Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Bulog salurkan beras 3,8 juta ton hingga akhir 2024

    Bulog salurkan beras 3,8 juta ton hingga akhir 2024

    Bulog juga berhasil menyalurkan 429 ribu ton beras komersial dan 303 ribu ton jagung

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog mencatat penyaluran beras sebanyak 3,8 juta ton selama periode Januari hingga Desember 2024, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memastikan kestabilan pasokan dan harga pangan di pasaran.

    “Keberhasilan perusahaan mengelola lebih dari 3,8 juta ton beras sepanjang 2024,” kata Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Menurut Wahyu, Perum Bulog menutup tahun 2024 dengan berbagai capaian luar biasa dalam menjalankan penugasan dari pemerintah.

    Melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, kata Wahyu, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan beras tahap pertama hingga ketiga dengan total total 1,96 juta ton.

    Di sisi lain, realisasi penugasan pemerintah yang lain yakni penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencatat angka sebesar 1,38 juta ton.

    “Tak hanya itu, Bulog juga berhasil menyalurkan 429 ribu ton beras komersial dan 303 ribu ton jagung. Sebagai pengelola pangan strategis nasional, Bulog terus berinovasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

    Selain itu, sepanjang tahun 2024, Bulog mencatat penyerapan hasil dalam negeri sebesar 1,26 juta ton setara beras. Angka ini terdiri atas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 831 ribu ton dan beras komersial sebanyak 434 ribu ton.

    Dia menuturkan bahwa penyerapan yang signifikan itu menjadi bukti nyata komitmen Bulog dalam mendukung petani lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari semangat kebersamaan dan kerja keras insan Perum Bulog dalam memastikan kestabilan pasokan dan harga pangan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

    Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan penugasan pemerintah di tahun 2025, baik penyaluran bantuan pangan, beras SPHP, penyerapan gabah/beras dalam upaya swasembada pangan, serta program lainnya guna mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan semangat kebersamaan, kerja keras dan komitmen tinggi, saya yakin kita mampu menghadapi segala tantangan di tahun 2025 dan melampaui target yang telah ditetapkan,” kata Wahyu.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR Akan Pastikan Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Dirasakan Langsung oleh Petani – Halaman all

    DPR Akan Pastikan Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Dirasakan Langsung oleh Petani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yoham menyampaikan pihaknya akan mengawal langsung kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga pembelian petani (HPP) gabah dan jagung, serta tidak melakukan impor terhadap sejumlah produk pangan di tahun 2025.

    “Kebijakan Pak Prabowo ini luar biasa demi sejahteranya para petani, dan program swasembada pangan. Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplentasikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Ahmad Yohan dalam keterangan persnya kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

    Komisi IV DPR, kata Yohan, sebagai mitra Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengawal kebijakan di bidang pangan akan segera mengadakan rapat dengan para pihak seperti Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pihak lainnya.

    “Segera kita akan rapat dengan Bulog, Kementan, Bappenas, dan lainnya, untuk membahas dan memastikan bagaimana kebijakan ini terlaksana dan terawasi dengan baik,” ucap politisi PAN ini.

    Yohan pun mengingatkan, agar para pihak terkait tidak main-main dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Prabowo tersebut. 

    “Jangan sampai ada kasus HPP gabah dan jagung sudah naik, tapi pembelian oleh Bulog masih di bawah HPP. Komisi IV juga akan mengecek langsung apakah pembelian gabah dan jagung sudah sesuai HPP,” tegasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga pembelian petani atau HPP untuk komoditas gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram, dan HPP jagung dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram menjadi Rp5.500 per kilogram pada 2025.

    “Berapa pun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Nantinya, gabah dan jagung produksi petani akan ditampung di gudang Bulog, induk koperasi, dan lainnya.

    “Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi, gabah dan jagung berapa pun produk petani akan dibeli dengan harga HPP,” Zulhas menandaskan.

    Pemerintah juga memastikan tidak akan melakukan impor terhadap komoditas beras, jagung, gula, dan garam untuk tahun 2025 nanti. “Kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras ya tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung. Tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” tutur Ketua Umum PAN ini.

