan khusus dari Presiden Amerika Serikat (AS) bernama John Podesta di Baku, Azerbaijan beberapa waktu lalu. Hashim mengatakan, Podesta menanyakan kelanjutan JETP. 

    Namun, Hashim mengatakan, JETP gagal karena tak ada satu dolar pun dana dikucurkan AS untuk Indonesia demi transisi energi. Ini termasuk dana hibah US$5 miliar dalam total keseluruhan komitmen JETP sama sekali tidak ada yang mengalir.

    “Banyak omon-omon ternyata. Ya, hibah US$5 miliar. Dalam US$20 miliar ternyata tidak ada. Itu ada khusus dalam JETP itu. US$5 miliar itu akan hibahkan apabila dana tersedia,” ungkap Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

    Adik Presiden Prabowo Subianto itu pun mengonfirmasi hal ini kepada stakeholder di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero). Hashim lalu mendapat konfirmasi bahwa memang benar tidak ada dana JETP yang masuk ke RI.

    “Setelah dicek kapan bisa dihibahkan. ‘Siap’ mereka bilang oh maaf tidak tersedia. Ini realita Pak. Yang saya dengar dari kawan-kawan PLN. Ya. So, ini saya kira kita jangan harapan ya US$20 miliar,” ucap Hashim.

    Dalam kesempatan yang sama, Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani membenarkan ucapan Hashim. Kamia menyebut belum ada anggaran dari JETP yang masuk untuk mendanai proyek transisi energi PLN.

    “Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Hashim tadi, JETP memang sampai saat ini belum secara konkret ya membiayai proyek dari PLN,” katanya.

    Kendati demikian, berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pendanaan transisi energi dari skema JETP untuk Indonesia baru masuk sebesar US$500 juta atau Rp7,76 triliun (asumsi kurs Rp15.521) pada Agustus 2024 lalu.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pendanaan tersebut berasal dari Uni Eropa dan International Partners Group (IPG) yang dipimpin AS dan Jepang. 

    “Ada dua tuh dari Uni Eropa, sudah dengan SMI, kemudian yang satu lagi dari IPG, dari United States [AS]. Uni Eropa kalau tidak salah US$500 juta,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

    Dadan menuturkan, pendanaan dari dua sumber tersebut langsung disalurkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan pengelola dana JETP, untuk proyek panas bumi (geothermal).  

    “Kemudian diarahkan juga ke SMI untuk proyek geothermal. Kan itu yang ditunjuk sama pemerintah untuk yang di SMI,” tutur Dadan.

  • Akhir Masa Jabatan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian: Bawa Manfaat Berkelanjutan

    Akhir Masa Jabatan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian: Bawa Manfaat Berkelanjutan

    TRIBUNJATIM.COM, CILEGON – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon yang digelar pada Kamis, 30 Januari 2025, Wali Kota Cilegon, H. Helldy Agustian, menyampaikan pidato penutup masa jabatannya.

    Acara yang berlangsung pukul 10.00 WIB ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, serta perwakilan masyarakat.

    Dalam pidatonya, Wali Kota Helldy Agustian menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat selama kurang dari 4 tahun memimpin Kota Cilegon. Ia menegaskan bahwa berbagai pencapaian yang telah diraih merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi semua pihak.

    Selama masa kepemimpinannya, Wali Kota Helldy Agustian fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan visi “Cilegon Baru yang Modern dan Bermartabat”.

    Beberapa proyek strategis yang berhasil dilaksanakan antara lain:

    ·        Pembangunan palang pintu kereta api, Gedung MUI, fasilitas UMKM, rumah sakit baru, dan empat SMP Negeri baru.

    ·        Perbaikan Jalan Lingkar Selatan (JLS) dengan bantuan dana sebesar Rp112 miliar dari Kementerian PUPR, serta tambahan anggaran Rp26 miliar untuk pengembangan lebih lanjut.

    ·        Pembangunan Jalan Kembar dengan pembebasan lahan di KM 97 seluas 2,4 hektare dan pembangunan 12 titik gorong-gorong di Citangkil hingga Ciwandan senilai Rp17 miliar.

