Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Presiden Prabowo Subianto Tetapkan Rantai Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani Diperpendek

    Presiden Prabowo Subianto Tetapkan Rantai Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani Diperpendek

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menetapkan rantai distribusi pupuk bersubisi ke petani menjadi lebih pendek dari sebelumnya panjang dan birokratis. Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) presiden bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (26/11/2024).

    Agenda rapat tersebut, terkait sektor pangan, termasuk distribusi pupuk, neraca komoditas, hingga transformasi kelembagaan Perum Bulog. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan presiden nanti akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) terkait distribusi pupuk bersubsi.

    “Kementan langsung ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia langsung ke gapoktan (gabungan kelompok tani), pengecer, atau distribusi sehingga rantai distribusi pupuk menjadi sangat pendek,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Sebelumnya, saat menghadiri gelaran Hari Pangan Sedunia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/11/2024), Zulkifli mengatakan, pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk kepada petani untuk memudahkan distribusi pupuk bersubsidi.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani ngajukan dahulu, persetujuan camat, persetujuan bupati, persetujuan gubernur, persetujuan menteri perdagangan, persetujuan menteri pertanian, persetujuan menteri keuangan, rumit,” paparnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan akan memangkas regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, agar penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani tidak terhambat.

    Saat ini, menurut dia, ada 147 regulasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Panjangnya regulasi tersebut, dinilai mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk secara tepat waktu.

    “Semua yang menjadi kendala untuk mempercepat petani menerima pupuk dari pemerintah, (distribusi) pupuk subsidi, itu dipangkas,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Senin (18/11/2024).

  • Bulog Makin Dekat Jadi Badan Khusus di Bawah Prabowo

    Bulog Makin Dekat Jadi Badan Khusus di Bawah Prabowo

    Jakarta –

    Perum Bulog bakal ditransformasikan menjadi sebuah badan khusus di bawah Presiden Prabowo Subianto. Bulog bakal diubah statusnya tidak lagi jadi unit usaha BUMN.

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan atas persetujuan rapat dengan Prabowo telah disepakati pengkajian transformasi Bulog bakal dibahas mulai minggu ini.

    “Atas persetujuan rapat dan izin bapak presiden, kita akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog agar seperti apa. Agar Bulog karena swasembada pangan ini akan sangat tergantung kepada Bulog. Beli gabah dan beli jagung dan lain-lain,” ungkap pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

    Eks Menteri Perdagangan itu juga menyinggung soal transformasi keuangan Bulog. Keuangan Bulog dirasa akan lebih baik bila nantinya menjadi sebuah badan khusus.

    “Kalau Bulog lancar membeli, lancar kalau uangnya ada, kalau pakai bunga terus dia ngitung untung, rugi terus. Oleh karena itu Bulog akan dibahas mengenai transformasi kelembagaannya,” ujar Zulhas.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan langsung bahwa Bulog memang arahnya akan dibuat menjadi badan khusus setingkat lembaga pemerintah di bawah koordinasi presiden.

    “Ke sana, kemungkinan memang akan kita bawa ke sana, langsung ke presiden. Kan namanya aja Badan, jadi akan bertransformasi ke arah sana,” ujar Sudaryono.

    Menurutnya, dalam urusan pangan tangan pemerintah memang harus turun tangan. Di saat pangan raya misalnya, pemerintah harus menyerap hasil panen untuk cadangan pangan. Harus ada satu badan yang digunakan untuk melakukan tugas tersebut.

    “Di saat pangan raya itu mesti ada satu badan, ada satu lembaga yang bisa diperintah untuk menyerap hasil pangan-pangan. Kemudian juga dikasih tugas untuk menyalurkan beras itu untuk masyarakat miskin, untuk bantuan pangan kepada rakyat yang membutuhkan. Jadi Bulog itu sebagai penstabilannya,” sebut Sudaryono.

    Sedikit perbedaan dengan Bulog yang ada saat ini sebagai BUMN adalah nantinya Bulog tidak akan lagi mengurus soal keuntungan. Sebagai perusahaan pelat merah, selama ini Bulog terbebani dengan urusan mencari keuntungan. Nantinya, Bulog tak perlu lagi mengejar keuntungan namun cukup untuk menjalankan penugasan pangan dari pemerintah saja.

    “Ya, tapi kan ada fungsi-fungsi korporasi seperti harus mengambil keuntungan dan lain-lain nanti KPI-nya kan beda. Mungkin di sini bisa jadi dia tidak untung gitu. Bisa jadi dia untung dikit, atau mungkin barangkali sesuai dengan keputusan dari pemerintah, dia harus menanggung biaya beban misalnya,” pungkas Sudaryono.

