Xcloud.id

BUMN: PLN

  • ESDM: Generasi muda jadi kunci perbaikan kebijakan energi masa depan

    ESDM: Generasi muda jadi kunci perbaikan kebijakan energi masa depan

    Jakarta (ANTARA) – Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Lana Saria mengemukakan bahwa generasi muda memiliki peluang menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan energi yang jauh lebih baik sesuai dengan perkembangan teknologi dan globalisasi serta seimbang antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan.

    Salah satu pemahaman untuk generasi muda adalah bagaimana transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) terus dijalankan oleh pemerintah di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat.

    Lana dalam keterangan di Jakarta, Kamis menjelaskan, total kapasitas terpasang pembangkit EBT pada tahun 2024 mencapai 15 Gigawatt (GW) atau 15 persen dari total pembangkit sebesar 101 GW.

    “Pada periode 2025- 2034 direncanakan penambahan 71 GW pembangkit dimana 72 persennya berasal dari EBT dan energy storage,” jelas Lana.

    Selain itu, penggunaan biodiesel juga terus ditingkatkan. Produksi biodiesel tahun 2024 mencapai 13,15 juta KL untuk pelaksanaan program B35. Program ini dapat menghemat devisa sebesar 9,33 miliar dolar AS atau Rp147,5 triliun.

    “Mulai tahun 2025 program mandatori ini meningkat menjadi B40,” kata Lana usai pembukaan lomba debat energi antarmahasiswa di Jakarta, Rabu (5/2).

    Pemerintah, lanjut Lana berharap melalui debat ini, para peserta tidak hanya menunjukkan kecakapan berbicara dan berargumentasi, tetapi juga mampu memperlihatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu energi yang kompleks.

    “Saya tentunya menyampaikan terima kasih kepada Dunia Energi selaku penyelenggara acara ini beserta peserta dari berbagai perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam mewujudkan acara ini,” jelas Lana.

    Keluar sebagai juara dalam lomba debat ini adalah Tim Pertamina dari Universitas Pertamina setelah unggul dari Santai Well dari Institut Teknologi PLN. Sementara Tiryata UPN Veteran Jakarta dan Sigmaxxim Universitas Diponegoro ditetapkan sebagai pemenang juara 3 bersama.

    Direktur Utama PT Visi Dunia Energi, Hidayat Tantan selaku penyelenggara lomba debat tersebut menyatakan Tim Pertamina berhasil menjadi juara dengan keunggulan sangat tipis.

    “Pemahaman tema debat tentang transisi energi berhasil dikuasai dengan baik oleh para peserta. Namun dewan juri tetap harus memilih mana yang lebih unggul dari berbagai parameter yang telah ditetapkan,” kata Tantan.

    Dewan juri yang terdiri dari Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak, Dosen Program Studi Manajemen Produksi Media, Fikom Universitas Padjadjaran Rachman Ridatullah, serta Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro yang bertindak sebagai juri tamu dari pemerintah.

    Ada enam tema yang dikupas secara mendalam para peserta debat di babak empat besar mulai dari penggunaan energi fosil di era transisi energi, peran perbankan dalam membiayai pengembangan green energy, peran sumber daya manusia dalam transisi energi Indonesia, kebijakan pemerintah dalam wujudkan ketahanan energi, pengembangan energi baru terbarukan, serta hilirisasi.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemen Imipas-PLN berdayakan warga binaan Lapas Nusakambangan soal FABA

    Kemen Imipas-PLN berdayakan warga binaan Lapas Nusakambangan soal FABA

    Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) bersama PT PLN (Persero) bersinergi untuk memberdayakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah, dalam pemanfaatan dan produksi Fly Ash and Bottom Ash (FABA) agar bernilai ekonomis.

    “PLN bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berkomitmen meningkatkan keterampilan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan bahwa melalui program bertajuk Nusakambangan Berdaya, PLN akan membangun fasilitas pemanfaatan dan produksi FABA serta memberikan pelatihan dan pendampingan bagi warga binaan Lapas Nusakambangan dalam memanfaatkan FABA menjadi bahan baku infrastruktur yang bernilai guna tinggi.

