Xcloud.id

BUMN: Perum BULOG

  • Prabowo Targetkan Bangun 5.000 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Prabowo Targetkan Bangun 5.000 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai hari ini, Senin (6/1/2024).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025.

    “Hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui,” ujarnya dilansir dari Antara, Senin (6/11/2025). 

    Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

    Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

    Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

    Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

    Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

    Menteri Turun Gunung Pantau MBG 

    Beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

    Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

  • Kadin dan Bulog Sultra Usulkan RPK Tingkat Kecamatan di Sultra

    Kadin dan Bulog Sultra Usulkan RPK Tingkat Kecamatan di Sultra

    JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Perum Bulog Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggagas pembentukan ekosistem ekonomi berbasis warga dengan membentuk Rumah Pangan Kita (RPK) di tingkat kecamatan.

    Wakil Ketua Umum Kadin Sultra Sastra Alamsyah mengatakan bahwa pembentukan RPK di tingkat kecamatan itu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk simpul ekonomi berbasis masyarakat. Seluruh masyarakat nantinya dapat berperan aktif melalui keberadaan RPK itu.

    “Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti beras, minyak, gula, dan terigu dengan harga yang terjangkau dan dijamin oleh pemerintah melalui Perum Bulog,” kata Sastra Alamsyah mengutip Antara.

    Dia menyebutkan bahwa penguatan RPK merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. RPK yang berada langsung di tengah masyarakat dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar warga dipenuhi dengan harga yang murah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Perum Bulog Sultra.

    “Keberadaan RPK ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit. Kami (Kadin Sultra) akan mendorong agar RPK ini terbentuk di setiap kecamatan, bahkan di setiap kelurahan,” ujarnya.

    Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra Siti Mardati Saing mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik langkah yang diambil oleh Kadin Sultra. Pihaknya juga akan mendukung pembentukan RPK berbasis kerakyatan tersebut.

    “Pembentukan RPK bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujar Siti Mardati.

    Ia menambahkan bahwa pembentukan RPK berbasis kecamatan diharapkan tidak hanya meningkatkan distribusi bahan pangan, tetapi juga membuka peluang lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

    “Bulog sangat mendukung upaya Kadin Sultra untuk mendorong terbentuknya RPK di setiap kecamatan. Ini adalah bagian dari visi kami untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan dengan harga yang wajar,” ujar Siti Mardati Saing.

  • Harga Minyakita Tembus Rp 17 Ribu, Mendag: Distributor Belum Jalan – Page 3

    Harga Minyakita Tembus Rp 17 Ribu, Mendag: Distributor Belum Jalan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak goreng untuk rakyat atau Minyakita masih tinggi di sejumlah daerah belakangan ini. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membocorkan penyebab harga Minyakita masih tinggi ini.

    Menurutnya, harga Minyakita masih tinggi disebabkan oleh keterlambatan dari distributor akibat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Minyakita kan rata-rata masih Rp 17 ribu, jadi itu kebanyakan memang di daerah timur (Indonesia timur). Tadi teman-teman PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) datang ke pasar Banten, jadi gini, masalahnya ini kan libur natal-tahun baru masih banyak distributor yang belum jalan,” ujar Mendag Budi dikutip dari Antara, Jumat (3/1/2025).

    Budi memastikan bahwa stok Minyakita di pihak distributor masih tersedia. Hanya saja, keterlambatan pendistribusian membuat harga minyak goreng tersebut menjadi mahal.

    Lebih lanjut, kata Budi, pekan depan Kemendag akan berkoordinasi dengan produsen untuk memastikan stok terbaru.

    “Kita usahakan harga harus terjangkau, harus sesuai HET, harus gimana caranya kita harus lakukan. Mudah-mudahan tanggal 6 kita cek di SP2KP, kita hubungi teman-teman di daerah, di timur juga ngecek lapangan karena salah satu faktornya memang karena liburan itu,” katanya pula.

    Mendag juga menegaskan bahwa Kemendag akan memberikan sanksi kepada pedagang yang menjual Minyakita dengan cara bundling atau mengombinasikan dengan produk lain.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar minyak goreng kemasan rakyat atau Minyakita dapat didistribusikan oleh BUMN pangan, terutama Perum Bulog.

