Xcloud.id

BUMN: PLN

  • Cara Dapatkan Diskon Listrik 50 Persen Februari 2025, Buruan sebelum Kehabisan

    Cara Dapatkan Diskon Listrik 50 Persen Februari 2025, Buruan sebelum Kehabisan

    PIKIRAN RAKYAT – Masih ada diskon listrik 50 persen selama Februari 2025. Diskon ini hanya diberikan sejak Januari 2025 lalu dan hanya berlaku dua bulan. Setelahnya, masyarakat akan mendapat tarif normal layanan kelistrikan.

    Diskon ini diberikan pemerintah setelah sebelumnya menaikkan PPN 12 Persen. Tujuan diberikannya diskon ini adalah untuk meringankan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah berbaik hati dengan memberikan diskon instan tersebut.

    Cara dapatkan diskon listrik 50 persen Februari 2025

    Berikut selengkapnya untuk pelanggan prabayar:

    Unduh aplikasi PLN Mobile Daftar akun terlebih dahulu. Jika sudah punya akun, login menggunakan email dan password. Cari dan pilih menu “Token & Pembayaran”. Masukkan ID Pelanggan (IDPEL) yang biasanya terdiri atas 11-12 digit angka. Akan muncul pilihan nominal token mulai dari Rp5.000 hingga Rp1.000.000. Pilih sesuai kebutuhan. Jika sobat PR memiliki voucer diskon, masukkan kode voucher pada kolom yang tersedia. Klik “Lanjutkan Pembayaran”. Pilih metode pembayaran yang diinginkan, bisa transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit. Ikuti instruksi pembayaran hingga selesai.
    Token listrik dengan diskon 50 persen Februari 2025 akan otomatis masuk ke meteran. Cara dapatkan diskon listrik 50 persen bagi pelanggan pascabayar Unduh aplikasi PLN Mobile Daftar akun terlebih dahulu. Jika sudah punya akun, login menggunakan email dan password. Pilih menu “Token & Pembayaran” yang terletak di halaman utama aplikasi. Masukkan nomor ID pelanggan atau nomor meter listrik yang tertera pada meteran listrik. Akan muncul daftar tagihan listrik yang harus dibayar. Pilih tagihan yang ingin dibayar. Klik tombol “Lanjutkan Pembayaran”. Sobat PR akan diberikan beberapa pilihan metode pembayaran seperti transfer via virtual account bank atau menggunakan dompet digital. Pilih metode pembayaran. Ikuti instruksi pembayaran sampai selesai Sobat PR akan menerima notifikasi konfirmasi, diskon listrik 50 persen Februari 2025 akan didapat.

    Demikian cara mendapatkan diskon listrik 50 persen selama Februari 2025 yang masih berlaku. Segera dapatkan diskon ini sebelum kehabisan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Damkar Jember Hadapi Sejumlah Persoalan, Apa Saja?

    Damkar Jember Hadapi Sejumlah Persoalan, Apa Saja?

    Jember (beritajatim.com) – Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari kendaraan operasional hingga ketersediaan sarana pemadaman api di sejumlah titik.

    “Mau dibilang apa? Kondisi riil kami, pengadaan kendaraan damkar di Jember terakhir pada 2014 kalau tidak salah. Sementara untuk mobilitas coverage afrea 31 kecamatan, di Mako (Markas Komando) hanya ada dua unit kendaraan,” kata Kepala UPT Damkar Jember Ahmad Sidiq, Sabtu (1/2/2025).

    Sementara itu di tiga pos, yakni Kalisat, Ambulu, dan Rambipuji, hanya ada tiga unit. “Untuk manajemen wilayah kebakaran, prosedur operasional standarnya, kami harus 15 menit sampai di lokasi kebakaran. Jadi sangat kurang sekali,” kata Sidiq.

    Sidiq mencontohkan pemadam kebakaran Pos Kecamatan Rambipuji yang memiliki wilayah kerja hingga Kecamatan Tanggul, Sumberbaru, dan Kencong. Dengan jarak perjalanan yang jauh, kendaraan pemadam baru sampai ke lolasi kebakaran kurang lebih satu jam.

