Xcloud.id

BUMN: PLN

  • Hari Kartini, PLN Jatim gelar aksi sosial pendidikan hingga kesehatan

    Hari Kartini, PLN Jatim gelar aksi sosial pendidikan hingga kesehatan

    Surabaya (ANTARA) – Srikandi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur menggelar aksi sosial di bidang pendidikan hingga kesehatan di berbagai daerah seperti Surabaya dan Madura dalam rangka memperingati Hari Kartini.

    “Kegiatan ini merupakan manifestasi melanjutkan perjuangan Kartini sekaligus komitmen nyata Srikandi PLN untuk terus berkontribusi kepada sesama,” kata General Manager PLN UID Jawa Timur Ahmad Mustaqir di Surabaya, Rabu.

    Di Surabaya, Srikandi PLN Jatim mengadakan cek kesehatan gratis khusus bagi warga lanjut usia (lansia) dan perempuan di RW 5 di Wilayah Pucang Sewu seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol.

    Kegiatan di Surabaya tersebut turut menawarkan konsultasi kesehatan secara langsung dan gratis dengan tenaga medis profesional.

    “Dengan semangat emansipasi, semoga Srikandi PLN terus dapat menebar kebaikan dan menginspirasi serta mampu memberdayakan perempuan-perempuan lainnya untuk terus berkarya,” kata Ahmad.

    Sementara di Madura, Srikandi bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN mengadakan aksi sosial dengan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada 11 siswa dan siswi Yayasan Al Uswah Pamekasan.

    Srikandi PLN UP3 Madura Chairunnisa Rhimadhani menuturkan kegiatan ini sebagai langkah meneruskan semangat Kartini yakni membuka jalan bagi anak-anak untuk mendapat hak mereka yakni pendidikan sehingga memiliki semangat menggapai cita-cita.

    “Kami percaya pendidikan adalah hak setiap anak dan sudah sepatutnya kita hadir untuk memastikan mereka tidak berjalan sendiri,” ujarnya.

    Selain itu, PLN turut menggelar aksi sosial dengan berbagi paket sembako kepada para pengemudi ojek online (ojol) perempuan di Kabupaten Jember dan berbagi kebahagiaan pada perempuan pedagang di Kota Situbondo.

    Koordinator Ojol Wanita Kabupaten Jember Lidya pun mengaku terharu dan terima atas kepedulian PLN Jatim terhadap para wanita yang berjuang demi keluarganya.

    . Mendengar dukungan dan berbagi cerita dengan sesama pejuang wanita seperti ini memberikan kami semangat baru untuk terus berjuang,” kata Lidya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tarif Listrik Tak Naik sampai Juni 2025, PLN Pastikan Pelayanan Optimal – Page 3

    Tarif Listrik Tak Naik sampai Juni 2025, PLN Pastikan Pelayanan Optimal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak mengubah tarif listrik pada periode Triwulan II 2025 atau sepanjang April hingga Juni. 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap membayar tarif listrik sesuai dengan bulan sebelumnya.

    “Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, diputuskan tarif tenaga listrik triwulan II tahun 2025 tetap, yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode triwulan I tahun 2025,” tegas Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia saat pengumuman.  

    Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

    Dalam keterangannya disebutkan bahwa tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memastikan perseroan siap mendukung keputusan Pemerintah yang tetap mempertahankan tarif listrik demi menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. PLN pun berkomitmen untuk memberikan pelayanan listrik yang andal kepada seluruh pelanggan.

    “Penetapan stabilitas tarif listrik ini bagian upaya Pemerintah untuk mendorong ekonomi nasional. PLN siap mendukung langkah tersebut dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Rabu (23/4/2025).

    Darmawan menambahkan, selain terus menjaga keandalan pasokan listrik, di saat yang bersamaan PLN juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya operasional untuk mendukung kelancaran proses bisnis dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif.

