Xcloud.id

BUMN: PLN

  • PLN-Kejati Kalbar kolaborasi percepat interkoneksi Kalimantan

    PLN-Kejati Kalbar kolaborasi percepat interkoneksi Kalimantan

    Pontianak (ANTARA) – PLN (Persero) di Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar guna mempercepat interkoneksi kelistrikan Kalimantan, yakni agar kegiatan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan hukum.

    General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Barat (UIP KLB) Johar Wijaya di Pontianak, Selasa mengatakan bahwa tujuan kolaborasi itu penting guna memastikan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur tidak ada pelanggaran hukum sehingga bisa menghambat program interkoneksi listrik Kalimantan.

    ​​​​​​Berkat dukungan penuh itu sehingga PLN Kalbar berhasil menyelesaikan proyek kelistrikan di Kalimantan Barat, khususnya pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV jalur Kendawangan-Marau-Sukamara.

    Menurutnya proyek tersebut berhasil diselesaikan dengan sukses dan telah menerima sertifikat laik operasi pada 30 November 2024.

    “Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat beserta tim telah banyak membantu dalam kelancaran dan penyelesaian proyek kelistrikan ini,” papar dia.

    PLN Kalbar berharap dukungan dari Kejaksaan Tinggi terus berlanjut untuk memastikan setiap langkah pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Selesainya pembangunan SUTT 150 kV Kendawangan-Marau-Sukamara merupakan kemajuan penting dalam proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Barat.

    Adanya proyek itu, PLN semakin dekat mewujudkan interkoneksi sistem kelistrikan 150 kV ke seluruh Kalimantan.

    PLN kini tengah fokus pada proyek SUTT Sandai-Tayan 150 kV yang ditargetkan rampung pada tahun 2025.

    Proyek ini merupakan langkah signifikan dalam memperkuat sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dan mendukung tercapainya interkoneksi sistem kelistrikan di seluruh Kalimantan.

    ​​​Proyek SUTT 150 kV Sandai-Tayan yang saat ini sedang digarap menjadi prioritas dan ditargetkan selesai tahun ini.

    “Hal itu akan meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Barat dan menjamin keberlanjutan pembangunan di seluruh wilayah,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Edyward Kaban menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan proyek ketenagalistrikan yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

    ​​​​​”Kami mendukung penuh upaya PLN dalam membangun infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Barat. Kami siap berkolaborasi untuk memastikan semua proyek dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan arahan dan amanat Presiden,” katanya.

    Pewarta: Dedi
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada 15 Mega Proyek di 2025

    Ada 15 Mega Proyek di 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menegaskan bahwa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Wakil Kepala BP Taskin, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut bahwa alih-alih untuk MBG, efisiensi itu dilakukan untuk investasi melalui Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Lanjutnya, ada kesalahpahaman di masyarakat terkait efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo.

    “Banyak yang salah persepsi dengan efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, seolah-olah Rp300 triliun sekian untuk Makan Bergizi Gratis. Salah, MBG sudah ada dananya. MBG sudah ada alokasi dananya tersendiri,” katanya.

    Mega Proyek Danantara

    Ia menjelaskan bahwa dari hasil efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, hanya Rp24 triliun yang dialokasikan untuk MBG. Selebihnya, dana tersebut akan diinvestasikan melalui Danantara.

    Selain itu, Nanik juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Danantara akan menjalankan 15 proyek besar.

    “Dimana untuk tahun 2025 saja akan dibangun 15 mega proyek, jadi untuk investasi, bukan untuk Makan Bergizi Gratis,” ia menambahkan.

    Seperti Apa Investasi Danantara?

    Danantara, diperkirakan akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS. Ada 7 BUMN yang dikelola Danantara termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID.