    Arief menjelaskan, keterlibatan Bulog ini bertujuan untuk mengontrol harga Minyakita agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

    Tingginya harga Minyakita, terutama di wilayah Indonesia bagian timur dikarenakan rantai distribusi. Dengan keterlibatan Bulog di bagian distribusi, diharapkan HET Minyakita bisa seragam.

  • Harga Pembelian (HPP) Gabah & Jagung Petani Naik, Segini Besarannya

    Harga Pembelian (HPP) Gabah & Jagung Petani Naik, Segini Besarannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan penyesuaian kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP), beras, dan jagung pakan. Langkah ini sebagai dasar Perum Bulog menyerap hasil produksi petani.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, penyesuaian HPP ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Penyesuaian HPP gabah, beras, dan jagung pakan ini diklaim dapat menyejahterakan petani Indonesia dan meningkatkan produktivitas.

    Arief menuturkan bahwa pemerintah menetapkan HPP GKP di harga Rp6.500 per kilogram, sedangkan HPP jagung pakan di tingkat petani disesuaikan menjadi Rp5.500 per kilogram. Sebelumnya, HPP gabah dipatok sebesar Rp6.000 per kg, sementara HPP jagung Rp5.000 per kg.

    “Ini dilakukan supaya gairah produksinya sedulur petani terus terpacu dan cadangan pangan pemerintah melalui Bulog semakin kuat,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (2/1/2025).

    Di samping itu, Arief menjelaskan bahwa Perum Bulog juga harus menyerap produksi petani di dalam negeri, seiring dengan masa panen di tahun ini.

    Untuk itu, sambung dia, Bapanas akan fokus bersama Bulog memperbanyak jumlah gudang penyimpanan dan fasilitas dryer.

    Adapun, pembahasan penyesuaian HPP GKP sendiri telah dilakukan Bapanas bersama berbagai pihak antara lain Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN).

    Sementara itu, dari kalangan asosiasi antara lain Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), serta Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI).

    Di samping itu, Bapanas juga melibatkan BUMN dan BUMD seperti Perum Bulog dan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda).

  • Badan Gizi Siapkan 937 Dapur Untuk Makan Bergizi Gratis Mulai 6 Januari

    Badan Gizi Siapkan 937 Dapur Untuk Makan Bergizi Gratis Mulai 6 Januari

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan 937 titik dapur di seluruh penjuru Indonesia untuk mendukung program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini seiring dengan meluncurnya program MBG pada 6 Januari 2025.

    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong keberadaan dapur di setiap kabupaten dan kecamatan di Tanah Air.

    Dia menegaskan sebaran dapur untuk mendukung program MBG tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Nantinya, keberadaan 937 dapur ini justru akan mendominasi di luar Pulau Jawa.

    “Tanggal 6 rencananya [akan ada] 937 dapur di seluruh Indonesia. Yang banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasarannya,” kata Lalu saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

    Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, untuk tahap awal, setiap dapur ditargetkan untuk bisa memproduksi sebanyak 3.000–3.500 porsi paket makan bergizi.

    Adapun, sasaran pemenuhan gizi ini ditargetkan untuk 3 juta orang di tahap awal. Perinciannya, untuk peserta didik, mulai dari SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri. Di samping itu, program Makan Bergizi Gratis ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya mengatakan bahwa pelaksanaan MBG baru akan terlihat saat program ini mulai berjalan pada Januari mendatang.

    “Nanti bisa dilihat kalau [program MBG] sudah berjalan,” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (31/12/2024).

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh implementasi program Makan Bergizi Gratisyang bakal bergulir awal tahun depan.

    Arief mengatakan semua pihak harus membantu melaksanakan program MBG, termasuk Bapanas. “Tentunya kita semua harus membantu terlaksananya MBG,” kata Arief kepada Bisnis.

    Sebagai contoh, Arief menjelaskan bahwa Bapanas juga ikut berperan dalam menyiapkan Standar Keamanan Pangan Segar.