     

  • Analis: Permen ESDM 10/2025 buka peluang percepatan pensiun PLTU

    Analis: Permen ESDM 10/2025 buka peluang percepatan pensiun PLTU

    Keputusan Menteri ESDM menyetujui rencana pensiun dini PLTU Cirebon I dengan fasilitas Energy Transition Mechanism (ETM) juga menjadi bukti bahwa pengakhiran operasi PLTU lebih awal dari masa kontraknya layak secara teknis, ekonomis dan legal

    Jakarta (ANTARA) – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2025 membuka peluang percepatan pensiun PLTU dengan tetap mempertimbangkan keandalan sistem ketenagalistrikan, biaya listrik, serta prinsip transisi energi berkeadilan.

    Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Permen tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan itu menjadi dasar hukum penting yang akan memandu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

    Tidak lama setelah penerbitan Permen ESDM No. 10/2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menandatangani keputusan pensiun dini untuk PLTU Cirebon I berkapasitas 650 MW.

    “Keputusan Menteri ESDM menyetujui rencana pensiun dini PLTU Cirebon I dengan fasilitas Energy Transition Mechanism (ETM) juga menjadi bukti bahwa pengakhiran operasi PLTU lebih awal dari masa kontraknya layak secara teknis, ekonomis dan legal,” katanya.

    Peraturan Menteri ESDM Nomor 10/2025 merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 112/2022 pasal 3. Permen ESDM ini mengatur peta jalan pengakhiran operasi PLTU untuk mencapai target net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Salah satu strateginya adalah percepatan pensiun PLTU batu bara berdasarkan sejumlah kriteria, serta pelarangan pembangunan PLTU baru kecuali yang memenuhi ketentuan dalam Perpres No. 112/2022.

    Terkait keputusan pensiun dini untuk PLTU Cirebon I berkapasitas 650 MW, Fabby mengatakan PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP), di bawah supervisi pemerintah, masih harus merencanakan pembangunan pembangkit energi terbarukan sebagai pengganti kapasitas PLTU yang dihentikan. Selain itu, diperlukan penguatan jaringan listrik untuk mengintegrasikan masuknya pembangkit energi terbarukan, terutama yang bersifat variabel (variable renewable energy, VRE). Tanpa langkah-langkah ini, rencana pensiun dini PLTU berisiko batal karena potensi kekurangan pasokan listrik pada 2035.

    Fabby berharap pengalaman selama tiga tahun mempersiapkan pensiun dini PLTU Cirebon I dapat menjadi bahan pelajaran berharga dan meningkatkan keyakinan PLN, pemerintah dan listrik swasta untuk mengkaji kemungkinan pengakhiran operasi PLTU lainnya di masa mendatang.

    Menurut kajian IESR, untuk mendukung upaya mitigasi krisis iklim agar suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat celcius, sebanyak 72 PLTU batu bara dengan total kapasitas 43,4 GW perlu dipensiunkan pada periode 2022–2045. Pada periode 2025–2030, IESR merekomendasikan penghentian operasional terhadap 18 PLTU berkapasitas total 9,2 GW, terdiri dari 8 PLTU milik PLN (5 GW) dan 10 PLTU milik pembangkit swasta (4,2 GW).

    Dalam Permen tersebut, pemerintah juga sangat mempertimbangkan ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri dalam mempercepat pengakhiran operasional PLTU batu bara. IESR memperkirakan biaya pensiun dini PLTU mencapai 4,6 miliar dolar AS hingga tahun 2030 dan 27,5 miliar dolar AS hingga 2050. Meski biaya awal pensiun PLTU tergolong besar, kata Fabby, manfaat jangka panjangnya dari penurunan biaya kesehatan, dan subsidi PLTU mencapai 96 miliar dolar AS pada 2050.

    “Dukungan pendanaan untuk pensiun dini PLTU yang tidak efisien, mahal dan menyebabkan polusi udara akut bisa berasal dari APBN. Namun dananya yang ditambah dengan penyertaan modal negara harus dipakai untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan dan penguatan jaringan listrik. Ini serupa dengan memindahkan dana dari kantong kiri ke kanan,” kata Fabby.