    (hal/rrd)

  • Pakar Minta Pemerintah Perjelas Definisi Swasembada Pangan

    Pakar Minta Pemerintah Perjelas Definisi Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 2027 mengundang pertanyaan. Bukan soal bagaimana cara pemerintah dapat mencapai target tersebut, melainkan definisi dari swasembada pangan yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori menyampaikan, definisi swasembada pangan di masa pemerintahan Prabowo Subianto masih belum jelas.

    “Sebenarnya pemerintah perlu menjelaskan apa yang dimaksud swasembada pangan itu,” kata Khudori kepada Bisnis, dikutip Sabtu (23/11/2024).

    Dia menuturkan, swasembada pangan dapat diterjemahkan dalam berbagai bentuk. Pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, keduanya menargetkan swasembada untuk sejumlah komoditas pangan. Di era Jokowi, misalnya, ditargetkan swasembada beras, jagung, kedelai, daging sapi, bawang putih, dan gula. 

    Swasembada pangan juga dapat dimaknai berbasis gizi. Khudori mencontohkan, dalam berbagai kesempatan, sebelum menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menggulirkan swasembada berbasis gizi. 

    Misalnya swasembada karbohidrat, swasembada protein, dan swasembada lemak. Sumber karbohidrat tidak hanya dari beras, tetapi juga bisa berasal dari banyak sumber. Seperti sorgum, sagu, jagung, ubi kayu, talas, ubi jalar, sukun, dan lainnya.

    Demikian pula sumber protein dapat berasal dari telur, daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging kerbau atau aneka jenis ikan.

    Selain itu, swasembada pangan bisa dimaknai apabila 90% kebutuhan domestik dapat terpenuhi dari produksi dalam negeri. “Nah, yang manakah yang dimaksud swasembada pangan itu?” ujarnya.

    Menurutnya, perlu ada kejelasan dari pemerintah mengenai makna swasembada ini. Dengan begitu, pihaknya dapat memastikan, apakah swasembada pangan dapat tercapai sesuai dengan target pemerintah.

    “Ihwal akan tercapai atau tidak, tergantung apa definisi swasembada pangan,” pungkasnya. 

    Dalam catatan Bisnis, target swasembada pangan di majukan, dari semula 2028-2029 menjadi 2027. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, majunya target swasembada pangan telah diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam forum G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec). 

    “Kita kan perintah Presiden [target] swasembada 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, [tapi] 2027,” ungkap Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (21/11/2024). 

    Dengan dimajukannya target tersebut, Zulhas menyebut bahwa pemerintah dalam kurun dua tahun ini akan bergerak cepat dan bekerja keras untuk mewujudkan swasembada pangan.

    Untuk mencapai target tersebut, Kemenko Bidang Pangan bersama kementerian yang berkoordinasi di bawahnya telah menyelesaikan neraca komoditas, yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya, neraca komoditas tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

    Selain itu, pemerintah sepakat untuk mengalokasikan 9,55 juta ton pupuk ke petani di 2025, dengan memangkas sejumlah regulasi yang dapat menghambat distribusi pupuk.

    Pemerintah juga sepakat untuk melakukan transformasi lembaga terhadap Perum Bulog untuk mencapai swasembada pangan. Dengan demikian, Perum Bulog tak lagi berbentuk badan usaha, melainkan Badan Otonom. 

  • Wamen Tiko membina 24 perusahaan di BUMN

    Wamen Tiko membina 24 perusahaan di BUMN

    Instruksi tersebut telah ditandatangani oleh Erick Thohir dan mulai berlaku pada 1 November 2024.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo untuk membantu Menteri Erick Thohir dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMN dan perseroan terbatas.

    “Kepada Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Sdr Kartika Wirjoatmodjo untuk melakukan tugas membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara dan perseroan terbatas,” dikutip dari salinan Instruksi Menteri BUMN RI No.INS-1/MBU/11/2024 pada Jumat.

    Instruksi tersebut telah ditandatangani oleh Erick Thohir dan mulai berlaku pada 1 November 2024.

    Dalam pembagian tugas itu, Kartika atau yang akrab disapa Tiko akan membawahi dan membina 24 perusahaan BUMN selama lima tahun ke depan.

    Adapun 24 perusahaan pelat merah yang dibawahi oleh Tiko adalah PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), dan PT Pertamina (Persero).

    Selanjutnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

    Selain itu, Perum Bulog, Perum Pembangunan Perumahan Nasional, Perum DAMRI, Perum Perhutani, dan Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia juga akan dibina oleh Tiko.