    Dana yang dikelola oleh Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

    Prabowo juga mengharapkan agar pengelolaan dana di Danantara diawasi oleh banyak pihak, termasuk para mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • YLKI sebut perlu pemerataan SPKLU seiring transisi kendaraan listrik

    YLKI sebut perlu pemerataan SPKLU seiring transisi kendaraan listrik

    Ilustrasi: Kendaraan listrik pada saat mengisi daya di SPKLU milik PLN. (ANTARA/Chairul Rohman)

    YLKI sebut perlu pemerataan SPKLU seiring transisi kendaraan listrik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 14:01 WIB

    Elshinta.com – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyoroti pentingnya pemerataan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) seiring dengan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    “Kita harus berubah seiring dengan disruptif energi yang ada. Ini menjadi tantangan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang mendukung EV, sehingga SPKLU jangan hanya di kota-kota besar saja,” kata Tulus dalam webinar Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bertajuk “Coffee Morning: Rencana Pengembangan SPKLU Tahun 2025-2030” di Jakarta, Selasa.

    Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri membidik pembangunan 62.918 SPKLU hingga tahun 2030. Upaya ini menyusul amanat Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU, agar stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik ini bisa lebih masif dan merata di Indonesia.

    Menurut Tulus, infrastruktur pendukung harus siap seiring dengan dorongan transisi ke energi yang lebih bersih. Hal itu juga dapat didorong melalui beberapa kebijakan bagi produsen dan konsumen terkait simulasi tarif yang lebih kompetitif serta akses yang lebih baik. Ia menilai, saat ini upaya masyarakat yang sudah membeli mobil listrik dengan biaya yang relatif lebih mahal daripada mobil bertenaga bahan bakar fosil, harus diapresiasi dengan fasilitas penunjang agar memiliki hak yang setara dengan kendaraan konvensional.

    “Pola konsumsinya sekarang masih berdasarkan kesadaran pribadi terkait energi terbarukan. Dan diharapkan dengan dorongan pemerintah, upaya seperti ini bisa semakin berkelanjutan,” ujar Tulus.

    Selain itu, Tulus menilai masih ada jarak (gap) atau penghalang (barrier) bagi masyarakat untuk beralih ke mobil listrik, terutama soal harga beli yang masih cukup tinggi.

    “Ada barrier yang buat konsumen ragu untuk beli EV, jadi butuh insentif yang bisa membuat harga EV ini bisa turun atau sejajar dengan mobil pada umumnya,” kata Tulus.

    “Ketika sudah terbangun kesadaran konsumen, pemerintah bisa beri insentif fiskal dan nonfiskal. (Ekosistem kendaraan listrik) Harus didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai sebagai bentuk tanggung jawab negara,” ujar dia.

     

    Sumber : Antara

  • Apa Perbedaan BPI Danantara dengan Kementerian BUMN?

    Apa Perbedaan BPI Danantara dengan Kementerian BUMN?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia akan meresmikan Danantara pada 24 Februari 2025 mendatang.

    Awalnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara) direncanakan untuk menggantikan peran Kementerian BUMN. Timbul pertanyaan, adakah perbedaan antara keduanya?

    Namun, setelah Undang-Undang BUMN disahkan, hal ini tidak terwujud dan Kementerian BUMN tetap ada.

    Sejatinya, perbedaan antara Danantara dan Kementerian BUMN terletak pada fungsi dan peran masing-masing.

    Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN

    Kementerian BUMN akan bertindak sebagai regulator bagi BUMN, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

    Menyetujui keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Mengusulkan agenda RUPS Mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku Menetapkan kebijakan strategis dalam bidang akuntansi, keuangan, pengembangan, investasi, operasional, serta pengadaan barang dan jasa Tugas dan Fungsi BPI Danantara

    Sementara itu, BPI Danantara memiliki peran sebagai eksekutor yang mengelola BUMN, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3E UU BUMN:

    Mengelola dividen holding investasi, holding operasional, dan BUMN Menyetujui penambahan atau pengurangan modal negara pada BUMN yang berasal dari pengelolaan dividen Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Membentuk holding investasi dan holding operasional Mengesahkan dan mengonsultasikan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada DPR RI

    Dengan adanya Danantara, dividen yang sebelumnya diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dimasukkan dalam APBN, kini akan langsung dialokasikan untuk investasi oleh Danantara.

    Laba dari investasi yang dikelola oleh Danantara ini akan menjadi sumber dana untuk mendanai berbagai program Pemerintah.

    Modal Danantara dari Mana?

    Pada tahap awal, Danantara akan melibatkan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN, yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Total aset yang dikelola oleh Danantara pada tahap ini diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS atau sekitar Rp9,729 triliun.