    Fabby juga menjelaskan, sembari menunggu masa pensiun PLTU, pengoperasian PLTU secara fleksibel dapat dilakukan untuk mendukung integrasi energi terbarukan, khususnya surya dan angin. Pendekatan ini akan mengubah sistem operasi tenaga listrik, di mana PLTU akan beroperasi mengikuti pola pembangkit intermiten, dalam batas teknis yang aman bagi sistem. Dengan cara ini, kata dia, penetrasi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan dapat meningkat secara signifikan.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Isi Bahan Bakar Cuma 3 Menit! SPBU Hidrogen Pertama Indonesia Bikin Kagum

    Isi Bahan Bakar Cuma 3 Menit! SPBU Hidrogen Pertama Indonesia Bikin Kagum

    Jakarta: Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) menjadi cerminan kesiapan Indonesia dalam mendukung transisi energi pada sektor transportasi. Indonesia memiliki SPBH pertama di Senayan yang sempat mencuri perhatian internasional.
     
    PLN Indonesia Power (PLN IP) merupakan pengelola SPBH itu, melalui Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Priok. Sesi visit SPBH Senayan sempat menjadi yang ditunggu para pengunjung Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition 2025 serta daya tarik utama bagi pelaku industri energi, industri transportasi hingga akademisi baik nasional maupun internasional.
     
    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan hidrogen hijau menjadi energi masa depan di Tanah Air, oleh sebab itu PLN Indonesia Power mengambil langkah cepat dalam pengembangannya dengan menyediakan infrastruktur dari hulu hingga hilir.

    “PLN Indonesia Power telah mengembangkan green hydrogen atau hidrogen hijau, mulai dari hulu melalui Green Hydrogen Plant (GHP) hingga di sisi hilir yaitu Hydrogen Refueling Station (HRS) atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH),” kata Edwin dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 April 2025.
     

    SPBH Senayan peta jalan pengembangan energi hidrogen
    Menurut Edwin, SPBH Senayan menjadi bagian dari peta jalan nasional pengembangan energi hidrogen serta diharapkan dapat menjadi model awal bagi pengembangan infrastruktur serupa di kota-kota lain.
     
    “Dalam beberapa tahun ke depan, keberadaan SPBH di berbagai titik akan menjadi kunci penting dalam mewujudkan transportasi berbasis hidrogen. Sintesa antara Pemerintah, BUMN dan sektor swasta dapat mewujudkan inovasi hijau yang berdampak luas dan mempercepat pencapaian target net zero emission Indonesia,” tutur Edwin.
     
    Sementara itu, General Manager Unit Bisnis Pembangkitan Priok Buyung Arianto menyampaikan bahwa SPBH Senayan ini akan terus ditingkatkan kapasitasnya.
     
    “Saat ini SPBH Senayan memiliki Hydrogen Refueller dengan spesifikasi Charging Pressure (CP) 350 bar dengan kecepatan pengisian kurang dari 5 menit, kedepan kita akan menambahkan spesifikasinya hingga 700 bar dengan Kecepatan pengisian kurang dari 3 menit,” ujar Buyung.
    SPBH Senayan dukung pencapaian net zero emission
    Pembangunan HRS Senayan merupakan bagian dari strategi PT PLN (Persero) beserta subholdingnya untuk mencapai target net zero emission dan mendukung transisi energi pada sektor transportasi di Indonesia. 
     
    Sebagai upaya konkret pada kesiapan sisi hulu pasokan hidrogen, sejak 2023 PLN telah mengoperasikan Green Hydrogen Plant (GHP) di 22 lokasi, 13 diantaranya milik PLN Indonesia Power.
     
    Adapun Green Hydrogen Plant (GHP) atau tempat produksi hidrogen milik PLN Indonesia Power ini berlokasi di 13 pembangkit, diantaranya PLTU Pangkalan Susu, PLTU Suralaya 1-7, PLTU Suralaya 8, PLTGU Cilegon, PLTU Labuan, PLTU Lontar, PLTGU Tanjung Priok, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTGU Tambak Lorok, PLTG Pemaron, PLTGU Grati, PLTU Adipala dan PLTP Kamojang.
     