    Nama Kartika atau yang akrab disapa Tiko ini, sebenarnya sudah tidak asing lagi di lingkungan BUMN. Sebagai Wakil Menteri BUMN sejak 2019, ia telah berperan besar dalam mengawal berbagai program transformasi BUMN di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Ia memiliki rekam jejak panjang di sektor keuangan. Sebelum bergabung dengan Kementerian BUMN, Tiko pernah menjabat Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 2016-2019, dan sebelumnya sebagai Direktur Finance & Strategy pada 2015-2016.

    Tiko sempat menjabat sebagai Kepala Eksekutif dan Anggota Dewan Komisioner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2014-2015, serta pernah menjadi Presiden Direktur dan CEO PT Indonesia Infrastructure Finance.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendag Blusukan ke Pasar Klaten Cek Harga Minyakita hingga Beras, Ini Hasilnya – Page 3

    Mendag Blusukan ke Pasar Klaten Cek Harga Minyakita hingga Beras, Ini Hasilnya – Page 3

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor beras pada tahun 2025 mendatang. Langkah ini seiring dengan rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target swasembada pangan, yang dipercepat menjadi tahun 2027.

    “Mudah-mudahan tahun depan kita enggak impor beras. Kalau impor pun sedikit,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

    Zulhas mengatakan, bahwa pihaknya bersama Kementerian/Lembaga terkait tengah bekerja keras untuk memastikan produksi pangan lokal dapat memenuhi kebutuhan secara nasional. “Kami sedang kerja keras untuk mencapai itu,” ucapnua.

    Kemarin Bapak Presiden (Prabowo) sudah mengumumkan di KTT G20 dan APEC, (target) swasembada pangan bukan di 2028 tapi dimajukan ke 2027,” bebernya.

    “Jadi kita punya waktu 2 tahun bekerja keras,” sambungnya.

    Juga dalam upaya mendukung pencapaian target swasembada pangan di tahun 2027, pemerintah berencana mengubah struktur Perum Bulog menjadi lembaga non-komersial yang tidak lagi berorientasi pada profit.

    “Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi,” ungkap Zulhas.

    Disebutkannya, perubahan struktur Bulog menjadi di bawah Presiden sudah disepakati. Adapun hasil final terkait perubahan struktur Bulog akan dibahas lebih lanjut beberapa waktu mendatang.

    “Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa kita akan bahaskan lagi minggu depan, terus maraton,” terang dia.

     

  • Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi Regional 21 November 2024

    Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi Regional 21 November 2024

    Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono angkat bicara soal wacana
    swasembada pangan
    dipercepat pada tahun 2027.
    Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu, target percepatan swasembada pangan bisa diwujudkan pada 2027.
    “Kita pernah swasembada beras 2017, 2019, 2020, dan 2021. Kami maunya swasembada ini longlasting,” kata dia usai acara konsolidasi tim pemenangan calon kepala daerah Partai Gerindra di Wisma Sejahtera, Kota Magelang, Jateng, Kamis (21/11/2024).
    Sudaryono membantah, proyek yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu terlalu ambisius.
    “Kata Bung Karno, kan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun tidak sampai langit, kamu jatuh di antara bintang-bintang,” cetusnya.
    Dalam kesempatan itu, dia membeberkan tiga masalah besar pertanian, yakni soal pupuk, air, dan harga komoditas pertanian yang sering rendah.
    “Kasih kami waktu sedikit (untuk membenahi semua masalah pertanian),” ucap dia.
    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas percepatan swasembada pangan pada 2027 merupakan perintah Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil.
    “Perintah Presiden swasembada 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, (tapi) 2027,” kata Zulhas usai rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
    “Jadi tinggal tahun depan kan, tahun satunya sudah tuh, sampai. Jadi kita punya waktu dua tahun. Dua tahun harus bekerja keras,” lanjutnya.