    Targetnya, nilai ini dapat meningkat hingga mencapai 982 miliar dolar AS, menjadikan Danantara sebagai SWF terbesar keempat di dunia.

    Strategi investasi Danantara akan berfokus pada sektor-sektor prioritas nasional, yang meliputi:

    Hilirisasi Pembangunan infrastruktur Ketahanan pangan Ketahanan energi Pengembangan industri substitusi impor dan digital. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Viral Ajakan Tarik Uang dari Bank Gara-gara Danantara, Luhut Beri Penjelasan – Page 3

    Viral Ajakan Tarik Uang dari Bank Gara-gara Danantara, Luhut Beri Penjelasan – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025. Pada tahap awal, Danantara akan mengelola aset lebih dari US$ 900 miliar.

    “Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari, bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” kata Prabowo, seperti yang diterima Liputan6.com.

    Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID. Hal ini menunjukkan skala besar dan pengaruh signifikan Danantara terhadap perekonomian Indonesia. Aset yang dikelola Danantara berasal dari BUMN-BUMN tersebut, yang nilainya diperkirakan mencapai US$ 900 juta.

    “Kami juga siap untuk mengembangkan Danantara Indonesia, sumber kekayaan yang baru. Menurut penilaian inisial kami mencapai 900 juta dolar aset,” ujar Prabowo Subianto, dalam sambutan virtualnya di World Governments Summit, Kamis (13/2/2025).

    Besarnya aset yang dikelola Danantara menunjukkan ambisi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan berkelanjutan. Pengelolaan aset ini akan menjadi fokus utama Danantara, dan keberhasilannya akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset menjadi kunci keberhasilan Danantara.

  • Minta Pengusaha hingga PLN Perbanyak Bikin SPKLU di Luar Jakarta – Page 3

    Minta Pengusaha hingga PLN Perbanyak Bikin SPKLU di Luar Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai kebutuhan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) terus meningkat kedepannya. Bukan hanya di kota besar, tapi juga ke sejumlah daerah.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu menyampaikan pembangunan SPKLU harus tersebar secara merata. Ini membuka akses kepada pengguna mobil listrik.

    Dia meminta pengusaha swasta maupun PT PLN (Persero) untuk bisa membangun SPKLU dengan rasio yang cukup.

    “Jadi kita dorong bagi nanti yang mau mengembangkan kalau dikembangkan dalam kota sekian, mbok ya di kembangkan juga dibangun juga SPKLU, misalnya kalau di sini 5 di Jakarta, harus di daerah itu ada 1,” ungkap Jisman dalam Coffee Morning Ditjen Gatrik, Selasa (18/2/2025).

    Dia mengatakan, pembangunan SPKLU di daerah bisa jadi tidak komersial bagi perusahaan. Tapi, setidaknya hal itu bisa ditutupi dari operasional SPKLU lain di lokasi-lokasi ramai.

    Dia menegaskan, Kementerian ESDM telah mengatur pembangunan SPKLU setidaknya menyasar sejumlah titik krusial. Diantaranya, pusat perbelanjaan, perkantoran, industri, rest area tol, SPBU, hingga rumah sakit, hotel dan pelabuhan.

    Ketentuan pengisi daya juga diatur. Diantaranya pengisi daya medium, pengisi daya cepat, dan pengisi daya ultra cepat. Lokasinya dibagi menjadi lokasi padat dan non padat.

    “Sehingga pembangunan SPKLU tidak teprusat di padat penduduk saja. Jadi badan usaha harus membangun SPKLU dengan jumlah tertentu di wilayah non padat sebelum dapat membangun kembali di wilayah yang padat,” ungkapnya.

    Prediksi Jumlah Mobil Listrik

    Dia mengatakan, dalam 5 tahun mendatang, jumlah mobil listrik di Indoneisa diprediksi mencapai 943 ribu unit. Maka, diperlukan penguatan SPKLU di berbagai titik. Jisman meminta PLN juga bisa menjadi pionir.

