Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Heru apresiasi inflasi Jakarta yang terkendali jelang akhir tahun

    Heru apresiasi inflasi Jakarta yang terkendali jelang akhir tahun

    Saya berharap sinergi TPID Jabodetabek juga dapat terus ditingkatkan, khususnya kerja sama dengan Pasar Induk di area JabodetabekJakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan apresiasi atas kerja dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Satuan Tugas Pangan, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengendalikan inflasi menjelang akhir tahun yakni sebesar 0,79 persen year to date (ytd) dan 1,70 persen year on year (yoy) pada September.

    Menurut Heru meski DKI Jakarta menghadapi tiga perhelatan besar pada akhir tahun yakni pilkada, Natal, dan perayaan tahun baru namun angka inflasi tetap terkendali.

    “Dengan capaian ini harapannya Jakarta dapat berkontribusi dalam mencapai target nasional sebesar 2,5 persen plus satu persen pada 2024,” kata Heru yang memimpin gelaran High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya menjaga laju inflasi menjelang akhir 2024, serta mencapai target pengendalian inflasi nasional di Jakarta, Rabu.

    Baca juga: BPS DKI: Harga cabai rawit dan merah terendah dalam dua tahun terakhir

    Lebih lanjut Heru mengatakan, beberapa komoditas pangan diperkirakan masih mengalami tren kenaikan harga seiring dengan kenaikan permintaan masyarakat pada Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, serta implikasi perubahan harga komoditas global.

    Menurutnya, sinergisitas sekarang sudah berjalan dengan baik bersama dengan Pemerintah Pusat, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta instansi terkait lainnya.

    “Saya berharap sinergi TPID Jabodetabek juga dapat terus ditingkatkan, khususnya kerja sama dengan Pasar Induk di area Jabodetabek,” ujar Heru.

    Pada September 2024, lima komoditas utama penyumbang deflasi Jakarta secara tahunan (yoy), yaitu cabai merah, bensin, daging ayam ras, masker, dan telur ayam ras.

    Baca juga: Wako Jakut ajak warga manfaatkan lahan untuk tanaman pangan

    Sementara secara bulanan (mtm), lima komoditas utama penyumbang deflasi Jakarta, yaitu bensin, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan emas perhiasan.

    Heru juga mengingatkan, stok kebutuhan pangan saat momen pilkada, Natal, dan tahun baru harus dipastikan ketersediaannya. Ia juga meminta para wali kota di lima Kota Administrasi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu agar memantau harga dan memastikan ketersediaan stok pangan strategis.

    “Begitu juga TPID Provinsi DKI Jakarta, termasuk Dinas dan BUMD Pangan, segera mempersiapkan stok untuk memenuhi permintaan barang menjelang pilkada dan nataru. Evaluasi pelaksanaan program kerja secara berkala juga terus dilakukan, serta membuat program kerja TPID 2025 dan peta jalan pengendalian inflasi daerah 2025-2029,” kata Heru.

    Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), TPID Provinsi DKI Jakarta telah berupaya dalam mempersiapkan stok pangan dan mengantisipasi kenaikan permintaan saat Pilkada, Natal, dan Tahun Baru. Di antaranya, melakukan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif) untuk pengendalian inflasi.

    Baca juga: Wali Kota Jaksel ajak warga tanam bawang merah demi ketahanan pangan

    Selain itu, dilakukan kerja sama antardaerah, kegiatan sembako murah, menyelenggarakan Festival Urban Farming, publikasi informasi terkait inflasi di media sosial, serta penjualan produk pangan melalui berbagai kanal toko ritel.

    Begitu juga sinergi dan kerja sama pengendalian dengan Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, Bulog, BUMD Pangan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengendalikan inflasi di Jakarta.

    “Harus melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan di daerah melalui berbagai kegiatan. Misalnya, gerakan swadaya masyarakat menanam cepat panen, serta melakukan update data dan informasi pangan secara berkala, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, kemudian disampaikan kepada kementerian terkait,” kata Heru.

    Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank DKI Jakarta Arlyana Abubakar mengatakan, sinergisitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam melakukan penguatan dan pengendalian inflasi melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif) untuk pengendalian inflasi.

    Selain itu, penguatan koordinasi kawasan Jabodetabek dan gerakan sadar inflasi juga perlu dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat.