  • DPR Bakal Pastikan Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Dirasakan Langsung Oleh Petani – Halaman all

    DPR Bakal Pastikan Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Dirasakan Langsung Oleh Petani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menyampaikan pihaknya akan mengawal langsung kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga pembelian petani (HPP) gabah dan jagung, serta tidak melakukan impor terhadap sejumlah produk pangan di tahun 2025.

    “Kebijakan Pak Prabowo ini luar biasa demi sejahteranya para petani, dan program swasembada pangan. Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplentasikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Ahmad Yohan dalam keterangan persnya kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

    Komisi IV DPR, kata Yohan, sebagai mitra Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengawal kebijakan di bidang pangan akan segera mengadakan rapat dengan para pihak seperti Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pihak lainnya.

    “Segera kita akan rapat dengan Bulog, Kementan, Bappenas, dan lainnya, untuk membahas dan memastikan bagaimana kebijakan ini terlaksana dan terawasi dengan baik,” ucap politisi PAN ini.

    Yohan pun mengingatkan, agar para pihak terkait tidak main-main dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Prabowo tersebut. 
    “Jangan sampai ada kasus HPP gabah dan jagung sudah naik, tapi pembelian oleh Bulog masih di bawah HPP. Komisi IV juga akan mengecek langsung apakah pembelian gabah dan jagung sudah sesuai HPP,” tegasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga pembelian petani atau HPP untuk komoditas gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram, dan HPP jagung dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram menjadi Rp5.500 per kilogram pada 2025.

    “Berapa pun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Nantinya, gabah dan jagung produksi petani akan ditampung di gudang Bulog, induk koperasi, dan lainnya.

    “Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi, gabah dan jagung berapa pun produk petani akan dibeli dengan harga HPP,” Zulhas menandaskan.

    Pemerintah juga memastikan tidak akan melakukan impor terhadap komoditas beras, jagung, gula, dan garam untuk tahun 2025 nanti. “Kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras ya tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung. Tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” tutur Ketua Umum PAN ini.

  • Hentikan Impor Beras dan Gula, Berikut Janji Pemerintah di 2025 Regional 31 Desember 2024

    Hentikan Impor Beras dan Gula, Berikut Janji Pemerintah di 2025 Regional 31 Desember 2024

    Hentikan Impor Beras dan Gula, Berikut Janji Pemerintah di 2025
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI,
    Zulkifli Hasan
    , menegaskan bahwa pemerintah akan menghentikan
    impor beras
    dan gula untuk kebutuhan konsumsi mulai 2025.
    Dalam konferensi pers yang diadakan setelah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, menjanjikan bahwa pemerintah akan membeli hasil pertanian lokal dengan harga yang menguntungkan.
    “Kami sudah putuskan dengan semangat itu, kita sudah tidak impor lagi, 2025 mulai berlaku tidak impor beras, dan tidak
    impor gula
    untuk konsumsi,” ucapnya, Selasa (31/12/2024).
    “Tidak ada impor jagung untuk pakan ternak, tidak ada impor garam. Jadi empat bidang ini, para pengusaha dan petani, silakan berlomba-lomba, berusaha banyak. Insya Allah yakin bagus harganya,” katanya lagi.


    ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani Warga antre membeli beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) saat operasi pasar yang diselenggarakan pemerintah bersama Perum Bulog di Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (28/2/2024). Perum Bulog Jawa Timur memiliki stok beras sebanyak 130 ribu ton dan petani juga akan memasuki musim panen padi pada bulan Maret 2024 sehingga stok aman dan masyarakat tidak perlu panik dalam mendapatkan beras.
    Zulhas juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Perum Bulog untuk membeli hasil pertanian, khususnya padi dan jagung, yang belum terserap oleh pasar.
    “Atas perintah bapak presiden, diputuskan bahwa berapa pun nanti hasil pertanian padi dan jagung yang tidak bisa diserap pasar, maka akan dibeli seluruhnya oleh pemerintah melalui Bulog,” jelasnya.
    Pemerintah akan membeli gabah dengan harga Rp 6.500 per kilogram dan jagung seharga Rp 5.500 per kilogram melalui pabrik-pabrik di daerah.
    “Nanti kerja sama dengan pabrik-pabrik di daerah. Bulog akan membeli beras dalam bentuk beras dengan harga Rp 12.000 per kilogram. Gabah dibeli Rp 6.500 (dari pabrik) diolah jadi beras, dan dibeli Bulog Rp 12.000, nanti ada hitung-hitungan,” tambah Zulhas.
    Zulhas menekankan pentingnya langkah ini karena masyarakat meminta pemerintah untuk menyerap hasil tani dengan harga yang menguntungkan.
    Dia optimistis bahwa Kemenko Bidang Pangan dapat memenuhi tantangan Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dengan memanfaatkan hasil produksi lokal.
    “Presiden memerintahkan menteri-menterinya, jangan
    cengeng
    , jangan
    minderan
    , jangan pesimis. Presiden perintahkan menterinya semangat dulu, usaha kerja keras dulu, baru nanti kalau tidak bisa, baru kita evaluasi,” tegasnya.
    Selain itu, Zulhas juga mendorong optimalisasi saluran irigasi dan penyaluran pupuk yang efisien, serta meningkatkan jumlah dan kemampuan penyuluh tani serta membuka lahan baru untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Setuju Harga Jual Jagung dan Gabah di Petani Naik Rp500 per Kg

    Prabowo Setuju Harga Jual Jagung dan Gabah di Petani Naik Rp500 per Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah akan mendongkrak harga jual gabah dan jagung di tingkat petani. 

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kenaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bakal mencapai Rp 500 per kilogram menjadi Rp 6.500 per kilogram. 

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono terkait dengan swasembada pangan, Senin (30/12/2024).

    “Nah, tadi melalui perdebatan panjang, kami tadi sudah putuskan, Presiden membawa kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik dari Rp 6.000 [per kilogram] menjadi Rp 6.500 [per kilogram],” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, kata Zulhas, produksi gabah pada Januari 2025 diprediksi bakal meningkat menjadi 1,3 juta ton dari 0,35 juta ton pada Januari 2024 (year-on-year/yoy).

    Sementara itu, dia melanjutkan pada Februari akan naik menjadi 2,08 juta ton dari 0,8 juta ton (yoy).

    Selain itu Zulhas juga mengatakan dalam rapat juga diputuskan bahwa harga jual jagung ditingkat petani juga naik menjadi Rp 5.500  per kilogram pada tahun mendatang dari Harga Acuan Pembelian (HAP) saat ini yang berada di angka Rp5.000.

    Tak hanya itu, Zulhas juga mengungkapkan bahwa Kepala Negara juga menyetujui pemerintah akan menyerap berapa pun hasil produksi dari petani. Namun dengan nilai harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

    “Dan poin penting, ya tadi menjadi keputusan bersejarah, saya kira dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti ini, hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi beras, gabah, petani, akan ditampung. Dengan harga berapapun, produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkas Zulhas.

  • Tok! Prabowo Setujui RI Setop Impor Beras, Jagung, Gula & Garam di 2025

    Tok! Prabowo Setujui RI Setop Impor Beras, Jagung, Gula & Garam di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah bakal menghentikan impor empat komoditas pangan pada 2025. Keempat komoditas tersebut yakni beras, jagung, gula dan garam.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui agar tak ada lagi kegiatan impor beras, jagung, gula, hingga garam pada 2025.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono terkait dengan swasembada pangan, Senin (30/12/2024).

    “Alhamdullilah dalam ratas yang pertama kami sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras, ya pak Mentan ya? tahun depan, tida impor beras, jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulhas, Senin (30/12/2024).

    Zulhas mengatakan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini. 

    Upaya penghentian impor ini guna mencapai visi swasembada pangan yang menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target pada 2029 tapi ini dimajukan ke 2027.

    Diberitakan sebelumnya, Menko Pangan Zulhas menyatakan pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga jagung pada 2025. Hal ini dilakukan untuk mendukung swasembada beras nasional.

    “Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” kata Zulkifli Hasan saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis stok beras dalam negeri aman meski pemerintah memutuskan tidak melakukan impor beras pada 2025.

    Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai pemerintah dalam hal ini Perum Bulog sekitar 2 juta ton.