    “Bandingkan dengan Kota Batu yang punya tiga kecamatan, tapi mobil damkarnya 15-20 unit. Kita yang punya 31 kecamatan, hanya punya lima unit mobil dan sudah berusia lanjut. Mudah-mudahan ke depan ada akselerasi dari pemerintah daerah, perhatian khusus di samping kami mengajukan hibah ke pemerintah pusat,” kata Sidiq.

    Sidiq sempat menyampaikan masalah ini saat bertemu Bupati Hendy Siswanto, di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat (31/1/2025). “Perlu ada pos baru lagi di Tanggul. Tapi tentu perlu tambahan tenaga dan sarana mobil,” kata Hendy.

    Tak hanya mobil pemadam. Hidran di Jember sebagai lokasi mengambil air juga minim. Hanya ada lima buah di kawasan kota yang berfingsi, yakni di Jalan Sentot, Jalan Gajah Mada, Jalan Kartini, Jalan PB Sudirman, dan Johar Plasa.

    Pasukan damkar berharap lebih banyak hidran yang difungsikan. “Menurut teman-teman, ada sembilan hidran. Tentunya dengan melihat volume air yang ada. Kalau volume air berkurang, meski ada hidran aka terkendala,” kata Hendy.

    Hendy memandang perlu ada uji coba pengaktifan hidran. “Apakah menganggu kondisi jaringan perpipaan pelanggan PDAM. Saya menyampaikan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (yang membawahi UPT Damkar) agar berkoordinasi dengan PDAM,” katanya.

    Hendy juga menyarankan damkar berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara terkait mitigasi dan sosialisasi arus rendah. “Saat pergantian musim hujan ke kemarau, akan jadi problem kalau tidak ada sosialisasi kabel-kabel rumah tangga yang di-jumper. Arus rendah ini berbahaya sekali karena berpotensi menyebabkan kebakaran,” katanya.

    Mengatasi kekurangan mobil pemadam, Hendy menyarankan Damkar Jember melakukan kerja sama antarkabupaten, yang melibatkan Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, terkait perbatasan. Apabila terjadi kebakaran di perbatasan, kita bisa meminta bantuan tetangga-tetangga sebelah,” katanya.

    Hendy juga menerima laporan soal tidak adanya inspektur dan analis damkar di Jember. Seorang inspektur damkar harus menjalani pendidikan untuk menguasai kompetensi lebih tinggi soal penanganan kebakaran.

    “Inspektur damkar ini yang memprogramkan mitigasi dan menjadi motor utama. Ini jadi pekerjaan rumah Satpol PP untuk menaikkan grade teman-teman dengan menyekolahkan mereka, dan menyediakan anggarannya,” katanya.

    Sementara itu, analis damkar bertugas menangani tata kelola administrasi keuangan dan perencanaan. “Karena damkar ini, meskipun tidak ada accident, harus ada pelatihan -pelatihan periodik dan simulasi. Analis ini yang punya kompetensi ini,” kata Hendy. [wir]

  • Pemerintah Ingin Dividen BUMN Dioptimalkan Melalui Danantara

    Pemerintah Ingin Dividen BUMN Dioptimalkan Melalui Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat diluncurkan pada kuartal I/2025. Melalui BPI Danantara, pemerintah ingin dividen BUMN dapat dioptimalisasi.

    Sebagai landasan hukum, RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sudah disetujui pada rapat tingkat I Komisi VI DPR RI hari ini, Sabtu (1/2/2024). RUU ini kemudian akan dibawa ke rapat tingkat II Paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025) untuk dapat disahkan menjadi UU.

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjabarkan beberapa pokok materi penting di dalam RUU BUMN. Pertama, yaitu pemberian kuasa atribusi kepada menteri sebagai wakil pemerintah.

    “Kedua, pendirian dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan dividen BUMN,” kata Supratman dalam rapat tingkat I Komisi VI DPR RI, Sabtu (1/2/2025).

    Ketiga, RUU tersebut juga mengatur penguatan tata kelola BUMN melalui pemisahan fungsi regulator, pemegang saham dan pengawas BUMN sertai pengaturan koordinasi tentang menteri dan badan.

    “Dan pemisahan kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar lebih lincah untuk menjalankan aksi korporasi. Diharpakan dapat memperkuat daya saing BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang sudah dicanangkan Bapak Presiden Prabowo,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin Djenod mengatakan terdapat tujuh BUMN dengan aset jumbo yang akan menjadi pilot project atau proyek percobaan Danantara. 