    “Awal-awal kan PLN sudah hadir, segera diambil, dan dari teman-teman (swasta) bisa menyediakan juga di tempat di luar kota dan teman-teman PLN juga kita dorong untuk di (luar) kota supaya mempercepat, supaya putaran jalur dari kendaraan listrik ini sudah lebih leluasa dan orang mau beli kendaraan listrik itu bukan hanya di dalam kota tapi juga bisa di bawa ke luar kota,” bebernya.

     

  • Apa Itu Danantara? Simak Penjelasan, Sumber Modal, Tujuan, hingga Pengelola di Baliknya

    Apa Itu Danantara? Simak Penjelasan, Sumber Modal, Tujuan, hingga Pengelola di Baliknya

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara), Senin, 24 Februari 2025 mendatang. Sontak riuh kabar dan asumsi mengelilingi isu Danantara.

    Timbul dugaan proyek ini akan jadi jalan bagi pemerintah untuk mengelola dana fantastis BUMN, sembari pimpinannya diproteksi dari audit dan penyidikan hukum. Artinya, apabila ada kerugian ekonomi di masa depan, tak akan ada yang bisa diminta pertanggungjawaban.

    Benarkah demikian? Apa sebetulnya Danantara yang belakangan jadi sorotan?

    Pengumuman Prabowo soal rencana Danantara disampaikan melalui pidato daring dalam acara “World Government Summits” pada Kamis, 13 Februari 2025 lalu.

    “Kami siap meluncurkan Danantara Indonesia, lembaga negara baru kami, yang berdasarkan evaluasi awal memiliki (aset pengelolaan) lebih dari 900 miliar dolar AS,” kata Presiden.

    Danantara sudah pernah diagendakan peluncurannya pada 7 November 2024, tetapi ditunda lantaran adanya kunjungan luar negeri Prabowo serta penyelesaian revisi peraturan pemerintah serta peraturan presiden.

    Apa Sebenarnya Danantara?

    Danantara adalah lembaga investasi baru yang dibentuk untuk mengelola kekayaan negara secara maksimal demi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

    Nama Danantara berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, “Anagata” yang berarti masa depan, dan “Nusantara” yang merujuk pada Tanah Air Indonesia. Secara keseluruhan, Danantara menggambarkan energi masa depan Indonesia.

    Lembaga investasi ini mengusung semboyan “Untuk Indonesia Setara”, yang menunjukkan komitmen Danantara untuk bersaing secara global dan menjadikan Indonesia setara dengan negara maju dalam perekonomian dunia.

    Danantara memiliki konsep yang serupa dengan sovereign wealth funds (SWF), seperti Norges Bank Investment Management dari Norwegia dan Temasek dari Singapura.

    Pembentukan Danantara dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang disahkan pada Rapat Paripurna, Selasa, 4 Februari 2025.

    Tujuan Utama Danantara

    Danantara bertujuan untuk mengelola aset negara secara lebih efisien, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dalam lima tahun ke depan.

    Lembaga ini juga bertujuan untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan nasional, dan memanfaatkan sumber daya negara guna mendukung program-program pemerintah.

    Intinya, Danantara akan mengelola investasi di luar APBN dan menjadi dasar bagi superholding BUMN.

    Modal Danantara dari Mana?

    Pada tahap awal akan melibatkan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN, yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Total aset yang dikelola oleh Danantara pada tahap ini diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS atau sekitar Rp9,729 triliun. Targetnya, nilai ini dapat meningkat hingga mencapai 982 miliar dolar AS, menjadikan Danantara sebagai SWF terbesar keempat di dunia.

    Strategi investasi Danantara akan berfokus pada sektor-sektor prioritas nasional, yang meliputi:

    Hilirisasi Pembangunan infrastruktur Ketahanan pangan Ketahanan energi Pengembangan industri substitusi impor dan digital Kepengurusan Danantara

    Danantara akan diurusi oleh sekelompok pejabat terstruktur, mencakup Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala.

    Berdasarkan RUU BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

    Anggota Dewan Pengawas akan terdiri dari pejabat negara atau pihak yang ditunjuk Presiden dan akan menjabat selama lima tahun, dengan kemungkinan diperpanjang sekali.