    “Insyaallah sangat aman untuk jaga harga dan pasokan sampai nanti masuk panen raya sekitar Maret-Mei 2025,” kata Maino kepada Bisnis, Minggu (29/12/2024).

  • Urgensi satgas pengadaan gabah petani

    Urgensi satgas pengadaan gabah petani

    Jakarta (ANTARA) – Sebagai operator pangan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, kehadiran dan keberadaan BUMN pangan yakni Perum Bulog, benar-benar sangat strategis.

    Perum Bulog diharapkan tampil selaku perusahaan parastatal yang dapat mengokohkan cadangan pangan Pemerintah melalui pengadaan gabah/beras setinggi-tingginya. Perum Bulog perlu motekar (kosakata dalam bahasa Sunda yang bermakna kreatif) dalam melahirkan terobosan cerdas dan inovatif.

    Itu sebabnya, wajar jika Pemerintah selalu mendorong Perum Bulog untuk meningkatkan serapan gabah/beras.

    Penyerapan gabah/beras itu perlu dioptimalkan, terutama pada saat panen raya berlangsung. Hal itu disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui akun Instagramnya.

    Lebih jelasnya berbunyi, “Sobat Pangan, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus mendorong Perum Bulog untuk mengoptimalkan serapan gabah/beras petani pada saat panen raya”.

    Apa yang dilakukan Perum Bulog dalam menggeber penyerapan gabah petani mengingatkan penulis pada kejadian sekitar 44 tahun lalu.

    Saat itu, Bulog melakukan kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mempercepat penyerapan gabah petani.

    Kerja sama tersebut diwujudkan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengadaan Pangan Dalam Negeri. Banyak mahasiswa yang dilibatkan sebagai operatornya di lapangan.

    Lebih dari 4 dekade lalu, sebagai mahasiswa jurusan Sosial Ekonomi Pertanian IPB, penulis terlibat aktif dalam proses satgas tersebut.

    Selama sebulan penuh, para mahasiswa IPB bersama petugas Bulog turun ke sawah untuk membeli langsung gabah petani.

    Seiring dengan itu, dilakukan pula pencerahan soal Bulog. Digambarkan Bulog bukan tengkulak. Bulog adalah sahabat petani. Itu sebabnya, Bulog berkewajiban membantu petani untuk memperoleh harga wajar pada saat panen raya tiba.

    Pencerahan petugas Bulog bersama mahasiswa IPB kepada para petani ini betul-betul sangat efektif sehingga hasil pengadaan gabah/beras dalam negeri berhasil sesuai target yang ditetapkan.

    Satgas Pengadaan Pangan memang bukan sekadar mencari gabah/beras para petani, melainkan juga sebagai media untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan Pemerintah di bidang pangan, khususnya pergabahan dan perberasan.

    Satgas berkiprah juga sebagai penyuluh yang berkomunikasi dengan petani di lapangan.

    Pengalaman ini, tentu cukup penting disuarakan kembali saat ini. Langkah Perum Bulog jemput gabah/beras petani sebetulnya telah digarap Bulog bekerja sama dengan IPB sekitar 44 tahun lalu.

    Artinya, kalau 44 tahun lalu Bulog membentuk satgas, apa tidak mungkin, sekarang ini pun Perum Bulog bersama beberapa perguruan tinggi kembali membangun kerja sama untuk menerjunkan para mahasiswanya menjemput gabah/beras para petani.

    Perum Bulog, misalnya, bisa menugaskan Divre Jawa Barat untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti IPB, Universitas Padjadjaran, atau yang lain guna menggarap pengadaan di sentra-sentra produksi padi seperti Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Di Jawa Tengah, divisi regional (divre) bisa bekerja sama dengan UGM dan perguruan tinggi lainnya. Begitu pun di Jawa Timur, dapat dibuat kerja sama Divre Jawa Timur dengan Universitas Brawijaya, Universitas Jember, dan lain sebagainya. Hal yang sama, dapat ditempuh di sentra-sentra produksi padi lainnya.

    Kemitraan seperti ini perlu digarap agar Perum Bulog mendapat dukungan langsung dari kalangan akademisi untuk mengoptimalkan keberadaan Perum Bulog dalam menjalankan peran utamanya sebagai operator pangan.

