BUMN: Peruri

  • Prabowo Luncurkan Sistem Canggih 17 Agustus, Pantau Transaksi Warga RI

    Prabowo Luncurkan Sistem Canggih 17 Agustus, Pantau Transaksi Warga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan suatu sistem yang super canggih hasil pengembangan government technology atau Govtech Indonesia.

    Sistem itu kata dia akan bisa memantau seluruh transaksi elektronik atau digital masyarakat, termasuk data-data perjalanan. Data itu akan dipantau untuk mendorong tingkat kepatuhan masyarakat supaya memenuhi kewajiban perpajakannya.

    “Dia mau ini program sudah jalan di Agustus dan kita harus kerja around the clock untuk buktikan ini, karena ini menyangkut game changer untuk Indonesia, karena kita bicara masalah pajak karena penerimaan pajak tidak maksimal,” kata Luhut saat konferensi pers perdana DEN di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Sistem baru hasil pengembangan govtech itu kata dia akan mengintegrasikan seluruh sistem digital yang saat ini telah dimiliki pemerintah, mulai dari coretax, sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara, sistem informasi sawit, perizinan berusaha melalui OSS, keimigrasian, digital ID atau data kependudukan, hingga data bongkar muat atau kepabeanan dan cukai.

    Selain itu, sistem ini kata dia juga akan terintegrasi dengan sistem penyaluran belanja negara, seperti untuk kepentingan bantuan langsung tunai. Data-data penerimanya akan tercakup supaya membelanjakan dana yang diperoleh dari pemerintah secara benar.

    “Semua nanti targeted jadi tentang BLT pun harus buka bank account, dan dia harus belanjakan uang ini dengan arahan pemerintah misal di desa beli telur, ayam, dan sebagainya, itu akan ada barcode dibuat,” tutur Luhut.

    Secara konsep, dia mengatakan, sistem ini nantinya akan serupa seperti aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan pemerintah saat Pandemi Covid-19. Dengan begitu, data perjalanan masyarakat juga bisa akan terekam, untuk bisa profiling kemampuan belanjanya.

    “Kita belajar dari Covid, hp anda akan tunjukkan ke mana saja anda bergerak. Di sini juga sama kalau sekarang anda sering ke Bali berarti kau punya uang, enggak mungkin enggak punya uang jalan ke situ apalagi banyak traveling ke luar negeri, jadi teknologi ini akan memberikan kita bantuan lebih jauh,” tegasnya.

    Data transaksi e-commerce pun juga akan tercatut ke dalam sistem untuk memudahkan pemerintah memperluas basis pemajakannya. Termasuk juga untuk memblokir layanan kemigrasian seperti pembuatan paspor ataupun perizinan berusaha bila selama ini tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

    “Ini yang buat sistem ini anak-anak Indonesia, ada 300 sekarang yang kerja di LKPP, di Peruri, Telkom sana dan presiden kemarin malam sudah setuju ketemu mereka kira-kira 2-3 minggu dari sekarang setelah sistem ini terbentuk, jadi ini sistem bukan baru,” kata Luhut.

    Luhut mengatakan, sebelum sistem ini diluncurkan pihaknya akan ke India, karena negara itu kata dia sudah memiliki sistem yang serupa untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya saat pengimplementasian.

    “Tim nanti akan ke India dalam 10 hari ke depan dan presiden sudah perintah untuk itu kita belajar dari pengalaman India walaupun kita sudah banyak kesepahaman juga. Tapi kita perlu lesson learned dari India, kita pakai untuk kurangi kemungkinan-kemungkinan kita buat kesalahan,” tutur Luhut

    (arj/mij)

  • Luhut Bocorkan Skema BLT Akan Dibuat Sistem Barcode – Halaman all

    Luhut Bocorkan Skema BLT Akan Dibuat Sistem Barcode – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan skema baru penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

    Selain itu, pengawasannya akan diperketat, sehingga penggunaannya juga tepat guna.

    Luhut menyampaikan, keinginan Presiden Prabowo Subianto agar layanan digital pemerintah atau government technology (govtech) dapat terintegrasi pada Agustus 2025. 