    Kolaborasi itu tercermin melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Imipas Agus Andrianto dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Rabu (5/2) di PLTU Adipala, Cilacap.

    Agus mengapresiasi penuh peran PLN untuk meningkatkan keterampilan warga binaan sehingga mampu menjadi bekal kemandirian secara ekonomi ketika warga binaan kembali ke masyarakat.

    Menurutnya, PLN memiliki produk FABA yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Produk FABA bisa dimanfaatkan menjadi beragam infrastruktur bernilai guna tinggi seperti substitusi semen, bahan baku beton, paving blok, batako, tetrapod hingga media tanam.

    “Kami mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama PLN untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang akan menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan,” ucapnya.

    Baginya, hal itu sebagai langkah besar bersama untuk mendukung peningkatan skill dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas utamanya bagi warga binaan Lapas Nusakambangan.

    Di tempat yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan Lapas.

    Dia menuturkan bahwa seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami ingin memastikan bahwa pembangkit PLN tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” kata Darmawan.

    Darmawan menjelaskan FABA adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berkualitas.

    Ke depannya, hasil olahan FABA dari warga binaan lapas diharapkan mampu menjadi produk-produk berkualitas sehingga dapat menciptakan ekonomi sirkuler yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dengan harga yang lebih terjangkau.

    “Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat nyata sehingga setelah selesai menjalani masa pembinaan, warga binaan Lapas dapat memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” kata Darmawan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • UU BUMN Disahkan, Ini Sederet Dampaknya – Page 3

    UU BUMN Disahkan, Ini Sederet Dampaknya – Page 3

    Terpisah, Ekonom Josua Pardede mengatakan,BP Danantara dirancang sebagai superholding BUMN untuk mengelola aset kekayaan negara secara lebih optimal dan efisien. Total aset awal yang akan dikelola diperkirakan mencapai Rp 9.085 triliun (sekitar USD 605 miliar), yang akan mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah di luar APBN.

    Mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan fiskal dan defisit APBN, keberadaan Danantara dapat memberikan pendanaan alternatif bagi pembangunan nasional. Indonesia membutuhkan pengelola aset negara yang setara dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia) untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Oleh sebab itu urgensi BP Danantara cukup mendesak, tetapi harus didukung oleh regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan pemangku kepentingan.

    Beberapa peluang BP Danantara dalam jangka pendek antara lain: pertama. Danantara akan mengelola aset dari Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN besar (Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID). Kedua, dengan model yang mirip dengan Temasek, Danantara berpotensi menarik lebih banyak investor strategis global. Ketiga, sebagai penyedia pendanaan alternatif, Danantara dapat membantu proyek strategis seperti hilirisasi industri dan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah.

    Beberapa hambatan dalam jangka pendek antara lain governance di mana bila tidak ada tata kelola yang kuat, badan ini bisa menjadi tempat penyalahgunaan aset negara. Jadi diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa Danantara tetap independen dari intervensi politik berlebihan.

    Ketiga, jika pengelolaan aset BUMN tidak optimal, maka dapat berpotensi menggerus nilai perusahaan negara.Jadi secara keseluruhan, keberadaan BP Danantara cukup mendesak, terutama untuk mempercepat investasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara. Peluang dalam jangka pendek cukup besar, terutama dalam menarik investasi asing dan mendukung proyek pemerintah. Hambatan utama adalah belum adanya payung hukum dan tantangan tata kelola, yang harus diselesaikan sebelum operasional dimulai.

  • AHY harap perbanyak pembangunan PLTS terapung seperti di Waduk Cirata

    AHY harap perbanyak pembangunan PLTS terapung seperti di Waduk Cirata

    PLTS terapung Cirata ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan produksi listrik juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengharapkan semakin banyak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung seperti yang ada di Waduk Cirata, Jawa Barat.

    “PLTS terapung Cirata ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan produksi listrik juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya kita tahu energi bersih seperti PLTS macam ini memang kita harus terus kembangkan ke depan, karena Indonesia memiliki potensi yang besar,” kata AHY usai peninjauan Waduk dan PLTS terapung Cirata, Jawa Barat, Kamis.

