Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Awas! Amran Akan Cabut Izin Usaha Pedagang yang Jual Beras di Atas HET

    Awas! Amran Akan Cabut Izin Usaha Pedagang yang Jual Beras di Atas HET

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman menegaskan langkah tegas pemerintah, terhadap pedagang yang berani menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyatakan, pemerintah tidak akan segan mencabut izin usaha distributor, pengecer, hingga pedagang yang melanggar aturan tersebut.

    “Saya mengimbau distributor, pedagang, pengecer, seluruh Indonesia tolong patuhi regulasi yang ada, yaitu mengikuti HET (Harga Eceran Tertinggi). Kita imbau dulu, kemudian kalau masih ada (yang melanggar) itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf, izinnya kami sepakat akan dicabut,” tegas Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Amran mengatakan, pemerintah akan memberi waktu dua minggu kepada distributor, pedagang, hingga pengecer untuk menyesuaikan harga sesuai ketentuan. Jika masih ditemukan pelanggaran, penindakan akan dilakukan secara langsung dan dikawal oleh jajaran kepolisian.

    “Bila dikasih peringatan tidak diindahkan, izinnya akan dicabut, dikawal oleh Dirkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) seluruh Indonesia atas perintah Pak Kapolri. Jadi kami sudah sepakat mengimbau distributor, pedagang, pengecer, tolong patuhi regulasi yang ada, yaitu mengikuti HET, harga eceran tertinggi,” ujarnya.

    Tak hanya itu, peringatan keras juga ditujukan kepada pihak yang menimbun beras. Amran menegaskan pengawasan akan mencakup semua jenis beras, baik medium, premium, maupun beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

    Foto: Aktifitas pedagang agen sembako di Pejaten Raya, Jakarta, Selasa (12/8/2025). (CNBC Indonesia/Muhamad Sabki)
    Aktifitas pedagang agen sembako di Pejaten Raya, Jakarta, Selasa (12/8/2025). (CNBC Indonesia/Muhamad Sabki)

    “Pasti (penindakan untuk yang menimbun). Jadi semua beras, bukan SPHP saja, beras itu ada medium dan premium semua sudah ada HET-nya, ada regulasinya,” kata dia.

    Sebagai tindak lanjut, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 yang melibatkan lintas kementerian/lembaga, serta aparat kepolisian. Satgas ini bertugas menjaga agar harga beras di seluruh Indonesia tetap sesuai HET, sekaligus memastikan pasokan tetap stabil.

    Menurut Amran, Satgas ini merupakan kolaborasi besar antara Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Bapanas, Perum Bulog, serta pemerintah daerah melalui dinas perdagangan, pangan, pertanian, dan perizinan. Pelaksana di daerah akan dikoordinasikan oleh Satgas Pangan Daerah Polri.

    “Baru saja kita rapat bersama Pak Kapolri, Pak Mendagri, Pak Mendag, Pak Wamen, kita beserta Bulog dan seluruh Dirkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) seluruh Indonesia, Dinas Perdagangan seluruh Indonesia. Kemudian Pimwil Bulog se-Indonesia. Kita akan operasi pasar. Ada dua cara. Pertama adalah operasi pasar besar-besaran. Yang kedua adalah menjaga HET. (Pedagang) itu harus menjual beras di bawah HET,” jelasnya.

    Amran menjelaskan, langkah ini penting karena subsidi pangan, khususnya beras, merupakan yang terbesar di antara seluruh sektor.

    “Kami menyasar ke seluruh beras yang disubsidi oleh pemerintah dan ingat, subsidi pemerintah sektor pangan, khususnya beras, itu yang paling tinggi. Subsidinya itu Rp150 triliun. 1 kilogram beras itu Rp4.900 atau kurang lebih Rp5.000 per kg. Nah sehingga ini harus dijaga, harus diintervensi karena kita menjaga produsen, juga harus menjaga konsumen. Oleh karena itu, kami sepakat kita kolaborasi, operasi pasar, imbauan, dan terakhir penindakan,” tegas Amran.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Satgas juga akan menyiapkan mekanisme penegakan hukum, teguran, hingga sanksi administrasi bagi pedagang yang melanggar aturan.