    Nantinya, diatur juga mengenai skema penyaluran BLT, dan pengintegrasian sistem agar penyalurannya tepat guna.

    “Dengan sistem yang dibuat ini, kita akan targetkan mengenai bantuan langsung tunai, dia harus buka rekening,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Dia mencontohkan, penerima BLT diharuskan membuka rekening. Lalu, pemerintah melakukan pemantauan penggunaannya agar tepat guna dengan menggunakan barcode.

    “Dia harus membelanjakan uang ini dengan arahan pemerintah misal beli telur, ayam dibuat barcode ini,” tutur Luhut.

    Menurutnya, dengan begitu bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan penggunaannya tepat guna. Sistem ini, dirancang oleh 300 anak bangsa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Perum Peruri, dan PT Telkom (Persero).

    Luhut memastikan sistem BLT tidak akan seperti proyek e-KTP. Menurutnya, sistem tersebut lebih serupa dengan pengembangan aplikasi PeduliLindungi. Untuk memastikan tidak akan disalahgunakan, audit akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

  • Fotokopi KTP Mau Dihapus, Luhut: Pejabat Tak Setuju, Diganti Saja

    Fotokopi KTP Mau Dihapus, Luhut: Pejabat Tak Setuju, Diganti Saja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendorong transformasi digital di seluruh sektor pemerintahan. Salah satu fondasi utamanya adalah implementasi identitas digital atau digital ID.

    Sistem digital ID ini bakal menggantikan sistem verifikasi dan administrasi yang selama ini mengandalkan fotokopi atau foto KTP atau identitas fisik lainnya.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut B. Pandjaitan menegaskan orang-orang yang tidak sejalan dengan upaya pemerintah menerapkan digital ID harus siap diganti.

    “Itu sebabnya saya minta Bapak Presiden saya bilang kita akan coba 17 Agustus tapi kalau kalau ada orang enggak setuju di sini, kepada Pak Presiden kami usulkan ya diganti saja,” katanya.

    Dia mencontohkan sistem digital ID bisa diterapkan dalam pengucuran bantuan tunai langsung. Nantinya, pemerintah bisa menggunakan sistem barcode untuk memastikan uang dibelanjakan sesuai arahan pemerintah.

    “Misalnya di desa beli telur, beli ayam, itu akan ada barcodenya. Yang membuat sistem ini itu, karena kita ada pengalaman dengan dulu PeduliLindungi kita tidak keluar duit macam-macam dan ternyata kita bisa. Ada infrastruktur, keluar dana, tapi BPKP kita minta audit berkala,” katanya.

    Luhut menyatakan program transformasi digital pemerintah saat ini tidak seperti program sebelumnya yang mengandalkan vendor eksternal. Kali ini, sistem dibangun secara internal oleh “anak-anak Indonesia” yang bekerja di LKPP, Peruri, dan Telkom.

    “Anak-anak Indonesia itu ada 300 yang bekerja di LKPP, Peruri, Telkom. Presiden kemarin malam setuju bertemu mereka 2-3 minggu dari ini, setelah sistem ini terbentuk. Jadi sistem ini bukan sistem baru dan tidak seperti e-KTP mau tender sekian triliun, tidak ada itu,” kata Luhut. “Karena banyak anak muda indonesia yang hebat, jadi tidak boleh ada yang menghambat proses ini semua harus sepakat karena kepentingan RI.”

    (dem/dem)

  • Perusahaan Dukung SDGs dan Konservasi Berkelanjutan, Memang Bisa?

    Perusahaan Dukung SDGs dan Konservasi Berkelanjutan, Memang Bisa?

    Jakarta: Peruri melaksanakan pelepasan tukik (anak penyu) ke laut lepas sebagai salah satu komitmen perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), khususnya di bidang pelestarian lingkungan hidup. Upaya ini sekaligus dalam rangka mendukung keberlanjutan ekosistem laut.
     
    Kegiatan ini juga mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin 14 tentang “Life Below Water” yang menekankan perlindungan dan pelestarian ekosistem laut. Dalam pelaksanaannya, Peruri bekerja sama dengan sebuah LSM yang aktif dalam konservasi satwa laut, Bumi Journey.
     