    AHY mengatakan, banyaknya bendungan di Indonesia berpotensi untuk dikembangkan PLTS terapung seperti di Cirata dimana fasilitas ini hanya menempati empat persen dari total luas permukaan air waduk, dan bisa menghasilkan 192 Megawatt (MW).

    “Karenanya, saya berharap ada pengembangan berikutnya untuk makin meningkatkan produksi listrik baik kebutuhan industri maupun rumah tangga, mengingat di Indonesia ini banyak sekali bendungan di Jawa ada, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dan di bagian Indonesia lainnya juga ada,” ujar AHY.

    Pengembangan itu, kata AHY diharapkan dengan kajian analisis yang baik mengingat pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan membutuhkan nilai investasi yang tidak sedikit. PLTS terapung Cirata sendiri pada awal pembangunannya dengan kapasitas 145 MW, membutuhkan biaya Rp1,7 triliun.

    “Semangatnya adalah semakin banyak kita menggunakan energi terbarukan, maka kita bisa mereduksi karbon dioksida (CO2), dan ini semangat dunia agar kita bisa menjaga bumi kita dari krisis iklim dan juga tentunya untuk anak cucu kita. Serta arahan bapak presiden Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada energi, pangan dan air bersih bisa diwujudkan dengan kehadiran bendungan produktif dan optimal sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

    Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kemenkoinfra, Muhammad Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa pemerintah saat ini memiliki tiga proyek PLTS terapung yang akan dilaksanakan di Bendungan Karangkates (Jawa Timur), Saguling (Jawa Barat), dan Singkarak (Sumatera Barat).

    “Itu PPA nya sudah ditandatangani, jadi ini sedang mau dibangun,” kata Rachmat.

    Di lokasi yang sama, Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara PLN, Rachmanoe Indarto mengungkapkan bahwa untuk tiga PLTS terapung yang akan dibangun, memiliki kapasitas beragam guna mendukung operasional di regionalnya masing-masing.

    “Untuk yang Karangkates itu 100 MW, kemudian Singkarak sama Saguling kalau tidak salah masing-masing 60 MW,” tutur Rachmanoe

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Siapkan RUKN Dukung Target Net Zero Emission 2060

    Pemerintah Siapkan RUKN Dukung Target Net Zero Emission 2060

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah menargetkan Net Zero Emission (NZE) pada 2060, termasuk di sektor produksi listrik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyiapkan strategi melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) untuk mendukung transisi energi di Indonesia.

    Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Ir Wanhar, menjelaskan bahwa RUKN berisi kebijakan ketenagalistrikan yang mencakup proyeksi permintaan (demand), optimasi ketersediaan (supply), serta rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik.

    “RUKN ini disusun berdasarkan KEN (kebijakan energi nasional) dan melibatkan pemerintah daerah provinsi, yang nantinya diputuskan dengan keputusan menteri,” ujarnya dalam acara Local Media Community 2025 dengan tema ‘Menavigasi Transisi dan Swasembada Energi: Peran dan Peluang Media Lokal’ di Surabaya, Rabu (5/2/2025).

    Dokumen RUKN ini menjadi referensi utama bagi para pelaku usaha penyedia tenaga listrik, termasuk PLN, dalam menyusun rencana bisnisnya. Nantinya, RUKN akan diikuti dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang disusun oleh pemerintah provinsi.

    Dalam upaya mencapai NZE 2060, industri pembangkit tenaga listrik akan berperan signifikan. Hingga saat ini, terdapat 65 industri pembangkit listrik di Indonesia, termasuk PLN.

    “Dalam jenis pembangkit masih menggarap fosil. Energi fosil masih mendominasi kemudian dalam kepemilikan pembangkit saat ini sudah berimbang antara PLN dengan yang non-PLN,” jelasnya.

    Transisi energi menuju NZE akan dilakukan bertahap dengan menggantikan batubara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik dengan green ammonia (NH3). Namun, batubara tetap akan digunakan hingga 2060 dengan campuran bioenergi.

    Saat ini, pencampuran batubara dengan bioenergi masih dalam tahap persiapan. “Dari mulai yang kecil, apabila nanti sudah memungkinkan harganya, sudah terjangkau (dimulai),” ungkapnya.

    Strategi ini diyakini dapat menurunkan emisi karbon dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan penggunaan energi dari biotermal, air, angin, dan matahari untuk pembangkit listrik.