    Dengan 13 unit GHP ini, PLN Indonesia Power mampu memproduksi 80 ton per tahun, berkontribusi 40 persen dari total GHP PLN. Hasil produksi green hydrogen tersebut sebanyak 32 ton per tahun digunakan untuk kebutuhan operasional pembangkit (cooling generator), sementara 48 ton lainnya dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • LG Batal Investasi di RI, Prabowo Pede Dapat Investor Baru

    LG Batal Investasi di RI, Prabowo Pede Dapat Investor Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar hengkangnya perusahaan teknologi asal Korea Selatan, LG, dari proyek investasinya di Indonesia.

    Menurut Kepala Negara, Indonesia tidak akan kekurangan mitra strategis karena potensi dan kekuatan ekonomi nasional masih sangat besar. 

    Saat ditanya wartawan apakah akan ada kerja sama pengganti dari perusahaan lain menyusul keluarnya LG, dirinya optimistis bisa menemukan rekan lain.

    “Ya pasti ada [kerja sama lain], tunggu saja. Indonesia besar, Indonesia kuat, Indonesia cerah,” ujarnya kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4/2025).

    Sekadar informasi, LG Energy Solution (LG) disebut batal menanamkan investasi pada proyek baterai berbasis nikel terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia. Sebagai gantinya, pemerintah pun berencana menawarkan potensi kerja sama ini kepada Amerika Serikat (AS)

    Hal itu diungkapkan oleh Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo.

    “Kan kita udah sama CATL, tapi yang sama LG batal,” ujar Dilo ketika ditemui di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Dilo tak secara spesifik menjelaskan alasan LG tidak melanjutkan rencana investasinya. Dia hanya menyebut, terdapat banyak faktor yang membuat negosiasi dengan LG tidak mencapai kesepakatan.

    Ini bukan pertama kalinya isu LG hengkang dari proyek baterai RI mencuat. Pada awal 2023 lalu, negosiasi dengan perusahaan asal Korea Selatan itu sempat mandek lantaran implementasi kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat (AS) yang mendiskreditkan produksi baterai yang didominasi investasi perusahaan China.

    Dalam proyek baterai RI, konsorsium LG terdiri atas produsen dan manufaktur yang mayoritas berbasis di Korea Selatan, seperti LG Energy Solution, LG Chem, LG Internasional, dan Posco, sedangkan satu mitra mereka berasal dari China yakni Huayou Holding.

    Adapun, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan dengan total komitmen investasi senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun. Komitmen investasi itu terdiri atas investasi di hulu tambang senilai US$850 juta, smelter HPAL US$4 miliar, pabrik prekursor/katoda senilai US$1,8 miliar, dan pabrik sel baterai senilai US$3,2 miliar. 

    Pada Februari 2025, IBC (anak usaha anak MIND ID, PLN, Pertamina, dan Antam) melaporkan bahwa kerja sama dengan konsorsium LG masih dalam status sedang berlangsung (on progress) untuk fase pembahasan studi kelayakan (feasibility study).

    Dengan hengkangnya LG, Dilo mengungkapkan bahwa ada inisiatif untuk menawarkan investasi baterai kepada perusahaan AS. Hal ini sebagai bagian dari paket negosiasi dalam merespons kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Indonesia diganjar tarif impor resiprokal sebesar 32% oleh Trump lantaran menjadi salah satu penyumbang defisit perdangangan dengan AS.   

    “Proyek Titan ni kan enggak jadi. Nah, sekarang salah satunya itu yang kita tawarin, sebagai bagian daripada advokasi regulasinya kita negosiasi sama Amerika, kalau mereka mau,” ungkap Dilo.

  • Peringati Hari Bumi 2025, Telkom Mantapkan Komitmen Energi Terbarukan untuk Menuju Masa Depan Berkelanjutan – Page 3

    Peringati Hari Bumi 2025, Telkom Mantapkan Komitmen Energi Terbarukan untuk Menuju Masa Depan Berkelanjutan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memantapkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui implementasi energi terbarukan. Tahun 2025 ini, peringatan Hari Bumi Internasional mengusung tema “Our Power, Our Planet”, yang mengajak seluruh masyarakat dunia untuk bersatu dalam mendorong peningkatan pemanfaatan energi terbarukan hingga tiga kali lipat pada tahun 2030.