    “Hasil rapat tadi kita sepakat, dan Pak Menteri sekaligus Kepala Bapanas, membentuk Satgas untuk menjaga agar harga beras utamanya tetap sesuai dengan harga HET,” kata Listyo dalam kesempatan yang sama.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

    Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan potensi kenaikan harga beras di daerah.

    Tito menjelaskan tujuh kanal penyaluran beras SPHP tersebut meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.

    Menurut Tito, Pemda berperan dalam menjaga suplai dan harga beras di lapangan melalui jalur distribusi yang sudah disiapkan.

    “(Pemda) operasi rutinlah. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Bapak Mentan, Pak Menko Pangan, Pak [Dirut] Bulog, pengecer pasar rakyat,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    “Dan tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan salah satu usulan kepada Pemda untuk menggiatkan kepala pasar-kepala pasarnya,” sambungnya.

    Tito juga menekankan pentingnya sinergi dengan BUMN pangan seperti ID Food dan instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan. Selain itu, promosi beras SPHP oleh Perum Bulog serta jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ritel modern juga harus dimaksimalkan untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke masyarakat.

    “Nah, kemudian juga dilakukan operasi khusus. Operasi khusus ini dilakukan dengan prioritas di daerah yang katakanlah di atas 1% kenaikannya,” ujar Tito.

    Selain membahas stabilisasi beras, Tito juga menyinggung perkembangan inflasi nasional. Ia menyampaikan bahwa inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) September 2025 dibanding September 2024 tercatat sebesar 2,65%.

    Angka ini dinilai cukup baik dari sisi produsen maupun konsumen. Dua penyumbang utama inflasi adalah sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di antaranya emas perhiasan.

    “Harga emas naik 40% saat ini, tertinggi dalam sejarah, sehingga akhirnya mendongkrak semua, seluruh negara juga karena harganya naik, otomatis banyak yang beli emas, termasuk di Indonesia,” kata Tito.

    Untuk kelompok makanan, Tito menyoroti beberapa komoditas yang perlu diwaspadai, seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Adapun harga beras secara umum masih terkendali, namun tetap membutuhkan perhatian khusus di daerah-daerah yang mencatat kenaikan di atas 2%.

    “Yang perlu kita waspadai adalah harga-harga (beras)-nya mungkin di atas 2% lah. Nah, kalau di atas 2%, jadi hanya 8 kabupaten, (terdiri dari) Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, Sumba Tengah,” ungkap Tito.

    Sebagai informasi, Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

    Hadir secara langsung antara lain Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan serta para kepala daerah di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini secara daring.

    (akd/ega)

  • Imparsial Soroti Menguatnya Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil pada Era Prabowo-Gibran Nasional 20 Oktober 2025

    Imparsial Soroti Menguatnya Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil pada Era Prabowo-Gibran Nasional 20 Oktober 2025