    “Dengan melepas tukik ke habitat alaminya, kami ingin mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan laut. Ini adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar jika dilakukan bersama-sama,” ujar Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi dalam keterangan tertulisnya, Senin, 23 Desember 2024.
     

    Adi mengungkapkan, kegiatan yang berlangsung di Pantai Saba, Gianyar, Bali ini melibatkan beberapa karyawan Peruri. Ia menjelaskan, kegiatan ini penting dilakukan, pasalnya, penyu merupakan salah satu satwa laut yang dilindungi dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. 
     
    “Seperti menjaga populasi ubur-ubur yang dapat mengganggu kehidupan laut lainnya. Tukik yang dilepas adalah jenis satwa laut yang dilindungi, karena populasinya yang terus menurun akibat perburuan, pencemaran laut, dan hilangnya habitat alaminya,” ungkapnya.
     
    Tak hanya pelepasan tukik, Peruri berencana melanjutkan program ini dengan langkah-langkah yang lebih besar seperti mendukung penanaman vegetasi pesisir, pengembangan habitat penyu, dan penyediaan fasilitas penangkaran. Hal ini adalah bagian dari komitmen Peruri untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.
     
    “Kegiatan seperti ini tidak hanya membantu upaya konservasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan laut. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi perusahaan lain,” ungkap pengelola konservasi penyu di Pantai Saba Andri.
     
    Melalui program TJSL ini, Peruri tidak hanya fokus pada keberhasilan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar terhadap lingkungan. Dengan visi yang berorientasi pada keberlanjutan, Peruri berharap langkah-langkah kecil seperti ini dapat memberikan dampak besar bagi generasi mendatang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • BUMN Ini Jadi Perusahaan Informatif Versi Komisi Informasi Pusat – Halaman all

    BUMN Ini Jadi Perusahaan Informatif Versi Komisi Informasi Pusat – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Informasi Pusat RI (KIP) memberikan predikat perusahaan informatif kepada Peruri di ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diserahkan kepada Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri Gandung Anggoro Murdani di Jakarta, Selasa (17/12/2024). 

    Acara Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2024 digelar untuk memberikan penghargaan kepada badan publik yang berhasil memenuhi standar keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat RI (KIP) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

    Pada tahun sebelumnya, BUMN yang sama eraih kualifikasi Informatif pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada 2023.

    Gandung mengatakan, pencapaian berturut-turut ini menunjukkan konsistensi Peruri dalam menjaga transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik, di mana setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat.

    Sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG), perusahaan terus berupaya memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai perusahaan, mencakup laporan keuangan, kebijakan perusahaan, inovasi produk, serta program-program yang dijalankan oleh perusahaan, selama informasi tersebut tidak bersifat rahasia.

    Sebagai perusahaan yang telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security, pihaknya berkomitmen memperkuat kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.

    Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan informasi yang transparan, mencakup seluruh aspek kegiatan operasional, kinerja, serta berbagai program strategis perusahaan.

    “Dengan pendekatan ini, PERURI tidak hanya memenuhi ekspektasi stakeholders, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan berintegritas,” ujarnya dikutip Kamis, 19 Desember 2024.

     

  • Implementasikan GCG, Transparansi dan Keterbukaan Informasi Wajib Diikuti

    Implementasikan GCG, Transparansi dan Keterbukaan Informasi Wajib Diikuti

    Jakarta: Peruri menjaga transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik, sebab setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat. Sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG), Peruri terus berupaya memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat.
     
    Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri Gandung Anggoro Murdani mengatakan, informasi mengenai perusahaan, laporan keuangan, kebijakan perusahaan, inovasi produk, serta program-program yang dijalankan oleh perusahaan bisa dikonsumsi masyarakat selama informasi tersebut tidak bersifat rahasia.
     
    “Sebagai perusahaan yang unggul, Peruri tidak hanya berfokus pada pelayanan pelanggan, tetapi juga berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan transparan,” ucap Gandung dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 Desember 2024.
     

    Sebagai perusahaan yang telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security, Peruri berkomitmen memperkuat kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan informasi yang transparan, mencakup seluruh aspek kegiatan operasional, kinerja, serta berbagai program strategis.
     