    Telkom melalui program ESG (Environmental, Social, and Governance) bertajuk GoZero% – Sustainability Action by Telkom Indonesia yang berfokus pada tiga pilar yaitu Save Our Planet, Empower Our People, dan Elevate Our Business, secara aktif mengambil langkah nyata dalam mengurangi jejak karbon dan mendorong keberlanjutan operasionalnya melalui transisi menuju energi bersih.

    Sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Telkom memahami peran strategis sektor industri untuk mendukung upaya global dalam menghadapi perubahan iklim. Sejalan dengan hal tersebut, Telkom secara bertahap namun pasti mengintegrasikan sumber energi terbarukan ke dalam infrastruktur dan aktivitas operasionalnya.

    SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan Hari Bumi menjadi momentum penting dan pengingat bagi kita semua akan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan bumi.

    “Telkom berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi dengan terus mendorong implementasi energi terbarukan sebagai salah satu pilar utama strategi keberlanjutan perusahaan. Kami percaya bahwa transisi menuju energi bersih bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kami akan terus berupaya dalam memperluas inisiatif ini di masa yang akan datang,” ujar Ahmad Reza

    Telkom telah mencatat sejumlah pencapaian signifikan dalam pemanfaatan energi terbarukan, sebagaimana tercantum dalam Sustainability Report Telkom Tahun 2024 yang dirilis pada 21 April 2025, antara lain:

    1. Penggunaan Energi Terbarukan

    Telkom telah memasang panel surya di berbagai infrastruktur, meliputi Base Transceiver Station (BTS), Point of Presence (PoP), dan data center. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, tetapi juga menghasilkan penghematan biaya operasional jangka panjang. Hingga saat ini, konsumsi listrik dari energi terbarukan pada tahun 2021 – 2024 telah mencapai 126.448,20 Gigajoule (GJ) dan terus bertambah seiring dengan ekspansi infrastruktur hijau Perusahaan.

     

    2. Penggunaan Kendaraan Listrik (Electrical Vehicle)

    Sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari penggunaan kendaraan operasional, Telkom secara bertahap melakukan transisi pada armada kendaraannya dengan menggunakan 587 kendaraan listrik dan didukung 33 lokasi charging station. Langkah ini dimulai dari kendaraan operasional di lingkungan kantor pusat hingga yang digunakan oleh teknisi lapangan. Selain lebih ramah lingkungan, penggunaan EV juga memberikan efisiensi biaya bahan bakar dan perawatan.

    3. Kemitraan dengan Penyedia Energi Terbarukan

    Telkom menjalin kemitraan strategis dengan PLN terkait energi terbarukan untuk memastikan pasokan energi bersih yang andal dan berkelanjutan. Kemitraan ini mencakup pembelian Renewable Energy Certificate (REC) untuk 69 PoP (Point of Presence) Telkom di tahun 2025.

    4. Gerakan Efisiensi Energi

    Telkom melakukan berbagai program efisiensi energi yang diterapkan di seluruh unit operasional perusahaan, termasuk penggunaan lampu LED, pengaturan suhu ruangan yang optimal, dan kampanye hemat energi bagi seluruh karyawan melalui program Gerakan Peduli Efisiensi Energi (GePEE). Selama tahun 2024, Telkom mengalokasikan 57 Miliar untuk upaya efisiensi energi melalui pengadaan maupun peremajaan peralatan ramah lingkungan, seperti lampu LED, refrigeran, baterai, dan monitor yang lebih ramah lingkungan.

    5. Inisiatif Green Data Center

    Sebagai penyedia layanan data center terbesar di Indonesia, Telkom memperhatikan aspek keberlanjutan dalam kegiatan operasionalnya. Berbagai inisiatif green data center yang dilakukan yaitu penggunaan sistem pendingin yang hemat energi, desain bangunan yang memaksimalkan pencahayaan alami, dan penggunaan solar panel untuk office. Langkah ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan dari operasional data center, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan.