    “Upaya mendorong sadar inflasi ini harus sudah mulai dilakukan dengan kampanye hemat energi, terutama listrik, bensin dan air. Juga melakukan konsumsi bijak terutama untuk meminimalkan makanan yang terbuang (food waste),” ujar Arlyana.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Terungkap Biang Kerok Harga Bawang Merah Anjlok

    Terungkap Biang Kerok Harga Bawang Merah Anjlok

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional mengungkap penyebab anjloknya harga bawang merah. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono mengatakan karena saat ini tengah masuk masa panen raya.

    “Karena memang masuk musim panen raya, meskipun tidak serentak semua wilayah, jadi hampir bersamaan seperti Nganjuk, Probolinggo, Kendal, Brebes, Demak, termasuk sebentar lagi Bhima, jadi hampir bersamaan, harga memang menjadi rendah jauh di bawah harga acuan pemerintah (HAP),” kata dia kepada detikcom, dikutip Jumat (16/8/2024).

    Maino mengatakan berdasarkan laporan di lapangan harga bawang merah di tingkat petani di level Rp 13.000-14.000/kg.

    “Laporan dari teman-teman di lapangan, harga bawang merah Rp 14.000, Rp 13.000, itu masih konde ya bukan bukan rogol, artinya masih ada daunnya,” tuturnya.

    Angka itu cukup jauh dari Harga Acuan Pemerintah (HAP) bawang merah di tingkat petani yang diatur pemerintah Rp 18.500 sampai Rp 20.000/kg.

    Aturan HAP bawang merah tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pemerintah di Tingkat Produsen dan Konsumen komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Rawit Keriting, Daging Sapi, dan Gula.

    Ada sejumlah cara pemerintah untuk mengatasi anjloknya harga bawang merah. Pertama, pihaknya bersama Kementerian Pertanian, hingga Pemerintah Daerah bekerja sama mendistribusikan pasokan ke daerah yang bukan sentra produksi.

    “Harapannya harga di petani tidak semakin jatuh,” ucapnya.

    Kedua Bapanas dengan Kementerian Pertanian juga mendorong ekspor bawang merah. Ketiga, melakukan penyimpanan terhadap pasokan bawang merah yang berlebih.

    “Karena bawang merah itu bisa disimpan dan dapat bertahan 3 sampai 4 bulan, bahkan 5 bulan. Harapannya setelah disimpan 3 sampai 4 bulan lagi saat harga lebih baik, bisa dikeluarkan dijual lagi ketika harga membaik. Jadi karenaoversupplyjadi harus disimpan,” terang dia.

    Bapanas juga menggandeng BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan ID Food untuk membantu untuk menyerap dan menyimpan bawang merah petani. Rencananya, para petani juga bisa membeli kembali bawang merah mereka untuk dijual saat harga sudah meningkat.

    “Teman-teman champion atau asosiasi bawang merah nanti dapat membeli lagi di BUMN – BUMN untuk djual kembali. Karena BUMN kita kemampuannya terbatas untuk berjualan bawang merah karena selama ini yang intens jual beli bawang merah asosiasi, mereka punya pasar, mitra di masing-masing daerah sehingga nanti mereka bisa menyerap bawang merah,” pungkas dia.

    Sementara harga bawang merah di tingkat konsumen, berdasarkan Panel Harga Pangan Nasional, Kamis (15/8) di level Rp 25.960/kg. Padahal HAP bawang merah di tingkat konsumen yang diatur pemerintah sebesar Rp 36.500 sampai Rp 41.500/kg.

    (ada/ara)

  • 346 Warga Sooko Mojokerto Terima Beras Bantuan Cadangan Pangan

    346 Warga Sooko Mojokerto Terima Beras Bantuan Cadangan Pangan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati bersama Perum Bulog kembali menyalurkan Cadangan Bantuan Pangan (CBP) untuk 346 warga yang masuk dalam program Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kali ini, penyaluran CBP dilaksanakan di Balai Desa Wringinrejo, Kecamatan Sooko.

    Selain itu, para KPM yang tercatat dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tersebut akan menerima bantuan CBP berupa beras sebanyak 10 kilogram. Penyaluran bantuan CBP tersebut merupakan alokasi bantuan untuk bulan April sehingga untuk data penerima akan selalu di cek dan di update.