    Yang harus dihindari adalah tampilnya Perum Bulog hanya sebagai pedagang yang akan membeli gabah/beras petani sematatanpa memosisikan BUMN ini sebagai lembaga pangan yang memiliki tanggung jawab sosial.

    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Zulhas Sebut RI Tak Impor Beras di 2025, Stok Tahun Depan Aman?

    Menko Zulhas Sebut RI Tak Impor Beras di 2025, Stok Tahun Depan Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada saat ini mampu memenuhi kebutuhan sekaligus menjaga stabilitas harga hingga jelang panen raya pada periode Maret-Mei 2025.

    Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, saat ini stok CBP yang dikuasai pemerintah dalam hal ini Perum Bulog sekitar 2 juta ton.

    “Insyaallah sangat aman untuk jaga harga dan pasokan sampai nanti masuk panen raya sekitar Maret-Mei 2025,” kata Maino kepada Bisnis, Minggu (29/12/2024).

    Merujuk neraca akhir tahun 2024, Maino menuturkan bahwa stok beras nasional diestimasikan sekitar 8 juta ton. Ini, kata dia, termasuk yang ada di masyarakat seperti penggilingan, pedagang, rumah tangga, hingga horeka.

    Selain itu, produksi beras nasional pada 2025 diestimasikan sekitar 32 juta ton, sementara kebutuhan beras nasional sekitar 30,7 juta ton. 

    Kendati begitu, Maino tidak dapat berkomentar lebih jauh mengenai produksi beras mengingat hal tersebut sudah masuk ranah Kementerian Pertanian (Kementan).

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan importasi untuk sejumlah komoditas pangan. Komoditas yang dimaksud yakni beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula.

    Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan dapat tercapai pada 2027.

    “Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” kata Zulhas saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

    Selain beras, pemerintah juga berencana untuk menyetop impor garam, jagung pakan ternak, serta gula. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, rencana setop impor juga akan dilakukan secara bertahap terhadap komoditas lainnya.

    “Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita,” ujarnya.

    Dia menuturkan, selama ini sektor pertanian secara nasional dalam perkembangannya cukup tertinggal akibat banyak hal. Sehingga saat ini dengan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto melalui program prioritasnya dan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadi waktu yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.  

    “Semua harus satu tim kompak, dan kolaboratif sebab ini waktunya membangun swasembada pangan nasional, serta meninggalkan ketergantungan impor pangan,” pungkasnya. 

  • Harga Garam yang Gak Karuan, Begini Kata Menteri Wahyu Trenggono

    Harga Garam yang Gak Karuan, Begini Kata Menteri Wahyu Trenggono

    Indramayu –

    Petani garam mengeluhkan rendahnya harga garam di pasaran. Di Indramayu misalnya, harga garam saat ini ada di kisaran Rp975,-/kg (K1), Rp850,0/kg (K2), dan Rp750,-/kg (K3).

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengharapkan harga garam bisa stabil. Akan tetapi, perlu diurutkan seusai dengan kualitas hingga biaya produksi untuk dapat mengukur stabilitas harga garam.

    “Kalau seluruhnya diurutkan dengan baik, prosesnya bagus, kualitasnya bagus. Terus kemudian biaya produksinya juga terukur dengan baik, rasanya harga itu pasti akan terkontrol dengan baik,” kata Trenggono kepada wartawan di Gudang Garam Nasional Krangkeng, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (26/12/2024).

    Ia menilai, kenaikan harga garam terjadi akibat biaya logistik permintaan pasokan. Saat ini, Trenggono juga tengah mengkaji apa yang menyebabkan harga garam tidak stabil.

    “Kita sedang telusuri semua, supaya kita bisa dapat yang pasti persoalannya dari mana. Kalau misalnya soal logistik, maka logistik harus standar. Kalau misalnya soal kualitas, kualitas harus standar,” ungkapnya.

    Sementara itu, Trenggono juga membuka ruang sinergi dengan Perum Bulog untuk melakukan penyerapan garam. Ke depan, ia juga mendorong koperasi garam ihwal pendanaan melalui kredit usaha rakyat (KUR).