  • Menakar Nasib Megaproyek Baterai RI Usai Ditinggal LG

    Menakar Nasib Megaproyek Baterai RI Usai Ditinggal LG

    Bisnis.com, JAKARTA — Keberlanjutan nasib proyek baterai berbasis nikel terintegrasi dari hulu ke hilir Indonesia saat ini masih menggantung usai hengkangnya investor asal Korea Selatan yakni LG Energy Solution.

    Keputusan LG pun mendapat kritik keras dari pemerintah Indonesia. Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menilai perusahaan asal Korsel ini tidak serius berinvestasi pada proyek baterai kendaraan listrik (EV) di Tanah Air.

    “Dia [LG] sebetulnya niat enggak sih mau investasi di sini? Bukan, kalau misalnya dia enggak niat ya sudah. Ya memang dari awal enggak ada niat berarti,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Dalam proyek baterai RI, konsorsium LG terdiri atas produsen dan manufaktur yang mayoritas berbasis di Korea Selatan, seperti LG Energy Solution, LG Chem, LG Internasional, dan Posco. Sedangkan, satu mitra mereka berasal dari China yakni Huayou Holding.

    Adapun, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan dengan total komitmen investasi senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun. 

    Komitmen investasi itu terdiri atas investasi di hulu tambang senilai US$850 juta, smelter HPAL US$4 miliar, pabrik prekursor/katoda senilai US$1,8 miliar, dan pabrik sel baterai senilai US$3,2 miliar. 

    Progres Mandek

    Pada Februari 2025, IBC (anak usaha anak MIND ID, PLN, Pertamina, dan Antam) melaporkan bahwa kerja sama dengan konsorsium LG masih dalam status sedang berlangsung (on progress) untuk fase pembahasan studi kelayakan (feasibility study).

    Proyek baterai nikel LG ini sebenarnya telah dicetuskan sejak 2019 lalu. Namun, progresnya mandek selama 6 tahun dan LG justru mengumumkan batal investasi di Indonesia pada April 2025.

    Tri pun menilai LG sejak awal selalu tidak tepat waktu dalam mengejar target investasi di RI. Alhasil, proyek pun jalan ditempat.

    Dia mengibaratakan jika seseorang berkomitmen membangun rumah, seharusnya dia segera melakukan pembangunan secepat mungkin.

    “Kan selalu enggak tepat waktu mereka, sudah berapa tahun. Kamu mau bangun rumah, terus habis itu kamu harusnya sudah groundbreaking. [LG] enggak juga. Kan ya sudah, berarti dari mereka memang enggak anu [enggak niat] kan,” jelasnya.

    Kendati demikian, Tri mengatakan, mundurnya LG dari Proyek Titan tidak akan menghambat Indonesia untuk melakukan hilirisasi nikel menjadi baterai. Dia juga optimistis pemerintah segera menemukan pengganti LG.

    “Pasti ada nanti [pengganti LG],” ucap Tri.

    Alasan Hengkang

    LG pun membenarkan kabar mundur dari Proyek Titan. Perusahaan beralasan mundur lantaran ada pergeseran dalam lanskap industri, khususnya EV, yang merujuk pada perlambatan sementara permintaan global.

    “Mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut. Namun, kami akan melanjutkan bisnis kami yang ada di Indonesia, seperti pabrik baterai Hyundai LG Indonesia Green Power [HLI Green Power], usaha patungan kami dengan Hyundai Motor Group,” kata seorang pejabat dari LG Energy Solution, dilansir dari Antara, Sabtu (19/4/2025).

    Ini bukan pertama kalinya isu LG hengkang dari proyek baterai RI mencuat. Pada awal 2023 lalu, negosiasi dengan perusahaan asal Korea Selatan itu sempat mandek lantaran implementasi kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat (AS) yang mendiskreditkan produksi baterai yang didominasi investasi perusahaan China. 

    Mencari Mitra Baru

    Kabar mundurnya LG dari Proyek Titan pertama kali diungkapkan oleh Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Dilo tak secara spesifik menjelaskan alasan LG tidak melanjutkan rencana investasinya. Dia hanya menyebut, terdapat banyak faktor yang membuat negosiasi dengan LG tidak mencapai kesepakatan.