    Imparsial Soroti Menguatnya Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil pada Era Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Imparsial menilai ada penguatan militerisme di ruang sipil di dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya melalui penempatan prajurit aktif dalam jabatan-jabatan sipil strategis.
    Imparsial menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Pasal 39 dan Pasal 47 yang melarang prajurit aktif menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kemiliteran.
    “Pengangkatan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 39 dan Pasal 47, yang menegaskan bahwa prajurit aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan,” kata Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
    Imparsial menyoroti sejumlah penunjukan pejabat berlatar militer aktif, antara lain dua perwira tinggi TNI yang sempat memimpin Perum Bulog, yaitu Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.
    Novi Helmy sempat menjabat Direktur Utama Bulog sebelum kembali berdinas di TNI, sementara posisi itu kini diisi Ahmad Rizal yang juga masih berstatus perwira aktif.
    Menurut Imparsial, praktik semacam ini menyalahi ketentuan hukum dan menandai kemunduran reformasi sektor pertahanan yang telah diperjuangkan sejak dua dekade terakhir.
    “Pengangkatan ini tidak hanya mencederai semangat reformasi TNI, tetapi juga menunjukkan pengabaian terhadap prinsip supremasi hukum,” ujarnya.
    Imparsial juga mengaitkan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dengan fenomena yang lebih luas, yakni meningkatnya pelibatan militer dalam urusan nonpertahanan.
    Hal itu antara lain terlihat dari pelibatan TNI dalam proyek Food Estate di Papua dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai di luar fungsi utama pertahanan.
    “Perluasan pelibatan TNI dalam ranah sipil atas nama operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu contoh menonjol adalah keterlibatan TNI dalam proyek strategis nasional (PSN) Food Estate di Merauke,” jelas dia.
    Atas temuan tersebut, Imparsial mendesak Presiden Prabowo dan parlemen untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan yang dinilai gagal menjaga prinsip reformasi sektor pertahanan.
    “Presiden dan parlemen untuk mengevaluasi secara serius Menteri Pertahanan karena beberapa kebijakannya yang cenderung tidak fokus membangun sektor pertahanan dan lebih fokus mengurusi masalah sosial politik,” ungkapnya.
    Lembaga itu juga menyerukan konsolidasi masyarakat sipil guna menghentikan berbagai kebijakan yang dianggap berpotensi membangkitkan militerisme dan membahayakan demokrasi serta hak asasi manusia.
    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menilai seluruh pelibatan prajurit dalam operasi militer selain perang (OMSP) justru tertuang dalam UU TNI.
    Menurutnya, setiap pelibatan TNI dalam kegiatan pemerintahan atau pembangunan adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan negara.
    “Keterlibatan TNI dalam program nasional seperti ketahanan pangan atau pembangunan infrastruktur dan lain-lain dilakukan atas permintaan pemerintah, demi kepentingan rakyat dan ketahanan nasional, tanpa mengurangi profesionalisme prajurit,” kata Freddy kepada wartawan, Senin.
    Ia menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam mendukung pembangunan nasional merupakan kontribusi pertahanan untuk memperkuat kemandirian bangsa.
    Hal itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kehadiran negara bahkan sampai di wilayah terpencil, terluar dan tertinggal.
    Kendati demikian, Freddy tetap berterima kasih atas masukan berbagai pihak, termasuk Imparsial.
    Karena itu, TNI disebut akan terus memperkuat komitmen profesionalisme, netralitas dan pengabdian kepada rakyat.
    “Karena bagi TNI, mengabdi kepada negara berarti mengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia. TNI percaya bahwa sinergi antara militer, pemerintah, dan masyarakat sipil merupakan kunci utama dalam menjaga ketahanan nasional dan memperkuat demokrasi Indonesia,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • GPM di Kupang Salurkan Tiga Ton Beras SPHP Bagi Masyarakat

    GPM di Kupang Salurkan Tiga Ton Beras SPHP Bagi Masyarakat

    KUPANG – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sebanyak tiga ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah tersalurkan dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Batuplat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

    “GPM kami lakukan dalam rangka menjaga harga dan stok pangan yang ada di masyarakat. Ikon utamanya adalah beras SPHP, yaitu beras yang disubsidi oleh pemerintah pusat yang pada momen ini dijual lebih murah dibanding harga pasar,” kata Muhammad Solehudin Zaenal, pejabat dari Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas di Kupang, Kamis.

    Ia mengatakan beras SPHP yang awalnya disediakan Perum Bulog setempat sebanyak dua ton telah terjual, sehingga ditambah satu ton lagi karena warga yang terus berdatangan.

    “GPM menjadi cara pemerintah hadir di tengah masyarakat dengan mendatangkan para distributor, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan Bulog untuk menyediakan pangan murah jauh di bawah harga pasar,” jelas dia.

    Solehudin menambahkan, Bapanas telah menggelar 820 kegiatan GPM di seluruh tanah air sepanjang 1-15 Oktober 2025. Selanjutnya, akan ada dua titik GPM di NTT pada November mendatang.

    Sementara itu, Pelaksana Teknis Penelaah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Diah Iswandari mengatakan GPM tersebut menghadirkan 15 distributor lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

    “Melalui GPM kami ingin mendekatkan pasar agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh berbelanja, tetapi cukup datang ke lokasi kegiatan ini,” kata dia.

    Ia menambahkan, saat ini masa panen sudah selesai dan harga beras di pasaran mulai naik. Karena itu, keberadaan beras SPHP ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat.

    “Harapan kami, masyarakat datang dan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok di rumah tangga masing-masing, agar ketahanan pangan tetap terjaga,” katanya.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kopdes Merah Putih Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kopdes Merah Putih Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Gedung Blok M Hub, Jl Sultan Hasanuddin, Melawai, Jakarta Selatan, baru direnovasi. Di antara puluhan ruko yang terdapat di pusat perbelanjaan terpopuler era 1980-an itu, ada kios kecil dengan latar belakang tembok berwarna merah-putih yang menarik perhatian. 