    Tujuh perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID. 

    “Iya saya pikir tujuh itu yang mewakili seluruh BUMN dan itu menjadi istilahnya pilot project,” ujar Kaharuddin saat ditemui awak media di Jakarta pada Selasa (19/11/2024).

    Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). 

    Selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.400 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan bakal meningkat hingga mencapai angka US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

    Sementara itu, Kepala BPI Danantara Muliaman D. Hadad menuturkan bahwa jumlah BUMN yang dikelola kemungkinan akan bertambah seiring adanya peraturan baru yang kelak mengakomodasi gerak Danantara.  

    “Nanti akan ada perubahan peraturan yang kami ajukan sehingga kemudian pengalihan ini bisa berjalan sesuai dokumen undang-undang. Sementara tujuh [BUMN] ini, nanti akan ada tambahan,” ucapnya.

  • Periode Kedua Diskon Token Listrik 50 Persen, Cek Syarat dan Ketentuannya!

    Periode Kedua Diskon Token Listrik 50 Persen, Cek Syarat dan Ketentuannya!

    Jakarta: Memasuki periode kedua diskon tarif listrik 50 persen, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya insentif yang diberikan oleh pemerintah.
     
    Kesempatan ini sangat berharga dan tidak boleh dilewatkan, terutama bagi rumah tangga yang ingin menghemat pengeluaran bulanan.
     
    Seperti diketahui, pemerintah memberikan program diskon tarif listrik 50 persen pada Januari dan Februari 2025. Pemerintah memberikan program diskon tarif listrik 50 persen ini sebagai upaya untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya beli.

    Diskon tarif ini hanya berlaku untuk pelanggan PLN dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.
     

    Batas pembelian token listrik dengan diskon 50 persen
    Meski begitu, pembelian token nggak bisa seenaknya. Tetap ada batasannya.
     
    Berikut penghitungan kasar batas maksimal pembelian token listrik dengan diskon 50 persen:
     
    1. Daya 450 VA:
    Maksimal pemakaian: 324 kWh (720 jam nyala).
    Tarif listrik: Rp415 per kWh.
    Total tarif: Rp134.460.
    Diskon maksimal: Rp67.230 per bulan.
     
    2. Daya 900 VA:
    Maksimal pemakaian: 648 kWh (720 jam nyala).
    Tarif listrik: Rp1.352 per kWh.
    Total tarif: Rp876.096.
    Diskon maksimal: Rp438.048 per bulan.
     
    3. Daya 1.300 VA:
    Maksimal pemakaian: 936 kWh (720 jam nyala).
    Tarif listrik: Rp1.444,70 per kWh.
    Total tarif: Rp1.351.519.
    Diskon maksimal: Rp675.760 per bulan.
     
    4. Daya 2.200 VA:
    Maksimal pemakaian: 1.584 kWh (720 jam nyala).
    Tarif listrik: Rp1.444,70 per kWh.
    Total tarif: Rp2.287.205.
    Diskon maksimal: Rp1.143.602 per bulan.
     

    Cara mendapatkan diskon token listrik 50%
    Dilansir dari laman resmi PLN, berikut langkah-langkah pembelian token listrik dengan diskon 50 persen melalui aplikasi PLN Mobile:

    Pilih ID Pelanggan atau Nomor Meter.
    Masuk ke aplikasi PLN Mobile dan pilih menu “Kelistrikan”.
    Pilih ID Pelanggan/No Meter untuk pembelian token.
    Pilih Nominal Token.
    Pilih opsi pembelian token di menu “BELI TOKEN”.
    Tentukan nominal token, lalu tekan “LANJUTKAN PEMBAYARAN”.
    Lakukan Pembayaran.
    Pilih metode pembayaran yang tersedia, kemudian tekan “BAYAR”.
    Selesaikan pembayaran sesuai batas waktu yang diberikan.
    Terima Notifikasi.
    Setelah pembayaran berhasil, pelanggan akan menerima notifikasi berisi detail transaksi dan kode token yang bisa langsung digunakan.

    Jangan lewatkan kesempatan untuk memanfaatkan insentif ini ya Sobat Medcom!