    Dalam sambutannya, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini mengungkapkan, jika bantuan dari pusat tersebut turun dan tidak cocok maka pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk mengubah data. Penyaluran CBP kali ini, telah sesuai data yang telah tervalidasi.

    “Sehingga dalam penyaluran bantuan pangan dapat dipertanggungjawabkan. Anda menerima beras itu rezeki dari Allah SWT sehingga Anda harus selalu bersyukur karena penyaluran bantuan cadangan pangan ini merupakan keberkahan yang telah diberikan oleh Allah SWT,” katanya.

    Turut hadir dalam penyaluran bantuan CPP tersebut Kepala Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari) Kabupaten Mojokerto M Riduwan, jajaran Forkopimca Sooko, serta Kepala Desa (Kades) Wringinrejo, Suhartono. [tin/ian]

  • Bantuan Pangan 2024 untuk Warga Desa Japanan Mojokerto Disalurkan

    Bantuan Pangan 2024 untuk Warga Desa Japanan Mojokerto Disalurkan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Perum Bulog kembali menggelar sosialisasi penyaluran bantuan pangan 2024.

    Bantuan pangan untuk masyarakat prasejahtera ini berupa beras 10 Kg yang disalurkan kepada 642 KK warga Desa Japanan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.

    Penyaluran bantuan beras untuk mengendalikan inflasi ini diserahkan secara langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati secara simbolis di Balai Desa Japanan, Kamis (28/3/2024). Bupati didampingi Kepala Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari) Kabupaten Mojokerto, Camat Kemlagi, Forkopimca Kemlagi, Kepala Desa dan perangkat desa setempat.

    Bupati perempuan di Kabupaten Mojokerto ini menyampaikan, jika penyaluran bantuan pangan tersebut seharusnya dibagikan kepada warga pada bulan Februari. Namun baru bisa didistribusikan bulan Maret karena ada kendala saat pendistribusian. Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini juga menyampaikan permohonan maaf atas kendala pendistribusian bantuan beras ini.

    “Yang awalnya dijadwalkan dibagikan pada bulan Februari namun baru bisa disalurkan pada bulan Maret. Dan untuk jatah bulan Maret akan diterima beberapa hari kedepan. Mohon maaf bapak ibu atas keterlambatan pembagian bantuan beras jatah bulan Februari dikarenakan PT yang ditunjuk tidak tertib. Sehingga dalam pendistribusian terlambat,” ungkapnya.

    Bupati menegaskan, jika beberapa hari lagi warga akan menerima bantuan beras untuk jatah bulan Maret. Bupati juga meminta warga desa japanan yang menerima bantuan pangan untuk bersyukur atas rezeki dari Allah SWT dan tertib serta lancar pada saat pengambilan bantuan tersebut. [tin/ted]

  • Giliran 4.176 Warga Kabupaten Mojokerto Terima Bantuan CPP Beras 10 kg

    Giliran 4.176 Warga Kabupaten Mojokerto Terima Bantuan CPP Beras 10 kg

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bersama Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk 4.176 warga yang masuk dalam program keluarga penerima manfaat (KPM) di Bumi Majapahit. Sebanyak 4.176 warga tersebut di 10 desa yang ada di enam kecamatan.

    Secara simbolis Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati menyalurkan kepada para PKM, Rabu (27/3/2024). Selain itu, para KPM yang tercatat dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) akan menerima bantuan CPP berupa beras sebanyak 10 kilogram.

    Adapun 10 desa tersebut yaitu Desa Brangkal, Kecamatan Sooko. Desa Kintelan dan Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri. Desa Mojogeneng dan Desa Karangjeruk, Kecamatan Jatirejo. Desa Pohjejer dan Desa Centong, Kecamatan Gondang. Desa Gedangan dan Desa Karangdiyeng, Kecamatan Kutorejo. Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal.

    Dalam sambutannya, Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini mengungkapkan, bahwa bantuan CPP tersebut merupakan penyaluran bantuan tahap ke II untuk warga yang masuk dalam program KPM. “Ini adalah kegiatan kita untuk menyalurkan Bantuan Pangan (Bapang) dari pemerintah nanti untuk yang kedua yaitu jatah bulan Februari, kemarin sudah menerima jatah bulan Januari,” jelasnya.