    Jarum jam menunjukkan pukul 14.15 WIB saat Tim Bisnis melangkahkan kaki ke kios tersebut. Rak-rak tampak tertata rapi dan bersih. Terdapat beragam produk kebutuhan sehari-hari mulai dari sembako hingga produk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Seorang penjaga kasir dan petugas lain yang berjaga di dalam melempar senyum. 

    “Di sini tuh kami ada produk-produk sembako sama makanan-makanan pada umumnya sebenarnya. Cuman yang membedakan kalau dari UMKM sendiri sih yang beda,” kata Retno, penjaga kasir Koperasi Merah Putih Melawai, saat ditemui Bisnis pada Senin (13/10/2025).

    Koperasi Merah Putih Melawai menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang merupakan program pemerintah yang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Ada juga gula, minyak goreng, tepung, ketan hitam, dan susu dari Food Station.  

    Ada pula bahan pangan mentah seperti bawang kering yang bisa dipesan melalui sistem pre-order. 

    Kemudian, pada rak bagian kanan, tampak kemasan berwarna-warni berisi nasi goreng instan, mie sagoo, ayam rujak beku, serta camilan buatan UMKM lokal..

    Wanita berusia 24 tahun itu menyebut barang-barang di Koperasi Merah Putih Melawai lebih terjangkau dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, harga minyak goreng satu liter di koperasi ini hanya Rp15.700, lebih rendah dari rata-rata harga di luar yang sudah menyentuh Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.

    Meski belum sepenuhnya ramai, koperasi Merah Putih mulai menjadi alternatif belanja masyarakat sekitar Melawai. Retno mengakui, lonjakan pembeli biasanya terjadi di akhir pekan. 

    Orang dewasa hingga anak muda menjadikan tempat ini sebagai lokasi melepas penat setelah 5 beraktivitas mengerjakan tugas kuliah hingga menyelesaikan deadline pekerjaan.  

    “Paling rame di Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya anak muda yang nongkrong di sekitar sini mampir beli minuman,” katanya

    Retno menuturkan banyak koperasi kelurahan lain yang sudah datang berkunjung untuk belajar dan bertanya-tanya soal sistem di sini. Mereka belum membuka toko fisik seperti di Koperasi Merah Putih Melawai, namun sudah mulai aktif merekrut anggota. 

    Mereka, kata Retno, meyakini bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP menjadi gerbang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, terlebih dengan dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah. 

    Kesejahteraan

    Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah mengatakan seluruh aktivitas yang dilakukan koperasi akan berdampak pada perputaran ekonomi di suatu desa/kelurahan. Kehadiran koperasi tidak serta merta membuka lapangan pekerjaan, tetapi efek berganda dari aktivitas itu yang kemudian menciptakan lapangan kerja baru. 

    Sebagai contoh, ketika KDMP Melawai menjual produk-produk UMKM hingga hasil panen petani di desa, termasuk beras SPHP, maka UMKM hingga petani di desa membutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang kemudian mereka menarik pekerja baru. 

    “Efek bergandanya banyak. Tugas kita adalah menjaga ide besar ini agar dapat dilaksanakan secara murni. Jangan sampai ada penyimpangan,” kata Piter. 

    Dia juga menyoroti mengenai sentuhan digital di dalam KDMP. Menurutnya langkah itu dapat membuat tata kelola koperasi menjadi lebih baik dan transparan. Pemerintah dapat memantau secara terukur barang-barang yang terdapat di koperasi dan mengirimkan logistik sesuai dengan kebutuhan. 

    “Dengan adanya digitalisasi tata kelola akan jauh lebih baik, hasilnya pasti lebih baik, dan berdampak pada kesejahteraan semua anggota,” kata Piter. 

    Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto mengatakan Komdigi secara bertahap telah melaksanakan dukungan terhadap program KDMP. Sampai saat ini, Komdigi menjangkau dua koperasi desa, yaitu di Kota Malang dan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 

    Komdigi memberikan pelatihan literasi digital bagi SDM koperasi desa secara langsung (luring), hal ini dikarenakan skema secara luring dapat lebih optimal untuk berinteraksi dengan peserta sehingga mereka tidak jenuh dan mendapatkan praktik secara langsung. 