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Bulan Ini Terakhir Isi Token Listrik Diskon 50%, Cek Batas Maksimalnya

    Bulan Ini Terakhir Isi Token Listrik Diskon 50%, Cek Batas Maksimalnya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT PLN (Persero) mengungkapkan diskon tarif listrik sebesar 50% masih berlaku hingga saat ini. Adapun, program tersebut sudah berjalan mulai 1 Januari 2025 hingga Februari 2025.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sempat menjelaskan bahwa potongan tarif listrik 50% dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme yang berbelit bagi mereka yang tergolong daya tersebut.

    “Kami menginformasikan bahwa paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan PLN daya 2.200 VA ke bawah sudah bisa dinikmati mulai 1 Januari 2025,” ujar Darmawan beberapa waktu yang lalu.

    Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberian diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025.

    Pada pelaksanaannya, untuk pelanggan pascabayar potongan tarif 50% berlaku otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025. Sementara bagi pelanggan prabayar cukup membeli setengah (50%) dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di manapun.

    “Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun,” ujar Darmawan.

    Sementara itu, berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia pada pusat pelayanan pelanggan melalui PLN Mobile, disebutkan bahwa diskon tarif listrik 50% untuk pembelian token pada golongan pelanggan 450 VA sampai dengan 2.200 VA berlaku batas maksimal setara dengan pemakaian listrik selama 720 jam nyala per bulan.

    Berikut ketentuan batas maksimal pembelian token listrik dengan diskon 50% berdasarkan daya listrik pelanggan, dan perkiraan biaya maksimal per bulannya:

    1. Daya 450 VA

    Maksimal pembelian token setara 324 kWh (setara 720 jam nyala) per bulan.

    Dalam kondisi normal, biaya maksimal pengeluaran tarif listrik per bulannya diperkirakan bisa mencapai Rp 134.460. Hitungan ini berasal dari tarif listrik daya 450 VA sebesar Rp 415 per kWh, dikalikan dengan maksimal penggunaan listrik dalam kWh atau dalam hal ini 324 kWh.

    Dengan adanya diskon 50%, maka maksimal biaya yang dikeluarkan pelanggan 450 VA pada Januari-Februari 2025 diperkirakan sebesar Rp 67.230 per bulan.

    2. Daya 900 VA

    Maksimal pembelian token setara 648 kWh (setara 720 jam nyala) per bulan.

    Dalam kondisi normal, biaya maksimal pengeluaran tarif listrik per bulannya diperkirakan bisa mencapai Rp 876.096. Hitungan ini berasal dari tarif listrik daya 900 VA non subsidi sebesar Rp 1.352 per kWh, dikalikan dengan maksimal penggunaan listrik dalam kWh atau dalam hal ini 648 kWh.

    Dengan adanya diskon 50%, maka maksimal biaya yang dikeluarkan pelanggan 900 VA pada Januari-Februari 2025 diperkirakan sebesar Rp 438.048 per bulan.

    3. Daya 1300 VA

    Maksimal pembelian token setara 936 kWh (setara 720 jam nyala) per bulan.

    Dalam kondisi normal, biaya maksimal pengeluaran tarif listrik per bulannya diperkirakan bisa mencapai Rp 1,35 juta. Hitungan ini berasal dari tarif listrik daya 1.300 VA sebesar Rp 1.444,70 per kWh, dikalikan dengan maksimal penggunaan listrik dalam kWh atau dalam hal ini 936 kWh.

    Dengan adanya diskon 50%, maka maksimal biaya yang dikeluarkan pelanggan 1.300 VA pada Januari-Februari 2025 diperkirakan sebesar Rp 676.000 per bulan.

    4. Daya 2200 VA

    Maksimal pembelian token setara 1.584 kWh (setara 720 jam nyala) per bulan.

    Dalam kondisi normal, biaya maksimal pengeluaran tarif listrik per bulannya diperkirakan bisa mencapai Rp 2,28 juta. Hitungan ini berasal dari tarif listrik daya 2.200 VA sebesar Rp 1.444,70 per kWh, dikalikan dengan maksimal penggunaan listrik dalam kWh atau dalam hal ini 1.584 kWh.

    Dengan adanya diskon 50%, maka maksimal biaya yang dikeluarkan pelanggan 2.200 VA pada Januari-Februari 2025 diperkirakan sebesar Rp 1,14 juta per bulan.