    “Selanjutnya kita mulai tahun 2032 insya Allah kita akan gunakan PLTN atau nuklir,” katanya.

    Sementara itu, untuk pembangkit listrik tenaga air, pemerintah merencanakan penggunaan pump storage, yaitu sistem penyimpanan air laut yang dipompa dan digunakan pada puncak beban.

    Pemerintah menargetkan pada 2027, sebanyak 74 persen pembangkit listrik akan menggunakan energi terbarukan. Selain itu, produksi listrik diproyeksikan terus meningkat dengan konsumsi per kapita yang naik menjadi 3.990 kWh pada 2045 dan mencapai 5.000 kWh pada 2060. [beq]

  • UMKM di Makassar merasa terbantu berkat diskon listrik PLN

    UMKM di Makassar merasa terbantu berkat diskon listrik PLN

    Pedagang toko klontong Wahidah (38) warga Kota Makassar yang bisa langsung mendapatkan potongan token sebesar 50 persen. ANTARA/HO-Humas PLN (B)

    UMKM di Makassar merasa terbantu berkat diskon listrik PLN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 07:01 WIB

    Elshinta.com – Warga Makassar, khususnya para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), merasa terbantu dengan hadirnya stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50 persen oleh PLN bagi pelanggan daya 2.200 Volt Ampere (VA) sejak 1 Januari 2025.

    General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Budiono menerangkan bahwa potongan tarif listrik 50 persen dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme yang berbelit bagi mereka yang tergolong daya tersebut.

    “Kami memastikan dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah menikmati program ini tanpa perlu ada proses registrasi maupun mekanisme berbelit,” jelas Budiono di Makassar, Selasa.

    Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberian diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.

    Pada pelaksanaannya, untuk pelanggan pascabayar, potongan tarif 50 persen berlaku otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025.

    Sementara bagi pelanggan prabayar, cukup membeli setengah (50 persen) dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di mana pun.

    “Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50 persen pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50 persen akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di mana pun,” urai Budiono.

    Salah satu pelanggan 900 VA bernama Marham (20) yang berprofesi sebagai tukang jahit mengapresiasi Pemerintah dan PLN atas diskon tarif 50 persen. Sebab dengan diskon ini, beban biaya dari aktivitas menjahit bisa lebih ringan.

    “Diskon ini sangat membantu kami. Biasanya kami membayar Rp500 ribu per bulannya, sekarang hanya membayar Rp250 ribu. Dengan adanya diskon ini, saya dapat mengalokasikan anggaran untuk membeli kain dan benang untuk menjahit,” kata Marham.

    Ia mengapresiasi karena kebijakan ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah dan PLN terhadap masyarakat dalam peningkatan ekonomi.

    Hal senada juga disampaikan pemilik butik Suci Ramadhanti bahwa kebijakan pemerintah membantu keringanan biaya hidup masyarakat, utamanya bagi UMKM yang dalam proses produktivitasnya bergantung pada listrik.

    “Beban dua bulan ini pasti akan terasa lebih ringan, apalagi di musim paceklik memang butuh bantuan pemerintah,” ujar perempuan berusia 26 tahun itu.

    Senada, Wahidah (38), warga Kota Makassar yang juga bersyukur bisa langsung mendapatkan potongan token sebesar 50 persen. Ini sangat dibutuhkan lantaran penggunaan listrik diakui cukup besar sebab aktivitas toko kelontong miliknya.

    “Diskon token listrik ini sangat membantu. Di tengah keterbatasan kami, sebagian uang untuk membeli token bisa kami pakai untuk membeli tambahan beras dan ikan. Terima kasih, Pemerintah dan PLN,” kata Wahidah.

    Sumber : Antara

  • Pengusaha Minta Harga DMO Batu Bara Naik, ESDM Matangkan Skema MIP

    Pengusaha Minta Harga DMO Batu Bara Naik, ESDM Matangkan Skema MIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mematangkan skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP). Hal ini tak lepas dari adanya permintaan pengusaha batu bara yang menginginkan harga DMO naik. 