    Kepala Danantara adalah Mulaiman Darmansyah Hadad, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), sementara Wakil Kepala Danantara adalah Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, Direktur Utama PT PAL Indonesia. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PLN antisipasi kenaikan pengguna EV pada mudik Lebaran 2025

    PLN antisipasi kenaikan pengguna EV pada mudik Lebaran 2025

    akan terdapat 31.200 unit mobil listrik yang mengantarkan masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Ritel dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyanti mengatakan, pihaknya mengantisipasi kenaikan jumlah pengguna kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

    Hal ini menyusul tren positif masyarakat yang semakin nyaman dan percaya diri membawa mobil listrik mereka untuk perjalanan atau mobilitas jarak jauh seperti mudik.

    “Para pengguna EV sudah mulai nyaman menggunakan EV dalam bepergian, hal ini terlihat dari meningkatnya persentase jumlah EV yang mudik setiap periode Natal dan Tahun Baru, serta Lebaran,” kata Edi dalam webinar Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertajuk “Coffee Morning: Rencana Pengembangan SPKLU Tahun 2025-2030” di Jakarta, Selasa.

    Mengacu pada data Gaikindo dan PLN, pada periode Natal dan Tahun Baru 2023/2024, tercatat sebanyak 1.290 unit mobil listrik digunakan masyarakat untuk pulang kampung.

    Pada Lebaran 2024, jumlah EV yang dipakai mudik meningkat menjadi 4.314 unit atau 10,8 persen dari total mobil listrik nasional.

    Pada periode Natal dan Tahun Baru 2024/2025, secara nasional, tercatat terdapat 68.695 mobil listrik, dan 19 persen atau 13.183 di antaranya menggunakan mobil mereka untuk perjalanan jarak jauh atau pulang kampung.

    Edi memproyeksikan akan terdapat 31.200 unit mobil listrik yang mengantarkan masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2025.

    “Dengan bertambahnya jumlah tersebut, diproyeksikan okupansi dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) juga akan terus meningkat,” kata Edi.

    Ia melanjutkan PLN bersama mitra meningkatkan ketersediaan SPKLU menjadi 3.385 unit di 2.306 lokasi, di mana untuk jalur mudik Sumatera-Jawa meningkat 4 kali lipat menjadi 1.000 unit SPKLU di 645 lokasi.

    Selain itu, Edi mengatakan pihaknya juga sudah mempersiapkan sejumlah fasilitas pendukung lainnya di SPKLU seperti petugas yang siaga di masing-masing titik untuk mengantisipasi antrean dan masalah teknis, hingga pengadaan 12 unit SPKLU Mobile.

    “Nanti titik-titik (SPKLU Mobile) akan kami atur sehingga memudahkan kalau ada antrean dan sebagainya,” kata Edi.

    “PLN juga terus berinovasi dalam menyediakan berbagai jenis infrastruktur EV charger sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan untuk mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik, seperti SPKLU Roda 4 (Standard, Medium, Fast, Ultra Fast). SPKLU Tiang, SPKLU Roda 2, dan SPBKLU Interchangeable,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Diskon Listrik 50 Persen Diperpanjang atau Tidak?

    Diskon Listrik 50 Persen Diperpanjang atau Tidak?

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar kurang menyenangkan bagi pelanggan listrik PLN, program diskon tarif listrik 50 persen yang telah dinikmati selama beberapa bulan terakhir akan segera berakhir pada 28 Februari 2025.

    “Enggak diperpanjang, dua bulan aja,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk stimulus ekonomi untuk meringankan beban masyarakat. Namun, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, pemerintah memutuskan untuk menghentikan program diskon ini.

    Siapa Saja yang Terkena Dampak?

    Program diskon listrik 50 persen ini menyasar pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

    Dengan berakhirnya program ini, seluruh pelanggan yang termasuk dalam kategori tersebut akan kembali dikenakan tarif listrik normal mulai bulan Maret 2025.

    Apa yang Terjadi dengan Sisa Token Listrik?

    Bagi pelanggan prabayar yang masih memiliki sisa token listrik yang dibeli dengan harga diskon, tidak perlu khawatir. Sisa token tersebut masih dapat digunakan setelah periode diskon berakhir.

    Ilustrasi Pelanggan PLN sedang mengisi token listrik.

    PLN memastikan bahwa sisa token listrik tetap berlaku dan dapat digunakan untuk membayar tagihan listrik pada bulan-bulan berikutnya.