    (fab/fab)

  • Tangis Histeris Asmawati Rumahnya Dieksekusi Pengadilan, Padahal Punya SHM: Bukan Tanah Sengketa

    Tangis Histeris Asmawati Rumahnya Dieksekusi Pengadilan, Padahal Punya SHM: Bukan Tanah Sengketa

    TRIBUNJATIM.COM – Ratusan penghuni Cluster Setia Mekar di Jalan Bumi Sani, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, melakukan penolakan atas eksekusi Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Kelas II, Kamis (30/1/2025).

    Salah satunya adalah Asmawati warga Perumahan Bekasi Timur Permai RW 12 yang tidak kuasa menahan tangis saat rumah yang sudah ditempati lebih kurang 30 tahun harus dieksekusi.

    Wanita berusia 65 tahun ini meluapkan emosi menolak eksekusi rumahnya oleh tim petugas PN Cikarang Kelas II.

    Bukan tanpa sebab, Asmawati kecewa atas eksekusi rumah yang ditempatinya itu.

    Apalagi ia menegaskan, lahan rumahnya tidak berstatus sengketa.

    Namun, kata Asmawati, mengapa tim PN Cikarang yang saat itu datang ke kediamannya bersama pihak kepolisian, TNI, hingga PLN, justru mendadak melakukan eksekusi. 

    “Tanah saya tidak dalam keadaan sengketa, lengkap semua suratnya, saya juga pensiunan dari pemerintah,” ungkap Asmawati saat ditemui di sekitar lokasi kediamannya pada Kamis (30/1/2025).

    Asmawati beberapa kali menghela napas dan meneteskan air mata lantaran emosi.

    Ia memaparkan, tanah seluas 220 meter persegi yang ia tempati saat ini, dibeli dari seorang penjual bernama Unat.

    Pembelian dilakukan saat dirinya masih berdinas sebagai bidan di wilayah Puskesmas Aren Jaya, Kota Bekasi, pada tahun 1980.

    Pasca eksekusi, wanita yang mengenakan kerudung warna cream ini hanya diam terpaku.

    “Kenangan semua dengan suami saya di rumah yang saya beli dari nol ini, sirna semua,” paparnya.

    Diberitakan, warga melakukan penolakan dengan menggelar aksi agar PN Cikarang Kelas II tidak melakukan eksekusi rumahnya pada Kamis (30/1/2025).

    Seorang penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Bari mengatakan, mereka menolak eksekusi karena sejumlah penghuni di perumahan tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

    Aksi saling dorong antara warga penghuni dan aparat gabungan terjadi saat pihak Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Kelas II merencanakan eksekusi lahan di Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Kamis (30/1/2025). (TribunBekasi.com/Rendy Rutama Putra)

  • Token Listrik Diskon 50 Persen Bisa Hangus? Ini Faktanya!

    Token Listrik Diskon 50 Persen Bisa Hangus? Ini Faktanya!

    Jakarta: Masyarakat kembali disuguhkan dengan diskon 50 persen untuk pembelian token listrik dalam periode Februari 2025. 
     
    Namun, banyak pelanggan masih bertanya-tanya, apakah token listrik diskon ini akan hangus jika tidak langsung digunakan? 
     
    Jangan khawatir, dikutip dari Instagram PLN Mobile, pihak PLN memastikan bahwa token listrik tidak memiliki masa berlaku, sehingga tetap bisa digunakan setelah promo berakhir.
    Token listrik tidak akan kedaluwarsa
    PLN juga menegaskan bahwa sisa kWh dari token diskon tidak akan hilang selama tidak ada perubahan pada daya, nama pelanggan, tarif, atau data lainnya di sistem PLN.  Artinya, pelanggan tetap bisa menggunakan token kapan saja sesuai kebutuhan.

    Namun, pelanggan perlu memasukkan token sesuai urutan pembelian. Jika masih ada token lama yang belum digunakan, pastikan untuk menginputnya terlebih dahulu sebelum membeli yang baru untuk menghindari kendala teknis.
     