    Untuk mencapai target tersebut, Zulhas mengumpulkan para menteri di bidang pangan membahas beberapa peraturan, pada hari ini.
    Hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdaganga Budi Santoso, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Dirut Perum Bulog Wahyu Suparyono.
    “Kami baru saja menyelesaikan rapat koordinasi. Pertama, ada beberapa usulan mengenai peraturan presiden (perpres), ada perpres mengenai neraca komoditas, perpres mengenai penyaluran pupuk subsidi,” kata Zulhas.
    Lalu, ada usulan kewenangan Bapanas dan Badan Karantina Nasional diatur oleh Menteri Pertanian.
    “Kemudian, Badan Usaha Bidang Pangan juga tadi usulan Pak Menteri Pertanian untuk di bawah kepemimpinan Kementerian Pertanian,” tutur Zulhas.
    Perum Bulog yang akan bertransformasi sebagai lembaga di bawah Presiden Prabowo langsung juga dibahas dalam rapat selama lebih kurang dua jam itu.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo berencana mengatasi persoalan kekurangan pangan dalam waktu tiga tahun mendatang.
    Hal itu disampaikan Presiden saat berbicara pada sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada Senin (18/11/2024) waktu setempat.
    Selain mengatasi kekurangan pangan, Prabowo juga menegaskan pemerintah Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu empat tahun ke depan.
    Sehingga dalam lima tahun yang akan datang, Indonesia sudah bisa berkontribusi mengatasi persoalan kemiskinan dan kelaparan di dunia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Ubah Bulog jadi Lembaga Nonkomersil, Tak Perlu Lagi Cari Untung – Page 3

    Prabowo Ubah Bulog jadi Lembaga Nonkomersil, Tak Perlu Lagi Cari Untung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah Perum Bulog menjadi lembaga non-komersial yang tidak lagi berorientasi pada profit. Langkah ini salah satunya untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan yang dipercepat dari semula tahun 2028, menjadi 2027.

    “Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam Konferensi Pers di Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Zulhas menyebut, perubahan struktur Bulog menjadi di bawah Presiden sudah disepakati. Adapun hasil final terkait perubahan struktur Bulog akan dibahas lebih lanjut beberapa waktu mendatang.

    “Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa kita akan bahaskan lagi minggu depan, terus maraton,” bebernya.

    Meskipun demikian, Zulhas menegaskan Bulog saat ini masih dijalankan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Masih (di bawah Kementerian BUMN). Belum resmi (menjadi lembaga non-komersial di bawah Presiden). Ini kan baru merapatkan konsep kami,” terangnya.

    Dalam keterangan terpisah, Direktur Utama Perum Bulog, R. Wahyu Suparyono mengungkapkan bahwa perubahan struktur Bulog akan memungkinkannya lebih dekat ke petani, dan fokus pada stabilisasi harga pangan melalui dukungan APBN.

    “Nanti konsepnya itu kita dapat APBN, sebagai stabilisasi. Beli dari petani, beli dari petani gula, petani jagung,” kata Wahyu.

    Tetapi ia menambahkan, proses transformasi ini membutuhkan waktu. “Targetnya di 2025 kami masih menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN. Jadi kita sebagai operator tetap jalan,” ucapnya.

    “Tim transformasi nanti akan dibentuk dengan Keppres. Konsepnya sudah kita siapkan,” tambah Wahyu.

  • Menko Zulkifli: Perubahan Bulog jadi badan otonom telah disepakati

    Menko Zulkifli: Perubahan Bulog jadi badan otonom telah disepakati

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebut perubahan Perum Bulog menjadi badan otonom sudah dibahas dan telah disepakati dalam rapat koordinator bersama menteri-menteri di bidang pangan.

    Menurut Zulkifli, Pemerintah sudah sepakat terkait dengan transformasi Bulog. Ia menyebut, perubahan tersebut akan terus dibahas dalam rapat.

    “Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa, kita akan bahas lagi minggu depan, mulai terus maraton,” ujar Zulkifli di Jakarta, Kamis.

    Zulkifli menjelaskan, fungsi Bulog harus kembali menjadi lembaga yang tidak komersial untuk dapat mencapai swasembada pangan.

    “Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya nggak bisa komersial lagi,” katanya Zulkifli

    Sementara itu, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan, saat Bulog menjadi badan otonom maka akan mendapat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dengan adanya anggaran, maka Bulog bisa melakukan stabilisasi harga beras, gula dan jagung.

    “Nanti konsepnya itu kita dapat APBN, dengan APBN itu, sebagai stabilisasi, ya kita bisa langsung stabilisasi, beli dari petani, beli dari petani gula dan petani jagung,” kata Wahyu.

    Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan dukungan bila nantinya Perum Bulog menjadi badan otonom yang berada langsung di bawah Presiden.

    “Saya juga dengar (tentang) Bulog itu, ada di Komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan dan saya setuju,” ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).

    Rencana peralihan Bulog dari Perum menjadi badan otonom, kata Erick, merupakan upaya untuk mewujudkan program besar Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan swasembada pangan.

    Dengan Bulog menjadi sebuah badan, maka Perum tersebut dapat mengontrol fluktuasi harga pangan, yang selama ini sulit dilakukan olehnya, kata Erick.