    ·        Peresmian Mall Pelayanan Publik yang menyediakan 126 jenis layanan sebagai bentuk kolaborasi antarinstansi.

    Kota Cilegon menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki pabrik pengolahan sampah Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) hibah dari PLN senilai hampir Rp10 miliar.

    Selain itu, rencana bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp102 miliar untuk perluasan pengolahan sampah sedang dalam proses.

    Tak hanya itu, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama.

    Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain:

    ·        Beasiswa penuh sarjana untuk 4.000 penerima yang tersebar di berbagai universitas negeri di Indonesia, 24 universitas swasta di Banten, serta di Yaman dan Mesir.

    ·        Pelatihan keterampilan dan vocational training untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

    ·        Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon menjadi 78,83 pada tahun 2024, menempatkannya sebagai peringkat ketiga tertinggi setelah Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.

    ·        Penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 12,69 persen di tahun 2020 menjadi 6,08 % di tahun 2024.

    Kota Cilegon berhasil mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,71 % , memastikan seluruh warga memiliki akses penuh terhadap layanan kesehatan berkualitas.

    Kota Cilegon semakin dikenal di tingkat nasional dan regional. Kota ini dipercaya sebagai Ketua Komisariat Wilayah 3 APEKSI yang mencakup DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, serta Sekretaris Umum Nasional AKKOPSI yang beranggotakan 362 kabupaten/kota di Indonesia. Prestasi lainnya termasuk meraih Juara 1 dalam kompetisi inovasi di NTB dan Juara 2 di Lampung.

    Wali Kota Helldy Agustian mengakui bahwa Kota Cilegon saat ini menghadapi defisit anggaran akibat penyelenggaraan Pilkada dan program-program yang telah berjalan.

    Namun, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, termasuk honor daerah untuk guru agama.

    Dengan penuh kerendahan hati, Wali Kota Helldy Agustian memohon maaf atas segala kekurangan selama masa jabatannya dan berharap pemerintah selanjutnya dapat melanjutkan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Life is more than just a game—it’s a challenge that demands resilience, fairness, joy, and friendship. Kita semua adalah mitra dalam pertumbuhan dan perkembangan Kota Cilegon. Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi amal jariyah dan membawa manfaat yang berkelanjutan bagi kita semua,” ucap Wali Kota Helldy Agustian menutup pidatonya. 

  • Listrik 1.873 Pelanggan Terdampak Banjir Jakarta Kembali Nyala

    Listrik 1.873 Pelanggan Terdampak Banjir Jakarta Kembali Nyala

    Jakarta

    PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya menyampaikan 1.873 pelanggan di beberapa wilayah Jakarta yang mengalami pemadaman listrik kemarin, kini kembali pulih. General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran mengatakan pemulihan ini berhasil dilakukan berkat kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.

    “Kami berterima kasih atas dukungan dan koordinasi yang baik dari semua pihak terkait dalam proses pemulihan ini,” ujar Lasiran dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

    Lasiran menjelaskan pemulihan ini dapat berjalan lancar dengan dukungan dari 2.136 personel PLN siaga banjir. Selama dua hari ini, petugas PLN terus memantau lokasi terdampak.

    “Selama 2 hari, petugas PLN terus memantau lokasi terdampak dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan percepatan pemulihan pasokan listrik,” tambah Lasiran.

    Pihaknya akan tetap siaga dan memantau wilayah rawan banjir selama kondisi curah hujan masih tinggi. Dia juga mengimbau kepada pelanggan untuk tetap waspada dan mengutamakan keselamatan dengan memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi kering sebelum menyalakan kembali perangkat elektronik.

    Apabila terjadi kondisi darurat, pelanggan dapat menghubungi Contact Center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile yang siap melayani 24 jam.

    Sebelumnya, banjir yang melanda Jakarta pada 28 Januari 2025 menyebabkan genangan di beberapa wilayah. Di antaranya, Jalan Bumi Citra Idaman, Jalan Boulevard Raya Ruko Mutiara Taman Palem, Jalan Manyar, dan Rusun BCI di Jakarta Barat, serta Jalan Karma Yudha dan Jalan Pegangsaan Dua Kelapa Gading.

    (acd/acd)