    Tips menggunakan token listrik agar tidak bermasalah
    Agar pembelian dan penggunaan token listrik tetap lancar, dalam unggahan tersebut juga diberikan beberapa tips dari PLN:

    1. Gunakan token sesuai urutan pembelian

    Jangan menyimpan token terlalu lama agar tidak mengalami kegagalan saat menginput ke kWh meter.

    2. Periksa sisa token secara berkala

    Pastikan jumlah kWh masih mencukupi sebelum melakukan pembelian berikutnya.

    3. Atur pembelian sesuai kebutuhan

    Jangan terburu-buru membeli dalam jumlah besar jika pemakaian listrik tidak terlalu tinggi.
     
    Promo ini hanya berlaku hingga Februari 2025, sehingga pelanggan disarankan untuk memanfaatkannya dengan optimal. Dengan pengelolaan listrik yang cermat, diskon ini bisa menjadi peluang besar untuk menghemat biaya bulanan lho.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Diskon Tarif Listrik 50 Persen Masih Berlaku pada Februari 2025, Ini Kata PLN – Halaman all

    Diskon Tarif Listrik 50 Persen Masih Berlaku pada Februari 2025, Ini Kata PLN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan diskon tarif listrik 50 persen masih berlaku sepanjang Februari 2025.

    Untuk itu, pelanggan PLN bisa menikmati tarif listrik diskon 50 persen sampai tanggal 28 Februari 2025.

    Melalui akun resmi Instagram PLN, @pln_id, masyarakat diimbau untuk tidak perlu terburu-buru karena pelanggan prabayar dan pascabayar bisa menikmati tarif diskon tersebut sepanjang periode yang sudah ditetapkan.

    “TIDAK PERLU BURU-BURU!!! Diskon Tarif Listrik 50 persen dari Pemerintah untuk pelanggan rumah tangga (R) prabayar dan pascabayar dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA masih berlaku hingga akhir Februari 2025,” 

    “Diskon ini diberikan otomatis tanpa registrasi. Kamu bisa menggunakannya kapan saja dalam periode yang ditentukan,” tulis keterangan dalam unggahan Instagram PLN, @pln_id. 

    Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberian diskon 50 persen diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa potongan tarif listrik 50 persen dapat dinikmati secara otomatis.

    Pemberian diskon listrik 50 persen juga tanpa mekanisme yang berbelit bagi mereka yang tergolong daya tersebut.

    Teknis mendapatkan diskon listrik 50 persen, untuk pelanggan pascabayar potongan tarif 50 persen berlaku otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025.

    Sementara itu, bagi pelanggan prabayar cukup membeli setengah (50 persen) dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di manapun.

    “Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50 persen pada saat bayar listrik,” kata Darmawan, dikutip dari web.pln.co.id.

    “Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50 persen akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun,” paparnya.

    Batas Maksimal Beli Token Listrik Diskon 50 Persen

    Pembatasan pembelian token listrik sesuai daya terpasang dilakukan untuk memastikan semua pelanggan mendapatkan diskon listrik secara merata.

    Selengkapnya, inilah batas maksimal pembelian token listrik tarif diskon 50 persen sesuai daya terpasang sebagai berikut:

    1. Daya 450 VA

    Maksimal pembelian token listrik: 324 kWh
    Harga listrik per kWh: Rp 415
    Total maksimal pembelian token listrik: Rp 134.460
    Diskon listrik maksimal: Rp 67.230

    2. Daya 900 VA

    Maksimal pembelian token listrik: 648 kWh
    Harga listrik per kWh: Rp 1.352
    Total maksimal pembelian token listrik: Rp 876.096
    Diskon listrik maksimal: Rp 438.048

    3. Daya 1.300 VA

    Maksimal pembelian token listrik: 936 kWh
    Harga listrik per kWh: Rp 1.44,70
    Total maksimal pembelian token listrik: Rp 1,35 juta
    Diskon listrik maksimal: Rp 676.119

    4. Daya 2.200 VA

    Maksimal pembelian token listrik: 1.584 kWh
    Harga listrik per kWh: Rp 1.444,70
    Total maksimal pembelian token listrik: Rp 2,28 juta
    Diskon listrik maksimal: Rp 1,14 juta

    Jumlah Pelanggan yang Berhak Dapatkan Token Listrik Diskon 50 Persen

    Adapun secara rinci pelanggan yang berhak mendapatkan tarif diskon listrik 50 persen dalam periode Januari-Februari 2025 adalah sebagai berikut:

    Pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA sebanyak 24,7 juta pelanggan;
    Pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA sebanyak 38 juta pelanggan;
    Pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 VA sebanyak 14,1 juta pelanggan;
    Pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA sebanyak 4,6 juta pelanggan.