  • Gugat UU Kementerian Negara, Advokat Minta Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan Nasional 22 April 2025

    Gugat UU Kementerian Negara, Advokat Minta Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan Nasional 22 April 2025

    Gugat UU Kementerian Negara, Advokat Minta Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara digugat ke
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) oleh seorang advokat bernama
    Juhaidy Rizaldy Roringkon
    , asal Sulawesi Utara.
    Gugatan dengan nomor perkara 21/PUU-XXIII/2025 ini akan disidangkan perdana pada Selasa (22/4/2025) di MK.
    Dalam petitumnya, pemohon meminta agar ada penambahan frasa ”
    wakil menteri
    ” dalam Pasal 23 UU 39/2008 yang berkaitan dengan larangan menteri rangkap jabatan.
    “Menyatakan frasa ‘Menteri’ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Menteri dan
    Wakil Menteri
    ‘,” tulis gugatan tersebut.
    Gugatan ini dilayangkan pemohon karena berpandangan bahwa wakil menteri sama posisinya dengan menteri yang ditunjuk secara langsung oleh presiden.
    Dalam gugatan, dibeberkan juga enam wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau dewan pengawas badan usaha milik negara.
    Para wakil menteri itu adalah Kartika Wirjoatmoko sebagai komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), kemudian Aminuddin Maruf sebagai komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dony Oskaria sebagai wakil komisaris utama PT Pertamina (Persero).
    Tiga lainnya adalah Suahasil Nazara sebagai wakil komisaris PLN, Silmy Karim sebagai komisaris PT Telkom Indonesia, dan Sudaryono sebagai ketua dewan pengawas Perum Bulog.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PLN EPI Bangun Fondasi Hidrogen Hijau sebagai Pilar Transisi Energi Indonesia

    PLN EPI Bangun Fondasi Hidrogen Hijau sebagai Pilar Transisi Energi Indonesia

    JAKARTA – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), subholding dari PT PLN (Persero), menegaskan komitmennya menjadi pelopor pengembangan ekosistem hidrogen hijau di Indonesia. 

    Direktur Gas dan BBM PLN EPI, Rakhmad Dewanto menyampaikan upaya ini merupakan bagian dari strategi besar PLN untuk mendukung target Net Zero Emissions (NZE) Indonesia pada tahun 2060.

    Menurutnya, sektor ketenagalistrikan saat ini menyumbang sekitar 310 juta ton CO₂ per tahun dan tanpa intervensi, angka tersebut diproyeksikan melonjak hingga 1.057 juta ton CO₂ pada tahun 2060.

    “PLN tidak bisa terus menjalankan skenario business-as-usual. Oleh karena itu, melalui skenario _Accelerated Renewable Energy Development_ (ARED), PLN memproyeksikan kapasitas cofiring hidrogen dapat mencapai 41 GW pada 2060 untuk mencapai NZE,” ujar Rakhmad dalam keterangannya, Minggu, 20 April.

    Rakhmad menyampaikan pengembangan green hydrogen dan ammonia menjadi salah satu inisiatif penting PLN untuk melengkapi pengembangan renewables energy, smart grid, dan CCS untuk mendukung keberhasilan dekarbonisasi.

    Adapun, PLN telah merealisasikan beberapa proyek penting termasuk pendirian Green Hydrogen Plant (GHP) di 21 lokasi di pada Oktober-November 2023, pendirian Green Hydrogen dari Geothermal dan fasilitas pengisian bahan bakar hidrogen (HRS) di Senayan pada Februari 2024, Hydrogen Cofiring untuk PLTG Pesanggaran di Desember 2024, Hydrogen Fuel Cell di Gili Ketapang dan Ammonia cofiring untuk PLTU Labuan di Februari 2025.

    “Selanjutnya, PLN akan melanjutkan uji coba hydrogen cofiring untuk PLTGU Tambak Lorok dan Priok. Sementara pengembangan hydrogen fuel cell sebagai pelengkap renewable untuk micro grid akan dikembangkan di Medang Island, Rengat, Suge dan Waingapu,” jelasnya. 