    “Dengan pendekatan ini, Peruri tidak hanya memenuhi ekspektasi stakeholders, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan berintegritas,” ungkapnya.
     
    Untuk itu, Peruri meraih penghargaan sebagai perusahaan informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Penghargaan diberikan kepada badan publik yang memenuhi standar keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat RI (KIP).
     
    Sebelumnya, Peruri juga telah meraih kualifikasi Informatif pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada 2023. Selain itu, prestasi Peruri sebagai perusahaan yang informatif sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi .
     
    “Dengan semangat keterbukaan dan transformasi digital, Peruri siap mendukung pembangunan Indonesia yang lebih transparan, cerdas, dan berkelanjutan,” ujar dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Deretan Kader Gerindra yang Duduk di Jabatan Strategis BUMN

    Deretan Kader Gerindra yang Duduk di Jabatan Strategis BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah kader Partai Gerindra mengisi jabatan strategis di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Penunjukan ini dilakukan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun keputusan resmi dari Menteri BUMN sepanjang tahun 2023 hingga 2024.

    Mereka juga mengemban posisi dari sektor yang beragam, seperti dari energi, perbankan syariah, tambang, dan lain-lainnya. 

    Terlebih, baru-baru ini Willgo Zainar juga memegang posisi di PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), menambah daftar kader Gerindra yang memegang posisi di pelat merah. 

    Berikut daftar kader Gerindra yang menjadi komisaris BUMN:

    1. Willgo Zainar

    Willgo kini menduduki  jabatan sebagai Komisaris Independen PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Keputusan ini diambil dari  Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin (16/12). 

    Adapun, ia sendiri juga pernah mengemban tugas sebagai Anggota DPR RI Komisi XI dari Partai Gerindra pada periode 2014-2019. 

    2. Fuad Bawazier

    Fuad menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama holding tambang BUMN PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. 

    Adapun, keputusan itu juga ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023, pada Mei 2024. Adapun Fuad sendiri juga sempat menjadi Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. 

    3. Felicitas Tallulembang

    Felicitas menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) lewat RUPS Tahunan yang digelar pada pertengahan Mei 2024. 

    Ia sendiri lahir di Rantepao, Sulawesi Selatan. Felicitas sendiri merupakan mantan anggota DPR fraksi Gerindra periode 2014-2019. 

    4. Siti Nurizka Puteri Jaya

    Siti ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang. Ia ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Juni 2024. 

    Wanita yang lahir pada 6 Desember 1987 ini menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra. Ia sempat menjabat sebagai Kepala Pemberdayaan Wanita DPP Partai Gerindra periode 2015-2020. Terlebih, ia juga berstatus sebagai kepala hukum administrasi DPP Partai Gerindra untuk periode yang sama. 

    5. Simon Aloysius Mantiri

    Simon Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Ia ditetapkan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2023 pada Juni 2024. 

    Simon sendiri masuk dalam daftar Dewan Pembina DPP Gerindra. Terlebih, ia juga sempat memegang posisi sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    6. Mochamad Iriawan (Iwan Bule)

    Iwan masuk dalam jajaran dewan komisaris PT Pertamina (Persero), menggantikan posisi Simon Aloysius Mantiri yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina.

    Iwan Bule dan Simon merupakan petinggi Partai Gerindra. Adapun Iwan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sejak Desember 2023.

    7. Faudzi Baadilla

    Faudzi menduduki posisi sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero), berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 pada Juli 2024. 

    Sosok yang membintangi beberapa film seperti 9 Naga dan Mengejar Matahari ini juga pernah menjadi calon anggota DPR RI lewat Partai Gerindra pada Pemilu 2019. 

    8. Burhanuddin Abdullah

    Burhanuddin menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada Juli 2024. Adapun, ia merupakan Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI). 

    Ia sendiri merupakan Ketua Dewan Pakar Gerindra. Terlebih, ia juga pernah menjadi petinggi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. 

    9. Isra Daming Pramulya  

    Isra menjabat sebagai Komisaris Independen PT Brantas Abipraya (Persero). Adapun, ia memegang posisi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dalam RUPS perseroan yang ditandatangani pada Juli 2024. 