    Sementara itu, Perum Bulog juga ikut mendukung pelaksanaan program prioritas MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo.

    Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengaku bahwa Perum Bulog telah melakukan nota kesepahaman dengan BGN untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

    “Untuk MBG, Bulog sudah MoU [Memorandum of Understanding] dengan Badan Gizi Nasional untuk penyediaan bahan pangan dan dukungan logistik,” ujar Suyamto.

  • Bapanas: Penyesuaian HPP gabah-beras-jagung untuk dukung swasembada

    Bapanas: Penyesuaian HPP gabah-beras-jagung untuk dukung swasembada

    Ini dilakukan supaya gairah produksi sedulur petani terus terpacu dan cadangan pangan Pemerintah melalui Bulog semakin kuat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa penyesuaian kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, beras dan jagung dilakukan untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan.

    “Dalam mengejar pencapaian swasembada pangan, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) menetapkan penyesuaian kebijakan harga pembelian Pemerintah gabah kering panen beras dan jagung pakan,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) beras dan jagung pakan sebagai dasar Perum Bulog untuk menyerap hasil produksi petani dalam negeri.

    “Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta pada Senin (30/12),” ujarnya.

    Arief menuturkan atas komando langsung dari Presiden Prabowo Subianto, diharapkan penyesuaian HPP gabah, beras dan jagung pakan dapat menyejahterakan petani Indonesia dan meningkatkan produktivitas pertanian.

    Ia menjelaskan bahwa dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, disimpulkan bahwa HPP GKP dan jagung pakan di tingkat petani, disesuaikan Pemerintah menjadi GKP di Rp6.500 per kilogram (kg) dan HPP jagung pakan di harga Rp5.500 per kilogram.

    “Ini dilakukan supaya gairah produksi sedulur petani terus terpacu dan cadangan pangan Pemerintah melalui Bulog semakin kuat,” terang Arief.

    Lebih lanjut Arief memastikan bahwa semua hasil panen petani dalam negeri akan diserap oleh Perum Bulog.

    “Selanjutnya kita akan fokus bersama Bulog memperbanyak jumlah gudang penyimpanan dan fasilitas dryer,” tambah Arief.

    Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa pembahasan penyesuaian HPP GKP telah dilakukan Bapanas bersama berbagai pihak antara lain Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN).

    Sementara dari kalangan asosiasi antara lain Bapanas juga membahas hal itu bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).

    “Bapanas juga melibatkan BUMN dan BUMD seperti Perum Bulog dan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda),” kata Arief.

    Pemerintah terus bekerja keras untuk mempercepat target swasembada pangan, yang sebelumnya ditetapkan pada 2028, menjadi 2027. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamentan siapkan 90 ribu ton benih unggul pacu produktivitas pertanian

    Wamentan siapkan 90 ribu ton benih unggul pacu produktivitas pertanian

    Pada tahun 2025, Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi, sementara sisanya akan disiapkan untuk benih jagung

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung guna memacu peningkatan produktivitas pertanian di 2025.

    “Kementerian Pertanian menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung untuk mencakup 3,7 juta hektar pada tahun 2025,” kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Wamentan menyampaikan bahwa langkah itu diambil untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi impor beras.

    Wamentan Sudaryono menyatakan bahwa penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah.

    Menurut Wamentan, hal itu bertujuan untuk meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

    “Pada tahun 2025, Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi, sementara sisanya akan disiapkan untuk benih jagung,” ujarnya.

    Sudaryono menekankan hal itu dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12).

    Ia juga menambahkan bahwa penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15 hingga 20 persen. Oleh karena itu, Kementan berfokus pada distribusi benih berkualitas untuk petani di seluruh Indonesia.

    Selain itu, Wamentan juga mendorong Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani, terutama di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

    Menurutnya, serapan hasil panen sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

    “Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pada 2025 Indonesia tidak akan mengimpor sejumlah bahan pangan, termasuk beras, garam, dan gula.

    Menurut Zulhas, serapan beras dari petani akan sepenuhnya ditampung oleh Bulog, sesuai instruksi Presiden.