    “Kalau perlu saya bisa saja mengusulkan ke Bulog salah satunya komoditi garam bisa ditangani dengan baik. Tapi kan juga kita punya PT garam. Nanti ada lagi, ada badan baru yang khusus menangani produk pertanian, misalnya, pertanian dan perikanan serta garam,” tutupnya.

    Dikutip dari detikJatim, anjloknya harga garam saat produksi melimpah dan minimnya serapan menjadi persoalan selalu dihadapi petani. Masalah klasik itupun diungkapkan petani garam di Kecamatan Pengarengan Sampang kepada salah satu anggota DPR RI meninjau stok garam di gudang perani.

    Tajus Sakki, petani yang juga pelaku industri kecil menengah (IKM) garam konsumsi mengatakan stok garam masih menumpuk lantaran serapan garam industri dan konsumsi tidak maksimal.

    Hal itu disebabkan masih ada impor garam masuk sehingga mempengaruhi serapan minim. Selain itu harga garam masih rendah sehingga petani enggan melepas garamnya.

    “Kami berharap rencana pemerintah menyetop impor garam khusus garam konsumsi bisa segera direalisasikan. Sebab dengan upaya itu harga garam petani bisa stabil dan terserap maksimal,” kata Tajus Sakki, Rabu (18/12/2024).

    (kil/kil)

  • Polres Langkat gagas percepatan swasembada jagung melalui tumpang sari

    Polres Langkat gagas percepatan swasembada jagung melalui tumpang sari

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Polres Langkat gagas percepatan swasembada jagung melalui tumpang sari
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Langkah strategis untuk mendukung percepatan swasembada jagung, Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, menggelar rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan. Rapat tersebut berlangsung di aula Bhara Daksa Polres Langkat, Polda Sumatera Utara, Senin (23/12)

    Dalam pertemuan ini, Kapolres AKBP David Triyo Prasojo menekankan pentingnya implementasi pola tumpang sari sebagai solusi efektif untuk memanfaatkan lahan yang belum menghasilkan, lahan replanting, dan lahan kosong. Pola ini melibatkan penanaman jagung di antara tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kelapa.

    “Dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional tetapi juga memberikan nilai ekonomi lebih bagi masyarakat dan perusahaan pengelola,” AKBP David Triyo seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Selasa (24/12). 

    Kegiatan ini akan dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN), perusahaan swasta, dan perseorangan. Modal seperti bibit, pupuk, dan peralatan akan menjadi tanggung jawab pemilik lahan. Polri akan memastikan bahwa hasil panen jagung akan dibeli oleh Perum Bulog dengan harga sesuai pasar. Penandatanganan MoU antara pemangku kepentingan dijadwalkan pada Januari 2025. Lahan yang digunakan tidak termasuk kawasan hutan lindung, lahan eksisting jagung, atau lahan yang sudah dialokasikan untuk penanaman padi gogo.

     

    Langkah nyata untuk swasembada jagung

    Kapolres Langkat juga menyampaikan, program ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian tetapi juga mendorong stabilitas ekonomi lokal. “Kami berkomitmen memastikan kegiatan ini berjalan lancar, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi semua pihak,” tegasnya.

    Dengan sinergi yang kuat antara Polri, pemerintah, dan pelaku usaha, percepatan swasembada jagung melalui pola tumpang sari ini diharapkan mampu mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui ketahanan pangan yang kokoh. Rencana implementasi mulai digarap pada awal tahun 2025, dengan harapan hasil panen perdana jagung akan menjadi bukti nyata keberhasilan pola tumpang sari ini.

    Rapat koordinasi ini menjadi pijakan penting dalam membangun kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Langkat. Rapat ini dihadiri Pj Bupati Langkat M Faisal Hsrimy, Wakapolres Langkat Kompol Henman Limbong, Kabag SDM Kompol M. Hasan, Kasat Reskrim AKP Dedi Mirza, serta Kapolsek jajaran Polres Langkat. Hadir pula perwakilan dari perkebunan BUMN dan perusahaan swasta yang akan berperan dalam pelaksanaan kegiatan

    Sumber : Radio Elshinta