    Untuk penyaluran bantuan CPP tahap III akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, yakni sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Selain itu, orang nomor satu dilingkup Pemkab Mojokerto juga mengajak seluruh masyarakat untuk selalu bersyukur atas keberkahan yang telah diberikan oleh Allah SWT.

    “Nanti beberapa hari kedepan sebelum lebaran, awal April akan diberikan yang jatah bulan Maret dan masing-masing mendapatkan 10 kg. Ini rejeki dari Allah SWT, jadi pemerintah daerah ini hanya perantara, jadi jangan lupa bersyukur Alhamdulillah,” pungkasnya didampingi Kepala Dispari Kabupaten Mojokerto M. Riduwan dan Kepala Cabang Bulog Surabaya Selatan Rusli. [tin/ian]

  • Pemkab Kediri Jamin Stok Beras Aman Hingga Lebaran, 92.741 Ton

    Pemkab Kediri Jamin Stok Beras Aman Hingga Lebaran, 92.741 Ton

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menjamin stok beras aman hingga Lebaran nanti. Saat ini, di Kediri telah tersedia stok beras mencapai 92.741 ton.

    Lebih dari sepekan operasi pasar murah telah berjalan, Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan komoditas beras masih menjadi titik sasaran utama dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024.

    Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tutik Purwaningsih melalui Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan Arbai menerangkan, operasi pasar murah menyusul arahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah menjaga stabilitas pasokan pangan.

    “Menurut pengamatan pemerintah daerah dan Perum Bulog, kelihatannya beras yang masih menjadi titik utama. Kami harus memastikan ketersediaan, khususnya menjelang Idul Fitri,” pinta Arbai.

    Diketahui, ketersediaan stok beras mencapai 92.741 ton. Sedangkan kebutuhan di Kabupaten Kediri sebesar 9.913,3 ton. Dengan jumlah data yang terinput, secara umum ketersediaan stok pangan dipastikan aman untuk Maret 2024.

    Melimpahnya stok tersebut sebagaimana untuk menyongsong kebutuhan beras masyarakat. Dimana, Arbai menyebut sekitar 8 ton beras disediakan dalam gelaran operasi pasar murah di setiap titik. Namun, terdapat pengurangan sekitar 2 ton, khusus bagi wilayah di dataran tinggi Kabupaten Kediri.

    “Kecuali untuk dataran tinggi memang ada pengurangan karena berkaitan dengan transportasi. Akhirnya dikurangi tapi masih dalam kategori wajar, kita bawa 6 ton,” ungkapnya.

    Melalui kegiatan operasi pasar murah tersebut, lanjut Arbai, pihaknya berharap masyarakat mampu menjalani ibadah puasa dengan tenang. Arbai memastikan kebutuhan masyarakat akan tercukupi dalam beberapa waktu ke depan.

    “Dengan kondisi semacam ini masyarakat diharapkan tidak panik karena kebutuhan beras bisa tercukupi. Saat ini saja stok kami bisa mencukupi sampai liburan haji. Apalagi ketambahan (stok beras) pada Maret dan April,” terangnya.

    Selain beras SPHP dengan total 8 ton, dalam operasi pasar murah juga disediakan gula, minyak goreng, tepung terigu, telur, bawang merah dan bawang putih, serta sejumlah produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    Adapun, operasi pasar murah juga akan terus berlangsung hingga menjelang lebaran. Di antaranya 18 Maret di Kecamatan Gurah, 19 Maret di Kayen Kidul, 20 Maret di Purwoasri, 21 Maret di Mojo, 22 Maret di Pare, 25 Maret di Ringinrejo, 26 Maret di Kunjang, 27 Maret di Pagu, 28 Maret di Kandangan, 1 April di Wates, 2 April di Plosoklaten, 4 April di Ngadiluwih. [ADV PKP/nm]

  • Gerai Wulandari, Upaya Pemkab Mojokerto Kendalikan Inflasi Harga Pangan

    Gerai Wulandari, Upaya Pemkab Mojokerto Kendalikan Inflasi Harga Pangan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meresmikan 11 gerai Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Wulandari). Peresmian gerai Wulandari tersebut sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam mengendalikan inflasi harga pangan di wilayahnya.