    “Kalau kita bicara program besar, Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar,” ucap Erick.

    Lebih lanjut, dengan beralih menjadi badan maka Bulog akan memiliki dana untuk melakukan operasi pasar.

    Menurut Erick, operasi pasar yang dilakukan Bulog ditopang oleh pinjaman dari bank Himbara, yang dananya mencapai Rp30 triliun.

    “Kalau pinjam Himbara, ada bunganya, kalau negara hadir, beda. Itu keberpihakan negara untuk rakyat, sesuai dengan visi daripada Bapak Prabowo swasembada pangan secepatnya,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bulog Bakal Dilarang Jualan Komersial, Begini Penjelasan Zulhas

    Bulog Bakal Dilarang Jualan Komersial, Begini Penjelasan Zulhas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan rencana pemerintah mengembalikan fungsi Perum Bulog menjadi lembaga strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dia meminta agar Bulog nantinya bertransformasi menjadi lembaga yang tidak lagi berorientasi pada aspek komersial atau profit semata.

    “Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi. Kalau komersial, nanti beli jagung rakyat, beli gabah itu kadang hitung-hitungan, Bulog ini untung apa rugi, kalau rugi diperiksa,” kata Zulhas saat Konferensi Pers di gedung Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Adapun perubahan fungsi Bulog ini, kata Zulhas, telah menjadi kesepakatan bersama. Nantinya, lembaga ini akan difokuskan kembali untuk menjalankan tugas strategis yang mendukung pencapaian target swasembada pangan pemerintah.

    “Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa kita akan dibahas kan lagi minggu depan, mulai terus maraton,” ucapnya.

    Zulhas menilai transformasi Bulog menjadi lembaga non-komersial sangat penting, dalam upaya pemerintah mempercepat langkah menuju swasembada pangan tahun 2027.

    Dalam kesempatan itu, Zulhas juga mengungkapkan target swasembada pangan nasional saat ini dimajukan menjadi tahun 2027, yang mana sebelumnya ditargetkan pada tahun 2028. Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional KTT G20 di Brasil dan APEC.

    “Kita kan (awalnya ditargetkan) swasembada pangan 2028. Sekarang sudah maju lagi, kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20 dan di APEC, bukan 2028, tapi 2027. Jadi tinggal tahun depan, tahun satunya sudah tuh sampai. Kita punya waktu 2 tahun, 2 tahun harus bekerja keras,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, transformasi Bulog diharapkan dapat menjadi penopang utama ketahanan pangan, dengan fokus pada penyerapan hasil pertanian dalam negeri tanpa terhambat oleh mekanisme untung-rugi yang selama ini menjadi kendala.

    (dce)

  • Erick Thohir Beri Sinyal Bakal Rombak Jajaran Komisaris Defend ID – Page 3

    Erick Thohir Beri Sinyal Bakal Rombak Jajaran Komisaris Defend ID – Page 3

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku terbuka dengan rencana Kementerian Pertanian mengelola BUMN Pangan. Menurut dia, ini bagian dari penguatan peran perusahaan pelat merah.

    Dia merujuk pada proses transformasi BUMN yang mulai memangkan jumlahnya dari 114 menjadi 47 perusahaan saja. Pada jumlah ini, BUMN dikatakan memiliki kinerja dan kondisi yang baik.

    “Jadi ya kalau BUMN-BUMN ini sudah dianggap baik, banyak pihak melihat ini bisa dimaksimalkan lebih baik, ya kita terbuka,” kata Erick, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Dia menuturkan, saat ini banyak restrukturisasi yang dilakukan terhadap BUMN. Termasuk soal public service obligation (PSO) atau subsidi.

    “Jadi kalau saya tidak pernah berpikir negatif, selama ini pelayanan kepada masyarakat publik itu ditingkatkan, investasi juga bisa memperkuat juga sinergi daripada ekonomi nasional, ya kita sangat terbuka,” ujar dia. 

    BUMN Pangan seperti PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Perum Bulog rencananya berada di bawah komando Kementerian Pertanian. Misalnya berkaitan dengan pelaksanaan subsidi pupuk. 

    Belakangan, hal tersebut telah diproses pemerintah dan penyaluran pupuk subsidi cukup diatur Kementan. Sementara itu, terkait Bulog akan ditransformasikan menjadi badan langsung di bawah Presiden.

    “Dalam membangun bangsa ini, jangan bicara kelebihan atau kekurangan tugas. Yang penting tugas yang ada di depan mata diselesaikan dengan baik dan maksimal,” tegas Erick.