    Adapun, perusahaan tambang saat ini diwajibkan untuk memasok batu bara minimal 25% dari total produksi ke dalam negeri. Harga DMO dipatok sebesar US$70 per metrik ton untuk ketenagalistrikan dan US$90 per metrik ton untuk bahan baku industri.

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM Tri Winarno mengaku pihaknya saat ini masih membahas permintaan kenaikan harga batu bara untuk DMO.

    “Tapi untuk DMO itu akan ada aturan terkait gimana DMO yang pas, kira-kira gitu lah,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (5/2/2025).

    Menurutnya, permintaan pengusaha terkait penyesuaian harga DMO itu akan difasilitasi lewat format mitra instansi pengelola (MIP). Di sisi lain, skema tersebut hingga saat ini belum diberlakukan.

    Tri pun mengatakan pembentukan MIP segera dilakukan. Saat ini, pihaknya masih akan melakukan pembahasan.

    “Ini akan dilakukan pembahasan, dalam waktu dekat,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa perusahaan batu bara sebenarnya bersedia untuk memasok batu bara ke PT PLN (Persero). Namun, yang menjadi masalah adalah harga DMO batu bara untuk PLN berada di bawah harga pasar. 

    “Begitu masuk di PLN dihargai di bawah harga pasar. Makanya dibutuhkan satu lembaga mediasi untuk menghimpun antara dana ekspor selisih dengan yang masok DMO agar harganya seimbang,” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (3/2/2025).

    Bahlil menegaskan, hingga saat ini, pemerintah belum menaikkan harga DMO lantaran ingin menjaga keberlangsungan PLN.

    “Justru saya melindungi PLN, maka sekalipun pengusaha batu bara meminta naik harga, kami belum naikkan. Kalau nggak, PLN lewat itu,” kata

    Adapun, Kementeiran ESDM tengah menggodok skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara lewat format MIP. Dalam menjalankan skema tersebut, Kementerian ESDM telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). 

    Dalam pelaksanaan skema pungut salur dana kompensasi batu bara (DKB) ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB. 

    Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

    Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

  • Pasang Sandbag hingga Gunakan Pompa, Ini Langkah-langkah Pemkot Semarang Atasi Banjir di Genuk Regional 5 Februari 2025

    Pasang Sandbag hingga Gunakan Pompa, Ini Langkah-langkah Pemkot Semarang Atasi Banjir di Genuk Regional 5 Februari 2025