    Program yang diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan Perum Bulog Sub Divre Surabaya Selatan ini, diresmikan secara simbolis di Pasar Rakyat Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Selasa (5/3/2024).

    “Jadi untuk mengendalikan inflasi, Wulandari ini menjadi salah satu cara agar harga suatu barang tidak terlalu rendah dan tidak naik terlalu tinggi. Ini untuk kestabilan pasar,” ujar orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini.

    Selain sebagai sarana untuk mengendalikan inflasi, gerai Wulandari menyediakan berbagai komoditas pangan. Wulandari juga berfungsi untuk memasarkan produk-produk dalam negeri, khususnya produk dari UMKM di Kabupaten Mojokerto yang dibina langsung oleh Pemkab Mojokerto dan didukung pemasarannya dengan aplikasi Tumbas.

    “Wulandari ini milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto, karena milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto jadi yang jualan juga harus masyarakat Mojokerto. Sama seperti aplikasi Tumbas kita ini, yang jual saudara kita dari Mojokerto juga, tapi yang beli bisa dari mana saja,” harapnya.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama Bupati Ikfina juga mengampanyekan program Kerja Keras Bebas Cemas (KKBC) dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini untuk memberikan jaminan sosial bagi para tenaga kerja. Bupati mengimbau, agar setiap warga Kabupaten Mojokerto mengikuti program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kerja Keras Bebas Cemas ini kampanye dari BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya agar para tenaga kerja memiliki perlindungan sosial agar mandiri, nanti untuk pengguna jaminan sosial yang meninggal dunia bisa mendapatkan santunan yang akan diberikan ke ahli warisnya, jadi kita bisa bekerja keras bebas cemas karena sudah terjamin dan terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Bupati juga melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja dengan berbagai stake holder untuk mendukung pelaksanaan program Wulandari dan aplikasi Tumbas seperti BUMN, BNI, JNE dan Disperindag. Untuk mendukung suksesnya progam Wulandari, Bupati juga meresmikan secara simbolis Tumbas Ater² dan Wulandari Wira-wiri.

    Sementara itu, sebanyak 11 gerai Wulandari yang diresmikan Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto tersebut yakni, BumdesMa Adyatma Rahayu di Kecamatan Pungging, BumdesMa Karya Makmur Sejahtera di Kecamatan Trawas, BumdesMa Berlian di Kecamatan Gondang, Bumdes Jelita Jatirowo di Kecamatan Dawarblandong.

    Bumdes Usaha Mandiri di Kecamatan Mojosari, BumdesMa Jetis Sinergi Makmur di Kecamatan Jetis, BumdesMa Mandiri Sejahtera dan Bumdes Madep Mantep di Kecamatan Kemlagi. Pasar Rakyat Kedungmaling di Kecamatan Sooko, Pasar Rakyat Bagusan di Kecamatan Gedeg dan Pasar Rakyat di Kecamatan Jetis. [tin/ian]

  • Curiga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

    Curiga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah memutuskan impor beras naik dari 2 juta ton ke 3,6 juta ton pada tahun ini, padahal Maret besok sudah memasuki masa panen raya.

    Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo mengatakan pihaknya perlu ‘mengutak-atik’ neraca komoditas 2024 demi memuluskan 1,6 juta ton beras impor tambahan yang dimau pemerintah. Sebelum perizinan impor rampung, lanjutan banjir beras dari luar negeri belum bisa dilakukan.

    “Kemudian, ada penambahan (impor beras) berdasarkan rakortas (rapat koordinasi terbatas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (pada) 5 Februari 2024. Terdapat penambahan alokasi impor beras keperluan umum sebesar 1,6 juta ton,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

    “Untuk alokasi tambahan yang 1,6 juta ton sampai dengan saat ini masih dalam proses perubahan neraca komoditas, untuk dapat diajukan permohonan persetujuan impornya (PI). Jadi, untuk yang 1,6 juta ton ini kami belum menerbitkan PI-nya,” tegas Arif.

    Perum Bulog mencatat dari penugasan impor 2 juta ton beras sudah masuk 659.008 ton per 25 Februari 2024 melalui berbagai pelabuhan Indonesia, mulai dari Tanjung Priok hingga Tanjung Perak.