    (Tribunnews.com/Latifah)

  • Termasuk Kota Lama, Ini 8 Jalan di Semarang yang Sudah Bebas Kabel Udara

    Termasuk Kota Lama, Ini 8 Jalan di Semarang yang Sudah Bebas Kabel Udara

    TRIBUNJATENG.COM – Sejumlah wilayah di Kota Semarang sudah bebas kabel udara.

    Total ada delapan wilayah dan jalan di Kota Semarang yang sudah bebas kabel udara.

    Wilayah lainnya diharapkan segera menyusul.

    Keberadaan kabel listrik yang semrawut dan mengganggu pemandangan kerap menjadi persoalan di berbagai daerah. 

    Bahkan, beberapa kabel sampai menjuntai ke tanah hingga membahayakan pengendara jalan.

     Namun, media sosial baru-baru ini diramaikan dengan video yang menampilkan sejumlah sudut Kota Semarang, Jawa Tengah tampak rapi tanpa ada kabel di udara.

    Dalam video yang diunggah oleh akun @wisatase***, Senin (20/1/2025), beberapa bangunan terlihat lebih rapi, dengan pemandangan langit tanpa terhalang kabel.

    “Begini view Kota Semarang yang sudah bebas kabel di udara,” tulis pengunggah. 

    Lantas, benarkah Kota Semarang kini bebas kabel di udara?

    Program Semarang bebas kabel sejak 2022 Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Semarang, Agung Putranto mengatakan, pencopotan kabel-kabel di udara telah berlangsung sejak 2022.

    “Kita lakukan bertahap, seperti saat ini di Jalan Pemuda,” kata Agung saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

    Dikutip dari laman Jatengprov, inisiasi Kota Semarang tanpa kabel berlangsung di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendrar Prihadi.

    Kabel yang dimaksud adalah kabel jaringan internet.

    Sebab, jumlah operator saat ini semakin banyak, sehingga memenuhi tiang kabel di Kota Semarang.

    Untuk mewujudkan ide tersebut, Pemkot Semarang menggandeng Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sebagai sebagai penyedia jaringan komunikasi sekaligus yang menaungi anggota jasa internet agar bisa memindahkan kabel ke bawah tanah dengan menggunakan konsep ducting, Ducting adalah sistem saluran yang mengalirkan kabel di dalam bangunan.

    Rencananya, penerapan kabel bawah tanah ini akan diberlakukan untuk semua jenis kabel, termasuk milik Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (APJATEL), TELKOM, hingga PLN

    Wilayah bebas kabel udara di Semarang

    Agung menjelaskan, hingga 2025, Pemkot Semarang terus berkomitmen mewujudkan Kota Semarang bebas kabel.

    “Di tahun 2025, Jalan Gajahmada sudah 100 persen bebas kabel udara,” ujarnya.

    Selain itu, beberapa kawasan lainnya di Kota Semarang juga sudah bebas kabel di udara, seperti Jalan Imam Bonjol dan Jalan Pemuda.

    “Sejak awal Januari kita lakukan penataan kabel udara untuk turun di ducting. Sampai saat ini, alhamdulillah untuk kedua ruas jalan tersebut tinggal punyanya Telkom yang belum turun ke ducting,” jelas dia dia.

    Berikut delapan ruas jalan di Semarang yang sudah bebas kabel internet di udara:

    Jalan Gajahmada
    Jalan Pemuda
    Jalan Imam Bonjol
    Jalan Ahmad Yani
    Jalan Pandanaran
    Kawasan Simpanglima
    Jalan Pahlawan
    Jalan Mataram.

    Saat ini, penyedia internet juga sedang berproses untuk menurunkan kabel udara di Jalan Ahmad Yani dan Pandanaran.

    “Setelah turun ke ducting, maka akan dilakukan pemotongan. Untuk Jalan Ahmad Yani dan Pandanaran target pemotongan di akhir Februari,” pungkasnya. (Kompas.com)

  • Transisi Energi Butuh Dana Besar Bos!