    Pasang Sandbag hingga Gunakan Pompa, Ini Langkah-langkah Pemkot Semarang Atasi Banjir di Genuk
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memperhatikan banjir yang melanda Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk akhir-akhir ini.
    Wali Kota (Walkot) Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, banjir di wilayah Kudu bukanlah kejadian baru. 
    Banjir terjadi akibat meluapnya sungai di wilayah tersebut, yang dikenal warga dengan nama Kali Kudu. 
    Salah satu penyebab utama adalah tersendatnya aliran air menuju laut karena pintu air di muara Kali Dumbo, Kabupaten Demak harus ditutup akibat kondisi pasang. 
    Hal itu menyebabkan air tertahan dan menggenangi permukiman di Kelurahan Kudu, terutama di RW 7 yang terdampak di 11 RT. 
    Secara geografis, Kali Kudu sejajar dengan jalan utama sehingga ketika debit air meningkat dan tidak dapat langsung mengalir ke laut. Oleh karenanya, air cenderung meluap ke jalan dan pemukiman warga. 
    Sementara itu, infrastruktur yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam sistem pengendalian air di muara sungai. 
    Walkot yang akrab disapa Mbak Ita itu menegaskan, permasalahan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat kota.
    Dia menilai, penyelesaian masalah banjir di Kudu memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 
    “Kami tidak bisa saling menyalahkan. Yang perlu kami lakukan adalah mencari solusi bersama agar kejadian ini tidak terus berulang,” jelasnya dalam siaran pers, Rabu (5/2/2025). 
    Adapun Mbak Ita turut turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi terkini serta memastikan langkah-langkah cerdas strategis yang akan diambil guna mengatasi permasalahan banjir di Kudu. 
    Pertama
    ,
    Pemkot Semarang
    mengambil sejumlah langkah konkret, di antaranya pemasangan
    sandbag
    atau karung pasir yang digunakan untuk menahan limpasan air agar tidak semakin meluas ke pemukiman. 
    Sandbag
    akan ditempatkan di sepanjang aliran Kali Kudu yang berpotensi meluap. 
    Kedua
    , peninggian pintu air dan pompa kolam retensi PDAM. PDAM memiliki kolam retensi di wilayah tersebut.
    Namun, pintu air PDAM masih kurang tinggi sehingga tidak mampu menahan air dengan optimal. 
    Merespons hal itu, Pemkot Semarang tengah melakukan peninggian pintu air agar kapasitas pengendalian air lebih maksimal. 
    Ketiga
    , penyedotan air dengan pompa. Air yang tidak dapat mengalir ke laut akibat kondisi pasang memerlukan penyedotan air. Pompa pun menjadi solusi utama agar genangan cepat surut. 
    Lebih lanjut, Mbak Ita mengatakan, solusi darurat saja tidak cukup. Untuk itu, pihaknya menegaskan pentingnya pembangunan
    sheet pile
    (dinding penahan tanah) di sepanjang Kali Kudu. 
    Saat ini,
    sheet pile
    sudah dibangun di Sayung, Kabupaten Demak, tetapi belum menjangkau wilayah Kelurahan Kudu. 
    “Kami sudah meminta kepada BBWS untuk melanjutkan pembangunan
    sheet pile
    di wilayah ini,” ungkapnya. 
    Namun, kata dia, Pemkot Semarang memahami bahwa ada kendala anggaran yang harus diperhitungkan. 
    “Oleh karena itu, sambil menunggu pembangunan ini, kami akan terus mencari alternatif solusi yang lebih cepat,” ujarnya. 
    Untuk merespons dampak banjir, Pemkot Semarang memastikan bahwa warga terdampak mendapatkan bantuan yang cukup. 
    Dinas Sosial Kota Semarang juga menyalurkan sembako dan siap membuka dapur umum jika diperlukan. 
    Kemudian, Dinas Kesehatan Kota Semarang menugaskan tim medis dari Puskesmas Bangetayu dan Puskesmas Genuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat banjir, seperti gatal-gatal dan penyakit perut. 
    Banjir yang terjadi di Kelurahan Kudu itu pun menjadi pengingat bahwa persoalan tata kelola air memerlukan solusi komprehensif dan kolaboratif. 
    Pemkot Semarang menegaskan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah sekitar, serta berbagai
    stakeholder
    lainnya guna memastikan permasalahan banjir dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BI Jateng: Diskon tarif listrik turunkan tekanan inflasi

    BI Jateng: Diskon tarif listrik turunkan tekanan inflasi

    kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku selama Januari dan Februari 2025 itu memang mempengaruhi tekanan inflasi

    Semarang (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah menyebutkan bahwa kebijakan pemberian diskon tarif listrik 50 persen kepada rumah tangga pelanggan PT PLN dengan daya di bawah 2.200 VA mampu menurunkan tekanan inflasi.

    Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng Rahmat Dwisaputra di Semarang, Rabu, menjelaskan bahwa kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku selama Januari dan Februari 2025 itu memang mempengaruhi tekanan inflasi.

    Menurut dia, penurunan tekanan inflasi Januari 2025, terutama dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil deflasi mencapai 1,13 persen (mtm).

    Bahkan, kata dia, penurunan harga listrik yang besar terhadap penurunan inflasi menyebabkan deflasi secara umum pada indeks harga konsumen (IHK) periode Januari 2025.

    Pada Januari 2025, Jateng mengalami deflasi sebesar 0,46 persen (month to month/mtm) sejalan dengan nasional yang juga mengalami deflasi sebesar 0,76 persen (mtm).

    Secara tahunan, inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,28 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,76 persen (yoy).

    Ia mengatakan bahwa secara spasial seluruh kota pantauan inflasi di Jawa Tengah mengalami deflasi, dengan deflasi terdalam terjadi di Kota Semarang sebesar 0,69 persen (mtm).

    Di sisi lain, kata dia, tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil inflasi sebesar 0,54 persen (mtm), terutama dipengaruhi oleh harga minyak goreng yang kembali meningkat disebabkan keterlambatan distribusi akibat libur panjang.