    Di lain sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian memprediksi panen raya mulai pada Maret hingga Mei 2024. Diperkirakan panen bakal membuat Indonesia surplus 3,5 juta ton beras.

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan impor ‘dadakan’ tersebut. Pasalnya, data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras Indonesia ada 7,4 juta ton pada akhir 2023 lalu, sementara konsumsi rata-rata nasional per bulan hanya 2,5 juta ton.

    Ia heran impor beras dengan angka bombastis tersebut datang dari mana. Terlebih, beberapa daerah di Indonesia sudah akan panen pada Maret 2024.

    “Artinya, impor bukan menutup kekurangan produksi. Semestinya, keputusan impor diambil ketika sudah ketahuan berapa jumlah panennya pada puncak panen raya nanti,” ucap Eliza kepada CNNIndonesia.com.

    Eliza mendesak pemerintah fokus membenahi data pertanian di Tanah Air, termasuk alur distribusi. Apalagi, ada aksi pembelian gabah oleh korporasi besar sepanjang tahun lalu.

    Ia mempertanyakan ke mana larinya gabah tersebut yang wujud berasnya malah tak nampak di pasar. Menurutnya, pembelian besar-besaran dengan harga tinggi membuat penggilingan kecil di daerah tak kebagian gabah. Ini curiga pembelian besar-besaran berhubungan dengan Pilkada yang digelar September mendatang.

    “Pemerintah mesti menelusuri ke mana stok beras yang dikuasai swasta? September (2024) nanti akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Biasanya, ketika kampanye dan silaturahmi, ini dibarengi dengan pembagian sembako, beras, dan lain-lain. Kemungkinan besar permintaan beras masih tinggi,” ucapnya.

    Selain Pilkada 2024, ia juga mencurigain program makan siang gratis yang digagas capres-cawapres Prabowo-Gibran ada dibalik melejitnya impor beras hingga 3,6 juta ton.

    “Dan juga ada pilot project makan siang gratis. Mungkin ini juga yang akan menyebabkan permintaan beras sehingga pemerintah mengambil jalan pintas impor,” tambahnya.

    Seharusnya, pemerintah bisa fokus memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri. Eliza menyebut langkah ini mampu dilakukan jika negara tahu bagaimana memilah program prioritas.

    Alih-alih bertindak benar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran anak buahnya malah menyuguhkan solusi keliru. Eliza mengkritik angin surga food estate yang berujung kegagalan dan menguras uang negara.

    Lanjut ke halaman berikut…

    Senada, Researcher Center of Economic and Law Studies (Celios) Jaya Darmawan mempertanyakan urgensi pemerintah menggenjot impor beras mendekati panen raya. Menurutnya, impor beras yang sangat banyak tersebut malah berpotensi membuat harga gabah anjlok dan merugikan petani.

    Jaya menyarankan negara seharusnya benar-benar hadir di tengah para petani Indonesia. Ia tak ingin impor beras itu tidak dilandasi dialog dengan petani dan kondisi nyata stok beras nasional.

    “Melihat situasi mendekati panen raya, saya kira kebijakan ini (impor beras) tidak hanya jalan pintas, tapi malah bisa berpotensi salah kalkulasi,” wanti-wanti Jaya.

    “Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa memutuskan kebijakan tambahan impor beras mendekati panen raya, yang jatuhnya nanti malah merugikan petani. Kebijakan pemerintah terkait manajemen stok beras kali ini perlu dipertanyakan, apakah selama ini berbasis data atau hanya asumsi semata?” imbuhnya tak habis pikir.

    Ia lantas menyindir salah kalkulasi pemerintah soal perberasan pada 2023 lalu. Menurutnya, perhitungan BPS soal dampak El Nino hanya menurunkan 650 ribu ton produksi beras Indonesia, sementara pemerintah menambal ‘terlalu tebal’ dengan impor jumbo sebanyak 3 juta ton beras.

    Jika negara khawatir dengan dampak perubahan iklim yang mengerek harga beras, Jaya berharap cara yang ditempuh lebih ‘elegan’ dan win win solution.