    “Kita akan menghentikan impor beras dan bahan pangan lainnya. Bulog akan menyerap semua gabah dan jagung yang diproduksi oleh petani untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Zulkifli.

    Dengan langkah ini, pemerintah optimistis dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendukung kesejahteraan petani di seluruh negeri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukung Cadangan Pangan, Pataka Apresiasi Keputusan Pemerintah Naikkan HPP Gabah Kering Panen – Halaman all

    Dukung Cadangan Pangan, Pataka Apresiasi Keputusan Pemerintah Naikkan HPP Gabah Kering Panen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menaikkan harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) dari sebelumnya Rp 6.000/Kg menjadi Rp 6.500/kg.

    Apresiasi juga mereka sampaikan atas keputusan pemerintah menaikkan anggaran revitalisasi irigasi tahun 2025 menjadi Rp 12 triliun.

    “PATAKA sangat mengapresiasi kebijakan dan langkah Presiden RI dan jajaran Kabinet Merah Putih dalam menindaklanjuti saran dan rekomendasi kami selama ini,” kata Ketua Umum Ferry Sitompul dalam keterangan tertulis dikutip Rabu, 1 Januari 2025.

    Menurut Ferry, kebijakan tersebut menunjukkan kemauan seriu pemerintah dan keberpihakan yang serius dalam mewujudkan swasembada pangan dan perlindungan terhadap pertanian dalam negeri.

    Menurut Ferry, rekomendasi PATAKA tentang kenaikan HPP Gabah Kering Panen mengacu pada hasil Survei Keragaan Produksi dan Harga Beras Nasional.

    Sehingga, rekomendasi kebijakan tersebut merupakan hasil olah data secara ilmiah berdasarkan kondisi riil di lapangan atau science based policy.

    Dia menambahkan, pihaknya mengusulkan kenaikan HPP GKP menjadi Rp 6.500/kg agar penyerapan GKP untuk dijadikan cadangan pangan pemerintah/cadangan beras pemerintah (CPP/CBP) dapat dilakukan sepanjang tahun. 

    Data menunjukkan, harga GKP di tingkat petani Agustus-Oktober 2024 selalu melebihi HPP, sehingga Penyerapan GKP oleh Pemerintah kurang optimal.

    Namun, yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah adalah bagaimana mengantisipasi dampak dari kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ini.

    “Pemerintah perlu memastikan harga beras di konsumen tetap bisa terkendali dan tetap terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.

    Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk melakukan transformasi dan optimalisasi peran Bulog dalam penyerapan gabah dan beras dalam negeri.

    Jika diperlukan Perum Bulog bisa terjun ke kecamatan atau desa untuk membeli langsung gabah di petani, atau bisa bermitra dengan kelompok tani dan koperasi petani. 

    Upaya menuju swasembada beras terutama dalam ketersediaan dan stabilisisasi harga beras perlu didukung lembaga di bawah koordinasi Presiden langsung, sehingga meminimalisir intervensi dan mempercepat koordinasi.

    Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan transformasi Perum Bulog untuk kembali pada fungsi semula sebagai Penyangga Pasokan dan Stabilisasi Harga Pangan Nasional.

    “Dasar hukum yang kuat, perluasan kewenangan, penguatan kelembagaan, dan penguatan anggaran menjadi hal yang penting dalam mewujudkan transformasi Perum Bulog tersebut.” ujar Ferry,

    Pihaknya juga memberikan rekomendasi kepada Pemerintah menangani dampak iklim/cuaca dengan melakukan program revitalisasi saluran irigasi dan memastikan saluran irigasi teknis berfungsi dengan baik, pompanisasi, teknologi konservasi air yang sangat diperlukan, guna memastikan ketersediaan air di lahan pertanian, terutama saat musim kemarau panjang.

    Hal ini terkait hasil survei PATAKA yang menunjukkan pada periode Desember 2024 terjadi penurunan produksi di wilayah amatan sekitar 14-15 persen dan penurunan produktivitas sekitar 9 persen yang diakibatkan masih terdapat areal sawah di wilayah amatan yang tidak terairi dan mengalami kekeringan karena rusaknya saluran irigasi atau tidak terdapat saluran irigasi yang memadai.