    Tekanan inflasi juga terjadi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit seiring dengan pasokan yang terbatas karena masih berada pada periode masa tanam, sedangkan masa panen cabai diperkirakan berlangsung pada Februari-Maret 2025.

    Tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, kata dia, tertahan oleh penurunan harga komoditas bawang merah seiring dengan panen yang masih terjadi pada sejumlah sentra produksi di Jateng, serta penurunan harga telur ayam ras seiring dengan normalisasi permintaan masyarakat setelah Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Kenaikan harga beberapa komoditas pangan, lanjut dia, berpengaruh terhadap peningkatan harga nasi dengan lauk yang mendorong tekanan inflasi pada kelompok penyediaan makanan, minuman/restoran hingga mencapai andil sebesar 0,04 persen (mtm).

    Ia menambahkan peningkatan tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa Lainnya (0,03 persen/mtm) yang disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan peningkatan harga emas dunia akibat ketidakpastian global.

    Berdasarkan data Trading Economics, harga emas dunia meningkat sebesar 5,22 persen dibandingkan bulan lalu.

    Dalam rangka menjaga inflasi berada pada rentang sasaran, ia memastikan BI bersama dengan para pemangku kepentingan di daerah yang tergabung dalam Forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jateng akan terus berkoordinasi dan bekerja sama.

    “Kami akan melaksanakan berbagai program pengendalian inflasi, termasuk upaya mitigasi dampak deflasi, bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan demikian inflasi di Jateng dapat terjaga di rentang sasaran 2,5 plus minus 1 persen,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLTU Batu Bara RI Ini Bakal ‘Disuntik Mati’ 7 Tahun Lebih Cepat!

    PLTU Batu Bara RI Ini Bakal ‘Disuntik Mati’ 7 Tahun Lebih Cepat!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program pensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

    Salah satunya melalui PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 Mega Watt (MW), yang akan dipensiunkan pada 2035 mendatang atau lebih cepat 7 tahun dari rencana awal 2042. Sebagai gantinya, pemerintah bakal menyiapkan sejumlah pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

    “Jadi, sebagai bentuk komitmen kami mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1 660 MW. Jadi kita pensiun dini-kan tujuh tahun sebelum masa pensiun, kita tarik,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers dikutip Rabu (5/2/2025).

    Menurut Bahlil komitmen pemensiunan PLTU Cirebon-1 dapat terealisasi seiring dengan adanya pembiayaan yang berasal dari Asian Development Bank (ADB).

    “Jadi ini sebagai komitmen kita nih. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena ada yang membiayai, dan setelah kita hitung secara ekonomis, memungkinkan,” kata dia.

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, terdapat empat pembangkit EBT yang disiapkan untuk menggantikan PLTU Cirebon-1. Rinciannya yakni pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 346 MW, PLTS + BESS 770 MW, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) berkapasitas 1.000 MW, dan PLTSa sebesar 12 MW.

    Setidaknya, terdapat manfaat ekonomi yang dihasilkan seiring dengan adanya pensiun dini PLTU Cirebon-1 ini. Diantaranya yakni membuka 39.707 lapangan kerja dengan potensi investasi US$ 198 juta.

    Seperti diketahui, rencana pemerintah Indonesia merealisasikan program penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 lebih cepat dari rencana awal, alias pensiun dini sudah di depan mata.

    Hal ini menyusul tercapainya kesepakatan antara Asian Development Bank (ADB) dengan pemerintah Indonesia dibawah naungan program Energy Transition Mechanism (ETM) untuk program pensiun dini PLTU Cirebon-1.

    Penandatanganan yang tidak mengikat tersebut diteken di sela acara COP28 di Dubai (3/12) antara PT PLN (Persero), PT Cirebon Electric Power (CEP) sebagai Independent Power Producer (IPP) dan Indonesia Investment Authority (INA).

    Di dalam kesepakatan ini PLTU Cirebon-1 akan mengakhiri operasionalnya pada Desember 2035 atau tujuh tahun lebih cepat dari jadwal sebelumnya yakni Juli 2042. Adapun transaksi akan dirampungkan pada paruh pertama 2024.

    (pgr/pgr)