    Ia menyarankan negara hadir dengan membantu petani menurunkan ongkos produksi, misalnya dengan membenahi program subsidi pupuk, meningkatkan permodalan untuk petani, atau pemberian insentif produksi.

    Di lain sisi, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menegaskan bahwa defisit beras di tahun ini tak bisa terhindarkan. Impor beras menjadi ‘jalan pintas’ yang mau tak mau harus ditempuh, paling tidak hingga 2024. Sebab, sampai saat ini tidak ada keseriusan pemerintah membenahi produksi padi nasional

    Ia pun menduga pemerintah sendiri ragu dengan data perberasan yang dimiliki.

    “Kalau pemerintah berencana menambah impor beras lagi 1,6 juta ton, berarti kepastian produksi beras dalam negeri masih diragukan kepastiannya. Hal ini terbukti sampai menjelang akhir Februari (2024) ini harga beras belum turun,” tuturnya.

    Syaiful menyoroti selisih harga beras di Tanah Air dengan negara-negara tetangga, yang merupakan pengekspor beras. Ia mencontohkan harga beras di Vietnam saat ini sedang berada di level yang rendah, yakni sekitar US$610 atau Rp9,53 juta per ton (asumsi kurs Rp15.628 per dolar AS).

    Sementara, imbuhnya, harga eceran tertinggi (HET) beras lokal yang premium Rp13.900 (per kg).

    “Jadi, selisih harga sudah pasti menggiurkan bagi importir. Dengan kata lain, harga 1 ton alias 1.000 kg beras premium lokal bisa menembus Rp13,9 juta. Ada selisih Rp4,37 juta yang bisa dihemat importir jika memilih mendatangkan beras dari Vietnam.

    [Gambas:Photo CNN]

    Soal makan siang gratis Prabowo-Gibran, Syaiful memandang rencana program tersebut hanya ilusi semata. Menurutnya, 6,7 juta ton beras yang dibutuhkan untuk program ini sama dengan separuh hasil panen padi di Jawa.

    Jika separuh hasil panen tersebut diambil untuk makan siang gratis, ia mempertanyakan nasib masyarakat Indonesia lain. Pada akhirnya, kelangkaan beras seperti sekarang tak terhindarkan dan konsumen bakal dibebankan dengan harga beras yang mahal.

    “Dapat disimpulkan program makan gratis yang kelak akan dijalankan sudah pasti akan mengganggu tata niaga harga dan pasar. Yang akan menjadi korban adalah konsumen yang jumlahnya 270 juta warga Indonesia. Sama halnya seperti kebijakan sekarang ini, bantuan sosial (bansos) digelontorkan untuk rumah tangga tidak mampu, tetapi seluruh konsumen se-Indonesia menanggung beban harga tinggi,” kritik Syaiful.

    “Belum lagi, jika program ini tidak berhasil memperoleh beras, daging ayam, daging sapi, dan susu dari dalam negeri, sudah pasti jalannya impor. Dan yang diuntungkan dari semua kebijakan ini adalah kartel impor,” tandasnya.

    Saat ini, program makan siang dan susu gratis akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025). Bahkan, defisit APBN 2025 sampai harus diperlebar dari 2,29 persen di tahun ini menjadi 2,45 persen-2,8 persen untuk mengongkosi program andalan Prabowo-Gibran itu.

  • Kenaikan Harga Beras Menjalar ke 268 Daerah Jelang Puasa

    Kenaikan Harga Beras Menjalar ke 268 Daerah Jelang Puasa

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga beras menjalar ke 268 daerah di Indonesia jelang puasa dan lebaran 2024.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menunjukkan daerah yang mengalami lonjakan harga beras bertambah banyak, di mana pekan ini harga rata-rata nasional beras mencapai Rp15.387 per kg.

    Pekan sebelumnya, cuma 179 kabupaten/kota yang terdampak harga beras mahal dengan harga rata-rata Rp15.246 per kg.

    “Kalau kita lihat secara spasial, terlihat di beberapa wilayah kabupaten/kota di Sumatra dan Jawa masih mengalami kenaikan harga beras cukup tinggi (kisaran 10 persen-30 persen),” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

    “Sehingga, mengingat bulan depan (Maret 2024) adalah kita sudah masuk Ramadan, maka perlu langkah nyata yang harus dilakukan untuk kembali menahan laju peningkatan harga tersebut agar tidak terus berlanjut di bulan depan,” pesan Pudji.