    Ferry menegaskan, lembaganya akan senantiasa memantau dan mengawal pembangunan pertanian menuju Swasembada Pangan 2027 karena masih banyak tugas-tugas Pemerintah dalam rangka mencapai Swasembada Pangan 2027 tersebut.

    “Pemerintah perlu turut melibatkan kelompok masyarakat dan memperbanyak program swadaya oleh kelompok masyarakat untuk mengurangi beban Pemerintah tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut,” tegasnya.

  • Bulog Ramal Harga Beras Naik Tipis Awal 2025, Lebih Terkendali

    Bulog Ramal Harga Beras Naik Tipis Awal 2025, Lebih Terkendali

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memperkirakan harga beras berpotensi merangkak naik pada awal 2025. Kenaikan tidak setinggi 2024.

    Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan kenaikan harga beras ini terjadi lantaran panen yang masih sedikit.

    Kendati demikian, Bulog menyebut kenaikan harga beras pada awal 2025 mendatang tidak seperti periode yang sama tahun lalu.

    “Ada potensi [harga beras] naik sedikit, tetapi tidak seperti bulan Januari tahun lalu yang naik sangat signifikan,” kata Suyamto kepada Bisnis, Selasa (31/12/2024).

    Jika melihat data historis, Suyamto menjelaskan bahwa umumnya kenaikan harga beras tertinggi terjadi pada Desember—Januari. “Februari mulai turun karena panen sudah mulai banyak,” terangnya.

    Dalam hal ketersediaan beras, Suyamto mengungkap bahwa stok beras Bulog saat ini telah mencapai sekitar 2 juta ton.

    Di samping itu, dia menyampaikan bahwa saat ini Perum Bulog mulai melakukan persiapan untuk pengadaan dalam negeri.

    Pengadaan ini diperkirakan akan dimulai pada akhir Februari atau awal Maret, seperti penyiapan anggaran, gudang penyimpanan, dan sarana pasca panen.

    Berdasarkan laman resmi Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (31/12/2024) pukul 20.22 WIB, harga rata-rata nasional beras premium sedikit merangkak 0,19% menjadi Rp15.420 per kilogram di pedagang eceran.

    Sementara itu, harga beras medium terpantau stabil secara rata-rata nasional di harga Rp13.470 per kilogram.

    Kemudian, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun tipis 0,08% sehingga dibanderol Rp12.480 per kilogram.

  • DPR ingatkan jangan ada “main-main” dalam kebijakan harga gabah-jagung

    DPR ingatkan jangan ada “main-main” dalam kebijakan harga gabah-jagung

    Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan meminta kepada seluruh pihak agar jangan ada yang “main-main” terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga pembelian petani (HPP) gabah dan jagung yang diproduksi petani.

    “Jangan sampai ada kasus HPP gabah dan jagung sudah naik, tapi pembelian oleh Bulog masih di bawah HPP. Komisi IV juga akan mengecek langsung apakah pembelian gabah dan jagung sudah sesuai HPP,” kata Yohan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan DPR RI akan mengawal langsung kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurut dia, kebijakan tersebut luar biasa demi kesejahteraan para petani, dan membangun program swasembada pangan.

    “Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ucap dia.

    Sebagai mitra Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengawal kebijakan di bidang pangan, Komisi IV DPR RI akan segera mengadakan rapat dengan para pihak seperti Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pihak lainnya, untuk membahas itu.

    Selain soal penaikan harga gabah dan jagung, menurut dia, Komisi IV DPR RI juga akan mengawasi kebijakan pelarangan impor terhadap sejumlah produk pangan di tahun 2025.

    Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga gabah dan jagung yang dibeli dari petani tanpa mempertimbangkan jumlah produksi yang tersedia.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berdasarkan keputusan rapat kabinet yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pemangku kepentingan terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12).

    “Berapapun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Dalam rapat yang berlangsung hampir 2,5 jam tersebut, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan harga gabah yang sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.

    “Sementara itu, harga jagung juga mengalami kenaikan dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram,” kata Zulkifli menambahkan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024