    Rakhmad menyampaikan Hydrogen Fuel Cell ini diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi penggunaan diesel di daerah yang terpisah dari jaringan.

    Menurutnya langkah berikutnya adalah studi untuk pengembangan pabrik hydrogen di Jambi dan Green Ammonia di Dawuan.

    Ia menyampaikan penggunaan hidrogen dan amonia rendah karbon di PLN akan diarahkan utamanya untuk sektor ketenagalistrikan. Namun dengan adanya excess produksi akan dijajaki untuk transportasi, industri dan komoditas. 

    Selain itu, Rakhmad menyampaikan di sektor ketenagalistrikan, PLN akan menyuplai hidrogen dan amonia untuk cofiring di pembangkit fosil serta mendukung sistem listrik off-grid melalui solusi penyimpanan energi berbasis hidrogen.

    “Green hydrogen bukan hanya soal transisi energi, tapi juga kemandirian energi, daya saing dan peluang ekspor Indonesia di pasar energi global,” jelasnya.

    Menurutnya pengembangan Green Hydrogen memiliki tantangan tersendiri, masalah utamanya adalah harga renewable energy yang masih relatif mahal dibanding sumber daya energi lainnya. 

    Ia menyampaikan untuk mendorong pengembangan green hydrogen dan ammonia dibutuhkan dukungan pemerintah, seperti foscal incentive dan carbon tax, pengembangan teknologi, kapasitas infrastruktur dan pendanaan murah. 

    Oleh sebab itu, Rakhmad menyampaikan PLN EPI terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak, mulai dari investor, penyedia teknologi, lembaga keuangan hingga regulator, untuk menjawab tantangan ini.

    Rakhmad menegaskan sinergi multipihak menjadi kunci agar Indonesia bisa menjadi episentrum produksi dan ekspor hidrogen hijau di Asia.

    “Kami percaya bahwa dengan sinergi, inovasi dan keberlanjutan, Indonesia tak hanya mampu memenuhi kebutuhan energinya, tetapi juga memainkan peran penting dalam dekarbonisasi sistem energi global,” pungkasnya.

  • Wali Kota Minta KRL Commuter Line Masuk Kota Serang, Ajak KAI-PLN

    Wali Kota Minta KRL Commuter Line Masuk Kota Serang, Ajak KAI-PLN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Kota Serang, Banten tengah mengatur rencana untuk perpanjangan jalur KRL Commuter Line. Nantinya jalur KRL Commuter Line akan diperpanjang dari Rangkasbitung menuju Kota Serang.

    Wali Kota Serang Budi Rustandi mengungkapkan dia akan melakukan MoU dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk merealisasikan program ini.

    “Dulu itu kan kalau naik KRL mau ke Jakarta, naik dari Serang transit ke Rangkas baru ke Jakarta begitu juga sebaliknya,” ungkap dia dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/4/2025).

    Budi Rustandi berharap MoU ini dapat disegerakan agar pembangunan elektrifikasi jalur KRL Commuter Line segera dilakukan paling tidak bisa dilakukan di tahun 2026. Dengan begitu, Kota Serang diharapkan menjadi kota maju.

    “Kedepan KRL nanti langsung kesana (Jakarta), gantian nanti transitnya,” bebernya.

    Bukan hanya dengan KAI, Budi Rustandi juga menggandeng PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). PLN dibutuhkan untuk mensuplai listrik KRL Commuter Line.

    “Pertama Kota Serang akan melakukan MoU dengan PT. KAI untuk jalur KRL, tentunya kita butuh support listriknya,” ucapnya.

    Audiensi pun sudah dilakukan dengan PT PLN UP3 Banten Utara.

    “MoU secepatnya, nanti kita akan kirim draft nya kepada bagian legal PLN agar diselaraskan. Target Minggu depanlah Pak Manajer (Hanfi Ardhean A Manajer PLN UP3 Banten Utara) yah,” harap Budi.

    (wur/wur)