    Sementara itu, Deputi Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo menegaskan pemerintah perlu terus membanjiri beras ke pasar. Ia menyebut beras yang diguyur adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) buatan Perum Bulog.

    Nyoto merinci realisasi penyaluran beras SPHP pada bulan ini hingga 23 Februari 2024 mencapai 160.803 ton, dengan wilayah penyaluran terbesar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Bapanas berharap capaian ini bisa terus ditingkatkan menjadi 200 ribu ton-250 ribu ton, termasuk ke ritel modern.

    “Pemenuhan ritel modern dengan beras SPHP harus terus dilakukan di seluruh wilayah dan akan terus dipantau bersama-sama oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah, termasuk dinas yang menangani urusan pangan dan perdagangan di provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.

    Pemenuhan beras SPHP di ritel juga dilaporkan Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari. Ia mengatakan Bulog sudah menyalurkan 7.785 ton beras SPHP kepada ritel modern di Indonesia hingga 25 Februari 2024 lalu.

    Di lain sisi, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengapresiasi langkah Bulog melakukan pasar murah, selain membanjiri ritel modern dengan beras SPHP. Namun, Edy menilai perlu ada beberapa perbaikan.

    Anak buah KSP Moeldoko itu mengatakan ada sejumlah temuan di lapangan soal warga yang mengantre demi beras Bulog. Ia menyebut antrean yang mengular tersebut disebabkan minimnya pasokan di ritel modern.

    “Ketersediaan beras di pasar ritel modern masih banyak yang kosong, khususnya di minimarket. Ini, belum optimalnya pasokan beras premium dan SPHP ke minimarket, kemudian diduga menjadi salah satu penyebab antrean panjang di berbagai kegiatan pasar murah yang dilakukan oleh Bulog,” ungkap Edy.

    “Terus terang kami prihatin kalau sudah lihat media, orang ngantre, ada orang pingsan. Tidak banyak (orang pingsan), tapi itu menciptakan noise yang akan merugikan kita semua karena kesannya kita jadi krisis pangan, padahal sebenarnya kan berasnya ada,” tambahnya.

    (skt/sfr)

  • Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran?

    Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Beras yang dikemas oleh Bulog tengah menjadi perbincangan. Sebab, terdapat stiker kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Stiker kampanye itu ditempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikemas dan dipasarkan oleh Perum Bulog. Namun, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membantah bahwa stiker tersebut ditempel dari gudang Bulog.

    “Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP. Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun,” pungkasnya.

    Lalu apa beras SPHP itu?

    Berdasarkan website Bulog, Beras SPHP adalah produk dari pemerintah yang disalurkan melalui Perum Bulog. Beras tersebut diserap dari petani di seluruh wilayah Indonesia untuk dikemas dan dipasarkan.

    Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Saat terjadi lonjakan harga, maka beras SPHP akan berperan penting.

    Selain dipasarkan secara luas, Beras SPHP kerap dijadikan sebagai bantuan pangan dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin.

    Beras Bulog ini memiliki kualitas yang hampir setara beras medium, tetapi dengan harga yang lebih murah. Masyarakat bisa mendapatkan Beras SPHP baik di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog.

    Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Perum Bulog berkomitmen akan terus melanjutkan program SPHP Beras tersebut sepanjang 2024 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.

    Tahun ini, rencana penyaluran beras SPHP diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Beras SPHP 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga zona 1 Rp10.900 per kg, zona 2 Rp11.500 per kg, dan zona 3 Rp11.800 per kg.

    Meskipun dipasarkan bebas, pembelian Beras SPHP dibatasi maksimal 10 kg per orang. Artinya, setiap orang hanya bisa membeli 2 pack yang masing-masing kemasannya berisi 5 kg beras. Hal ini pernah diungkapkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo pada Oktober 2023.

    Arief menjelaskan pembatasan pembelian ini lantaran beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP), yang digelontorkan ke masyarakat demi menstabilkan pasokan dan harga.

    “Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.900 per kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium,” tegas Arief dalam keterangan resmi pada 3 Oktober 2023.

    “Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak, yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal,” sambungnya.

    (ldy/pta)