    Sosok yang lulus dari Universitas Hasanuddin ini juga merupakan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Gerindra di Provinsi Sulawesi Barat. Ia juga menjadi Sekretaris Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran. 

    10. Conny Lolyta Rumondor

    Conny menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Peruri. Ia ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-130/MBU/06/2024 pada Juni 2024. 

    Sebelumnya, Conny merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara (Sulut). Ia juga menjadi Ketua TKN Prabowo-Gibran di Sulut. 

  • Keren! Rupiah Kertas 50.000 Dinobatkan Mata Uang Paling Aman ke-2 di Dunia – Page 3

    Keren! Rupiah Kertas 50.000 Dinobatkan Mata Uang Paling Aman ke-2 di Dunia – Page 3

    Prestasi ini mengundang beragam komentar dari netizen. Salah satu pengguna Instagram, @nhyati_21, menulis, “Alhamdulillah, kalau bisa uang 100 ribu, 20 ribu, dan 10 ribu juga diperkuat keamanannya, supaya nggak ada lagi uang palsu beredar.”

    Namun, ada juga yang mengkritik kualitas fisik uang tersebut. Akun @aseppp6 menyoroti kelemahannya: “Kualitas jelek, masa kena air cepat rusak.”

    Peningkatan Kepercayaan Internasional

    Terlepas dari kritik, pencapaian ini tetap menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Keamanan uang kertas Rp50.000 TE 2022 yang diakui secara internasional bukan hanya mampu mengurangi risiko pemalsuan, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi negara.

    “Hasil membanggakan ini memposisikan uang kertas Rp50.000 TE 2022 lebih aman dibandingkan pecahan dari Euro dan Poundsterling,” tulis Peruri.

    Pengakuan ini juga menunjukkan bahwa inovasi dalam sistem keuangan Indonesia tidak hanya sebatas pencapaian teknis, tetapi juga menjadi simbol kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional.

     

  • Kabar Buruk Buat Para Ahli Hisap, Harga Jual Eceran Rokok Naik Mulai 1 Januari 2025 – Halaman all

    Kabar Buruk Buat Para Ahli Hisap, Harga Jual Eceran Rokok Naik Mulai 1 Januari 2025 – Halaman all

     

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Harga rokok akan semakin mahal tahun depan baik rokok konvensional maupun rokok elektrik. 

    Pemerintah telah menetapkan kenaikan harga jual eceran (HJE) pada 2025 untuk rokok konvensional dan rokok elektrik melalui dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yakni PMK 96/2024 dan PMK 97/2024.

    Tujuan penerbitan PMK ini untuk mendukung pengendalian konsumsi tembakau, melindungi industri tembakau padat karya, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

    Dalam kedua beleid tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau. Kendati begitu, pemerintah menaikkan harga jual eceran (HJE) hampir seluruh produk tembakau yang mulai berlaku 1 Januari 2025.

    Dalam PMK 97/2024, pemerintah menetapkan kenaikan HJE rokok pada 2025 yang bervariasi, dengan rata-rata kenaikan sebesar 9,53 persen.

    Sementara dalam PMK 96/2024, pemerintah menetapkan kenaikan HJE rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya pada 2025 yang bervariasi, dengan kenaikan rata-rata sebesar 11,34 dan 6,19 persen. 

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan seiring dengan terbitnya dua PMK tersebut, pihaknya akan menindaklanjuti dan mengamankan kebijakan tersebut sesuai dengan tugas Bea Cukai.

    “Tugas Bea Cukai selanjutnya adalah menindaklanjuti dan mengamankan kebijakan tersebut,” ujar Nirwala kepada Kontan.co.id, Jumat (13/12/2024).

    Tindak lanjut yang dimaksud antaranya penetapan HJE per merk rokok, berdasarkan usulan produsen rokok yang mengacu pada PMK baru tersebut.

    “Berdasarkan penetapan tersebut, produsen akan mengajukan P3C untuk memesan pita cukai,” katanya.

    Berdasarkan P3C tersebut, Bea Cukai akan memesan pencetakan pita cukai kepada Konsorsium Peruri. 