    Tidak menutup kemungkinan juga untuk pelaksanaan secara daring jika tersedianya koneksi internet dan perangkat yang memadai dari para peserta pelatihan.

    Boni mengatakan dengan memberikan pelatihan secara langsung dan materi yang relevan, program ini telah memberikan dasar yang kokoh bagi penguatan kapasitas digital koperasi desa, sekaligus menjadi langkah awal menuju transformasi digital dalam perekonomian desa.

    ”Kami terus berupaya memberikan yang terbaik sehingga dapat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Dengan pelatihan literasi digital yang akan diberikan kepada SDM, diharapkan akan mempermudah proses bisnis dalam pelaksanaan operasionalnya, sehingga anggota KDMP mendapatkan kemudahan dalam proses pemanfaatannya,” kata Boni.

    Percepatan

    Di sisi lain, menjelang 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka, Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah mengebut finalisasi draft Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan gudang-gudang dan gerai dari KDMP. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa keberadaan Inpres tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat rantai pasok pangan, serta distribusi produk lokal melalui penguatan peran strategis KopDes/Kel Merah Putih.

    Lebih lanjut, Ferry memastikan pembangunan gudang dan gerai milik KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan melibatkan kontraktor-kontraktor lokal dan masyarakat desa sebagai upaya dalam menggerakkan dan mensejahterakan masyarakat. 

    Dia berharap, dengan lebih dari 82.024 KDMP yang telah terbentuk di Indonesia, percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung koperasi dapat dilakukan secara strategis, terpadu, dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. 

    “Tujuannya, guna menciptakan sistem ekonomi desa yang produktif dan berdaya saing,” pungkasnya.

    Danantara dan Kementerian Keuangan  memberikan dukungan kepada KDMP melalui pendanaan. CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa dukungan tersebut akan dilakukan dengan skema penggunaan dana APBN.

    Menurutnya, Kemenkeu selaku otoritas fiskal bakal mengalokasikan dana desa bagi masing-masing koperasi yang ada, kendati tak menjawab saat ditanya mengenai besaran anggaran yang dialokasikan.

    “Pembangunan ini berasal dari dana desa yang akan dialokasikan melalui Kementerian Keuangan dengan atas dasar dari setiap desa dalam pengalokasiannya,” ujar Rosan.

  • Perum Bulog Raih Anugerah Liputan6 2025 – Page 3

    Perum Bulog Raih Anugerah Liputan6 2025 – Page 3

    Ahmad Rizal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kinerja Bulog selama ini, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, Menko Pangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian/lembaga lain.

    “Sehingga Bulog dapat melaksanakan tugas sesuai yang diinginkan dengan harapan memberikan swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional,” ucap dia.

    Ahmad Rizal juga mengapresiasi seluruh jajaran Bulog, dari direksi hingga pegawai di lapangan, yang menurutnya telah bekerja keras menjaga rantai logistik pangan nasional.

    “Kami ucapkan terimakasih atas semua kerja kerasnya, kerja bersama, dan solid. Bulog menjadi yang terbaik untuk seluruh bangsa dan negara,” ucap dia.

  • 3 Pemda di Sultra hibah aset ke Bulog untuk infrastruktur pascapanen

    3 Pemda di Sultra hibah aset ke Bulog untuk infrastruktur pascapanen

    ANTARA – Tiga pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni, Kabupaten Kolaka Timur, Muna Barat dan Buton Tengah menyerahkan aset tanah ke Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog,  Kamis (16/10). Hibah tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur pasca-panen padi dan jagung seperti gudang, unit penggilingan padi atau RMU (Rice Mililling Unit), serta sarana pengeringan (Dryer).
    (Saharudin/Sandy Arizona/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penyaluran SPHP mampu jaga kestabilan harga beras di Sultra

    Penyaluran SPHP mampu jaga kestabilan harga beras di Sultra

    ANTARA – Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menyebut kestabilan harga beras di Provinsi Sulawesi Tenggara terjaga berkat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dilakukan secara kontinu dan berkala kepada para pedagang di pasar-pasar. Termasuk secara rutin melakukan pengawasan serta pemonitoran terhadap para pedagang maupun distributor beras SPHP. (Saharudin/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tekan Biaya Pakan, 2,6 Ton Jagung SPHP Disalurkan untuk Peternak Kelas Bawah di Kota Malang Surabaya 13 Oktober 2025