    Apa yang Perlu Dilakukan Pelanggan?

    1. Pelanggan Prabayar

    Manfaatkan sisa token listrik yang masih ada sebelum tanggal 28 Februari 2025. Setelah tanggal tersebut, beli token listrik dengan tarif normal.

    2. Pelanggan Pascabayar

    Pastikan pembayaran tagihan listrik untuk bulan Januari dan Februari 2025 dilakukan tepat waktu agar mendapatkan diskon 50 persen.

    Alasan Penghapusan Diskon Listrik

    Pemerintah memutuskan untuk menghentikan program diskon listrik 50 persen karena beberapa alasan, di antaranya:

    – Pemerintah berfokus pada pemulihan ekonomi nasional dan perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan fiskal.

    – Program diskon listrik memberikan beban tambahan pada keuangan negara.

    – Dengan berakhirnya diskon, diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menggunakan listrik.

    Antisipasi Kenaikan Tagihan Listrik

    Untuk mengantisipasi kenaikan tagihan listrik setelah program diskon berakhir, ada beberapa hal yang dapat dilakukan:

    – Matikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan, gunakan lampu LED, dan manfaatkan energi matahari.

    – Pastikan tidak ada kebocoran listrik yang dapat menyebabkan penggunaan listrik yang boros.

    – Cari tahu apakah ada program pemerintah lainnya yang dapat membantu meringankan beban tagihan listrik.

    Mari kita bijak dalam menggunakan listrik agar tagihan tetap terjangkau meskipun program diskon telah berakhir.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nasib Sisa Token Listrik yang sudah Dibeli setelah Diskon 50 Persen PLN Habis, Simak Penjelasannya

    Nasib Sisa Token Listrik yang sudah Dibeli setelah Diskon 50 Persen PLN Habis, Simak Penjelasannya

    TRIBUNJATIM.COM – Terjawab nasib token listrik yang sudah dibeli saat periode diskon 50 persen dari PLN.

    Diketahui, diskon 50 persen ini diberikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hingga Februari 2025.

    Dilansir dari akun Instagram resmi PLN, masyarakat diingatkan untuk tidak buru-buru.

    Sebab, pelanggan masih bisa menikmati tarif diskon selama periode yang sudah ditetapkan.

    Apakah Sisa Token Listrik Akan Hangus?

    Sejumlah masyarakat mempertanyakan apakah sisa token listrik akan hangus setelah periode diskon berakhir.

    Menanggapi hal ini, PLN memberikan penjelasan melalui akun Instagram PLN Mobile.

    PLN menegaskan bahwa sisa token listrik yang dibeli oleh pelanggan tidak akan hangus dan dapat digunakan setelah periode diskon berakhir.

    “Jika masih terdapat sisa token pembelian bulan Februari 2025 maka masih bisa digunakan dan tidak hangus ya,” tulis akun @plnmobile.

    Selain itu, nomor token yang belum dimasukkan ke meteran juga tidak akan hangus dan dapat digunakan di bulan berikutnya.

    “Admin informasikan apabila masih terdapat sisa kWh maupun ada nomor token yang belum diinputkan maka token tersebut tidak akan hangus ya Kak, jadi dapat digunakan dibulan berikutnya Kakak,” tulis akun @plnmobile.

    Namun, PLN mengingatkan bahwa token listrik tidak memiliki masa aktif, tetapi akan kadaluarsa jika tidak digunakan setelah 50 kali transaksi berikutnya.

    “Misalnya, jika pelanggan hari ini melakukan transaksi pembelian dan menyimpan nomor token tersebut tanpa diinput hingga 50 transaksi berikutnya, maka nomor token tersebut akan kadaluarsa,” jelas PLN.

    Diskon Tarif Listrik 50 Persen

    Diketahui sebelumnya, diskon 50 persen diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1300 VA, dan 2200 VA.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa potongan tarif listrik ini dapat dinikmati secara otomatis.

    “Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50 persen pada saat bayar listrik,” kata Darmawan, dikutip dari web.pln.co.id.

    “Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50 persen akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun,” paparnya.

    Dengan adanya diskon ini, PLN berupaya meringankan beban pelanggan di tengah situasi ekonomi yang sulit.