    Ia menegaskan, layanan tersebut dilakukan Bea Cukai secara elektronik, sehingga ditargetkan pita cukai akan dapat didistribusikan pada Januari 2025 sesuai pemberlakuan kedua beleid baru tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap kebijakan tersebut dapat mengendalikan konsumsi masyarakat dari barang-barang yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan.

    “Tentu kan kita hanya berharap barang-barang yang untuk kesehatan itu supaya dikurangin. Prinsipnya itu saja,” kata Airlangga kepada awak media di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C Permana mengatakan kebijakan tersebut akan menambah tekanan daya beli masyarakat, mengingat akan berlaku bersamaan dengan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di 2025.

    “Karena pada saat yang sama kan ada kenaikan PPN, ditambah juga dengan kenaikan HJE rokok. Jadi mungkin ada tekanan si,” ujar Fikri dikutip, Jumat (13/12/2024).

    Hanya saja, Fikri mengakui bahwa kenaikan HJE akan membantu dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya dalam mengendalikan konsumsi rokok.

    “Karena beberapa survei terakhir kan mengatakan kalau rokok mungkin sumber pengeluaran terbesar ketiga ya untuk masyarakat kelas bawah khususnya,” katanya.

    Fikri juga menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam mengendalikan konsumsi rokok masih belum optimal karena kenaikan HJE lebih banyak mendorong peralihan konsumsi rokok.

    Dari sisi inflasi, dia memperkirakan kenaikan HJE bisa menyumbang sekitar 0,2 persen terhadap inflasi keseluruhan pada tahun depan.

    Sementara itu, Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai kenaikan HJE rokok rata-rata sebesar 9,53 persen pada tahun depan merupakan keputusan yang tepat, mengingat pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT).

    “Sudah tepat apalagi kan kalau kita lihat dari berbagai informasi kalau tahun ini tidak ada kenaikan cukai rokok. Jadi saya rasa tepat keputusannya,” kata Myrdal.

    Meski ada kenaikan HJE, ia melihat kontribusinya terhadap inflasi akan relati moderat, yaitu sekitar 43 bps seiring dengan penyesuaian daya beli masyarakat akibat kenaikan UMP 6,5 persen maupun kenaikan gaji guru hingga berbagai stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah.

    Laporan Reporter: Dendi Siswanto | Sumber: Kontan

  • Kebut Transformasi, Begini Cara Bantu BPR Syariah Melek Digital

    Kebut Transformasi, Begini Cara Bantu BPR Syariah Melek Digital

    Jakarta: Peruri menekankan pentingnya transformasi digital sebagai langkah strategis yang harus diambil oleh BPR Syariah untuk mempertahankan daya saing dan relevansi di pasar yang terus berkembang. Peruri hadir dalam Musyawarah Nasional dan BPR Syariah Summit 2024 dalam upaya mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.
     
    Head of Digital Business Transformation and Solutions Peruri Shitta Marsella menjelaskan bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas layanan, serta membantu BPR Syariah beradaptasi dengan cepat di era digital saat ini. Peruri siap membantu BPR Syariah melakukan transformasi digital yang aman dan terpercaya.
     
    “Peruri berkomitmen untuk mendukung BPR Syariah dalam melakukan transformasi digital dengan menyediakan layanan digital yang aman, andal, dan terpercaya seperti tanda tangan elektronik, stempel digital, e-KYC dan meterai elektronik,” ujar Shitta dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 13 Desember 2024.
     

    Acara ini dihadiri lebih dari 150 pimpinan BPR Syariah se-Indonesia. Mengusung tema “Penguatan Identitas dan Kemandirian Organisasi untuk Mendorong Era Baru Pertumbuhan Industri BPRS yang Berkelanjutan”, kegiatan ini fokus membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat keberadaan dan peran BPR Syariah.
     
    Shitta mengungkapkan, partisipasi Peruri dalam Musyawarah Nasional ini menegaskan posisi perusahaan sebagai mitra strategis yang akan memastikan BPR Syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan. Dengan solusi digital, BPR Syariah diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
     
    “Melalui berbagai solusi inovatif yang ditawarkan, Peruri siap mendukung kemajuan sektor ini dengan komitmen terhadap keamanan, efisiensi, dan kualitas layanan yang tinggi,” ungkapnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)