    Tekan Biaya Pakan, 2,6 Ton Jagung SPHP Disalurkan untuk Peternak Kelas Bawah di Kota Malang Surabaya 13 Oktober 2025

    Tekan Biaya Pakan, 2,6 Ton Jagung SPHP Disalurkan untuk Peternak Kelas Bawah di Kota Malang
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 2,6 ton jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diberikan kepada peternak ayam petelur di Kota Malang, Jawa Timur.
    Bantuan ini difokuskan untuk menekan tingginya biaya pakan dan menjaga stabilitas produktivitas peternak skala menengah ke bawah.
    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan menyampaikan bahwa distribusi jagung bersubsidi tersebut telah dilaksanakan.
    Bantuan ini secara spesifik menyasar dua peternak di sentra peternakan Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang.
    “Sudah terdistribusi kepada dua peternak ayam petelur di Wonokoyo. Masing-masing menerima 1,3 ton setiap peternak per bulan, sehingga totalnya 2,6 ton jagung SPHP yang kami distribusikan,” ujar Slamet Husnan saat diwawancarai pada Senin (13/10/2025).
    Slamet menyampaikan, program SPHP Jagung ini merupakan usulan tahunan yang diprioritaskan bagi peternak rakyat, bukan untuk industri peternakan skala besar.
    Kriteria utama penerima yakni mereka yang memiliki skala usaha menengah ke bawah agar bantuan tepat sasaran dan mampu menopang ekonomi peternak kecil.
    “Program ini memang menyasar peternak
    layer
    (ayam petelur) dengan skala menengah ke bawah, bukan peternak besar,” katanya. 
    Penyaluran jagung SPHP dilakukan secara berkala setiap bulan, disesuaikan dengan pengajuan dan kebutuhan masing-masing peternak.
    Slamet memastikan bahwa program bantuan ini akan digilirkan kepada peternak lain yang memenuhi kriteria untuk menjamin pemerataan.
    “Ya, betul. Akan bergilir sesuai usulan dari para peternak,” ujar dia.
    Dalam mekanisme penyalurannya, Dispangtan bertugas melakukan pendataan, verifikasi, dan mengajukan nama-nama peternak yang berhak menerima.
    Sementara itu, kewenangan terkait ketersediaan stok dan distribusi jagung SPHP sepenuhnya berada di tangan Perum Bulog yang menyalurkannya melalui koperasi.
    Selain bantuan jagung, Dispangtan juga tetap melakukan pendampingan kepada peternak melalui monitoring kesehatan hewan.
    “Kami juga memonitor kebersihan kandang dan anjuran pemberian vitamin oleh rekan-rekan dari bidang peternakan dan kesehatan hewan,” tutup Slamet.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bulog Bakal Dapat Suntikan Dana dari Pemerintah, buat Apa?

    Bulog Bakal Dapat Suntikan Dana dari Pemerintah, buat Apa?

    Jakarta –

    Perum Bulog bakal mendapatkan suntikan modal lagi oleh pemerintah. Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dilakukan pekan lalu dan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan itu diambil untuk mengantisipasi produksi pangan yang melimpah di tengah petani. Tambahan dana diharapkan dapat menyerap produksi pangan, baik jagung ataupun beras.

    “Minggu lalu juga sudah diputuskan bahwa Bulog akan diberi tambahan pendanaan, supaya mengantisipasi kalau produksi kita melimpah baik beras maupun jagung, supaya itu juga bisa diserap oleh Bulog,” kata Prasetyo usai rapat terbatas dengan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2025) malam kemarin.

    Menurutnya pemerintah betul-betul berupaya untuk menyediakan produk pangan yang jadi kebutuhan primer masyarakat bisa tersedia.

    “Intinya adalah kita betul-betul mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu. Kalau pangan kita aman, perut aman, selebihnya insyaallah aman,” kata Prasetyo.

    Sebelumnya, Bulog sudah mendapatkan kucuran suntikan modal sejak awal tahun. Dana digunakan untuk menyerap produksi petani hingga perbaikan gudang. Jumlahnya mencapai Rp 16,6 triliun.

    Sementara itu, tahun depan Bulog juga akan mendapatkan tambahan kas dari pemerintah jumlahnya sebesar Rp 22,7 triliun dari APBN 2026.

    (kil/kil)