    Transisi Energi Butuh Dana Besar Bos!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi keras hasil survei yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) yang mengkritik kinerja 100 hari pertama para menteri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam survei tersebut, Bahlil mendapat salah satu skor terendah, terutama dalam kebijakan energi dan lingkungan. Namun, ia menilai kritik tersebut tidak berdasar karena transisi energi dari batu bara membutuhkan anggaran yang besar.

    Celios baru-baru ini merilis hasil survei yang menilai kinerja para menteri dalam 100 hari pertama kabinet Merah Putih. Bahlil termasuk di antara menteri yang dipertahankan dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi), tetapi dalam survei tersebut, ia menempati posisi ketiga terendah dalam kinerja keseluruhan.

    Dalam aspek kebijakan energi dan lingkungan, Bahlil bahkan berada di peringkat kedua terbawah, hanya sedikit lebih baik dari Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri HAM Natalius Pigai yang mendapat skor terendah.

    Laporan Celios menyebutkan salah satu alasan buruknya penilaian terhadap Bahlil adalah ketidakjelasan arah kebijakan pensiun dini pembangkit listrik batu bara, meskipun G-20 telah menyerukan transisi energi selama kepemimpinan Brasil pada 2024. Namun, Bahlil menolak keras penilaian tersebut.

    “Survei itu menulis bahwa kementerian saya belum menentukan arah kebijakan transisi ke energi terbarukan. Saya bertanya-tanya, ini (survei) pesanan asing kah? Ini era kolonial baru di bangsa ini?” ujar Bahlil dalam acara Beritasatu Economic Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    “Masa kita disuruh paksa untuk mempensiunkan PLTU-PLTU itu? Siapa yang membiayai? Dijanji ada lembaga donor yang membiayai. Mana ada? Sampai sekarang belum ada,” tambahnya.

    Bahlil menegaskan Indonesia tetap berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara, tetapi hanya jika ada pendanaan yang memadai. Ia menolak anggapan bahwa negara harus mengalokasikan APBN untuk pensiun dini pembangkit batu bara, mengingat kebutuhan energi domestik yang masih tinggi.

    “Masa kita harus memaksa dana APBN atau PLN membuat bon baru lagi untuk membiayai? Kita mau, tetapi ada uangnya. Kalau enggak ada duitnya, sorry bos. Kita harus memproteksi kebutuhan energi dalam negeri dulu. Jadi harus fair,” tambahnya.

    Saat ini, 67% listrik Indonesia masih berasal dari batu bara, meskipun pemerintah tengah mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan hidro. Untuk mengurangi emisi karbon tanpa mengorbankan pasokan listrik nasional, Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan teknologi penangkapan karbon (carbon capture technology) sebagai solusi jangka menengah. Namun, ia mengakui biaya penerapan teknologi ini masih dalam tahap perhitungan.

    Pada 2022, saat menjadi ketua G-20, Indonesia berhasil mendapatkan skema pendanaan iklim senilai $20 miliar melalui Just Energy Transition Partnership (JETP). Dari jumlah tersebut, US$ 10 miliar berasal dari dana publik yang dikumpulkan oleh negara maju melalui International Partners Group (IPG), yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Sisanya berasal dari lembaga keuangan internasional, dengan tambahan US$ 1,5 miliar dari IPG.

    Namun, hingga kini, menurut Bahlil, dana tersebut belum benar-benar dikucurkan untuk pensiun dini pembangkit batu bara di Indonesia.

    Sementara itu, Deputi Menteri ESDM Eniya Listiani Dewi menambahkan Indonesia masih dalam tahap evaluasi untuk menentukan apakah benar-benar perlu menghentikan pembangkit batu bara seperti yang diminta dalam skema JETP.

    Salah satu negara pendonor dalam JETP adalah Norwegia, yang menjanjikan US$ 250 juta melalui dana investasi iklimnya. Tahun lalu, Norwegian Climate Investment Fund mengalokasikan US$ 29,6 juta untuk proyek energi terbarukan di Indonesia, termasuk panel surya atap, kombinasi tenaga surya dan baterai, serta proyek tenaga air. Selain itu, Asian Development Bank (ADB) juga telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan sebesar US$ 500 juta untuk mendukung transisi energi Indonesia.